Beranda blog Halaman 1067

Wali Kota Kediri Serahkan SK kepada 218 CASN dan Terima Penghargaan dari BKN

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyerahkan SK Kepada CPNS dan PPPK Formasi Tahun 2024, Selasa (29/04/2025) di Halaman Balai Kota. Dalam kesempatan ini, Mbak Wali Vinanda menerima penghargaan dari Kantor Regional II BKN Surabaya. Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kota Kediri karena telah menyelesaikan proses pengadaan CASN Tahun Anggaran 2024.

“Hari ini saya menyerahkan SK kepada 25 CPNS dan 193 PPPK formasi tahun 2024. Serta kami mendapatkan penghargaan dari BKN tentu kami bersyukur. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan semangat baru bagi kami untuk melayani masyarakat,” ujarnya.

Mbak Wali mengatakan profesi ASN merupakan salah satu profesi yang diidam-idamkan oleh masyarakat. Stigma profesi ASN identik dengan stabilitas pekerjaan dan jaminan hari tua. Padahal saat ini ASN kinerja berbasis target dan capaian indikator seperti pada sektor swasta. Ada capaian per tahun, per bulan bahkan kinerja harian yang selalu dimonitor.

“Meskipun diidam-idamkan tetapi ASN ini juga punya tanggung jawab yang berat. ASN harus kerja keras, berintegritas, berkualitas dan kerja cerdas. ASN harus bekerja lebih semangat lagi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi maayarakat,” ungkapnya.

Wali kota termuda ini juga berharap kepada seluruh ASN untuk memegang teguh core value ASN BERAKHLAK. Yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmoni, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Diharapkan kehadiran ASN ini dapat berkontribusi penuh dalam mewujudkan visi misi Pemkot Kediri yakni Membangun Kota Kediri yang MAPAN (Maju, Agamis, Produktif, Aman, Ngangeni). “Selamat atas amanah baru yang diemban Bapak Ibu semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kantor Regional II BKN Surabaya atas kerjasama dan arahan selama ini. Semoga kerjasama ini terus berlanjut dengan baik,” pungkasnya.

Proses Pengadaan CASN 2024 Berhasil Diselesaikan, Mbak Wali kota kediri vinanda Terima Penghargaan dan Serahkan SK CPNS dan PPPK

Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya A. Darmuji menjelaskan ASN adalah penggerak roda birokrasi. ASN harus meningkatkan produktivitas pekerjaan agar cita-cita Kota Kediri tercapai. Dalam UU ASN, saat ini sedang mewujudkan sistem meritokrasi. Dimana menempatkan seseorang pada tempat yang tepat. “Ini dilihat dari kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan potensi. Bapak Ibu di sini tolong diniatkan bekerja untuk masyarakat. ASN harus mau melayani masyarakat,” jelasnya.

Proses Pengadaan CASN 2024 Berhasil Diselesaikan, Mbak Wali kota kediri vinanda Terima Penghargaan dan Serahkan SK CPNS dan PPPK

Turut hadir, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, dan tamu undangan lainnya. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Kediri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Buka Musrenbang RPJMD dan RKPD, Gubernur Jatim Tekankan Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mengadakan agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, di Surabaya, Selasa (29/4/2025). Pada momen itu, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menekankan, supaya terjadi sinkronisasi dan kolaborasi antara misi pemerintah pusat dengan melalui visi Nawa Bhakti Satya.

Acara ini dihadiri seluruh stakeholder Provinsi Jawa Timur, mulai dari Kementerian/Lembaga, yang mendatangkan tiga menteri sekaligus yakni, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/BAPPENAS) Rachmat Pambudy, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo, dan Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya. Jajaran Forkopimda Jatim, perwakilan negara sahabat, instansi vertikal, hingga seluruh pihak pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

Selain menandatangani berita acara Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2023 dan RKPD Tahun 2026, Gubernur Khofifah juga menyerahkan penghargaan penganugerahan perencanaan kabupaten/kota terbaik tahun 2025, yang diraih oleh, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Jombang untuk kategori kabupaten. Sedangkan, untuk kategori kota, diberikan kepada Kota Malang, Kota Pasuruan, dan Kota Madiun.

