Beranda blog Halaman 1002

Perkuat Kerja Sama, BPK dan NAD Malaysia Selenggarakan Pertemuan Teknis ke-22

Penulis
Syifa
-

Kamis (12/6), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menerima kunjungan delegasi National Audit Department (NAD)/Supreme Audit Institution (SAI) Malaysia yang dipimpin oleh Ketua NAD Malaysia Dato’ Seri Wan Suraya Wan Mohd Radzi. Delegasi disambut oleh Ketua BPK Isma Yatun, Wakil Ketua BPK Budi Prijono, Anggota III BPK Akhsanul Khaq, didampingi Plt. Sekretaris Jenderal Bahtiar Arif, Inspektur Jenderal Suwarni Dyah Setyaningsih, Direktur Jenderal PKN III Dede Sukarjo, dan Direktur Jenderal PKN VII Pranoto.

Ketua dan Wakil Ketua BPK menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua NAD Malaysia ke BPK di sela-sela kunjungannya ke Jakarta dalam rangka memimpin pertemuan ASEAN Audit Committee yang akan digelar pada 13 Juni 2025 di Kantor Sekretariat ASEAN. Kedua lembaga sepakat untuk melakukan kerja sama pada beberapa area potensial di bidang pelatihan, penguatan sumber daya, dan joint audit.

Pertemuan ini semakin mengukuhkan hubungan baik antara kedua institusi yang telah terjalin sejak 2007. Pertemuan teknis yang dipimpin oleh Anggota III BPK mengangkat dua topik, yakni Audit on Sharia Compliance dan Follow-Up Audit Information System.

Pada topik pertama, BPK membagikan pengalamannya dalam melakukan pemeriksaan atas bank syariah. NAD Malaysia juga membagikan pengalamannya dalam mengaudit zakat, wakaf, baitulmal, dan pendapatan lainnya.

Untuk topik kedua, BPK menjelaskan tentang audit resource planning, Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) dan laboratorium big data analytics (BIDICS) yang digunakan dalam manajemen pemeriksaan BPK. Sementara itu, NAD Malaysia membagikan penggunaan dashboard pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Diskusi ditutup dengan kunjungan laboratorium BIDICS BPK.

Selanjutnya Ketua NAD Malaysia juga berkunjung ke Badan Diklat PKN BPK untuk melihat beberapa fasilitas diklat. Kepala Badan Diklat PKN Raden Yudi Ramdan Budiman menjelaskan konsep BPK Corporate University (BPK Corpu), sebuah kerangka strategis yang bertujuan mengintegrasikan pembelajaran dan pengembangan di seluruh unit kerja. Ketua NAD Malaysia juga menyambut baik peluang kerja sama bilateral di bidang diklat antara Badan Diklat PKN BPK dan National Audit Academy Malaysia.

Melalui kunjungan singkat tetapi efektif ini, BPK dan NAD Malaysia sepakat bahwa hubungan bilateral yang telah terjalin dapat terus berlanjut secara harmonis dan membawa manfaat bagi pengembangan kapasitas kedua lembaga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Terima Telepon dari Donald Trump, Bahas Kerja Sama dan Perdamaian Global

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Kamis malam, 12 Juni 2025. Dalam percakapan yang berlangsung selama hampir 15 menit tersebut, kedua pemimpin negara saling bertukar kabar sekaligus membahas perkembangan terkini kedua negara.

“Kedua pemimpin saling menanyakan kabar serta perkembangan terkini, baik di Amerika maupun di Indonesia,” ujar Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya.

Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Trump atas terpilihnya kembali sebagai Presiden Amerika Serikat. Sebaliknya, Presiden Trump turut memberikan selamat atas terpilihnya Presiden Prabowo sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia.

“Presiden Prabowo sekali lagi menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Trump atas terpilihnya kembali menjadi Presiden Amerika. Demikian pula Presiden Trump yang turut memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Presiden Prabowo sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia,” lanjutnya.

Dalam pembicaraan hangat tersebut, kedua pemimpin juga membahas kerja sama bilateral antara kedua negara. Presiden Prabowo dan Presiden Trump sepakat untuk terus meningkatkan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat.

“Sebagai pemimpin dua negara besar, keduanya juga sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta menegaskan dukungan mereka terhadap upaya menjaga stabilitas dan perdamaian global,” kata Seskab.

