Beranda blog Halaman 1058

Jatim Tumbuh 5 Persen di Kuartal I-2025, Gubernur Khofifah Tegaskan Kolaborasi Jadi Kunci

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kolaborasi dan sinergi lintas sektor dan daerah merupakan kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikannya dalam sesi diskusi pengembangan ekonomi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang digelar di Kantor OJK Jatim, Surabaya, Senin (5/5).

Dalam forum yang dihadiri oleh Dewan Komisioner OJK dan perwakilan dari berbagai daerah tersebut, Gubernur Khofifah mengajak seluruh kepala daerah untuk terus menjalin kolaborasi demi mendorong kemajuan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Ia mengibaratkan tantangan ekonomi global saat ini seperti tokoh antagonis Thanos dalam film Avengers yang hanya bisa diatasi lewat kerja sama yang solid.

“Kalau Avengers bisa mengalahkan Thanos karena mereka bersatu, maka kita juga bisa mengatasi tantangan ekonomi global jika semua pihak berkolaborasi dan bersinergi,” ujar Khofifah.

Sejak awal masa kepemimpinannya, Gubernur Khofifah telah mendorong kolaborasi nyata melalui program Misi Dagang. Program ini mempertemukan pelaku usaha dari berbagai provinsi untuk memperkuat perdagangan antardaerah sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi.

Hasil dari sinergi tersebut terlihat dari capaian ekonomi Jatim pada kuartal I-2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 5 Mei 2025, ekonomi Jatim tumbuh 5 persen (year-on-year), melampaui pertumbuhan nasional yang tercatat 4,87 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengadaan listrik dan gas yang naik 10,40 persen.

Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim didominasi oleh industri pengolahan sebesar 31,42 persen, disusul perdagangan (18,70 persen), pertanian (10,22 persen), konstruksi (8,49 persen), dan akomodasi serta makanan minuman (6,24 persen).

Di sektor investasi, Jatim mencatatkan realisasi sebesar Rp147,3 triliun pada 2024, naik 1,5 persen dibanding tahun sebelumnya. Kontribusi Jatim terhadap investasi nasional tercatat sebesar 8,6 persen.

“Angka-angka ini menunjukkan hasil dari kolaborasi yang telah kita bangun. Investasi kita sangat positif karena adanya sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan,” terang Khofifah.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menyatakan kesiapan Jatim mendukung target nasional swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti potensi Jatim dalam sektor pertanian dan peternakan yang dapat direplikasi oleh daerah lain.

“Jatim sudah menghasilkan 13 ton gula per hektar, jauh di atas rata-rata nasional yang masih lima ton. Kalau daerah lain bisa meniru pola Jatim, saya optimistis kita bisa swasembada gula tahun ini,” ujarnya.

Tak hanya gula, Jatim juga menjadi penyumbang tertinggi produksi sapi potong nasional, mencapai lima juta ekor. Hal ini didukung keberadaan Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) milik Kementan yang berlokasi di Jatim.

Menutup paparannya, Khofifah menegaskan komitmen Pemprov Jatim bersama OJK dalam mendukung program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang menjadi program prioritas pemerintah pusat. Menurutnya, peran OJK sangat penting dalam mendampingi koperasi agar mampu mengelola unit usaha secara tepat sasaran.

“Dengan anggaran hingga Rp5 miliar per desa, koperasi harus diarahkan membuka usaha strategis seperti agen LPG 3 kg dan pupuk. Ini peluang besar yang harus kita kawal bersama,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkes Kunjungi Puskesmas di Sulawesi Tenggara, Dorong Cek Kesehatan Gratis dan Akses Digital

Penulis
Syifa
-

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Lakudo di Kabupaten Buton Tengah dan Puskesmas Watubangga di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mendukung implementasi program cek kesehatan gratis, yang menjadi salah satu prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam tinjauannya, Menteri Budi menekankan pentingnya pemanfaatan Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) yang kini telah tersedia di seluruh Puskesmas. Aplikasi ini memungkinkan pencatatan data kesehatan masyarakat secara digital dan langsung terintegrasi ke pusat.

“Sekarang di semua Puskesmas sudah tersedia aplikasi ASIK. Ini penting agar program cek kesehatan gratis bisa tercatat secara nasional dan kita pantau bersama,” ujar Menkes Budi.

