Beranda blog Halaman 1027

Waspada! Hujan Ringan hingga Sedang Diprakirakan Guyur Jakarta Hari Ini

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa cuaca di wilayah DKI Jakarta pada hari Kamis, 22 Mei 2025, akan didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Berdasarkan informasi resmi dari situs BMKG, kondisi cuaca pagi hari diperkirakan akan berawan di wilayah Kepulauan Seribu. Sementara itu, hujan ringan berpotensi turun di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Adapun wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang.

Memasuki siang hari, hujan ringan diprediksi akan meluas dan merata di hampir seluruh wilayah Jakarta, termasuk Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Hanya Kepulauan Seribu yang masih akan mengalami cuaca berawan.

Kondisi serupa juga diperkirakan akan berlanjut hingga sore hari. Seluruh wilayah Jakarta, kecuali Kepulauan Seribu yang tetap berawan, berpotensi diguyur hujan ringan.

Pada malam hari, cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu diperkirakan kembali berawan tanpa potensi hujan signifikan.

Untuk suhu udara hari ini, BMKG memperkirakan berada di kisaran 24 hingga 30 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara diprediksi cukup tinggi, yaitu antara 74 hingga 98 persen.

Warga Jakarta diimbau untuk tetap waspada terhadap kemungkinan cuaca berubah secara tiba-tiba dan mempersiapkan perlengkapan pelindung hujan saat beraktivitas di luar ruangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jadwal Samsat Keliling Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi Hari Ini, Kamis

Penulis
Syifa
-

Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Samsat Keliling pada Kamis (22/5), guna memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek).

Melalui informasi resmi yang dibagikan oleh TMC Polda Metro Jaya di akun media sosial X (dulu Twitter), masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini di sejumlah titik strategis di wilayah Jadetabek, sesuai jadwal dan lokasi berikut:

Lokasi dan Jadwal Samsat Keliling Hari Ini:

  • Jakarta Pusat

    • Halaman parkir Samsat Jakarta Pusat

    • Lapangan Banteng
      ⏰ 08.00 – 14.00 WIB

  • Jakarta Utara

    • Halaman parkir Samsat

    • Parkir Itali Mall Artha Gading
      ⏰ 08.00 – 14.00 WIB

  • Jakarta Barat

    • Mal Citraland
      ⏰ 08.00 – 14.00 WIB

  • Jakarta Selatan

    • Halaman parkir Samsat

    • Sarinah Cikoko Pancoran
      ⏰ 09.00 – 15.00 WIB (Samsat), 09.00 – 14.00 WIB (Sarinah Cikoko)

  • Jakarta Timur

    • Halaman parkir Samsat

    • Pasar Induk Kramat Jati
      ⏰ 08.00 – 14.00 WIB

  • Tangerang

    • Halaman parkir Samsat Kota Tangerang

    • Giant Poris Batu Ceper

    • Fresh Market Green Lake City Cipondoh
      ⏰ 08.00 – 14.00 WIB / 09.00 – 12.00 WIB (Ciledug)

  • Serpong

    • Halaman parkir Samsat

    • Mal ITC BSD Serpong
      ⏰ 08.00 – 14.00 WIB / 16.00 – 19.00 WIB (Mal ITC BSD)

  • Ciputat

    • Kantor Kelurahan Pondok Betung
      ⏰ 09.00 – 11.00 WIB

  • Kelapa Dua

    • Pasar Modern Intermoda Cisauk

    • Halaman GTown Square Gading
      ⏰ 08.00 – 14.00 WIB

  • Kota dan Kabupaten Bekasi

    • Halaman parkir Samsat
      ⏰ 08.00 – 12.00 WIB (Kota), 09.00 – 14.00 WIB (Kabupaten)

  • Depok

    • Halaman parkir Samsat Depok
      ⏰ 08.00 – 14.00 WIB

  • Cinere

    • Halaman parkir Samsat Cinere
      ⏰ 08.00 – 14.00 WIB

Syarat Pembayaran Pajak Kendaraan

Untuk memanfaatkan layanan Samsat Keliling Jakarta dan sekitarnya, masyarakat wajib membawa dokumen asli beserta fotokopi, antara lain:

