Beranda blog Halaman 1040

Kementan Gandeng Pelaku Usaha Kembangkan Semen Beku Kuda Lokal

Penulis
Syifa
-
Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang menggandeng PT Dome Sarana Indonesia untuk mengembangkan teknologi reproduksi kuda di Tanah Air. Kerja sama ini difokuskan pada produksi semen beku kuda pejantan unggul dan digelar di kawasan The Hub Indonesia, Jatisampurna, Kota Bekasi, Rabu (8/5/2025).
Inisiatif ini menjadi langkah konkret Kementan dalam memperluas layanan inseminasi buatan untuk spesies kuda, setelah sebelumnya terfokus pada ternak sapi dan kambing. Teknologi semen beku kuda diharapkan dapat memperkuat kualitas populasi kuda nasional dan memberikan solusi reproduksi modern bagi para pemilik dan peternak kuda di berbagai wilayah.
“Produksi semen beku kuda merupakan tantangan sekaligus peluang besar. Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat memberikan solusi teknologi reproduksi yang aplikatif dan berkelanjutan bagi peternak serta pemilik kuda di seluruh Indonesia,” ujar Ketua Tim Produksi Semen Beku BIB Lembang, Eros Sukmawati.
Proses teknis yang dilakukan mencakup pemantauan kondisi pejantan, penampungan semen segar, serta produksi semen beku yang dilakukan langsung di lapangan. Teknologi ini memungkinkan distribusi semen beku kuda ke wilayah yang lebih luas, termasuk ke daerah yang selama ini sulit dijangkau.
Direktur Utama PT Dome Sarana Indonesia, Dony Agoesfiansyah, menyampaikan bahwa kerja sama ini membuka peluang kolaborasi lebih luas antar pemilik stable.
“Kami berharap kegiatan ini membawa lebih banyak manfaat, kualitas populasi kuda di Indonesia lebih meningkat, serta berharap teman-teman yang lain yang memiliki stable juga dapat berpartisipasi dalam program ini,” katanya.
The Hub Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai kawasan wisata dan edukasi bertema equine (per-kudaan), kini juga mengambil peran sebagai pusat inovasi reproduksi kuda. Dengan dukungan sumber daya manusia dan teknologi dari BIB Lembang, kolaborasi ini diharapkan menjadi model pengembangan semen beku kuda pertama yang berkelanjutan di Indonesia.
Kementerian Pertanian menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat peran sebagai pusat inovasi reproduksi hewan unggul, tidak hanya pada ternak penghasil pangan, tetapi juga spesies yang memiliki nilai ekonomi dan budaya tinggi, seperti kuda.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkes Budi Dorong Percepatan Registry Anak: Fokus Awal pada Down Syndrome dan Penyakit Jantung Bawaan

Penulis
Syifa
-

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian data children registry atau registrasi anak secara nasional, khususnya untuk anak-anak dengan kondisi khusus seperti Down Syndrome. Penegasan ini disampaikan dalam peringatan Hari Down Syndrome Sedunia 2025 yang digelar di RSAB Harapan Kita, Jakarta, Kamis (15/5).

Menkes menekankan bahwa proses registrasi yang saat ini dipercayakan kepada Direktur Utama RSAB Harapan Kita, dr. Ockti Palupi Rahayuningtyas, harus segera dituntaskan agar menjadi dasar kebijakan pelayanan kesehatan anak yang lebih akurat.

“Database-nya harus jadi, registry-nya harus jadi. Ini harus diselesaikan cepat,” tegas Menkes Budi.

Berdasarkan data dari program Cek Kesehatan Gratis (CKG), sebanyak 400 ribu bayi baru lahir telah menjalani skrining dini untuk enam jenis penyakit, termasuk hipotiroid kongenital. Dari jumlah tersebut, ditemukan sekitar 4.300 kasus penyakit jantung bawaan (congenital heart disease), menjadikannya kasus kedua tertinggi setelah kelainan empedu. Angka ini mewakili sekitar 1% dari total bayi yang disaring.

Sekitar 50% dari anak-anak dengan Down Syndrome juga tercatat memiliki penyakit jantung bawaan. Dengan data yang kini telah lengkap, termasuk identitas dan alamat anak, Menkes meminta agar dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk mengidentifikasi berapa dari 4.300 kasus tersebut juga mengidap Down Syndrome.

“Yang saya minta sekarang adalah sumber data yang betul-betul bisa menyelesaikan child registry ini,” ujarnya.

