Beranda blog Halaman 1000

Prabowo Disambut Upacara Kenegaraan di Parliament House Singapura

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memulai rangkaian kunjungan kenegaraannya di Singapura dengan menghadiri upacara penyambutan kenegaraan di Parliament House, pada Senin pagi, 16 Juni 2025. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam.

Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo dan Presiden Tharman berjalan berdampingan melewati karpet merah menuju Saluting Dais, tempat utama upacara kenegaraan berlangsung. Suasana khidmat terasa saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Majulah Singapura dikumandangkan, menandai dimulainya prosesi upacara penyambutan kenegaraan secara resmi.

Presiden Prabowo didampingi Presiden Tharman kemudian melakukan pemeriksaan barisan kehormatan. Seusai pemeriksaan, kedua kepala negara kembali ke Saluting Dais untuk menerima laporan dari komandan barisan kehormatan.

Setelah upacara penyambutan, Presiden Prabowo menandatangani buku tamu di koridor foyer Parliament House sebagai simbol penghormatan dan persahabatan antarkedua negara. Agenda kenegaraan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan kehormatan (courtesy call) Presiden Prabowo kepada Presiden Tharman Shanmugaratnam beserta delegasi masing-masing.

Dalam pemgantarnya, Presiden Tharman menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo dalam kunjungan kenegaraan perdananya ke Singapura. Ia juga mengenang hubungan baik yang telah terjalin sejak lama antara Presiden Prabowo dan Singapura.

“Terima kasih telah menghormati kami dengan kunjungan Anda. Kami sangat menantikannya, tetapi saya harus mengatakan Anda adalah teman lama Singapura. Anda mengenal kami dengan sangat baik,” ujar Presiden Tharman dalam sambutannya.

Pertemuan tersebut menjadi momen penting untuk mempererat hubungan diplomatik dan kerja sama strategis antara Indonesia dan Singapura di berbagai bidang. Kunjungan kenegaraan ini juga merupakan bagian dari rangkaian diplomasi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemitraan regional Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Gorontalo Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 ke DPRD

Penulis
Syifa
-

Gubernur Pemerintah Provinsi Gorontalo Gusnar Ismail menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD Provinsi Gorontalo dalam rapat paripurna tingkat I yang digelar Senin (16/6/2025).

Ranperda yang diserahkan kepada DPRD memuat laporan keuangan yang telah diaudit BPK RI, termasuk laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

“Kami berharap Ranperda dapat dibahas sesuai dengan tata tertib DPRD, sehingga kiranya dapat ditetapkan menjadi Perda sebagai syarat penyusunan APBD perubahan tahun 2025,” ungkap Gusnar.

Gubernur Gusnar mengungkapkan, pada 21 Mei 2025, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini, menurutnya, merupakan hasil kerja keras semua pihak, baik dari jajaran OPD maupun DPRD Provinsi Gorontalo dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelaksanaan anggaran.

Gusnar berharap Ranperda ini dapat dibahas dan ditetapkan menjadi Perda sesuai dengan tata tertib DPRD sebagai dasar penyusunan APBD Perubahan Tahun 2025. Ia juga menegaskan komitmen eksekutif untuk mempercepat proses pembahasan bersama legislatif agar penyusunan APBD berjalan tepat waktu.

Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo turut menyampaikan pandangan umum terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut. Diantaranya Fraksi Partai Golkar yang menyoroti belum tuntasnya pembangunan Rumah Sakit Ainun Habibie, serta adanya persoalan hukum yang terjadi pada sejumlah proyek di tahun 2024. Lambannya pengisian jabatan eselon berdampak pada kinerja sejumlah OPD juga menjadi perhatian.

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi terhadap capaian pendapatan daerah sebesar Rp1,930 triliun atau 100,31% dari target. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp538,19 miliar (104,19%) dinilai menunjukkan kemajuan dalam upaya peningkatan kemandirian fiskal. Meski demikian, Gerindra mendorong optimalisasi komponen lain-lain PAD yang realisasinya masih 76,88%, melalui perluasan basis pajak dan inovasi layanan publik berbasis digital.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya PT Gorontalo Fitrah Mandiri. Fraksi ini menekankan pentingnya BUMD memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah dan tidak hanya bergantung pada penyertaan modal dari APBD.