  • KTP sesuai nama di STNK

  • Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

  • STNK asli

Perlu diperhatikan, layanan Samsat Keliling hanya melayani pembayaran pajak kendaraan tahunan. Untuk layanan lain seperti perpanjangan STNK lima tahunan atau penggantian plat nomor kendaraan, wajib datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling Polda Metro Jaya Hari Ini, Kamis: Cek Lokasinya di Jakarta

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling pada Kamis ini, sebagai bentuk kemudahan bagi masyarakat Jakarta yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM). Layanan ini tersedia di berbagai wilayah Jakarta dan beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Informasi resmi ini disampaikan melalui akun X (dulu Twitter) @TMCPoldaMetro, yang rutin mengumumkan jadwal dan lokasi SIM Keliling setiap harinya.

Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata

  • Jakarta Barat: Mall Citraland

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Persyaratan Perpanjangan SIM:

Masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM A atau SIM C di layanan keliling ini wajib membawa:

  • KTP asli dan fotokopi

  • SIM asli yang masih berlaku dan fotokopi

  • Formulir permohonan yang tersedia di lokasi

  • Melakukan tes kesehatan di tempat layanan SIM Keliling

Catatan penting: Layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif. Bagi pemilik SIM yang masa berlakunya sudah habis, diwajibkan mengurus SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Biaya Perpanjangan SIM:

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, biaya perpanjangan SIM adalah:

  • Rp80.000 untuk SIM A

  • Rp75.000 untuk SIM C

Manfaatkan Layanan SIM Keliling

Dengan adanya layanan ini, warga Jakarta tidak perlu datang langsung ke kantor Satpas jika hanya ingin memperpanjang SIM yang masih berlaku. Selain menghemat waktu, prosesnya juga relatif lebih cepat dan efisien.

Untuk informasi terkini mengenai lokasi dan jadwal SIM Keliling setiap harinya, masyarakat dapat memantau akun resmi @TMCPoldaMetro di platform media sosial.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Herman Deru Teken MoU Percepatan Pembangunan Jalan Khusus Batubara dan 5 Flyover di Muara Enim

Penulis
Syifa
-

Kabar baik bagi masyarakat Muara Enim, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru memimpin penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersejarah antara Pemerintah Provinsi Sumsel, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Pemerintah Kabupaten Lahat, dan sejumlah pelaku usaha terkait percepatan pembangunan jalan khusus batubara serta pembangunan lima (5) jalan layang (Flyover) perlintasan sebidang di Kabupaten Muara Enim. Acara penandatanganan berlangsung di Muara Enim pada Selasa (20/05/2025).

Lima titik lokasi strategis yang akan dibangun Flyover adalah Flyover Sudirman (JPL 123), Flyover Sp. Belimbing (JPL 99), Flyover Ujan Mas (JPL 11), Flyover Gunung Megang 1 (JPL 104), dan Flyover Gunung Megang 2 (JPL 106).

Dalam penjelasannya, Gubernur Herman Deru mengungkapkan rasa syukur atas kerja keras dan upaya yang selama ini dilakukan untuk mencari solusi bagi permasalahan perlintasan kereta api. Ia optimis pembangunan flyover ini akan secara signifikan mengurangi kemacetan yang selama ini menghambat perjalanan masyarakat.

“Dalam kurun waktu 100 hari kerja, ini yang kami lakukan, bersepakat dengan 2 Bupati tandatangani nota kesepahaman. Tentang Pelaksanaan percepatan fly over . Jika 5 fly over ini selesai maka akan clear permasalahan yang ada (kemacetan lalu lintas) yang selama ini menghambat lalu lintas masyarakat” ungkapnya.

