Beranda blog Halaman 1024

Prabowo Setujui Kelanjutan Proyek Hilirisasi Baterai Kendaraan Listrik Senilai USD 9,8 Miliar

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran Badan Pengusahaan (BP) Batam di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 22 Mei 2025. Kepala BP Batam, Amsakar Achmad menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut pihaknya melaporkan progres kerja BP Batam yang difokuskan pada upaya percepatan investasi serta penyelarasan kebijakan strategis antara pemerintah pusat dan daerah.

“Alhamdulillah pada sore hari ini kami dapat bersilaturahmi dengan Bapak Presiden. Pada intinya, kita hari ini diberikan ruang oleh beliau untuk menyampaikan progres yang terkait dengan pekerjaan atau apa yang telah kami lakukan di BP Batam,” ucap Amsakar usai pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut, Amsakar menyampaikan sejumlah inisiatif BP Batam dalam mendorong iklim investasi yang lebih kondusif, salah satunya adalah penerapan sistem manajemen lahan terpadu (land management system) yang bertujuan menata dan mempercepat pengelolaan lahan secara efisien.

“Pada intinya kami melaporkan, pertama desain-desain yang telah kami lakukan agar bisa melakukan percepatan untuk investasi di daerah antara lain dengan penataan lahan melalui land management system,” jelasnya.

Selain itu, Amsakar menuturkan bahwa BP Batam juga telah menyederhanakan proses perizinan dengan menghapus kewajiban fatwa planologis dan mengintegrasikan pelayanan antara Pemerintah Kota Batam dengan BP Batam. “Juga penyederhanaan pelayanan perizinan dengan menghilangkan fatwa planologis dan ada pengintegrasian antara pemerintah pelayanan pemerintah kota Batam dengan pelayanan di BP Batam,” tambah Amsakar.

Amsakar mengatakan bahwa BP Batam meminta arahan dari Presiden terkait fokus kerja ke depan, terutama dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Amsakar menyebut tren pertumbuhan ekonomi dan investasi di Batam menunjukkan kondisi yang baik.

“Pada intinya, target RPJMN 8 persen pertumbuhan ekonomi itu insyaallah Batam akan berikhtiar lebih dari itu. Kita sudah melihat data-data yang ada di BPS, di BKPM, dan data di LPEM UI yang menjadi mitra BP Batam, bahwa tren pertumbuhan ekonomi di Batam, dan tren pertumbuhan investasi di Batam insyaallah kondusif,” tuturnya.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo, menurut Amsakar, memberikan dukungan penuh terhadap upaya BP Batam. Amsakar menuturkan, Presiden Prabowo juga akan melakukan penyesuaian regulasi yang masih menghambat perkembangan investasi.

“Pak Presiden memberikan arahan bahwa kami mesti terus bersemangat dan beliau akan melakukan penyelarasan berbagai regulasi yang dinilai menghambat bagi perkembangan investasi,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen Viva Yoga Ajak Generasi Muda Bangkitkan Semangat Hari Kebangkitan Nasional

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati setiap tahun, 20 Mei, merupakan moment untuk mengenang adanya proses sejarah bangsa di mana kaum muda mempunyai kesadaran diri untuk bergerak dengan tujuan untuk menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari belenggu penjajahan, penderitaaan, dan penindasan. Apa yang diperjuangkan oleh anak-anak muda di tahun 1908 merupakan bagain dari perjuangan menegakan hak asasi manusia.

Ungkapan demikian disampaikan oleh Wamen Viva Yoga Mualadi saat menerima pengurus HMI Cabang Jakarta Raya. Kehadiran organisasi yang dipimpin oleh Ketua Umum Ali Loilatu itu diterima di ruang kerja, Gedung C, Komplek Gedung Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, 21/5/2025.

Saat ini menurut Wamen Viva Yoga, nilai dan semangat yang diperjuangkan oleh anak-anak muda yang terdidik dan tercerahkan itu perlu dikontekstualisasikan agar bangsa ini mampu mengembangkan jati dirinya,

“sebagai bangsa yang berdikari, mandiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, energi, pangan, dan air”, ujar Wamen Viva Yoga.

“Apa yang kita perjuangkan ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”, tambahnya.

Apa yang disampaikan itu disebut sejalan dengan tema Hari Kebangkitan Nasional Ke-177 yakni ‘Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat’.

