Menperin Kenalkan Konsep Green Mobility Fasilitasi Teknologi Otomotif Masa Depan

Penulis

-

07 Mei 2025

Industri otomotif Indonesia sedang mengalami disrupsi teknologi baik dari sisi produksi maupun produk. Berbagai produk otomotif berteknologi tinggi dan ramah lingkungan telah memasuki pasar domestik Indonesia. Saat ini, sudah beredar berbagai kendaraan modern dan berteknologi tinggi di Indonesia seperti kendaraan menggunakan teknologi ICE, hybrid, baterai listrik dan fuel cell hydrogen.

Menghadapi perkembangan teknologi otomotif yang berkembang pesat saat ini serta potensi pasar otomotif domestik, Kementerian Perindustrian mengenalkan konsep Green Mobility sebagai pendekatan kebijakan yang mengintegrasikan teknologi lebih ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan energi, berdaya saing tinggi dan mendukung keberlanjutan mobilitas penduduk .

“Apapun perkembangan teknologi otomotif, kami menyambut baik dan berkomitmen memfasilitasi kebijakannya melalui konsep Green Mobility. Kebijakan ini akan lebih adaptif dan sustain bagi industri otomotif nasional terutama menjawab perkembangan pesat teknologi otomotif yang ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan energi, mendukung mobilitas penduduk dan melindungi investasi otomotif yang telah ada di Indonesia selama ini,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara New Energy Vehicle, Kumparan di Jakarta, Selasa (6/5).

Green Mobility juga mempertimbangkan investasi otomotif yang sudah berlangsung lama di Indonesia. Pemerintah misalnya telah memfasilitasi investor yang memproduksi kendaraan berteknologi ICE dalam bentuk insentif bagi produk LCGC (Low Cost Green Car) dan program biofuel. Pemerintah juga telah menerbitkan kebijakan dan insentif yang mendorong terciptanya ekosistem kendaraan listrik melalui insentif PPNBM DTP serta hilirisasi sumber daya alam mendukung industri baterai kendaraan. Pemerintah juga telah memberikan insentif untuk produksi kendaraan hybrid. Terbaru, pemerintah juga menyiapkan kebijakan dan insentif bagi investor yang memproduksi kendaraan berteknologi fuel cell hydrogen.

“Selain memfasilitasi teknologi otomotif terbaru, kami juga tetap akan melindungi investasi otomotif yang sudah lama berproduksi di Indonesia. Prinsipnya, selama investasi industri otomotif lama atau baru tersebut menghasilkan produk otomotif lebih ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan energi dan mendukung mobilitas masyarakat, maka akan kami fasilitasi melalui kebijakan Green Mobility”, ujar Menperin.

Pasar otomotif Indonesia masih memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang serta dapat diisi oleh produk otomotif dalam negeri. Hal ini ditunjukkan oleh rasio kepemilikan mobil Indonesia relatif lebih rendah dibanding dengan rasio kepemilikan mobil di negara tetangga ASEAN.

Agus menyebut rasio kepemilikan kendaraan roda empat di Indonesia hanya 99 unit per 1.000 orang penduduk, sedangkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 281 juta orang per tahun 2024. Rasio kepemilikan kendaraan motor roda 4 di Malaysia misalnya, sebesar 490 unit per 1.000 orang penduduk. Sementara Malaysia hanya memiliki sekitar 35 juta penduduk.

Sementara itu, Thailand juga menunjukkan rasio kepemilikan mobil yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Dengan jumlah penduduk sekitar 70 juta orang, Thailand mampu mencatat rasio kepemilikan mobil sebanyak 275 unit per 1.000 orang. “Di Singapura 211 unit per 1.000 orang, Korea Selatan 530 unit per 1.000 orang, dan Jepang 670 unit per 1.000 orang,” kata Agus.