Lebih lanjut, Gubernur HD meminta kepada perusahaan-perusahaan pengangkut batubara (hauling) untuk memiliki kepedulian terhadap pembangunan di Sumatera Selatan, salah satunya dengan mengalihkan pembayaran pajak kendaraan ke wilayah Sumsel. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

“Ini yang kami maksud peduli. Bagaimana mungkin aktivitasnya di sini namun plat kendaraannya dari luar? Kami minta hentikan penderitaan rakyat, berikan servis yang baik, tolong di perlintasan umum bantu disiram. Kita ingin sumber daya alam kita ini tereksploitasi dengan baik. Kita juga berterima kasih dengan adanya perusahaan ini dapat merekrut tenaga kerja,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Muara Enim H. Edison menyampaikan bahwa dengan semakin meningkatnya frekuensi perjalanan kereta api pengangkut batubara di Kabupaten Muara Enim, pembangunan flyover di berbagai titik menjadi sebuah keharusan mengingat perlintasan sebidang kerap menimbulkan kemacetan dan menghambat aktivitas masyarakat.

“Alhamdulillah, keluhan masyarakat selama ini tentang kemacetan perlintasan kereta api dapat kita kerjakan segera, sehingga dapat memperlancar aktivitas masyarakat. Terima kasih, mudah-mudahan niat kita dapat diijabah dan diperlancar,” harap Bupati Edison.

Acara diakhiri dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumsel, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, PT. Kereta Api Indonesia (KAI), sejumlah perusahaan tambang, serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Selatan. Langkah ini menandai komitmen bersama untuk segera merealisasikan pembangunan infrastruktur penting ini demi kelancaran transportasi dan kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc, Kadishub Sumsel Arinarsyah JS dan OPD lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wakil Wali Kota Cimahi Tinjau Langsung Pembersihan Drainase di Jalan Nasional Amir Machmud

Penulis
Syifa
-
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, bersama jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, melakukan peninjauan langsung ke titik-titik genangan air di sepanjang Jalan Nasional Amir Machmud, kawasan Cibabat, Kota Cimahi, Senin (19/05).
Peninjauan ini dilakukan sebagai respons cepat atas keluhan masyarakat mengenai seringnya terjadi genangan air yang mengganggu mobilitas dan menimbulkan kemacetan setiap kali turun hujan.
“Beberapa titik di Jalan Amir Machmud selalu tergenang saat hujan deras. Padahal ini jalur vital. Maka dari itu, kita bersihkan drainase secara bertahap, meski ini sebenarnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat,” ujar Adhitia.
Menurutnya, langkah awal yang diambil Pemkot Cimahi adalah pemetaan area terdampak serta pengkajian solusi teknis berupa sistem water trapping dengan membangun ground tank di sejumlah titik rawan banjir. Teknologi ini diharapkan mampu mengurangi volume genangan air di jalan maupun limpahan ke permukiman warga.
Selain itu, Pemkot Cimahi juga berencana menormalisasi saluran-saluran air di lingkungan warga yang tersambung ke Sungai Cimahi. Namun, proses ini menemui kendala berupa bangunan liar yang berdiri di atas saluran air sehingga Pemkot Cimahi juga akan melakukan intervensi pada bangunan yang menutupi saluran-saluran air tersebut.
“Beberapa saluran tertutup bangunan warga. Kami akan koordinasikan dengan pusat untuk penertiban, karena ini menghambat normalisasi,” tambahnya.
Dalam peninjauan tersebut, ditemukan material sedimen yang menumpuk dalam jumlah besar di drainase. Dari kedalaman ideal 1,5 meter, kini hanya tersisa sekitar 70 sentimeter. Sedimen tersebut diyakini terbawa dari wilayah hulu akibat minimnya kerja sama lintas wilayah dalam pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai). Menurutnya, salah satu penyebab tidak optimalnya drainase yang ada salah satunya adalah adanya endapan sedimen tersebut. Oleh karenanya pembersihan sedimen menjadi salah satu strategi penanggulangan banjir di Kota Cimahi.
Adhitia juga menjelaskan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp80 miliar dibutuhkan untuk menuntaskan seluruh persoalan banjir ini, mencakup normalisasi dan pembangunan baru saluran air. Meski tergolong besar, Adhitia menyatakan komitmennya bersama Wali Kota Cimahi untuk menyelesaikan setidaknya 60–70 persen dalam masa jabatan lima tahun ke depan.