Mengkontekstualisasikan nilai dan semangat Hari Kebangkitan Nasional disebut penting agar bangsa ini bangkit dan sadar dari sifat malas agar cita-cita dan janji kemerdekaan yang disampaikan oleh para pemimpin dan pejuang bangsa bisa tercapai.

“Menjadi bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain”, tutur Wamen Viva Yoga.

Dalam pertemuan tersebut, Ali yang didampingi oleh Kabid PTKP Muhammad Ubaidillah, Ketua KOHATI Sri M Mulyani, dan beberapa pengurus lainnya menyampaikan berbagai kegiatan  yang telah dilakukan dan akan dikerjakan.

Dalam pesan-pesannya Viva Yoga mendorong agar kader HMI memperbanyak kegiatan perkaderan sebab kegiatan seperti ini akan menambah kualitas anggota. Ditekankan agar mereka juga menjadikan kampus sebagai bagian penting dalam proses perkaderan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Masyarakat Kalimantan Selatan Antusias Sambut Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Peluncuran dan Dialog Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih se-Provinsi Kalimantan Selatan disambut dengan penuh antusias oleh Kepala Desa hingga masyarakat Kalimantan Selatan.

Pasalnya, hadirnya Kopdes Merah Putih dipastikan memberikan banyak manfaat, salah satunya untuk memutus rantai pasok tengkulak dan menghilangkan rentenir yang ada di desa sebagaimana dijelaskan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.

Mendes PDT Yandri Susanto dalam sambutannya mengatakan dengan terputusnya rantai pasok tengkulak dan hilangnya rentenir yang ada di desa, maka masyarakat di desa akan mendapatkan kebutuhan pokok yang lebih terjangkau dan kehidupan masyarakat desa lebih sejahtera.

Lebih lanjut Yandri mengatakan bahwa Koperasi Desa Merah Putih tidak harus terbentuk di satu desa satu koperasi, tapi dapat dibentuk dengan penggabungan antardesa.

Menurutnya, penggabungan koperasi antardesa bisa dilakukan hanya dalam kondisi tertentu. Misalnya, jika penduduk dalam satu desa tersebut kurang dari 500 orang, maka Koperasi Desa Merah Putih bisa dibentuk dengan cara gabungan antardesa.

“Kami sudah buat surat untuk juklak juknisnya, yang penduduk di bawah 500 orang, kalau ada desa di Kalimantan Selatan di bawah 500 orang bisa digabung. Koperasi Desa Merah Putih bersama dan tidak mesti satu koperasi satu Desa,” ujar Yandri Musyawarah Desa Khusus se-provinsi Kalimantan Selatan di Gor Babussalam, Kabupaten Banjarbaru, Kalsel, Rabu (21/5/2025).

“Contoh tadi ada dua desa yang masih di pedalaman, itu boleh diinisiasi oleh camat diundang musyawarah bersama boleh, yang penting ada berita acaranya,” sambungnya.

Oleh karena itu, ia meminta agar desa-desa di seluruh Indonesia untuk segera menyelesaikan proses Musdesus yang ditargetkan selesai pada akhir bulan Mei 2025 ini.

Jika proses Musdesus sudah selesai, akan dilanjutkan dengan proses pembuatan akta notaris atau Badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan selesai pada akhir Juni 2025 dan kemudian akan di launching serentak pada 12 Juli 2025 yang bertepatan dengan hari Koperasi Nasional.

Lebih lanjut Yandri mengatakan, terkait dengan anggaran pembuatan akta notaris bisa menggunakan alokasi tiga persen dari dana desa, bisa juga menggunakan anggaran biaya tidak terduga (BTT) Kemendagri, dari Pemkab/Pemkot juga dari CSR.

“Selesai melaksanakan Musdesus lanjut Akta Notaris. Bikin berita acara kapan didirikan, tanggal berapa, siapa ketua dan sebagiannya itu di notariskan. setelah itu baru diurus Badan Hukum ke Kementerian Hukum,” ujarnya.

“Dari mana dananya? Dananya (pembuatan notaris) banyak sumbernya, Mendes PDT sudah buat surat edaran, sumbernya boleh dari dana 3% operasional dana desa, boleh dari BTT, boleh juga dari Bupati/Walikota sampai CSR,” sambungnya.