Diketahui, ini bukan kali pertama keduanya menjalin komunikasi langsung. Sebelumnya, Presiden Prabowo dan Presiden Trump sempat berbincang melalui sambungan telepon pada 11 November 2024.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Tangsel Gencarkan 35 Program untuk Putus Rantai Stunting Sejak Dini

Penulis
Syifa
-
Pemerintah Kota Tangerang Selatan tak tinggal diam dalam menghadapi persoalan stunting. Melalui Dinas Kesehatan, Pemkot meluncurkan 35 program terintegrasi untuk mempercepat penurunan kasus gizi kronis yang menjangkau seluruh kelompok usia rentan, mulai dari ibu hamil hingga remaja putri.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, dr. Allin Hendalin Mahdaniar menyampaikan, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu lama, sehingga masalah ini dapat dicegah jika intervensi dilakukan sejak dini dan menyeluruh.
“Penanganan stunting tidak cukup hanya dengan pemberian makanan tambahan, tetapi perlu pendekatan lintas sektor dan edukasi berkelanjutan dengan berbagai program yang sudah kita jalankan saat ini,” ujar dr. Allin dalam keterangannya pada Kamis (12/6/2025).
Dr. Allin menjelaskan, berbagai faktor risiko seperti kurangnya energi kronis pada ibu hamil, anemia, pola makan tidak seimbang, paparan asap rokok, urbanisasi penduduk dan pemahaman yang rendah terhadap penyebab stunting.
Oleh karena itu, Pemkot Tangsel menggerakkan 35 program terpadu, termasuk kunjungan rumah oleh Tim Ngiler Sehat, pembentukan Pos Gizi di tiap kelurahan, hingga pelatihan menyusui dan pemantauan tumbuh kembang balita untuk tenaga kesehatan, guru, dan kader.
Di kalangan remaja, Dinkes Tangsel membentuk Kader DoReMiFaSoLaSiDo, yakni Duta Remaja Anti Anemia, untuk mengkampanyekan gaya hidup sehat dan konsumsi tablet tambah darah satu kali seminggu di sekolah-sekolah.
Langkah lain seperti Pekan Ibu Hamil Sehat di pusat perbelanjaan, webinar gizi, hingga pembangunan jamban sehat bekerja sama dengan CSR juga menjadi bagian dari strategi menyentuh masyarakat secara langsung.
Untuk memastikan semua program berjalan efektif, Dinkes Tangsel juga berkoordinasi dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
Tidak hanya itu, bekerjasama pula dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terkait konvergensi percepatan penurunan stunting.

“Satu keluarga saja terselamatkan dari stunting, itu artinya satu masa depan telah dijaga, dan kami ingin menjangkau sebanyak mungkin,” tambahnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jadi Senjata Ampuh Turunkan Stunting, Kementan Dorong Peningkatan Produksi Susu Lokal

Penulis
Syifa
-
Di tengah upaya serius pemerintah menurunkan angka stunting nasional, susu kembali diposisikan sebagai salah satu solusi paling strategis. Bukan sekadar peringatan tahunan, Hari Susu Nusantara yang jatuh setiap 1 Juni kini menjadi pengingat bahwa investasi pada segelas susu lokal berarti juga investasi pada masa depan anak Indonesia.
Pesan itu mengemuka dalam Webinar Nasional yang digelar Universitas Andalas, Selasa (10/6/2025), bertema Inovasi dan Keberlanjutan Produksi dalam Mencegah Stunting. Diskusi menghadirkan akademisi, pemerintah, dan pelaku industri untuk merumuskan satu langkah bersama: menguatkan ekosistem susu dari hulu hingga ke meja makan keluarga.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan bahwa peningkatan konsumsi susu nasional merupakan langkah konkret dalam menekan angka stunting yang kini telah turun menjadi 19,8% berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024.
“Susu mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan dalam masa tumbuh kembang anak. Ini bagian penting dari upaya kita menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Agung.
Agung juga menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian menargetkan penambahan populasi satu juta ekor sapi perah dan satu juta ekor sapi pedaging hingga 2029. Saat ini, dukungan dari 196 pelaku usaha telah menyatakan komitmen menghadirkan hampir satu juta ekor sapi perah. “Kami dorong investasi dan permudah regulasi agar industri susu tumbuh cepat, efisien, dan inklusif,” ujarnya.
Sebagai bentuk intervensi, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menjalankan proyek percontohan pemberian susu gratis di Banyumas kepada lebih dari 5.600 siswa dan guru di 36 sekolah dasar. Kegiatan ini sebagai bagian dari inisiatif Program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Ini menjadi pemicu peningkatan konsumsi susu anak sejak dini, sejalan dengan kampanye Hari Susu Nusantara,” kata Agung.
Guru Besar IPB sekaligus anggota Badan Gizi Nasional (BGN), Epi Taufik, menekankan pentingnya edukasi publik dalam meningkatkan konsumsi susu dan pangan bergizi lainnya. “Pola konsumsi masyarakat tidak akan berubah tanpa pemahaman yang kuat tentang manfaat gizi, termasuk dari susu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Epi menjelaskan bahwa BGN berperan strategis dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat melalui berbagai kampanye di media, sekolah, dan layanan kesehatan primer. “Edukasi masyarakat adalah kunci untuk mencegah masalah gizi seperti stunting, wasting (red – kondisi dimana seorang anak mengalami berat badan yang rendah bila dibandingkan dengan tinggi badannya) serta anemia,” tegasnya.
Sementara itu, Arief, Guru Besar Departemen Teknologi Produksi Ternak, Universitas Andalas menyampaikan bahwa pengembangan peternakan sapi perah rakyat sangat penting untuk mendukung peningkatan produksi dan konsumsi susu nasional. Ia menilai, sapi perah rakyat memiliki potensi besar jika didukung populasi yang cukup dan sistem pemasaran yang baik.