Namun demikian, Budi menggarisbawahi pentingnya konektivitas internet yang stabil agar aplikasi ASIK dapat berfungsi optimal. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan mulai memasang internet satelit di Puskesmas yang berada di wilayah terpencil.

“Rencananya lebih dari 2.000 Puskesmas akan dipasangi internet satelit agar mereka memiliki akses internet yang bahkan bisa lebih baik daripada di kota-kota besar di Pulau Jawa,” jelasnya.

Dengan dukungan konektivitas tersebut, data dari aplikasi ASIK bisa langsung diteruskan ke kepala Puskesmas dan dinas kesehatan setempat. Hal ini mempermudah pemantauan kondisi pasien serta pengambilan tindakan yang cepat dan tepat.

Selain infrastruktur digital, Menteri Budi juga menyoroti kondisi kesehatan masyarakat yang ia temui di lapangan. Menurutnya, masalah kesehatan utama di banyak wilayah adalah hipertensi dan kesehatan gigi, yang diperparah oleh kurangnya tenaga medis.

“Masalah yang paling sering saya lihat adalah tekanan darah tinggi. Banyak yang merasa sehat karena masih bisa beraktivitas, padahal ini bisa menyebabkan stroke, serangan jantung, bahkan kematian,” ujar Menkes.

Ia menekankan pentingnya ketersediaan obat-obatan esensial, seperti kaptopril, di seluruh Puskesmas sebagai bagian dari layanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat.

Di Puskesmas Watubangga, Menkes Budi didampingi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka dan Bupati Kolaka Amri Jamaluddin. Menteri berpesan agar tenaga kesehatan di daerah tetap aktif melayani dan mendukung pelaksanaan program nasional ini.

“Kalau ketahuan ada yang kurang sehat, langsung diberi obat dan diajarkan untuk mengubah gaya hidup,” pesannya.

Gubernur Andi menyatakan dukungan penuh terhadap program cek kesehatan gratis dan mengajak masyarakat untuk memanfaatkannya sebagai langkah awal menjaga kesehatan.

“Begitu kita cek dan tahu kondisi kita, maka bisa segera dilakukan tindakan pencegahan. Mari kita sama-sama menjaga kesehatan,” ujar Gubernur Andi.

Sementara itu, Bupati Kolaka Amri menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap daerahnya. Ia mendorong tenaga kesehatan di Kolaka untuk memberikan pelayanan terbaik dengan penuh dedikasi.

“Saya mengajak seluruh tenaga kesehatan, para dokter, untuk melayani masyarakat Kolaka dengan ikhlas dan tulus demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat,” tuturnya.

Program cek kesehatan gratis ini dirancang untuk mendeteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi—penyebab utama kematian di Indonesia yang sering tak terdeteksi karena gejala awal yang samar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mentan Amran Umumkan Stok Beras Tembus 3,5 Juta Ton, Tertinggi Sejak 1969

Penulis
Syifa
-

Stok cadangan beras pemerintah mencatatkan rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Tepat pada pukul 13.16 WIB, minggu (4/5/2025) stok gudang Bulog mencapai angka 3,502.895 ton. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut pencapaian ini sebagai tonggak penting dalam sejarah ketahanan pangan nasional, sekaligus bukti keberhasilan kerja keras petani dan efektivitas kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

“Ini pertama kalinya dalam 57 tahun terakhir, stok cadangan beras pemerintah menembus lebih dari 3,5 juta ton dalam periode Januari hingga Mei,” ujar Mentan Amran di Jakarta, Minggu (4/5/2025).

Selain mencetak rekor stok cadangan beras pemerintah tertinggi selama periode Januari–Mei, data historis menunjukkan bahwa lonjakan stok pada tahun 2025 juga tercatat sebagai yang tercepat sepanjang sejarah. Dari hanya 1,7 juta ton pada Januari 2025, stok cadangan beras melonjak drastis menjadi 3,5 juta ton per 4 Mei 2025, atau meningkat 1,8 juta ton tanpa impor hanya dalam waktu empat bulan. Berdasarkan rekaman data stok cadangan beras pemerintah yang dimiliki Bulog sejak 1969, kondisi ini merupakan yang tertinggi selama 57 tahun, atau sejak Bulog dibentuk oleh Presiden Soeharto.

“Angka ini melampaui rekor sebelumnya pada Juni 1997 yang mencapai 3.029.049 ton, menjadikannya yang tertinggi sepanjang sejarah dalam periode yang sama,” papar Mentan Amran.

