Beranda blog Halaman 1005

Pramono Anung Tinjau Pembangunan Tanggul Penjaringan, Solusi Jangka Menengah Atasi Rob

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau pembangunan tanggul mitigasi banjir rob di Penjaringan, Jakarta Utara, pada Kamis (12/6). Ia mengatakan, rob di pesisir Jakarta bukan sekadar bencana musiman, melainkan persoalan struktural yang semakin serius di era perubahan iklim.

“Pemprov DKI Jakarta memulai langkah baru untuk penanganan yang bersifat jangka menengah terlebih dahulu. Hari ini kita membangun tanggul dengan panjang 1,4 kilometer dan tinggi 2,5 meter untuk menahan jika air rob naik. Mudah-mudahan pembangunan ini selesai hingga Desember,” ujarnya.

Gubernur Pramono menambahkan, pembangunan tanggul akan kembali dilanjutkan tahun depan sepanjang satu kilometer. Ia menyebut pembangunan tersebut telah disepakati oleh warga sekitar beserta ketua Rukun Warga (RW) setempat.

“Alhamdulillah, pembangunan ini sudah disepakati oleh warga. Namun, kami meminta kepada Pak Ketua RW, Pak Lurah, dan Pak Camat, agar setelah pembangunan dilakukan, tidak ada penambahan warga baru yang memanfaatkan situasi ini. Harapannya, dalam jangka pendek dan menengah, persoalan rob di tempat ini dapat ditangani dengan baik,” urainya.

Gubernur Pramono menjelaskan, pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta tengah mengembangkan skema National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Rencana pengembangan kawasan pesisir terpadu berskala besar ini dirancang sebagai upaya jangka panjang dalam menghadapi penurunan permukaan tanah, kenaikan muka air laut, serta risiko bencana di pesisir Jakarta.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin, menerangkan, keberadaan tanggul memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, seperti melindungi tempat tinggal, menjaga sumber penghidupan, dan meningkatkan kualitas hidup.

“Luas wilayah yang akan dilindungi oleh tanggul ini sekitar 120 hektare dengan anggaran pembangunan sekitar Rp52 miliar. Adapun bangunan yang terdampak berjumlah sekitar 282. Semoga ini bisa segera diselesaikan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Sumsel Apresiasi Kerja Sama Media dengan Sumatera Ekspres

Penulis
Syifa
-

Sebagai wujud perhatian dan jalinan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan media di Sumatera Selatan, Gubernur Sumsel H. Herman Deru menerima kunjungan silaturahmi General Manager Sumek H. Iwan Irawan beserta jajaran Sumatera Ekspres. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Tamu Gubernur pada Kamis (12/06/2025) ini turut menjadi ajang penyampaian program kegiatan Sumatera Ekspres.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Herman Deru menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang sudah terjalin sangat baik sebagai mitra pemerintah dalam publikasi.

“Saya melihat pemberitaan yang positif. Kami merasakan sudah sejak dulu adanya hubungan yang sangat harmoni. Insyaallah, kami bukan hanya mendukung, namun juga bisa menghadiri berbagai event yang diselenggarakan,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut Gubernur HD juga menjelaskan adanya perubahan selera masyarakat terhadap media sosial saat ini, yang bergeser pada tampilan judul, gambar, serta narasi yang di buat sehingga mampu menyajikan konsumsi publik yang banyak di sukai masyarakat dan tetap memasifkan kebenaran.

“Selera pasar yang harus kita tangkap. Sebab narasi yang terus-menerus akan dianggap orang menjadi kebenaran. Saya mengutip dari Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berkata, ‘Kebenaran yang tidak terorganisasi dengan baik, akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi dengan rapi’,” tuturnya sambil berdiskusi dengan General Manager Sumatera Ekspres mengenai betapa pentingnya publikasi yang baik saat ini.