Usai membuka acara, Gubernur Khofifah menyampaikan, Musrenbang ini merupakan ruang untuk menguatkan peran Forkopimda Jatim dan seluruh stakeholder dalam membangun Provinsi Jawa Timur. Ia menekankan semoga visi Nawa Bhakti Satya yang digagasnya bisa disinkronisasi sesuai dengan Asta Cita dari pemerintah pusat.

“Pembangunan merupakan hasil kolaborasi kerja keras banyak lini, maka mari kita bergandengan tangan, dengan seluruh elemen strategis yang ada di Jawa Timur supaya dapat secara berseiring bersama membangun langkah-langkah strategis ke depan demi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Visi Presiden dan Wakil Presiden, disebutkan Khofifah, adalah bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karenanya, diharapkan bisa rembug nyekrup dengan visi misi Jawa Timur, yakni Jawa Timur Maju yang adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

“Sehingga tolong kemudian dirangkai dengan visi-visi Bupati Wali Kota di Jawa Timur. Nanti kita akan ketemu di mana rakitannya, jahitannya, sinergitasnya. Ada sembilan Nawa Bhakti Satya yang coba bersama kita satukan dengan sinergi dan kolaborasi pentahelix,” ujar Khofifah.

Program MBG

Terkait program prioritas nasional yakni, Makan Bergizi Gratis (MBG), Khofifah menyampaikan, usul focal point yang sebetulnya adalah persoalan tujuan utama MBG yakni asupan bergizi bagi anak-anak sekolah yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur dapur sehat.

“Misalnya, kalau ada sekolah-sekolah yang punya kantin, disupervisi saja standardisasi kantin yang sehat apa yang kurang. Karena kalau itu berbasis kantin, tidak ada lagi anggaran untuk membuat dapur sehat. Dekat dengan murid, kantin hidup,” tutur Khofifah.

Kalau ada dapur sehat di luar masuk ke sekolah, Khofifah menerangkan, kantin sekolah akan sepi dan tutup.

“Artinya ada sesuatu yang kami ingin rekomendasikan pada Musrenbang kali ini, bahwa niat baik dari program nasional, Pak Presiden dan Pak Wapres ingin memberikan asupan gizi yang baik kepada para siswa dan santri, sebetulnya kita punya varian-varian format-format yang tetap bisa berkesesuaian dengan harapan dan tujuan dari program strategis,” terang Khofifah.

Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Program prioroitas nasional selanjutnya, Khofifah memaparkan, terkait Jatim Sehat. Ia ingin agar Nawa Bhakti Satya Jatim Sehat bisa disesuaikan dengan visi misi kepala daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.

“Mohon ini disinkronkan. Kenapa kami menyampaikan kepada Bupati Wali Kota, kami mengkoordinasikan di Pemprov, supaya RPJMD dan RKPD Provinsi Jawa Timur ini agak lebih cepat selesai, supaya bisa berseiring dengan RPJMD dan RKPD Kabupaten Kota. Meskipun juga ada surat edaran Menteri Dalam Negeri Pak Sekjen, kami sudah teruskan surat itu, dan juga surat edaran dari Gubernur untuk bisa dijadikan pedoman bagi Kabupaten Kota yang akan merumuskan RPJMD dan RKPD,” papar Khofifah.

Ia menyebutkan, program kesehatan terkait mental wellness and happiness service supaya dikuatkan. “Ini problem yang sering kali ketutupan, dibuka sedikit itu biasanya besar, dalam, dan seterusnya. Kalau yang lain-lain, Bapak Ibu sekalian sudah sangat banyak yang menjalankan program ini,” ucap Khofifah.

Lumbung Nasional

Khofifah mengatakan, fokus strategis rencana pembangunan selanjutnya ialah, menguatkan peran Jawa Timur sebagai lumbung nasional.

“Kami ingin mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Kita semua harus berterima kasih pada kabupaten, pada bupati, pada petani kita, bahwa luas tanam padi di Jawa Timur ini terluas di antara seluruh provinsi di Indonesia. Itu semua adalah kerja keras para petani kabupaten, para kepala desa. Kenapa saya sebut bupati, karena di kota-kota ini ada lahan pertaniannya, tapi mungkin sangat sedikit,” katanya.