Sementara itu, serapan beras Bulog juga menunjukkan tren positif, dengan realisasi 1,06 juta ton hanya dalam satu bulan terakhir (April 2025), sehingga total 1,8 juta ton beras terserap dari Januari hingga awal Mei 2025. Seluruh beras tersebut merupakan hasil serapan dari petani lokal, tanpa adanya impor beras medium selama periode Januari–Mei 2025. Angka serapan ini melampaui rata-rata serapan tahunan Bulog selama 57 tahun, hingga membuat Bulog perlu menyewa tambahan gudang berkapasitas 1,1 juta ton.

Di sisi lain, data BPS memproyeksikan produksi beras nasional akan menembus 18,76 juta ton hingga akhir Juni 2025 (berdasarkan Kerangka Sampel Area/Amatan Maret 2025).

Kinerja impresif ini juga diperkuat oleh laporan terbaru United States Department of Agriculture (USDA) yang memperkirakan bahwa produksi beras Indonesia tahun ini akan mencapai 34,6 juta ton. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di kawasan ASEAN, sekaligus memperkuat posisinya sebagai lumbung pangan strategis di tengah ancaman krisis pangan global.

Capaian ini tidak terlepas dari kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong swasembada pangan. Kebijakan tersebut mencakup peningkatan kuota pupuk bersubsidi hingga 100 persen, reformasi sistem distribusi pupuk, serta kenaikan harga gabah petani menjadi Rp6.500 per kilogram. Langkah-langkah ini memberikan insentif besar bagi petani untuk meningkatkan produktivitas, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional tanpa ketergantungan pada impor.

Mentan Amran menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil nyata dari sinergi antara kebijakan yang tepat dan semangat pelaku sektor pertanian.

“Kita patut bersyukur dan bangga. Saat negara lain menghadapi krisis pangan, Indonesia justru surplus beras tanpa impor. Ini bukti bahwa ketika petani diberi dukungan penuh, hasilnya bisa luar biasa,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa angka stok cadangan beras ini akan terus diperkuat dan dimonitor hingga mencapai target 4 juta ton. Mentan optimistis angka tersebut akan tercapai dalam waktu dekat.

“Kita tidak pernah membayangkan sebelumnya gudang-gudang Bulog penuh seperti hari ini, hingga harus mencari tambahan gudang baru. Bahkan Bapak Presiden memerintahkan segera membuat gudang darurat agar Bulog mampu terus menyerap beras petani,” jelas Amran.

Sebagai solusi jangka pendek untuk menampung hasil panen yang terus meningkat, Presiden Prabowo telah menginstruksikan pembangunan 25 ribu gudang improvisasi berbahan tahan lama di berbagai wilayah. Gudang-gudang ini dirancang untuk bertahan 5 hingga 10 tahun, sambil menunggu pembangunan gudang permanen di setiap desa.

“Sebanyak 25 ribu gudang improvisasi akan dibuat dari bahan-bahan yang lumayan bisa bertahan 5 sampai 10 tahun, sembari nanti kita bangun gudang permanen di tiap desa,” ungkap Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.

Keberhasilan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan membangun fondasi pertanian yang berkelanjutan untuk masa depan yang bermartabat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Cimahi Ajukan Tambahan Ritase Pengangkutan Sampah Ke TPA Sarimukti

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi mengajukan tambahan ritase pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti KBB ke Pemprov. Jabar. Hal itu dibutuhkan untuk mengatasi timbulan sampah yang terus menumpuk di Kota Cimahi.

“Kami masih menanti jawaban Pemprov. Jabar terkait pengajuan kuota tambahan untuk ritase pembuangan sampah ke TPA Sarimukti,” ujar Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira.

Pihaknya mengajukan tambahan 10 ritase. “Dari kuota 17 ritase menjadi 27 ritase perhari agar bisa mengatasi tumpukan di TPS,” katanya.

Pemkot Cimahi menetapkan status darurat sampah sesuai Surat Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 660/Kep.1792-DLH/ 2025 tentang Status Tanggap Darurat Sampah di Daerah Kota Cimahi Tahun 2025 yang berlaku 14 April 2025 sampai dengan 14 Mei 2025. Hal itu menyusul melonjaknya volume sampah sejak libur Lebaran 2025.

