Beranda blog Halaman 1055

Kementan Libatkan Pakar, Matangkan Rencana Pemasukan Sapi Perah Australia

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pertanian (Kementan) terus menggenjot upaya Peningkatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN). Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah membuka pintu pemasukan bibit sapi perah unggul dari Australia.

Kebijakan ini dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian bersama Komisi Bibit Ternak, Selasa, 6 Mei 2025, di Kantor Pusat Kementan, Jakarta.

PT Greenfields Indonesia, dalam presentasinya, menawarkan skema kemitraan yang melibatkan kerjasama antara pelaku usaha, perbankan, dan peternak. Bibit sapi perah yang diusulkan—berasal dari Australia—diklaim memiliki efisiensi pakan tinggi, daya tahan terhadap penyakit yang lebih baik, serta masa laktasi lebih panjang. Target awal yaitu mendatangkan 10.000 ekor sapi dan mendongkrak produksi hingga 15 ton susu per hari.

Komisi Bibit Ternak menyambut rencana tersebut dengan sejumlah catatan. Seleksi bibit harus ketat, kepatuhan terhadap regulasi tak boleh ditawar, dan edukasi kepada peternak menjadi syarat mutlak.

“Kita perlu memastikan bahwa bibit yang masuk memang sesuai kebutuhan dan mampu mengangkat produktivitas nasional,” ujar Jakaria, salah satu anggota Komisi Bibit Ternak.

Kementan melihat inisiatif ini sebagai bagian dari strategi besar membangun industri sapi perah yang tangguh. Penambahan populasi sapi perah dinilai krusial untuk menutup kesenjangan antara permintaan dan produksi susu dalam negeri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kinerja Gubernur Khofifah Dipuji, Inflasi Jatim Terendah dan Wisata Tumbuh

Penulis
Syifa
-

Provinsi Jawa Timur mencatatkan inflasi terendah se-Pulau Jawa pada April 2025 sebesar 0,93% (month-to-month), menurut rilis Badan Pusat Statistik (BPS). Capaian ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Senin (5/5), sebagai bukti keberhasilan daerah dalam menjaga kestabilan harga, terutama selama momentum Idulfitri.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa stabilitas ekonomi Jawa Timur terjaga dengan baik berkat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menahan laju inflasi, khususnya di sektor pangan.

“Alhamdulillah, inflasi kita terjaga selama Idul Fitri kemarin. Ini merupakan prestasi kerja kita bersama, baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat,” ujar Khofifah.

Beberapa komoditas yang menjadi penahan inflasi di antaranya cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai merah. Sementara itu, inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan tarif listrik sebesar 0,99%, menyusul berakhirnya diskon pemerintah sejak 28 Februari 2025. Komoditas lain yang menyumbang inflasi termasuk emas perhiasan (0,20%), angkutan udara (0,08%), bawang merah (0,03%), dan kelapa (0,03%).

Dibanding provinsi lain di Pulau Jawa, Jawa Timur mencatat inflasi paling rendah. Yogyakarta mengalami inflasi tertinggi sebesar 1,67%, disusul DKI Jakarta (1,44%), Jawa Tengah (1,38%), Banten (1,29%), dan Jawa Barat (1,01%). Secara nasional, inflasi tercatat sebesar 1,17%.

“Pemprov Jatim telah melakukan berbagai upaya untuk mengontrol inflasi selama Lebaran, termasuk meningkatkan produksi dan distribusi barang kebutuhan pokok serta melakukan pengawasan harga,” imbuhnya.

Tak hanya inflasi, Khofifah juga menyoroti kinerja ekspor dan pariwisata Jawa Timur yang menunjukkan tren positif. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor Jatim pada Maret 2025 mencapai Rp6.134,9 miliar atau naik 0,10% dibanding Februari 2025. Sementara impor mengalami peningkatan sebesar 3,28%.

Sektor pariwisata juga tumbuh menggembirakan, dengan total kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 56.971 orang pada Januari–Maret 2025. Jumlah ini menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan kunjungan wisman tertinggi se-Pulau Jawa.

