Beranda blog Halaman 1003

Gubernur Aceh Hadiri International Conference on Infrastructure di Jakarta

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menghadiri Gala Dinner International Conference on Infrastructure (ICI) di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu, 11 Juni 2025.

Kehadiran Gubernur Aceh dalam kegiatan itu, turut disapa Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat memberikan sambutan.

Adapun ICI 2025 yang berlangsung 11-12 Juni 2025, di Jakarta Convention Center (JCC) ini, juga dihadiri perwakilan dari lebih 33 negara di enam benua.

Menko AHY saat membuka kegiatan internasional tersebut, mengatakan pembangunan infrastruktur harus menjadi fondasi bagi masa depan yang berkelanjutan, inklusif, dan sejahtera, seraya menyerukan tindakan transformatif melalui kolaborasi global.

“Konferensi ini mencerminkan ketetapan kolektif kita untuk masa depan yang lebih baik dan lebih terhubung,” sebutnya.

Indonesia saat ini tambahnya, tengah berada di titik krusial sejarah dengan menghadapi tiga jendela besar, yakni demografi, ekonomi, dan ekologi.

“Kita harus membangun infrastruktur yang bukan hanya kuat, tapi juga adil dan inklusif. Setiap jalan, pelabuhan, dan jaringan energi harus menjawab kebutuhan rakyat dan memperkuat daya saing nasional,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Peringati Hari Kewirausahaan Nasional, Pemkot Bogor Tegaskan Komitmen Dukung Wirausaha

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan wirausaha lokal, bertepatan dengan peringatan Hari Kewirausahaan Nasional yang jatuh setiap 10 Juni.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menghadiri acara peringatan yang digelar di Gedung SMESCO, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Juni 2025.

Dedie menyatakan bahwa Hari Kewirausahaan Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan.

“Apalagi semua unsur pemerintah juga dilibatkan dan disambungkan dengan Asta Cita Presiden,” kata Dedie.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan ini merupakan bentuk penghormatan kepada para pelaku usaha, mulai dari skala mikro hingga menengah, yang tersebar di seluruh Indonesia.

Maman menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong pertumbuhan sektor UMKM melalui berbagai kebijakan, termasuk kemudahan perizinan, akses permodalan, pelatihan dan pendampingan, digitalisasi, hingga penguatan rantai pasok.

“Kami percaya, dengan dukungan yang tepat, wirausaha dan UMKM kita bisa naik kelas, maju, dan berdaya saing,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa kewirausahaan merupakan salah satu pilar penting pembangunan ekonomi nasional karena mampu menciptakan lapangan kerja secara luas.

Sebagai bentuk konkret dukungan terhadap pelaku usaha, Pemkot Bogor belum lama ini telah menyerahkan 332 Nomor Izin Edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Terdiri dari 300 NIE untuk produk pangan olahan dan 32 untuk obat alam.

Keberadaan NIE menjadi faktor penting dalam menjamin legalitas, mutu, dan manfaat produk, serta membuka peluang pemasaran lebih luas bagi pelaku usaha.

Penyerahan NIE tersebut juga dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan sekaligus motivasi bagi pelaku usaha lokal untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan.

Bagi pelaku usaha lain yang ingin memperoleh NIE, dapat mengajukan langsung melalui BPOM di Kota Bogor.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Tingkatkan Kapasitas Pemuka Agama dalam Hadapi Tantangan Perubahan Iklim

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan kapasitas tokoh agama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Musababnya, tokoh agama dan pemimpin komunitas memiliki peran dalam menanggulangi krisis iklim dengan menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual kepada masyarakat.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati yang diwakili Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Tri Handoko Seto menjelaskan nilai moral yang bisa ditanamkan seperti pentingnya menjaga lingkungan, menjadi teladan dalam gaya hidup ramah lingkungan, serta menggerakkan aksi kolektif di masyarakat. Pun, mendorong kerja sama lintas agama dan menjadi advokat dalam kebijakan publik terkait iklim.

“Dengan pengaruh sosial dan spiritual yang dimiliki, bapak dan ibu mampu membangun kesadaran, solidaritas, dan tindakan nyata menuju keberalanjutan,” kata Seto dalam kegiatan ‘Pembekelan Ilmiah Pemuka Agama tentang Hutan, Manusia, dan Bumi’ di Auditorium Gedung Pusat BMKG, Jakarta, Rabu (11/6).

