Beranda blog Halaman 1062

Wawali Arya Wibawa Terima Penghargaan Nasional dari Kemenpan RB

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Kota Denpasar kembali sukses meningkatkan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) di Tahun 2025 dan menjadi yang terbaik di wilayah Bali-Nusa Tenggara untuk kategori kabupaten/kota. Peningkatan ini mengantarkan ibukota Provinsi Bali ini meraih penghargaan nasional yang diserahkan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini yang diterima Wawali Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa serangkaian Rapat Kordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta pada Rabu (30/4).

“Astungkara, kami sangat bangga dan bersyukur atas penghargaan capaian indeks reformasi birokrasi Kota Denpasar yang meningkat sebesar 7,22 poin dengan nilai 92,75 dan masuk dalam kategori A,” kata Wawali Arya Wibawa usai menerima penghargaan tersebut.

Dikatakan Wawali Arya Wibawa penilaian Indeks Capaian Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan menyasar berbagai entitas. Yakni Indeks SPBE, Sistem Merit, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Pengadaan Barang dan Jasa, Zona Integritas Lolos WBK, SPIP dan peningkatan Nilai SAKIP. Tentunya, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemkot Denpasar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wawali Arya Wibawa.

Ditambahkannya, Pemkot Denpasar akan terus fokus dalam merealisasikan program-program pro rakyat dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Salah satunya adalah percepatan pelayanan adminitrasi kependudukan, perijinan serta bernagai pelayanan yang terintegrasi di Mall Pelayanan Publik Sewakadarma.

“Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan merealisasikan program-program pro rakyat sesuai dengan visi kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar Maju dengan sepirit Vasudhaiva Kutumbakam bahwa kita semua bersaudara,” ujar Wawali Arya Wibawa.

Wawali Arya Wibawa juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkot Denpasar yang telah bekerja keras untuk mencapai capaian indeks reformasi birokrasi yang baik. Dimana, capaian ini hendaknya menjadi cambuk untuk terus bekerja, berinovasi dan melayani masyarakat dengan baik.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkot Denpasar yang telah bekerja keras untuk mencapai prestasi ini, kedepan pelayanan yang baik dan berkemanfaatan harus terus diwujudkan menuju kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini dalam sambutannya mengatakan bahwa secara berkelanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi harus memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat. Sehingga pelaksanaan Rapat Kordinasi dan Evaluasi Reformasi Birokrasi merupakan momentum penting untuk menyelaraskan langkah dan kebijakan yang responsif, akuntabel dan menjawan tantangan masa kini. Sehingga Reformasi Birokrasi tidak hanya bersifat prosedural, melainkan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

“Reformasi Birokrasi tidak boleh berhenti pada aspek prosedural saja tapi harus benar-benar menghasilkan dampak kepada masyarakat, dan kami ucapkan selamat kepada provinsi, kabupaten dan kota yang telah meraih penghargaan pada tahun ini, semoga terus bergerak untuk memberikan dampak terhadap kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto serta pejabat utama Kementerian PANRB. Tampak pula beberapa kepala daerah peraih penghargaan, diantaranya Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, Walikota Surabaya, Eri Cahyadi serta undangan lainya. Sementara, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa turut didampingi Plt. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Denpasar, I Wayan Sudiana, Kabag Organisasi Setda Kota Denpasar, Luh Made Kusuma Dewi.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Hardiknas 2025, Bupati Lucky Hakim: Wujudkan Pendidikan Bermutu

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Kabupaten Indramayu menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tingkat Kabupaten dengan khidmat di Alun-Alun Indramayu pada Jumat (2/5/25). Dipimpin langsung oleh Bupati Indramayu, Lucky Hakim, selaku Inspektur Upacara.

Dalam acara ini dihadiri Wakil Bupati Syaefudin, Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu, Forkopimda Kabupaten Indramayu serta diikuti jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), serta ratusan pelajar yang mengenakan pakaian adat Indramayu.

Dalam kesempatan ini, Bupati Lucky Hakim menyampaikan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti, yang menekankan pentingnya partisipasi seluruh pihak untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua.

Oleh karenanya peringatan hari pendidikan nasional bukanlah sekadar seremonial, hari pendidikan nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa.

“Untuk itu, diperlukan kerja sama semua pihak baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri, erlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat,” ungkapnya.

Diketahui sejak oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu. Secara manajerial, kementerian pendidikan dasar dan menengah memperbaiki tata kelola, pembinaan, dan kinerja guru. Secara kurikuler, kementerian pendidikan dasar dan menengah akan menerapkan pembelajaran mendalam, pemberlakuan tes kemampuan akademik, serta pembelajaran coding, dan kecerdasan artifisial.