“Alhamdulillah, pariwisata kita juga menunjukkan tren positif. Karena Jatim menjadi destinasi wisata dengan kunjungan wisman terbanyak se-Pulau Jawa. Ini merupakan kerja keras kita bersama,” tuturnya.

Khofifah berharap capaian ini menjadi momentum untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan visi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.

“Kita berharap, prestasi ini menjadi momentum bagi kita untuk bersinergi bersama membangun Jatim jaya luar biasa menuju Gerbang Baru Nusantara,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkes Dukung Penuh Kolaborasi Indonesia–Jepang untuk Penguatan SDM Kesehatan

Penulis
Syifa
-
Hubungan bilateral Indonesia dan Jepang di bidang kesehatan terus berkembang positif dan progresif. Melalui kerja sama erat antara Kementerian Kesehatan RI dan berbagai institusi kesehatan serta pemerintah daerah di Jepang, ribuan tenaga kesehatan Indonesia kini mendapat peluang untuk mengembangkan karier di Negeri Sakura.
Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menerima kunjungan kehormatan Gubernur Prefektur Mie, Jepang, Ichimi Katsuyuki, dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Leimena, Selasa (6/5/2025). Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kerja sama bilateral, khususnya dengan Prefektur Mie.
Salah satu bentuk nyata kolaborasi tersebut adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI dan Gubernur Prefektur Mie pada 30 Juli 2024. MoU ini membuka peluang bagi lulusan Poltekkes Kemenkes untuk mengikuti pelatihan dan bekerja di Jepang sebagai caregiver dan perawat tersertifikasi.
Prefektur Mie menyatakan kesiapannya menerima hingga 300 perawat Indonesia setiap tahun, dengan dukungan anggaran subsidi bagi institusi penerima. Langkah ini dinilai mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan layak bagi tenaga kesehatan Indonesia.
Pertemuan juga membahas potensi kolaborasi lainnya, seperti peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Indonesia melalui pelatihan dan pemagangan, serta kerja sama di bidang layanan lansia, keperawatan, dan teknologi kesehatan.
“Kami melihat Jepang, khususnya Prefektur Mie, sebagai mitra penting dalam pengembangan sistem kesehatan Indonesia. Dengan pengalaman Jepang dalam menghadapi masyarakat menua, kerja sama ini sangat relevan untuk mendukung reformasi kesehatan di Indonesia,” ujar Menkes Budi G. Sadikin.
Gubernur Ichimi Katsuyuki menyambut baik rencana kolaborasi lebih luas melalui skema kerja sama antar daerah dan pertukaran tenaga ahli.
“Kami terbuka untuk mendukung berbagai program peningkatan kapasitas SDM kesehatan Indonesia. Kami yakin kerja sama ini akan memberikan manfaat besar bagi kedua negara,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi, Kemenkes juga bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) melalui proyek Enhancement of Caregiver Competency yang fokus pada penguatan keahlian lulusan Poltekkes di bidang keperawatan geriatri dan perawatan jangka panjang.
Selain itu, kolaborasi dengan Sapporo Cardiovascular Centre memberikan peluang fellowship tahunan bagi dokter spesialis kardiologi intervensi, dengan kuota empat peserta per tahun.
Kemenkes menyampaikan apresiasi atas dukungan berkelanjutan dari Pemerintah Jepang, khususnya Prefektur Mie. Ke depan, Kemenkes berharap kerja sama dapat diperluas dalam pengembangan fakultas keperawatan, teknologi laboratorium medis, dan kesehatan lingkungan di Poltekkes Kemenkes; pendirian pusat penelitian klinis dan terapan di Indonesia; serta fasilitasi program fellowship medis langsung, terutama di bidang intervensi kardiologi dan neurologi.
Kerja sama Indonesia–Jepang ini tidak hanya mencerminkan hubungan bilateral yang solid, tetapi juga menjadi investasi strategis untuk mencetak tenaga kesehatan unggul, baik untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun global.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag Ajak Media Massa Sukseskan Penyelenggaraan Haji 2025

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar, mengajak insan media massa untuk turut menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. Ia menekankan bahwa informasi merupakan salah satu kunci keberhasilan haji tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Menag saat bertemu dengan Forum Pemimpin Redaksi Media dalam acara Bincang Haji 1446 H/2025 M yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Selasa (6/5/25).