Dalam hal perubahan iklim, BMKG memainkan peran penting dalam menyediakan informasi peringatan dini cuaca, iklim, dan proyeksi iklim jangka panjang. Data ini dapat dijadikan panduan bagi seluruh pihak dalam menyusun kebijakan ke dapan dan menjadi pijakan melakukan aksi-akasi yang berdaya ungkit tinggi.

Berdasarkan data dari ratusan stasiun pengamatan iklim di Indonesia, tren seluruh wilayah mengalami peningkatan suhu udara rata-rata tahunan secara konsisten. Bahkan, data BMKG dan World Meteorological Organization (WMO) mencatat tahun 2024 menjadi tahun terpanas dalam sejarah umat manusia.

“Suhu rata-rata global telah meningkat lebih dari 1,5 derajat celcius dibandingkan masa pra-industri. Padahal kesepakatan dunia mengatakan bahwa 1,5 derajat celcius itu peningkatan suhu yang seharusnya masih diizinkan untuk tercapai pada 2100, sedangkan 2024 sudah tercapai,” ujarnya.

Kondisi tersebut tentunya akan memicu peningkatan kejadian ekstrem baik dalam hal frekuensi maupun intensitas. Misalnya, semakin seringnya hujan lebat yang meningkatkan risiko banjir, tanah longsor sehingga berdampak kerusakan infrastruktur.

Lebih dari itu, pola curah hujan akan menjadi semakin tidak menentu untuk beberapa wilayah sehingga ada daerah yang mengalami kekeringan panjang, ada juga yang dilanda banjir. Ketidakpastian ini tentunya akan menyulitkan perencanaan di pelbagai sektor pembangunan, terutama pertanian dan sumber daya air.

“La Nina dan El Nino yang dulu adalah ritual rutin lima tahunan, karena perubahan iklim dan meningkatnya suhu bumi saat ini bisa terjadi 4,5 tahunan, 4 tahunan, 3 tahunan, bahkan pernah 2 tahun (sekali) sudah terjadi,” tambahnya.

Suhu Terus Naik, Kekeringan Meningkat

Seto menjelaskan, pemanasan global +1,5 derajat celcius akan berdampak pada meningkatnya kejadian kekeringan hingga empat kali lipat. Artinya, kawasan pertanian dan hutan akan lebih sering menghadapi musim kering yang Panjang, air tanah menyusut, dan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) meningkat.

Data SiPongi KLHK mencatat pada tahun 1997 luas total Karhutla mencapai 4,5 juta hektare; 2015, 2,6 juta hektare; 2018, 0,5 juta hektare; dan 2019 mencapai 1,9 juta hektare. Oleh karenanya, dalam melakukan upaya mitigasi Karhutla, dalam beberapa momen BMKG melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk meminimalisir dampak yang dihasilkan.

Di sisi lain, Seto mengajak seluruh tokoh agama dan komunitas untuk memahami bahwa Indonesia merupakan negara dengan luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia, setelah Brasil dan Republik Demokratik Kongo. Karena dari luas hutan tersebut, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi salah satu penyerap karbon terbesar di dunia dan memberikan umpan balik terhadap kondisi iklim.

Hasil penelitian menunjukkan hutan tropis yang utuh (tropical intact forest) menyerap karbon dalam jumlah besar, yaitu sekitar 1,07 miliar ton karbon per tahun, dan hutan tropis yang sedang mengalami pertumbuhan kembali menyumbang hingga 1,46 miliar ton karbon per tahun. Namun pada saat sama, ada satu ironi, jumlah karbon yang dilepaskan akibat deforestasi di wilayah tropis baik karena penebangan maupun kebakaran hutan sangat besar, yaitu sekitar 2,24 miliar ton karbon per tahun.

Oleh karena itu, Seto berharap pembekalan ini mampu menggerakkan lebih banyak masyarakat melalui para tokoh agama dalam upaya meredam laju pemanasan global serta laju perubahan iklim melalui menjaga hubungan baik antara manusia, hutan, dan bumi. Termasuk juga demi mengurangi dampak bencana yanng akan terjadi.

