Beranda blog Halaman 1052

Kemdiktisaintek dan BNPT Perkuat Sinergi Cegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan di Perguruan Tinggi

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sepakat memperkuat sinergi untuk mencegah penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan dan penguatan literasi ideologi kebangsaan di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto saat menerima audiensi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Eddy Hartono, Selasa (6/5).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Brian menegaskan pentingnya menjadikan pendidikan tinggi sebagai benteng kebangsaan.

“Penerimaan mahasiswa baru adalah momentum tepat untuk menginformasikan bahwa kehidupan kampus berbeda dari dunia sekolah. Banyak mahasiswa baru yang merasa bebas dan ingin mencoba hal baru. Ini menjadi titik strategis untuk membangun ketahanan ideologi,” ujar Menteri Brian.

Mendiktisaintek menambahkan bahwa upaya penguatan literasi ideologi kebangsaan akan dilakukan melalui kurikulum, pelatihan dosen, dan pemanfaatan fasilitas seperti perpustakaan kampus.

“Kami ingin ada terobosan yang santai namun membekas. Kami juga mendorong riset tentang penanggulangan penyimpangan ideologi serta pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini potensi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme,” tambah Menteri Brian.

Kepala BNPT, Eddy Hartono menyambut baik sinergi ini dan menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan mitra strategis dalam menjalankan aksi nasional penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

“Kami mengacu pada tridarma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pencegahan adalah kunci utama agar tidak terjadi aksi terorisme,” ujar Eddy.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berbasis data dalam merancang kebijakan pencegahan.

“Kita perlu tahu aksi-aksi apa yang sudah dilakukan agar pencegahan bisa lebih efektif,” ujar Wamen Fauzan.

Inspektur Jenderal Kemdiktisaintek Chatarina Muliana, juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

“Permen sudah memasukkan isu kekerasan dalam berbagai bentuk seperti perundungan, kekerasan seksual, dan diskriminasi SARA. Paham ekstremisme berbasis kekerasan itu sangat abu-abu, sehingga pendekatan kolaboratif sangat penting,” jelas Irjen Chatarina.

Audiensi turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar Simatupang, Dirjen Dikti, Khairul Munadi, pelaksana tugas Direktur Belmawa Berry Juliandi, Staf Khusus Menteri, serta jajaran Deputi 1 dan 2 BNPT, termasuk Direktur Penindakan, Direktur Pencegahan, dan Kasubdit Intelijen BNPT.

Sinergi lintas kementerian dan lembaga ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat ketahanan ideologi dan menciptakan ekosistem kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari pengaruh paham ekstremisme berbasis kekerasan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Tuban dan Kejari Tuban Teken Kesepakatan Bersama, Soal Apa ?

Penulis
Syifa
-

Pemkab Tuban bersama Kejaksaan Negeri Tuban menandatangani kesepakatan bersama tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kamis (08/05).

Bertempat di Gedung Korpri Tuban, penandatanganan dilakukan oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., dan Kepala Kejaksaan Negeri Tuban, Imam Sutopo, SH., MH.

Penandatangan kesepakatan bersama ini disaksikan pula Wabup Tuban, Drs. Joko Sarwono, Sekda Tuban, pimpinan OPD terkait, serta jajaran pejabat Kejari Tuban. Kerja sama ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam upaya penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan hukum. Kesepakatan ini juga menjadi landasan dalam pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan TUN.

Kepala Kejaksaan Negeri Tuban, Imam Sutopo menjelaskan Kejaksaan Negeri Tuban khususnya para Jaksa Pengacara Negara (JPN) siap memberikan bantuan hukum kepada Pemkab Tuban. Selain itu, membantu Pemkab Tuban dalam menangani perkara Perdata dan TUN berdasarkan Surat Kuasa Khusus.

