Beranda blog Halaman 1028

Kementan Gandeng MPI Selandia Baru Perkuat SDM dan Teknologi Sapi Perah Nasional

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat kerja sama dengan Ministry for Primary Industries (MPI) Selandia Baru dalam pengembangan sub sektor sapi perah di Indonesia. Salah satu bentuk konkrit kerja sama tersebut adalah program kunjungan studi dan pelatihan teknis yang akan dilaksanakan pada Juni 2025 di Selandia Baru.

Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dalam bidang pembibitan, reproduksi, nutrisi, dan teknologi peternakan sapi perah. Kunjungan terbagi menjadi dua kelompok: pejabat senior dan staf teknis, yang akan mendapatkan pelatihan mendalam sesuai kebutuhan spesifik Indonesia.

Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tri Melasari, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah penting untuk membantu memperkuat sektor sapi perah nasional.

“Kami mengapresiasi tawaran Pemerintah Selandia Baru untuk ikut mendukung pengembangan peternakan sapi perah di Indonesia dengan berbagi pengetahuan dan teknologi melalui pendekatan pelatihan berbasis kebutuhan,” ujarnya saat menerima delegasi MPI dalam audiensi di Kantor Kementan, Jakarta, pada 20 Mei 2025.

Market Access Director MPI New Zealand, Sandra Kennington, menyampaikan komitmen Selandia Baru untuk mendukung transformasi sektor peternakan di Indonesia. “Kami melihat potensi besar di sektor dairy Indonesia, dan melalui kerja sama ini, kami berharap dapat berbagi teknologi serta pengalaman teknis yang telah terbukti efektif di Selandia Baru,” kata Sandra.

Kementan berharap, melalui kemitraan ini, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan yang lebih presisi dalam pengembangan peternakan sapi perah, baik dari sisi manajemen usaha maupun peningkatan mutu genetik dan produksi susu nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Ekonomi Warga, Pramono Siapkan 267 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Jakarta

Penulis
Syifa
-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen mendukung program pemerintah pusat dalam membangun ekosistem koperasi yang sehat dan profesional melalui percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Gubernur Pramono menyatakan, program ini bertujuan mengentaskan kemiskinan struktural sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025.
“Jakarta mempersiapkan 267 Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan pembentukan ini sudah kami integrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta,” ungkap Gubernur Pramono pada Rabu (21/5) di Jakarta.
Menurutnya, koperasi merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional yang memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Ada tujuh unit bisnis yang menjadi perhatian dalam pembentukan koperasi ini, yaitu kantor koperasi di setiap kelurahan, kios pengadaan sembako, unit bisnis simpan pinjam, klinik kesehatan atau apotek, sistem pergudangan, dan sarana logistik,” imbuhnya.
Gubernur Pramono berharap pembentukan koperasi ini dapat mengembangkan berbagai potensi di setiap kelurahan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah, sehingga mendorong terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan serta pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Jakarta. Selain itu, ia juga akan memperkuat peran berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan keberhasilan percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
“Saya yakin, dengan infrastruktur yang sudah relatif baik, mudah-mudahan pada 12 Juli 2025 Koperasi Kelurahan Merah Putih di 267 kelurahan sudah terbentuk, dan awal Oktober sudah mulai beroperasi. Ke depannya, koperasi di Jakarta ini bisa menjadi role model bagi koperasi di daerah lain,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, mengapresiasi Gubernur Pramono dan jajaran Pemprov DKI Jakarta atas dukungan terhadap pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia yakin Pemprov DKI Jakarta mampu membentuk koperasi di 267 kelurahan dalam waktu sebulan.

“Saya yakin, di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung, insyaallah Jakarta tidak hanya mampu membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih, tetapi juga merealisasikannya dan menjadikannya sebagai koperasi kelurahan yang baik, bahkan terbaik di seluruh Indonesia,” ujar Riza.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Ambon Buka Konsultasi Publik KLHS RPJMD 2025–2030

Penulis
Syifa
-

Hadir dan membuka Konsultasi Publik | Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2025-2030, Wali Kota, Bodewin M. Wattimena, berharap dokumen yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan/keberlangsungan hidup banyak orang.