“Saya mengajak media untuk terus bersinergi. Mari kita saling melakukan konfirmasi agar tercipta informasi yang nyaman, menenangkan, dan tidak menimbulkan keresahan bagi jemaah haji maupun keluarganya,” ujar Menag.

Menag juga memohon doa, kerja sama, serta partisipasi dari para awak media. Ia mengungkapkan bahwa tahun ini banyak kebijakan baru yang akan dilaksanakan guna memberi kenyamanan dan kemanan Jemaah haji 2025. Selain itu, Pemerintah Arab Saudi juga memiliki kebijakan-kebijakan serta aturan-aturan baru terkait pelaksanaan haji.

“Insya Allah semuanya berjalan lancar. Banyak sekali kejutan tahun ini, terutama dari sisi kebijakan Arab Saudi. Salah satu kunci suksesnya adalah bagaimana informasi itu disampaikan kepada masyarakat melalui media,” tambahnya.

Di akhir sambutan, Menag menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelayanan terhadap media selama peliputan haji.

“Saya mohon maaf jika selama ini ada kekurangan dalam melayani media yang bertugas,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gandeng ITB, Transmigrasi Bukan Cuma Pindah Penduduk, Kini Dibangun dengan Ilmu dan Inovasi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dalam rangka mengoptimalkan Program Transmigrasi Patriot, Kementerian Transmigrasi menjalin kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). Hal ini sebagai langkah strategis pendidikan tinggi dalam membangun kawasan transmigrasi
berbasis inovasi pendidikan dan teknologi.

Nota Kesepahaman Bersama tersebut mendukung konsep baru transmigrasi yang fokus membangun kawasan ekonomi terintegrasi melalui aspek pendidikan. Selasa (6/5).

“Orang pintar adalah orang yang mampu menjawab persoalan. Maka kita libatkan ITB agar konsep Trans Patriot ini benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan tentang konsep baru transmigrasi,” kata Menteri Iftitah dalam sambutannya.

Rektor ITB, Prof. Tatacpita Dirgantara menyambut baik kerja sama ini dan berharap kolaborasi antara dunia akademik dan pemerintah dapat menghasilkan karya nyata yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Harapannya melalui kerja sama ini dapat meningkatkan kapasitas dosen atau pun mahasiswa yang nantinya dapat menjadi media pembelajaran di ruang kuliah,” ujar Rektor.

Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan kawasan transmigrasi tidak hanya menjadi tempat relokasi penduduk, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemandirian masyarakat.

Lebih lanjut, Mentrans mengungkapkan bahwa Kementerian Transmigrasi sedang menyiapkan keberangkatan 2.000 Tim Ekspedisi Patriot pada tahun ini. Sedangkan program Transmigran Patriot akan dimulai pada tahun depan sebagai lanjutan dari program tersebut.

Salah satu fokus utama dalam konsep Trans Patriot adalah menciptakan korporasi masyarakat yang menjadi wadah bagi para transmigran untuk mengembangkan usaha secara kolektif dan mandiri.

“Lahan sudah siap, pengusaha juga sudah mendapatkan solusi karena sudah ada korporasi masyarakat,” jelas Mentrans.

Ke depan, Kementerian berharap semakin banyak investor yang tertarik untuk masuk dan mengembangkan kawasan transmigrasi. Kerja sama dengan perguruan tinggi seperti ITB diharapkan mampu mempercepat hadirnya inovasi yang menjawab kebutuhan pembangunan, termasuk dalam hal riset.

Mentrans juga meminta dukungan penuh dari jajarannya dalam hal pengadaan alat riset.

