Beranda blog Halaman 1051

Menag Terima Dubes Yunani, Bahas Rencana Mufti Pelajari Islam Indonesia

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar, menerima kunjungan Duta Besar Yunani untuk Indonesia, Stella Bezirtzoglou, di Kantor Kementerian Agama Pusat, Jakarta, Kamis (8/5/25).

Pertemuan ini membahas berbagai isu penting, salah satunya terkait penguatan toleransi beragama hingga penanganan pengungsi.

Stella mengatakan Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara di dunia dalam mengelola kerukunan antarumat beragama. Terlebih, Indonesia sangat beragam, dari segi agama, suku, hingga budayanya. Hal tersebut, menurutnya menjadi tantangan yang luar biasa.

Ia pun mengungkapkan bahwa banyak mufti di Yunani sangat tertarik dengan Indonesia, khususnya dengan ajaran Islam yang damai di tengah keberagamaan Indonesia. Ia pun berharap Menag akan menerima para mufti saat berkunjung ke Indonesia.

Stella juga berdiskusi terkait penanganan para pengungsi. Ia menjelaskan bahwa beberapa pulau di Laut Aegea di Yunani kini dihuni lebih banyak pengungsi daripada warga lokal. Pengungsi-pengungsi tersebut sebagian besar berasal dari negara-negara yang dilanda konflik, misalnya: Suriah, Afganistan, Irak, dan sejumlah negara di Afrika. Mereka menempuh perjalanan melalui Laut Aegea, dan memilih Yunani sebagai negara transit atau tempat berlindung.

“Para pengungsi kami perlakukan dengan baik. Mereka memiliki hak yang sama, bahkan dalam beberapa aspek melebihi warga lokal. Kami ingin mereka merasa terintegrasi, bukan terisolasi,” ujar Dubes Yunani.

Ia juga memaparkan bahwa di wilayah minoritas Muslim, Yunani memiliki hingga 240 masjid. Hal ini menjadikannya kawasan dengan kepadatan masjid tertinggi di Eropa. Selain itu, pemerintah Yunani juga telah membangun masjid besar di Athena dan menyediakan sekolah serta lembaga keagamaan untuk komunitas muslim.

“Meskipun situasi ini menghadirkan tantangan bagi kami, kami berkomitmen untuk memberikan hak yang sama kepada pengungsi. Bahkan dalam beberapa aspek memberikan lebih banyak fasilitas untuk integrasi mereka dalam masyarakat. Kami ingin mereka merasa terintegrasi, bukan terisolasi,” ujar Stella Bezirtzoglou.

Menag Nasaruddin Umar mengapresiasi Yunani dalam memperlakukan komunitas muslim di sana. Menurutnya, hal tersebut merupakan komitmen luar biasa terhadap kemanusiaan.

“Itu bentuk komitmen yang luar biasa terhadap pluralisme,” ucap Menag.

Menag pun menyambut baik rencana kerja sama antara para Mufti di Yunani dan Indonesia. Menurutnya, hubungan ini dapat menjadi jembatan untuk memperkuat dialog antarumat beragama dan meningkatkan pemahaman lintas budaya.

“Saya rasa, akan sangat baik jika kerja sama itu dilakukan langsung dengan kami di Kementerian Agama. Indonesia dan Yunani memiliki banyak kesamaan dalam memajukan toleransi. Kami terbuka untuk berbagi pengalaman dan siap mendukung program-program yang mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan harmoni antarumat beragama,” kata Nasaruddin Umar.

Selain itu, Menag juga mengusulkan untuk menjajaki kemungkinan kerja sama lebih lanjut dalam bentuk pertukaran budaya dan keagamaan, terutama dengan mengundang para Mufti Yunani untuk berkunjung ke Indonesia. Diharapkan, langkah ini dapat memperkaya pengalaman dan memperdalam pemahaman antarumat beragama di kedua negara.

“Kebetulan kami sedang merancang konferensi internasional yang kemungkinan akan digelar September atau November. Kami akan mengundang banyak pihak dari berbagai negara, termasuk komunitas Muslim diaspora di Eropa. Kami ingin mencontohkan pengelolaan komunitas Muslim minoritas yang inklusif dan damai, di bawah kepemimpinan negara-negara Muslim yang moderat,” ungkap Menag.

