Beranda blog Halaman 1025

Menkeu Sampaikan Delapan Strategi Pendukung Agenda Pembangunan

Penulis
Syifa
-

Dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, strategi jangka menengah difokuskan pada delapan strategi yang mendukung agenda pembangunan. Kedelapan strategi tersebut dijelaskan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR yang beragendakan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026 di Jakarta pada Selasa (20/05).

Pertama, mempercepat ketahanan pangan dengan mendorong produktivitas dan menjaga stabilitas harga pangan, untuk mewujudkan petani makmur dan nelayan sejahtera.

Kedua, mewujudkan ketahanan energi dengan peningkatan lifting minyak dan gas, menjaga stabilitas harga energi, percepatan pengembangan energi baru terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Termasuk meningkatkan nilai tambah kelapa sawit dengan melanjutkan program B40 menuju transisi B50.

Ketiga, memperkuat efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membangun generasi sehat dan produktif sejak dini. Program MBG ini didesain untuk meningkatkan gizi, sekaligus memberdayakan peran UMKM, serta membangkitkan ekonomi daerah.

Keempat, menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing melalui penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perguruan tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional. Pada tahun 2026, anggaran pendidikan dialokasikan antara Rp727 triliun hingga Rp761 triliun.

Kelima, menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk menunjang perbaikan produktivitas dengan peningkatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Anggaran kesehatan juga diarahkan untuk efektivitas program pemeriksaan kesehatan gratis, akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil. Untuk mendukung kualitas kesehatan tersebut, anggaran kesehatan untuk tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp181 triliun hingga Rp228 triliun.

Keenam, memperkuat pembangunan Desa serta pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Upaya tersebut direalisasikan melalui akselerasi desa mandiri serta penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan UMKM dalam pemberdayaan ekonomi daerah.

Ketujuh, memperkuat pertahanan semesta untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat sebagai fondasi kemandirian ekonomi, sosial, dan politik dalam rangka menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan.

Kedelapan, mengakselerasi investasi dan peningkatan daya saing perdagangan global dalam global value chain yang lebih kuat. Pemerintah telah membentuk Danantara untuk meningkatkan sinergi dan daya saing serta daya tarik BUMN secara nasional dan global.

“Dengan terlaksananya delapan strategi kebijakan tersebut, niscaya dan Insya Allah fondasi ekonomi Indonesia akan terus terjaga tangguh, mandiri, dan sejahtera,” ungkap Menkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkes: Hindari Aktivitas Berat dan Gunakan Masker untuk Cegah ISPA Saat Haji

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk lebih waspada terhadap penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang menjadi keluhan terbanyak selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Hingga hari ini, Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Daerah Kerja Makkah dan Madinah telah mencatat 7.957 kasus ISPA di kalangan jemaah.

Kepala Bidang Kesehatan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, dr. Mohammad Imran, MKM, menjelaskan bahwa peningkatan kasus ISPA dipicu oleh tingginya kepadatan jemaah di area seperti Thawaf, Sa’i, dan terminal bus, serta suhu ekstrem yang saat ini berkisar antara 42 hingga 46 derajat Celcius di Makkah Al Mukarromah.

“Situasi ini menjadi faktor risiko utama penularan penyakit ISPA,” ujar Imran dalam konferensi pers di Media Center Haji (MCH) Daker Makkah, Senin (19/5). Ia juga menyebutkan bahwa hingga saat ini, sebanyak 115.727 jemaah haji Indonesia telah tiba di Makkah, dan sekitar 80% di antaranya tergolong kelompok berisiko tinggi (risti), termasuk lanjut usia dan penderita penyakit penyerta.

Imran menambahkan bahwa ISPA yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi pneumonia, salah satu penyebab utama jemaah dirawat di rumah sakit Arab Saudi. Pneumonia dapat menyebabkan kematian secara langsung atau menimbulkan komplikasi serius seperti sepsis—respon ekstrem tubuh terhadap infeksi yang dapat mengganggu fungsi organ vital seperti paru-paru dan ginjal.

Untuk mencegah kondisi memburuk, terutama jemaah yang termasuk kelompok risti, diimbau untuk tidak memaksakan diri menjalani aktivitas ibadah yang menguras fisik, seperti umrah sunnah berulang kali. Aktivitas luar ruangan juga sebaiknya dihindari pada jam-jam terik, antara pukul 10.00 hingga 16.00 WAS.

Kemenkes juga menekankan pentingnya mengonsumsi air putih atau air zamzam secara berkala, setidaknya 200 ml per jam atau minimal 2 liter per hari. Namun yang tak kalah penting, penggunaan masker saat beraktivitas di luar hotel atau di tempat keramaian sangat dianjurkan, terutama bagi jemaah yang mengalami gejala flu, batuk, atau pilek. Masker terbukti efektif dalam menyaring partikel debu maupun virus penyebab infeksi pernapasan.