Wattimena dalam sambutannya pada kegiatan yang dilaksanakan Rabu (21/5/25) di Hotel Grand Avira – Batumerah mengakui KLHS-RPJMD perlu dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Selain itu juga harus mempertimbangkan berbagai aspek yang diukur dengan indikator-indikator yang jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Terintegrasinya KLHS dalam dokumen RPJMD adalah hal yang sangat penting karena segala dampak negatif yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pembangunan dapat diminimalisir,” ujarnya.

Dirinya meminta, Pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam sebagai modal dasar pembangunan berkelanjutan harus benar-benar memperhatikan beberapa hal.

Diantaranya, kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan dampak dan resiko lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

“Semoga ke depan penyelenggaraan pembangunan di Kota Ambon lebih terarah, terukur dan akuntabel, serta menjawab isu-isu strategis, menjawab permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan daerah dan masyarakat secara tepat dan strategis sesuai rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan secara bersama,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Edhie Baskoro: “Bali Bukan Sekadar Destinasi, Tapi Identitas dan Harapan Bangsa”

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyampaikan bahwa Bali adalah beranda Indonesia. Tanah yang dihormati, laut yang dimuliakan, dan budaya yang dijaga. Bali bukan hanya destinasi besar semata, tapi harapan, identitas, energi dan inspirasi yang harus terus tumbuh, berkembang, dan semakin siap mendunia, berkibar di mancanegara.

Hal tersebut disampaikan Edhie Baskoro Ketua FPD DPR RI dalam kuliah umum bertajuk “Dari Alam ke Dunia: Keberkahan Bali untuk Masa Depan Bangsa” di Universitas Udayana, Bali, Sabtu (17/5/2025).

“izinkan saya membuka silaturahmi hari ini dengan satu pertanyaan: apakah kita masih mampu melihat alam sebagai guru, dan bangsa sebagai anak-anaknya?” Ibas mengawali kuliahnya dengan pertanyaan reflektif.

“Ya.. Saya katakan Bali adalah berkah, the island of God, beautiful Bali, wonderful Indonesia. Alamnya, budayanya, manusianya, bukan hanya sekedar cantik mempesona tapi juga ramah, edukatif, dan bermanfaat,” ungkapnya lebih lanjut.

Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono Wakil Rakyat dari Partai Demokrat ini kemudian menyampaikan bahwa Bali adalah beranda Indonesia, tanah yang dimuliakan dan dijaga. Ia mengajak civitas akademika untuk kembali merenungi nilai-nilai luhur yang berasal dari alam, budaya, dan kehidupan masyarakat lokal.

“Orang bijak Jawa bilang ‘urip iku urup’; hidup haruslah menyala, seperti cahaya, bukan untuk membakar tapi untuk menerangi, kehidupan dan kemajuan zaman. Sementara orang Bali berkata ‘tri hita karana’”.

“Maka dari sinilah, kita buka cakrawala bersama. Bali adalah beranda Indonesia. Kita bersyukur, dari tanah yang dihormati, dari laut yang dimuliakan, dari budaya yang dijaga,” lanjutnya.

Dari berbagai kekayaan dan potensi tersebut, Ibas yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin pun kemudian menegaskan bagaimana Bali menjadi sebuah harapan, identitas, energi, dan inspirasi.

“Bisa kita katakan terbitlah harapan untuk Indonesia. Bali bukan hanya destinasi besar semata, tapi identitas, energi dan inspirasi,” tegasnya dengan penuh optimisme.

Oleh karena itu, Ibas yang juga merupakan lulusan S3 IPB University ini mengajak untuk seluruh pihak bersama-sama merawat dan mengembangkan Bali lebih baik lagi.

“Dunia merasakan Indonesia melalui Bali. Kita merasa lebih terhormat karena Bali. Merah putih terus berkibar di mancanegara. Untuk itu kita patut bersyukur, terus kita rawat dan kembangkan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Setuju ya?” yang langsung dihadiahi jawaban “Setuju” oleh seluruh peserta.

Lebih lanjut, di balik semua keberkahan ini, Ibas mengajak seluruh pihak untuk tetap waspada dan mempersiapkan diri serta terus menggali berbagai peluang.

