.webp)
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, beras adalah salah satu komoditas pangan strategis yang saat ini harganya terkendali dan stabil di tingkat nasional. Untuk menjaga stabilitas harga tersebut, pemerintah terus menempuh sejumlah langkah, seperti operasi pasar dan berbagai langkah stabilisasi lainnya.
Penegasan ini disampaikan Mendag Budi Santoso usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Harga Beras di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Senin (20/10).
“Kami bersama Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional akan terus menjaga pasokan beras agar tetap mencukupi serta mencegah lonjakan harga di pasar. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan melalui operasi pasar dan langkah-langkah stabilisasi lainnya. Kami ingin memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok, termasuk beras, bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” ujar Mendag Budi Santoso.
Mendag Budi memaparkan, di wilayah sentra produksi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, harga beras medium masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni sekitar Rp11.200–Rp11.800 per kilogram. Namun, harga beras rata-rata nasional masih sedikit di atas HET, terutama disebabkan oleh faktor distribusi di wilayah timur seperti Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
“Kalau kita lihat per wilayah, beberapa daerah sekarang sudah berada di bawah HET. Dulu hampir semua di atas HET, tetapi sekarang trennya menurun. Kondisi ini menunjukkan perbaikan distribusi dan efektivitas intervensi pasar. Namun, di wilayah timur, distribusi masih menjadi tantangan utama,” jelasnya.
Dalam rakor tersebut, Mendag Budi menyampaikan beberapa rekomendasi dan langkah pengendalian harga beras. Pertama, optimalisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang difokuskan ke pasar-pasar rakyat sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Kedua, kolaborasi dalam penyaluran SPHP. Ketiga, meneruskan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah sebagai upaya menekan harga pangan strategis. Terakhir, penguatan pengawasan melalui monitoring di lapangan dan pemanfaatan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) secara terbuka untuk mendeteksi lebih dini daerah dengan potensi kenaikan harga.
“Kami membuka akses publik terhadap data harga kebutuhan pokok agar semua pihak bisa memantau kondisi pasar secara transparan. Dengan begitu, intervensi bisa cepat dilakukan di daerah yang terpantau mengalami kenaikan harga signifikan,” imbuh Mendag Budi.
Rakor dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pertanian merangkap Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhan, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Rakor juga diikuti secara daring oleh perwakilan dinas yang membidangi perdagangan, pertanian, dan pangan seluruh Indonesia.
Menteri Amran mengungkapkan, dalam rakor ini disepakati dua langkah utama, yakni memperkuat operasi pasar dan memastikan seluruh pedagang menjual beras sesuai HET. Apabila ada pedagang yang tetap menjual di atas HET setelah diberikan peringatan, izin usahanya akan dicabut.
“Seluruh kegiatan ini akan dikawal oleh Polri melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) di setiap daerah,” katanya.
Di lain pihak, Menteri Tito mengungkapkan, inflasi nasional saat ini berada di angka 2,65 persen secara tahunan (year on year), atau masih dalam target pemerintah di kisaran 2,5 persen ±1 persen. Penyumbang utama inflasi yaitu emas, sementara untuk bidang pangan hanya cabai dan telur ayam ras.
“Kenaikan harga emas dunia menjadi faktor eksternal utama yang memengaruhi inflasi, sementara beras justru berkontribusi menahan laju inflasi nasional,” tuturnya.
Menteri Tito menambahkan, data pemerintah periode Agustus–September 2025 menunjukkan, dari total 514 kabupaten dan kota di Indonesia, hanya 59 yang mengalami kenaikan harga beras dengan rata-rata kenaikan di bawah dua persen.
“Angka ini menurun signifikan dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai lebih dari 200 kabupaten. Bahkan, di sejumlah wilayah terjadi penurunan harga atau deflasi sebesar 0,3 persen,” imbuhnya.
Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhan menambahkan, Bulog memastikan stok beras nasional untuk operasi pasar yang disiapkan pemerintah adalah sebesar 1,5 juta ton.
“Dari jumlah tersebut, sekitar 500 ribu ton telah disalurkan, sementara 1 juta ton lainnya masih siap didistribusikan hingga akhir 2025. Bulog memiliki stok terbanyak sepanjang sejarah dan dipastikan bisa swasembada pangan,” pungkasnya.
Pantauan SP2KP Kemendag
Saat rakor, Mendag Budi menjelaskan, Kemendag terus memantau harga barang kebutuhan pokok secara harian melalui SP2KP. Data ini dikumpulkan dari petugas di seluruh daerah dan digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan dalam perhitungan inflasi pangan.
“Data SP2KP ini selalu diperbarui setiap hari. Kami memiliki pemantauan harga lengkap, baik di tingkat daerah, nasional, maupun berdasarkan wilayah timur dan barat Indonesia,” ungkap Mendag Budi.
Tidak hanya beras, barang kebutuhan pokok lainnya juga terpantau stabil di bawah HET. Harga rata-rata ayam ras nasional saat ini berada di kisaran Rp39.000 per kilogram, turun dari Rp47.000 per kilogram pada beberapa waktu lalu.
“Beberapa waktu lalu, harga ayam pernah berada di level Rp33.000–34.000 per kilogram. Sekarang sekitar Rp39.000 per kilogram. Kondisi harga ini masih tergolong stabil dan wajar secara nasional,” jelasnya.
Sementara itu, harga cabai merah besar saat ini tercatat berada di kisaran Rp52.800 per kilogram, atau masih di bawah harga rata-rata sebelumnya yang sebesar Rp56.000 per kilogram.
“Beberapa waktu lalu, harga cabai sempat naik hingga Rp73.000 per kilogram. Kini, harga cabai sudah berangsur turun dan bergerak stabil. Artinya, tren harga cabai menunjukkan perbaikan,” kata Mendag Budi.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