“Bila ada keluhan dan masalah kesehatan, segera menghubungi petugas kesehatan di kloter dan memeriksakan diri di pos kesehatan yang tersedia,” pesan Imran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementan Gandeng Unair Perkuat Produksi Vaksin Hewan Dalam Negeri

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat ketahanan kesehatan hewan nasional dengan memperluas kolaborasi lintas sektor. Salah satu langkah strategis terbaru dilakukan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) lewat kerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair) dalam pengembangan dan hilirisasi vaksin hewan menular strategis.

Kerja sama ini ditandai dengan penyerahan seed (bibit) vaksin untuk penyakit African Swine Fever (ASF) dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) oleh Rektor Unair, Mohammad Nasih, dalam gelaran Health Innovation, Technology, and Community Development Exhibition (HITEX) 2025, di Kampus C Unair, Surabaya, Selasa, 20 Mei 2025.

Penyerahan dilakukan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek), yang diwakili oleh Direktur Hilirisasi dan Kemitraan, Sunitiyoso, sebelum secara resmi diserahkan kepada Kementerian Pertanian. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH, Imron Suandy, menerima secara langsung dan meneruskan seed vaksin kepada dua produsen nasional: Balai Besar Veteriner Farma (Pusvetma) untuk ASF dan PT Capri, perusahaan vaksin swasta, untuk vaksin PMK.

“Serah terima ini menegaskan komitmen lintas kementerian dalam memperkuat kemandirian produksi vaksin hewan di Indonesia,” ujar Imron Suandy. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara Kementan, Kemdiktisaintek, dan Unair akan mempercepat penyediaan vaksin berkualitas untuk mengendalikan penyakit hewan menular strategis.

Langkah ini juga sejalan dengan agenda besar Kementan untuk memperkuat layanan kesehatan hewan berbasis inovasi lokal, mengingat Indonesia masih dihadapkan pada ancaman penyakit seperti ASF dan PMK yang berpotensi mengganggu stabilitas produksi ternak nasional.

Rektor Unair, Mohammad Nasih, menyatakan bahwa kontribusi kampus melalui riset dan pengembangan tidak berhenti di laboratorium. “Kami ingin hasil riset bisa langsung dimanfaatkan oleh mitra strategis dan diterapkan di lapangan secara luas,” ujarnya.

Menurut Nasih, ini adalah bentuk nyata dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang berkontribusi langsung terhadap isu nasional seperti ketahanan pangan dan kesehatan hewan.

HITEX 2025 sendiri menjadi ruang temu antara peneliti, pemerintah, dan industri untuk mempercepat hilirisasi inovasi riset, termasuk dalam sektor peternakan. Bagi Kementan, kerja sama semacam ini adalah jalan menuju kemandirian vaksin nasional—tanpa harus bergantung pada produk impor—demi memastikan keberlanjutan subsektor peternakan Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Herman Deru Apresiasi Guru TK Bentuk Pondasi Generasi Emas Hadapi Bonus Demografi 2045

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menyampaikan apresiasinya kepada Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) PGRI Provinsi Sumsel atas dedikasinya dalam mendidik calon generasi emas. Apresiasi ini diberikan saat perayaan Dirgahayu IGTKI-PGRI Sumsel ke-75 Tahun yang berlangsung di Grand Atyasa Palembang, Kamis (22/5/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Herman Deru menyoroti pentingnya peran para guru TK. “Saya mengapresiasi kinerja IGTKI PGRI Sumsel, tugas bapak/ibu sekalian lebih berat dari segala hierarki kependidikan,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya mempersiapkan masa depan anak-anak sejak dini sebagai pondasinya.

Selain itu, HD juga mengaitkan peran guru TK dengan potensi bonus demografi Indonesia pada tahun 2045, di mana lebih dari 60 persen penduduk akan berada di usia produktif. Menurut HD, Mayoritas dari mereka saat ini adalah siswa didik yang sedang mengenyam pendidikan TK atau PAUD.

“Sukses atau tidak peralihan bonus demografi tergantung persiapan generasi emas ini. Artinya bonus ini harus dipersiapkan dengan baik karena tantangan mendidik anak sangat berat,” jelasnya.

Meski demikian, Herman Deru mengingatkan bahwa tugas utama pendidikan tetap berada pada orang tua di rumah. “Ibu adalah madrasah utama bagi putra putrinya,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia berharap para guru TK dapat memahami betul karakter siswa didik, tidak memaksakan minat bakat, namun menggiring mereka untuk menghadapi tantangan ke depan dan menjadi anak-anak produktif. “Selamat HUT IGTKI PGRI Sumsel,” pungkasnya.