Imam Sutopo menyampaikan kolaborasi antara Kejari Tuban dan Pemkab Tuban berdampak pada program pembangunan. Pertama, realisasi bantuan hukum penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 2024 sebanyak Rp 213.934.134. Kedua, Realisasi bantuan hukum penagihan PBB-P2 tahun 2024 dengan total keberhasilan sebesar Rp. 9.315.972.150. Ketiga, Realisasi Pendampingan PAD Bersumber dari Penerimaan Pajak Daerah tahun 2023 dengan total Rp. 73.631.561.091.

“Tidak hanya itu, JPN juga dapat melakukan Pertimbangan Hukum dengan memberikan Pendapat Hukum, Pendampingan Hukum, serta Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., mengungkapkan Pemkab Tuban saat ini tengah berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dukungan Kejari Tuban dinilai sangat membantu upaya peningkatan (PAD). “Kejari Tuban berperan besar dalam memaksimalkan pengelolaan aset daerah serta penagihan PBB,” jelasnya.

Lebih lanjut, pendapat hukum dari Kejari Tuban akan menjadi legal opinion dalam setiap penyusunan program pembangunan Kabupaten Tuban. Sinergi antara Pemkab Tuban dan Kejari Tuban memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Tuban berjalan dalam koridor hukum.

Mas Lindra menyatakan Pemkab Tuban akan terus berkolaborasi dengan Kejari Tuban. Pendapat hukum dari Kejari akan menjadi legal opinion dalam setiap penyusunan program pembangunan. Tujuannya, agar semua kebijakan berjalan sesuai regulasi dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. “Ini penting agar semua kebijakan yang kami ambil berjalan sesuai regulasi dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Mas Lindra.

Dengan adanya kesepakatan ini, Pemkab Tuban dan Kejari Tuban menegaskan komitmen untuk terus bersinergi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang taat hukum, transparan, dan akuntabel.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Lucky Hakim dan Mensos Tinjau Kampung Nelayan, Tekankan Pemeliharaan Rumah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bupati Indramayu, Lucky Hakim bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), lakukan peninjauan langsung ke Kampung Nelayan Sejahtera di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Rabu (7/5/25).

Pada kesempatan itu Bupati Indramayu Lucky Hakim menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) atas bantuan rumah sebanyak 93 unit dengan tipe rumah 36/60 serta bantuan pemberdayaan bagi masyarakat yang terdampak banjir rob di Desa Eretan Kulon.

“Bantuan ini dilatarbelakangi oleh bencana banjir rob dan gelombang pasang air laut yang terjadi di wilayah pantai Indramayu, khususnya di Eretan Kulon pada akhir bulan Desember 2022 dan awal bulan Januari 2023. Hal tersebut terjadi rutin setiap tahun dan berdampak pada kerusakan terhadap infrastruktur dan perumahan serta berdampak pada sosial ekonomi masyarakat,” ujar Bupati Lucky Hakim.

Bupati Lucky Hakim mengatakan, sejalan dengan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013, dengan ini Pemerintah Kabupaten Indramayu melakukan koordinasi bersama Kemensos RI untuk melakukan relokasi bagi para korban terdampak banjir rob dengan membangun Kampung Nelayan Sejahtera.

Lanjut Bupati Lucky Hakim menjelaskan, sebagai bentuk komitmen kepada Kemensos RI, Pemkab Indramayu menyediakan lahan seluas kurang lebih 1,6 hektare untuk pembangunan kampung nelayan sejahtera ini, di mana sekitar 1 hektare dibangun rumah beserta fasilitasnya dan 600 meter persegi sisanya berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sehingga saat ini tidak bisa dialih fungsikan untuk permukiman.

“Selain lahan, Pemkab Indramayu juga memberikan kontribusi penimbunan tanah di sebagian lahan, air bersih, dan listrik. Selain itu, para korban terdampak banjir rob juga mendapatkan bantuan pemberdayaan masyarakat berupa bantuan usaha yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan kemampuan keterampilan yang dimiliki,” ungkapnya.

Dengan adanya bantuan tersebut, Bupati Lucky Hakim berharap masyarakat korban terdampak banjir rob dapat menata kehidupan sosialnya agar lebih mandiri dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf yang didampingi Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam menyukseskan pembangunan kampung nelayan.