Konsep green mobility diharapkan mendukung upaya pemerintah untuk pencapaian target Net Zero Emission (NZE) sektor manufaktur pada tahun 2050. Besarnya potensi pasar otomotif Indonesia serta distrupsi teknologi otomotif kearah produk yang lebih ramah lingkungan, efisiensi dalam energi dan mendukung mobilitas penduduk diharapkan mempercepat pencapaian target NZE manufaktur Indonesia.

“Kami mengakselerasi target NZE di sektor industri manufaktur dapat tercapai pada tahun 2050 atau 10 tahun lebih cepat daripada target yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami juga telah melakukan koordinasi dengan para pelaku industri, termasuk sektor otomotif. Alhamdulillah, mereka siap untuk mendukung tercapainya target NZE di sektor manufaktur tersebut,” tutur Menperin.

Apresiasi kepada Polytron

Menperin memberikan apresiasi kepada Polytron atas peluncuran mobil listrik, yang sebelumnya sukses meluncurkan motor listrik. “Ini adalah langkah besar yang memperlihatkan komitmen Polytron untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pengembangan industri otomotif di Indonesia. Kami juga mengucapkan selamat kepada Polytron atas peluncuran mobil listrik dengan merek nasional,” tutur Agus.

Sebagai sebuah momen bersejarah di industri otomotif Indonesia, peluncuran mobil listrik Polytron G3 yang juga menandai kehadiran merek asli Indonesia. Tidak hanya memperlihatkan kebangkitan industri otomotif, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam pasar kendaraan listrik.

“Dengan keberhasilan ini, kita semakin yakin bahwa industri otomotif Indonesia dapat berinovasi dan berkembang dengan menghadirkan produk-produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga siap untuk bersaing di pasar global,” tegasnya.

Bahkan, peluncuran mobil listrik Polytron ini sebagai bukti nyata bahwa industri otomotif Indonesia mampu memproduksi kendaraan bermotor sendiri dengan kualitas yang bersaing. Lebih dari itu, mobil listrik ini juga memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi, yang mencerminkan kemajuan luar biasa dalam kemampuan manufaktur dalam negeri.

Apalagi Presiden Prabowo baru saja menandatangani Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa dimana pemerintah pusat dan daerah serta BUMN/BUMD wajib membeli produk dalam negeri. Produk otomotif Polytron berpotensi dibeli pemerintah dan BUMN/BUMD untuk menjadi mobil dinas ataupun mobil operasional.

Berdasarkan hasil self assessment, mobil listrik Polytron G3 sudah mencapai nilai TKDN sebesar 40 persen. “Dengan semakin tingginya nilai TKDN pada produk kendaraan listrik, kita akan dapat mengurangi ketergantungan pada impor, serta mengoptimalkan potensi industri manufaktur Indonesia,” tandasnya.

CEO Polytron Hariono mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih atas dukungan Kemenperin sehingga terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah dan pelaku industri. Peluncuran mobil listrik pertama ini menandai kehadiran Polytron yang menginjak usia ke-50 pada bulan September mendatang.

“Tahun 2025 adalah tahun yang istimewa bagi Polytron, di mana usia kami melayani konsumen Indonesia genap 50 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang kami lalui bersama sejak tahun 1975,” ujarnya.

Selam lima dekade terakhir ini, menurut Hariono, Polytron semakin tumbuh dan terus belajar berinovasi untuk mencapai satu tujuan, yakni mempermudah hidup keluarga Indonesia melalui teknologi dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan.

“Hari ini, kami mengambil langkah lanjutan dari perjalanan kami, yaitu memperkenalkan mobil listrik pertama Polytron,” jelasnya. Polytron memulai langkah ini dengan keyakinan yang sederhana, bahwa teknologi yang baik adalah yang bisa dijangkau dan dirasakan manfaatnya oleh banyak orang.