“Saya yakin dengan kekuatan sentuhan keagamaan, sentuhan spiritual, akan lebih mudah digerakkan umat kita yang sangat meyakini agama,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia Hayu Prabowo mengungkapkan bahwa pelestarian hutan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau organisasi lingkungan, tapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai spiritualitas, diharapkan upaya pelestarian hutan dapat dilakukan secara lebih realistis dan berkelanjutan.

“Pembekalan ini merupakan langkah awal dalam membangun kesadaran dan aksi nyata pemuka agama dalam melindungi hutan tropis untuk generasi mendatang,” terang Hayu.

Menurutnya, tokoh agama merupakan pemimpin moral yang memiliki peran krusial yang dapat menyatukan kesan spiritualitas dari semua keyakinan untuk mengajak umat menjaga hutan. Sebagaimana diketahui, nilai-nilai luhur agama mengajarkan untuk melestarikan alam sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab kepada Tuhan untuk kesejahteraan kehidupan manusia saat ini dan generasi mendatang.

Kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari pada 11-12 Juni 2025 dengan kolaborasi antara IRI Indonesia, BMKG, Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan CIFOR-ICRAF.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cek Kesehatan Gratis Tembus 8 Juta Peserta: Diabetes, Hipertensi, dan Masalah Gigi Jadi Sorotan

Lebih dari 8,2 juta orang telah mengikuti Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sejak peluncurannya pada 10 Februari 2025, dengan tiga masalah utama kesehatan yang terdeteksi: hipertensi, diabetes melitus, dan gangguan kesehatan gigi.

Program ini merupakan bagian dari Quick Win Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui deteksi dini dan edukasi pencegahan agar masyarakat tidak jatuh sakit.

Data Kementerian Kesehatan per 12 Juni 2025 menunjukkan bahwa 1 dari 5 peserta mengalami hipertensi, 5,9% menderita diabetes melitus, dan 1 dari 2 peserta mengalami masalah gigi dan mulut, mulai dari gigi berlubang, gigi goyang, hingga gusi turun.

Obesitas sentral juga menjadi perhatian, dengan prevalensi 50% pada perempuan dan 25% pada laki-laki, berdasarkan pengukuran lingkar pinggang (>90 cm untuk laki-laki dan >80 cm untuk perempuan). Penyakit tidak menular ini tidak hanya menyerang lansia, tetapi juga mulai muncul di kelompok usia muda. Bahkan, 1 dari 3 orang usia di atas 40 tahun mengalami hipertensi, dan 1 dari 10 mengidap diabetes.

“Masalah kesehatan gigi ternyata sangat tinggi, termasuk saya sendiri baru sadar. Tapi yang lebih penting, tiga masalah besar lainnya hipertensi, diabetes, dan obesitas adalah faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Dan dua penyakit inilah penyebab kematian nomor satu dan dua di Indonesia,” ujar Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin.

Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak menunggu sakit baru memeriksakan diri. “Kalau kita tahu lebih awal, kita bisa perbaiki. Entah dengan mengubah gaya hidup atau dengan pengobatan. Sehat itu investasi. Dan ini pesan langsung dari Presiden: jaga kesehatan agar rakyat Indonesia bisa bekerja, produktif, dan membawa negara kita menjadi negara maju di tahun 2045,” katanya.

Kementerian Kesehatan juga mengimbau masyarakat menjalani pola hidup sehat, mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis, asin, serta berlemak, aktif bergerak minimal 30 menit per hari, rutin cek tekanan dan gula darah, serta menjaga kesehatan gigi dengan prinsip 4M (menggosok gigi, membatasi gula, memeriksa gigi secara rutin, dan mengonsumsi buah serta sayur).

Program ini telah dilaksanakan di 9.552 puskesmas di 38 provinsi. Partisipasi tertinggi berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, yang menyumbang sekitar 60% total peserta. Sebaliknya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan mencatat partisipasi terendah.

Ketimpangan juga terlihat dalam partisipasi berdasarkan gender. Sebanyak 62,2% peserta adalah perempuan, sedangkan laki-laki hanya 37,7%.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes RI dr. Endang Sumiwi menyebutkan bahwa target nasional 100 juta pemeriksaan kesehatan gratis sangat mungkin dicapai tahun ini. Saat ini, laju pemeriksaan telah mencapai 200.000 orang per hari atau sekitar 4 juta per bulan.