Gus Ipul menyatakan, program Kampung Nelayan merupakan bagian dari upaya Pemkab Indramayu yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada nelayan dan masyarakat pesisir terdampak rob dengan menyediakan hunian yang layak serta meningkatkan keterampilan mereka melalui berbagai program pemberdayaan.

“Melalui kolaborasi ini, kami berupaya meringankan beban masyarakat yang terkena dampak bencana rob. Selain menyediakan tempat tinggal yang lebih aman, program Kampung Nelayan juga mencakup pelatihan-pelatihan praktis guna perkuat ekonomi masyarakat setempat.

Dirinya berpesan kepada seluruh pihak terkait untuk mengawal pembangunan kampung nelayan sehingga proses pembangunannya dapat berjalan sesuai waktu yang ditentukan.

“Harapan saya, rumah-rumah nelayan yang telah dibangun ini dapat dipelihara dan terjaga dengan baik, agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat penerima,” pungkasnya.

Selain meninjau lokasi Kampung Nelayan Sejahtera pada kesempatan itu ditinjau pula lokasi pemukiman yang terdampak banjir rob.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bupati Lucky Hakim dan Mensos Tinjau Wisma Haji untuk Disulap Jadi Sekolah Rakyat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bupati Indramayu, Lucky Hakim bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, meninjau langsung Wisma Haji Indramayu yang sudah lama tidak dipergunakan, Rabu (7/5/25).

Bupati Lucky Hakim mengatakan, bahwa giat tersebut merupakan bagian dari langkah awal persiapan pemanfaatan kembali gedung Wisma Haji Indramayu untuk dialihfungsikan sebagai Sekolah Rakyat.

“Saya, bupati bersama Sekda dan seluruh jajaran SKPD terkait mendampingi Mensos dan jajaran melihat Wisma Haji yang sempat vakum beberapa tahun. Pa Mensos langsung cocok melihat gedung ini dari sisi bangunan, lokasi, juga ruang-ruangnya,” kata Bupati Lucky Hakim.

Bupati Lucky Hakim menyampaikan, Sekolah Rakyat yang menjadi program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto di Wisma Haji Indramayu akan menampung sekitar 200 siswa dari keluarga tidak mampu dan disiapkan dalam format boarding school (asrama).

“Setelah ini kita akan lakukan rapat untuk memastikan kesiapan kami dalam beberapa hari ke depan. Kemudian akan dilakukan asesmen untuk renovasi gedung ini sehingga dalam dua bulan ke depan sudah bisa operasional,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Bupati Lucky Hakim menerangkan, Pemkab Indramayu juga telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare di kawasan Cikawung untuk pembangunan sekolah rakyat permanen.

“Sembari berjalan, kita siapkan lahan di Cikawung sebagai lokasi jangka panjang. Gedung Wisma Haji akan menjadi titik awal. Kami semua bekerja dengan tegas, cerdas, dan cepat untuk merespon program Presiden Prabowo yang sangat peduli pada masyarakat seperti Indramayu. Kita integrasikan program pusat dengan gotong royong dan kolaborasi antar level pemerintah,” tegas Bupati Lucky Hakim.

Sementara itu di tempat yang sama, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menyampaikan, Wisma Haji Indramayu memiliki potensi luar biasa untuk dijadikan sekolah berasrama bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

“Saya sudah keliling ke beberapa daerah, dan salah satu yang paling siap adalah di Indramayu ini. Gedungnya luas, ada aula, ada ruang-ruang yang bisa dijadikan kelas. Tinggal renovasi, lalu bisa langsung dimanfaatkan,” sampainya.

Dirinya menambahkan, Sekolah Rakyat yang direncanakan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026 tersebut merupakan program prioritas pemerintah pusat.

Menteri Saifullah mengatakan, akan ada rekrut guru, kepala sekolah, dan murid semuanya dari Indramayu. Murid-murid yang akan sekolah di Sekolah Rakyat berasal dari keluarga miskin ekstrem, mereka yang putus sekolah atau bahkan tidak terdata dalam sistem dapodik.