“Kita coba kaji dulu, semoga di 2026 bisa kita terapkan water trap berupa ground tank di beberapa titik yang sering terjadi genangan,” tandasnya optimis.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

COVID-19 Kembali Merebak di Luar Negeri, Masyarakat Diminta Waspada

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kesehatan RI menanggapi meningkatnya kasus COVID-19 di beberapa negara Asia seperti Singapura, Thailand dan Hongkong, yang saat ini tengah mengalami tren kenaikan kasus. Peningkatan tersebut terjadi di tengah tingginya mobilitas masyarakat, termasuk dari Indonesia, yang diperkirakan akan bepergian untuk menghadiri berbagai agenda internasional seperti konser artis dunia Lady Gaga yang dimulai pada 18 Mei 2025.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman, menjelaskan bahwa berdasarkan pemantauan hingga minggu ke-19 tahun 2025 kondisi penyebaran virus masih dalam batas aman.

“Di tengah dinamika global, kami ingin menyampaikan bahwa kondisi di Indonesia tetap aman. Surveilans penyakit menular, termasuk COVID-19, terus kami perkuat, baik melalui sistem sentinel maupun pemantauan di pintu masuk negara,” ujar Aji di Jakarta, Senin (19/5).

Di Singapura, lonjakan kasus tercatat namun masih berada dalam pola musiman yang lazim terjadi setiap tahun. Varian yang bersirkulasi di sana merupakan turunan dari JN.1, yang tidak menyebabkan peningkatan keparahan kasus.

Menanggapi hal ini, Aji menegaskan bahwa pemerintah belum memberlakukan pengetatan akses keluar-masuk negara. Namun, pengawasan dan pemantauan di pintu masuk internasional tetap ditingkatkan melalui SatuSehat Health Pass (SSHP). Hingga saat ini, belum ada larangan perjalanan ke luar negeri, tetapi masyarakat diimbau untuk lebih waspada, terutama jika berencana bepergian ke negara yang sedang mengalami lonjakan kasus.

“Kami mendorong masyarakat untuk mengikuti perkembangan situasi di negara tujuan, mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di sana, dan menunda perjalanan apabila tidak mendesak atau dalam kondisi kurang sehat,” katanya.

Kementerian Kesehatan juga terus mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan dasar seperti mencuci tangan, menggunakan masker saat batuk pilek, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi saluran napas atau flu.

Selain itu, vaksinasi booster COVID-19 tetap direkomendasikan, terutama bagi mereka yang belum mendapatkannya atau termasuk dalam kelompok rentan seperti lansia dan penderita komorbid.

“Masyarakat tidak perlu panik, namun kewaspadaan tetap penting. Kami pastikan langkah-langkah deteksi dini, pelaporan, dan kesiapsiagaan terus kami jalankan untuk menjaga situasi nasional tetap aman,” tutup Aji.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkes Resmikan Kembali Program PPDS FK UNDIP di RSUP Kariadi

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) secara resmi mengumumkan dimulainya kembali residensi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) untuk Program Studi Anestesi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK UNDIP) yang diselenggarakan di RSUP Dr. Kariadi, Semarang. Keputusan ini diambil setelah seluruh persyaratan perbaikan dan mitigasi yang diminta telah dipenuhi seluruhnya.

Berbagai langkah perbaikan telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola program pendidikan, terutama dalam aspek pembelajaran, pengawasan, serta perlindungan terhadap peserta didik. RSUP Dr. Kariadi dan FK UNDIP juga menunjukkan komitmen serius dalam mencegah dan menangani praktik perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran.