Ketika panen raya, Khofifah melihat, di kota besar seperti Surabaya malah ada lahan pertanian dan ikut panen raya, ternyata lahan itu adalah punya TNI Angkatan Laut.

“Ada 56 hektare di dekat Kenjeran, tapi karena wilayahnya Surabaya, maka tanam rayanya kategori kota Surabaya. Dan luar biasa per hektarenya sudah 9 ton padi yang ada di areal TNI Angkatan Laut daerah Kenjeran. Terima kasih,” ujar Khofifah.

Ia mengapresiasi, produsen padi yakni para petani yang berusaha menghasilkan terbaik demi konsumsi sehari-hari. Terutama Kota Surabaya yang merupakan kota besar namun ada lahan yang diurbanisasi.

Sekolah Rakyat

Khofifah menjabarkan, untuk meningkatkan pendidikan pihaknya ingin membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

“Kami ingin masuk pada sekolah rakyat. Jadi Pak Menteri, terutama Pak Menteri PU, kami dan tim Bapak juga sudah keliling. 38 kabupaten kota di Jawa Timur ini semuanya menyiapkan diri untuk bisa memberikan layanan pendidikan melalui sekolah rakyat,” paparnya.

Di Surabaya ini, Ia menyampaikan, tidak ada lahan yang memenuhi syarat, keluasannya, tidak ada gedung yang bisa digunakan sesuai persyaratan, tetapi ada area UNESA untuk dibangun sekolah rakyat.

“UNESA ini memiliki lahan yang sangat luas dan menyiapkan gedung dan asramanya untuk Sekolah Rakyat berbasis SMA. Kalau ada Pak Rektor UNESA, terima kasih. Sehingga semua kabupaten kota memiliki sekolah rakyat nantinya,” ucap Khofifah.

Dengan Musrenbang ini, Ia mengharapkan semoga seluruh rencana pembangunan yang berdasar pada visi Nawa Bhakti Satya bisa terintegrasi dan disinkronisasi dengan Asta Cita. Sehingga ke depan terjadi kolaborasi dan sinergi menyeluruh yang berdampak baik demi kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkes Raih Skor Tinggi Pelayanan Publik 2024, Bukti Nyata Komitmen untuk Masyarakat

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat pencapaian membanggakan dengan meraih skor 86,39 dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Skor ini menempatkan Kemenkes dalam kategori B dengan kualitas tinggi dan masuk zona hijau, yang menandakan tingkat kepatuhan yang sangat baik terhadap standar pelayanan publik.

Penilaian ini merupakan bagian dari upaya Ombudsman untuk mendorong perbaikan kualitas layanan publik serta mencegah praktik maladministrasi di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah. Skor yang diperoleh menegaskan bahwa pelayanan yang diberikan Kemenkes telah memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyampaikan bahwa capaian ini menjadi cerminan dari dedikasi dan konsistensi seluruh jajaran Kemenkes dalam meningkatkan mutu layanan publik.

“Hasil ini akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Kami akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan, khususnya dalam memperkuat unit pengelola pengaduan dan peningkatan kompetensi petugas layanan di seluruh satuan kerja Kemenkes,” ujar Aji.

Ia menegaskan bahwa Kemenkes akan terus melakukan evaluasi menyeluruh agar kualitas layanan publik tidak hanya terjaga, tetapi juga meningkat dari waktu ke waktu.

Penilaian Ombudsman ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan dirancang untuk mendorong penyelenggara layanan agar memenuhi standar pelayanan, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta membangun sistem pengelolaan pengaduan yang efektif dan responsif.

Dalam laporannya, Ombudsman RI juga memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah, termasuk Presiden, Menteri PANRB, dan Menteri Dalam Negeri, agar terus memperkuat pengawasan terhadap implementasi standar pelayanan dan sistem pengaduan di seluruh instansi. Kepada para menteri, kepala lembaga, serta pemerintah daerah, Ombudsman menyarankan agar unit pelayanan yang masuk zona hijau diberi penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen mereka dalam menghadirkan layanan terbaik bagi publik.