“Jika semua tahapan berjalan sesuai rencana, maka pada pertengahan tahun ini Wisma Haji Indramayu akan resmi bertransformasi menjadi Sekolah Rakyat, memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar bisa mengakses pendidikan berkualitas secara gratis dan berasrama” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kemendag Panggil Mecimapro dan Tiket.com Terkait Pengembalian Dana Konser Day6

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) memanggil promotor konser Mecimapro, PT Global Tiket Network (tiket.com), dan Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI) kemarin, Selasa (6/5).

Pemanggilan ini bertujuan mengklarifikasi dan menindaklanjuti pengaduan konsumen terkait pembelian tiket konser Day6 ‘3rd World Tour Forever Young’ yang digelar pada Sabtu lalu (3/5) di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

“Kemendag menindaklanjuti pengaduan konsumen, khususnya pembeli tiket konser musik Day6, yang merasa dirugikan. Kami telah bertemu dan meminta klarifikasi Mecimapro selaku penyelenggara konser musik tersebut dan tiket.com selaku penjual tiket. Langkah ini diambil sebagai peningkatanperlindungan konsumen sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam melindungi konsumen Indonesia,” tegas Direktur Jenderal PKTN Moga Simatupang.

Day6 adalah band pop rock asal Korea Selatan yang sedang menggelar tur dunia. Berdasarkan catatan Direktorat Pemberdayaan Konsumen Ditjen PKTN, pembeli tiket konser Day6 melayangkan sejumlah aduan, seperti masalah pengembalian dana (refund)serta kepindahan lokasi konser yang berimbas pada pengaturan kursi dan persiapan akomodasi.

Moga menekankan, Ditjen PKTN akan mengawal proses pengembalian dana tiket konser ini serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha untuk menjamin dipenuhinya hak dan kewajiban konsumen. Pelaku usaha yang terlibat diharapkan selalu mematuhi regulasi yang berlaku dan berupaya semaksimal mungkin untuk tanggap menyelesaikan pengaduan konsumen. Dalam pertemuan tersebut, Direktur Mecimapro Fransiska Melani menjelaskan, Mecimapro berkomitmen untuk segera mempercepat pengembalian dana konsumen paling lambat akhir Mei 2025. Saat ini, progres pengembalian dana tersebut sudah mencapai kurang lebih 30–40 persen dari seluruh tiket yang terjual. Mecimapro memerlukan waktu untuk menganalisis data konsumen yang mengajukan pengembalian dengan yang memilih membatalkan pengajuan pengajuan dana atau tetap menonton konser.

“Mecimapro sedang memproses pengembalian dana dan progresnya sudah mencapai 30–40 persen. Konsumen yang melakukan pembelian tiket melalui mecimashop.com dan merasa dirugikan atas pengajuan pengembalian dan yang belum diterima dapat menghubungi promotor melalui surel ke alamat contact@mecimapro.comuntuk diproses lebih lanjut,” ucap Melani.

Melani juga mengatakan, pembeli tiket yang telah mengajukan pengembalian dana ke tiket.com tetapi sudah menerima nomor kursi atau nomor antrian, tetap dapat menonton konser. Hal ini sebagai wujud tanggung jawab Mecimapro.

“Kami telah menyediakan lima bus antar-jemput(shuttle bus),kartu pos foto, jas hujan, keperluan medis, dan makanan yang diberikan secara gratis kepada konsumen. Kami akan membuat permohonan maaf atas kejadian ini dan akan melaporkan perkembangan pengembalian dana kepada Kementerian Perdagangan,” lanjut Melani.

Adapun Ketua Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI) Dino Hamid mendorong Mecimapro untuk berkomitmen menyelesaikan pengembalian dana tersebut. Berdasarkan informasi Legal Senior Manager tiket.com Martino Arnoldi, tiket.com melakukan pengembalian dana pembelian tiket kepada konsumen dikarenakan, hingga Kamis lalu (1/5), tiket.com tidak menerima secara lengkap nomor antrian dan nomor kursi dari Mecimapro.