Oleh karena itu, ia berharap agar desa-desa di Kalimantan Selatan bisa melaksanakan proses-proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Sehingga kesejahteraan masyarakat desa bisa segera tercapai melalui Kopdes Merah Putih.

Turut hadir dalam kegiatan ini yakni Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Anggota DPR RI Kalsel I Pangeran Khairul Saleh, Anggota DPR RI Kalsel II Sudian Noor, Bupati dan Walikota se Provinsi Kalimantan Selatan, serta jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan.

Turut mendampingi Mendes Yandri yakni Dewan Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kemendes PDT Ratu Rachmatu Zakiyah, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Dirjen PEID Kemendes PDT Tabrani dan Dirjen PDP Kemendes PDT Nugroho Setijo Nagoro.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri: Kopdes Merah Putih Pintu Masuk Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat Sulteng

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Mendes PDT Yandri Susanto secara tegas menyatakan besarnya kontribusi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tanpa ada keraguan, Mendes Yandri bahkan menyebut koperasi yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2025 ini merupakan pintu masuk terwujudnya kesejahteraan warga, salah satunya di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasalnya, pembentukan dan pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat desa sehingga kepemilikan atas hasil setiap unit usahanya adalah milik bersama. Dengan demikian maka tidak hanya dibentuk namun juga dikembangkan bersama-sama hingga terjadi perputaran ekonomi dan pastinya menambah tingkat kesejahteraan warga berikut dengan berkurangnya angka pengangguran di desa.

“Insyaallah dengan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini akan mewujudkan pemerataan ekonomi dan pasti akan tersebar ke pelosok desa. Dengan koperasi ini uang akan masuk ke desa, bergulir di desa tidak hanya dinikmati segelintir orang tapi uang ini akan menyebar ke seluruh masyarakat desa jadi kesejahteraan masyarakat desa pasti meningkat,” tegas Mendes Yandri saat Dialog dan Peluncuran Program Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis di Gedung Gelora Bumi Kaktus (GBK) Palu, Kamis (22/5/2025).

Seperti diketahui, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan program Presiden Prabowo Subianto yang harapannya dapat secara cepat menurunkan angka kemiskinan di desa melalui penghapusan rentenir dan pemutusan mata rantai tengkulak, penyebab mahalnya harga pasar. Koperasi ini memberikan kesempatan setiap orang untuk membuka usaha dengan modal yang disediakan Bank Himbara, tentu dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur.

“Ini bukan bagi-bagi uang bukan seperti kecurigaan sebagian orang. Kami tidak pegang uang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tapi koperasinya langsung yang pegang uangnya. Koperasi bikin rencana usaha, diusulkan ke Bank Himbara apa rencana usahanya disampaikan ke bank, baru bank akan meneliti layak tidaknya. Kalau layak baru dikucurkan bantuannya. Modal yang selama ini berputar hanya di sebagian orang di Indonesia sekarang boleh dan bisa dirasakan ke semua orang melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” jelas Mendes Yandri.

Setiap poin terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dijelaskan secara rinci oleh Mendes Yandri hingga disambut positif Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid berikut dengan Bupati/Wali Kota bersama wakilnya, BPD, hingga kepala desa yang hadir. Komitmen ini disampaikan secara lantang dengan keyakinan penuh bahwa Indonesia Emas 2045 terwujud disertai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Kami berkomitmen penuh untuk terus mengawal terus mendukung program presiden. Tidak hanya membentuk tapi juga mengawal. Kita yakin koperasi adalah pintu di mana rakyat akan berdaya. Negara hadir dalam wujud koperasi saya yakin akan berhasil,” seru Gubernur Anwar Hafid.

Sementara itu, pembentukan Kopdes/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan. Sebagaimana data 21 Mei 2025, diketahui bahwa sebanyak 26.161 desa seluruh Indonesia telah melaksanakan Musdesus yang merupakan tahap awal pembentukan koperas ini. Dari total tersebut, 208 di antaranya merupakan desa di Provinsi Sulawesi Tengah yang mana angka tersebut dipastikan terus bertambah untuk mencapai target 100 persen di akhir bulan ini.

Mendampingi Mendes Yandri dalam acara ini yaitu Wamen Ahmad Riza Patria, Kepala BPI Mulyadin Malik, Irjen Teguh, dan Bupati Serang Terpilih 2025-2030 Ratu Rachmatuzakiyah.