Selain itu secara pedagogis, dalam rangka membentuk karakter, kementerian membuat kebijakan tujuh kebiasaan anak indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolah raga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat, program pagi ceria yang meliputi senam anak indonesia hebat, menyanyikan lagu indonesia raya, dan doa bersama.

“Pemajuan pendidikan terus dilakukan untuk mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dan kompten. Dengan semangat hari pendidikan nasional mari kita saling bergandeng tangan, bahu membahu, dan bergotong royong mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” pungkas Bupati Indramayu.

Pada kesempatan tersebut dilakukan juga penyerahan penghargaan secara langsung oleh Bupati Indramayu kepada para siswa yang telah berhasil meraih prestasi di berbagai perlombaan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Hardiknas 2025, Gubernur Rudy Mas’ud: Pendidikan Bermutu untuk Semua

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud memimpin langsung upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Jumat pagi (2/5).

Upacara berlangsung khidmat dan penuh makna dengan dihadiri jajaran pejabat, tenaga pendidik, pelajar, hingga tokoh masyarakat, yang serasi menggunakan seragam hingga pakaian adat Nusantara.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan pidato resmi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang bertema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”.

Pidato ini menekankan bahwa peringatan Hardiknas bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk meneguhkan komitmen dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat konstitusi.

“Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil setiap warga negara. Tidak boleh ada diskriminasi dalam layanan pendidikan, baik karena domisili, kondisi ekonomi, maupun latar belakang lainnya,” tegas Gubernur Rudy Mas’ud dalam sambutannya.

Gubernur juga menggarisbawahi bahwa Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita keempat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan sarana prasarana pendidikan, penguatan pembelajaran digital, serta peningkatan kualitas guru sebagai agen pembelajaran dan peradaban.

Dalam pidato yang dibacakannya, Gubernur Rudy Mas’ud juga menyinggung program-program kebijakan baru seperti penerapan deep learning, Tes Kemampuan Akademik (TKA), pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial (AI), serta program karakter Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

“Semua ini tidak dapat berjalan hanya oleh pemerintah. Kita perlu partisipasi mulai dari orang tua, masyarakat, dunia usaha, hingga media, agar setiap anak di Indonesia, utamanya Kaltim mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu,” lanjutnya.

Sebagai bagian dari komitmen daerah, Pemprov Kaltim terus memperluas akses pendidikan, termasuk lewat program GratisPol yang telah mulai berjalan. Gubernur Rudy Mas’ud pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bergotong royong mewujudkan pendidikan yang adil dan berkemajuan.

Upacara ditutup dengan penyerahan anugerah tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya X tahun, yang menjadi rangkaian peringatan Hardiknas tersebut.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bupati Lucky Hakim Kukuhkan Duta Seni Indramayu 2025

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bupati Indramayu Lucky Hakim secara resmi mengukuhkan dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Duta Seni Indramayu 2025.

Prosesi pengukuhan dan penyerahan SK yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Indramayu, Rabu (30/4/2025), turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu Caridin beserta jajaran, Dewan Penasihat Duta Seni H. Moch. Sidik dan Masdi, serta Ketua Duta Seni Indramayu Emek Aryanto, perwakilan lembaga kebudayaan, sanggar seni, dan tamu undangan lainnya.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memajukan kebudayaan lokal sesuai amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Tradisional Masyarakat Indramayu yang di dalamnya terdapat pembinaan terhadap pelaku seni.

Dalam sambutannya, Bupati Lucky Hakim menegaskan pentingnya peran pelaku seni seperti halnya seorang guru yaitu sebagai teladan baik bagi masyarakat.

“Duta Seni Indramayu tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga mitra pemerintah dalam mempromosikan seni budaya Dermayu baik di dalam maupun luar daerah,” ujarnya.

Bupati Lucky Hakim juga menyoroti visi Indramayu Reang (Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong) yang sejalan dengan misi penguatan kelembagaan seni budaya.

“Kolaborasi antara Duta Seni dan pemerintah daerah akan terus dikembangkan melalui berbagai program lainnya,” tambahnya.

Sebagai penutup, Bupati Lucky Hakim menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Duta Seni Indramayu yang dikukuhkan.

“Mari bersama-sama menjaga dan memajukan warisan budaya kita agar tetap hidup dan menjadi kebanggaan generasi mendatang,” pungkasnya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat identitas budaya Indramayu sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian seni tradisional.