“Kebutuhan pembelian alat untuk riset, tolong disupport kepada Dirjen saya. Jangan sampai penelitian terhambat karena tidak ada alat,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Presiden Prabowo Instruksikan Menteri Nusron Cek Konsesi HGU dan HGB

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Senin (05/05/25).

Pada rapat tersebut, presiden menekankan terkait pencapaian aset under management yang telah berhasil dikonsolidasi dalam aset negara serta pentingnya pengecekan terhadap seluruh aset di Indonesia, termasuk tanah negara.

“Pak Nusron, nanti cek dan teliti ya. Cek semua konsesi Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara,” ujar Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna.

Menanggapi instruksi Presiden Prabowo, Menteri Nusron menyampaikan bahwa pihaknya telah mulai melakukan identifikasi atas tanah-tanah yang telah masuk kategori tanah telantar.

“Ini kita lihat, perintahnya adalah sudah berapa yang pernah dikasih, tapi jatuh tempo dan tidak diperpanjang. Ini yang kemudian diserahkan. Biasanya ini masuk dalam kategori tanah telantar yang diserahkan kepada Bank Tanah,” jelas Menteri Nusron kepada awak media usai Sidang Kabinet Paripurna berlangsung.

Saat ini, ia juga sedang dalam proses mendiskusikan langkah selanjutnya terkait pemanfaatan aset Bank Tanah yang telah mencapai sekitar 40 ribu hektare. Pemanfaatan aset tersebut dilakukan untuk meningkatkan manfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional. “Aset Bank Tanah nanti yang sedang kami diskusikan, apakah bisa atau tidak untuk dikonsolidasikan ke dalam Danantara,” ujar Menteri Nusron.

Tanah-tanah tersebut menurutnya berpotensi besar untuk dimanfaatkan dalam berbagai sektor prioritas pembangunan nasional. “Tanah tersebut berpotensi juga untuk digunakan dalam berbagai macam tujuan, seperti pembangunan pabrik, perumahan, pangan, hingga energi terbarukan,” tutur Menteri Nusron.

Ia memastikan bahwa kajian mendalam akan dilakukan sebelum rencana pemanfaatan diluncurkan secara resmi. “Nanti akan kita kaji, dan kita rilis semua ada berapa yang sudah dihitung,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

Sidang Kabinet Paripurna ini juga diikuti oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, jajaran Menteri dan Wakil Menteri, serta Kepala Lembaga dalam Kabinet Merah Putih.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Tunjangan Insentif Guru Bukan ASN pada RA dan Madrasah Cair, Cek Infonya!

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agama akan menyalurkan tunjangan insentif bagi Guru Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Juni 2025. Tunjangan insentif tersebut merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo Subiyanto untuk meningkatkan kesejahteraan guru RA dan madrasah swasta yang belum memiliki sertifikat pendidik.

Hal ini dikatakan Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Rabu (7/5/2025). Menurutnya, Kemenag secara rutin memberikan tunjangan insentif sebesar Rp250.000 perbulan yang dibayarkan dua tahap dalam setahun. Dengan demikian, masing-masing guru akan mendapatkan Rp1.500.000 dalam setiap tahap pencariannya (satu semester).

“Peningkatan kesejahteraan guru menjadi konsern Presiden Prabowo, salah satunya melalui pemberian tunjangan insentif bagi guru bukan ASN pada RA dan Madrasah,” sebut Menag.

“Saat ini, Kemenag masih memverifikasi data GBASN RA dan Madrasah calon penerima dan sedang sinkronisasi sistem dengan bank penyalur agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Insya Allah pada Juni 2025 segera cair,” sambungnya.

Dirjen Pendidikan Islam Suyitno menambahkan bahwa ada 243.669 guru RA dan madrasah swasta non sertifikasi yang akan mendapatkan tunjangan insentif. “Pada tahap pertama, anggaran yang akan disalurkan mencapai Rp365.503.500.000,” tegas mantan Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM ini.