Hadir pula Wagub Sulteng Reny Lamadjido, Ketua TPP PKK Provinsi Sulteng Nirwanti Bahasoan, serta perwakilan Kemenko Bidang Pangan, Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Hukum.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag Sampaikan Gagasan Moderasi Beragama dan Ekoteologi di Georgetown University

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar menyampaikan visi Indonesia sebagai model dialog antaragama, perdamaian, dan keadilan sosial.

Hal ini disampaikan Menag Nasaruddin dalam sebuah forum internasional di Georgetown University yang diselenggarakan oleh School of Foreign Service Institute for the Study of Diplomacy dan Alwaleed Center for Muslim-Christian Understanding di Washington, Amerika Serikat, Selasa (20/5/2025).

Forum yang dimoderatori oleh Dr. Nader Hashemi ini juga turut menghadirkan Dr.Kevin W. Fogg, seorang cendekiawan Islam di Asia Tenggara dan Wakil Direktur Carolina Asia Center di University of North Carolina di Chapel Hill.

Indonesia: Laboratorium Keberagaman

Menag menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara dengan keragaman luar biasa—lebih dari 700 bahasa, 1.300 suku bangsa, enam agama resmi, dan ratusan kepercayaan lokal. Dalam konteks ini, agama tidak hanya menjadi identitas spiritual, tetapi juga elemen penting dalam menjaga kohesi sosial dan stabilitas politik.

“Tidak ada kebijakan strategis di Indonesia yang diambil tanpa mempertimbangkan nilai-nilai agama,” ujar Menag yang juga pernah menempuh studi post-doktoral di Georgetown University,

Ia menegaskan bahwa kebebasan beragama dijamin konstitusi, namun harus dijalankan dengan tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak orang lain. Ini adalah wujud moderasi beragama di Indonesia.

Curriculum of Love: Toleransi sebagai Fondasi

Salah satu program prioritas Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Menag Nasaruddin adalah Curriculum of Love, yaitu kurikulum berbasis cinta kasih yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan penghargaan terhadap keragaman dalam sistem pendidikan.

“Kami menanamkan bahwa menjadi orang beragama berarti menjadi warga negara yang baik. Toleransi bukan berarti menyamakan semua agama, melainkan menghormati perbedaan dan membiarkan setiap orang menjalankan keyakinannya dengan bebas,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya merawat tradisi lokal sebagai bagian dari ekspresi keberagamaan yang hidup dan dinamis.

Kesetaraan Gender sebagai Agenda Nasional

Dalam forum tersebut, Nasaruddin juga menggarisbawahi komitmen Indonesia dalam mendorong kesetaraan gender. Menurutnya, pendekatan berbasis agama telah berhasil membuka akses pendidikan dan partisipasi politik yang lebih luas bagi perempuan.

“Di Indonesia, tidak kurang dari 25 persen lembaga pendidikan dijalankan oleh organisasi keagamaan. Mereka menjadi garda depan dalam pemberdayaan perempuan,” kata Nasaruddin. Ia menyebut gerakan perempuan di Indonesia sebagai salah satu yang paling berhasil dalam dunia Islam.

Ekoteologi:Ekoteologi Iman yang Ramah Lingkungan

Menag juga memperkenalkan konsep ekoteologi, yakni pendekatan keagamaan yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari ibadah. Dalam pandangannya, penyebab utama krisis lingkungan global bukan hanya teknologi, melainkan cara pandang manusia terhadap dirinya dan alam semesta.

“Menanam pohon adalah ibadah ekologis. Itu bentuk nyata dari cinta kepada Tuhan dan ciptaan-Nya,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Kementerian Agama telah menggagas gerakan penanaman pohon di lingkungan sekolah, kantor, dan rumah ibadah untuk membangun kesadaran ekologis kolektif.

Gerakan ini juga berfungsi sebagai sarana pendidikan karakter, khususnya bagi siswa madrasah dan santri, agar mencintai lingkungan sejak dini.

*Menguatkan Dialog Abrahamik*

Mengakhiri pidatonya, Nasaruddin mengutip Surat Al-Baqarah ayat 62 yang menjelaskan bahwa keselamatan dan kebahagiaan tidak hanya eksklusif bagi umat Islam, melainkan juga berlaku bagi mereka yang beriman kepada Tuhan dan berbuat baik, termasuk kaum Yahudi, Kristen, dan Sabiin.