“Di balik semua keberkahan kita harus tetap waspada dan mempersiapkan diri bahwa masih ada tantangan tapi juga pasti ada peluang yang lain, dalam bingkai empat pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.”

“Bukan alam yang perlu diselamatkan dari manusia, tapi manusialah yang perlu belajar kembali kepada alam. Kita sepakat, Indonesia tengah bersiap menuju puncak bonus demografi, kita punya peluang emas, tapi peluang bukan jaminan, generasi emas tidak dilahirkan, mereka dipersiapkan secara terpadu.”

“Dari Bali lahir inspirasi dunia. Dari hati Udayana bergeraklah bangsa menuju cahaya!,” tutupnya.

Rektor Universitas Udayana, Prof. I Ketut Sudarsana, beserta para pimpinan akademik, mengapresiasi kehadiran dan pemaparan Ibas yang sarat dengan semangat dan visi besar untuk kemajuan Bali dan Indonesia “Kami Universitas Udayana sangat bersyukur mendapat kesempatan sebagai tuan rumah menerima Bapak Wakil ketua MPR RI pada hari ini, sekali lagi kami berterima kasih atas nama Universitas Udayana, universitas tertua di Bali.”

Acara ini dihadiri langsung oleh Prof. I Gede Mahardika, Ketua Senat Universitas Udayana; Prof. I Ketut Sudarsana, Rekotor Universitas Udayana; dan dihadiri oleh ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pariwisata, serta Fakultas Ilmu Budaya Universutas Udayana Bali.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harkitnas ke-117, Rico Waas Ajak Jajaran dan Masyarakat Bangkit Bersama Untuk Kemajuan Kota

Penulis
Syifa
-

Di momentum Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh jajaran Pemko Medan dan seluruh elemen masyarakat untuk bangkit bersama dalam memajukan bangsa Indonesia khususnya untuk kemajuan Kota Medan.

Pesan ini disampaikan Wali Kota Medan, Rico Waas saat menjadi Inspektur upacara peringatan Harkitnas ke-117 tahun 2025 di halaman depan Kantor Wali Kota Medan, Selasa (20/5/2025). Upacara yang diawali dengan penaikan bendera merah putih ini dihadiri Sekda, Wiriya Alrahman, para Asisten dan Staf Ahli, Pimpinan Perangkat Daerah, Camat dan Lurah serta ASN.

“Saya mengajak jajaran Pemko Medan dan seluruh masyarakat di hari Kebangkitan Nasional ini untuk bersama-sama bangkit guna memajukan Kota Medan kedepannya”, kata Rico Waas.

Dijelaskan Rico Waas, semangat hari kebangkitan Nasional pada masa lalu itu bagaimana masyarakat bangkit dari penjajahan. Jika di masa kini kita dapat memulai kebangkitan dari diri sendiri, mulai dari hati dan penjajahan dari pikiran-pikiran yang buruk.

“Kebangkitan ini dapat kita mulai dari diri sendiri, Maka dari itu coba kita berfikir lebih jujur dan ikhlas bagaimana kita bekerja untuk bangsa ini lebih baik untuk kemajuannya”, ujar Rico Waas.

Menurut Rico Waas, di Harkitnas ini Pemko Medan sendiri harus bangkit, dari segala sisi. Jika Pemko Medan sudah bangkit maka masyarakat juga akan ikut bangkit. Artinya semangat kita untuk bangkit dari permasalahan yang ada akan menjadi semangat masyarakat.

“Kalau Pemko Medan tidak bangkit masyarakat akan terus tidak percaya dengan Pemerintah dan percaya bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar”, sebut Rico Waas.

Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid, yang dibacakan oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas saat bertindak sebagai inspektur upacara menyampaikan kebangkitan adalah ikhtiar yang terus hidup dan menuntut keberanian untuk menjawab tantangan zaman ini, seperti disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, krisis pangan global, dan ancaman terhadap kedaulatan digital kita.

“Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai momen meneguhkan arah perjalanan bangsa dalam Asta Cita sebagai kompas utama Kebangkitan Nasional. Delapan misi besar, untuk menghadirkan perubahan yang terasa di tengah kehidupan rakyat”, ucap Rico Waas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Tuban Resmi Berangkatkan 384 Jemaah Haji Kloter 68 ke Tanah Suci

Penulis
Syifa
-

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., secara resmi memberangkatkan jemaah calon haji (JCH) kloter 68 asal Kabupaten Tuban yang tergabung dalam gelombang keberangkatan tahun ini. Kloter 68 yang berjumlah 384 orang merupakan bagian dari total 1.256 JCH asal Kabupaten Tuban yang akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.

Berlokasi di Pendapa Krida Manunggal Tuban, pemberangkatan JCH dihadiri Wabup Tuban, Forkopimda Tuban, Kepala Kantor Kemenag Tuban, Sekda Tuban, dan pimpinan OPD terkait, Rabu (21/05).

Acara pemberangkatan JCH berlangsung dengan khidmat. Tampak keluarga pengantar JCH penuh haru melepas menuju embarkasi Surabaya.

Bupati Tuban, Mas Lindra melepas JCH menuju embarkasi Surabaya dengan harapan seluruh proses ibadah berjalan lancar, sehat, dan kembali ke Tanah Air sebagai haji yang mabrur. Ia menyampaikan bahwa kesempatan menunaikan ibadah haji merupakan anugerah besar yang patut disyukuri. Ibadah haji bukan hanya menjadi kewajiban spiritual, tetapi juga momen langka yang biasanya hanya terjadi sekali seumur hidup.

“Jemaah calon haji harus berbangga dan bersyukur. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dengan khusyuk,” ungkapnya.

Mas Lindra menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik selama pelaksanaan ibadah haji. Jemaah diimbau untuk tidak memaksakan diri agar tidak terpisah dari rombongan. Selain itu, penting bagi seluruh jemaah untuk saling menjaga dan memperhatikan satu sama lain selama berada di Tanah Suci. Atribut dan dokumen pribadi juga harus selalu dibawa setiap saat guna mempermudah identifikasi dan proses administrasi di lapangan.

Lebih lanjut, JCH diharapkan untuk mematuhi arahan dari petugas haji serta rutin memperbarui informasi seputar pelaksanaan ibadah, mulai dari jadwal masuk Raudhah, kondisi cuaca, hingga informasi transportasi. Jika merasa kurang sehat, jemaah diminta segera melapor kepada petugas agar dapat segera ditangani.

Bupati Tuban menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara ibadah haji yang telah mempersiapkan seluruh rangkaian proses keberangkatan JCH Kabupaten Tuban tahun ini. Kepada para petugas haji, baik petugas pendamping maupun tenaga kesehatan, diharapkan senantiasa bersedia dan ikhlas dalam mendampingi jemaah. Pendampingan yang sabar dan sigap akan sangat membantu kelancaran dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah.

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Tuban, Umi Kulsum menyampaikan JCH Kabupaten Tuban tahun 2025 sebanyak 1.256 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 1.242 JCH, 10 petugas haji daerah, dan 4 pembimbing KBIHU. JCH Kabupaten Tuban terbagi dalam 4 kloter. Kloter 66 sebanyak 10 orang tergabung dengan JCH wilayah kerja Bojonegoro Tuban. Kloter 68 sebanyak 384 orang, kloter 69 sebanyak 375 orang, dan kloter 70 sebanyak 376 orang. Juga kloter 86 sebanyak 107 orang bergabung dengan JCH asal Probolinggo dan Surabaya. “Juga terdapat 6 orang JCH susulan yang menunggu penempatan kloter,” jelasnya.

Umi Khulsum mengatakan JCH Kabupaten Tuban telah menerima bimbingan dan manasik haji dari KUA, KBIH, dan Kemenag Tuban. Di samping itu, seluruh JCH telah mengikuti pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat.