Berikut kriteria guru RA dan Madrasah penerima tunjangan insentif:
1. Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar dalam sistem informasi pada Direktorat GTK Madrasah;
2. ⁠Belum lulus Sertifikasi;
3. ⁠Memiliki Nomor Pendidik Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) Kementerian Pendidikan;
4. ⁠Guru yang mengajar pada Satminkal binaan Kementerian Agama;
5. ⁠Berstatus sebagai Guru Tetap Madrasah, yaitu guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, Kepala Madrasah Negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.
6. ⁠Berstatus GTY atau GTTY yang melaksanakan tugas pada madrasah swasta untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus, dan tercatat pada Satminkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru;
7. ⁠Memenuhi Kualifikasi Akademik minimal S-1 atau D-IV;
8. ⁠Memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di Satminkalnya;
9. ⁠Bukan penerima bantuan sejenis dari instansi lainnya atau yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama;
10. ⁠Belum usia pensiun (60 Tahun);
11. ⁠Tidak beralih status dari guru RA dan Madrasah;
12. ⁠Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA dan Madrasah;
13. ⁠Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif; dan
14. ⁠Tunjangan insentif hanya diberikan kepada guru yang dinyatakan layak bayar berdasarkan sistem informasi pada Direktorat GTK Madrasah.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Tegaskan Jangan Sampai Ada Cacat Pendirian Kopdes Merah Putih

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto didampingi Wamendes PDT Ahmad Riza Patria menghadiri peluncuran percepatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) se-Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, di Holly Stadium, Semarang, Selasa (6/5/25).

Pada kesempatan tersebut, Mendes Yandri mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat edaran dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam surat edaran tersebut, sudah diatur alur musyawarah desa khusus, peserta, sampai dengan terbentuknya koperasi desa merah putih di 80.000 desa dan kelurahan tersebut.

“Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sudah membuat surat edaran, siapa saja peserta musyawarah desa khusus, siapa yang mengundang dan apa saja yang akan dilakukan di musyawarah desa khusus,” ujar Mendes Yandri.

Mendes Yandri mengatakan, peserta musyawarah desa khusus meliputi kepala desa, perangkat desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan anggotanya, tokoh masyarakat, pendamping desa, penyuluh pertanian dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, Ia meminta kepada seluruh kepala desa se-Provinsi Jawa Tengah yang hadir dalam acara tersebut untuk segera melaksanakan musyawarah desa khusus, agar koperasi desa merah putih bisa segera terbentuk. Ia berharap akhir bulan Mei seluruh desa di Jateng sudah selesai melaksanakan Musdesus.

Namun begitu, Mendes Yandri mengimbau dalam malaksanakan Musdesus dan pembentukan koperasi desa merah putih untuk tertib administrasi dan dokumentasi. Sehingga tidak ada kecacatan dalam pendirian koperasi desa merah putih.

“Tolong juga ada dokumentasi dan berita acaranya, karena itu akan menjadi tolak ukur terhadap pendirian koperasi desa merah putih. Jadi jangan sampai nanti cacat dalam pendirian,” ungkap Yandri.

“Jadi mulai dari proses musyawarah desa khusus sebagai sarana utama untuk pendirian Koperasi Desa Merah Putih harus tertib administrasi, tertib dokumentasi dan tolong ini yang paling krusial adalah status tanah untuk gudang,” sambungnya.

Lebih lanjut Mendes Yandri mengatakan, di Jawa Tengah banyak sekolah-sekolah dasar yang sudah tidak terpakai agar bisa dimanfaatkan menjadi gudang. Namun, bagi desa yang tidak punya eks sekolah dasar yang bisa dipakai, bisa membangun gudang baru.

Ia meminta desa agar bisa memastikan tanah yang akan digunakan koperasi desa merah putih clear dan tidak ada masalah. Karena nanti akan dibangun gudang penyimpanan dengan berbagai gerai.

Sebagai informasi, acara ini diluncurkan oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan dihadiri oleh Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Hediawan Ashaf.