Ketua IGTKI PGRI Sumsel, Hj Kurniati menjelaskan bahwa HUT IGTKI kali ini menjadi momen penting untuk bersilaturahmi antar guru-guru TK se-Sumsel.

Mengusung tema “Guru Taman Anak-Anak Bermartabat, Anak Indonesia Hebat Mendukung Wajib Belajar 13 Tahun Dimulai dari Taman Anak-Anak”, IGTKI PGRI Sumsel berkomitmen sangat mendukung program pemerintah tersebut. “Diharapkan usia belajar anak sudah dimulai sejak anak usia dini,” katanya.

Senada dengan itu, A. Sundari yang mewakili Ketua PGRI Sumsel, berharap HUT IGTKI ini akan semakin menambah semangat para guru, khususnya guru TK, untuk terus berkreasi dan kreatif dalam mendidik anak-anak Indonesia yang hebat.

Acara ini turut dihadiri oleh Ketua TP PKK Sumsel, Hj Feby HD, Ketua Kormi Sumsel, Samantha Tivani HD, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumsel, Fitriana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Simulasi Gempa di Cimahi, Wali Kota Ngatiyana Tinjau Kesiapsiagaan Bencana

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana menghadiri Apel Kesiapsiagaan Bencana Nasional dan Simulasi di Cimahi Techno Park (CTP) di Kota Cimahi, Jawa Barat pada Kamis (22/5/2025).

Dalam simulasi bencana itu disimpulkan gempa bumi berkekuatan Magnitudo 5,2 menguncang kawasan perkantoran Cimahi CTP. Dimana para pegawai pun berhamburan ke luar gedung saat mendengar suara sirine dan getaran gempa.

Mereka menuju titik kumpul mengikuti jalur evakuasi secara tertib. Namun ternyata ada sejumlah pegawai yang terjebak di lantai dua karena mengalami luka. BPBD Kota Cimahi yang menerima informasi bencana itu langsung mendatangi lokasi.

Disusul petugas gabungan lainnya dari TNI, Polri, PMI, relawan dan unsur lainnya beserta peralatan logistik kebencanaan dan ambulans. Petugas gabungan langsung mengevakuasi pegawai yang terluka di lantai dua dengan cara membopong hingga dan menggotongnya menggunakan tandu.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan, simulasi ini merupakan bentuk kesiapsiagaan para petugas kebencanaan di Kota Cimahi dan edukasi kepada masyarakat.

“Bagaimana apabila terjadi gempa masyarakat tidak bingung, bagaimana cara evakuasi, bagaimana pertolongan pertama kepada korban dan bagaimana cara penanganannya apakah harus dirujuk ke rumah sakit atau bisa ditangani dan sebagainya,” kata dia.

Dia mengatakan, edukasi melalui simulasi penanganan gempa ini sangat penting dilakukan. Apalagi Kota Cimahi masuk zona merah potensi gempa bumi Sesar Lembang yang membentang sepanjang 29 kilometer dari titik sesar yang paling terlihat di Gunung Batu Lembang. Garis sesar kemudian memanjang ke wilayah Ngamprah, melewati Cisarua, Parongpong, hingga Padalarang.

“Apalagi Kota Cimahi dekat dengan potensi Sesar Lembang, mudah-mudahan tidak terjadi tetapi kita sedia payung sebelum hujan, apabila apa terjadi kita sudah memberikan ilmu atau edukasi kepada masyarakat agar bisa mengatasi pertolongan pertama apabila terjadi bencana,” ujar dia.

Dirinya mengklaim, titik-titik di Kota Cimahi sudah dilengkapi dengan rambu-rambu kebencanaan dibantu dengan kesigapan relawan di setiap daerah. Sehingga jika terjadi hal-hal tidak diinginkan sudah siap melakukan antisipasi dini.

“Relawan ini sudah siap apabila terjadi sesuatu di suatu tempat. Makanya salah satu bagiannya sudah ada yang menentukan titik kumpul untuk penyelamatan pertama, termasuk jalur evakuasi sudah ada di pasang di tempat-tempat tersebut,” tandas Ngatiyana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nevi Zuairina Minta Pemerintah Terapkan SPKU untuk Data Real-Time Udara yang Terbuka bagi Publik

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menekankan pentingnya keterbukaan dan integrasi data kualitas udara secara real-time melalui sistem Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) milik pemerintah.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI bersama Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup serta Yayasan Bicara Udara, Senin 19 Mei 2025, yang membahas strategi peningkatan kualitas udara nasional.

Menurut Nevi, publik masih kesulitan mendapatkan akses terhadap data kualitas udara yang dikelola oleh SPKU pemerintah, padahal data tersebut sangat krusial untuk mengukur tingkat polusi harian dan mengambil tindakan kesehatan preventif, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia.