“Dengan sisa waktu enam sampai tujuh bulan, kami optimis bisa menambah 30–40 juta peserta dari komunitas umum. Ditambah mulai Juli nanti kita mulai program CKG Sekolah, yang bisa menjangkau hingga 50 juta siswa,” jelas dr. Endang.

Program CKG Sekolah akan dilakukan di jenjang pendidikan dasar dan menengah, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Pemeriksaan akan difokuskan pada aspek kesehatan anak dan remaja, gizi, tumbuh kembang, penglihatan, pendengaran, dan kesehatan mental.

Ia juga menekankan bahwa Program CKG bersifat adaptif dan disesuaikan dengan risiko individu.

“Kalau ada yang bertanya, ‘kok teman saya diperiksa jantung, saya tidak?’ itu karena kita menyesuaikan dengan usia dan kondisi kesehatan. Tapi semua peserta pasti dapat layanan dasar, seperti cek tekanan darah, gula darah, mata, telinga, dan kesehatan jiwa,” tutup dr. Endang.

Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan program ini melalui Puskesmas terdekat atau mendaftar lewat aplikasi Satu Sehat Mobile. CKG bukan hanya pemeriksaan, tapi awal dari transformasi gaya hidup sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNN RI Ungkap Kasus Terbesar Musnahkan 2 Ton Sabu di Batam

Dalam rangka membuktikan akuntabilitas dan transparansi dalam upaya pemberantasan narkoba, BNN RI sebagai anggota Desk Pemberantasan Narkoba di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, menggelar pemusnahan barang bukti 2 ton sabu, di Alun-Alun Engku Putri, Batam, Kepulauan Riau, pada Kamis (12/6).

Selain pemusnahan barang bukti, kegiatan ini juga dirangkai dengan Deklarasi Anti Narkoba sebagai bentuk komitmen bersama dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Pemusnahan barang bukti 2 ton sabu ini merupakan hasil ungkap kasus Tim Gabungan di Perairan Kepulauan Riau pada Kamis (22/5) lalu, yang merupakan pengungkapan kasus dengan barang bukti sabu terbesar sepanjang sejarah. Dari 2 ton sabu yang disita, BNN RI menyisihkan 1 gram dari masing-masing paket sabu untuk pemeriksaan laboratorium dan pembuktian perkara di persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa sebagian kecil barang bukti narkotika disisihkan guna kepentingan uji laboratorium dan pembuktian perkara di persidangan.

Pemusnahan barang bukti sabu dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan disaksikan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Kepala Staf Presiden, Kepala Komunikasi Kepresidenan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi III DPR RI, TNI AL, Polri, Kejaksaan Negeri, Bea dan Cukai, tokoh agama, akademisi, serta tokoh masyarakat setempat.

Berdasarkan estimasi dampak penyelamatan, dari barang bukti sabu yang berhasil disita, diperkirakan sebanyak 8 juta jiwa anak bangsa dapat terselamatkan dari potensi penyalahgunaan. Perhitungan tersebut berdasarkan perhitungan standar penyalahgunaan, yaitu satu gram sabu disalahgunakan oleh empat orang.

Selain pemusnahan barang bukti dan Deklarasi Anti Narkoba, rangkaian kegiatan ini turut melibatkan masyarakat Kepulauan Riau dalam aksi P4GN guna mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari bahaya narkoba melalui kegiatan jalan sehat (Fun Walk) dan aksi sosial berupa pembagian sembako.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kaltim Siap Maksimalkan Potensi Lahan Rawa demi Swasembada Pangan

Pemprov Kaltim kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui program strategis nasional Optimalisasi Lahan (Oplah), Kaltim akan menggarap hampir 14 ribu hektare lahan rawa produktif di tahun 2025.

Langkah ini bukan hanya soal mengelola lahan—tetapi bukti nyata bahwa Kaltim siap menjadi lumbung pangan masa depan, seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tantangan perubahan iklim global.

“Seluruh lokasi program ini telah melalui proses seleksi ketat dan disusun dalam dokumen Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Rawa,” jelas Siti Farisyah Yana, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Kamis (12/6/2025).