Untuk diketahui, JCH Kloter 69 dan 70 akan diberangkatkan dari Pendapa Krida Manunggal Tuban pada sore hari. Sedangkan kloter 86 rencananya akan diberangkatkan pada 26 Mei 2025.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Jateng Alokasikan Dana Hibah Rp125,2 Miliar untuk 1.248 Ormas

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp125,2 miliar pada 2025, untuk 1.248 organisasi masyarakat (ormas) di wilayahnya. Hingga medio Mei 2025, telah tersalurkan sekitar Rp55,5 miliar atau 44,32% lebih, kepada 567 ormas.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin mengingatkan seluruh organisasi kemasyarakatan penerima dana hibah, untuk menggunakannya secara bertanggung jawab. Sehingga, berdampak langsung bagi masyarakat.

“Jangan sampai hanya menjadi formalitas, tapi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” kata Taj Yasin, saat acara Pemantapan Integritas dan Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana Hibah bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), di Grhadika Bhakti Praja, Selasa (20/5/2025).

Ditambahkan, dana hibah merupakan bagian dari APBD, yang setiap tahun dialokasikan untuk ormas di Jateng. Sebab, pembangunan di Jateng tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Untuk itu, ormas dinilai sebagai mitra penting, terutama dalam menjaga kerukunan umat beragama, antarsuku, serta menjaga suasana yang aman dan damai.

“Sampai saat ini tercatat ada 20.044 ormas berbadan hukum di Jawa Tengah yang telah didaftarkan di Kesbangpol. Terima kasih kepada yang sudah terdata, sehingga kita bisa menyalurkan bantuan ini,” ujar wagub.

Dia berharap, ormas menjadi bagian dari kekuatan sosial-politik, yang bisa menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Sekaligus menjadi corong pemerintah dalam menyosialisasikan program-program yang ada.

“Ormas bisa mengkritisi pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kami ingin ormas di Jateng menjadi organisasi yang sehat, mulai dari bidang pendidikan, disabilitas, perempuan, hingga ekonomi,” tambahnya.

Pria yang akrab disapa Gus Yasin ini menekankan, hibah yang diberikan dapat digunakan untuk membantu pemprov dalam mengimplementasikan program lain, yang menyasar langsung ke masyarakat. Seperti, program Kecamatan Berdaya yang di dalamnya terdapat pelatihan paralegal, dan pendampingan sosial lainnya.

Sebagai informasi, kegiatan itu diikuti secara daring dan luring oleh 968 ormas, dengan 200 orang hadir secara langsung. Secara simbolis, pemprov menyerahkan bantuan kepada 10 ormas, di antaranya Yayasan Islam Manbaul Ulum Pandanharum, PGSI Kabupaten Grobogan, hingga Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Munafri Arifuddin Usulkan Kolam Retensi Baru untuk Tangani Banjir Makassar

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menerima kunjungan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, di Kantor Wali Kota Makassar, Senin (19/5/2025).

Pertemuan ini dalam rangka mencari solusi jangka panjang untuk permasalahan banjir yang kerap terjadi di beberapa titik rawan Kota Makassar.

Seperti di kawasan Blok 10, Antang Kecamatan Manggala, serta di BTN Kodam 3, Kecamatan Biringkanaya serta di area dalam Kota Jl. AP Pettarani menjadi fokus Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Munafri Arifuddin menunjukkan beberapa hasil kajian sementara mengatakan perlunya langkah strategis, termasuk kemungkinan pembangunan kolam retensi baru di pemukiman warga.

Munafri menyebutkan, fokus Pemkot saat ini adalah pada wilayah Sungai Tallo, yang masuk dalam kewenangan kota.

Dimana pembangunan alur air baru yang mengalirkan genangan banjir dari Blok 10 Antang.

Namun, opsi ini menghadapi tantangan besar karena adanya rumah-rumah yang berdiri di atas jalur yang direncanakan.

Apalagi diperlukan biaya yang cukup besar. Diperkirakan mencapai Rp 400 miliar, mengingat harus ada pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur baru.

“Sejak awal kita minta bantuan juga dari tim Unhas untuk menganalisis solusi pola banjir di wilayah ini,” ucap Appi.

“Hasilnya kami padukan dengan data dari BBWS agar dapat menemukan solusi yang tepat dan sesuai kewenangan masing-masing,” sambungnya.