Arief juga mendorong peran aktif pemerintah, industri, dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dalam menyerap hasil peternakan serta mendukung gerakan minum susu gratis, termasuk melalui Program MBG bagi ibu hamil, menyusui, dan balita.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mentan Andi Amran Sulaiman Targetkan Swasembada Gula Nasional dalam Tiga Tahun

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Indonesia menargetkan tercapainya swasembada gula nasional dalam waktu maksimal tiga tahun. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya melalui strategi deregulasi, intensifikasi produksi, dan perluasan lahan tebu yang agresif.

Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama PTPN Grup yang digelar di Kantor Representative Office PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Surabaya, Amran menyoroti pentingnya reformasi regulasi yang saat ini dinilai menghambat kemajuan petani dan BUMN perkebunan.

Ia menegaskan perlunya penyederhanaan regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dan justru menghambat kinerja petani serta perusahaan negara. “Ini harus deregulasi untuk disederhanakan, yang menguntungkan plasma dan menguntungkan negara,” kata Amran.

Ia menilai sumber daya manusia di tubuh PTPN sangat mumpuni, dengan mayoritas pegawai memiliki pengalaman kerja minimal 10 hingga 20 tahun. Namun, regulasi yang tidak fleksibel dinilai membatasi pengambilan keputusan teknis yang dapat meningkatkan produktivitas.

Salah satu fokus utama adalah perbaikan kondisi lahan tebu nasional. Menurut Mentan, sekitar 86 persen lahan tebu di Indonesia dalam kondisi rusak atau tidak optimal. Oleh karena itu, pembongkaran dan perbaikan menyeluruh menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan kemandirian gula.

“Seluruhnya harus dibongkar dan dibenahi. Paling lambat bongkar ratoon. Tidak ada pilihan lain kalau kita mau swasembada,” ujarnya.

Strategi intensifikasi meliputi perbaikan irigasi, penggunaan benih unggul, serta optimalisasi teknik pengolahan tanah. Selain itu, ekstensifikasi lahan juga dikebut. Pemerintah menargetkan perluasan lahan tebu minimal 200.000 hektare dalam tiga tahun mendatang.

“Itu perintah Bapak Presiden. Kami akan memperluas areal tanam minimal 200 ribu hektare agar PTPN bisa menyelesaikan dalam tiga tahun,” katanya.

Presiden RI Prabowo Subianto telah menyetujui pengucuran dana sebesar Rp30 triliun hingga Rp40 triliun untuk mendukung program swasembada gula. Dana tersebut akan dialokasikan untuk subsidi pupuk, benih, dan sarana produksi lainnya.

“Dana sudah siap, perintah Presiden jelas: kita harus akselerasi,” tegasnya.

Selain itu, Mentan juga mendorong reformasi sistem kredit pertanian, termasuk pembaruan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia mengusulkan agar pinjaman Rp50 juta per hektare bisa diakses setiap tahun tanpa akumulasi yang memberatkan petani.

Dalam kesempatan tersebut, Amran mengungkapkan bahwa Kementerian Pertanian bersama PTPN akan mengirimkan surat resmi kepada kementerian dan lembaga teknis terkait guna mengajukan permohonan deregulasi.

“Langsung saya tanda tangani. Ini bentuk komitmen kami bahwa tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Swasembada gula bukan lagi mimpi, tapi agenda nyata negara,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Mahmudi, menyambut positif arahan Mentan dan menyerukan semangat kerja eksponensial dalam upaya peningkatan produksi gula nasional.

“Pesan Bapak Mentan jelas, kita harus bangkit dan bekerja eksponensial, bukan sekadar naik 10–20 persen,” kata Mahmudi.