Jika pengajuan ritase tambahan tak kunjung dikabulkan, Pemkot Cimahi menyiapkan rencana alternatif. Salah satunya dengan mengangkut sampah ke wilayah Citeureup, Kabupaten Bogor bekerjasama dengan PT. Indocement sebagai opsi darurat untuk mengatasi sampah yang terus menumpuk.

“Kalau penumpukan masih ada, kita angkut ke Indocement di Citeureup Bogor. Makanya kita menyegerakan penjajakan dan komunikasi dengan Indocement,” jelasnya.

Untuk pengangkutan sampah tersebut, Pemkot Cimahi menyiapkan anggaran khusus. “Untuk anggaran sudah siap karena dengan status darurat sampah bisa mengakses anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT),” Tuturnya.

Selama proses pembersihan TPS berlangsung 21-27 April 2025, sedikitnya terangkut lebih dari 500 ton sampah. Pembersihan tidak hanya menyasar TPS resmi yang dikelola pemerintah, tapi juga TPS liar akibat warga buang sampah sembarangan di berbagai lokasi termasuk kawasan utama Kota Cimahi.

“Tidak semua warga memahami dan menerima bahwa penarikan sampah dihentikan untuk membersihkan TPS. Akhirnya cari jalan cepat, sampah dibuang ke sungai atau di pinggir jalan baik jalan protokol maupun jalan lingkungan. Mestinya warga ikut memelihara kebersihan wilayahnya dengan melakukan pemilahan sampah dari rumah,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nevi Zuairina Desak Pemerintah Serius Wujudkan Target Energi Terbarukan

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya percepatan transisi energi nasional menuju energi bersih dan terbarukan. Hal ini ia sampaikan pada RDPU atau audiensi antara komisi XII dengan IESR.

Dalam momentum audiensi Komisi XII dengan Institute for Essential Services Reform (IESR), ia mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa lagi menunda akselerasi energi baru terbarukan (EBT), apalagi ketika negara-negara tetangga seperti Vietnam, Filipina, dan bahkan Thailand telah jauh melangkah lebih cepat dalam pemanfaatan energi bersih.

“Negara kita memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, dari matahari, angin, air, hingga panas bumi. Tapi ironisnya, pemanfaatan kita masih sangat minim. Energi surya misalnya, dari potensi lebih dari 200 GW, baru dimanfaatkan sekitar 0,13%. Kita tertinggal, padahal dunia sudah bergerak cepat,” tegas politisi PKS ini.

Menurut Nevi, perlambatan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia menyebut bahwa target bauran energi terbarukan dalam Kebijakan Energi Nasional yang sebelumnya ditetapkan sebesar 23% pada 2025, kini direvisi turun menjadi 17-19%.

“Penurunan target ini adalah tanda lampu kuning. Kita perlu konsistensi kebijakan dan eksekusi nyata. Tidak cukup hanya punya peta jalan, tapi harus diwujudkan ke proyek-proyek konkret yang menjangkau masyarakat,” tambahnya.

Wakil rakyat Sumatera Barat II ini juga menyoroti persoalan klasik yang terus menjadi penghambat: pendanaan. Ia menyebut bahwa kebutuhan transisi energi Indonesia hingga 2060 bisa mencapai USD 1 triliun, sementara realisasi investasi energi terbarukan per tahun masih di bawah USD 2 miliar. Untuk itu, Nevi mendorong DPR dan pemerintah lebih serius menciptakan ekosistem investasi yang kondusif, termasuk memperkuat peran BUMN, insentif fiskal, serta membuka akses untuk pembiayaan hijau dan mitra internasional seperti skema Just Energy Transition Partnership (JETP).

“Saya berharap Komisi XII dapat mendorong agar RUU EBT yang sedang dibahas di DPR benar-benar menjadi landasan hukum yang progresif, tidak hanya sekadar legalisasi teknis, tapi membawa lompatan dalam investasi dan pemanfaatan energi bersih secara inklusif,” ujarnya.

Nevi menyatakan bahwa masa depan Indonesia bergantung pada keberanian mengambil keputusan hari ini.

“Kita tidak hanya bicara energi, ini soal ketahanan, kemandirian, dan keadilan bagi generasi mendatang. Jangan biarkan Indonesia tertinggal,” pungkas Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Terima Dubes Turki, Menag Bahas Kerja Sama Bidang Agama, Budaya, hingga Pendidikan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar menerima kunjungan Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Küçükcan, di Ruang VIP Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (5/5/25).