Selebihnya, masukan seluruh fraksi akan dijawab oleh pihak eksekutif dalam rapat paripurna berikutnya sebagai bagian dari rangkaian pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen Stella Tekankan Kolaborasi Industri dan Kampus untuk Cetak SDM Unggul

Penulis
Syifa
-

Dalam rangkaian acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie menyoroti urgensi penyelarasan antara dunia pendidikan tinggi dengan dunia industri. Menurut Wamen Stella kesenjangan antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri merupakan persoalan yang tak bisa dihindari, namun harus segera dijembatani melalui reformasi sistemik, Kamis (11/6), saat dirinya menjadi narasumber dalam acara tersebut.

“Gap antara kebutuhan industri dan lulusan pendidikan tinggi itu nyata. Dan situasi ini selalu terjadi karena pergerakan industri jauh lebih cepat daripada kurikulum,” ujar Wamen Stella.

Untuk menjawab tantangan ini, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menetapkan dua jalur utama. Jalur pertama adalah keterlibatan langsung industri dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi.

“Industri harus berpartisipasi dalam membentuk kurikulum. Ini bukan hanya tugas kampus, tetapi juga tanggung jawab industri untuk menyesuaikan diri dan berkolaborasi dengan dunia pendidikan,” tegas Wamen Stella.

Lebih lanjut, Wamendiktisaintek menyampaikan bahwa kementerian telah meluncurkan Program Industri Vokasional, yang secara eksplisit memadankan kebutuhan industri dengan lembaga pendidikan vokasi dan perguruan tinggi.

“Kami ingin universitas bekerja sama dengan i industri untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kuncinya adalah pendidikan yang benar-benar dipadankan dengan industri,” ujar Wamen Stella.

Jalur kedua, menurut Wamendiktisaintek adalah peran kampus sebagai pencipta industri masa depan melalui riset dan inovasi. Wamen Stella menekankan bahwa kampus tak hanya mencetak tenaga kerja, tetapi juga harus menciptakan ekosistem yang melahirkan teknologi baru.

“Kita perlu mendidik mahasiswa untuk memiliki mindset penelitian. Inovasi bukan sekadar tambahan, tetapi inti dari pendidikan tinggi masa kini,” tambah Wamen Stella.

Saat ditanya tentang bagaimana merancang kampus agar tak sekadar menjadi tempat kuliah, tetapi juga sebagai laboratorium inovasi, Wamen Stella mengakui bahwa tantangan utamanya adalah pada kesadaran dan inisiatif.

“Kalau kita ingin kampus menjadi pusat inovasi, maka harus ada dorongan nyata dari industri yang melihat nilai dari keterlibatan mereka. Pemadanan kurikulum hanya bisa efektif jika industri benar-benar merasa butuh dan siap berkolaborasi dengan pendidikan tinggi,” ujar Wamen Stella.

Wamendiktisaintek juga menyampaikan bahwa dirinya bersama Menteri Brian Yuliarto tengah mendorong adanya studi berbasis data untuk menunjukkan bahwa investasi dalam riset dan pendidikan dapat memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Kalbar Dukung Event Budaya Tionghoa Berskala Nasional

Penulis
Syifa
-

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyatakan komitmennya untuk mendorong penyelenggaraan berbagai kegiatan budaya Tionghoa berskala nasional, khususnya di Kota Pontianak. pelestarian budaya harus mendapat dukungan dari seluruh elemen, termasuk pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikannya pada saat kegiatan Pengukuhan dan Pelantikan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Provinsi Kalbar di Pendopo Gubernur, pada Minggu (15/6/2025).

“Jika ada rencana menggelar event seperti Cap Go Meh, barongsai, dan pertunjukan budaya lainnya, tentu akan kami dukung. Budaya Tionghoa merupakan bagian dari kekayaan bangsa yang patut dilestarikan,” ujar Ria Norsan.

