Beranda blog Halaman 1004

Sri Mulyani Ungkap Kesenjangan Pembiayaan Infrastruktur, Perlu Peran Swasta

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh terhadap risiko iklim dalam menghadapi tantangan global dan kebutuhan domestik yang terus meningkat. Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta, Kamis (12/6).

Dalam sambutannya, Menkeu mengungkapkan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia pada periode 2025 hingga 2029 diperkirakan mencapai USD625 miliar. Namun, kemampuan pendanaan pemerintah pusat dan daerah hanya mampu menutup sekitar 40 persen dari kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan sektor swasta dan penciptaan skema pendanaan yang inovatif menjadi sangat krusial.

“Kita menghadapi gap pendanaan yang besar. Ini akan membutuhkan partisipasi sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra, juga menuntut terciptanya mekanisme pendanaan yang inovatif,” ujar Menkeu.

Menkeu juga menyoroti tekanan global yang kian meningkat, mulai dari ketegangan geopolitik hingga perlambatan ekonomi dunia. Di tengah ketidakpastian tersebut, risiko perubahan iklim turut memperumit perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Menkeu menyebutkan bahwa perubahan iklim diperkirakan dapat menyebabkan 260 juta orang mengalami perpindahan tempat tinggal di dalam negeri mereka masing-masing pada tahun 2050.

“Saat ini, infrastruktur bukan lagi sekadar menghubungkan jalan, pelabuhan, dan kota, melainkan juga tentang menghubungkan pembangunan dengan dampaknya. Infrastruktur harus dirancang dengan ketahanan iklim, tanggung jawab lingkungan, sekaligus memberikan hasil yang inklusif, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Menkeu.

Dalam merespon berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia telah menempatkan keberlanjutan sebagai inti dari strategi pembiayaan infrastruktur. Sejumlah instrumen yang telah dikembangkan antara lain kerangka kerja ESG (Environmental, Social, and Governance) untuk pembiayaan infrastruktur, Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), skema Availability Payment, jaminan pemerintah melalui Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), dan platform SDG Indonesia One yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

Platform SDG Indonesia One telah berhasil menghimpun komitmen dari 38 mitra dengan total USD3,29 miliar, dan telah menyalurkan USD399 juta untuk mendukung 111 proyek pengembangan dan 7 proyek pembiayaan. Dalam hal pembiayaan publik, Indonesia juga menjadi salah satu negara berkembang pertama yang menerbitkan Green Sukuk, baik secara domestik maupun global, dengan nilai penerbitan global mencapai USD6,6 miliar dan penerbitan domestik mencapai Rp78,7 triliun. Menkeu berharap seluruh kerangka dan instrumen yang telah dibangun dapat memperkuat agenda pembangunan infrastruktur di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ini akan menjadi perjalanan panjang. A long and winding road, seperti lirik lagu. Tapi kita yakin akan mencapai tujuan Indonesia untuk menjadi negara yang makmur, berkeadilan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Siapkan Internet 100 Mbps untuk Sekolah dan Puskesmas Blank Spot

Penulis
Syifa
-

Pemerintah menginstruksikan operator seluler untuk menyediakan akses internet tetap hingga 100 Mbps di wilayah tanpa jaringan serat optik, termasuk sekolah, puskesmas, dan kantor desa.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan kebijakan ini akan difasilitasi melalui alokasi spektrum baru dan skema jaringan terbuka (open access) yang mendorong keterlibatan banyak pihak dan harga layanan terjangkau.

Langkah ini merupakan bagian dari percepatan pemerataan digital nasional sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya. Meutya menegaskan bahwa konektivitas digital adalah fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi rakyat.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden menyampaikan secara berulang pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat,” ujar Meutya di hadapan pimpinan Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL Smart dalam audiensi di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Upaya ini diharapkan akan membuka jalan bagi penyediaan layanan internet tetap berkecepatan tinggi di area yang belum terjangkau jaringan serat optik, khususnya untuk fasilitas publik seperti sekolah, pusat layanan kesehatan, kantor desa, dan rumah tangga.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, sebanyak 86 persen sekolah (190.000 unit) masih belum mempunyai akses internet tetap. Selain itu, 75 persen Puskesmas (7.800 unit) belum terkoneksi dengan baik, 32.000 kantor desa masih berada dalam zona blank spot, dan penetrasi fixed broadband baru menjangkau 21,31 persen rumah tangga di Indonesia.