Program Oplah melibatkan enam daerah strategis di Kaltim, yaitu Penajam Paser Utara (5.896 ha), Paser (3.150 ha), Kutai Kartanegara (2.392 ha), Kutai Timur (1.200 ha), Berau (895 ha), dan Samarinda (440 ha), dengan total dukungan 70 Brigade Pangan yang diterjunkan langsung ke lapangan.

Program ini fokus pada lahan rawa pasang surut dan rawa lebak yang belum optimal ditanami dua kali setahun. Lokasi yang dipilih harus bebas konflik, tidak termasuk kawasan hutan lindung atau lahan gambut moratorium, dan memiliki sumber air memadai.

Pemprov Kaltim tak hanya bicara soal teknis. Pemerintah memastikan program ini hanya melibatkan petani aktif yang tergabung dalam kelompok tani dan berkomitmen mengikuti panduan teknis yang telah ditetapkan.

“Kelompok tani harus menyatakan kesanggupan menjalankan kegiatan sesuai petunjuk teknis yang berlaku,” tambah Yana.

Dengan potensi lahan dan dukungan penuh pemerintah daerah, Kalimantan Timur siap menjawab tantangan masa depan. Program ini tak hanya memperkuat ketersediaan pangan lokal, tapi juga mempertegas peran Kaltim sebagai penyokong utama pangan nasional—terutama menyongsong hadirnya IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Respons Isu Pengurangan 50% Kuota Haji, Menag: Tak Pernah Ada Pembahasan Resmi

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar memastikan bahwa saat ini belum ada pembahasan resmi kuota haji 2026 dengan otoritas Arab Saudi. Hal ini ditegaskan Menag menyusul adanya info pengurangan kuota haji Indonesia hingga 50 persen yang sempat viral di media sosial beberapa hari terakhir.

“Saya tidak pernah mendengarkan isu itu. Beberapa kali kami rapat, tidak pernah ada pembahasan seperti itu,” ujar Nasaruddin saat ditemui di Bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz, Madinah, Kamis siang (12/6), sesaat sebelum melepas kepulangan jemaah haji asal Lombok Tengah ke Tanah Air.

Pernyataan itu disampaikan untuk meredam keresahan publik yang berkembang di tengah fase pemulangan jemaah, terutama setelah muncul spekulasi liar terkait rencana pengurangan kuota haji secara drastis pada musim mendatang.

Menag menegaskan bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam hal penyelenggaraan ibadah haji tetap berlangsung baik dan profesional. Tidak ada indikasi penurunan kuota dari pihak manapun.

“Hubungan kita dengan pemerintah Saudi Arabia sangat baik. Memang ada kekurangan, tapi semua negara juga punya kelemahan. Tidak ada yang sempurna,” tambahnya.

Sebagai informasi, kuota haji Indonesia justru cenderung stabil dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, kuota jemaah Indonesia sebesar 221.000 orang, naik menjadi 241.000 orang pada 2024, dan tahun ini, 2025, kuota kembalai sebesar 221.000 orang.

Tak Perlu Bikin Resah

Menag meminta publik tidak menyebarkan narasi menyesatkan yang bisa memicu keresahan, terlebih di tengah fase pemulangan yang harusnya menjadi momen tenang dan syahdu bagi para jemaah.

“Mari kita jujur melihat kenyataan. Jangan membuat masyarakat resah. Di sini semua berjalan lancar. Tidak ada sesuatu yang genting. Tidak ada kiamat di dalam kiamat,” tegas Nasaruddin, menanggapi narasi dramatis soal penyelenggaraan haji tahun ini.

Ia juga mengapresiasi kerja keras seluruh petugas haji yang berjibaku di tengah cuaca ekstrem demi memastikan jemaah mendapatkan layanan terbaik.

“Lihat sendiri jemaah kita. Lihat petugas kita yang bekerja di lapangan dengan ikhlas. Mereka juga punya keluarga dan harga diri. Jadi jangan kita pelintir seolah-olah ada yang genting,” katanya lagi.

Pengakuan Jemaah: Pelayanan Cukup dan Lancar

Senada dengan Menag, jemaah asal Kloter 2 Lombok Tengah, Sahwan Marzuki, menyampaikan bahwa pelayanan selama di Tanah Suci berjalan dengan cukup baik. Ia bahkan menyebut makanan dan logistik yang diberikan kepada jemaah sangat cukup.