Pertemuan ini membahas penjajakan kerja sama antara Indonesia dan Turki di berbagai bidang strategis, khususnya terkait agama, budaya, dan pendidikan.

Dalam pertemuan tersebut, Dubes Talip Küçükcan menyampaikan rencana pengembangan Turkish Corner di Masjid Istiqlal. Inisiatif ini akan menjadi simbol persahabatan dua negara dan hasil kolaborasi antara Pemerintah Turki, Kementerian Agama RI, dan pengelola Masjid Istiqlal.

Di bidang keislaman juga, keduanya berencana akan mengadakan program pertukaran imam masjid hingga khatib. Sementara dibidang pendidikan, akan ada pertukaran pelajar dan juga dosen.

“Selain Turkish Corner, kita juga membahas pertukaran pelajar, imam, khatib, dosen, dan mahasiswa. Ini merupakan langkah penting dalam mempererat hubungan keilmuan dan keagamaan antara Indonesia dan Turki,” ujar Menag Nasaruddin.

Rencana kerja sama lainnya termasuk penyelenggaraan pameran bertema Turki-Ottoman sebagai bagian dari diplomasi budaya yang mempererat hubungan kedua negara. Pameran ini diharapkan menjadi jembatan budaya antara masyarakat Indonesia dan Turki.

“Jadi kalau saat ini kita sudah menggelar pameran jembatan Arab Saudi-Indonesia, nanti ada juga pameran Jembatan Indonesia-Turki yang temanya terkait turki ottoman,” lanjut Menag.

“Penjajakan kerja sama akan mulai difokuskan usai penyelenggaraan ibadah haji. Saat ini, kami tengah berkonsentrasi pada persiapan haji. Insya Allah, pembahasan lanjutan bisa dilakukan setelah musim haji, sekitar bulan Juli atau Agustus,” jelas Menag.

Pertemuan ini menandai penguatan sinergi strategis antara Indonesia dan Turki dalam bidang keagamaan dan kebudayaan, yang diharapkan memberi manfaat luas bagi masyarakat kedua negara.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Barang Kemenpora

Penulis
Syifa
-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Tahun 2023 hingga Triwulan III Tahun 2024 kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Penyerahan laporan dilaksanakan oleh Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, di Kantor Kemenpora, Jakarta, pada Senin (28/4).
Dalam proses pemeriksaan, BPK telah mengidentifikasi sejumlah area yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan belanja barang di lingkungan Kemenpora, antara lain terkait Pengelolaan Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Pembinaan Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN), Pelaksanaan Belanja Sewa Kendaraan, dan Pengelolaan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Olahragawan Nasional pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON).
Sebelum penyerahan LHP, BPK terlebih dahulu meminta tanggapan dan rencana aksi (action plan) dari pejabat terkait di Kemenpora. “Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan komitmen pejabat terkait pada Kemenpora dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tegas Anggota III BPK.
Terkait penyelesaian tindak lanjut tersebut, BPK mendorong Kemenpora untuk melakukan percepatan penyelesaian rekomendasi guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. BPK juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan belanja barang untuk mendukung efektivitas program pembinaan pemuda dan olahraga nasional.
Dalam penutup, Akhsanul Khaq menyampaikan harapan bahwa hasil pemeriksaan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tata kelola keuangan di Kemenpora. “Semoga hasil pemeriksaan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di lingkungan Kemenpora,” pungkas Anggota III BPK.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Dirjen PKN) III BPK, Dede Sukarjo, Sekretaris Kemenpora, Gunawan Suswantoro, serta para pejabat struktural lainnya di lingkungan Kemenpora dan tim pemeriksa BPK.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hidayat Nur Wahid Dukung Pernyataan Menlu RI di Mahkamah Internasional soal Palestina

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua MPR RI yang juga Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mendukung pernyataan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono di dalam persidangan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) Den Haag, dalam permohonan advisory opinion dari PBB terkait kewajiban Israel untuk memberikan akses aktivitas PBB, organisasi internasional lainnya, dan negara ketiga di wilayah Palestina yang diduduki, agar bantuan kemanusiaan bisa segera diberikan kepada rakyat Palestina, terutama di wilayah Gaza.