Sementara itu, Ketua Duta Seni Indramayu Emek Aryanto menyampaikan terima kasih kepada Bupati Indramayu yang telah memberikan apresiasi. Emek juga menegaskan komitmennya bersama Duta Seni Indramayu untuk mengemban amanah sebaik-baiknya sebagai penggerak dalam menghidupkan serta melestarikan seni dan budaya Indramayu.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gubernur Rudy Mas’ud Lantik Pejabat Baru dan Serahkan Penghargaan ASN Berprestasi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Upacara pelantikan berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (2/5/25).

Pelantikan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemprov Kaltim.

Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap perubahan.

“ASN harus berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas dan bersih, serta selalu fokus pada hasil. Jabatan ini bukan sekadar posisi, melainkan panggilan pengabdian untuk mempercepat pencapaian visi Kalimantan Timur menuju generasi emas,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud.

Ia juga mengajak para pejabat yang baru dilantik untuk menjadi pemimpin inspiratif, membangun tim kerja yang solid, serta peka terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud juga menyerahkan penghargaan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) berprestasi sebagai bentuk apresiasi dan motivasi.

Ia menyebut, prestasi bukanlah tujuan akhir, tetapi proses menuju pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Gubernur Rudy Mas’ud berharap pelantikan ini dapat menjadi momentum peningkatan kinerja ASN, sekaligus memperkuat sinergi dalam membangun Kalimantan Timur yang lebih maju dan berdaya saing.

Daftar Pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang Dilantik:

1. Hj. Noryani Sorayalita, SE, MM – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

2.Sulekan, S.Sos M,Si Sekretaris Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

3. Dwi Windarta Nugraha, S.STP – Kasubbag Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4. Asfiandi Zulfiar, ST. MURP – Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5.. Vincentius Samadi Ponco Putro, SSTP – Kabid Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6. Fachmi Rozano, SE – Kabid Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

7. Aulia Rina Novita, SE, MM – Kabid Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

8. Junainah, SE, M.SL – Kabid Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

9. Syahrul Umar, SE, M.SL – Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

10. Akhmad Marzuki, SP, M.Si – Kasubbag Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11. Rudiansyah, SE – Kasubbag Perencanaan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gubernur Rudy Mas’ud Perjuangkan Nasib Tenaga Non-ASN

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, tak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan tetapi juga memperjuangkan nasib tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kaltim agar dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara menyeluruh.

Usulan tersebut disampaikan Gubernur Rudy Mas’ud dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/4/25).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Rudy Mas’ud secara khusus meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mengeluarkan kebijakan yang memberikan kesempatan kepada tenaga non-ASN yang tidak terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) namun telah mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 dan dinyatakan tidak lulus. Beliau berharap agar kelompok ini dapat mengikuti seleksi PPPK pada tahap berikutnya.

“Termasuk mereka yang masa kerjanya kurang dari dua tahun pada 31 Desember 2024. Harapan kami, mereka tetap bisa mengikuti seleksi dan diangkat menjadi PPPK, minimal PPPK paruh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan formasi,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud dengan penuh harap.

Lebih jauh diterangkan Gubernur Rudy Mas’ud, jumlah ASN Pemprov Kaltim saat ini 14.365 orang. Jika dikurangi dengan proyeksi ASN yang akan pensiun pada 2030 sekitar 7.348 orang. Maka jumlah ASN tersisa hanya 7.017 orang.

“Pengadaan tahun 2024 akan diangkat sebanyak 6.889 PPPK sampai dengan tahap II yang saat ini sedang berlangsung,” ungkapnya.

Selanjutnya dengan formasi PPPK 9.295 orang, saat ini masih terdapat kekurangan sekitar 2.306 formasi.

“Sementara saat ini untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah masih kekurangan ASN,” tegasnya.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda itu, Gubernur Rudy Mas’ud juga meminta pemerintah pusat memperluas kewenangan provinsi di sektor pertanian, khususnya pada pengembangan dan penyediaan sarana prasarana pertanian melalui penetapan regulasi agar target ketahanan pangan 2025 dapat tercapai.

Selain itu, Gubernur Rudy Mas’ud juga mengusulkan adanya program afirmasi dari kementerian terkait untuk pembangunan jalan yang menghubungkan daerah-daerah penghasil pertanian antar wilayah di Kaltim dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Usulan tegas lainnya yang disampaikan adalah terkait kewenangan perizinan dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil kepada pemerintah provinsi.

Selain itu, Gubernur Rudy Mas’ud meminta agar pemerintah pusat memberikan DBH yang bersumber dari sektor kelautan kepada pemerintah daerah merujuk kepada Pasal 111 dan Pasal 123 UU Nomor 1 Tahun 2022.