Ia mencontohkan negara seperti Malaysia yang secara rutin menggelar perayaan Imlek secara meriah dan mampu menarik wisatawan. Sementara di Kalimantan Barat, menurutnya, penyelenggaraan kegiatan budaya Tionghoa masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.

Ria Norsan berharap Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) bisa menjadi motor penggerak dalam menciptakan agenda budaya yang tidak hanya memperkaya kehidupan sosial, tetapi juga meningkatkan daya tarik wisata daerah.

“Dengan kegiatan-kegiatan yang digelar secara rutin dan menarik, Kalbar bisa menjadi destinasi budaya yang diperhitungkan secara nasional,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan optimisme terhadap peluang pariwisata Kalbar seiring dengan dibukanya rute internasional di Bandara Supadio Pontianak. Fasilitas ini, kata Norsan, dapat membuka akses lebih luas bagi wisatawan mancanegara untuk datang dan menikmati kekayaan budaya daerah.

“Konektivitas internasional ini menjadi peluang besar. Dengan dukungan event-event budaya, kita bisa memperkenalkan Kalbar lebih luas lagi ke dunia luar,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Kediri Tinjau Layanan Kesehatan di Puskesmas Pesantren 2

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati meninjau pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Pesantren 2, Senin (16/6/2025). Didampingi Kepala Puskesmas Pesantren 2 Dwi Nugerahini, satu per satu ruangan yang ada di Puskesmas ditinjau untuk memastikan layanan dan fasilitas kesehatan berjalan dengan baik.

“Saya datang ke Puskesmas Pesantren 2 ini untuk memastikan pelayanannya apakah berjalan dengan baik, pelayanannya ramah, dan sesuai prosedur atau tidak. Saat saya bertanya ke masyarakat, rata-rata jawabannya puas terhadap pelayanan di sini, karena pelayanannya cepat. Harapannya pelayanan yang sudah baik kepada masyarakat harus terus dipertahankan dan ditingkatkan,” jelas Mbak Wali.

Mbak Wali juga mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana di Puskesmas Pesantren 2 ini lengkap dan memadai sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Di Puskesmas Pesantren 2 ini juga ada 4 dokter sehingga pelayanannya lebih maksimal. “Saya berharap puskesmas ini bisa buka 24 jam sehingga masyarakat yang rumahnya di sekitar sini tidak jauh lagi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, karena biasanya harus ke Puskesmas Ngletih,” imbuhnya.

Terakhir, Wali Kota termuda ini juga menghimbau untuk Puskesmas lainnya yang ada di Kota Kediri, harus selalu memperhatikan keramahan dalam memberikan pelayanan ke masyarakat, kebersihan sarana prasaranan, serta jangan lupa memperhatikan prosedur kesehatan. Karena Puskesmas adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan di bidang kesehatan, jangan sampai tidak memenuhi prosedur sehingga salah dalam memberikan pelayanan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HNW Minta Mesir dan Libya Membuka Jalan bagi Relawan Kemanusiaan Global untuk Gaza