Selain itu hadir pula Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen, Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN Dwi Ary Purnomo, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman, Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi, serta jajaran Forkopimda Jawa Tengah.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menaker Yassierli: Pekerjaan Layak adalah Hak Asasi Setiap Warga Negara

Penulis
Syifa
-

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menekankan bahwa kelayakan suatu pekerjaan tidak bisa semata-mata dinilai dari sudut pandang pemberi kerja. Menurutnya, pekerjaan yang layak harus dipandang secara menyeluruh, mencakup kondisi kerja, jam kerja yang manusiawi, serta perlindungan sosial bagi pekerja.

“Suatu pekerjaan tidak otomatis dikatakan layak hanya karena dianggap demikian oleh pemberi kerja. Penilaian kelayakan harus mencakup berbagai aspek yang menjamin martabat dan kesejahteraan pekerja,” ujar Menaker Yassierli ketika memberikan sambutan pada Diskusi Publik Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak, yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Menaker mengatakan, jika merujuk pada rancangan Strategi, Mekanisme, dan Pelaksanaan (SMP) dari Komnas HAM yang menjadi panduan komprehensif untuk memastikan perlindungan dan promosi hak asasi manusia di lingkungan kerja, telah menjadi acuan penting bagi Kementerian Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa tantangan berikutnya adalah mengedukasi seluruh pemangku kepentingan, baik pekerja maupun pengusaha, agar memahami pentingnya budaya kerja yang menghormati hak asasi manusia.

“PR kita sekarang adalah membangun budaya yang mendukung kesadaran bahwa pekerjaan layak adalah bagian penting dari hak asasi manusia. Diperlukan edukasi agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama,” ucapnya.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, turut menegaskan bahwa pekerjaan layak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Menurutnya, hak atas pekerjaan yang layak bukan hanya milik mereka yang telah bekerja, melainkan hak setiap warga negara.

“Pekerjaan yang layak adalah bagian dari hak asasi manusia. Ini bukan hanya hak mereka yang sudah bekerja, tetapi hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak,” ujar Atnike.

Atnike juga menekankan bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan layak bukan semata-mata tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan. Hal tersebut, katanya, merupakan tanggung jawab lintas sektor dan lintas kementerian.

“Ada peran besar dari sektor pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia yang lebih baik. Sektor industri dan perdagangan juga perlu membangun praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia. Selain itu, kementerian dan lembaga lainnya, termasuk Komnas HAM, juga ikut bertanggung jawab,” jelas Atnike.

“Komnas HAM berkomitmen untuk terus mendorong sinergi lintas sektor dalam memastikan pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Terima Surat Kepercayaan Delapan Duta Besar Negara Sahabat di Istana Merdeka

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari delapan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat. Penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 6 Mei 2025.

Prosesi acara penyerahan surat kepercayaan dimulai dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara sahabat setelah para duta besar tiba di Istana Merdeka. Adapun delapan duta besar negara sahabat yang diterima oleh Presiden Prabowo antara lain:

  1. Luis Guillermo Arellano Jibaja, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Ekuador untuk Republik Indonesia;
  2. Enrique Antonio Acuña Mendoza, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Bolivar Venezuela untuk Republik Indonesia;
  3. Roberto Colaminè, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Italia untuk Republik Indonesia;
  4. Philip Nathan Taula, Duta Besar LBBP Designate Resident Selandia Baru untuk Republik Indonesia;
  5. Ramil Rzayev Abil Oglu, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Azerbaijan untuk Republik Indonesia;
  6. Roderick Bruce Brazier, Duta Besar LBBP Designate Resident Persemakmuran Australia untuk Republik Indonesia;
  7. Ivana Golubović-Duboka, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Serbia untuk Republik Indonesia; dan
  8. dr. Faysal Ahmed Salad, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Federal Somalia untuk Republik Indonesia.

Setelah selesai menyerahkan surat kepercayaan, para duta besar kemudian diterima oleh Presiden Prabowo Subianto di ruang oval Istana Merdeka, Jakarta. Setelahnya, para duta besar pun berpamitan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya turut diperdengarkan pada kesempatan tersebut.

Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Presetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,0541,0551,056...4,923Halaman 1,055 dari 4,923