.webp)
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan penarikan utang baru sebesar Rp832,20 triliun untuk membiayai defisit APBN 2026 yang mencapai Rp689,14 triliun. Target tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026.
Nilai penarikan utang baru atau pembiayaan utang pada 2026 meningkat 7,26 persen dibandingkan target tahun sebelumnya sebesar Rp775,86 triliun.
Dari total Rp832,20 triliun pembiayaan utang yang direncanakan, sebagian besar akan berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Pemerintah menargetkan penerbitan SBN senilai Rp799,53 triliun, naik signifikan dari target 2025 yang hanya Rp642,56 triliun.
Sementara itu, porsi pinjaman justru menurun. Total pinjaman yang akan ditarik pada 2026 dipatok Rp32,67 triliun, jauh lebih rendah dari target pinjaman 2025 sebesar Rp133,30 triliun.
Untuk pinjaman dalam negeri, pemerintah menargetkan penarikan Rp7,33 triliun. Namun setelah dikurangi pembayaran cicilan pokok sebesar Rp13,87 triliun, pinjaman dalam negeri secara neto tercatat minus Rp6,53 triliun.
Sementara itu, target penarikan pinjaman luar negeri tahun depan sebesar Rp144,54 triliun, turun 33,23 persen dibandingkan target 2025 yang mencapai Rp216,49 triliun. Dari total tersebut, Rp105,33 triliun dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok.
Sisa pinjaman luar negeri akan digunakan untuk pinjaman tunai Rp41,92 triliun serta pinjaman kegiatan senilai Rp102,61 triliun. Secara keseluruhan, pinjaman luar negeri neto pada 2026 diperkirakan Rp39,21 triliun, merosot 69,39 persen dari target 2025.
Dari total penarikan utang dalam APBN 2026 yang sebesar Rp832,20 triliun, sebagian akan digunakan untuk investasi senilai Rp203,05 triliun.
Terdiri dari investasi ke BUMN dan BLU Rp41,45 triliun, organisasi atau lembaga keuangan internasional (LKI) maupun badan usaha internasional Rp1,96 triliun, investasi pemerintah oleh Bendahara Umum Negara atau (non permanen) Rp51,79 triliun, investasi lainnya untuk pembiayaan pendidikan, cadangan pembiayaan investasi dan pembiayaan lainnya Rp111,83 triliun, serta penerimaan kembali investasi Rp3,99 triliun.
Adapula yang digunakan untuk pemberian pinjaman kepada BUMN ataupun pemda senilai Rp404,15 triliun.
Dengan catatan ini, total pembiayaan anggaran dalam APBN 2026 yang digunakan untuk menutup defisit senilai Rp689,14 triliun, termasuk berasal dari pembiayaan lainnya dalam bentuk saldo anggaran lebih (SAL) Rp60,4 triliun dan hasil pengelolaan aset Rp400 miliar.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