Penulis
Syifa
-
Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, Lc., M.A., menegaskan bahwa jutaan warga Indonesia siap untuk membersamai masyarakat global bergerak menyelamatkan rakyat Palestina di Gaza yang terus menjadi korban kejahatan Zionis Israel.
“Rakyat Indonesia selalu siap untuk bergerak secara damai, bersama para aktivis dan relawan global, membela dan menyelamatkan rakyat Gaza dari kejahatan kemanusiaan dan praktek holocaust serta genosida oleh penjajah Israel. Maka sudah seharusnya pihak-pihak berwenang di Libya, Mesir dll, tidak menghalangi. Malah mestinya membantu dengan minimal membukakan jalan bagi para relawan kemanusiaan dari Indonesia dan dari berbagai belahan dunia lainnya juga,” demikian ditegaskan Hidayat yang akrab dipanggil HNW ini pada MInggu (15/6) di Cikarang, Jawa Barat.
Pernyataan HNW tersebut disampaikan di hadapan ribuan massa Aksi Bela Palestina yang diselenggarakan oleh Forum Umat Islam Bekasi (FUIB) di Taman Sehati, Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi.
Dalam kesempatan tersebut, HNW menyerukan kepada otoritas di Libya dan terutama Mesir agar memberikan akses kepada para relawan yang mengikuti gerakan pawai global menuju Gaza yang bertajuk “Global March to Gaza”.
“Memang kita tidak dapat berangkat ke sana, tetapi bukan berarti kita tidak bisa menyertai perjuangan mereka yang lakukan longmarch ke Gaza, kita perlu membersamai perjuangan mereka dengan mendukung dan menuntut semua pihak termasuk otoritas yang dilalui para relawan global seperti Libya dan Mesir, kalau mereka tidak bisa membantu Gaza dengan otoritas yang mereka miliki, maka mestinya mereka bisa membantu para relawan global, dengan memberikan izin, sebagaimana Mesir sudah memberi izin warga Israel tanpa visa masuk dan berlibur ke Sinai.”
“Jangan malah menghalangi mereka yang akan membantu warga Gaza dari kejahatan genosida, apalagi banyak yang datang membantu justru bukan muslim dan bukan Arab. Dan kita di sini juga bisa membantu mereka minimal dengan dukungan moril, politik, opini dan tentu saja doa, yang menurut ajaran Rasulullah SAW adalah juga senjatanya orang beriman. Mari kita doakan Gaza, para Relawan dan otoritas di Mesir dan Libya, agar mereka segera membantu membuka jalan bagi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza,” jelas HNW.
HNW yang juga merupakan Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II yang meliputi daerah pemilihan Luar Negeri ini turut mengapresiasi dan mendukung warga Indonesia yang telah berangkat ke Kairo, Mesir, dalam rangka mengikuti kegiatan pawai kemanusiaan global tersebut dan meminta agar pemerintah Mesir tidak mencederai dan mestinya KBRI di Mesir melindungi para relawan Indonesia dan mensukseskan misi kemanusiaan mereka yang sangat sejalan dengan konstitusi dan sikap resmi Presiden Prabowo.
“Bahkan insyaAllah, tidak hanya mereka yang berangkat, tetapi banyak lagi rakyat Indonesia lainnya yang juga siap berangkat membantu Gaza mengakhir blokade dan genosida di Gaza.”
“Kehadiran dan partisipasi Indonesia selalu diperhitungkan, maka akan lebih efektif dan kuat lagi jika Presiden RI Prabowo, pemerintah dan parlemen bersama-sama, yang berinisiatif lebih konkret melakukan gerakan besar untuk membela Gaza, menguatkan relawan global,  terutama di tengah dukungan global yang bukan lembaga formal maupun yang formal di PBB, Uni Eropa, dan berbagai kancah lainnya yang mendesak segera dilakukannya gencatan senjata, dibukanya blokade atas Gaza, dan pengakhiran genosida Israel atas Gaza,” tegas HNW.
Dalam kesempatan tersebut, HNW mewanti-wanti adanya sebagian pihak di Indonesia yang secara terbuka mendukung sikap Israel yang jelas menjajah Palestina, melakukan genosida bahkan holocaust atas Gaza, serta mengabaikan banyak Resolusi PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya.
“Bahkan mirisnya sebagian pihak menyuarakan bahwa kita tidak wajib membela Palestina dengan alasan status konflik. Padahal penyesatan semacam ini mengaburkan fakta pendudukan Israel atas tanah Palestina, dan ketentuan konstitusi yang berlaku di Indonesia, bahkan fakta sejarah bahwa Indonesia berutang mewujudkan kemerdekaan Palestina.”

“Maka sudah seharusnya Indonesia (pemerintah, parlemen, ormas, NGO dan para warganya) justru tidak ketinggalan bersama dengan lembaga-lembaga internasional, negara-negara di dunia, serta para aktivis global lainnya dalam meningkatkan gerakan kolektif dan upaya efektif untuk menyelamatkan Gaza/Palestina dari kejahatan Zionis Israel, demi selamatnya peradaban dan kemanusiaan,” tutup HNW.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tanggapi Keluhan Warga, Wali Kota Tangerang Minta Pembenahan Layanan Dukcapil

Penulis
Syifa
-

Menanggapi keluhan masyarakat terkait kendala sistem antrean dalam pelayanan administrasi kependudukan, Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, meminta seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) segera melakukan evaluasi dan perbaikan sistem.