Sampai hari ini, lanjut Gubernur Rudy Mas’ud, aturan 12 mil laut itu masih banyak dilanggar oleh peraturan menteri. Padahal soal itu sudah diatur dalam UU.

Diharapkan kewenangan itu segera dikembalikan ke semua provinsi di Indonesia, di luar minyak dan gas yang sudah diatur pusat.

“Banyak sekali kegiatan pengolahan yang bisa kita ambil dari 12 mil itu. Nanti kita sampaikan,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron Terima Audiensi Wamen BUMN, Bahas Empat Isu Penting

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menerima audiensi dari Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Aminuddin Ma’ruf, serta sejumlah Pejabat Tinggi perusahaan BUMN, Rabu (30/04/25) di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Audiensi ini merupakan pertemuan ketiga yang digelar untuk membahas empat isu penting dalam pengelolaan aset milik BUMN.

“Kira-kira Bapak/Ibu ini kan hubungan dengan kami (ATR/BPN), saya rumuskan ada empat, pertama dimensi tata ruang, yaitu urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), kedua butuh kecepatan sertipikasi, ketiga butuh kejelasan aset yang biasanya tumpang tindih, dan yang keempat penyelesaian sengketa. Nah nanti silakan paparan, mana saja yang akan kita selesaikan satu tahun ke depan,” ujar Menteri Nusron.

Wamen BUMN sendiri sangat berterima kasih kepada Kementerian ATR/BPN. Pertemuan ini ia harap bisa melancarkan proses administrasi pertanahan yang menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan aset-aset strategis milik negara.

“Karena kita dikasih gelombang seperti ini, alhamdulillah lebih cepat penanganannya. Setidaknya ada 23 masalah atau isu, nanti saya minta Teman-teman Direksi atau yang mewakili untuk memaparkan, untuk nanti dilanjutkan oleh PIC yang ditunjuk, untuk jadi single support bagi teman-teman yang berkomunikasi,” ujar Wamen BUMN.

Di kesempatan ini, Menteri Nusron menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat pengurusan administrasi pertanahan, guna memastikan aset negara dapat dikelola dengan baik dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian negara. Adapun ikut serta dalam pertemuan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Usul Hasil Kopdes Dialokasikan untuk Beasiswa Pendidikan dan Perbaikan Jalan Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto menghadiri rapat koordinasi terbatas (Rakortas) terkait percepatan pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Dalam kesempatan itu, Mendes Yandri tegas mengusulkan hasil dari Kopdes Merah Putih untuk disisihkan pada penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kemudian dapat dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan maupun perbaikan jalan desa.

Selain itu, dari APBDes tersebut agar dapat dialokasikan untuk beasiswa pendidikan bagi warga desa yang berprestasi atau ekonominya kurang mampu. Sebab hal itu merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah desa terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

“Usul kami dari Kemendes, tentang Kopdes Merah Putih ini agar keuntungannya tidak hanya diambil oleh anggota, tapi sebagian hasilnya itu disisihkan juga untuk APBDes. Agar juga bisa untuk memperbaiki jalan, beasiswa pendidikan, dan lain-lain,” tegas mantan Wakil Ketua MPR RI pada Rakortas yang dipimpin oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan ini.

Lebih luas, Mendes Yandri juga mengusulkan, agar mulai proses pendirian, hingga pengoperasian Kopdes Merah Putih ini memprioritaskan penduduk desa setempat, agar dapat meningkatkan kesadaran gotong-royong masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperkuat ketahanan desa.

“Salah satu usul penting kami juga, mohon diakomodir putra-putri terbaik dari desa tersebut yang belum punya kesempatan untuk bekerja. Dan itu juga bagian dari tuntutan dan masukan Kades saat melakukan Musyawarah Desa Khusus,” jelas mantan Anggota DPR RI itu.

Mendes Yandri juga menyatakan bahwa pihaknya kini tengah menyerasikan hal-hal teknis Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada persoalan yang sebelumnya dinilai kontraproduktif dengan kehadiran Kopdes Merah Putih.

Menurutnya, badan usaha yang dimiliki oleh desa atau BUM Desa memiliki fleksibilitas dalam menjalankan berbagai unit usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Misalnya dari sektor pertanian, perdagangan, hingga pengelolaan sumber daya alam, keberadaan BUM Desa dinilai positif sebagai lokomotif ekonomi desa jika diberikan dukungan yang memadai oleh pemerintah pusat.