Sebagai alternatif lain, Pemkot juga mengkaji opsi relokasi sekitar 400 rumah yang saat ini berada di zona genangan.

Dengan estimasi biaya relokasi mencapai sekitar Rp1 miliar per rumah, sehingga total anggaran juga diperkirakan sebesar Rp400 miliar.

Opsi ini dinilai memberikan manfaat jangka panjang berupa ruang terbuka yang berfungsi sebagai kolam retensi baru, sekaligus solusi banjir yang lebih permanen.

“Kalau ini tidak segera ditangani, maka wilayah ini akan terus terendam setiap tahun. Kita ingin membahas ini bersama-sama, mana yang bisa lebih dahulu dikerjakan, mana yang perlu disusun dalam rencana jangka menengah,” jelasnya.

Tak hanya itu, Munafri juga menyoroti pentingnya payung hukum bersama untuk penataan kanal dan saluran kota.

Pembersihan kanal menurutnya tidak bisa hanya sebatas pengerukan sedimen.

Selain itu, penataan kanal juga harus mencakup penertiban bangunan liar di sekitar kanal. Apalagi banyak kanal yang dipasangi atap.

“Dijadikan gang, bahkan menjadi tempat pembuangan sampah. Ini membuat kanal gelap, kumuh, dan menyulitkan pengelolaan. Padahal, sudah ada aturan soal jalur inspeksi,” lanjutnya.

Dengan sinergi antara Pemkot Makassar dan BBWS, diharapkan solusi banjir yang bersifat menyeluruh dapat segera diwujudkan, terutama melalui perencanaan lima tahunan yang realistis dan bertahap.

Ia mengakui bahwa kewenangan Pemkot Makassar terbatas dalam beberapa aspek penanganan banjir, terutama yang bersinggungan dengan wilayah kerja Balai Pompengan.

Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi lintas lembaga dianggap penting untuk menghasilkan solusi yang efektif.

Sementara, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim memberikan solusi dalam hal pencegahan banjir di Kota Makassar.

Menurutnya, pihak BBWS Pompengan Jeneberang terus menekankan pentingnya pengelolaan wilayah sungai secara terpadu, termasuk di dalamnya Wilayah Sungai Pohon yang merupakan gabungan dari sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) strategis.

Mengacu pada Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai Pohon di Sulawesi Selatan meliputi cakupan kerja pada 21 kabupaten dan 3 kota.

Salah satu proyek strategis yang telah berjalan adalah Bendungan Bili-lili, yang berfungsi ganda sebagai konservasi air dan pengendali banjir.

Air yang tertampung di bendungan tersebut juga dimanfaatkan sebagai air baku untuk PDAM Makassar.

“Namun, banjir besar yang terjadi pada Februari 2019 menunjukkan bahwa sumber banjir bukan berasal dari Sungai Jeneberang, melainkan dari Sungai Jenelata, yang saat itu belum memiliki pengendalian banjir yang memadai,” ungkapnya.

Proyek ini didanai melalui pinjaman luar negeri dengan target penyelesaian pada tahun 2028. Sebagai bagian dari strategi mitigasi bencana dan pengurangan risiko banjir di wilayah DAS Jeneberang dan sekitarnya.

Kota Makassar sendiri dipengaruhi oleh dua DAS besar, yaitu DAS Jeneberang dan DAS Tallo. Kedua DAS ini menjadi fokus utama pengelolaan karena beririsan langsung dengan wilayah kota.

Secara total, DAS Jeneberang terdiri atas 58 DAS bagian, termasuk DAS Celah Batu yang juga mencakup wilayah Bone.

Selain bendungan besar, BBWS juga telah membangun dan merencanakan infrastruktur pendukung seperti kolam retensi.

“Beberapa di antaranya termasuk Kolam Regulasi Nipa-nipa, waduk tunggu Pampang, dan Sarana Penanganan Banjir lainnya,” sebutnya.

Namun, tantangan masih banyak, terutama pada area-area resapan air yang telah berubah fungsi seperti kawasan perumahan di Perumnas Antang.

Ia berharap pendekatan ini dapat mendorong sinergi lintas sektor yang kuat dan memastikan setiap wilayah sungai dikelola secara terpadu dari hulu hingga hilir.