Sebanyak 35 langkah perbaikan telah diterapkan, mencakup pemasangan CCTV di area pelayanan dan pendidikan, pembaruan prosedur operasional standar (SOP), serta penguatan sistem pelaporan insiden. Seluruh langkah tersebut telah diaudit oleh dua kementerian, yakni Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

“Hari ini, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, kami mengumumkan bahwa RSUP Dr. Kariadi bersama FK UNDIP telah menyelesaikan seluruh perbaikan yang dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola pendidikan serta mencegah terjadinya perundungan. Program spesialis anestesi yang sempat dihentikan kini bisa dilanjutkan kembali,” ujar dr. Azhar Jaya, MARS, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan.

Salah satu kebijakan penting yang mulai diterapkan adalah pembatasan jam kerja peserta didik maksimal 80 jam per minggu. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga keselamatan pasien sekaligus kesehatan para residen.

Program pendidikan spesialis ini akan kembali berjalan dengan penyesuaian rotasi dan penempatan tugas peserta didik. Menanggapi kasus yang sempat terjadi di masa lalu, Rektor UNDIP menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kasus yang lalu sudah masuk ke ranah hukum, dan apa pun keputusan hukum—baik ringan, berat, atau bebas—akan kami patuhi. Yang penting proses berjalan sesuai ketentuan” tegas Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Suharnomo.

Kementerian Kesehatan akan terus melakukan pemantauan terhadap jalannya program ini, dan menjadikannya sebagai model dalam menciptakan sistem pendidikan dokter spesialis yang aman, dan berkualitas di seluruh rumah sakit pendidikan di Indonesia.

Prof. Suharnomo menekankan bahwa keberlanjutan kerja sama antara FK UNDIP dan RSUP Dr. Kariadi merupakan bagian penting dari pemulihan sistem pendidikan kedokteran yang telah terbangun selama bertahun-tahun.

“FK UNDIP dan RSUP Dr. Kariadi ibarat kembar siam yang tidak bisa dipisahkan. Ketika ada penghentian sementara, tentu terasa seperti ada yang hilang. Meski program PPDS tetap berjalan di RSND dan rumah sakit jejaring kami, hari ini menjadi momentum penting untuk melanjutkan residensi kembali di Kariadi,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Kementerian Kesehatan dan Kemendiktisaintek dalam proses pemulihan ini.

“Hari ini sudah ditandatangani perjanjian antara FK UNDIP dan RSUP Dr. Kariadi. Kami siap segera menata ulang seluruh tahapan residensi,” ujarnya.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Universitas Diponegoro juga membuka sejumlah kanal pelaporan seperti Halo UNDIP dan helpdesk untuk menerima laporan atas potensi pelanggaran atau kekerasan.

“Kami membuka semua ruang pelaporan. Tidak semua laporan pasti benar, karena kadang ada juga gesekan antar generasi. Tapi semua laporan kami proses dan verifikasi dengan serius,” kata Prof. Suharnomo.

Dengan dimulainya kembali program pendidikan spesialis di RSUP Dr. Kariadi, kedua institusi menegaskan komitmen untuk membangun sistem pendidikan kedokteran yang menjunjung tinggi etika profesi, bebas dari perundungan, dan berorientasi pada mutu layanan kesehatan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HNW Ajak Pemerintah Tingkatkan Kualitas Layanan dan Keadilan Kuota Haji

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menyampaikan sejumlah poin penting terkait pengelolaan ibadah haji dan usulan perubahan regulasi haji. Dalam kapasitas sebagai anggota Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Haji dan Umrah, pria yang kerap disapa HNW itu menyoroti pentingnya pemenuhan kuota haji Indonesia yang saat ini masih menyisakan kekurangan lebih dari 30 ribu jamaah.

“Kita mengusulkan tentang pentingnya kuota haji untuk Indonesia itu betul-betul bisa terpenuhi, karena memang masih lebih dari 30 ribu yang belum terpenuhi,” ujar HNW dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Ia juga mendesak agar Indonesia bersikap proaktif dengan mengusulkan perubahan proporsi kuota haji kepada Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), menyesuaikan dengan meningkatnya jumlah umat Islam dan infrastruktur yang sudah semakin memadai.