“Kita tidak bisa terus membiarkan masyarakat hanya bergantung pada lembaga independen seperti IQAir. Pemerintah harus hadir dengan data yang akurat, real-time, dan mudah diakses oleh publik,” tegas Nevi.

Legislator Sumbar II ini juga menyoroti lemahnya komitmen daerah dalam menindaklanjuti evaluasi kualitas udara. Berdasarkan data yang disampaikan Bicara Udara, hanya DKI Jakarta yang sudah sampai pada tahap implementasi program dan penegakan hukum.

Sebagian besar daerah di Jabodetabek belum memiliki inventarisasi emisi maupun anggaran yang cukup untuk pengendalian polusi udara.

“Ini menunjukkan pentingnya revisi regulasi agar SPKU menjadi kewajiban daerah, dan anggaran untuk itu tersedia serta dimanfaatkan secara efektif,” lanjutnya.

Fraksi PKS, melalui Nevi, juga mendorong KLH untuk menyempurnakan sistem ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) dengan menambahkan kategori yang lebih spesifik dan menyertakan informasi tentang langkah-langkah yang harus diambil masyarakat.

Ia menekankan bahwa sistem peringatan dini tidak cukup hanya dengan angka, tetapi harus dibarengi dengan edukasi langsung tentang dampaknya terhadap kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Nevi juga mengapresiasi kerja-kerja advokasi dari Bicara Udara yang telah menjangkau jutaan masyarakat dengan edukasi publik dan riset kebijakan. Ia mengajak semua pihak untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi udara bersih yang adil dan berkelanjutan.

“Kualitas udara adalah indikator utama kesehatan masyarakat. Kita tidak bisa menundanya lagi. Saatnya bergerak bersama,” pungkas Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Khofifah Luncurkan 1.193 Beasiswa Santri Unggul Jawa Timur 2025

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memanfaatkan momentum Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 untuk meluncurkan 1.193 beasiswa bagi santri unggul Jawa Timur dalam Program Beasiswa Santri Unggul Tahun 2025 di Gedung Islamic Centre Surabaya, Selasa (20/5/2025) sore.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa santri mempunyai peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, santri yang unggul harus mendapatkan apresiasi seperti beasiswa pendidikan tinggi. Sejarah santri dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan RI sudah terbukti sehingga ada Hari Santri Nasional.

“Santri bukan hanya penjaga nilai moral dan spiritual, tetapi juga aset intelektual bangsa. Ketika mereka diberi akses pendidikan tinggi, mereka akan tumbuh menjadi pemimpin masa depan yang visioner, berakhlak, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya, dalam rilis Biro Adpim Pemprov Jatim yang diterima,Rabu(21/5/2025).

Gubernur Khofifah menambahkan, program ini bukan sekadar bantuan biaya pendidikan, melainkan bagian dari ikhtiar strategis dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berakar kuat pada nilai-nilai karakter. “Kita tengah menyiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas yang kokoh. Dan pesantren adalah kawah candradimuka terbaik dalam pembentukan karakter tersebut,” tegasnya.

Program beasiswa ini, lanjut Khofifah, dijalankan melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur, dan telah menjadi salah satu bentuk afirmasi strategis Pemprov Jatim untuk memperkuat peran pesantren dalam mencetak SDM unggul dan berdaya saing.

Sejak pertama kali digagas pada tahun 2019 lalu, program ini telah menjangkau total 6.876 santri dari berbagai latar belakang dan daerah. Memasuki tahun 2025 ini, beasiswa dialokasikan dalam lima skema dengan total anggaran mencapai Rp31.305.100.000.

Adapun rincian program beasiswa meliputi beasiswa jenjang S1 untuk 518 santri dengan anggaran sebesar Rp6,3 miliar, beasiswa S2 untuk 225 santri dengan total Rp4,275 miliar, dan beasiswa S3 untuk 40 santri dengan alokasi dana Rp3 miliar.

Selain itu, terdapat beasiswa Ma’had Aly (M1) bagi 380 santri senilai Rp6 miliar, serta beasiswa untuk 30 santri yang melanjutkan studi S2 di Universitas Al-Azhar Kairo dengan total anggaran Rp11,28 miliar.

Khofifah memandang banyaknya jumlah santri dan ponpes di Jatim ini sebagai kekuatan strategis yang apabila dioptimalkan, dapat menjadi pendorong utama kemajuan nasional, baik dari sisi moralitas maupun inovasi. Menurutnya, santri harus dipandang bukan hanya sebagai subjek pendidikan keagamaan, akan tetapi juga sebagai agen transformasi sosial. “Mereka bisa menjadi akademisi, teknokrat, diplomat, bahkan entrepreneur. Kita hanya perlu membuka akses, membimbing, dan mempercayakan mereka dengan tanggung jawab,” tuturnya.