“Pelayanan bagus, makanan cukup, air lancar. Hanya saat di Mina ada sedikit kendala tenda naik ke atas, tapi secara keseluruhan tidak ada masalah,” ungkap Sahwan saat ditemui di Bandara Madinah.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag Apresiasi Petugas, Kerja Keras Demi Kenyamanan Jemaah Haji

Operasional ibadah haji sudah memasuki tahap akhir, pemulangan jemaah. Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar mengapresiasi para petugas yang telah bekerja keras memberikan pelayanan demi kenyamanan jemaah. Menag mengajak semua pihak untuk menghargai dedikasi mereka.

“Lihat sendiri petugas kita berjibaku di tengah lapangan yang sangat panas. Mereka juga punya, apa ya, harga diri. Mereka juga punya keluarga. Mereka juga punya pengorbanan. Jangan sampai mereka kita anggap nggak ada apa-apanya,” ujar Menag Nasaruddin Umar saat menyapa jemaah kelompok terbang (kloter) 2 Debarkasi Lombok (LOP 02) saat akan pulang ke Tanah Air, di Madinah, Kamis (12/6/2025).

Menag juga menegaskan bahwa penyelenggaraan haji 2025 berjalan lancar, aman, dan normal. Tidak ada kondisi genting sebagaimana isu yang beredar. Hal itu menurut Menag bisa ditanyakan langsung kepada jemaah. “Jangan tanyakan kepada siapa pun, kecuali yang merasakannya, kan. Silakan” ujar Nasaruddin Umar.

Pelayanan Haji Baik dan Lancar

Pernyataan Menag diamini Moh. Rami, jemaah LOP 02 asal Lombok Tengah. Menurutnya, pelayanan Haji 2025 cukup lancar dan tak ada persoalan yang berarti.

“Fasilitas yang kami dapatkan baik hotel, makanan, dan transportasi berjalan lancar. Tak ada kendala, termasuk perjalanan pada fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna),” ujar Moh. Rami.

Rami yang berhaji bersama istri, juga mengaku selama proses Armuzna, dirinya lebih banyak berdoa agar ibadah dilancarkan dan bisa makbul. “Yang penting banyak bersabar karena jemaah sangat padat di Armuzna. Saya hanya banyak berdoa agar semua proses dilancarkan,” ungkapnya.

Kalau ada persoalan pada proses, kata dia, itu mungkin dialami jemaah yang tidak sabar dan berharap bisa sama di Tanah Air. “Kalau saya paham, bahwa kita ada jutaan orang di waktu yang sama, sehingga kita harus banyak berdoa dan sabar. Insya Allah akan mendapat perlindungan,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan jemaah lainnya, Sahwan Marzuki. Ia mengaku diberikan perjalanan haji yang cukup baik. “Alhamdulillah, saya diberi kesehatan. Mungkin saya banyak berdoa dan bersyukur mengenai hambatan kecil yang terjadi. Tapi soal pelayanan dan makanan, lebih dari cukup,” ucapnya.

Sahwan menyampaikan bahwa pelayanan selama di Tanah Suci berjalan dengan cukup baik. Ia bahkan menyebut makanan dan logistik yang diberikan kepada jemaah sangat istimewa. “Di pemondokan saya berjalan lancar dan tepat waktu, cuma menunya perlu variatif. Itu saja,” paparnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron Hadiri Penutupan ICI 2025, Dapat Pesan dari Presiden Sederhanakan Perizinan dan Pengadaan Lahan

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, didampingi Wamen ATR/BPN, Ossy Dermawan, hadir dalam Penutupan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 pada Kamis (12/06/25).

Acara yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC) ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional dengan penyederhanaan regulasi serta kolaborasi lintas sektor.

“Kita akan sederhanakan perizinan dan proses pengadaan lahan. Kita akan perkuat kerja sama pemerintah dan badan usaha swasta, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Presiden Prabowo dihadapan lebih dari 7.000 peserta dari 33 negara yang hadir dalam ICI 2025.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan iklim investasi dan usaha yang sehat.

“Kita akan tertibkan. Kita akan tegakkan hukum. Hanya dengan kepastian hukum, hukum yang benar, iklim usaha akan berkembang dengan baik,” tegas Presiden Prabowo.