Menkes juga menyebutkan bahwa penanganan Down Syndrome saat ini masih bersifat semi-paliatif karena kondisi tersebut sudah terjadi sejak lahir. Untuk itu, pemerintah memperkuat kerja sama dengan berbagai organisasi seperti NLR dan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome (POTADS), guna memperluas edukasi dan layanan di seluruh Indonesia.

Sebagai langkah konkret, RSAB Harapan Kita ditugaskan untuk menghimpun data dari RSUD di 514 kabupaten/kota yang menangani pasien Down Syndrome. Selain itu, rumah sakit nasional ini juga diminta untuk menyusun program pelatihan bagi dokter daerah agar kualitas layanan di luar Jakarta dapat ditingkatkan.
“Jangan hanya eksklusif di Jakarta,” tegas Menkes.

Ia menambahkan bahwa kesenjangan layanan akibat kondisi geografis menjadi perhatian serius pemerintah. Setiap rumah sakit penerima bantuan dituntut mampu memberikan layanan optimal bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua POTADS Eliza Oktavianti Rogi menyambut baik peluncuran buku “Tanya Jawab Seputar Penyakit Jantung Bayi, Anak, dan Remaja dengan Down Syndrome.” Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi tenaga medis maupun keluarga penyandang Down Syndrome.

“Kami sebagai orang tua berusaha, tapi kami juga butuh dukungan dari luar,” ujarnya.

POTADS selama ini aktif dalam memberdayakan keluarga penyandang Down Syndrome melalui edukasi dan kegiatan pendukung seperti Rumah Ceria. Organisasi ini meyakini bahwa anak-anak dengan kondisi tersebut dapat tumbuh menjadi individu yang produktif bila mendapatkan dukungan dan akses layanan yang memadai.

Menurut data POTADS, terdapat sekitar 300 ribu penyandang Down Syndrome di Indonesia. Namun, baru sekitar 3.000 yang tercatat aktif dalam komunitas. Dengan dukungan dari Kementerian Kesehatan dan Puskesmas hingga tingkat kelurahan, diharapkan semakin banyak keluarga yang mendapatkan edukasi, pendampingan, dan akses terhadap layanan kesehatan.

Peringatan Hari Down Syndrome Sedunia yang jatuh setiap 21 Maret dijadikan momentum untuk memperkuat sistem kesehatan yang inklusif dan berpihak pada semua anak. Peluncuran buku ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang menuju layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri Tegaskan Pembangunan Desa Inklusif Harus Berbasis Pemberdayaan dan Pendampingan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Mendes PDT Yandri Susanto mengungkapkan, pembangunan desa yang inklusif dan efektif harus dilakukan dengan berbasis kepada pemberdayaan dan pendampingan.

Di samping dapat memperkuat kelembagaan desa, pendampingan dan pemberdayaan itu juga mampu membantu masyarakat untuk memahami sumber daya yang mereka miliki, dan menggunakannya untuk mengatasi masalah serta mengembangkan diri.

“Kalau menurut saya Mba Merry, kata kunci pembangunan desa itu ada dua, yakni pemberdayaan dan pendampingan. Jadi kalau cuma kita kasih program pemberdayaan, tetapi tidak dilakukan pendampingan, hilang programnya.” kata mantan Wakil Ketua MPR RI itu saat menjadi bintang tamu dalam program Podcast Friends of Merry Riana, Rabu (14/5/25).

“Atau kita lakukan pendampingan terus misalnya, tetapi tidak ada pemberdayaan, maka (warga desa) marah juga mereka. Makanya dua hal itu yang kita lakukan sekarang,” lanjutnya.

Sebagai menteri yang tidak hanya fokus pada pembangunan desa, namun juga daerah tertinggal, Mendes Yandri mengaku banyak memikirkan desa-desa yang masih jauh dari fasilitas yang memadai, seperti desa-desa yang belum teraliri listrik maupun sinyal handphone.

Menurutnya, membangun daerah tertinggal sangat penting untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah dan masyarakat.

Pembangunan daerah tertinggal ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup, menciptakan peluang ekonomi, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan yang berkeadilan.

“Pembangunan daerah tertinggal itu yang sedih kita. Masih banyak yang belum punya listrik. Belum ada sinyal, belum punya kamar mandi. Ada sepuluh ribuan desa, Mba. ,” ujar mantan Anggota DPR RI itu.