Sementara itu, bagi instansi yang masih berada di zona kuning dan merah, Ombudsman mendorong adanya langkah pembinaan serta teguran untuk memperkuat pemahaman terhadap standar pelayanan dan penerapannya. Instansi juga diimbau untuk menunjuk pejabat khusus yang bertanggung jawab dalam memantau pelaksanaan standar pelayanan secara konsisten dan menyeluruh.

Seluruh rekomendasi dari Ombudsman bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh penyelenggara pelayanan publik. Langkah ini penting untuk memastikan kualitas pelayanan publik nasional terus meningkat secara sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mentan Amran dan Menteri Jepang Bahas Sinergi Pertanian Hadapi Perubahan Iklim

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertanian (Mentan) Indonesia, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia siap memfasilitasi impor susu dari Jepang, asalkan produk tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan nasional. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan bilateral antara Indonesia dan Jepang yang bertujuan memperkuat hubungan dagang di sektor pertanian.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa (29/4), Amran bertemu langsung dengan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Eto Taku. Keduanya sepakat untuk meningkatkan kerja sama strategis, termasuk menjajaki peluang ekspor dan impor produk unggulan dari masing-masing negara.

“Untuk itu akan dilakukan pembahasan dan pengkajian teknis lebih lanjut untuk menyelaraskan potensi kerjasama dan kelancaran arus perdagangan dengan dirjen terkait kami,” kata Amran dalam keterangan tertulis usai bertemu Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang Eto Taku, Selasa (29/4).

Isu perubahan iklim juga menjadi sorotan utama dalam diskusi tersebut. Amran menekankan bahwa Indonesia dan Jepang memiliki tantangan yang sama dalam sektor pertanian akibat dampak perubahan iklim global. Untuk itu, kedua negara sepakat mendorong pengembangan teknologi mekanisasi pertanian dan sistem smart farming guna meningkatkan produktivitas.

“Indonesia dan Jepang akan mendorong pengembangan teknologi mekanisasi dan sistem smart farming untuk meningkatkan produktivitas pertanian,” kata Amran.

Sementara itu, Menteri Eto Taku menyampaikan kekagumannya terhadap kemampuan Indonesia dalam hal produksi pangan. Ia menyebut bahwa Indonesia memiliki keunggulan dalam sistem tanam yang memungkinkan panen tiga kali dalam setahun. Sebaliknya, Jepang hanya mampu panen dua kali dalam setahun di beberapa wilayah seperti Okinawa.

“Kami sangat kagum Indonesia bisa tiga kali panen. Di Jepang, hanya beberapa daerah yang mampu dua kali panen,” ujarnya.

Untuk meningkatkan produktivitas di negaranya, Jepang mengandalkan diversifikasi tanaman seperti gandum, jagung, dan kedelai. Selain itu, Jepang juga tengah mengembangkan varietas tanaman baru yang lebih tahan terhadap iklim ekstrem, seperti panas berlebih, angin kencang, dan badai. Varietas baru ini diperkirakan mampu meningkatkan hasil panen hingga 30 persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat KIP, Diskominfo Kaltim Ajak Wartawan Pahami Hak Publik atas Informasi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dalam era keterbukaan dan digitalisasi informasi, peran wartawan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat semakin krusial. Menyadari hal itu, Diskominfo Kaltim, mewakili Kadis Diskominfo Kaltim, Kepala Bidang IKP dan Kehumasan, Irene Yuriantini, mengajak insan pers untuk memahami secara mendalam hak publik atas informasi dalam kegiatan Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia Bagi Profesi Jurnalistik di Provinsi Kalimantan Timur, di Ruang Danau Semayang SMA Negeri 10 Samarinda, Selasa (29/4/2025).

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim. Fokus utama pelatihan adalah peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia bagi para jurnalis, namun di dalamnya juga disisipkan materi penting mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai bagian dari tanggung jawab sosial profesi wartawan.