“Pernyataan Menlu Sugiono yang disampaikan dalam sidang terbuka di Mahkamah Internasional kemarin itu telah mewakili khususnya suara rakyat Indonesia yang berada di garda terdepan untuk membela perjuangan kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan Israel atas tanah-tanah Palestina, dengan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang terus dipraktikkan oleh zionis Israel atas rakyat Palestina,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat(02/05).

HNW sapaan akrabnya sependapat dengan Menlu RI agar Mahkamah Internasional dapat memberikan keputusannya berupa advisory opinion yang dimintakan oleh Majelis Umum PBB.

“ICJ penting untuk mengabulkan permohonan itu dan membuat keputusan/advisory opinion yang lebih bertaring, agar kemudian nanti dikuatkan melalui resolusi PBB, agar benar-benar dilaksanakan karena kondisi kedaruratan kelaparan di Gaza semakin memprihatinkan akibat blokade total Israel. Penting bagi ICJ agar memastikan keputusannya nanti bukan hanya menjadi Resolusi MU PBB, tapi menjadi keputusan yang benar-benar dikawal oleh negara-negara anggota PBB agar benar-benar dilaksanakan oleh Israel,” jelasnya.

Jangan sampai, lanjutnya, advisory opinion/keputusan nanti nasibnya seperti ‘advisory opinion’ ICJ sebelumnya, yang juga menjadi Resolusi MU PBB (A/REA/WS-1/24, pada 18 September 2024, terkait ilegalnya pendudukan Israel dan bahwa Israel harus meninggalkan kawasan Palestina yang didudukinya dalam waktu 12 bulan, tapi alih Israel mulai meninggalkan, malah makin brutal melakukan pendudukan atas tanah-tanah Palestina di Gaza, Tepi Barat dan kawasan Yerusalem Timur.

Lebih lanjut, HNW menegaskan bahwa ICJ juga seharusnya tidak perlu ragu-ragu untuk mengeluarkan fatwa agar Israel, apabila tetap tidak mengindahkan aturan hukum internasional dan terus melakukan genosida, dijatuhi hukuman yang lebih keras dan tegas.

“Ini agar bisa menjadi dasar hukum yang kuat agar organ PBB lainnya juga bertindak dan menghukum Israel,” tuturnya.

Hal sejenis, sebelumnya juga telah disampaikan oleh HNW yang membersamai delegasi anggota Fraksi PKS DPR/MPR RI pada 15 Apri lalu secara langsung hadir ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda. Bahkan kunjungannya bukan hanya dilakukan ke Mahkamah Internasional pada Selasa (15/4), tetapi juga HNW beserta rombongan menyambangi Mahkamah Pidana internasional (International Criminal Court/ICC) pada Kamis (17/4) yang berkedudukan di kota yang sama, untuk mendukung ICC melaksanakan keputusannya terkait penangkapan terhadap Netanyahu(PM israel) dan Yoaf Gallant (Menhan Israel) yg dituduh melalukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan.

“Dalam rangka mendukung sikap resmi Indonesia,yang sebelumnya juga disampaikan oleh Menlu RI Retno Marsudi, kami juga telah menemui Mahkamah Internasional mengapresiasi keputusan mereka sebelumnya, dan karenanya mengingatkan agar ICJ menyampaikan kembali kepada seluruh organ dan semua anggota PBB untuk mengikuti advisory opinion/fatwa Mahkamah Internasional yang telah mereka sepakati menjadi Resolusi MU PBB terkait ilegalnya pendudukan Israel atas Palestina, dan agar Israel meninggalkan wilayah yang diduduki secara ilegal itu dalam waktu 12 bulan,” terang HNW.

Hal tersebut juga harus dipastikan pelaksanaannya, imbuh HNW, dan mestinya sesuai dengan prinsip keadilan universal, advisory opinion dari ICJ yang akan diputuskan terkait keharusan Israel membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza agar tidak terjadi genosida ketika Israel terus melakukan blokade total masuknya semua jenis bantuan kemanusiaan ke Gaza yg sudah berlaku lebih dari 60 hari.