“Kita semua adalah pewaris agama Abrahamik. Mari bekerja sama menjadikan dunia ini lebih baik,” tutupnya.

Dalam forum yang dihadiri berbagai tokoh lintas agama dan budaya itu, pesan yang dibawa Menag RI menjadi cerminan kontribusi Indonesia dalam mengangkat nilai-nilai moderasi, keberagaman, dan keberlanjutan ke pentas global.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Belum Terima Nusuk, Jemaah Haji Agar Lapor ke Ketua Kloter

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi meminta jemaah Indonesia yang belum menerima kartu Nusuk agar melapor ke Ketua Kloter (Kelompok Terbang). Tujuannya, agar bisa didata dan disampaikan ke Daker Makkah, lalu dikoordinasikan ke Syarikah.

“Bagi jemaah yang belum mendapatkan kartu Nusuk untuk melaporkan kepada ketua rombongan dan/atau ketua kloter, untuk kemudian disampaikan ke PPIH Arab Saudi Daker Makkah,” terang Kepala Daker Makkah Ali Machzumi di Makkah, Kamis (22/5/2025).

“PPIH Daker Makkah telah melakukan koordinasi dan komunikasi kepada Syarikah untuk segera membagikan kartu Nusuk kepada jemaah haji,” sambungnya.

Ali Machzumi menilai, distribusi kartu Nusuk kepada jemaah haji Indonesia dalam beberapa hari terakhir sudah berjalan normal. Ini tidak lepas dari proses koordinasi dan komunikasi PPIH Arab Saudi bersama pihak Syarikah.

“Distibusi Nusuk sudah berjalan normal. Jika ada yang belum dapat langsung kita komunikasikan lewat surat maupun telepon,” ujar Ali.

Optimalisasi Layanan

Untuk mengoptimalkan layanan jemaah sejak kedatangan mereka di Makkah, Ali Machzumi menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah mitigasi.

Pertama, menempatkan petugas untuk memberikan pendampingan dan penjelasan kepada jemaah haji yang berbeda penempatan hotelnya, sehingga jemaah tidak bingung dan panik. “Semua jemaah mendapatkan hotel dan akan diantarkan ke hotel masing-masing,” sebut Ali Machzumi.

Kedua, petugas memberikan konsumsi keoada jemaah haji yg telah disediakan dihotel saat kedatangan. Ketiga, mengidentifikasi koper-koper jemaah yang baru datang, lalu segera mendistribusikan kepada jemaah di hotelnya masing-masing. “Jangan lupa harus berkoordinasi kepada petugas di sektor tersebut,’ ujar Ali.

Keempat, PPIH Sektor segera mendata jemaah yang belum dapat kartu nusuk melalui ketua rombongan/ketua kloternya, sehingga bisa segera di sampaikan kepada pihak markaz/maktab pada Syarikah yang melayani jemaah.

Kelima, PPIH Daker Makkah melakukan koordinasi dan menyampaikan data kedatangan jemaah di Makkah untuk segera dipersiapkan kartu nusuknya. Keenam, petugas menginformasikan kepada jemaah haji yang belum dapat kartu Nusuk untuk beribadah di masjid/mushola yang telah disediakan di hotel-hotel jemaah.

“Jemaah haji Indonesia yang baru datang.di Makkah dan belum dapat kartu Nusuk, tidak perlu khawatir, proses umrah wajib akan didampingi pihak syarikah. Jadi insya Allah tidak ada masalah,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Aparat Penegak Hukum Sinergi Musnahkan ± 1,9 Ton Narkotika

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dalam rangka mewujudkan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya cita ketujuh terkait penguatan pencegahan dan pemberantasan narkotika, sejumlah institusi penegak hukum yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, serta Pengadilan Negeri Batam, memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus jaringan sindikat narkotika internasional. Kegiatan pemusnahan tersebut dilaksanakan di Gedung Serbaguna Mako Lantamal IV Batam, Kepulauan Riau, pada Selasa (20/5).