“Karena itu, mobil listrik Polytron ini hadir bukan sekadar inovasi, tetapi juga sebagai solusi yang menghadrrkan mobilitas yang lebih ramah lingkungan, aman, dan mudah dijangkau secara lebih luas oleh keluarga Indonesia,” imbuhnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkes RI Pastikan Pelayanan Kesehatan Haji 2025 Prima dan Mudah Diakses

Penulis

Syifa

-

07 Mei 2025

Sebanyak delapan kloter jemaah haji reguler gelombang pertama telah tiba di Arab Saudi pada 2 Mei 2025. Dari total 3.224 jemaah yang tiba, tercatat sekitar 83,24 persen merupakan jemaah berisiko tinggi (risti).

Untuk memberikan layanan kesehatan terbaik bagi para tamu Allah SWT, Kementerian Kesehatan RI berkomitmen menyelenggarakan pelayanan kesehatan haji tahun 1446H/2025M yang prima, terstandar, dan mudah diakses.

Pemerintah telah menyiapkan berbagai fasilitas kesehatan melalui Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) yang beroperasi di dua daerah kerja yaitu Madinah dan Mekkah. KKHI difungsikan sebagai tempat perawatan dan rujukan bagi jemaah haji Indonesia yang mengalami gangguan kesehatan, baik yang dirujuk dari Pos Kesehatan Kloter, Pos Kesehatan Sektor, maupun Pos Kesehatan Bandara.

Jemaah yang sakit akan ditangani terlebih dahulu di Unit Gawat Darurat (UGD) KKHI untuk kemudian menjalani proses triase, yaitu penggolongan tipe dan tingkat kegawatdaruratan pasien.

KKHI akan menangani hasil kondisi pasien pada tingkat kesakitan/cedera ringan dan sedang. Namun, jika hasil triase di level sedang dan berat atau kondisi gawat darurat, jemaah akan segera dilakukan resusitasi dan dirujuk ke rumah sakit pemerintah Arab Saudi (RSAS) untuk penanganan lanjutan.

“Selama masa perawatan, petugas kesehatan di KKHI juga memberikan edukasi dan penyuluhan kepada pasien serta keluarga atau jemaah lain yang menjenguk,” ujar Kepala Bidang Kesehatan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kesehatan Tahun 1446H/2025M, dr. Mohammad Imran, MKM.

Pelayanan kesehatan di KKHI bersifat kuratif dan rehabilitatif, dengan fokus pada pemulihan dan penyembuhan secara cepat dan tepat. Jenis layanan yang tersedia meliputi penanganan gawat darurat, rawat inap, perawatan intensif di ICU dan HCU, serta pelayanan ambulans untuk proses rujukan dan evakuasi.

Di dalam menangani kasus psikiatri pada jemaah, KKHI memerlukan obat narkotika dan psikotropika. Pada tahun ini, Badan POM Arab Saudi menerapkan aturan yang lebih ketat dengan melarang impor obat narkotika dan psikotropika.

Sehingga, untuk penyediaan obat tersebut, Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dengan Abeer Medical Group sebagai fasilitator dengan penyedia obat narkotika dan psikotropika. Penyedia obat ini merupakan pihak yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan Arab Saudi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadiri Muskot VI PMI Tangsel, Benyamin: Kemanusiaan Jadi Fondasi Pembangunan Daerah

Penulis

Syifa

-

07 Mei 2025

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie menegaskan bahwa semangat kemanusiaan harus terus menjadi fondasi dalam pembangunan kota.

Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Musyawarah Kota VI Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangsel yang digelar di BSD Serpong, Jumat (2/5/2025).

“Saya ingin mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada PMI Kota Tangerang Selatan yang selama ini menjadi mitra penting dalam berbagai tantangan kemanusiaan yang terjadi, dan ini fondasi dalam pembangunan kota,” ujar Benyamin.

Benyamin menyampaikan apresiasi tinggi juga atas kinerja jajaran pengurus PMI Tangsel periode 2020-2025 yang dinilai sangat strategis dalam mendampingi pemerintah menghadapi berbagai situs darurat.