Oleh sebab itu, tiket.com mengambil langkah proaktif untuk menempatkan kenyamanan konsumen sebagai prioritas utama dengan memproses pengembalian dana kepada konsumen. Konsumen yang membeli tiket melalui tiket.com akan dikembalikan dananya sampai dengan 14 Mei 2025 mendatang.

Pengambalian dapat berbentuk dana tunai, saldo Bliblipay, Blibli Tiket point, atau kuponhadiah (gift voucher)yang dapat dicairkan. Hingga Senin lalu (5/5), progres pengembalian dana telah mencapai 40 persen dari 6.900 tiket yang terjual dan selesai otomatis pada 14 Mei 2025 mendatangbagi konsumen yang belum mengajukan.

Turut hadir Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Fitrah Bukhari yang mengimbau agar pihak promotor lebih giat mengedukasi konsumen. Ia juga mendorong promotor melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan kegiatan serupa di waktu yang akan datang.Lebih lanjut, untuk menjamin hak-hak konsumen terlindungi, konsumen dapat memperjuangkan haknya apabila mengalami kerugian. Konsumen dapat melayangkan pengaduan melalui Direktorat Pemberdayaan Konsumen melalui saluran pengaduan Whatsapp 085311111010 dengan melampirkan bukti dukung.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Kaltim Buka TC Keempat, Persiapkan Kafilah Menuju STQH Nasional di Kendari

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, secara resmi membuka pelaksanaan Training Center (TC) keempat bagi para calon peserta Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) ke-28 Tingkat Nasional yang akan digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Oktober mendatang.

Pembukaan berlangsung di Aula Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Samarinda Seberang, Rabu (7/5/2025) malam. TC yang digelar oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Kaltim ini menjadi momen penting, karena dihadiri langsung oleh Gubernur Kaltim.

Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Dra Sri Wahyuni MPP yang juga menjabat Ketua Umum LPTQ Kaltim, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim Dr Hj Dasmiah SPd MAP selaku Wakil Ketua II LPTQ, Wakil Ketua III LPTQ Dr H Moh Jauhar Efendi MSi, serta jajaran pengurus LPTQ, pelatih, peserta TC dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Kaltim menekankan pentingnya kerja keras dan semangat juang untuk meraih prestasi terbaik. Ia mengajak seluruh peserta untuk berlatih dengan sungguh-sungguh demi membawa nama baik Kalimantan Timur di ajang nasional.

“Harus rajin berlatih, kerja keras karena kerja keras tidak akan mengkhianati hasil, tidak ada orang sukses dengan kerja santai. Maka peserta TC harus memiliki semangat berjuang untuk menang,” tegas Gubernur Kaltim.

Gubernur Kaltim juga berharap, keberhasilan Kaltim sebagai juara umum pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional ke-30 tahun 2024 lalu bisa kembali terulang pada STQH 2025 di Kendari.

“Mari kita wujudkan generasi Kaltim yang berkualitas dan berakhlak mulia, menuju Kaltim Emas dan Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Ditempat yang sama Sekda Sri Wahyuni dalam arahannya turut memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mempersiapkan dan melaksanakan TC dengan baik.

Ia menekankan pentingnya kekompakan antara peserta, pelatih, dan pendamping demi menciptakan suasana latihan yang kondusif dan produktif.

“Saya memberi apresiasi dan terima kasih untuk semuanya,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana TC yang juga Karo Kesra Setda Kaltim, Dr Hj Dasmiah, melaporkan bahwa TC kali ini diikuti sebanyak 28 peserta yang telah lolos seleksi dari total 65 peserta awal. TC direncanakan berlangsung sebanyak sembilan kali hingga menjelang keberangkatan ke Kendari.

“Proses seleksi sudah kami lakukan untuk memilih peserta terbaik yang akan mewakili Kaltim. Kami berharap seluruh proses TC ini dapat berjalan lancar hingga akhir,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gubernur Kaltim Lantik 1.346 CPNS dan PPPK, Harapkan Jadi Agen Perubahan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubenur Kaltim, Rudy Mas’ud melantik 1.346 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Aula Odah Etam Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (7/5/25) pagi.