Sementara itu, Sang Tuan Rumah Merry Riana mengapresiasi ketekunan Yandri Susanto muda yang tak mau menyerah pada keterbatasan waktu dan lingkungannya di desa tertinggal di Bengkulu sana.

Merry menyimpulkan, keterbatasan apapun manusia tak boleh takut menghadapi tantangan dan kesulitan yang ada di desa. Menurutnya, setiap tantangan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh.

Manusia memang harus melihat setiap masalah sebagai kesempatan untuk menemukan solusi kreatif dan inovatif untuk menembus batas-batas tertentu.

“Pak Menteri ini contoh nyata, pemuda dari desa, dari daerah tertinggal bahkan, ya. Mimpi itu harus diperjuangkan, memperjuangkan sesuatu yang saat itu terbatas dan akses bahkan tidak ada ya, Pak Menteri,” jelas Motivator kondang itu.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kunjungi PT Polytama Propindo, Bupati Lucky Hakim Apresiasi Kontribusi Perusahaan Bagi Indramayu

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bupati Indramayu, Lucky Hakim melakukan kunjungan kerja ke PT. Polytama Propindo, salah satu perusahaan industri petrokimia terkemuka yang berlokasi di Kabupaten Indramayu.
‎
‎Kunjungan ini disambut secara langsung oleh Presiden Direktur PT Polytama Propindo, Joko Pranoto, beserta jajaran manajemen pada Kamis (15/5/25).
‎
‎Dalam sambutannya, Joko Pranoto mengungkapkan, PT Polytama Propindo telah beroperasi sejak tahun 1995. Produk utama perusahaan ini adalah resin atau biji plastik yang diproduksi dengan teknologi canggih asal Eropa.
‎
‎“Kami terus berkomitmen dalam program tanggung jawab lingkungan dan sosial, termasuk program kebencanaan, pemberdayaan UMKM,” ungkapnya.
‎
‎Joko Pranoto juga menyampaikan, mayoritas pelanggan PT Polytama berasal dari wilayah Jabodetabek, Solo, dan Surabaya. Dengan berkembangnya sektor industri hilir dari biji plastik di berbagai wilayah, pihaknya berharap dapat menjalin kerjasama yang lebih luas dengan pelaku industri di Kabupaten Indramayu.
‎
‎“Kami sangat mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Indramayu terhadap proyek kami. Harapan kami ke depan, PT Polytama bisa terus bersinergi dengan program kawasan industri Indramayu,” tutupnya.

‎Menanggapi hal tersebut, Bupati Lucky Hakim menyampaikan apresiasi terhadap peran Polytama yang telah memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar dan turut serta mendorong perekonomian daerah.
‎
‎“Keberadaan Polytama menjadi berkah bagi masyarakat Indramayu. Saya berharap sinergi antara perusahaan dan pemerintah bisa ditingkatkan, baik melalui penyerapan tenaga kerja lokal maupun program-program sosial yang tepat sasaran,” ujar Bupati Lucky Hakim.
‎
‎Bupati Lucky Hakim juga mengusulkan agar ke depan terjalin kolaborasi yang lebih erat antara Polytama dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat ikatan bisnis dan kedekatan antara perusahaan dan pemerintah daerah.
‎
‎Sebagai simbol apresiasi dan kebersamaan, PT Polytama memberikan cenderamata kepada Bupati Lucky Hakim berupa produk hasil UMKM binaan perusahaan. Hal ini menjadi bukti nyata kontribusi perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
‎
‎Kunjungan ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi yang semakin kuat antara sektor industri dan pemerintah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Indramayu.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

‎Pabrik Sepatu Krangkeng Siap Serap 18 Ribu Pekerja, Bupati Lucky Hakim: Harus Rekrut Tenaga Kerja Lokal