Program Beasiswa Santri Unggul ini, kata Khofifah, menjadi bagian dari misi besar Pemprov Jatim dalam menyiapkan generasi emas 2045, yaitu generasi muda yang kompeten, adaptif, dan mampu bersaing di tingkat global tanpa meninggalkan akar keislaman dan kebangsaan mereka. “Kalau kita bicara tentang masa depan Indonesia, maka jawabannya ada pada kualitas manusianya. Dan ketika santri mendapat panggung yang setara, mereka akan membuktikan bahwa keilmuan dan nilai-nilai pesantren relevan dengan tantangan zaman,” kata Khofifah.

Khofifah pun mengapresiasi seluruh pengasuh pesantren dan pemangku kepentingan pendidikan di Jatim yang telah menjadi mitra penting dalam mencetak generasi muda yang tangguh, cerdas, dan berakhlak. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberlanjutan program ini. “Tidak mungkin program sebesar ini berjalan sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah, pesantren, akademisi, dan masyarakat luas untuk membangun ekosistem yang sehat bagi pertumbuhan SDM kita,” katanya.

Gubernur Khofifah juga menegaskan pentingnya penguatan SDM di lingkungan pesantren, terutama bagi pesantren-pesantren yang memiliki jumlah santri di atas 500 orang. Menurutnya, pesantren yang memiliki perguruan tinggi perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penguatan kapasitas dosen tetapnya. “Untuk dosen-dosen tetap di pesantren yang memiliki perguruan tinggi, Pemprov Jatim memberikan beasiswa S2 dan S3. Alhamdulillah, saat ini sudah ada 14 orang yang lulus S3,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Khofifah menyampaikan bahwa Pemprov Jatim juga akan mulai mengirim mahasiswa program S2 ke Universitas Al-Azhar di Mesir. Sebelumnya, pengiriman beasiswa ke Al-Azhar untuk jenjang S1. Namun, mulai tahun ini akan difokuskan pada jenjang S2. Sedangkan S1 ditiadakan. “Kenapa S2, karena kita berharap mereka pulang menjadi ulama Al-Azhar, seperti pesan KH Maimun Zubair. Kalau dari Al-Azhar, jangan hanya menjadi sarjana Al-Azhar, tapi ulama Al-Azhar,” jelas Khofifah.

Di akhir, Gubernur Khofifah mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum membangkitkan kesadaran kolektif bahwa masa depan Indonesia bergantung pada sejauh mana kita menyiapkan generasi penerusnya. Dan dari pesantren-pesantren di Jawa Timur, harapan itu terus menyala. “Insya Allah, dari para santri hari ini, akan lahir pemimpin-pemimpin besar esok hari. Mereka akan membawa ilmu, akhlak, dan semangat kebangsaan untuk membangun Indonesia yang maju, sejahtera, dan bermartabat,” pungkasnya.

Turut hadir pada kesempatan kali ini, Wakil Bupati Banyuwangi, Wakil Bupati Bondowoso, Wakil Bupati Tuban, Wakil Bupati Kediri, Wakil Bupati Ponorogo, Wakil Bupati Probolinggo, Wakil Walikota Kediri. Lalu ada pula, para Rektor PTKI dan Mudir Ma’had Aly mitra Pemprov Jatim, jajaran kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, Ketua LPPD beserta jajaran, serta para pengasuh dan mahasiswa S3 yang telah selesai dalam studinya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendiktisaintek Siapkan Langkah Strategis Dukung Penyelesaian Masalah Dosen P3K di PTNB

Penulis
Syifa
-

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menerima kunjungan para perwakilan dosen PPPK (P3K) di PTNB. Dalam pertemuan ini, Mendiktisaintek dan beberapa perwakilan dosen P3K PTNB membahas solusi dari persoalan para dosen P3K yang memperjuangkan hak-haknya sebagai dosen pada audiensi perwakilan dengan Dosen P3K, Kamis (22/5).

Dalam sambutannya, Mendiktisaintek mengapresiasi perjuangan dan kehadiran para dosen P3K untuk bisa berdiskusi guna mencari jalan keluar bersama atas permasalahan yang dialami.

“Dengan status P3K, terdapat hak-hak dosen yang tidak terpenuhi seperti studi lanjut, kenaikan jabatan akademik, dan terdapat perbedaan hak antara P3K dan ASN. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan aspirasi teman-teman dosen untuk datang berdiskusi di sini guna memperjuangkan hak-haknya sebagai dosen P3K sejak 2010. Sehingga kami bisa mencari jalan keluar bersama agar teman-teman tidak mengalami lagi hak-hak yang hilang,” ujar Menteri Brian.