Untuk mendukung hal ini, pemerintah telah menyiapkan spektrum baru yang akan dialokasikan secara transparan kepada operator seluler nasional. Model jaringan yang akan diterapkan bersifat open access, artinya pemegang izin wajib membuka infrastrukturnya untuk digunakan bersama oleh penyelenggara lain.

“Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industri,” jelas Meutya.

Kesiapan Peraturan Menteri sebagai landasan hukum dari program internet murah ini pun telah melalui konsultasi industri selama lebih dari satu bulan. Proses seleksi operator akan dimulai tahun ini dengan skema yang transparan dan akuntabel, mengedepankan kesiapan teknologi dan komitmen untuk menyediakan layanan dengan harga yang terjangkau.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Tegaskan Komitmen Pembangunan Proyek Strategis Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulai pembangunan proyek strategis nasional Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Presiden Prabowo menyebut proyek tanggul laut sebagai salah satu infrastruktur paling vital yang harus segera diwujudkan demi melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem.

“Saya ingin emphasize, saya ingin garisbawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita merupakan suatu mega project tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Pantai Utara Jawa,” ujar Presiden Prabowo dalam pidato kuncinya saat Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis, 12 Juni 2025.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa proyek ini sejatinya telah masuk dalam perencanaan sejak tahun 1995. Proyek tanggul laut tersebut direncanakan membentang sejauh 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi total biaya pembangunan mencapai 80 miliar dolar Amerika dan pembangunan tahap awal di wilayah Teluk Jakarta diperkirakan membutuhkan waktu 8 hingga 10 tahun.

“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno: perjalanan 1000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera mulai itu,” tegas Presiden Prabowo.

Untuk mengawal proyek besar ini, Presiden Prabowo juga akan segera membentuk lembaga khusus bernama Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Presiden Prabowo pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam mendukung pendanaan proyek tahap awal di Teluk Jakarta.

“Khusus Teluk Jakarta kemungkinan 8-10 miliar dolar. Kalau 8-10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah ketemu Gubernur DKI dan saya sudah kirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan, Pemerintah Pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar katakanlah 8 tahun berarti 1 miliar dolar, 1 tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, Pemerintah Pusat setengah,” tutur Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo turut menyatakan keterbukaan terhadap kerja sama internasional. Meski demikian, Kepala Negara menegaskan bahwa proyek akan tetap dimulai dengan kekuatan nasional.

“Kita terbuka perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, dari Jepang, dari Korea, dari Eropa, dari Timur Tengah yang mau ikut silakan. Tapi kita tidak tunggu, kita akan gunakan kekuatan kita sendiri,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Buka Keterlibatan Swasta pada Pembangunan Infrastruktur Nasional

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keterbukaan pemerintah dalam keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pidato kuncinya pada Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Kamis, 12 Juni 2025.

“Untuk itu, infrastruktur sekarang saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita sebesar-besarnya, sebesar-besarnya,” ujar Presiden.

Untuk menarik lebih banyak investasi, pemerintah berkomitmen menyederhanakan perizinan, memfasilitasi proyek, dan menjaga stabilitas agar pembangunan tidak terganggu. Presiden pun menyambut baik pusat layanan yang mempercepat realisasi proyek infrastruktur.

“Saya menyambut baik pusat-pusat atau kantor-kantor memfasilitasi semua proyek, dibantu, diamankan, dijaga supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan tersebut,” ucap Presiden.

Kepala Negara juga menyampaikan bahwa efisiensi yang dilakukan telah menghasilkan cadangan anggaran negara yang kini dapat digunakan sebagai modal investasi bersama swasta. Menurut Presiden, hal ini akan memberikan kenyamanan kepada para investor.

“Kita sekarang berani kalau kita undang kerja sama dengan swasta atau dengan asing, kita berani, pemerintah akan ikut berapa persen. Dan bukan minta saham kosong, tapi kita ikut serta dengan uang yang nyata, uang yang riil,” pungkas Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Prediksi Cuaca Berawan di Seluruh Wilayah Jakarta Hari Ini, Jumat 13 Juni

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan bahwa cuaca berawan akan mendominasi seluruh wilayah DKI Jakarta sepanjang hari ini, Jumat, 13 Juni 2025.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laman resmi BMKG, kondisi cuaca berawan diperkirakan terjadi secara merata di seluruh wilayah administrasi Jakarta, mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur.