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bupati Indramayu, Lucky Hakim melakukan peninjauan langsung ke PT. Sun Bright Lestari (SBL), sebuah pabrik sepatu yang tengah dalam tahap penyelesaian pembangunan di Kecamatan Krangkeng.
‎
‎Kunjungan ini turut didampingi oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, Kepala Dinas PUPR, serta Camat Krangkeng pada Kamis (15/5/25).
‎
‎Perwakilan PT. SBL, Andi Liu menyambut hangat kehadiran rombongan Pemkab Indramayu. Dalam paparannya, pihak perusahaan menyatakan, pembangunan pabrik telah mendekati tahap akhir (finishing).
‎
‎“Kami sangat mengapresiasi kunjungan dari Bupati Lucky Hakim dan jajaran Pemerintah Kabupaten Indramayu. Harapan kami, keberadaan PT. SBL akan turut memajukan perekonomian daerah serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya di Indramayu,” ujarnya.
‎
‎Menanggapi hal tersebut, Bupati Lucky Hakim menyampaikan optimisme dan dukungannya terhadap keberadaan pabrik ini sebagai solusi terhadap persoalan pengangguran di Indramayu. Ia menyebut, keberadaan PT. SBL akan menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.
‎
‎“Kami lihat progres pembangunan pabrik ini cukup pesat. Tentunya akan ada tantangan, seperti kebutuhan air dan tenaga kerja. Namun, dengan komunikasi yang baik, semua bisa teratasi. Kami tegaskan masyarakat lokal akan menjadi prioritas dalam proses rekrutmen,” ungkap Bupati Lucky Hakim.
‎
Bupati Lucky Hakim juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur, terutama jalur keluar-masuk pabrik, agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas saat jam pulang kerja.

Bupati Lucky Hakim menegaskan pentingnya pengaturan alur keberangkatan dan kepulangan karyawan, serta mendorong pengelolaan tenaga kerja yang profesional dan transparan.
‎
‎“Kami tidak ingin ada praktik penyuapan dalam proses rekrutmen. Meski banyak penduduk di Indramayu, belum tentu semua memiliki keterampilan yang sesuai. Maka pelatihan dan kolaborasi dengan Disnaker menjadi sangat penting,” tambahnya.
‎
Diketahui ‎PT. SBL berdiri di atas lahan seluas 27 hektar dengan kebutuhan tenaga kerja hingga 18.000 orang. Rekrutmen tahap awal akan dimulai pada bulan Juni 2025. Pabrik ini juga telah dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti mesin produksi, klinik kesehatan, alat pemadam kebakaran dengan kapasitas 10.000 kubik air.
‎
‎Sekda Indramayu, Aep Surahman, juga menegaskan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan keterlibatan masyarakat lokal sebagai tenant di area kantin maupun ruko yang direncanakan, juga pemilahan sampah sebelum dibuang ke TPA.
‎
‎Sementara itu, Camat Krangkeng, Suminta menyampaikan komitmennya dalam mendukung penuh operasional pabrik dengan memberdayakan masyarakat lokal serta menjaga kondusifitas wilayah bersama Polsek dan Koramil Krangkeng.
‎
‎“Kami siap bekerja keras bersama seluruh pihak agar masyarakat kami bisa terakomodasi dalam rekrutmen. Kami akan terus menjaga komunikasi dan koordinasi agar proses berjalan lancar,” pungkasnya.
‎
‎Dengan semangat kolaboratif dari semua pihak, diharapkan kehadiran PT. Sun Bright Lestari menjadi tonggak baru dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Indramayu.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemprov Kaltim Targetkan 841 Desa Terhubung Internet

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemprov Kaltim melalui Diskominfo Kaltim menargetkan sebanyak 841 desa di Kaltim akan terhubung dengan akses internet terpusat dari Pemprov. Pembangunan akses internet sebagai bagian dari program strategis pemerataan digital.

Program ini akan didanai sepenuhnya oleh Pemprov selama lima tahun ke depan dan ditujukan untuk memperkuat konektivitas digital hingga ke pelosok desa.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal saat Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian se-Kaltim Tahun 2025, bertempat di Ballroom Mulawarman, Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Kamis (15/5/2025).

Sebagai langkah awal dimulai dengan penandatanganan kesepakatan (SPK) antara Diskominfo Kaltim dengan Dinas Kominfo kabupaten/kota yang memiliki wilayah desa. Penandatanganan ini menjadi landasan kerja sama dalam pelaksanaan program pengadaan titik akses internet desa.

“Akses internet ini akan difokuskan satu titik per desa. Bisa ditempatkan di kantor desa dan jika infrastruktur sudah baik, bisa juga di sekolah, puskesmas, atau bahkan kita kembangkan menjadi pusat kreatif (creative craft),” ujarnya.

Setiap titik akses internet nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas multimedia yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pelayanan publik hingga kegiatan edukatif dan ekonomi kreatif.

Sebagai langkah percontohan, program ini akan diluncurkan pada Juni 2025 mendatang di empat desa di Pulau Maratua. Mudah-mudahan peluncuran tersebut bisa bertepatan dengan penyelenggaraan Maratua Jazz Festival. Pemilihan Maratua sebagai lokasi awal bukan tanpa alasan.