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur Nomor 800.1.2.5/8000-8458/BKD-II tentang Pengangkatan CPNS, PPPK, dan PPPK Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Penyerahan SK diberikan secara simbolis kepada perwakilan CASN dan PPPK. Dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, serta penandatanganan berita acara.

Dalam sambutannya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan ucapan selamat kepada 214 CPNS, 459 PPPK, dan 673 PPPK Fungsional yang telah resmi diangkat.

Gubernur Kaltim menekankan bahwa momentum pelantikan bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan wujud komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan penuh integritas.

“Ingat, saudara-saudara adalah pelayan masyarakat. Jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, dengan niat yang lurus, integritas tinggi, dan profesionalisme,” ujar Gubernur Kaltim.

Gubernur Kaltim juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas diri baik dari sisi soft skill maupun hard skill, agar ASN dan PPPK mampu menjadi agen perubahan bagi percepatan pembangunan Kalimantan Timur.

“Kami berharap saudara-saudara mampu menjadi bagian dari agen-agen perubahan. Kaltim sangat membutuhkan kerja sama dan komitmen untuk bisa segera berakselerasi,” tambahnya.

Pelantikan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat reformasi birokrasi dan mendukung visi besar Kalimantan Timur sebagai pusat pertumbuhan baru nasional, terlebih dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Tingkat Pengangguran Terendah Sejak 1998, Lapangan Kerja di Indonesia Meningkat Tajam

Penulis
Syifa
-

Di tengah tantangan dan ketidakpastian ekonomi global, kondisi lapangan kerja di Indonesia menunjukkan kinerja yang tetap solid. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 tercatat sebesar 4,76%, angka tersebut menjadi yang terendah sejak krisis tahun 1998. Penciptaan lapangan kerja tergolong signifikan, dengan penambahan lapangan kerja sebanyak 3,59 juta orang.

Indikator kualitas pekerjaan juga menunjukkan peningkatan dibandingkan Februari 2024. Proporsi pekerja penuh meningkat dari 65,6% menjadi 66,2%, sementara tingkat setengah pengangguran menurun dari 8,5% menjadi 8,0% dan proporsi pekerja paruh waktu ikut turun tipis dari angka 25,9% menjadi 25,8%.

Penciptaan lapangan kerja juga terjadi hampir di seluruh sektor ekonomi. Sektor dengan kontribusi terbesar dalam penciptaan lapangan kerja adalah sektor perdagangan yaitu 980 ribu orang, sektor pertanian 890 ribu orang, serta sektor industri pengolahan 720 ribu orang.

Dalam sektor industri pengolahan yang tercatat sebagai subsektor penyerap tenaga kerja terbanyak adalah subsektor industri alas kaki sebanyak 172 ribu orang, industri makanan kecil dan sejenisnya 137 ribu orang, serta industri komponen sepeda motor 117 ribu orang.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan kekuatan kolektif dari berbagai kebijakan ketenagakerjaan lintas kementerian dan lembaga.

“Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, kondisi lapangan kerja Indonesia tetap tangguh. Hal tersebut menunjukkan resiliensi (kemampuan beradaptasi) sekaligus memberikan ruang bagi kita untuk memperkuat intervensi demi menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan lebih berkualitas,” ujar Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (7/5/2025).

Menaker menegaskan bahwa meski tren saat ini menunjukkan arah yang positif, tetapi tantangan ketidakpastian ekonomi global dan perang tarif tetap harus menjadi perhatian serius.