“Ini harus kita sinergikan dengan pemerintah daerah. Tidak semua bisa dibangun hanya oleh BBWS,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Yogya-Provider Tata Kabel FO ke Dalam Tanah Dukung Estetika Kota

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Yogyakarta berkolaborasi bersama penyedia infrastruktur pasif telekomunikasi menata jaringan kabel fiber optik (FO) dari udara ke dalam tanah. Penataan untuk keamanan masyarakat dan mendukung estetika Kota Yogyakarta. Penataan kabel FO yang ditanam dalam tanah itu juga menjadi salah satu Quick Wins 100 hari kerja Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Yogyakarta.

Penataan itu secara simbolis dilakukan dengan pemotongan kabel FO di Jalan Kahar Muzakir di depan kampus Universitas Islam Indonesia (UII) oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Hasto naik mobil crane memotong kabel FO didampingi oleh General Manager (GM) Telkom Indonesia Witel Yogya-Jawa Tengah Selatan, Agus Faisal. Dalam kesempatan itu, juga diserahkan apresiasi piagam penghargaan Wali Kota Yogyakarta kepada sejumlah provider FO atas kontribusi pembangunan sarana prasarana penataan jaringan FO.

“Ini dalam rangka supaya tidak banyak sampah visual. Jadi kita bersih-bersih riil sampah, tapi kita mulai bersih-bersih sampah visual. Baliho-baliho yang tidak penting nggak usah ada, kabel-kabel (FO) yang banyak juga tidak usah ada, di bawah diducting saja,” kata Hasto ditemui usai peresmian Quick Wins pada Diskominfosan Kota Yogyakarta, Senin (19/5/2025).

Menurutnya Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar kota pendidikan harus bisa menjadi contoh. Sebagai kota budaya harus menarik pariwisata. Untuk memenuhi dua hal itu lingkungannya harus bagus, selain bersih juga bebas dari sampah visual. Dia menyebut selama 100 hari kerjanya, penataan kabel fiber optik secara ducting sudah dilakukan sepanjang sekitar 2,1 kilometer. Pihaknya menargetkan selama 5 tahun menjabat Wali Kota Yogyakarta dapat merapikan kabel-kabel FO ke bawah tanah dengan ducting. Prioritas pada ruas jalan kawasan sumbu filosofi.

“Ini untuk menandai bahwa seratus hari kerja ini yang saya maksudkan bahwa kabel-kabel (FO) itu harus ditanam. Tidak harus dengan uang negara terus. Kalau ada mitra-mitra, ini bisa. Ternyata (pemasangan) CCTV juga bisa mitra-mitra,” paparnya.

Hasto bersyukur dan berterima kasih kepada Diskominfosan Kota Yogyakarta dan dinas-dinas terkait karena bisa menyelesaikan program Quick Wins. Ada 4 program strategis Quick Wins pada Diskominfosan yang diresmikan yaitu implementasi data driven-government, sistem informasi pendukung implementasi Satu Kampung Satu Bidan, pemasangan CCTV pemantauan sampah, serta penataan, pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi.

Sementara itu Kepala Diskominfosan Kota Yogyakarta Ignatius Trihastono mengatakan penataan kabel FO ke dalam tanah dengan ducting merupakan wujud kolaboratif antara Pemkot Yogyakarta dengan penyelenggara provider jaringan FO. Sarana prasarana untuk penataan kabel FO ke dalam tanah dibangun provider FO dengan total panjang sekitar 2,1 kilometer. Penataan pada segmen Jalan Kahar Muzakir, Jenderal Sudirman, Cik Di Tiro, C Simanjuntak, Kyai Mojo, Jalan Pasar Kembang dan Jlagran Lor. Trihastono menyatakan penataan kabel FO itu dapat dikatakan tanpa dana APBD.

“Yang menarik adalah ada utilitas-utilitas bawah tanah yang kemudian karena perkembangannya sudah tidak memadai dan tidak digunakan karena dibangun baru, ternyata bisa digunakan untuk menata kabel. Bagaimana kita membuat nilai entitas utilitas yang tidak tidak terpakai. Ada tambahan pengamanan pipa untuk menempatkan kabel FO dan manhole itu dibangun oleh teman-teman penyelenggara (provider FO),” terang Trihastono.