“Kami sekarang fokus menyusun Juklak-Juknis hubungan antara BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih. Sehingga tidak ada yang tumpang tindih atau saling meniadakan satu sama lain,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Mendes Yandri, Wamendes PDT Ariza Patria, Dirjen PEID Kemendes PDT, Tabrani, dan Dirjen PDP Kemendes PDT, Nugroho Setijo Nagoro.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Hari Buruh 2025, Benyamin: Kolaborasi Jadi Kunci Kesejahteraan Pekerja Tangsel

Penulis
Syifa
-

Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Kota Tangerang Selatan.

Bertempat di kawasan wisata Lubana Sengkol, Kecamatan Setu pada Kamis (1/5/2025), ratusan pekerja dari berbagai perusahaan antusias mengikuti rangkaian acara menarik yang digelar dengan tema “Merajut Kebersamaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional”.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menekankan pentingnya kolaborasi antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan produktif, serta meningkatkan kesejahteraan bersama.

“Hal tersebut dapat terwujud apabila semua unsur berkolaborasi bersama-sama sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing,” ujar Benyamin.

Dengan kolaborasi, bisa tercipta lingkungan kerja yang kondusif, menarik investasi, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan buruh.

Benyamin juga menyoroti dinamika perkembangan teknologi informasi saat ini yang turut memberikan dampak kepada dunia industri, jasa dan perdagangan, tentunya memengaruhi dunia ketenagakerjaan, mengubah pola pikir dan pola tindak.

Sehingga, Benyamin mengingatkan agar para buruh tidak boleh lupa akan pentingnya adaptasi semua pihak agar hubungan industrial tetap sehat dan saling menguntungkan.

“Semoga kita mampu menciptakan kondusivitas dan kreativitas di Kota Tangerang Selatan, sehingga kita akan mampu menarik para pemangku usaha yang lebih banyak lagi di Kota Tangerang Selatan,” ucapnya.

Melalui momentum ini, Benyamin berharap May Day tidak hanya diperingati sebagai simbol perjuangan buruh, tetapi juga menjadi pemacu kolaborasi demi menciptakan ekosistem kerja yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pramono Targetkan Bantu 6.652 Pelajar Ambil Ijazah Tertahan

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengapresiasi Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta atas perannya dalam membantu siswa mengambil ijazah yang tertahan.

Pramono menyebut, Baznas Bazis DKI Jakarta memiliki peran penting dalam memutihkan atau melunasi biaya administrasi sehingga ijazah yang tertahan dapat diambil oleh para siswa.

Hal ini disampaikan Pramono dalam acara pelantikan Pimpinan Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta Periode 2025-2030 dan Pimpinan Pengelola Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Periode 2025-2027 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/5).

“Saya secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada Baznas Bazis peran sertanya adalah memutihkan ijazah yang tertahan begitu banyak enam ribu lebih,” ujar Pramono.

Pramono menargetkan akan menuntaskan 6.652 ijazah yang tertahan pada tahun ini. Pada hari ini, sebanyak 371 siswa menerima bantuan untuk tahap kedua. Sedangkan sebelumnya, Pemprov DKI telah menyerahkan ijazah kepada 117 siswa.

Dengan demikian, total 488 siswa telah menerima program pemutihan ijazah senilai Rp1,69 miliar. Menurut Pramono, masalah penahanan ijazah ini mayoritas terjadi di sekolah-sekolah swasta serta sekolah keagamaan.

Ia berharap, bantuan ini bisa meringankan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Saya yakin peran serta Baznas Bazis ini memberikan manfaat yang luar biasa,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur DKI Jakarta melantik Pimpinan Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta periode 2025-2030, yakni:

Ketua: Dr. Ahmad H. Abu Bakar, S.E., M.M.

Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan: Dr. KH. A. Nur Alam Bakhtiar.

Wakil Ketua II Bidang Pendayagunaan: Ir. H. Muhammad Bahaudin, S.Pd.I., S.E.

Wakil Ketua III Bidang Keuangan: Hj. Sholihah, S.E., M.A.

Wakil Ketua IV Bidang SDM: Prof. Dr. H. Bunyamin, M.Pd.I.

“Mewakili Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, saya mengucapkan selamat bekerja dan mudah-mudahan saudara-saudara sekalian dapat bekerja secara baik,” kata Pramono.

Selain melantik Pimpinan Baznas Bazis, Pramono juga melantik Pimpinan Pengelola Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Periode 2025-2027. Ia mengatakan, penetapan ini dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan.

“Saya akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada saudara-saudara di dalam menjalankan tugas untuk bekerja sebaik-baiknya bagi umat, bagi kita semua,” tandas Pramono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,0611,0621,063...4,923Halaman 1,062 dari 4,923