“Kami memilih Maratua karena masyarakat di sana sangat antusias dengan konsep creative craft. Kita siapkan satu titik internet publik yang bisa dimanfaatkan bersama,” lanjut Faisal.

Adapun Program ini menjadi bagian dari visi besar Kalimantan Timur dalam mendorong transformasi digital hingga ke tingkat desa, demi menciptakan masyarakat yang terhubung, produktif, dan inovatif di era digital.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gubernur Rudy Mas’ud Dukung Percepatan Program Keluarga Sejahtera dan Penurunan Stunting

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menerima kunjungan jajaran Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Timur di ruang kerjanya, Rabu (14/5/2025).

Rombongan dipimpin oleh Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, dr. Nurizky Permanajati, didampingi Sekretaris BKKBN Kaltim Al Khafid Hidayat, Ketua Tim Kerja Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga Aris Ananta serta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi yang telah terbangun antara BKKBN Kaltim dengan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan program-program strategis bidang kependudukan dan pembangunan keluarga.

“Kita harus terus berakselerasi dan bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Kaltim,” tegas Gubernur Rudy Mas’ud.

Gubernur Rudy Mas’ud juga menyoroti tantangan geografis Kalimantan Timur yang luas wilayahnya mencapai 127.000 km2, setara dengan Pulau Jawa, namun hanya dihuni sekitar empat juta jiwa. Jumlah ini bahkan lebih sedikit dibanding penduduk Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Masalah utama Kaltim bukan pada pendapatan, tetapi pada ketertinggalan infrastruktur dasar, terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran. Ini harus menjadi fokus dalam program pembangunan keluarga,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud.

Sementara itu, dr. Nurizky Permanajati mengungkapkan bahwa BKKBN kini telah bertransformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) dengan berbagai program unggulan.

“Di antaranya Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), Tamasya (Taman Asuh Sayang Anak), GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), aplikasi digital Super Apps Keluarga, hingga program Lansia Berdaya (Sidaya),” jelas dr. Nurizky.

Ia menegaskan bahwa Kemendukbangga terus mengedepankan pencegahan stunting sejak masa pranikah, kehamilan, hingga pertumbuhan anak, melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra strategis lainnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata, pemerintah pusat melalui Kemendukbangga mengalokasikan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 53,57 miliar bagi kabupaten/kota se-Kaltim guna mempercepat program Quick Win Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Sekda Kaltim Tekankan Akses Internet untuk 58 Desa Tanpa Listrik

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian se-Kaltim di Ballroom Grand Elty Singgasana Tenggarong, Kamis (15/5/2025).

Salah satu poin penting yang dibahas adalah program “Internet Desa Gratis” yang diharapkan dapat mengatasi tantangan geografis Kaltim yang luas.

Dalam sambutannya, Sekda Kaltim menyoroti permasalahan blankspot serta keterbatasan akses listrik di sejumlah desa.

“Jangankan blankspot, koneksi listrik saja masih ada daerah yang belum punya listrik. Kita masih punya PR 58 desa yang belum teraliri listrik,” ujar Sekda Kaltim.

Meskipun demikian, Sekda Kaltim menekankan bahwa desa-desa ini tetap harus memiliki kesempatan untuk mengakses dunia luar.

“Apakah kita harus menunggu desa itu ada aliran listriknya dulu untuk bisa mengenal dunia luar, untuk bisa berakselerasi dalam mengetahui perkembangan zaman? Tentu tidak,” tegasnya.

Untuk mengatasi hal ini, pola penyediaan jalur internet akan menggunakan Fiber Optic, namun untuk kawasan yang tidak terjangkau jaringan kabel, akan dibantu dengan tenaga surya.

Kebijakan ini diharapkan dapat membuat biaya akses internet lebih murah, terutama bagi desa-desa yang belum teraliri listrik.

Rakor ini diharapkan dapat mengidentifikasi persoalan yang muncul dalam implementasi program internet gratis di desa.

Sekda Kaltim menekankan pentingnya kerja sama dengan Diskominfo kabupaten dan kota untuk menjalankan program ini.

“Kami berharap program provinsi ini mendapat supervisi, pendampingan, dan pengawasan dari kabupaten dan kota,” kata Sekda Kaltim.

Dengan identifikasi masalah yang jelas, program internet gratis dari Gubernur dan Wakil Gubernur diharapkan dapat berjalan dengan baik.

Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Dafip Haryanto, menyatakan komitmen Pemkab Kukar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan berbasis teknologi informasi.