“Indonesia mengusulkan pada OKI untuk mengubah proporsi kuota itu. Jangan lagi hanya satu banding seribu, tapi dua banding seribu, supaya kemudian mengurangi daftar tunggu dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi jemaah yang sudah mampu (istitha’ah) untuk berhaji,” tegasnya.

Tak hanya soal kuota, Politisi Fraksi PKS ini juga menyoroti persoalan teknis pelaksanaan ibadah haji, termasuk pemisahan anggota keluarga dalam kelompok terbang (kloter), yang berdampak pada kenyamanan dan kekhusyukan beribadah para jemaah.

“Agar tidak terulang lagi untuk kelompok penerbangan yang kedua, dan terutama tidak terjadi ketika jemaah haji akan melaksanakan kegiatan utama seperti di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina),” ujarnya mengingatkan.

Dalam konteks revisi UU, Wakil Ketua MPR RI ini menekankan pentingnya regulasi yang mampu memberi solusi komprehensif atas berbagai persoalan yang terjadi dari tahun ke tahun. Ia juga menyinggung pentingnya kerja sama antarnegara dalam pemanfaatan kuota yang tidak terserap.

“Kami mengusulkan agar beragam permasalahan yang ada, solusinya juga muncul di dalam revisi undang-undang tentang pengelolaan haji dan umrah, sehingga ke depan pemerintah Indonesia mempunyai pegangan hukum yang kuat, dan supaya pihak Saudi pun juga bisa memahami penyelesaian yang diajukan oleh pihak Indonesia,” pungkasnya.

Dengan semakin dekatnya puncak musim haji, Fraksi PKS menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar pelaksanaan ibadah haji berlangsung aman, nyaman, dan sesuai dengan prinsip perlindungan jemaah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Jatim Buka Talent DNA ESQ Berbasis AI Bagi Guru BK SMA/SMK

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan Talent DNA ESQ berbasis AI bagi Guru bimbingan konseling (BK) SMA/SMK dengan harapan mampu menggali potensi yang dimiliki para siswa, Selasa (20/5/2025). Peluncuran program ini dilakukan gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, diyakini bisa membuat para siswa dapat diarahkan untuk mendalami bakat atau potensi saat menempuh pendidikan.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan, bahwa pelatihan ini didasari pada riset yang menyebutkan 80 persen anak-anak di Indonesia ini merasa salah jurusan saat menempuh pendidikan di perkuliahan. Pelatihan bagi guru BK untuk operator Talent DNA ESQ berbasis AI ini membuat para siswa dapat diarahkan untuk mendalami bakat atau potensi saat menempuh pendidikan.

“Ini sangat penting pendidik dan orang tua untuk mengenali potensi anak sejak dini agar dapat dibimbing sesuai dengan keinginan,” ujar Khofifah didampingi Kepala Dinas Pendidikan Aries Agung Paewai.

Khofifah menyampaikan, pelatihan Talent DNA ESQ berbasis AI akan dilakukan secara bertahap hingga merata pada seluruh guru BK se-Jawa Timur. Menurutnya guru BK turut menjadi sasaran pelatihan talent DNA agar nantinya lebih tepat dalam memberikan pengarahan pada para siswa-siswi SMA SMK dan juga Madrasah Aliyah.

Gubernur Khofifah, optimistis program Talent DNA mampu meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masing-masing sekolah. Talent DNA dari ESQ Corp ini menggunakan menggunakan konsep Drive, Network, Action berbasis artificial intelligence untuk menganalisa potensi seseorang secara terukur. “Program ini investasi penting bagi sekolah kita, guru BK akan lebih cepat mengenali potensi dan keunggulan siswa,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai, menuturkan dalam training Talent DNA ESQ berbasis AI ini pihaknya bekerja sama dengan ESQ Corp. “Untuk pelatihan ini kami latih 200 orang guru BK. Setelah itu akan dipilih 40 orang yang mendapatkan predikat Training of Trainer (ToT) untuk kemudian menjadi pelatih bagi Guru BK lain,” katanya.