Dalam sesi pemaparannya, Irene menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan media dalam mendorong keterbukaan informasi. Keterbukaan Informasi Publik bukan sekadar kewajiban pemerintah, tetapi juga hak masyarakat yang harus dijaga dan disampaikan secara utuh dan benar.

“Wartawan memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi publik yang akurat, tepat, dan mudah dipahami masyarakat. Namun, keterbukaan informasi juga perlu diiringi oleh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar informasi tidak disalahartikan atau disalahgunakan,” ungkapnya.

Irene juga menjelaskan berbagai regulasi yang mengatur keterbukaan informasi publik, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), serta peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjamin akses informasi kepada masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah, lembaga bahasa, dan organisasi profesi dalam memperkuat demokrasi melalui peningkatan kualitas informasi public. Saya berharap kerja sama lintas lembaga seperti ini bisa terus diperluas, agar kapasitas wartawan tidak hanya meningkat dari sisi teknis jurnalistik, tetapi juga etika dan kemampuan bahasa,” harap Irene.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bahas Fenomena Rangkap Jabatan ASN, Firman Soebagyo Sebut Berbahaya

Penulis
Syifa
-

Isu rangkap jabatan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) belakangan ini mencuat seiring dengan pembahasan revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) di DPR RI. Praktik ini disebut berpotensi memicu konflik kepentingan dan merusak tata kelola pemerintahan yang baik.

Merespon hal tersebut, Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo, secara khusus menyoroti fenomena pejabat seperti Direktur Jenderal (Dirjen) dan Wakil Menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan-perusahaan mitra kerja kementerian mereka.

“Rangkap jabatan ASN, bahwa seorang Dirjen, Menteri, Wakil Menteri menjadi komisaris di beberapa perusahaan perusahaan,” ujar Firman dikutip dari keterangan media, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, hal itu berbahaya karena pejabat tersebut bisa membuat keputusan yang menguntungkan perusahaan tempat ia menjabat. Ia punmenggambarkan, potensi masalah tersebut misalnya ketika sebuah perusahaan menjadi mitra kerja kementerian tertentu, namun di saat yang sama pejabat kementerian tersebut duduk sebagai komisaris di perusahaan itu.

“Di mana perusahaan itu adalah merupakan perusahaan mitra kerja mereka, ini kan ada konflik kepentingan, katakanlah perusahaan A menjadi mitra kerjanya kementerian B, kemudian di situ menteri B menjadi komisaris utama atau komisaris di perusahaan A, itu kan ada konflik kepentingan,” jelas politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Ia menilai, kebijakan itu seharusnya bersikap netral, sehingga tidak melanggar prinsip akuntabilitas dan etika pemerintahan. “Pengambil kebijakan mereka yang harus ikut dievaluasi oleh pengambil kebijakan tapi menjadi salah satu komisaris di situ,” tambahnya.

Firman mengungkapkan, Rancangan Undang-Undang ASN ini telah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025 sebagai inisiatif dari Komisi II DPR RI. Namun, hingga kini pembahasan revisi UU ASN ini belum final lantaran masih menunggu penyelesaian naskah akademik dari Badan Keahlian DPR RI.

“Ini yang penting sudah masuk dalam data Prolegnas sebagai inisiatif dari Komisi II. Namun, tadi dijelaskan oleh Wakil Ketua Komisi II, bahwa sampai sekarang revisi Undang-Undang itu belum final. Pasal-pasal apa yang akan direvisi dan kemudian tingkat urgensinya,” pungkasnya

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Ambon Harap Manasik Haji Cetak Jamaah Siap Lahir Batin

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattmena mengharapkan kegiatan Manasik haji yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota (Pemkot) bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Ambon ini dapat mencetak Jamaah Calon Haji (JCH) yang siap secara lahir batin untuk menunaikan ibadah.

“Ya kami berharap tentu dari kegiatan ini Jama’ah calon haji tahun 1446 H, yang berasal dari Kota Ambon siap secara lahir batin untuk menunaikan ibadahnya,” ungkapnya usai membuka pada kegiatan “Bimbingan dan Pelatihan Manasik Haji Bagi JCH Kota Ambon Tahun 1446 H/2025 M, di halaman asrama Haji, DesA Waiheru, Kecamatan Baguala, Rabu (30/4/25).