PMI telah mengambil banyak peran penting mulai dari pelayanan donor darah, penanganan bencana, penanganan kondisi darurat maupun kesehatan, hingga edukasi adaptasi perubahan iklim.

Untuk itu, Benyamin meminta agar kolaborasi pemerintah daerah dan lembaga kemanusiaan seperti PMI harus terus diperkuat untuk membangun kota yang tangguh dan peduli sesama.

“Kami percaya kolaborasi antara pemerintah kota dan organisasi kemanusiaan seperti PMI sangat penting dalam membangun ketangguhan dan kepedulian terhadap masyarakat,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendiktisaintek dan Dubes Iran Bahas Kolaborasi Akademik dan Riset Internasional

Penulis

Syifa

-

07 Mei 2025

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mendukung perkembangan hubungan bilateral dengan Republik Islam Iran dalam bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto ketika menerima kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di Kemdiktisaintek, Senin (5/5).

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas upaya memperkuat kolaborasi dalam bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi antara Indonesia dengan Iran. Kedua pihak juga membahas mengenai pertemuan Organisation of Islamic Cooperation atau OIC-15 Dialogue Plaform yang akan diadakan di Tehran, Iran.

“Saya berharap pertemuan ini dapat memperkuat kolaborasi bilateral antara Indonesia dengan Iran. Kami ingin memahami lebih jauh mengenai pengembangan ekosistem sainsdan teknologi yang berkelanjutan,” ujar Menteri Brian.

Duta Besar Mohammad menyampaikan antusiasme Iran dalam bekerja sama lebih jauh dengan Indonesia. Perkembangan teknologi yang pesat di Iran mendorong keterbukaannya untuk bekerja sama dalam pertukaran mahasiswa dan dosen.

Menyambut baik semangat ini, Menteri Brian juga menyarankan kolaborasi Indonesia-Iran dalam bentuk program visiting professors dan joint funding atau pendanaan bersama untuk penelitian.

“Kita bisa melakukan matchmaking untuk peneliti dari Indonesia dan Iran. Keduanya dapat melaksanakan penelitian bersama, misalnya dua tahun di Indonesia, dua tahun di Iran,” ujar Menteri Brian.

Selain itu, Iran menyatakan bahwa terdapat kesempatan bagi mahasiswa, terutama bagi tingkat pascasarjana, yang ingin meniti pendidikan tinggi ke Iran. Tantangan bahasa yang dikhawatirkan juga akan diselesaikan melalui penambahan program internasional dan penyediaan kelas bahasa Persia untuk mahasiswa Indonesia.

“Ada beberapa beasiswa dari universitas di Iran untuk mahasiswa Indonesia. Kami juga ingin menyediakan beasiswa kelas Persia untuk 100 orang,” jelas Duta Besar Mohammad.

Menteri Brian juga menyatakan ketertarikannya untuk bertemu pihak pemerintahan Iran di bidang pendidikan tinggi dalam kunjungannya ke Tehran untuk membahas kerja sama lebih lanjut. Hal inipun disetujui oleh Duta Besar Mohammad. Ia berharap akan terjadi perkembangan dalam kerja sama akademis dan ilmiah bagi Indonesia dan Iran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HNW Dukung Rencana Presiden Prabowo Bangun Kampung Haji di Mekah

Penulis

Syifa

-

07 Mei 2025

Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR-RI yang antara lain membidangi keagamaan, Hidayat Nur Wahid, mendukung upaya Presiden Prabowo dalam mengembangkan ekosistem haji, di antaranya melalui rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Mekkah.

HNW sapaan akrabnya menyebut, dengan terrealisirnya ide terobosan dari Presiden Prabowo yang diharapkan menjadi “sunnah hasanah” berupa dibangunnya “kampung haji Indonesia di kota suci Mekah” yang juga bisa dipakai selanjang tahun untuk jemaah umroh dari Indonesia, maka pengembangan ekosistem haji diharapkan bisa terwujud yang berdampak positif pada penurunan biaya perjalanan haji yang ditanggung oleh jamaah Indonesia, sehingga keinginan Presiden Prabowo agar biaya haji dari jemaah Indonesia bisa lebih murah dari Malaysia, dapat diwujudkan.