Ia menyebutkan produksi gula SGN dalam dua tahun terakhir telah meningkat dari 751 ribu ton menjadi satu juta ton, atau naik sekitar 30 persen. Namun capaian tersebut masih belum sesuai target eksponensial yang diharapkan.

Sebagai tindak lanjut, SGN telah berhasil melakukan perluasan lahan tebu hingga 10.300 hektare dari target awal 5.000 hektare.

“Ini bukti nyata komitmen kami,” kata Mahmudi.

SGN juga menargetkan produksi gula sebesar 4 juta ton pada tahun depan dan 5 juta ton di tahun berikutnya. Untuk mencapai target tersebut, SGN mengusung lima strategi utama:

Pertama perbaikan produktivitas, termasuk peningkatan proporsi lahan produktif hingga 86 persen dan penggunaan varietas unggul.

Kedua peningkatan rendemen, dengan optimalisasi varietas dan proses pematangan.

Ketiga peningkatan kesejahteraan karyawan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar untuk renovasi 799 unit rumah.

Keempat pemenuhan kebutuhan bibit, yang diperkirakan mencapai 1,25 juta hingga 1,5 juta bibit.

Kelima permodalan dan relaksasi bunga KUR, termasuk usulan penurunan bunga dari 6 persen menjadi 3 persen dengan tambahan dana sekitar Rp250 miliar.

Mahmudi juga menyampaikan bahwa SGN telah mengidentifikasi 35.000 hektare lahan potensial untuk perluasan, namun sekitar 8.500 hektare belum dapat dieksekusi akibat kendala regulasi dan biaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kunjungi Pacitan, Ibas Tinjau Program Balai Latihan Kerja Komunitas dan Dorong Santri Melek Teknologi

Penulis
Syifa
-
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Pacitan pada Kamis, 5 Juni 2025. Dalam kunjungan ini, Ibas meninjau langsung program Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ar Royyan, Pacitan. Ia juga bertemu dan berdialog dengan warga setempat, menyampaikan pengawalan program dan semangat kemajuan.
Dalam peninjauan BLKK tersebut, Ibas anggota DPR RI dapil Jatim VII dari Partai Demokrat memberikan apresiasi atas fasilitas dan pemanfaatan teknologi yang telah digunakan pondok pesantren untuk menunjang pendidikan santri dan komunitas lainnya. BLKK ini telah dilengkapi 16 komputer dan proyektor yang memungkinkan para santri belajar multimedia dan digital program. Ia sempat berdialog dengan santri yang sedang belajar serta menyampaikan apresiasi kepada para pengajar.
“Alhamdulillah ya, kalian semua punya kesempatan selain meningkatkan ilmu pendidikan keagamaan di Ponpes Ar Royyan ini, kalian juga mampu mengembangkan kemampuan lainnya melalui peralatan multimedia. Supaya apa? Supaya kalian punya ilmu lain (keterampilan) yang dapat digunakan dalam dunia pekerjaan kelak,” ujar Ibas.
Lebih lanjut, Edhie Baskoro Yudhoyono Wakil Ketua Umum Partai Demokrat mengungkapkan harapannya agar Pondok Pesantren Ar Royyan mampu menjadi pelopor pendidikan yang mampu membawa kedamaian sekaligus kemajuan zaman. Dengan adanya program BLK, pondok pesantren diharapkan tidak hanya fokus pada ilmu agama, tapi juga mendorong santri menguasai keterampilan berbasis teknologi.
Dalam pidatonya, Ibas juga menekankan pentingnya memahami sejarah pembangunan bangsa, termasuk dari desa. Ia mencontohkan sosok Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berasal dari Pacitan namun mampu menjadi pemimpin nasional. Hal ini, menurutnya, menjadi semangat bahwa siapa pun bisa meraih mimpi besar meskipun berasal dari daerah kecil.
“Pak SBY tahu?  Presiden SBY yang berasal dari mana? Dulu beliau SD di sini. Dengan keterbatasan, beliau bisa bertransformasi menjadi pemimpin bangsa,” tegas Ibas. “Kalau sekarang fasilitasnya semakin ditingkatkan, kita bersyukur, kita boleh bermimpi suatu ketika akan ada pemimpin-pemimpin bangsa lagi dari Pacitan. Setuju?”
Dalam kesempatan tersebut, Ibas yang juga lulusan S3 dari universitas IPB juga menyampaikan komitmennya mengawal program-program prioritas pemerintah, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digencarkan di sekolah-sekolah. Ia menuturkan, melalui program MBG yang telah menjangkau ribuan siswa di Pacitan, generasi muda dapat tumbuh sehat, bergizi dan cerdas berkarakter.
“Kita berharap program makan bergizi gratis ini semakin meluas. Untuk apa? Supaya kualitas anak-anak kita semakin baik – makannya, gizinya, tumbuh kembangnya. Dan kalau sudah baik, berarti kita lebih mudah mempercepat kemampuan kualitas sumber daya manusia,” jelasnya.
Tak hanya fokus pada pendidikan, Ibas juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis yang kini makin diperluas. Ia menilai, kesehatan adalah fondasi penting bagi masyarakat yang ingin terus produktif, sehat dan sejahtera.
“Tujuannya supaya kita sebagai manusia dan pribadi-pribadi menjadi masyarakat yang tetap sehat, bugar, dan panjang usia. Kalau sehat, pikiran kita tetap sehat, hati kita tetap baik, InsyaAllah banyak yang bisa kita lakukan,” tambahnya.
Menjelang akhir sambutannya, Ibas menyampaikan doa dan harapan bagi warga Pacitan. Mendoakan agar seluruh warga diberikan keberkahan dan keselamatan, serta mengajak semangat masyarakat dalam menjaga kebersamaan, gotong royong dan persatuan.
“Semoga kita ini dapat terus bwrsyukur akan masa lalu, terus semangat dengan masa kini dan optimis maju untuk masa delan serta membawa kerahmatan bagi kita semuanya. Pacitan lebih maju, sejahtera dan bahagia rakyatnya,” tuturnya.
Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian, Ibas turut menyerahkan bantuan langsung berupa paket sembako kepada ratusan warga yang hadir dalam acara tersebut. Ia berharap bantuan itu bisa sedikit meringankan beban masyarakat diantara segala kesulitan kehidupan.
“Saya memberikan bantuan sedikit kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bantuan ini bisa meringankan beban-beban kita yang mungkin tidak mudah dalam kehidupan kita,” ujar Ibas menutup sambutannya.
Kehadiran Ibas di tengah masyarakat Pacitan disambut hangat dan antusias oleh para pengurus pesantren, tokoh masyarakat, serta warga yang memadati lokasi kegiatan. Kunjungan ini menegaskan komitmen Edhie Baskoro Yudhoyono untuk terus mendampingi dan mendorong kemajuan daerah kelahirannya melalui berbagai program nyata.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hidayat Nur Wahid Kutuk Israel atas Penculikan Aktivis Kemanusiaan Kapal Madleen