Lanjut Wattimena, apa yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan bukti Bahwa Pemerintah memberikan dukungan penuh pada setiap proses dalam rangka kegaiatan seluruh umat beragama teristimewa menyambut pelaksanaan Haji Tahun ini.

“Kami berterimakasih kepada Kemenag yang terus berkolaborasi, bersinergi dengan Pemkot dalam banyak hal. Saya berharap ini dapat terus kita pertahankan secara bersama agar kita dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan umat beragama guna membangun kota ini semakin baik kedepan,” tandasnya.

Sementara itu ditempat yang sama, kepala Kantor Kemenag Kota Ambon, Fachurrazy Hasanusi, mengungkapkan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemkot Ambon ini adalah bagian dari seluruh rangkaian manasik dan penutup menuju persiapan menuju keberangkatan.

“Persiapan berikut yang harus dilakukan adalah untuk menyiapkan barang-barang bawaan didalam koper kemudian bisa dimasukkan tanggal 14 Mei, pada 15 Mei seluruh JCH sudah memasuki asrama haji, kemudian diikuti dengan pemeriksaan Kesehatan dan kelengkapan dokumen, yang kemudiam akan diberangkatkan menuju tanah suci via Makassar pada 16 Mei,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ini Alasan KKP Pilih NTT Jadi Lokasi Modeling Garam

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan segera membangun modeling pergaraman di wilayah Nusa Tenggara Timur. Lokasi tersebut dipilih karena kondisi air yang baik, juga musim panas yang cukup panjang.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, bersama tim teknis dari KKP dan perwakilan PT Garam meninjau sejumlah lokasi di Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Kupang, yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan modeling garam.

Di Kabupaten Sabu Raijua, ada tiga lokasi yang dikunjungi, yaitu Desa Menia (Kecamatan Sabu Barat), Desa Bodae (Sabu Timur), dan Desa Deme (Sabu Liae). Sementara di Kabupaten Kupang, peninjauan difokuskan di Desa Bipoli dan Oetata, Kecamatan Camplong, yang telah dikelola oleh PT Garam.

“NTT memiliki iklim panas yang stabil dan cocok untuk produksi garam. Kondisinya mirip dengan kawasan Dampier di Australia Barat. Ini membuat NTT sangat potensial untuk menjadi lokasi modelling tambak garam dengan target produktivitas 200 ton per hektare,” ujar Koswara dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Kamis (24/4).

Selain potensi alam, aspek sosial-budaya, kejelasan status lahan dan kesiapan infrastruktur, juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kelayakan pengembangan lahan garam terintegrasi di Nusa Tenggara Timur. Peninjauan ini merupakan awal dari langkah konkret KKP dalam membangun model ekstensifikasi tambak garam di wilayah-wilayah strategis agar mampu memenuhi target kebutuhan nasional. Hasil peninjauan ini akan melengkapi analisis dan evaluasi KKP dalam menentukan lokasi pembangunan modeling garam dengan skema ekstensifikasi.

Pembangunan modeling ekstensifikasi bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam lokal dalam mewujudkan swasembada garam di tahun 2027. Kebutuhan garam nasional per tahunnya mencapai 4,9 juta – 5 juta ton untuk konsumsi, industri, peternakan dan perkebunan, water treatment, hingga pengeboran minyak. Pengelolaan model ini akan melibatkan pemerintah pusat, pemda dan pelaku usaha melalui skema ekonomi yang disepakati.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya lompatan nyata untuk memajukan industri garam nasional agar semakin mandiri dan berdaya saing tinggi. Selain pembangunan modeling ekstensifikasi, produktivitas garam nasional juga akan didongkrak oleh strategi intensifikasi yakni memaksimalkan tambak garam rakyat yang sudah ada.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bertemu Delegasi Industri Korea, Menperin Ungkap Ada Tambah Investasi

Penulis
Syifa
-

Indonesia dan Korea Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama yang komprehensif, termasuk dalam pengembangan di sektor industri manufaktur guna memacu perekonomian kedua negara. Hubungan diplomatik kedua negara telah terjalin cukup lama dan erat, di mana pada 2025 ini memasuki usia 52 tahun.