Rektor UPN Veteran Yogyakarta, Mohamad Irhas Effendi, turut hadir dalam pertemuan ini. Rektor Irhas menegaskan bahwa perjuangan ini sudah cukup panjang dengan dengan benturan peraturan perundangan.

“Dari awal, kami memperjuangkan P3K yang setara dengan PNS sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 10. Jika memang peraturan perundangan ini tidak bisa mengatur P3K, maka solusinya menjadi PNS,” ujar Rektor Irhas

Diah, perwakilan dari UPN Veteran Yogyakarta menjelaskan bahwa UPN Veteran Yogyakarta memiliki dosen P3K terbanyak, sejumlah 412 dosen. Diah juga menjelaskan beberapa permasalahan yang dialami para dosen P3K.

“Beberapa permasalahan tersebut, yaitu dosen P3K secara jabatan sebagai fungsional dosen dan tenaga pendidik tidak berjalan lancar, para dosen P3K tidak diperbolehkan untuk studi lanjut, tidak dapat menempati jabatan struktural,” jelas Diah.

Diah juga meminta dukungan Mendiktisaintek agar permasalahan dapat diselesaikan melalui diskresi.

Menutup pertemuan ini, Mendiktisaintek menyambut baik dan mendukung aspirasi tersebut. Mendiktisaintek juga menegaskan bahwa hal ini tentu memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak dan kementerian terkait.

“Kami sepakat untuk mendukung diskresi. Saya sudah minta Pak Irhas untuk bersama-sama membuat draft surat sehingga minggu depan sudah dapat dikirim ke Kemensetneg, Kemenko PMK, dan KemenPAN RB. Walaupun hal ini menyangkut beberapa pihak dan kementerian, dari Kemdiktisaintek sudah pasti. Saya akan sampaikan agar seluruh dosen P3K sebanyak 2671 untuk diproses. Kami akan datang membawa surat menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya agar semua jelas. Kami ingin teman-teman dosen agar dapat diakomodir,” tutup Menteri Brian.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Dukung Industri Berkelanjutan Melalui Deklarasi BRICS

Penulis
Syifa
-

Masuknya Indonesia dalam keanggotaan BRICS (Brazil, Russia, India, China, dan South Africa) merupakan wujud nyata pemerintah dalam memperkuat ekonomi nasional lewat diversifikasi mitra strategis global. Keanggotaan BRICS ini juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk semakin meningkatkan daya saing industri dan memperluas akses pasar ekspor.

Guna mencapai sasaran tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita turut berpartisipasi dalam Pertemuan Tingkat Menteri BRICS yang mengangkat tema Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance di Brasil pada 21 Mei 2025.

“Dalam pertemuan tersebut, dideklarasikan peran penting inovasi dan teknologi digital dalam pengembangan sektor industri manufaktur yang berkelanjutan. Ada beberapa poin utama deklarasi yang telah disetujui oleh negara anggota BRICS untuk menjadi langkah signifikan dalam pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Menperin dalam pernyataan resminya di Brasil, Rabu (21/5) waktu setempat.

Menperin menjelaskan, poin utama deklarasi BRICS relevan dengan peta jalan Making Indonesia 4.0, yaitu mendukung penguatan inovasi teknologi dalam sektor industri manufaktur dan rantai pasok industri yang inklusif dan kuat. Langkah ini mendukung percepatan untuk mencapai pengembangan industri hijau yang berkelanjutan.

Beberapa poin utama deklarasi yang disetujui, di antaranya yaitu dukungan terhadap inovasi dan teknologi digital dalam industri 4.0 dalam menjawab tantangan global seperti penciptaan lapangan kerja, inklusi sosial, dan pengembangan rantai pasokan, ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi atas perubahan iklim.

Selain itu, negara-negara anggota BRICS juga mengakui telah mewakili 45 persen populasi dunia dan menyumbang sepertiga dalam Produk Domestik Bruto global dan berkomitmen untuk mendorong ekonomi global yang berkelanjutan, inovatif, dan kompetitif.

“Kesepakatan ini telah menegaskan peran penting negara anggota dalam ekonomi global, dan kami berkomitmen untuk menciptakan hubungan yang stabil dan saling menguntungkan, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan dan inklusif,” tegas Menperin.

Selain itu, demi mendorong pengembangan industri, inovasi, dan kerja sama teknologi, anggota negara BRICS turut berpartisipasi dalam Partnership for the New Industrial Revolution (PartNIR). Melalui PartNIR ini, kerja sama industri antar negara anggota berlangsung dengan kerangka kerja yang terstruktur.