“Selama ini, komponen biaya haji terbesar selain penerbangan, adalah akomodasi, dan konsumsi selama di Mekah. Kalau seluruh layanan tersebut bisa diintegrasikan dan disediakan langsung oleh Pemerintah Indonesia secara efisien, maka tentu biaya yang ditanggung jamaah bisa menjadi lebih rendah. Apalagi bila masa tinggal di Mekah dan Medinah bisa dikurangi dari 41 hari menjadi 30 hari saja. Ini yang juga selalu kami dorong di Komisi VIII, saat rapat kerja dengan pihak Kemenag”disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (6/5).

Dirinya menilai, dibutuhkan lobi tingkat tertinggi berkelanjutan agar komitmen awal pihak Saudi untuk mengizinkan pembangunan kampung haji Indonesia yg kabarnya sudah ada itu, benar2 dapat terjaga dan segera terwujud, agar pembangunan kampung haji di Mekkah juga bisa segera direalisasikan.

“Artinya dalam kunjungan kenegaraan terdekat ke pimpinan Kerajaan Saudi, Presiden Prabowo mementingkan untuk memastikan realisasi izin Saudi agar pemerintah Indonesia dapat segera membangun kampung Haji di Mekah. Hal yang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak”lanjutnya.

Anggota DPR-RI Fraksi PKS ini mengingatkan, jika Presiden ingin biaya haji turun bahkan lebih rendah dari Malaysia, selain efisiensi masa tinggal di Mekah Medinah yang dikurangi, komponen harga ticket yang dirasionalkan, juga biaya akomodasi di kampung haji yang nanti dibebankan pada biaya perjalanan haji Indonesia harusnya jauh lebih murah daripada kalau menyewa hotel2 di Mekah.

Sebab dalam konteks penerbangan, meskipun sebagian besar dilayani maskapai tanah air yakni Garuda Indonesia, biayanya justru tetap tinggi.

“Itu terjadi karena antara lain perusahaan Indonesia mengenakan harga kepada jamaah haji Indonesia di level yang sama dengan perusahaan Saudi. Jangan sampai soal tarif ini terjadi juga, saat nanti kampung haji selesai. Mestinya dengan mempunyai “kampung haji”sendiri, tarif biayanya lebih murah daripada kalau sewa hotel di Mekah”ujarnya.

Kami dalam berbagai rapat kerja dengan Kemenag juga selalu menyuarakan pentingnya penurunan biaya haji, maka kami memahami bila Presiden Prabowo masih belum puas dengan biaya haji tahun ini sekalipun sudah turun bila dibandingkan dengan biaya haji tahun yang lalu, karena memang masih ada berbagai komponen pembiayaan yang bisa diturunkan seperti harga ticket dan masa tinggal di Saudi. Dan bila Presiden Prabowo menghendaki bahkan biaya haji Indonesia lebih rendah dari biaya haji di Malaysia, maka Pemerintah perlu mendorong agar BPKH benar2 dapat efektif dan inofatif melaksanakan amanat pengelolaan keuangan Haji, sehingga menghasilkan dana manfaat yang lebih besar yang bisa menambah “subsidi”bagi para calon jemaah haji, yang pada gilirannya akan bisa mengurangi biaya haji yanh dibayarkan oleh calon jemaah. Perlu juga Pemerintah mempertimbangkan pola subsidi yang diberikan oleh kerajaa Malaysia terhadarp para calon jemaah haji Malaysia. Dimana subsidi besar hingga 62% diberikan kepada calon jamaah haji Malaysia yg sudah mampu tapi masih dalam kategori B40, dan subsidi 55% bagi yang tidak masuk kategori B40.