“Kami berharap potensi kerja sama ekonomi dan industri antara Indonesia dan Korea Selatan dapat semakin meningkat dan diperkuat,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita seusai melakukan pertemuan dengan Chairman Federation of Korea Industry (FKI) Shin Dong Bin beserta delegasi di Jakarta, Selasa (29/4).

Menperin mengemukakan, sebagai pembina industri, Kementerian Perindustrian RI terus berupaya untuk turut memastikan investasi dari pelaku industri di tanah air berjalan baik. “Karena investasi yang mereka bawa harus win-win, Indonesia win, Korea juga harus win,” terangnya.

Menperin menyampaikan, pertemuannya dengan delegasi FKI diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap keberlangsungan usaha mereka di Indonesia. “Dari informasi mereka, kami mengetahui apa saja yang dibutuhkan atau menjadi hambatan di lapangan,” ucapnya.

Lebih lanjut, menurut Agus, sejumlah perusahaan Korea Selatan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap lanskap industri Indonesia, yang di antaranya meliputi sektor elektronik, otomotif, teknologi hijau, dan transformasi digital. “Pada pertemuan hari ini, kami membahas beberapa isu industri, antara lain pengembangan industri manufaktur dan industri lokal, industri hijau dan transformasi digital, serta industri halal,” ungkapnya.

Para delegasi FKI berkomitmen akan ikut berpartipasi dalam membangun ekonomi di Indonesia melalui investasinya, ada yang ingin membangun pabrik baru dan ada pula yang ingin memperluas usahanya atau ekspansi. “Artinya, mereka melihat prospek Indonesia sebagai negara tujuan utama investasi masih sangat baik,” tandasnya.

Bahkan, salah satu perusahaan Korea Selatan ada yang berminat akan memberikan proposal investasi ke Danantara. “Ini terkait hilirisasi, khususnya hilirisasi nikel untuk melanjutkan jadi katoda. Mereka mau ajak Danantara untuk investasi ini,” ungkapnya.

Menperin memberikan apresiasi terhadap komitmen perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang telah memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) secara optimal, seperti Samsung, LG, dan Hyundai. “Artinya, secara langsung, mereka telah meningkatkan partisipasi industri lokal, menyerap tenaga kerja dan menyumbang kepada pertumbuhan industri di Indonesia,” tuturnya.

Menperin juga menyebutkan, sejumlah perusahaan industri Korea Selatan telah melakukan kolaborasi dengan kampus-kampus dalam negeri, termasuk dengan unit pendidikan vokasi milik Kemenperin RI. “Kolaborasi ini tentu sangat bermanfaat dalam pengembangan SDM industri yang kompeten dan berdaya saing untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan pengembangan di sektor industri otomotif, khususnya pada kendaraan listrik berbasis baterai (EV), Menperin memberikan apresiasi atas komitmen dari Hyundai yang telah membangun ekosistem EV dengan baik.

“Khusus bagi pengembangan kendaraan berbasis listrik, kami mencatat beberapa perusahaan Korea telah menikmati beberapa insentif melalui skema produksi program sesuai persyaratan TKDN, antara lain Bea Masuk sebesar 0%, PPnBM sebesar 0%, dan PPN sebesar 2% dengan mengikuti program LCEV dan program PPN DTP,” paparnya.

Mengenai pengembangan industri hijau, Menperin mencatat adanya kerja sama yang terjalin antara Kemenperin RI dengan POSCO Research Institute untuk periode 2023-2025 dalam menyusun kebijakan dekarbonisasi di sektor industri. “Dalam mencapai target net zero di sektor industri, kami juga telah menyiapkan serangkaian kebijakan dalam negeri khususnya terkait Net Zero Emission (NZE),” imbuhnya.

Di samping itu, Kemenperin RI terus mendorong sejumlah industri Korea Selatan ikut berpartisipasi aktif dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Sebab, Indonesia mempunyai peluang pasar besar yang perlu dioptimalkan.