Di pihak lain, selaku inisiator ICI 2025, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan siap bekerja mewujudkan arah pembangunan sesuai pesan Presiden Prabowo, yaitu berani dan bervisi kebangsaan yang kuat. Dengan tujuan utama untuk memberikan dampak baik dan nyata pada masyarakat.

“Kami menyebutnya infrastruktur sebagai strategi negara. Maknanya, pembangunan hari ini tidak sekedar kelanjutan, melainkan kebangkitan. Dan rakyat Indonesia bisa melihat jelas, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita membangun dengan arah keberanian dan visi kebangsaan,” pungkas Menko IPK.

Pada penutupan ICI 2025, hadir sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula sejumlah Menteri/Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih, delegasi dari 33 negara, diplomat, akademisi, investor, dan praktisi pembangunan infrastruktur dari berbagai belahan dunia.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

DPRD Jambi Nyatakan Multiyears Islamic Center Sesuai Spesifikasi, Ivan Wirata: Sudah Klir, Lanjut Pekerjaan Interior 2025

Komisi III DPRD Provinsi Jambi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Islamic Center dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi pada Selasa (10/6/2025) lalu. Hal ini terkait isu yang berkembang seperti adanya genangan air dan hal lainnya di ikon baru Provinsi Jambi ini.

Hasilnya, setelah pembahasan secara komprehensif (menyeluruh) selama lebih dari 2 jam di ruang rapat Komisi III itu, Dewan menyatakan pembangunan Islamic Center Sesuai Perencanaan dan tak ada gagal konstruksi. Hanya terdapat hal-hal minor yang masih jadi tanggung jawab pada masa pemeliharaan kontraktor hingga 7 Januari 2026 mendatang.

Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata yang memimpin RDP dan ditunjuk sebagai juru bicara setelah rapat bidang infrastruktur ke-PU-an itu.

“Pekerjaan sesuai perencanaan, tidak ada gagal konstruksi. Mulai dari tiang fondasinya, struktur betonnya, struktur rangka bajanya dan konstruksinya saya rasa sesuai dengan spesifikasi. Bahkan kami tanyakan juga umur rencananya (konstruksi) hingga 50 tahun,” tegas Ivan kepada awak media.

Dari pembahasan dalam RDP sudah dijelaskan secara komprehensif oleh Dinas PUPR beserta stakholder terkait seperti konsultan perencana hingga PPTK.
“Jadi sudah dijelaskan komprehensif, dan sudah klir,” kata Ivan.

Setelah persoalan Multiyears klir, Ivan menyebut akan dilanjutkan pekerjaan lanjutan pada tahun 2025 ini menganggarkan pekerjaan interior untuk menambah keindahan, dan sound system senilai Rp13 Miliar.

“Dan itu juga kami teliti masing-masing (itemnya) tadi. Artinya ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif,” katanya.

Kemudian, soal temuan yang mencuat adanya penggunaan GRC (bukan beton) pada lantai dua masjid, Ivan menyebut konsultan perencana menyatakan hal itu sesuai perencanaan.

“Disampaikan oleh konsultan perencana dan dikonfirmasi oleh konsultan pengawas dan PPTK bahwa ini sesuai desain. Karena saat ini di bangunan lantai 2 masjid lebih banyak memakai GRC dan tetap beton di lantai satu. GRC inipun akan ditutup interior, artinya juga memikirkan pembebanan terhadap konstruksi,” sampai Ivan.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Muzakir menyatakan pihaknya telah memberikan penjelasan komprehensif kepada pimpinan DPRD dan Komisi III DPRD.

Kata Muzakir, terkait isu yang berkembang saat ini, seperti genangan air akibat saluran tersumbat dan bocor sudah diperbaiki pihak pelaksana, karena masa pemeliharaan sampai 7 Januari 2026.

“Nah, mereka masih punya waktu. Jadi kami perlu menekankan betul bahwa pelaksanaan nanti betul-betul bertanggung jawab di masa pemeliharaan ini. Saat ini tidak ada masalah lagi, bocornya sudah kita perbaiki,” sebut Muzakir.

RDP ini dihadiri stakholder lengkap seperti Ketua Komisi III Mazlan dan Anggota Komisi III, konsultan perencana dan konsultan pengawas, manajemen konstruksi, unsur PU pengawas, PPTK hingga pihak Inspektorat (APIP).

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News