“Selain keputusan yang nantinya menjadi Resolusi MU PBB itu hendaknya harus bisa dilaksanakan oleh anggota PBB, juga bisa mengingatkan dan menguatkan pelaksanaan advisory ICJ sebelumnya, terkait ilegalnya pendudukan Israel atas Palestina agar bisa dilaksanakan maksimal 12 bulan semenjak diputuskan. Agar berhentilah penjajahan dan tragedi kemanusiaan, agar hadirlah perdamaian dengan kemerdekaan Palestina,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag Ajak Umat Buddha Perkuat Toleransi Lewat Gema Waisak

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar mengajak umat Buddha untuk terus memelihara semangat persaudaraan dan memperkuat toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ajakan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada acara Gema Waisak Pindapata Nasional yang digelar di Jalan Benyamin Suaeb, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu pagi (4/5/25). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Tri Suci Waisak 2569 BE/2025.

Di hadapan 8.000 umat Buddha dari berbagai wilayah Jakarta ini, Menag mengapresiasi perayaan Waisak yang dilakukan di tempat terbuka.

“Kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di ruang terbuka seperti ini memungkinkan kita merasakan energi batin yang positif. Saya mengapresiasi dan memberikan penghargaan atas terselenggaranya kegiatan ini,” ujar Menag Nasaruddin.

Prosesi Gema Waisak diselenggarakan oleh Sangha Theravada Indonesia (STI) bersama Keluarga Buddhis Theravada Indonesia (KBTI), dengan melibatkan 52 Bhikkhu Sangha serta dukungan lebih dari 800 panitia dari berbagai elemen komunitas Theravada. Tahun ini, perayaan mengusung tema “Kebijaksanaan Dasar Keluhuran Bangsa.”

Menag juga menekankan pentingnya menjadikan ajaran Sang Buddha sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa.

“Mari terus kita pelihara persaudaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perkuat toleransi, serta wujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera dalam keseharian,” lanjutnya.

Selain Menag, hadir pula Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKB Heri Kustanto, Ketua Pelaksana acara sekaligus anggota Fraksi PSI Kevin Wu, serta Wali Kota Jakarta Pusat Arifin.

Gubernur DKI Jakarta menyampaikan bahwa kegiatan Gema Waisak menjadi simbol nyata toleransi dan keharmonisan antarumat beragama di Ibu Kota.

“Saya yakin kegiatan ini membawa dampak positif bagi ketenteraman dan kerukunan kehidupan keagamaan di Jakarta. Ini adalah cerminan toleransi yang harus kita jaga bersama,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kepala BNN Terima Audiensi Siswa Sespimti Polri, Bahas Strategi Nasional P4GN

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, menerima kunjungan audiensi dari para siswa Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg dalam rangka kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) II. Kegiatan berlangsung di Ruang Soetomo, Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur.

Dalam pertemuan tersebut, Marthinus memaparkan strategi nasional yang tengah dan telah dijalankan BNN dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Ia menekankan pentingnya kerja kolaboratif lintas sektor dalam menghadapi kompleksitas permasalahan narkotika di Indonesia.

Sebanyak sembilan siswa Sespimti yang merupakan perwira menengah Polri hadir dalam audiensi ini. Mereka menunjukkan antusiasme tinggi terhadap pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan institusi lain dalam menangani persoalan narkotika secara menyeluruh. Diskusi juga mencakup tantangan operasional di lapangan, inovasi kebijakan yang tengah dikembangkan, serta program-program rehabilitasi yang digalakkan BNN.

“Kami harus menangani persoalan narkotika dengan pendekatan yang komprehensif dan holistik. Dari pencegahan hingga rehabilitasi, semuanya harus berjalan seiring dan saling melengkapi,” ujar Marthinus.

Kepala BNN juga menyoroti perlunya penanganan terhadap isu-isu luar biasa (extraordinary) seperti narkotika, yang tidak cukup hanya dengan langkah biasa, melainkan membutuhkan strategi luar biasa pula.

Menutup pertemuan, Marthinus menyampaikan pesan mendalam kepada para peserta. Ia mengajak para calon pemimpin Polri masa depan untuk mengedepankan idealisme, keteladanan, dan integritas dalam menjalankan tugas negara, khususnya di tengah berbagai tantangan global dan krisis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

“Saya menitipkan bangsa ini kepada rekan-rekan semua. Jadilah pemimpin yang tidak hanya pragmatis, tetapi juga idealis. Kepemimpinan yang penuh integritas adalah kunci menjaga keutuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara,” tuturnya.

Audiensi ini menjadi bagian penting dalam pembelajaran strategis siswa Sespimti Polri, sekaligus memperkuat kolaborasi antara BNN dan Polri dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari narkoba.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,0571,0581,059...4,923Halaman 1,058 dari 4,923