Ia juga mengapresiasi langkah Yunani dalam menjaga hak-hak pengungsi dan mendukung penuh upaya-upaya Yunani untuk memberikan perlindungan dan kesempatan bagi komunitas pengungsi. Menag juga menekankan pentingnya menjaga keharmonisan antarumat beragama, baik di Yunani maupun di Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yang senantiasa mempromosikan nilai-nilai toleransi.

Menag berharap, kunjungan ini akan membuka peluang lebih besar bagi kerjasama internasional yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bupati Lucky Hakim Bahas Isu Migas Indramayu dengan Komisi XII DPR RI

Bupati Indramayu Lucky Hakim bertemu Komisi XII DPR RI untuk membahas berbagai persoalan strategis yang berkaitan dengan sektor minyak dan gas bumi (migas) khususnya di Kabupaten Indramayu.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Lucky Hakim menyampaikan sejumlah hal penting yang menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya yang terdampak sosial dan lingkungan dari kegiatan eksplorasi serta produksi migas, kontribusi sektor migas terhadap pendapatan daerah, dan perlunya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasi migas.

“Kami menyambut baik kehadiran Komisi XII DPR RI ini. Pertemuan ini sangat penting untuk mencari solusi bersama atas persoalan-persoalan yang kami hadapi, sekaligus mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam migas secara berkelanjutan dan berkeadilan,” ujar Bupati Lucky Hakim dalam sambutannya dihadapan anggota Komisi XII DPR RI, Kamis (8/5/2025).

Menurut Bupati Lucky Hakim, beberapa hal yang menjadi catatan serius adalah rencana eksplorasi sumur bor mendatang yang akan overlay dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sehingga harus dimasukan dalam Rencana Tata Ruang Wilyah (RTRW). Kemudian eksplorasi di wilayah perbatasan Kabupaten Indramayu dan Majalengka yang tengah diselesaikan Kemendagri saat ini.

Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap hasil dari kunjungan ini dapat mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan daerah dan masyarakat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Indramayu.

Sementara itu, Ketua Tim Panja Migas Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti berbagai masukan dari pemerintah daerah dan semua mitra kerja Komisi XII ini. Menurutnya, banyak informasi yang tergali dari Kabupaten Indramayu sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam migas cukup besar di Indonesia saat ini.

“Indramayu merupakan daerah yang strategis dalam peta energi nasional terutama untuk kebutuhan Jawa bagian barat. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa keberadaan industri migas benar-benar membawa manfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala BPH Migas, Pertamina RI VI Balongan, Pertamina Patra Niaga, dan GM MOR III Jawa Barat.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menko Pangan Bersama Mendes Yandri Canangkan Desa Ekspor di Pandeglang

Menko Pangan Zulkifli Hasan Bersama Mendes Yandri Susanto serta Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria canangkan Desa Ekspor Ikan Mas Koki di Desa Kartasana, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Kamis (8/5/25).

Mendes Yandri menuturkan, Desa Ekspor merupakan salah satu daei 12 Rencana Aksi Kemendes PDT yang merupakan pengejewantahan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberantasan Kemiskinan.

“Ini salah satu contoh Desa Ekspor yang ke depannya akan kita perluas. Di Banyumas juga kita melepas ekspor Gula Kelapa bersama Pak Mendag,” kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri memuji Desa Kartasana yang dinilai sukses membina BUM Desa Karya Bersama hingga bisa lakukan ekspor Ikan Mas Koki.

“Desa Kartasana sangat luar biasa hingga nanti bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa disuplai dari sini,” kata Mantan Wakil Ketua MPR ini.

Desa Kartasana juga bisa mengembangkan Eduwisata bagi anak sekolah agar bisa melihat proses perikanan dan pertanian.

Mendes Yandri berharap kehadiran Menko Pangan bisa jadi pemacu dan pemicu bagi warga desa untuk bisa mendukung program Pemerintah.