Bila Indonesia bahkan ingin lebih murah dari Malaysia, maka Indonesia harus bisa mengungguli kebijakan di Malaysia, yakni dengan cara meningkatkan perolehan nilai manfaat keuangan haji yang saat ini dikelola BPKH, efisiensi harga ticket, menyegerakan perwujudan kampung haji di Mekah, maupun subsidi melalui penghapusan pajak sebagian layanan yang menyediakan jasa terkait perhajian.

“Kami di Komisi VIII selalu menyoroti komponen biaya haji dan berulang kali memberikan masukan efisiensi. Bila itu semua bisa diwujudkan, termasuk segera disahkannya Revisi UU Haji dan Umroh, dan Revisi UU tentang BPKH, dan kesiapan penuh dari BPH (Badan Pengelola Haji) untuk mulai menjadi penyelenggara Haji di musim haji tahun yang akan datang, maka kebijakan Presiden Prabowo itu bisa diwujudkan, sehingga jamaah Indonesia selain semakin ringan beban biayanya, juga bisa fokus beribadah meraih mabrur hajinya agar doanya untuk Indonesia yg baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafuur dapat dikabulkanNya,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Pramono Resmikan Gedung Transport Hub Dukuh Atas, Simbol Integrasi Transportasi Jakarta

Penulis

Syifa

-

07 Mei 2025

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meresmikan pencanangan infrastruktur konektivitas terintegrasi di Gedung Transport Hub MRT Jakarta-Dukuh Atas, pada Rabu (7/5). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Pramono mengapresiasi fasilitas yang dibangun dalam waktu kurang dari setahun itu. Gedung seluas lebih dari 17.000 meter persegi ini memiliki 12 lantai dan dua basement, serta terhubung langsung dengan layanan Transjakarta.

“Saya sudah melihat hingga lantai 12. Fasilitasnya sangat bagus, dan pemandangannya luar biasa. Nanti saya akan berbicara dengan Menteri Perhubungan agar fasilitas ini terkoneksi dengan LRT, MRT, dan KRL,” ujar Gubernur Pramono.

Gedung Transport Hub dirancang multifungsi, mulai dari hotel, perkantoran, ritel, pusat kebugaran, hingga simpul layanan transportasi publik. Sebagai ruang yang inklusif, kawasan ini turut menampilkan pertunjukan musik Betawi oleh sahabat disabilitas. Ke depan, fasilitas ini diharapkan menjadi contoh bangunan yang mendukung integrasi transportasi publik dan bisa direplikasi di kawasan lain.

Sebagai bagian dari Kawasan Berorientasi Transit (KBT), Dukuh Atas mengusung tema “Kolaborasi Gerak” yang menggambarkan integrasi berbagai moda transportasi dalam satu sistem terpadu. Konsep ini diharapkan menjadikan kota lebih ramah bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi umum, sekaligus mendukung penyediaan ruang terbuka hijau sebagaimana ciri kota global.

Pada acara yang sama, Gubernur Pramono juga meresmikan pencanangan program digitalisasi dan integrasi layanan angkutan umum massal gratis bagi 15 golongan masyarakat.

“Secara khusus hari ini saya mencanangkan pembebasan tarif bagi 15 golongan. Ke depan, bukan hanya bebas di Transjakarta, tetapi juga Transjabodetabek. Saya sudah instruksikan Kepala Dinas Perhubungan membuka lima trayek baru setelah Alam Sutera–Blok M, yang sejauh ini mendapat respons luar biasa dari masyarakat,” katanya.

Adapun 15 golongan penerima manfaat tersebut yaitu ASN dan pensiunan Pemprov DKI, tenaga kontrak Pemprov DKI, siswa penerima KJP Plus, karyawan bergaji UMR melalui Bank DKI, penghuni rusunawa, kader PKK, warga ber-KTP Kepulauan Seribu, penerima raskin di Jabodetabek, anggota TNI/Polri, veteran RI, penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus rumah ibadah, pendidik PAUD, dan jumantik.