“Kami percaya konektivitas yang kuat akan menjadi pondasi bagi pembangunan sektor pendidikan, ekonomi kreatif, dan sistem pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel,” ucapnya.

Dafip mengakui bahwa di era digital ini, ketersediaan internet bukan hanya soal teknis, melainkan aspek mendasar dalam mendukung tata kelola pemerintahan, layanan publik, literasi masyarakat, hingga kualitas hidup warga pedesaan. Kukar akan terus berupaya mendorong infrastruktur digital hingga pelosok desa, meskipun masih menghadapi tantangan seperti daerah lemah sinyal dan keterbatasan perangkat.

Ia berharap semangat kolaborasi dan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan pihak swasta dapat mempercepat transformasi digital.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kaltim Perkuat Komitmen PUG dan Perlindungan Anak

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemprov Kaltim terus memperkuat komitmennya dalam mendorong Pengarusutamaan Gender (PUG) dan perlindungan anak. Hal ini ditegaskan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, saat menerima kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Hj. Arifatul Choiri Fauzi, di Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (10/5/25).

“Alhamdulillah, sebagai bentuk komitmen Pemprov Kaltim, kami terus berupaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui berbagai program strategis,” ujar Gubernur Harum saat menerima kunjungan Menteri PPPA di Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (10/5/2025).

Gubernur Harum menjelaskan bahwa perhatian Pemprov Kaltim mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga perlindungan sosial.

Salah satu program unggulan yang tengah dijalankan adalah Gratispol, yang memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat. Program ini menjadi solusi atas masih adanya sekitar 10 persen penduduk Kaltim, termasuk perempuan dan anak, yang belum terakomodasi dalam jaminan pelayanan kesehatan.

“Kami bersyukur, Ibu Menteri, karena mulai tahun ini kami menjamin BPJS bagi kurang lebih 10 persen penduduk Kaltim yang belum memiliki akses layanan kesehatan,” jelas Gubernur Harum.

Namun demikian, ia mengakui tantangan terhadap kasus kekerasan pada perempuan dan anak masih menjadi perhatian serius Pemprov Kaltim. Untuk itu, ia berharap dukungan semua pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera, khususnya bagi kelompok rentan.

Menteri PPPA RI, Hj. Arifatul Choiri Fauzi, menyampaikan apresiasinya atas komitmen Pemprov Kaltim dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ia menyebut Kaltim sebagai salah satu daerah yang telah menunjukkan langkah nyata dan konsisten dalam pengarusutamaan gender.

“Kita apresiasi Kaltim yang sukses meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Ini bukti komitmen kuat dari Pemprov Kaltim. Termasuk dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Tentu ini tidak mudah, tapi Kaltim mampu membuktikannya,” ujar Menteri Arifatul.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Diskominfo Kaltim Gelar Rakor, Perkuat Konektivitas Digital

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dalam rangka memperkuat sinergi dan menyatukan visi menuju Generasi Emas Kalimantan Timur 2025–2030, Diskominfo Kaltim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian se-Kaltim Tahun 2025.

Kegiatan tahunan ini bertempat di Ballroom Mulawarman, Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Kamis (15/5/25).

Mengusung tema “Konektivitas Infrastruktur Jaringan dalam Mewujudkan Generasi Emas Kaltim 2025–2030”, kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni.

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyampaikan Rakor ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan arah kebijakan dan menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan.

“Ini adalah langkah penting dalam proses penyempurnaan rencana kerja dan perubahan rencana strategis Diskominfo Kaltim 2024–2029,” ujarnya.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Perangkat Daerah (PD) Provinsi Kaltim, Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Kaltim, serta stakeholder dari sektor komunikasi dan teknologi.

Selain menyelaraskan program prioritas antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, forum ini juga menjadi wadah untuk mempertajam indikator kinerja dan memastikan bahwa pendanaan program sesuai dengan pagu indikatif yang diatur dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Sejumlah narasumber dari beberapa instansi strategis, turut hadir dalam Rakor ini, diantaranya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim, serta mitra sektor teknologi dan infrastruktur seperti Telkomsel Regional Kalimantan, Telkom Wilayah Telekomunikasi Kalimantan, dan PLN Icon Plus SBU Kalimantan.

Faisal mengharapkan melalui Rakor ini, konektivitas digital di Kalimantan Timur semakin merata, efisien dan mampu mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan di era transformasi digital.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,0391,0401,041...4,923Halaman 1,040 dari 4,923