Pada pagi hari, cuaca berawan diprediksi menyelimuti seluruh wilayah tersebut. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung hingga siang dan sore hari, tanpa perubahan signifikan.

Memasuki malam hari, BMKG juga memperkirakan cuaca berawan masih akan berlangsung di keenam wilayah tersebut, tanpa potensi hujan atau gangguan cuaca ekstrem.

Selain prediksi cuaca, BMKG juga merilis prakiraan suhu udara di Jakarta yang diperkirakan berada dalam kisaran 27 hingga 32 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 52 hingga 86 persen.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca dan selalu mengikuti pembaruan informasi dari BMKG melalui kanal resminya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polda Metro Jaya Sediakan 22 Lokasi Samsat Keliling di Jadetabek Hari Ini, Simak Lokasinya!

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melalui Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident) kembali menghadirkan layanan Samsat Keliling di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Jumat ini. Sebanyak 22 titik lokasi disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengesahan STNK tahunan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Melalui akun resmi X (Twitter) @TMCPoldaMetro, layanan Samsat Keliling ini merupakan upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar tidak perlu mengantre di kantor Samsat pusat. Warga hanya perlu datang ke lokasi yang sudah ditentukan sesuai domisili dan waktu operasional.

Lokasi Samsat Keliling di Jakarta dan Sekitarnya:

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat dan Lapangan Banteng (08.00-14.00 WIB)

  • Jakarta Utara: Halaman parkir Samsat dan Mall Artha Gading (08.00-14.00 WIB)

  • Jakarta Barat: Mall Citraland dan Universitas Binus (08.00-14.00 WIB)

  • Jakarta Selatan: Halaman parkir Samsat (08.00-15.00 WIB) dan Kantor Walikota (09.00-15.00 WIB)

  • Jakarta Timur: Halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati (08.00-14.00 WIB)

  • Kota Tangerang: Halaman parkir Samsat (08.00-14.00 WIB)

  • Serpong: Halaman parkir Samsat (08.00-14.00 WIB) dan ITC BSD (16.00–19.00 WIB)

  • Ciledug: Kantor Kecamatan Pinang dan Rukan Fresh Market (09.00–12.00 WIB)

  • Ciputat: Kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB)

  • Kelapa Dua: Pasar Intermoda dan halaman Gtown House (08.00–14.00 WIB)

  • Kota Bekasi: Halaman parkir Samsat (09.00–14.00 WIB)

  • Kabupaten Bekasi: Halaman parkir Samsat (09.00–14.00 WIB)

  • Depok: Halaman parkir Samsat (08.00–14.00 WIB)

  • Cinere: Halaman parkir Samsat (08.00–14.00 WIB)

Syarat Pembayaran Pajak di Samsat Keliling

Untuk melakukan pembayaran pajak tahunan di Samsat Keliling, masyarakat diwajibkan membawa dokumen sebagai berikut:

  • KTP asli pemilik kendaraan beserta fotokopi

  • STNK asli dan fotokopi

  • BPKB asli dan fotokopi

  • Tidak memiliki tunggakan pajak lebih dari satu tahun

Perlu dicatat, layanan Samsat Keliling hanya melayani pembayaran pajak tahunan. Untuk keperluan pajak lima tahunan dan penggantian plat nomor kendaraan, pemilik kendaraan tetap harus mendatangi kantor Samsat terdekat.

Dengan adanya layanan ini, diharapkan masyarakat dapat melakukan kewajibannya dengan lebih mudah dan cepat tanpa harus menghabiskan waktu di kantor utama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling Hadir di 5 Lokasi Jakarta Hari Ini, Ini Syarat dan Biayanya

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling pada Jumat ini di lima titik strategis di Jakarta. Layanan ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan SIM jenis A dan C yang masih aktif.

Melalui akun resmi X (sebelumnya Twitter) @tmcpoldametro, diinformasikan bahwa layanan SIM Keliling ini tersedia mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Kehadiran layanan keliling ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban berkendara secara legal tanpa harus datang langsung ke kantor Satpas utama.