Dengan tingkat integrasi transportasi yang telah mencapai 91 persen, Gubernur Pramono berharap penggunaan transportasi umum tahun ini dapat meningkat 5–10 persen untuk menekan kemacetan di Jakarta. Ia juga menargetkan Jakarta masuk dalam 50 besar kota global.

“Saya menargetkan pada 2025, Jakarta bisa masuk peringkat 50 besar kota global. Kemacetan berkurang drastis, dan yang terpenting, kebiasaan menggunakan transportasi publik semakin membudaya,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Solusi Macet di Jalan Amir Machmud, Pemkot Cimahi Lakukan Pembongkaran Median Jalan

Penulis

Syifa

-

07 Mei 2025

Pemerintah Kota Cimahi mulai membongkar median jalan di kawasan Alun-alun Cimahi Jalan Jend. Amir Machmud Kota Cimahi. Hal itu menjadi upaya menanggulangi kemacetan di ruas jalan utama Kota Cimahi tersebut.

Pembongkaran median jalan ini dilakukan secara bertahap pada ruas jalan sepanjang 5 km yang termasuk wilayah Kota Cimahi. Wali Kota Cimahi Ngatiyana-Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira ikut serta melakukan pembongkaran median jalan, hingga berdialog dengan warga pengguna jalan dan pelaku usaha.

“Yang kita kerjakan hari ini adalah pembongkaran median jalan yang ada di ruas Amir Machmud khususnya di kawasan Alun-alun Cimahi mulai penyeberangan depan DPRD Cimahi sampai Tagog untuk mengurangi kemacetan,” Ujar Wali Kota Cimahi Ngatiyana.

Selain itu, pembongkaran median jalan dapat mendorong geliat perekonomian di sepanjang jalur tersebut. “Toko dan tempat usaha bisa hidup. Pengendara yang ada di seberang bisa langsung menyeberang jalan tidak ada pembatas sehingga salah satunya meningkatkan ekonomi pelaku usaha di jalur kiri,” Ucapnya.

Selain itu, pembongkaran median jalan juga menambah keindahan. “Kalau jalan kecil dibagi dua rasanya kurang lancar. Karena jalur ini sangat padat sekali, terutama di pagi hari kendaraan dari arah KBB yang bertujuan ke Cimahi maupun ke Bandung. Jadi kita enggak banyak teori, langsung kerja di lapangan yang penting bermanfaat bagi masyarakat,” Ungkapnya.

Pemkot Cimahi akan menerapkan rekayasa lalu lintas dengan satu arah dari barat ke timur. Serta membuat pelican crossing untuk penyeberangan pejalan kaki.

Pemkot Cimahi juga akan mengatur parkir di kawasan tersebut. “Parkir dan trotoar akan dibenahi. Penempatan parkir kurang pas disini jadi menyebabkan macet, minimal kita harus punya kantong parkir khusus,” Tuturnya.

Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira menyatakan hal serupa. “Hari ini sering terjadi kepadatan kendaraan khususnya saat rush hour pagi dan sore. Tiap pengguna jalan habiskan waktu 30-40 menit, dampaknya terlambat, produktif, stres,” Ujarnya.

Menurut Adithia, pembongkaran median jalan mempertimbangkan aspek fungsi dan estetika. “Faktor perspektif ruang pandang yang sempit sangat berpengaruh terhadap psikologis pengendara, dan itu harus kita hindari sehingga dibongkar. Semoga kemacetan bisa lebih terurai khususnya di Jalan Amir Machmud pada saat rush hour,” Tambahnya.

Selain penataan jalan, speed trap atau speed dump sebagai alat pembatas kecepatan kendaraan juga akan dipasang. “Nanti juga akan dipasang Pelican crossing sebagai pengganti jembatan penyeberangan orang (JPO) yang banyak dikomplain masyarakat,” Pungkasnya.