“Ayo kita dukung program Pak Prabowo dan kolaborasi ini, Insya Allah Desa Ekspor bakal semakin berkembang,” katanya.

Selanjutnya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mendes Yandri, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Wamendes Ariza dan Wamendag Dyah Roro Esti kemudian melepas benih Ikan Mas Koki.

Setelah itu, rombongan dipimpin Menko Zulkifli Hasan kemudian melakukan Gerakan Indonesia Menanam.

Yang unik, Menko Zulfliki Hasan didampingi Para Menteri dan Wakil Menteri serta Gubernur Banten Andra Soni menaiki Mesin Traktor Tanam Padi mengelilingi areal sawah.

Hadir juga Bupati Pandeglang RD Dewi Setiani dan jajaran serta Forkompimda Provinsi Banten.

Turut hadir dampingi Mendes Yandri, Sekjen Kemendes Taufik Madjid, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro dan Dirjen PEID Tabrani.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gubernur Sumsel Herman Deru Perkuat Pembinaan Agama dan Sejahterakan Guru Ngaji

Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan guru ngaji dan memperkuat pembinaan agama, bahkan hingga ke lingkungan lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Hal ini disampaikan usai mengukuhkan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPW BKPRMI) Sumatera Selatan Masa Khidmah 2025-2030 di Griya Agung, Palembang, Kamis (8/5/2025).

HD mengapresiasi peran besar BKPRMI dalam membimbing pemuda menjadi individu yang bermanfaat dan menorehkan prestasi, termasuk banyaknya hafiz dan hafizah di Sumatera Selatan. Ia menekankan pentingnya perhatian pemerintah kabupaten/kota terhadap para ustadz dan ustadzah, dan menyerukan agar tidak ada lagi guru agama yang terabaikan.

“Kepada Bapak Bupati/Walikota, kedepan jangan ada lagi ustadz ustadzah yang tidak diperhatikan oleh para kepala daerahnya. Bagaimana pemerintah hadir sebagai umaroh untuk memperhatikan perkembangan agama sehingga ada keseimbangan,” tegas HD.

Herman Deru menyoroti jumlah Rumah Tahfidz di Sumsel yang telah mencapai lebih dari 5000, namun distribusinya belum merata. Ia meminta pengurus BKPRMI untuk aktif berkomunikasi dengan kepala daerah terkait informasi keagamaan di wilayah masing-masing.

Lebih lanjut, Herman Deru meminta agar Memorandum of Understanding (MoU) antara BKPRMI dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumsel dilanjutkan dengan Memorandum of Agreement (MoA) dan roadshow ke para kepala daerah. Tujuannya adalah untuk memperkuat keyakinan bahwa BKPRMI adalah organisasi kepemudaan yang dekat dengan pemerintah dan agama.

Inisiatif inovatif juga ditunjukkan dengan adanya MoU antara DPW BKPRMI Sumsel dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). HD menyambut baik niat mulia ini untuk membekali pemuda di Lapas dengan mental dan spiritual agar dapat diterima kembali di masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang hadir secara virtual, mengapresiasi peran penting BKPRMI dan menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Herman Deru atas perhatiannya terhadap perkembangan pendidikan keagamaan di Sumatera Selatan.

Ia menekankan bahwa kerja-kerja BKPRMI merupakan benteng moral bagi masyarakat dan mendukung program pemberantasan buta huruf Al-Quran.

Ketua Umum DPP BKPRMI, Nanang Mubarok, mengapresiasi dukungan Gubernur Herman Deru dan para kepala daerah se-Sumsel dalam berkolaborasi dengan BKPRMI. Ia juga menyambut baik ide program Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) antar Lapas yang diusulkan DPW BKPRMI Sumsel dan berpotensi diangkat ke tingkat nasional.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan MoU antara BKPRMI Sumsel dan Lapas se-Sumsel terkait pembukaan unit TPA di Lapas, serta MoU antara DPD BKPRMI kabupaten/kota se-Sumsel dengan Pemkab/Pemkot se-Sumsel untuk peningkatan kesejahteraan guru ngaji. Acara ditutup dengan peluncuran Gerbang Tahfidz.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadirkan Hunian Layak bagi Warga Jakarta, Pramono Resmikan Rusun Jagakarsa

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meresmikan Rumah Susun (Rusun) Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Kamis (8/5). Gubernur Pramono menyebut, peresmian ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menghadirkan hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat Ibu Kota.