Oleh karena itu, Kemnaker akan terus memperkuat kerja sama antar kementerian dan lembaga, pelaku usaha, serikat pekerja, serikat buruh, dan berbagai mitra pembangunan untuk mendorong produktivitas, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya saing angkatan kerja nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Vaksin TBC Jadi Fokus Kerja Sama Kesehatan antara Prabowo dan Bill Gates

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation, Bill Gates, dalam pertemuan resmi yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 7 Mei 2025. Pertemuan tersebut membahas kerja sama strategis di bidang kesehatan dalam upaya penanggulangan penyakit menular seperti polio, tuberkulosis (TBC), dan malaria.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi kontribusi besar Gates Foundation terhadap pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sejak tahun 2009, lembaga yang dipimpin oleh Bill Gates itu telah menyalurkan hibah lebih dari USD 300 juta kepada Indonesia yang sebagian besar difokuskan untuk sektor kesehatan.

Presiden Prabowo juga menjelaskan peran Gates Foundation dalam mendukung produksi vaksin polio melalui Bio Farma, yang kini menjadi salah satu produsen vaksin terbesar di dunia dengan kapasitas produksi hingga 2 miliar dosis per tahun.

“Terutama hal-hal strategis seperti vaksin polio beliau bantuannya Rp1,3 triliun dan sekarang kita Bio Farma salah satu produsen 2 miliar dosis vaksin setiap tahun dan ini untuk dimanfaatkan 42 negara di seluruh dunia dipakai oleh 902 juta orang,” tutur Presiden.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan optimismenya terhadap komitmen Gates Foundation terhadap pengembangan vaksin untuk penyakit TBC dan malaria, dua penyakit yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

“Indonesia akan jadi salah satu tempat yang akan diujicoba dan kita mengetahui bahwa TBC memakan korban kita cukup besar yang meninggal hampir 100 ribu setiap tahun, dan itu tekad kita untuk menurunkan. Dan beliau menunjukkan komitmen beliau untuk terus bantu kita di bidang itu, juga beliau sedang kembangkan vaksin malaria,” jelas Presiden.

Pada kesempatan yang sama, Bill Gates mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan Presiden Prabowo dan menyatakan komitmennya untuk terus terlibat dalam filantropi global.

“Saya sangat menikmati pekerjaan filantropi ini dan saya berharap bisa melakukan lebih banyak lagi. Sekali lagi, terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh Presiden kepada saya. Terima kasih,” tutur Bill Gates.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Segel Pembangunan Terminal Khusus dan Reklamasi Ilegal di Kepri

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin, berupa kegiatan pembangunan terminal khusus (tersus) dan reklamasi di Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Selasa (6/5).

Penyegelan dilakukan menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan kegiatan pemanfaatan ruang laut yang terindikasi telah menyebabkan kerusakan ekologi dan lingkungan sekitar, serta menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut juga dianggap mengganggu aktivitas nelayan tradisional dan berpotensi menciptakan suasana tidak kondusif.

“Tidak ada Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKRPRL), dan izin Reklamasinya, jadi kita lakukan tindakan penghentian sementara berupa penyegelan,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Selasa (6/5).

Ipunk menyebutkan bahwa indikasi pelanggaran ini ditemukan pada saat tim Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) Pangkalan PSKDP Batam melakukan pengawasan terhadap proyek yang sedang dikerjakan PT. TBJ di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.

Melengkapi pernyataan Ipunk, Kepala Pangkalan PSKDP Batam Semuel Sandi Rundupadang, menyampaikan bahwa atas pelanggaran yang dilakukan PT. TBJ, Polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Batam telah melakukan penghentian sementara kegiatan dan pemasangan Plang Penghentian Kegiatan dan garis Polsus PWP3K terhadap area reklamasi dengan disaksikan oleh penanggung jawab usaha.

“Kami melakukan penyegelan terhadap lahan reklamasi seluas 0,05 hektar. Selanjutnya akan dilakukan analisa dan proses hukum lebih lanjut untuk pengenaan sanksi administratif dengan potensi berupa denda administratif,” terang Semuel.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengimbau semua pihak yang berkegiatan menetap di ruang laut untuk ikut aturan dengan lebih dulu mengantongi KKPRL. Izin dasar ini untuk memastikan pemanfaatan ruang laut yang akan dilakukan tidak mengancam kelestarian ekosistem, dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain di ruang laut.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,0511,0521,053...4,923Halaman 1,052 dari 4,923