Sebelumnya patroli TNI AL berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika yang dilakukan warga negara asing (WNA) yang masuk secara ilegal melalui wilayah perairan Indonesia di Selat Durian, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, pada Rabu (13/5). Setelah dilakukan pemeriksaan, kapal nelayan berisi 1 orang WN Thailand berinisial AS dan 4 orang WN Myanmar, masing-masing berinsial UTT, AKKO, KL, dan KS, tersebut kedapatan membawa kurang lebih 1,9 ton narkotika jenis sabu dan ketamin.

Pemusnahan barang bukti dihadiri oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Erwin S. Aldhedharma, Sesmenkopolkam Kemenkopolkam, Mochamad Hasan, Sekretaris Utama BNN RI, Tantan Sulistyana, dan Kakanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, Adhang Nugroho Adhi.

Usai menerima pelimpahan barang bukti narkoba, Sekretaris Utama BNN RI dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI AL atas keberhasilan pengungkapan kasus dengan jumlah barang bukti narkotika yang fantastis tersebut.

“Barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini sangat fantastis. Selain jumlahnya yang besar, narkoba ini berasal dari operasi petugas patriotik TNI Angkatan Laut. Operasi ini sebagai bentuk dukungan kerja sama dan kolaborasi semua elemen dalam mewujudkan Indonesia bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” kata Tantan Sulistyana.

Sementara itu, Wakasal Erwin S. Aldedharma menyampaikan apresiasinya atas kerja sama antar lintas lembaga dan kementerian dalam menjaga laut Indonesia dari kejahatan transnasional.

“Ini merupakan wujud nyata dari sinergi antara TNI AL dengan BNN, BIN, DJBC, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri, yang telah membuahkan hasil dalam menjaga perairan Indonesia dari ancaman kejahatan transnasional, khususnya penyelundupan narkoba,” tutur Wakasal.

Pemusnahan barang bukti dilakukan secara terbuka di kawasan Mako Lantamal IV Batam, sebagai bentuk transparansi dan komitmen bersama dalam memerangi kejahatan luar biasa ini.

Adapun pemusnahan barang bukti ini sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini penyidik wajib melakukan pemusnahan barang bukti maksimal 7 hari setelah barang bukti mendapatkan ketetapan dari kejaksaan negeri setempat.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bappenas, Kementerian PU dan Pemkab Indramayu Mulai Bahas Pembangunan Jalan Tol Kertajati – Indramayu

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Rencana pembangunan jalan tol Kertajati – Indramayu (Kerta-Ayu) terus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Sebagai bentuk keseriusan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian PU, dan Pemkab Indramayu mulai membahas rencana tersebut dengan mengagendakan studi pendahuluan yang dilakukan secara daring, Senin (19/5/2025).

Jalan tol Kertajati – Indramayu sepanjang 46 kilometer digadang-gadang menjadi infrastruktur untuk kemajuan perekonomian wilayah Indramayu maupun kawasan bisnis segitiga Rebana. Tol ini menjadi sangat penting karena saat ini di Kabupaten Indramayu tengah dibangun Kawasan Industri Losarang, pengembangan pabrik petrochemical Balongan, Industri Pabrik Sepatu di Kecamatan Krangkeng, dan hadirnya Asrama Haji Jawa Barat di Kecamatan Lohbener.

Pembahasan rencana studi dihadiri Tenaga Ahli/Pakar Bidang Manajemen dan Pembiayaan Infrastruktur Hera Zetha Rahman, kemudian dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU Ira Chaerunisa, Bappenas diwakili Astu Gagono, dan dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Stefanus Kristanto. Sementara Pemkab Indramayu dihadiri Bappeda-Litbang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Asep Abdul Mukti melalui Kabid Tata Ruang Omat menjelaskan, pembahasan ini merupakan bagian dari langkah konkret Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam upaya mewujudkan rencana pembangunan Jalan Tol Kertajati – Indramayu dengan menjalin koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat sebagai suatu kebutuhan dan konektivitas dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah guna mendukung pertumbuhan kawasan industri serta efisiensi transportasi orang dan barang di Kabupaten Indramayu.

“Rencana pembangunan jalan tol ini harus kita siapkan secara matang, mulai studi kelayakan, rencana pembebeasan lahan, hingga seknario pembiayaannya. Kita sinergikan dengan provinsi dan pusat,” papar Omat.

