Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menerima audiensi Anggota DPR Papua Pegunungan dan Anggota DPRK dari Provinsi Papua Pegunungan untuk membahas penguatan sinergi dalam percepatan penurunan stunting, pembangunan keluarga, serta optimalisasi pelaksanaan Program Bangga Kencana di wilayah tersebut.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Tamu Wakil Menteri, Kamis (9/7), menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Pegunungan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Papua Pegunungan memiliki jumlah penduduk sekitar 1.464.466 jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut, pembangunan keluarga dinilai menjadi salah satu strategi penting dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Dalam audiensi tersebut, Wamen Isyana mengungkapkan bahwa pelaksanaan Program Bangga Kencana di Papua Pegunungan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan sumber daya manusia serta kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau.
Saat ini, Papua Pegunungan baru memiliki satu Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Sementara itu, dari sekitar 2.600 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang telah terbentuk, baru sekitar 200 tim yang aktif menyampaikan laporan pelaksanaan pendampingan kepada keluarga sasaran.
Menurut Isyana, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena keberhasilan program pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting sangat bergantung pada efektivitas pendampingan di tingkat masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) melalui penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, DPR Papua Pegunungan, dan DPRK agar berbagai program prioritas dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain memperkuat pelaksanaan Program Bangga Kencana, Wamen Isyana mengajak para anggota legislatif untuk mendukung percepatan pencatatan perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, masih terdapat masyarakat yang menikah secara adat, namun belum tercatat secara administratif oleh negara sehingga berpotensi memengaruhi akses terhadap berbagai layanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Isyana juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai pengaturan jarak kelahiran melalui pendekatan 4T, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak, sebagai salah satu langkah strategis dalam menjaga kesehatan ibu dan anak sekaligus menurunkan risiko stunting.
Lebih lanjut, ia mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam menyukseskan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), termasuk melalui kolaborasi dengan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kami ingin anak-anak Papua Pegunungan lahir, tumbuh, dan berkembang menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” ujar Isyana.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, serta berbagai pemangku kepentingan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN berharap pelaksanaan Program Bangga Kencana di Papua Pegunungan dapat berjalan semakin optimal sehingga mampu mempercepat penurunan stunting dan mewujudkan pembangunan keluarga yang berkelanjutan di wilayah tersebut.
Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News