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengutuk keras Israel yang kembali mempertontonkan arogansi pengabaian terhadap hukum internasional dengan menculik dan menangkap aktivis-aktivis sipil internasional yang akan membawa bantuan kemanusiaan mendobrak blokade atas Gaza yang terus diberlakukan Israel.

HNW sapaan akrabnya juga mengajak warga dunia untuk mendukung gerakan kemanusiaan global untuk akhiri blokade dan genosida atas Gaza seperti yang dilakukan 12 relawan kemanusiaan lintas negara dengan kapal Madleen yang diculik Israel itu.

Juga perjuangan yang dilakukan oleh koalisi aktivis dari 32 negara yang akan melakukan long march melalui jalur darat via Mesir, maupun “kafilah keteguhan bela Gaza” dari Aljazair dan Tunisia, yang akan berkumpul di Mesir untuk mengakhiri blokade dan genosida atas Gaza, memasukkan bantuan dan menyelamatkan kemanusiaan.

HNW juga menegaskan bahwa aksi kemanusiaan mereka semuanya dilindungi oleh hukum internasional.

“Aksi-aksi tersebut sejalan dengan putusan sela Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) pada Januari 2024, di mana keputusan poin keempatnya adalah perintah agar Israel membuka segera bantuan kemanusian yang urgen dan pelayanan dasar kepada warga Gaza, Palestina,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (10/6).

HNW mengatakan, penculikan terhadap 12 aktivis sipil yang berada di kapal Madleen–yang masih berada di perairan internasional, dan mereka hanya membawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza, jelas-jelas mempertontonkan pembangkangan Israel yang sekian kali terhadap hukum internasional.

12 aktivis kemanusiaan yang diculik, di antaranya aktivis asal Swedia, Greta Thunberg, dan anggota parlemen Eropa asal Prancis, Rima Hassan.

“Selain wartawan, harusnya tetap dilindungi dan tidak malah ditangkap oleh tentara Israel padahal mereka masih di perairan internasional, apalagi malah akan dipenjarakan oleh Israel. Masyarakat dunia harus menolak kejahatan Israel itu dan menuntut agar 12 aktivis kemanusiaan itu segera dibebaskan,” ujarnya.