Berikut lokasi layanan SIM Keliling di Jakarta:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata

  • Jakarta Barat: Mall Citraland

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Syarat Perpanjangan SIM A dan SIM C

Untuk mengakses layanan ini, pemohon wajib menyiapkan dokumen sebagai berikut:

  • Fotokopi dan asli KTP yang masih berlaku

  • SIM lama (fisik dan fotokopi)

  • Bukti cek kesehatan

  • Bukti tes psikologi

Penting untuk dicatat bahwa layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan untuk SIM A dan SIM C yang masih aktif. Jika masa berlaku SIM sudah habis, pemohon wajib mengajukan pembuatan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Ketentuan Masa Berlaku dan Biaya Perpanjangan SIM

Sesuai aturan terbaru, masa berlaku SIM kini ditentukan selama lima tahun sejak tanggal penerbitan, bukan berdasarkan tanggal lahir pemilik.

Adapun biaya resmi perpanjangan SIM yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

  • Perpanjangan SIM A: Rp80.000

  • Perpanjangan SIM C: Rp75.000

Selain itu, terdapat biaya tambahan untuk:

  • Tes Psikologi: Rp60.000

  • Tes Kesehatan: Rp35.000

Bagi pengendara yang tidak dapat menunjukkan SIM yang masih berlaku, akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 288 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp250.000.

Dengan adanya layanan SIM Keliling ini, masyarakat diharapkan bisa lebih mudah dan cepat dalam melakukan perpanjangan SIM, sehingga dapat berkendara dengan aman dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rekayasa Lalu Lintas Diberlakukan di Kawasan Cikini Selama Jakarta Future Festival 2025

Penulis
Syifa
-

Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, selama pelaksanaan Jakarta Future Festival 2025. Festival ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 13 hingga 15 Juni 2025.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan bahwa rekayasa ini dilakukan demi menjaga kelancaran arus lalu lintas dan memastikan keamanan selama festival berlangsung.

“Kami akan melakukan kanalasi dan sterilisasi akses masuk ke kawasan TIM secara situasional, dan bila terjadi kepadatan, akan ada pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang berdekatan,” ujar Syafrin, Jumat (13/6).

Beberapa ruas jalan yang diperkirakan terdampak rekayasa lalu lintas antara lain Jalan Cikini Raya, Jalan Cikini 1, dan Jalan Cikini 2. Untuk kendaraan yang datang dari arah Tugu Tani atau Jalan Menteng Raya menuju Cikini, Dishub mengarahkan pengendara ke rute alternatif melalui Jalan Cut Meutia – Jalan Teuku Umar – Jalan Taman Suropati – hingga Jalan Pangeran Diponegoro.

Sebagai bagian dari upaya mendukung mobilitas warga selama Jakarta Future Festival, Dishub DKI Jakarta juga telah menyiapkan armada transportasi umum yang melintasi kawasan TIM. Beberapa rute Transjakarta dan Mikrotrans yang disiapkan antara lain, rute 5M (Kampung Melayu – Tanah Abang (via Cikini), 6H (Senen – Lebak Bulus via Cikini), dan JAK 10A (Gondangia – Cikini via Salemba).

“Diimbau kepada masyarakat dan pengunjung festival untuk menggunakan transportasi umum selama acara berlangsung,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

TBC Sebabkan Dua Kematian Setiap Lima Menit, Menkes Serukan Aksi Nasional

Penulis
Syifa
-

Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan fakta mengejutkan: dua orang di Indonesia meninggal karena Tuberkulosis (TBC) setiap lima menit. Hal ini disampaikan dalam kunjungannya ke Desa Klapanunggal, Kabupaten Bogor, yang menjadi salah satu desa percontohan dalam penguatan penanggulangan TBC berbasis komunitas.

“Setiap lima menit ada dua yang wafat. Kita bicara di acara ini, yang wafat karena TBC mungkin sudah 20 lebih,” ujar Menkes dalam dialog bersama warga dan pemangku kepentingan, Rabu (11/6).

TBC merupakan penyakit menular yang bisa disembuhkan, namun masih menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Menkes menegaskan pentingnya deteksi dini dan pengobatan hingga tuntas sebagai kunci pengendalian penyakit ini.

“Masalahnya, selesainya (konsumsi obat) itu enam bulan. Minumnya setiap hari, pilnya banyak, lebih dari empat. Tapi kita sabar tidak apa-apa daripada tidak sembuh,” ucap Menkes Budi.

Menkes menekankan empat langkah penting yang harus dilakukan masyarakat untuk menghentikan penyebaran TBC, yakni menemukan pasien, memastikan segera minum obat, menyelesaikan pengobatan, dan memberikan terapi pencegahan bagi kontak erat.