Pada kesempatan ini, Menperin turut mendukung BRICS PartNIR dalam pengembangan poin-poin Deklarasi Utama dan Rencana Aksi Kelompok Kerja UKM 2025-2030 serta mendukung pengesahan Terms of Reference, yang termasuk ToR for the SMEs Working Group of BRICS Countries; ToR for Digital Transformation of Industry; ToR Sovereign AI for Digital Industrialisation; dan ToR for the Intelligent Manufacturing and Robotics Working Group. “Kami optimistis bahwa melalui Terms of Reference ini akan menciptakan kolaborasi, kerja sama yang efisien dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh seluruh negara anggota BRICS,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Menperin mengapresiasi Pertemuan Tingkat Menteri sebagai wadah promosi dan kerja sama antar negara anggota BRICS yang proaktif, pragmatis, terbuka, dan transparan. Melalui dialog ini, Pemerintah Indonesia telah mempromosikan kolaborasi dalam transformasi industri kepada negara anggota BRICS.

“BRICS telah menjadi wadah penting yang memfasilitasi Indonesia untuk memperkuat kerja sama dengan negara anggota lainnya dan turut berpartisipasi dalam keputusan global. Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi secara aktif dalam BRICS dengan mendukung perkembangan industri berkelanjutan dan ekonomi sirkular,” ucap Menperin.

Pemerintah Dorong Kerja Sama dengan Brasil

Indonesia dan Brasil memiliki karakteristik negara yang serupa diantaranya seperti populasi dan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini menjadi semangat antar kedua negara dalam menjalin hubungan diplomatik yang telah terjalin sejak tahun 1953. Berbagai kesepakatan kerja sama secara konsisten telah dijalankan, khususnya pada sektor ekonomi dan industri.

Menperin menilai, Indonesia dapat memperluas kerja sama dengan Brasil. “Kesamaan karakteristik kedua negara ini dapat dikembangkan melalui kerja sama di berbagai sektor industri lainnya seperti sektor energi, pangan, dan pengembangan sektor industri kemaritiman,” tegasnya.

Saat ini Indonesia tengah mengembangkan biodiesel berbasis CPO, baik B20, B30 maupun B40 sebagai energi terbarukan. Sementara Brasil telah lebih dahulu mengembangkan etanol sebagai bahan bakar. Sehingga sektor energi terbarukan perlu didorong kerja samanya terutama pada energi berbasis nabati seperti biofuel dan etanol.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki cadangan perikanan yang besar namun kekurangan kapal penangkap ikan berkapasitas besar. Menperin menyampaikan bahwa kerja sama pada industri kemaritiman dapat terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan kapal penangkap ikan dan memperkuat daya saing industri maritim nasional.

Menperin menambahkan, pemerintah juga mendorong kerja sama terhadap pengembangan sumber daya manusia industri melalui penjajakan pertukaran pelajar vokasi, magang industri, dan kolaborasi pusat pelatihan industri.

“Melalui BRICS, diharapkan Indonesia dan Brasil mampu menjalin kerja sama yang dapat meningkatkan neraca perdagangan dan daya saing industri bagi kedua negara, serta memperkecil defisit perdagangan nasional,” ucap Menperin.

Sektor industri dalam negeri sendiri telah mendapatkan capaian yang membanggakan, di mana nilai Manufacturing Value Added (MVA) Indonesia telah mencapai USD 255,96 miliar pada tahun 2023 dan menempatkan Indonesia pada posisi ke-4 dalam peringkat nilai MVA di antara negara-negara BRICS setelah China, India, dan Brasil.

Indonesia resmi bergabung sebagai anggota BRICS pada Januari 2025, menjadi anggota ke-11 setelah Arab Saudi. Berikut negara-negara yang saat ini tergabung dalam kelompok ekonomi BRICS, yaitu Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pertemuan Menperin RI dan Wapres Brasil, Jadi Momentum Perkuat Kerja Sama Sektor Industri Lewat Forum BRICS

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian terus mendorong penguatan kerja sama industri dengan negara mitra strategis, termasuk Brasil. Indonesia dan Brasil memiliki sejarah panjang dalam hubungan diplomatik yang telah terjalin sejak tahun 1953. Kedua negara secara konsisten mempererat kerja sama yang komprehensif di berbagai sektor untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut ditegaskan dalam pertemuan bilateral antara Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita dengan Wakil Presiden sekaligus Menteri Pembangunan, Industri, Perdagangan dan Jasa Brasil, Geraldo Alckmin. Pada pertemuan ini, Menperin Agus didampingi oleh Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin RI, Tri Supondy serta Sekretaris Ditjen KPAII Kemenperin RI, Syahroni Ahmad.