“Total ada 723 unit hunian. Dari jumlah tersebut, tiga unit diperuntukkan bagi penyandang disabilitas dan 720 unit untuk masyarakat umum,” ujarnya, didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, dan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, M. Anwar.

Gubernur Pramono juga sempat berinteraksi dengan sejumlah penghuni guna memastikan seluruh proses dilakukan sesuai prosedur melalui aplikasi SIRUKIM dan tanpa melibatkan pihak ketiga. “Tadi saya sengaja bertanya kepada yang sudah beruntung mendapatkan unit hunian, apakah dalam prosesnya ada yang disebut middleman atau orang-orang yang menawarkan bantuan untuk mendapatkan unit tersebut. Alhamdulillah, dari yang saya tanyakan, mereka benar-benar mendapatkannya melalui aplikasi SIRUKIM,” ungkap Gubernur Pramono.

Ia menegaskan, seluruh proses pendaftaran hanya dilakukan melalui aplikasi SIRUKIM. Aplikasi pemesanan rusun secara daring ini, kata dia, akan hadir dengan tampilan baru.

“Aplikasi ini akan menjadi lebih cepat dan transparan dalam memberikan kepastian kepada masyarakat yang telah memesan rusun. Pada versi terbaru SIRUKIM, akan diterapkan sistem penolakan otomatis berbasis FIFO (First In, First Out) agar masyarakat memperoleh kepastian ketersediaan unit dalam waktu 14 hari,” tandasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono menjelaskan, rusun ini juga diprioritaskan bagi warga terdampak banjir Kali Krukut dan Mampang. Kendati demikian, warga terdampak tetap harus memenuhi persyaratan sewa rusun. “Tetap harus memenuhi syarat, karena ini berbeda dengan rumah susun yang dibangun khusus untuk korban banjir,” tuturnya.

Tak hanya itu, Gubernur Pramono menerangkan, Pemprov DKI Jakarta terus melanjutkan pembangunan rusun di berbagai wilayah. Ia menekankan, program ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal yang layak huni. “Pembangunan berikutnya akan dilaksanakan di Rorotan, Padat Karya, serta revitalisasi Rusun Marunda,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta telah menyiapkan program tahun jamak 2025–2026, meliputi pembangunan Rusun Rorotan IX Tahap I, Rusun Padat Karya Tahap II, serta revitalisasi Rusun Marunda Klaster C.

Rumah Susun Jagakarsa terdiri atas tiga menara dengan total 723 unit hunian. Rusun ini dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, seperti stan usaha, sarana olahraga, taman bermain, masjid, klinik kesehatan, perpustakaan, coworking space, PAUD, daycare, hingga ruang duka. Adapun biaya sewa per bulan, sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, berkisar antara Rp865.000 hingga Rp1,8 juta per unit. Besaran tersebut belum termasuk biaya air dan listrik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menaker Ajak Pejuang Indonesia Kompeten Jadi Penggerak Transformasi Produktivitas Nasional

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Prof. Yassierli, mengajak Perkumpulan Pejuang Indonesia Kompeten (PPIK) untuk turut menjadi penggerak dalam transformasi produktivitas nasional. PPIK merupakan wadah baru dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK).

Ajakan tersebut disampaikan Menaker dalam acara Gathering Event B300 GNIK dan Para Pejuang Kompetensi yang digelar di Auditorium Gedung Vokasi, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 44, Jakarta Selatan, Sabtu (3/5/2025).

Dalam sambutannya, Menaker menekankan bahwa peningkatan produktivitas harus dilakukan secara menyeluruh melalui intervensi pada empat aspek utama, yaitu Process, Product, Policy, dan People (4P). Menurutnya, penguatan pada aspek people atau sumber daya manusia akan berdampak langsung pada perbaikan proses kerja, produk yang dihasilkan, serta kebijakan perusahaan.