Ia berharap banyak edukasi positif yang menjadi konsumsi publik yang dapat memberikan edukasi positif terhadap masyarakat sehingga tidak dikalahkan oleh pemberitaan hoaks.

Sementara itu, General Manager Sumatera Ekspres H. Iwan Irawan menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan dukungan Pemerintah Provinsi Sumsel selama ini, sehingga berbagai program dapat terlaksana dengan baik.

“Dalam rangkaian HUT Sumek ini, ada beberapa event, Pak. Ada event Basket Pelajar Piala Gubernur, Jalan Sehat pada Juli mendatang dengan target 15.000 peserta, panjat pinang, dan penutup event yakni Musi Run yang akan diselenggarakan pada Desember,” paparnya.

Ia menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan bugar.

Turut hadir Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Sumsel Rika Efianti, S.E., M.M, Kabag Humas Prov Sumsel Ega Puza, Direktur EO Sumek Ari Abadi dan OPD lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Surabaya Komitmen Lindungi Masyarakat dari Jerat Pinjol Ilegal

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus berkomitmen dalam mewujudkan akselerasi transformasi sistem ekonomi unggulan dan pertumbuhan inklusif berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Berbagai strategi inovatif dan program terpadu dipaparkan oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, saat acara virtual assessment BPKAD Award 2025 di Ruang Kerja Walikota, Rabu (11/6/2025).

Dalam paparannya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa salah satu fokus utama Pemkot Surabaya adalah melindungi masyarakat dari risiko pinjaman online (pinjol) ilegal dan praktik rentenir.

Oleh karena itu, Pemkot Surabaya menginisiasi program penyaluran kredit melalui Puspita PT BPR Surya Arta Utama. Program ini menjadi garda terdepan, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor padat karya, untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang aman dan terjangkau.

“Kami sampaikan, kalau ingin meminjam sesuatu atau uang untuk pergerakan ekonomi, pinjamlah di kredit kami di Puspita BPR. Kami turun ke semua lapisan masyarakat agar masyarakat juga terbiasa dan mengerti supaya tidak terjerat beban pinjol,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi.

Menurutnya, program ini juga memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat agar memilih jalur pembiayaan yang legal dan resmi, sekaligus membangun budaya keuangan yang sehat.

Selain itu, Wali Kota Eri Cahyadi juga mendorong percepatan transformasi ekonomi melalui pembayaran digital atau nontunai. Salah satu inovasi yang digencarkan adalah program KatePay bagi pelajar SD-SMP, yang menggunakan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai metode pembayaran di lingkungan sekolah dan alat transportasi umum. Tujuannya adalah membangun kesadaran finansial dan kebiasaan transaksi nontunai sejak dini.

“Ini kami lakukan, kalau di tempat kami yang terkait dengan pembayaran gaji dan lain-lainnya juga langsung masuk ke bank, tidak kami terima secara manual. Kita memang belajar betul untuk mengurangi yang tidak menggunakan digital,” jelasnya.

Wali Kota Eri Cahyadi berharap, kebijakan ini dapat mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang transaksi digital, yang sejalan dengan visi Surabaya sebagai kota cerdas.

Di samping itu, Pemkot Surabaya juga fokus pada optimalisasi produk dan layanan keuangan untuk memberikan proteksi finansial dan pilihan investasi yang aman bagi masyarakat. Melalui kolaborasi dengan Pegadaian dan BPJS Ketenagakerjaan, diluncurkan program Tabungan Emas dan Jaminan Ketenagakerjaan.

“Terbukti dari capaian Tabungan Emas yang mencapai Rp743 juta dan BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp8 miliar, menunjukkan tingginya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap program ini,” imbuhnya.

Wali Kota Eri Cahyadi juga menekankan, pentingnya literasi dan edukasi akses keuangan kepada masyarakat dan pelaku usaha mikro dalam akselerasi transformasi ekonomi digital ini. Melalui program Padat Karya, Pemkot Surabaya memberikan pemahaman komprehensif tentang pentingnya literasi keuangan dan manfaat digitalisasi.