HNW juga sependapat dengan sejumlah pemimpin di Eropa, seperti pemimpin partai La France Insoumise Jean-Luc Melenchon, yang telah mendesak agar Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional untuk mengecam penculikan dan penahanan aktivis kemanusiaan yang ilegal tersebut.

“Komunitas dunia internasional memang harusnya bersatu mendukung upaya berani para aktivis kemanusiaan di atas karena laku mereka sesuai dengan hukum internasional dan tuntutan global, mendukung agar blokade atas Gaza segera diakhiri, bantuan kemanusiaan bisa segera masuk, dan kejahatan genosida segera dihentikan, agar dengan demikian hukum Internasional bisa ditegakkan, dan perdamaian yang adil bisa diupayakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, HNW menuturkan usaha lain untuk mengakhiri blokade dan genosida atas Gaza juga dilakukan melalui long-march atau konvoi bantuan kemanusian yang sekarang sudah mulai berjalan menuju Gaza, Palestina, melalui jalur darat, mereka ratusan aktivis yang berasal dari Aljazair, Tunisia.

Dan ada juga kegiatan serupa dari aktivis kemanusiaan dari 32 negara-negara barat lainnya, selain demo-demo besar yang terjadi di berbagai negara Amerika, Eropa dan Asia Timur, yang semua itu menunjukkan kepada dunia bahwa masyarakat global sudah muak dengan kejahatan kemanusiaan Israel berupa blokade dan genosida yang dilakukan terhadap warga sipil di Gaza Palestina.

Bahkan, mereka yang ikut serta dalam long march untuk menembus perbatasan Rafah (Mesir) – Palestina pada 12 Juni – 20 Juni 2025 diprediksi mencapai ribuan orang.

“Keterlibatan aktivis sipil lintas negara termasuk dari 32 negara di dunia itu juga menunjukkan bahwa warga dunia akhirnya memutuskan bergerak secara mandiri, dan itu seharusnya menjadi cambuk bagi pemerintahan dari negara-negara yang menyetujui Resolusi PBB berdasar advisory opinion dan putusan sela ICJ, atau negara-negara yang sudah mengakui Palestina sebagai negara merdeka, juga negara-negara yang dilalui oleh berbagai longmarch yaitu negara-negara anggota Liga Arab dan OKI, yang sebelumnya sudah membuat keputusan bersama menolak blokade, menuntut penghentian genosida dan mendukung Palestina merdeka, mestinya mereka tersemangati untuk melakukan langkah-langkah politik yang lebih konkret memperjuangkan diakhirinya blokade bantuan kemanusiaan dan genosida di Gaza, dan menghadirkan Palestina yang benar-benar merdeka lepas dari penjajahan,” tukasnya.

HNW berharap pemerintah Indonesia juga ikut tergerak dan menyuarakan lebih efektif lagi agar genosida segera diakhiri dan para aktivis yang membawa bantuan kemanusian tidak diculik atau ditahan oleh Israel sebagaimana telah mereka lakukan terhadap 12 aktivis dari kapal Madleen itu.

“Sikap Israel yang sewenang-wenang tersebut jangan sampai terulang kepada siapa pun, baik warga Palestina maupun dari aktivis kemanusiaan dari negara-negara lain seperti mereka yang terlibat dalam long march untuk akhiri blokade itu,” ujarnya.

Selain itu, HNW juga meminta agar sesuai prinsip Konstitusi, pemerintah Indonesia – melalui kementerian luar negeri – untuk ikut memantau atau aktif berperan membantu long march bantuan kemanusian tersebut.

“Dan apabila ada warga negara Indonesia yang ikut dalam aksi long march kemanusiaan akhiri blokade dan genosida atas Gaza, masukkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, karena itu adalah bagian dari pengamalan terhadap Konstitusi yang berlaku di Indonesia, maka Pemerintah melalui Kemlu RI juga perlu memastikan dan menjaga keamanan dan keselamatan WNI yang melibatkan diri dalam aksi kemanusiaan global itu,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bobby Nasution Terima Opini WTP dari BPK RI, Pemprov Sumut Cetak Rekor 11 Tahun

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution menerima predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov Sumut tahun anggaran 2024, Kamis (12/6/2025). Ini merupakan raihan yang ke 11 kalinya secara berturut-turut setiap tahun, sejak 2014.

Penerimaan opini WTP tersebut berlangsung pada rapat Paripurna DPRD Sumut, di Gedung Dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan. Hadir di antaranya Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti selaku pimpinan sidang bersama para Wakil Ketua, serta para anggota dewan, Anggota IV BPK RI Haerul Saleh dan Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang. Turut mendampingi Gubernur, seluruh pimpinan OPD Pemprov Sumut.