“Indonesia memiliki banyak industri menengah dan kecil. Bayangkan jika dalam 20 tahun ke depan mereka semua bertransformasi. Bapak dan Ibu, para pejuang kompetensi, kami harapkan menjadi champion perubahan, yaitu mengubah mindset, budaya kerja, cara kerja, hingga pola kerja di dunia industri,” ujar Menaker.

Menaker menambahkan bahwa transformasi ini bukan sekadar program, melainkan sebuah gerakan nasional yang akan didukung penuh oleh Kemnaker. Ia pun membuka akses bagi PPIK untuk memanfaatkan balai pelatihan kerja yang berada di bawah naungan Kemnaker sebagai sarana pengembangan SDM.

Pada kesempatan tersebut, Menaker juga memperkenalkan program baru bertajuk Best Learning, sebagai bentuk pembaruan dari sistem pemagangan nasional. Ia menilai bahwa program magang selama ini kurang efektif karena dianggap membebani perusahaan.

“Sekarang kita persiapkan magang nasional. Kita berharap mereka akan memberikan sesuatu kepada perusahaan,” ucapnya.

Ia mengemukakan bahwa Kemnaker kini tengah menyusun modul pelatihan khusus teknologi 4.0 dan digital dengan durasi pelatihan selama tiga bulan. Peserta yang direkrut adalah mereka yang telah memiliki dasar di bidang elektronika industri. Program ini akan diawasi langsung oleh Kemnaker dan menargetkan pelatihan bagi 50.000 peserta sepanjang tahun 2025.

Para peserta akan dibekali keterampilan dasar seperti coding dan otomatisasi, peralatan elektronika, serta penerapan teknologi pada smart office, smart warehouse, smart logistics, smart building, smart farming, dan lainnya.

“Peserta akan dilatih untuk mampu melakukan problem solving dalam konteks proyek sederhana berbasis teknologi 4.0. Setelah lulus, mereka akan datang ke perusahaan untuk menawarkan solusi,” imbuhnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Cimahi Targetkan Koperasi Merah Putih Bisa Terbentuk di 15 Kelurahan

Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi bergerak cepat menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 terkait percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ditargetkan koperasi tersebut dapat terbentuk di seluruh kelurahan se-Kota Cimahi.

Kebijakan tersebut disosialisasikan di Ballroom Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi. Dihadiri unsur perangkat daerah, Camat dan Lurah se Kota Cimahi, LPM, PKK Kota Cimahi, Ketua MUI Kelurahan, dan tokoh masyarakat.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi tersebut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Yuke Mauliani Septina. Kegiatan ini juga menghadirkan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Cimahi yang akan mendampingi proses legalisasi koperasi, mulai dari penyusunan anggaran dasar hingga pendaftaran badan hukum.

Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira mengatakan, kegiatan dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan strategi dalam merealisasikan target pembentukan koperasi di seluruh kelurahan di Cimahi. “Melalui sosialisasi percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih ini, Pemkot Cimahi menyatakan komitmen untuk menyukseskan program nasional secara tuntas di seluruh 15 kelurahan,” ujarnya.

Dia menegaskan, keberhasilan pembentukan Koperasi Merah Putih tidak hanya tanggung jawab dinas teknis, tetapi seluruh lapisan kepemimpinan wilayah.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Ini adalah kerja kolaboratif. Para Camat dan Lurah harus menjadi motor penggerak, karena merekalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ungkapnya.

Adhitia optimis Kota Cimahi dapat menyelesaikan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan di Kota Cimahi sebelum tenggat waktunya. Meski demikian Adhitia juga menyoroti keberlangsungan Koperasi Merah Putih ini, menurutnya tanpa ada kepengurusan dan strategi yang matang maka keberlangsungan koperasi ini dapat saja terancam, “Yang paling susah itu adalah nanti menjaga koperasi ini untuk tetap survive dan going concern usahanya,” tandasnya.

Kepala Disdagkoperin Kota Cimahi Hela Haerani menekankan urgensi menghadirkan koperasi sebagai jawaban atas pemangkasan mata rantai distribusi yang panjang. Dia menjelaskan bahwa koperasi ini tidak berdiri sekadar sebagai simbol, tapi dirancang menjadi pusat ekonomi lokal.