“Ketika sudah menggunakan digitalisasi, kami lakukan literasi dan edukasi akses keuangan, maka pertumbuhan ekonomi itu sangat cepat. Sehingga, kita bisa mengontrol mana yang lemah harus kita kuatkan, mana yang perlu kita tingkatkan lagi itu akan mudah kita jalankan dan mengambil sebuah kebijakan,” papar dia.

Bentuk konkret lainnya dalam ekonomi digital adalah ajakan kepada masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi e-Peken, sebuah market daring yang menyediakan berbagai kebutuhan dengan harga bersaing.

“Aplikasi ini diharapkan menjadi sarana transaksi yang aman dan terpercaya, sekaligus memperluas jangkauan pasar bagi UMKM lokal,” terangnya.

Dengan berbagai program terpadu yang digagas, Wali Kota Eri Cahyadi optimis dapat terus menekan angka kemiskinan dan pengangguran, serta membebaskan masyarakat dari jerat pinjol.

“Komitmen ini membuahkan hasil nyata dengan penurunan angka kemiskinan di Surabaya menjadi 1,6% pada tahun 2024, salah satunya berkat program kerja BPKAD yang fokus pada akselerasi transformasi ekonomi,” tandasnya.

Program-program Pemkot Surabaya ini, mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Yunita Larasati, yang hadir mendampingi Wali Kota Eri Cahyadi pada virtual assessment BPKAD Award 2025.

“Transaksi QRIS bersama Pemkot Surabaya juga sangat baik, dan ini dibantu oleh Pemkot dalam sosialisasi pembayaran cashless atau nontunai ke sekolah, perkantoran, dan lain-lain,” ungkapnya.

Pihaknya bersama Pemkot Surabaya secara aktif bekerja sama dalam memberikan literasi keuangan kepada masyarakat. Tujuannya, agar ilmu mengelola keuangan bisa diakses seluas-luasnya oleh masyarakat.

“Kami bekerja sama memberikan literasi keuangan bersama Pemkot Surabaya, menyampaikan edukasi kalaupun butuh (dana) harus lebih hati-hati terhadap tawaran (pinjaman),” tambah Yunita.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Kaltara Luncurkan Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025

Penulis
Syifa
-

Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar Lembaga Setdaprov Kaltara, Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P., secara resmi meluncurkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Ruang Serbaguna Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (12/06/2025).

Dalam sambutannya, Wahyuni menyampaikan bahwa peluncuran kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara ini bertujuan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan keterbukaan informasi di seluruh badan publik di wilayah Kaltara.

“Monev ini penting tidak hanya untuk menilai kepatuhan badan publik terhadap standar layanan informasi, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam meminimalisasi sengketa informasi serta meningkatkan kualitas layanan publik,” kata Wahyuni.

Wahyuni menuturkan pada pelaksanaan Monev tersebut untuk memperkuat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, partisipatif, dan bertanggung jawab,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia berharap kepada seluruh badan publik dapat serius dalam mengikuti proses monev, termasuk dalam menyiapkan data dan dokumentasi yang relevan sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Pemprov Kaltara berkomitmen dalam mendukung keterbukaan informasi juga ditegaskan melalui kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Komisi Informasi Kaltara yang terus berperan aktif dalam mendorong peningkatan kapasitas badan publik.

“Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana edukasi sekaligus evaluasi yang konstruktif, sehingga keterbukaan informasi benar-benar menjadi budaya kerja birokrasi di Kaltara,” tutup Wahyuni.