Menerima predikat tersebut, Gubernur Bobby Nasution menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang memberikan opini WTP atas LKPD Pemprov Sumut tahun anggaran 2024. Namun, ia mengingatkan jajarannya para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), agar tetap mempertahankan capaian ini. Juga menjaga agar catatan negatif dalam pengelolaan keuangan, baik laporan maupun pelaksanaan pembangunan diminimalisasi.

“Izinkan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI beserta seluruh tim pemeriksa yang telah banyak meluangkan waktu membantu memperbaiki, menyempurnakan laporan keuangan tersebut, sehingga Pemprov Sumut mendapatkan opini terbaik, 11 kali berturut-turut,” ujar Bobby Nasution.

Terkait catatan penting dari penerimaan Opini WTP BPK RI ini, kata Bobby Nasution, yang pertama ia mencatat bahwa raihan ini bukan sebuah jaminan, yang menjadikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah itu bersih dari korupsi. Karena itu, ia tekankan kepada jajarannya para pimpinan OPD, bahwa tugas penting pembangunan adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

“Saya juga mengingatkan diri sendiri dan untuk kita semua yang ada di sini, khususnya kepada para pimpinan OPD, agar menjadikan diri kita insan yang jauh dari korupsi. Yang benar-benar mengelola keuangan untuk kesejahteraan masyarakat,” sebut Bobby.

Bobby juga berharap, kepada DPRD Sumut, selaku lembaga legislatif, terus melakukan fungsi pengawasan, sehingga pembangunan untuk menyejahterakan rakyat, benar-benar terwujud. Melalui Opini WTP yang ke-11 ini, Bobby juga berharap menjadi penyemangat bagi Sumut, sekaligus tradisi dan budaya kerja pemerintah provinsi bersama yang lainnya.

“Kami juga mengharapkan kepada pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Sumut, kalau ada di OPD anggarannya aneh-aneh, silakan dikoreksi. Ini agar kejadian-kejadian negatif atau belanja yang tidak efektif tak terulang lagi. Sebab kami menyadari, masih banyak yang perlu diperbaiki kedepannya. Karena itu kami mohon bimbingannya dari BPK dan pengawasan ketat dari DPRD Sumut,” sebut Bobby Nasuiton.

Sementara itu, Anggota IV BPK RI Haerul Saleh mengatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan proses pemeriksaan atas LKPD Pemprov Sumut tahun anggaran 2024. Berdasarkan pada standar yang memastikan setiap tahapan berlangsung dengan metodologi yang tepat, akurat dan bisa dipercaya. Sehingga hasil pemeriksaan ini mencerminkan gambaran yang sebenarnya terhadap entitas yang diperiksa.

“Penilaian pertama itu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Kedua sistem pengendalian internal, ketiga kepatuhan dan keempat kecukupan pengungkapan. Tetapi memang Opini WTP bukan berarti tidak ada korupsi, karena yang kami lihat adalah laporan keuangan. Dan ini berdasarkan sampel saja, mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya,” jelasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Genjot Ekspor, Kemenperin Terus Perluas Akses Pasar IKM Perhiasan

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong industri perhiasan di dalam negeri agar semakin inovatif sehingga bisa berdaya saing di kancah global. Berbagai program strategis yang telah dilaksanakan Kemenperin, antara lain program restrukturisasi mesin atau peralatan untuk efisiensi dan peningkatan produktivitas, program bimbingan teknis dan pelatihan desain untuk peningkatan kompetensi pelaku industri, serta program e-Smart IKM yang mengakselerasi digitalisasi pemasaran industri kecil dan menengah (IKM).

“Semua program tersebut dijalankan untuk memacu para pelaku industri perhiasan nasional agar bisa lebih tangguh, adaptif dan mampu bersaing di pasar global,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/6).

Program lainnya yang juga aktif dilakukan oleh Kemenperin, yakni mendukung penyelenggaraan promosi guna menciptakan ekosistem industri perhiasan yang terus tumbuh dan berkelanjutan. “Bersama para stakeholder, pemerintah mendorong terciptanya ruang promosi dan kolaborasi bagi pelaku industri perhiasan untuk memperluas akses pasar dan memperkenalkan produk unggulan ke tingkat global,” tuturnya.

Salah satu bentuk konkret dukungan tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) dalam penyelenggaraan Bandung Jewellery Fair (BJF) 2025, yang berlangsung pada 5–8 Juni 2025 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung. Ajang yang diselenggarakan oleh APEPI ini dibuka secara resmi oleh Dirjen IKMA Kemenperin dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari kementerian/lembaga, asosiasi industri, Dekranasda, pelaku usaha, hingga media nasional.