“Guru BK ini kan garda terdepan kita untuk mengetahui potensi siswa. Oleh sebab itu yang kita latih pertama adalah guru BK,” imbuhnya Aries ditemui usai acara peluncuran.

Aries menegaskan, setiap anak memiliki potensinya masing-masing, dan sudah menjadi kewajiban sektor pendidikan beserta orang tua untuk mengarahkan generasi penerus bangsa menjadi sosok berprestasi sesuai keahlian masing-masing.

“Saya percaya tidak ada anak nakal, yang ada adalah anak yang perlu diketahui potensinya untuk dibimbing menjadi sosok berguna bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Firman Soebagyo: Pengelolaan Hutan Harus Utamakan Ekologi, Bukan Cuan!

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong pengelolaan hutan harus berorientasi pada pelestarian ekologi. Ia menilai, pengelolaan hutan saat ini lebih merujuk pada nilai finansial belaka. Menurutnya, BUMN seperti Perhutani seharusnya lebih mengedepankan fungsi ekologis dan ekosistem hutan daripada sekadar mengejar profit, karena nilai ekologis hutan jauh lebih besar daripada keuntungan finansial.

“Di Jawa, hutan kita sekarang ini harus mengedepankan kepada ekologi dan ekosistem, bukan Perhutani itu BUMN tidak ditargetkan hanya mencari keuntungan semata. Karena keuntungan terhadap masalah ekologi dan ekosistem jauh lebih besar daripada keuntungan finansial,” kata Firman dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Ia pun mengkritisi kebijakan yang mewajibkan BUMN menyetor margin profit setiap tahun. Menurutnya, hal itu tidak realistis untuk perusahaan seperti Perhutani yang fokus pada pengelolaan hutan jati. Ia menekankan bahwa pengelolaan hutan tidak bisa semata-mata dikomersialisasi, melainkan harus mengedepankan konservasi.

“Kalau seperti itu, maka tidak mungkin Perhutani mampu. Karena apa? Perhutani hanya mengelola hutan yang tanamannya hanya satu jenis yaitu (tanaman) jati,” ujarnya.

Tak hanya itu, Firman juga menyoroti potensi kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, yang ia sebut sebagai kebijakan keliru dalam reforma agraria.

“Kalau seandainya ada satu inovasi pengembangan, harus ditanam tanaman yang tegakkan, bukan dialihfungsikan menjadi pertanian seperti kebijakan yang kemarin berlaku. Ini yang akan menghancurkan ekologi dan ekosistem kita,” ujarnya lagi.

Alih-alih membagi lahan hutan untuk kepentingan pertanian, ia meminta pemerintah untuk mempertahankan lahan pertanian yang eksisting.

“(Bagi-bagi lahan hutan) itu salah besar! Untuk kepentingan pertanian, yang paling penting itu adalah bagaimana mempertahankan lahan pertanian yang eksisting. Bukan untuk merusak hutan, kemudian dialihfungsikan menjadi lahan pertanian,” kata Firman dengan tegas.

Ia juga mempertanyakan penggunaan dana reboisasi dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tidak dikembalikan untuk pemulihan hutan.

Terakhir, Firman menyinggung anggaran Kementerian Kehutanan yang lebih kecil dari PNBP yang dikumpulkan, serta dana reklamasi tambang yang tidak jelas penggunaannya.

“Dana reboisasi kan berapa puluh triliun, kemana larinya? Ke APBN, untuk apa? Seharusnya digunakan untuk menanam kembali pohon tegakan, seperti yang dilakukan pada era Presiden Soeharto. Pemerintah harus memperbaiki tata kelola hutan secara berkelanjutan, dengan fokus pada pelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem daripada semata-mata mengejar profit finansial,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,0261,0271,028...4,921Halaman 1,027 dari 4,921