Hadir dalam giat ini Ketua Komisi Informasi Kaltara Fajar Mentari, S.Pd., C.Med., Sp.AP., Koordinator Monev Keterbukaan Informasi Kaltara Berlanta Ginting, S.E., M.Div., C.Med., Sp.AP., jajaran kepala OPD lingkup Pemprov Kaltara, Forkopimda dan para pengelola layanan informasi publik secara langsung dan secara daring (virtual).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian Transmigrasi Perkuat Program 5T untuk Tingkatkan Kesejahteraan Warga

Penulis
Syifa
-

Kementerian Transmigrasi menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelaksanaan program unggulannya yang disebut sebagai 5T sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menekankan pentingnya peran seluruh pegawai untuk bekerja secara tulus dan bertanggung jawab dalam mendukung keberhasilan program tersebut. “Saya mengajak kita semua bekerja dengan ikhlas, bukan semata-mata karena dorongan materi,” ujar Menteri Iftitah dalam arahannya kepada pegawai di Gedung Makarti Muktitama, Selasa (10/06/2025).

Program 5T yang menjadi prioritas kementerian meliputi Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusa, dan Trans Gotong Royong. Menurut Menteri Iftitah, pemahaman mendalam terhadap program ini sangat penting agar tujuan utama transmigrasi, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, benar-benar tercapai.

Beliau juga menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan pemerintah.

“Transmigrasi saat ini bukan sekadar pemindahan fisik penduduk, tetapi bagaimana masyarakat yang kurang mampu dapat berubah menjadi sejahtera dan mengalami peningkatan status sosial,” tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, Menteri Iftitah jmenyampaikan bahwa pembangunan kawasan transmigrasi akan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Kementerian Transmigrasi berkomitmen untuk menyukseskan program 5T secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK RI Dorong Penguatan Desa Antikorupsi di Gorontalo

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mendorong penguatan implementasi Desa Antikorupsi di Provinsi Gorontalo melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi tahun 2025 yang digelar secara virtual, Rabu (11/6/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan khusus untuk Gorontalo ini diikuti oleh tim replikasi Desa Antikorupsi tingkat provinsi, terdiri dari unsur Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta perwakilan desa-desa yang diajukan sebagai calon Desa Antikorupsi.

Tiga narasumber dari KPK hadir memberikan materi, antara lain Plt. Kepala Satuan Tugas I Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat,
Andhika Widiarto, Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Anisa Nurlitasari, dan Penelaah Teknis Kebijakan Gerhard Harryjul.

Dalam pemaparan, peserta diberikan penguatan terhadap lima komponen utama pembentukan Desa Antikorupsi, yaitu penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan pelestarian kearifan lokal.

Inspektur Provinsi Gorontalo, Zukri Suratinoyo mengatakan akan terus memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam pencegahan korupsi sesuai arah kebijakan nasional dengan secara aktif menjalankan strategi nasional pencegahan korupsi. Ia pun mengapresiasi keikutsertaan kades dan perangkatnya, serta elemen masyarakat dalam bimtek ini yang dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi di daerah.

“Bimbingan teknis ini bukanlah dianggap sebagai sekadar rutinitas belaka, apalagi dianggap sebagai beban, tetapi justru merupakan kebutuhan atau keharusan, karena menjadi daya ungkit dan akselerator tercapainya tujuan pemberantasan korupsi. Saya ingin tekankan bahwa perilaku anti korupsi perlu didorong, untuk memperkuat peran pemerintah dan masyarakat dalam mendukung agenda prioritas daerah,“ ujar zukri.

KPK juga mengapresiasi tiga desa terbaik dalam program Desa Antikorupsi tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2024, terbaik I Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Terbaik II Desa Iloponu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, dan terbaik III Desa Nanati Jaya, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara.

Semenatara pengajuan calon Desa Antikorupsi tahun 2025 akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, sebelum ditindaklanjuti oleh tim replikasi untuk proses identifikasi dan penilaian.