Pada kesempatan tersebut, Reni memberikan apresiasi kepada APEPI atas komitmennya yang berkelanjutan dalam menyelenggarakan pameran perhiasan berskala nasional maupun internasional. Upaya ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pemasaran dan memperkuat pertumbuhan industri perhiasan dalam negeri.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada APEPI atas dedikasinya yang secara kontinu menyelenggarakan pameran perhiasan tingkat nasional dan internasional. Tentu ini bertujuan untuk memperluas akses pemasaran produk perhiasan kita, yang diharapkan juga dapat mendukung pertumbuhan industri perhiasan di dalam negeri,” ujarnya.

Reni juga menjelaskan, industri perhiasan memiliki potensi besar untuk semakin tumbuh dan memiliki tren kinerja yang positif. Kemenperin mencatat, ekspor barang perhiasan dan barang berharga Indonesia pada triwulan I tahun 2025 mencapai USD1,95 juta, naik 16,63 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar USD 1,67 juta,” sebutnya.

Menurut Reni, potensi komoditas emas nasional tetap menjanjikan seiring dengan tren harga emas dunia yang meningkat. “Emas tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investasi yang stabil, tetapi juga berperan penting dalam mendukung pengembangan produk perhiasan untuk pasar global,” ungkapnya.

Selain itu, permintaan pasar industri perhiasan pada tahun 2025 terjadi peningkatan terhadap perhiasan berkelanjutan (sustainable jewellery), berbasis teknologi, serta desain yang bersifat personal dan inovatif. “Hal ini menjadi sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan pelaku industri perhiasan Indonesia untuk memperluas pasar ekspor dan meningkatkan daya saing global,” imbuhnya.

Direktur Industri Aneka, Reny Meilany mengungkapkan, Bandung Jewellery Fair merupakan bagian dari rangkaian Indonesia Jewellery Fair (IJF) selaku pameran perhiasan tahunan yang rutin diadakan di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung.

“Pameran ini memberikan peluang besar bagi produsen, distributor, pedagang grosir, dan pemasok berlian, emas, perak, mutiara, batu mulia dan semi mulia untuk berkumpul dan menjalin relasi bisnis dengan berbagai stakeholder rantai pasok industri perhiasan Indonesia,” paparnya.

Reny menyampaikan, Bandung dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena dikenal sebagai kota kreatif dengan ekosistem kewirausahaan yang kuat, yang mendukung pertumbuhan sektor industri berbasis kreativitas, termasuk perhiasan. “Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi para pelaku industri perhiasan untuk memamerkan karya terbaik mereka, memperluas jaringan usaha, serta menyerap tren dan teknologi terkini dalam industri perhiasan global,” terangnya.

Penyelenggaraan Bandung Jewellery Fair 2025 juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan industri perhiasan nasional yang berbasis keunggulan lokal dan berorientasi global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Mulai 14 Juni hingga 31 Agustus 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak daerah berupa penghapusan sanksi administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kebijakan ini diterbitkan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-498 Kota Jakarta dan menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melunasi kewajiban perpajakannya.

Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati mengatakan, kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0046 Tahun 2025 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor.

Ia menyampaikan, kebijakan ini juga merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah dan berkeadilan.

“Di momen spesial bagi warga Jakarta ini, Pemerintah Daerah ingin meringankan beban warga melalui penghapusan sanksi sehingga mereka turut merasakan kebahagiaan di HUT Jakarta dan HUT Kemerdekaan RI,” ujar Lusi, Jumat (13/6).

Ia menjelaskan, kebijakan penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB Tahun 2025 ini berlaku sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai 31 Agustus 2025 untuk sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak terutang dan/atau denda yang timbul akibat keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor.

“Masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan kebijakan ini karena diberikan otomatis oleh sistem ketika mereka melakukan pembayaran,” katanya.

Lusi menambahkan, pihaknya akan terus bekerja keras memastikan bahwa setiap kebijakan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga.

Ia menambahkan, perayaan hari ulang tahun ini menjadi momentum bagi jajarannya untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga DKI Jakarta atas dukungan dan kerja sama dalam pembayaran pajak daerah.

“Kami mengajak seluruh warga yang memiliki kendaraan bermotor dan belum melaksanakan kewajiban, turut memanfaatkan kebijakan ini karena penghapusan sanksi hanya akan diberikan sekali,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,0011,0021,003...4,919Halaman 1,002 dari 4,919