Salah satu provider FO yang berkontribusi dalam penataan kabel FO, General Manager Telkom Indonesia, Witel Yogya-Jawa Tengah Selatan, Agus Faisal menyampaikan PT Telkom Indonesia sebagai BUMN mendukung penuh penataan jaringan kabel FO yang dilakukan Pemkot Yogyakarta. Menurutnya penataan kabel FO ke bawah tanah sejalan dengan rencana perusahaan untuk menurunkan dan memperbaiki kualitas jaringan, sehingga tidak ada masalah dari biaya dan bagian dari investasi.

Sejumlah provider kabel FO yang berkontribusi dalam penataan kabel FO ke dalam tanah mendapatkan apresiasi piagam penghargaan dari Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.
“Ketika itu ada kolaborasi dengan pemerintah daerah pasti kami yakin akan jauh lebih baik hasilnya dan lebih mudah dalam pelaksanaanya. Kami secara umum dan khusus melakukan dukungan sepenuhnya untuk suksesnya penataan jaringan untuk keindahan tata kota dan keamanan masyarakat, dan kenyamanan pelayanan,” pungkas Agus.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ombudsman RI Perkuat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

Penulis
Syifa
-

Ombudsman RI menegaskan komitmennya dalam mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN). Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menyampaikan bahwa pengawasan ini dilakukan dalam rangka pencegahan maladministrasi yang nantinya akan menghasilkan sejumlah saran perbaikan bagi pemerintah.

“Ombudsman akan melaksanakan uji petik di 34 titik di tingkat provinsi sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pelaksanaan MBG,” terangnya dalam Konferensi Pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Menurut Yeka, pengawasan ini diperlukan karena Ombudsman menemukan sejumlah persoalan krusial selama periode Januari hingga April, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, dan kesiapan anggaran. “Ombudsman melihat program ini (MBG) belum sepenuhnya didukung oleh kebijakan anggaran dan SOP yang memadai,” ujarnya.

Ia juga menyoroti proses verifikasi yayasan dan dapur penyedia makanan MBG. Ombudsman mendorong Kementerian Hukum untuk menyederhanakan proses legalisasi yayasan, terutama yang telah siap dengan infrastruktur dapur, agar program berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.

Dalam aspek kualitas, Ombudsman meminta agar seluruh satuan pelayanan dapur menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara ketat guna mencegah insiden seperti keracunan makanan. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepala BGN, sejumlah pembenahan telah dilakukan pada dua minggu terakhir.

Yeka menambahkan, berdasarkan hasil koordinasi, saat ini BGN menargetkan 30.000 Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG), yang terdiri dari 2.000 SPPG bersumber dari APBN dan 28.000 SPPG dari mitra. Saat ini sebanyak 1.300 SPPG telah beroperasi. Ombudsman juga merekomendasikan penambahan personel verifikasi agar target pemenuhan SPPG dapat tercapai sesuai jadwal.

Ombudsman mengapresiasi adanya mekanisme pembiayaan dengan sistemat cost yang berlaku mulai Mei ini. Sistem pembiayaan program MBG dilakukan dengan skema uang muka untuk 10 hari pertama, yang kemudian dapat diajukan kembali untuk pembiayaan 10 hari berikutnya.

Menanggapi adanya kejadian luar biasa (KLB) akibat keracunan makanan MBG di beberapa wilayah, Yeka menegaskan bahwa korban harus segera mendapatkan penanganan medis dan pemerintah wajib bertanggung jawab. “Program ini merupakan program pemerintah dan menggunakan APBN. Pemerintah tidak boleh abai terhadap dampak langsung yang terjadi di lapangan,” tegasnya. Sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI akan terus memantau dan memberikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan MBG.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyambut baik pengawasan yang dilakukan Ombudsman. “Kami terbuka untuk diawasi kapan pun. Kami berharap pengawasan dilakukan secara harian, terutama dalam aspek penggunaan anggaran dan kualitas makanan,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,0271,0281,029...4,921Halaman 1,028 dari 4,921