Program Desa Antikorupsi merupakan inisiatif KPK dalam membangun integritas dan budaya antikorupsi dari tingkat desa sebagai garda terdepan pelayanan publik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Jateng dan Kementerian PUPR Atasi Kemacetan Akibat Banjir Rob di Sayung

Penulis
Syifa
-

Penanganan banjir rob sayung terus berjalan. Kementerian Pekerjaan Umum mendukung upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan memasang pembatas beton atau concrete barrier pada U-Turn median jalan Jl Semarang-Sayung KM 9. Upaya itu memperkuat kebijakan Dishub Jateng, yang telah lebih dahulu memasang pembatas water barrier.

Dalam kurun 3 hari ke depan, water barrier itu akan diperkuat dengan pembatas beton atau concrete barrier, yang lebih kokoh.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.1 pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng DIY, Iwan Susanto mengatakan, dalam kurun tiga hari ke depan, water barrier itu akan diperkuat dengan pembatas beton atau concrete barrier yang lebih kokoh. Pembatas dimaksudkan untuk mengendalikan perputaran kendaraan pada ruas tersebut. Ditengarai, U-Turn tersebut menyebabkan kemacetan mengular.

“Kemacetan yang panjang sampai Kaligawe dengan menutup ini, bisa kita atasi. Memang, untuk putar balik agak jauh di KM 12, ke U-Turn yang kita sediakan untuk manuver. Mohon masyarakat memahami, kemacetan akan kita urai, dan kita selalu analisis supaya kemacetan ini bisa terurai, dan masyarakat bisa aman dan nyaman melewati Sayung ini,” ujarnya, Kamis (12/6/2025).

Iwan menjelaskan, nantinya water barrier milik Dishub Jateng yang terpasang, akan diganti dengan pembatas beton atau concrete barrier. Tujuannya, agar tidak bisa digeser dengan mudah dan lebih kokoh.

Dia menyebut, penggantian water barrier dengan pembatas beton, akan dilakukan jika U-Turn baru telah rampung dibuat. Sehingga, masyarakat Sayung lebih mudah menuju ke Semarang. Pengerjaan median putar balik baru berada titik 8/100, di depan gapura dekat perbatasan Semarang-Demak.

“Biasanya kan water barier ya bisa digeser-geser, tapi kita gunakan concrete barrier yang memang agak berat ketika akan digeser oleh warga. Jadi, nanti akan dianalisis sebulan dua bulan, apakah ini bisa mengurai kemacetan. Kalau bisa mengurai kemacetan dan berhasil, kita akan permanenkan median ini,” tutur Iwan.

Terkait rencana penyampaian aspirasi warga tentang rob yang akan dipusatkan di ruas tersebut, Iwan mengatakan tidak mempermasalahkan hal itu. Menurutnya, setiap warga bebas menyampaikan aspirasi, sesuai dengan perundang-undangan. Menurutnya, penutupan U-Turn di depan Polytron sudah melalui kajian tertentu.

Perlu diketahui, sejak Rabu (11/6/2025), pemprov melalui Dishub Jawa Tengah melakukan rekayasa jalan di U-Turn depan Pabrik Polytron, Jl Semarang-Sayung. Rekayasa dilakukan dengan memasang water barrier, pada area yang biasa digunakan untuk kendaraan putar balik.

Kepala Dishub Jateng Arief Djatmiko mengatakan, median penutupan U-Turn tersebut dilakukan dengan pertimbangan, untuk memperlancar arus kendaraan. Selain memberi water barrier, petugas juga disiagakan untuk mengatur lalu lintas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji Hakim hingga 280 Persen Mulai 2025

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim 280 persen. Kenaikan gaji ini disampaikan Presiden saat menghadiri Pengukuhan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 di Kantor Mahkamah Agung, Jakarta, pada Kamis, 12 Juni 2025.

“Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8. Hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikan, demi kesejahteraan para hakim, dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280 persen,” ucap Presiden.

Angka kenaikan gaji tertinggi, menurut Presiden diberikan kepada golongan yang paling junior. Meski demikian, Kepala Negara meyakinkan bahwa secara signikan kenaikan gaji ini akan berlaku bagi seluruh hakim.

“Golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, secara signifikan, dan saya monitor terus,” katanya.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengungkapkan dirinya telah menerima laporan bahwa sebagian besar hakim belum menerima kenaikan selama 18 tahun. Selain itu, Kepala Negara turut menyampaikan keprihatinan terhadap kesejahteraan dan fasilitas yang diterima oleh para penegak hukum.

“Saya dapat laporan ada Hakim yang masih kontrak, kontrak. Tidak punya rumah dinas dan sebagainya, dan sebagainya. Perumahan sudah kita tertibkan, mudah-mudahan segera akan dilaksanakan. Kita besar-besaran akan lakukan pembangunan perumahan,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ekspor Alas Kaki Naik, Kemenperin: Indonesia Jadi Bagian Rantai Nilai Global

Penulis
Syifa
-

Industri alas kaki nasional terus menunjukkan performa yang impresif di kancah global. Hal ini tercermin dari capaian nilai ekspor produk alas kaki Indonesia pada periode Januari–Maret 2025 sebesar USD1,89 miliar atau naik 13,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Dalam skala global, Indonesia menempati peringkat ke-6 eksportir alas kaki dunia, dengan pangsa pasar sebesar 3,99 persen. Ini membuktikan bahwa produk alas kaki nasional memiliki daya saing kuat dan kepercayaan tinggi di pasar dunia,” kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Taufiek Bawazier mewakili Menteri Perindustrian pada Pelepasan Ekspor Alas Kaki produksi PT Selalu Cinta Indonesia (SCI) di Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (12/6).

Dirjen IKFT menyampaikan apresiasi kepada PT SCI yang merupakan produsen alas kaki merek Nike, berhasil mengapalkan produknya ke pasar India. Perusahaan ini melakukan ekspor alas kaki ke India sebanyak 124.117 pasang sepatu atau senilai USD2 juta pada Mei 2025. “Ditargetkan hingga September 2025, ekspornya akan mencapai 227.654 pasang atau senilai USD3,4 juta,” sebutnya.

Taufiek menegaskan, pencapaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan komersial, tetapi juga menjadi indikator kuat bahwa Indonesia telah menjadi bagian dari global value chain (rantai nilai global) industri alas kaki. “Produk kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar global, tetapi juga mampu menyesuaikan dengan standar internasional tertinggi,” ujarnya.

Namun demikian, Taufiek tidak menampik adanya tantangan dalam proses ekspor ke India, khususnya terkait kebijakan Quality Control Orders (QCO) yang mulai diberlakukan oleh Pemerintah India pada Juli 2024. Kebijakan tersebut mewajibkan produk alas kaki yang masuk ke pasar India untuk mendapatkan sertifikasi Bureau of Indian Standard (BIS).

“Kendala terbesar bukan pada kualitas produk kita, tetapi terbatasnya sumber daya auditor dari BIS, yang sempat menghambat proses audit di lapangan,” jelasnya.

Sebagai respons hal itu, Pemerintah Indonesia telah mengangkat isu tersebut dalam forum Technical Barriers to Trade (TBT) WTO sebagai Specific Trade Concern (STC). Pemerintah juga terus mendorong agar penerapan QCO lebih realistis dan terbuka terhadap kerja sama dengan lembaga sertifikasi global yang kredibel.

“Berbagai upaya diplomatik dan teknis dilakukan secara simultan, dan hari ini kita menjadi saksi bahwa kerja keras tersebut membuahkan hasil. Nike Indonesia berhasil kembali menembus pasar India, salah satunya melalui kontribusi nyata dari PT Selalu Cinta Indonesia,” ujar Taufiek.

Kementerian Perindustrian, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendukung iklim usaha dan perluasan pasar ekspor bagi industri alas kaki nasional. Upaya ini dilakukan melalui penguatan perjanjian dagang, mendorong mutual recognition agreement dalam hal sertifikasi, serta memperluas akses pasar ke kawasan nontradisional.