Hal tersebut disampaikan wali kota dalam Rapat Evaluasi Bulanan Kewilayahan yang dipimpin langsung olehnya, didampingi Wakil Wali Kota H. Maryono Hasan dan Sekretaris Daerah Herman Suwarman, di Ruang Akhlakul Karimah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, pada Senin (16/06/2025).

“Kami telah menerima laporan adanya antrean panjang yang sempat terkendala sistem di beberapa gerai pelayanan. Untuk itu, saya minta segera dilakukan evaluasi dan pembenahan agar pelayanan publik bisa kembali optimal,” tegas Sachrudin.

Ia menekankan pentingnya kesiapan petugas serta keandalan sistem dalam memberikan pelayanan yang cepat, nyaman, dan responsif bagi masyarakat.

“Semua sudah kita koordinasikan. Ke depan, perlu ada pengaturan ulang jam operasional, pembatasan jumlah antrean harian, serta perbaikan teknis lainnya. Yang terpenting, masyarakat yang datang harus benar-benar terlayani dengan baik,” lanjutnya.

Selain menyoroti layanan administrasi kependudukan, wali kota juga mengingatkan perangkat daerah untuk terus mengedepankan pelayanan prima di semua sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Sachrudin turut meminta dukungan seluruh perangkat daerah untuk menyukseskan sosialisasi pembukaan kembali Pasar Anyar pasca revitalisasi.

“Pasar Anyar tengah dipersiapkan untuk dibuka kembali. Para pedagang yang sebelumnya direlokasi akan segera menempati lapaknya masing-masing dengan fasilitas yang lebih baik. Sosialisasi harus terus digencarkan agar proses transisi berjalan lancar dan pasar bisa segera diresmikan untuk masyarakat Kota Tangerang,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Sultra Tekankan Profesionalisme ASN: Terima SK Bukan Akhir, Tapi Awal Pengabdian

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 3.886 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyerahan SK dilakukan secara simbolis pada Senin, 16 Juni 2025, bertempat di halaman Kantor Gubernur Sultra.

Kegiatan diawali dengan prosesi penandatanganan Surat Perjanjian Kerja oleh perwakilan penerima PPPK dari formasi jabatan fungsional guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Prosesi ini menjadi simbol kesiapan para ASN baru untuk mengemban tugas sesuai perjanjian yang telah ditetapkan.

Usai penandatanganan, Gubernur Sultra turut membubuhkan tanda tangan pada dokumen SK PPPK, menandai pengesahan resmi status kepegawaian para penerima. Penyerahan SK secara simbolis kemudian dilakukan oleh Gubernur Sultra, didampingi Wakil Gubernur Sultra Ir. Hugua, Sekretaris Daerah Asrun Lio, serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Sultra, Prof Andi Khaeruni.
kepada perwakilan PPPK yang telah menyelesaikan proses administrasi.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan SK bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berasal dari berbagai formasi, termasuk tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Penyerahan ini juga dilakukan secara simbolis kepada sejumlah perwakilan CPNS.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tenggara menyampaikan selamat kepada 3.886 ASN yang resmi diangkat, terdiri dari 1.234 orang CPNS dan 2.652 orang PPPK tahap I formasi tahun 2024. Beliau menyebut bahwa momentum ini merupakan awal dari pengabdian dan perjalanan karir sebagai abdi negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Hari ini adalah hari bersejarah yang membanggakan, terutama bagi saudara-saudari yang untuk pertama kalinya diangkat sebagai ASN. Ini adalah awal dari pengabdian. SK ini bukan akhir, tapi titik awal untuk membuktikan dedikasi dan kontribusi kalian terhadap bangsa dan daerah,” ujar Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan bahwa PPPK memiliki masa kontrak kerja selama lima tahun dan akan dievaluasi secara berkala. Oleh karena itu, para ASN diminta menunjukkan kinerja yang lebih baik, bukan hanya karena telah menerima SK, namun sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan.