Ia memberikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Desa Klapanunggal atas konsistensinya dalam skrining aktif dan pendampingan pasien TBC hingga sembuh.

“Saya terima kasih ke Desa Klapanunggal, karena tidak semua desa melakukan ini. Rajin mencari yang kena (TBC), pastikan minum obat sampai selesai. Karena kalau tidak, dia menular, dia mematikan,” ucapnya.

Program desa siaga TBC ini disebut Menkes sebagai bagian dari program prioritas (quick wins) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ini adalah salah satu program quick win-nya Bapak Prabowo. Beliau terkejut melihat kematian TBC ini tinggi sekali,” ungkapnya.

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudiyanto, yang turut hadir, juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah penyebaran TBC.

Pemerintah punya program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang bisa dimanfaatkan untuk penanganan TBC. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menerapkan prinsip TOSS (Temukan Obati Sampai Sembuh), serta saling mengawasi dan menjaga sesama.

“TOSS itu kewajiban kita semua. Kalau ada anak, istri, saudara, tetangga yang gejalanya mirip, segera laporkan agar bisa diobati sampai sembuh,” katanya.

Ia turut mengingatkan agar masyarakat tidak termakan hoaks terkait vaksin maupun pengobatan dari pemerintah. Menurut Aries, ketakutan dan stigma sosial sering menjadi hambatan utama dalam penanganan TBC. Banyak penderita enggan melapor karena malu.

Menkes menutup dengan seruan kuat untuk tidak mengabaikan penyakit yang bisa dicegah dan disembuhkan ini.

“TBC itu begitu ketahuan, dikasih obat, dia berhenti kok penularannya. Obatnya ada, dan kalau selesai, dia sembuh. Agar mereka bisa kembali sebagai anggota masyarakat kita,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ini Balai Kementan yang Buka Ruang Kritik dan Luncurkan Layanan Konsultasi Ternak Daring

Penulis
Syifa
-

Bagaimana seharusnya pelayanan publik di sektor peternakan bekerja? Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Pelaihari memilih jalan dialog. Rabu (28/5/2025), balai milik Kementerian Pertanian ini menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) yang melibatkan langsung peternak, akademisi, dinas peternakan daerah, hingga perwakilan Ombudsman.

Dari peternak itik dan kambing, pelajar SMK, sampai pengawas pelayanan publik ikut memberi masukan untuk menyempurnakan layanan yang diberikan balai. Semuanya berkumpul untuk satu tujuan: membuat pelayanan publik di bidang peternakan lebih terbuka, lebih ramah, dan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kegiatan Forum Konsultasi Publik yang kami adakan bertujuan untuk mensosialisasikan serta mendapatkan masukan dari masyarakat terkait standar pelayanan publik yang telah kami bangun sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” ujar Kepala BPTU-HPT Pelaihari, Samsul Fikar.

Di forum ini, BPTU-HPT Pelaihari juga memperkenalkan “HaloAlmo”, layanan konsultasi daring yang memungkinkan peternak bertanya soal pemeliharaan ternak atau mengakses panduan teknis secara langsung dari ponsel. Inovasi ini jadi jawaban atas kebutuhan masyarakat peternakan yang makin melek digital, terutama di tengah keterbatasan lapangan dan kesibukan peternak.

Tak hanya soal teknologi, BPTU juga menegaskan komitmennya dalam memperbaiki cara melayani: prinsip Senyum, Ramah, Santun, dan Ikhlas (SERASI) dijadikan panduan etika petugas, sementara aduan masyarakat ditangani secara Responsif, Tepat, dan Solutif.

Perwakilan Ombudsman Kalimantan Selatan, Benny Sanjaya, menyambut baik langkah balai ini. Menurutnya, keterbukaan menerima kritik adalah fondasi penting dari pelayanan publik yang baik. “Ketika standar layanan dibuka ke publik, itu artinya penyelenggara serius membangun pelayanan yang patuh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.

Forum yang dihadiri sekitar 60 peserta ini menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara. Kesepakatan tersebut menjadi kompas bagi BPTU HPT Pelaihari dalam memperbaiki layanan ke depan—dari soal ketersediaan bibit unggul bersertifikat SNI, hingga komunikasi yang lebih cepat dan efisien dengan peternak mitra.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,0031,0041,005...4,919Halaman 1,004 dari 4,919