“Kami berharap industri alas kaki Indonesia semakin berdaya saing dan mampu memperluas ekspansi ke kawasan Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin, serta terus berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tuturnya.

Melihat catatan kinerjanya, berdasarkan data BPS, industri alas kaki nasional mampu tumbuh impresif sebesar 6,95 persen pada triwulan I tahun 2025. Capaian ini menjadi sinyal kuat bahwa industri alas kaki nasional tidak hanya bertahan, tetapi terus tumbuh dan berekspansi secara aktif.

“Data juga menunjukkan bahwa hingga Agustus 2024, sektor industri kulit dan alas kaki telah menyerap tenaga kerja sebanyak 961 ribu orang, naik 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menegaskan posisi industri ini sebagai industri padat karya strategis yang menopang stabilitas sosial dan ekonomi nasional,” ungkap Taufiek.

Momentum pertumbuhan juga terlihat dari sisi investasi. Selama periode Januari–Mei 2025, telah masuk investasi dari 12 perusahaan skala besar di sektor alas kaki (PMA), dengan total nilai investasi mencapai Rp8 triliun, kapasitas produksi mencapai 64,6 juta pasang sepatu dan 214,6 juta pasang komponen alas kaki, serta penyerapan tenaga kerja lebih dari 80 ribu orang. “Ini adalah sinyal positif bahwa Indonesia masih menjadi destinasi utama investasi industri padat karya berorientasi ekspor,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KDM Minta Sekolah Tak Lagi Beri PR kepada Siswa Mulai Tahun Ajaran Baru

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta sekolah-sekolah di Jawa Barat untuk tidak lagi memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa mulai tahun ajaran 2025/2026. Kebijakan ini selaras dengan arahan sebelumnya, yakni dimulainya jam belajar di sekolah pada pukul 06.30 WIB.

“Anak-anak tidak boleh berada di luar rumah lebih dari pukul 21.00 tanpa pendampingan atau keperluan mendesak yang disertai izin dari orang tua. Maka dari itu, Pemda Provinsi Jawa Barat berencana menghapus pekerjaan rumah bagi siswa,” ujar Gubernur yang akrab disapa KDM, di Kota Bandung, Rabu (4/6/2025).

KDM menegaskan, kebijakan masuk sekolah lebih pagi merupakan kompensasi dari libur akhir pekan. Menurutnya, memulai aktivitas lebih pagi lebih baik ketimbang memulai terlalu siang.

“Ini mulai diberlakukan pada tahun ajaran baru. Masuk sekolah pukul 06.30 adalah bentuk kompensasi dari Sabtu dan Minggu yang libur. Jadi lebih baik dimulai lebih pagi,” tambahnya.

Ia juga mendorong agar seluruh tugas dan pekerjaan sekolah diselesaikan di lingkungan sekolah. Dengan begitu, siswa tidak terbebani pekerjaan akademik di rumah.

“Semua tugas dikerjakan di sekolah, tidak dibawa pulang. Di rumah, anak-anak harus bisa rileks, membaca buku, berolahraga, atau membantu orang tua,” tuturnya.

Menurut KDM, waktu di rumah bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan keterampilan lainnya, seperti mengikuti les musik, belajar bahasa asing, atau membantu pekerjaan rumah tangga.

“Anak-anak bisa belajar membereskan rumah, mencuci piring, memasak, mengepel, dan melakukan aktivitas lain yang bermanfaat,” ujarnya.

Kebijakan ini, lanjut KDM, diambil demi membentuk generasi muda Jawa Barat yang siap menyongsong masa depan dan berkarakter kuat. Ia menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan generasi Gapura Panca Waluya yang memiliki karakter cageur, bageur, bener, pinter, dan singer.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,0041,0051,006...4,919Halaman 1,005 dari 4,919