“Jangan pernah merasa bahwa setelah menerima SK berarti tugas selesai. Justru dari sinilah perjuangan dan pengabdian dimulai. Tunjukkan bahwa kalian layak menjadi bagian dari birokrasi Pemprov Sultra,” tegasnya.

Gubernur juga memaparkan bahwa total formasi ASN tahun 2024 di lingkup Pemprov Sultra berjumlah 7.494 orang. Terdiri dari 1.509 formasi CPNS (442 tenaga kesehatan dan 1.067 tenaga teknis) serta 5.988 formasi PPPK (981 guru, 702 tenaga kesehatan, dan 4.305 tenaga teknis).

“Dengan adanya pengangkatan PPPK tahap I sebanyak 2.652 orang tahun ini, maka jumlah PPPK di lingkungan Pemprov Sultra kini mencapai 8.235 orang. Ini adalah jumlah terbesar yang pernah ada, dan kami harapkan kehadiran saudara-saudari bisa memperkuat pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.

Dalam arahannya, Gubernur Andi Sumangerukka menekankan pentingnya empat komponen utama yang wajib dimiliki oleh ASN, yakni:

1. Integritas moral – tidak mudah terpengaruh dan menjalankan tugas sesuai sumpah jabatan.

2. Kompetensi – kemampuan teknis dan profesional dalam menjalankan tugas.

3. Kemampuan adaptif – cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman dan kebijakan.

4. Kinerja – capaian kerja yang terukur dan berdampak bagi masyarakat.

“Kalau kalian punya empat hal ini, maka insyaa Allah kalian akan menjadi ASN yang berkualitas, menjadi agen perubahan, dan turut memperbaiki wajah birokrasi kita,” katanya.

Gubernur juga mengingatkan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, pegawai ASN berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Oleh karena itu, ASN dituntut profesional, bebas dari intervensi politik, serta menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Saya minta saudara-saudari memahami betul tugas, fungsi, arah, dan target organisasi tempat kalian mengabdi. ASN harus menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.

Terkait penempatan ASN, Gubernur menegaskan bahwa keputusan penempatan bukan didasarkan pada kedekatan personal atau kepentingan politik.

“Kalau ada yang ditempatkan bukan di tempat asal atau posisi awal, itu bukan karena saya tidak suka. Saya lebih mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi” ujarnya

Ia juga menegaskan bahwa sebagai pemimpin, dirinya rela mengorbankan kepentingan pribadi demi keberlangsungan dan kelancaran organisasi. Hal tersebut mencerminkan komitmen dan keteladanan dalam menjalankan tugas kepemimpinan.

Menutup arahannya, Gubernur berpesan agar seluruh ASN yang telah menerima SK dapat bekerja dengan penuh rasa syukur, tanggung jawab, dan komitmen yang tinggi.

“Bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Jauhkan diri dari perilaku menyimpang. Jadilah contoh yang baik dalam organisasi dan masyarakat. Sekecil apa pun upaya kalian membantu menyelesaikan persoalan masyarakat, akan saya hargai. Mari kita bersama-sama membangun masa depan Sulawesi Tenggara yang lebih baik,” tutup Gubernur.

Turut hadir dalam kegiatan ini, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Struktural dan Fungsional lingkup Pemerintah Prov. Sultra seluruh ASN yang sempat hadir, serta para penerima SK pengangkatan CPNS dan PPPK formasi tahun 2024.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Job Fair Pekanbaru 2025 Sediakan 1.479 Lowongan, Catat Tanggalnya!

Penulis
Syifa
-

Kabar gembira bagi para pencari kerja di Pekanbaru! Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-241 Kota Pekanbaru, sebuah Job Fair besar kembali digelar, menawarkan 1.479 lowongan pekerjaan dari berbagai sektor. Ajang ini diharapkan dapat menjembatani kebutuhan tenaga kerja perusahaan dengan para pencari kerja di Kota Bertuah.