“Brasil merupakan mitra strategis Indonesia di kawasan Amerika Latin. Peningkatan nilai ekspor Indonesia ke Brasil sebesar 9,31 persen pada tahun 2024, yang menjadi salah satu indikator positif pada potensi kerja sama yang dapat terus dikembangkan,” ujar Menperin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di sela-sela kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Brasil, Selasa (20/5) waktu setempat.

Ke depannya, lanjut Menperin, penguatan kerja sama akan difokuskan pada sektor-sektor strategis yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kedua negara, seperti pengembangan energi terbarukan berbasis nabati, industri maritim dan kedirgantaraan, pengolahan hasil perikanan, serta produk agribisnis dan industri pengolahan daging.

“Kerja sama ini selaras dengan aspirasi Bapak Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperluas jangkauan kerja sama internasional demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” katanya.

Selain mempererat hubungan bilateral, Indonesia dan Brasil juga memiliki komitmen yang sejalan dalam berbagai forum multilateral, seperti Group of Twenty (G20), World Trade Organization (WTO), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan BRICS. Kedua negara aktif mendorong sistem perdagangan multilateral yang adil serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

“Kami juga mengapresiasi dukungan Brasil terhadap Indonesia dalam menangani kampanye negatif terhadap produk sawit dan turunannya. Kami berharap kerja sama dan kolaborasi ini dapat terus terjaga,” ungkap Menperin.

Agus meyakini, kedua negara memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendorong stabilitas global, mempromosikan pertumbuhan berkelanjutan, dan memastikan kesejahteraan rakyat masing-masing negara.

Selain menghadiri pertemuan dengan para delegasi Menteri Industri BRICS dan pertemuan bilateral dengan Wapres Geraldo, Menperin dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda dalam rangkaian kegiatan BRICS, yaitu pertemuan bilateral dengan Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO), serta Wakil Menteri Industri dan Perdagangan Federasi Rusia, Aleksei Vladimirovich Gruzdev.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Menperin berupaya memperkuat kontribusi Indonesia dalam mendorong pertumbuhan industri global yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan. “Dialog terbuka dan kerja sama yang saling menguntungkan akan memperkokoh posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam industri global serta membangun jembatan pemahaman antar masyarakat kedua negara,” katanya.

Tentang BRICS

BRICS merupakan aliansi ekonomi negara-negara berkembang yang mewakili lebih dari 40 persen populasi dunia dan hampir seperempat produk domestik bruto (PDB) global. Tahun 2025 ini, Pertemuan BRICS mengusung tema “Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance”, yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Industri dan UMKM dari 11 negara anggota BRICS.

Indonesia resmi bergabung sebagai anggota BRICS pada Januari 2025, menjadi anggota ke-11 setelah Arab Saudi. Berikut negara-negara yang saat ini tergabung dalam kelompok ekonomi BRICS, yaitu Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Indonesia.

Bergabungnya Indonesia dalam BRICS membuka peluang dan berdampak positif bagi Indonesia, termasuk di sektor ekonomi, diplomasi, dan keuangan. Secara ekonomi, BRICS dapat membuka akses pasar yang lebih luas, akses pendanaan dari New Development Bank (NDB), dan diversifikasi mitra dagang. Secara diplomasi, BRICS menjadi platform untuk memperjuangkan reformasi ekonomi global dan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. Sedangkan, secara keuangan, BRICS dapat membantu mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan menciptakan sistem finansial alternatif.

Menperin juga menegaskan bahwa BRICS menjadi wahana penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi industri nasional dalam perekonomian global yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis inovasi. “Secara global, posisi Indonesia dalam industri manufaktur menunjukkan capaian yang membanggakan melalui hasil nilai Manufacturing Value Added (MVA),” ujarnya.

Merujuk data World Bank, MVA Indonesia mencapai USD255,96 miliar pada tahun 2023, yang menempatkan posisi ke-4 sebagai negara yang memiliki nilai MVA terbesar dari anggota BRICS setelah China (USD4.658,79 miliar), India (USD461,38 miliar), dan Brasil (USD289,79 miliar).

Sementara itu, negara anggota BRICS lainnya dengan MVA di bawah Indonesia, yakni Rusia sebesar USD251,58 miliar, disusul Arab Saudi (USD157.88 miliar) Iran (USD78,54 miliar), Mesir (USD59 miliar), Uni Emirat Arab (USD55,76 miliar), Afrika Selatan (USD49,35 miliar), dan Ethiopia (USD7,33 miliar).

Sedangkan, di kawasan Asia, posisi Indonesia menempati urut ke-5 setelah China, Jepang, India, dan Korea Selatan. Hebatnya, untuk di kawasan ASEAN, Indonesia menduduki posisi teratas, melampaui Thailand dan Vietnam.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,0241,0251,026...4,921Halaman 1,025 dari 4,921