“Melalui koperasi, masyarakat bisa mengakses bahan pokok dengan harga wajar, menyalurkan hasil produksi, bahkan mengembangkan usaha mikro. Kita fasilitasi hingga berbadan hukum, didampingi notaris dan konsultan koperasi,” jelasnya.

Hela menambahkan, setelah sosialisasi akan dilanjutkan dengan musyawarah kelurahan (Muskel) di Kelurahan masing-masing. Hal ini menjadi upaya konkret agar proses tidak hanya cepat tetapi juga sah secara administratif.

Target nasional sebanyak 80.000 koperasi akan diresmikan bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025. Kota Cimahi yang memiliki 15 kelurahan dinilai memiliki peluang besar untuk menyelesaikan target lebih awal, mengingat skala wilayah yang lebih kecil dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah kota dan masyarakat.

Melalui semangat gotong royong dan keberpihakan pada ekonomi kerakyatan, Kota Cimahi optimistis menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai pilar utama pemberdayaan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Khofifah: Ekonomi Tumbuh, Pengangguran Turun, Masyarakat Merasakan!

Provinsi Jawa Timur kembali mencatat prestasi gemilang di awal tahun 2025. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Mei, pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 5% secara year-on-year (y-o-y) pada Triwulan I-2025. Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 4,87%.

“Alhamdulillah ekonomi Jatim tumbuh 5%, lebih tinggi dari triwulan I-2024 yang sebesar 4,81%, dan juga lebih tinggi dari nasional serta provinsi lain seperti Jabar, Jateng, dan DKI,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat kunjungan misi dagang di Balikpapan, Kamis (8/5).

Pertumbuhan ekonomi Jatim ini juga ditopang oleh kinerja sektor pengadaan listrik dan gas yang tumbuh 10,40%, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan yang melonjak hingga 14,17%. Nilai PDRB Jatim atas dasar harga berlaku Triwulan I-2025 mencapai Rp819,30 triliun, meningkat Rp16,85 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Sektor unggulan ekonomi Jatim masih didominasi industri pengolahan (31,42%), perdagangan (18,70%), pertanian (10,22%), konstruksi (8,49%), serta akomodasi dan makanan-minuman (6,24%).

Gubernur Khofifah menyebut capaian ini sebagai bukti bahwa Jawa Timur memiliki pondasi ekonomi yang kuat dan semakin inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang positif turut berdampak pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim, yang pada Februari 2025 turun menjadi 3,61%, dari 3,74% di Februari 2024. Angka ini juga tercatat lebih rendah dari TPT nasional.

“Ekonomi tumbuh, pengangguran turun. Ini artinya pertumbuhan kita menyentuh semua lapisan masyarakat,” tegas Khofifah.

Ke depan, Pemprov Jatim berkomitmen memperkuat konektivitas antarwilayah, hilirisasi industri khususnya sektor agro, dan perluasan pasar UMKM melalui misi dagang antarpulau dan ekspor. Pembangunan infrastruktur seperti Jalan Lintas Selatan dan jaringan tol juga terus dikebut untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Pekanbaru Ikuti Munas VII Apeksi di Surabaya

Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, mengikuti langsung Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Surabaya, Kamis (8/5/2025).

Agung hadir bersama Pj Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin dan beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Agung mengikuti pembukaan Munas Apeksi, dan dijadwalkan mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan yang berlangsung 6-10 Mei 2025. Munas dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya.

Wako Agung mengatakan, dalam munas ini menjadi satu wadah bagi seluruh daerah di Indonesia untuk berkoordinasi dan mencari solusi terkait persoalan yang ada di wilayah masing-masing.

“Harapannya bagaimana kita kepala daerah ini yang tergabung dalam Apeksi, yang menjadi keluhan dan hambatan terkait ada regulasi pusat yang kebingungan di sini kita berumbuk untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut,” ujar Agung Nugroho.

Kemudian, munas ini juga menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi antar daerah dalam upaya pembangunan daerah dan nasional.

Agung menyebut, dalam kegiatan ini nantinya juga ada Apeksi Expo yang menampilkan bazar atau produk dan keterampilan dari setiap daerah.