Job Fair 2025 akan resmi dibuka pada Selasa, 17 Juni 2025, bertempat di Gedung Dekranasda Pekanbaru, Jalan Arifin Achmad. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 17 hingga 19 Juni 2025, memberikan kesempatan yang cukup bagi para pelamar untuk menjelajahi berbagai peluang karir.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Syamsuir, mengungkapkan bahwa gelaran Job Fair kali ini melibatkan 40 perusahaan dari beragam industri.

“Job Fair ini akan diikuti oleh 40 perusahaan dengan 1.479 lowongan pekerjaan,” ujar Syamsuir pada Senin, 16 Juni 2025.

Menurut Syamsuir, mayoritas perusahaan yang berpartisipasi bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi para lulusan atau individu yang memiliki keahlian di sektor-sektor tersebut.

Menyikapi banyaknya peluang yang tersedia, Syamsuir mengimbau para pencari kerja untuk mempersiapkan diri dengan matang. “Untuk itu, saya mengajak kepada para pencari kerja untuk mempersiapkan diri untuk mengisi lowongan yang disiapkan di Job Fair,” katanya.

Persiapan yang dimaksud meliputi kelengkapan berkas lamaran, seperti surat lamaran kerja, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan dokumen pendukung lainnya yang relevan. Kelengkapan dokumen akan memperlancar proses pendaftaran dan seleksi awal.

Job Fair ini merupakan inisiatif Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengurangi angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan mempertemukan langsung pencari kerja dan perusahaan, diharapkan proses rekrutmen dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jateng Jalin Kerja Sama Ekonomi dengan 3 Provinsi, Nilainya Capai Rp2,1 Triliun

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membangun kerja sama ekonomi dengan Provinsi Riau, Lampung, dan Maluku. Nilai kerja sama mencapai Rp2,1 triliun selama empat tahun.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Riau Ansar Ahmad, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, di Marriott Hotel Harbour Bayi Batam, Sabtu (14/6/2025).

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan, penandatanganan kerja sama yang dilakukan, meliputi berbagai bidang, sesuai dengan best practices dan tipologi masing-masing daerah. Untuk tahap awal, bidang yang dikerjasamakan meliputi investasi, UMKM, ketahanan pangan, dan BUMD.

Luthfi menyebut, nilai kerja sama di empat bidang yang dikerjasamakan, mencapai sekitar Rp600 miliar per tahun. Selama empat tahun, nilai kerja sama diperkirakan mencapai Rp2,1 triliun.

Ditambahkan, selain empat bidang yang akan dikerjasamakan, masih ada tiga bidang yang bisa dikerjasamakan lagi. Yakni, pariwisata, perindustrian dan perdagangan, serta pertanian dan perkebunan.

Kerja sama yang ditandatangani, terang Luthfi, akan menjalin konektivitas antardaerah. Hal itu berdampak positif pada peningkatan efektivitas, sehingga mampu menumbuhkembangkan ekonomi di masing-masing wilayah.

“Ini juga akan menstabilkan terkait dengan investasi. Kalau kita mempunyai kerja sama, maka akan mendukung terkait dengan pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.

Luthfi berharap, kerja sama antardaerah yang ditandatangani bersama di Kepulauan Riau itu, bisa menjadi role model untuk kerja sama dengan wilayah lain.

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menambahkan, setiap daerah memiliki potensi masing-masing. Potensi itu yang akan dipadukan melalui kesepakatan bersama tersebut.

Dia membeberkan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah melakukan pembahasan draf awal, untuk realisasi kerja sama tersebut. Pembahasan akan diperdalam lagi, dengan memanfaatkan potensi pasar di luar daerah.

Diharapkan, kerja sama itu bisa membuahkan hasil yang baik, karena digarap dengan serius. Kerja sama empat provinsi yang terjalin ini, dinakhodai oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

“Gubernur Jawa Tengah akan menakhodai ini, sampai nanti kita perluas dengan provinsi yang lain. Juga bagian usaha kita secara konsisten untuk mengimplementasikan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...9991,0001,001...4,919Halaman 1,000 dari 4,919