Menurut Omat, Kementerian PU telah memasukkan rencana pembangunan Jalan Tol Kertajati – Indramayu dalam Dokumen Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 2025 – 2029 sesuai SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional tahun 2020-2040.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kaltim Jajaki Kolaborasi Sektor Pendidikan di NSW Education Summit 2025

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya dalam pengembangan sektor pendidikan sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, yang hadir mewakili Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dalam ajang NSW International Education Summit 2025 yang digelar di Grand Hyatt Jakarta, Kamis (22/05/25).

Dalam sesi diskusi forum yang mengusung tema “Education Opportunities in Indonesia’s Fast-growing Regions (East Kalimantan Province Special Feature),” Sri Wahyuni memaparkan berbagai potensi dan peluang yang dimiliki Provinsi Kaltim dalam pengembangan pendidikan.

Ia menekankan bahwa Kaltim secara serius memperkuat sektor pendidikan sebagai program prioritas Pemprov Kaltim sejalan dengan program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud GratisPol.

“Gubernur Kalimantan Timur telah meluncurkan program unggulan bernama Gratis Pol, yang berarti pendidikan gratis untuk seluruh pemuda usia 19–20 tahun di Kaltim. Mereka bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi, institut, atau akademi tanpa membayar uang kuliah hingga delapan semester. Semua ditanggung oleh pemerintah provinsi,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim terus membuka peluang kerja sama internasional, termasuk dengan lembaga pendidikan di Australia dan negara lainnya, guna memperkuat kualitas pendidikan serta memperluas akses dan jejaring bagi pelajar dan tenaga pendidik di wilayah tersebut.

Forum ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari sektor pendidikan, termasuk institusi pendidikan tinggi, organisasi internasional, serta investor yang tertarik pada pengembangan SDM di kawasan Indonesia timur.

Melalui keikutsertaan dalam forum internasional ini, Pemprov Kaltim berharap dapat menarik perhatian mitra global untuk bersama-sama membangun ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemkot Cimahi Serukan Kesiapsiagaan Bencana sebagai Tanggung Jawab Bersama

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Cimahi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Apel Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Tahun 2025 di Gedung Cimahi Techno Park Kota Cimahi, Kamis (22/5). Kegiatan ini merupakan puncak dari rangkaian acara HKB yang berlangsung selama tiga hari, bertajuk “Siap untuk Selamat, Bangun Kesiapsiagaan Sejak Dini.”

Apel dipimpin langsung oleh Wali Kota Cimahi, dan dihadiri oleh  perwakilan Forkopimda Kota Cimahi, Perangkat Daerah Kota Cimahi, TNI-Polri, tokoh masyarakat, unsur relawan kebencanaan, siswa sekolah, serta elemen masyarakat lainnya.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana bukan semata tugas pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. “Kesiapsiagaan bukan sekadar seremoni tahunan, tapi bagian penting dari membangun budaya sadar risiko. Perubahan perilaku menuju kewaspadaan dan kesiapan harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Cimahi merupakan wilayah dengan kerentanan bencana yang tinggi, mulai dari gempa bumi hingga banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, langkah preventif melalui edukasi, pelatihan, dan simulasi harus digencarkan. Wali Kota juga mendorong pelaksanaan simulasi kebencanaan secara rutin setiap tahun di berbagai skala.

Kegiatan HKB tahun ini mencakup serangkaian agenda edukatif seperti pelatihan mitigasi bencana, tandu evakuasi, lomba menggambar dan mewarnai tingkat anak-anak, serta bazar pangan murah dan produk UMKM. Puncaknya adalah simulasi evakuasi mandiri bencana gempa bumi dan gelar peralatan kebencanaan.

Menurut Ngatiyana, perhatian khusus juga harus diberikan kepada kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak. “Kelompok ini harus mendapat prioritas dalam setiap skenario penanganan bencana. Mereka harus diberdayakan agar memahami langkah penyelamatan diri,” tambahnya.

Apel Kesiapsiagaan Bencana ini menjadi refleksi sekaligus penguatan komitmen Kota Cimahi untuk membangun masyarakat yang tangguh, adaptif, dan sadar risiko. Melalui sinergi lintas sektor, Pemkot Cimahi berharap budaya kesiapsiagaan akan semakin mengakar dalam kehidupan sehari-hari warga. (Bidang IKPS).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,0231,0241,025...4,921Halaman 1,024 dari 4,921