“Nanti malam juga ada makan bersama dengan seluruh kepala daerah. Kita akan ikuti rangakaian kegiatannya,” papar Agung.

Munas Apeksi VII akan diisi berbagai kegiatan yang berlangsung mulai 6 hingga 10 Mei 2025.

Selain munas sebagai agenda utama, juga akan dilaksanakan Indonesia City Expo (ICE) mulai 8 Mei 2025. Juga ada city tour dan kegiatan bersama untuk meningkatkan keakraban seluruh kepala daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementan Punya Jurus Cegah Penyakit Jelang Idul Adha: Ini Bocorannya

Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 H/2025 M, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengeluarkan himbauan kepada seluruh jajaran dinas di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan zoonosis.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, dalam suratnya (24/4/2025) menekankan pentingnya pengawasan lalu lintas ternak dan pelaksanaan mitigasi risiko di seluruh titik rantai distribusi hewan kurban. Hal ini meliputi peternakan, pasar hewan, tempat penjualan, hingga rumah potong hewan (RPH) dan lokasi pemotongan non-RPH.

“Kebutuhan hewan kurban yang meningkat tajam turut memicu mobilisasi ternak antarwilayah yang sangat tinggi. Jika tidak diantisipasi secara serius, hal ini bisa membuka celah masuknya berbagai penyakit seperti PMK, LSD, hingga Anthrax,” kata Agung di sela Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI, Selasa, 6 Mei 2025.

Salah satu langkah konkret yang diwajibkan adalah vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) untuk hewan kurban di sekitar titik penjualan dalam radius minimal tiga kilometer. Vaksinasi harus sudah dilakukan paling lambat enam bulan sebelum penyembelihan.

Kebutuhan hewan kurban sapi dan kambing/domba pada Idul Adha tahun ini diperkirakan mencapai 2.074.269 ekor, meningkat 1,98% dibandingkan tahun 2024. Namun, potensi ketersediaan nasional mencapai 3.217.397 ekor, sehingga terdapat surplus sekitar 1,14 juta ekor. Kementan memastikan kecukupan hewan kurban secara nasional dan telah menyiapkan mekanisme distribusi dari daerah surplus ke daerah yang kekurangan.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Nuryani Zainuddin, turut menyoroti pentingnya pemotongan hewan kurban yang higienis dan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan.

“Setiap tahapan pemotongan, mulai dari pemeriksaan sebelum hingga sesudah penyembelihan, harus dilaksanakan dengan cara yang baik dan benar,” ujar Nuryani saat dihubungi terpisah. Ia juga mengingatkan agar masyarakat hanya memilih hewan yang sehat, cukup umur, dan bebas gejala penyakit,” ujar Nuryani.

Ia juga menambahkan bahwa penyelenggaraan kurban yang baik bukan hanya menyangkut syariat agama, tetapi juga bagian dari perlindungan terhadap kesehatan masyarakat.

“Penanganan daging dan jeroan yang tidak higienis bisa menjadi jalur masuk penyakit zoonosis ke manusia. Di sinilah peran edukasi dan kesadaran kolektif menjadi sangat penting,” lanjutnya.

Kementan juga mengingatkan bahwa hewan kurban yang tidak terjual tidak boleh dikembalikan ke daerah asal, melainkan dipelihara, dipotong di RPH setempat, atau dijual di sekitar wilayah tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyebaran penyakit lintas wilayah.

Masyarakat pun diimbau agar segera melapor kepada petugas kesehatan hewan jika menemukan gejala sakit pada hewan kurban. Pemerintah daerah juga diminta aktif melaporkan hasil pemeriksaan hewan, baik sebelum (antemortem) maupun sesudah pemotongan (postmortem), melalui aplikasi yang telah disediakan. Sistem pelaporan darurat melalui iSIKHNAS wajib diaktifkan, sambil terus memperkuat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ke publik.

“Dengan sinergi semua pihak, kita ingin Idul Adha tahun ini tidak hanya khidmat secara spiritual, tapi juga aman secara kesehatan,” tutup Dirjen Agung.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News