“Kami menyambut baik perusahaan Korea yang ingin mengembangkan bisnis di sektor makanan dan minuman halal, kosmetik halal, dan produk-produk halal lainnya. Saat ini di Indonesia memiliki empat kawasan industri halal. Kami akan sangat senang apabila perusahaan Korea berminat untuk bekerja sama lebih jauh dalam kawasan industri halal tersebut,” ucap Menperin Agus.

Adapun total perdagangan Indonesia-Korea Selatan tercatat sebesar USD20 miliar pada 2024, dengan ekspor Indonesia ke Korea Selatan mencapai USD10,76 miliar. Sementara itu, realisiasi investasi Korea Selatan di Indonesia sebesar USD2,98 miliar sepanjang tahun 2024.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendiktisaintek Dorong Kolaborasi Industri dan Kampus untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Penulis
Syifa
-

Potensi kolaborasi antara industri yang ada di Indonesia dengan kampus menjadi harapan kemajuan bagi Bangsa Indonesia ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto saat menghadiri kegiatan Business Gathering yang dilaksanakan oleh PT PAL Indonesia (Persero), Senin (28/04).

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui kampus berdampak ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat, salah satunya lewat dunia industri.

Mendiktisaintek menyampaikan bahwa dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045 perlu dibentuk ekosistem dan seluruh komponen masyarakat yang berambisi dengan berbagai kemajuan. Menurutnya, sudah saatnya dunia industri juga harus terjun dan bekerja sama dengan pendidikan tinggi untuk berkolaborasi menghasilkan berbagai kebaruan.

Mendiktisaintek mengungkapkan bahwa industri di Indonesia masih banyak industri yang sifatnya trading, sehingga harus bergeser menjadi industri yang lebih produktif sehingga mampu menjadi keunggulan bangsa Indonesia. Negara yang memiliki industri besar, harus ditopang dengan kemampuan memproduksi sesuatu dan kapasitas produksinya juga harus bertaraf internasional.

“Tidak ada negara besar yang tidak memproduksi sesuatu. Nah, inilah saatnya kita mengalami kebangkitan industri! Kita perlu ambisi-ambisi yang besar, untuk bisa bersaing dengan negara lain,” ujar Menteri Brian.

Mendiktisaintek menjelaskan bahwa banyaknya jumlah mahasiswa, dosen, peneliti di Indonesia saat ini adalah aset tempat terjadinya pengembangan sumber daya manusia dan tempat terjadinya riset-riset yang bisa dilakukan. Para industriawan adalah lokomotif-lokomotif dalam melakukan riset dan inovasi yang bisa melibatkan aset-aset tersebut.

“Jadi kami mendorong sebenarnya, pendidikan tinggi, universitas, kampus itu harus punya dampak. Jadi kita sangat menunggu, kita sangat terbuka, para industri-industri yang memerlukan riset-riset, kajian-kajian, kita punya begitu banyak kampus-kampus yang siap mendukung Bapak-Ibu sekalian untuk melakukan riset-riset inovasi dan pengembangan sumber daya manusia,” ungkap Menteri Brian.

Ke depan, Kemdiktisaintek membuka peluang kerja sama dengan berbagai sektor industri untuk kolaborasi dalam berbagai riset dan inovasi untuk menuju Indonesia Emas 2024 dan membangun iklim kampus berdampak di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu, Kemdiktisaintek juga mendukung berbagai upaya dalam memperkuat kolaborasi dan sinergi antar pelaku maritim serta mengakselerasi proses industrialisasi nasional, khususnya di sektor kemaritiman.

Dalam kegiatan dengan tema Bersama Membangun Pilar-Pilar Strategis Kemandirian Nasional Menuju Indonesia Emas 2045 ini, Direktur Pemasaran PT. PAL Indonesia (Persero), Wiyono Komodjoyo menyampaikan harapannya agar ada kerja sama berkelanjutan terkait industrialisasi nasional.

”Kolaborasi ini menjadi kunci dalam mempercepat inovasi, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan nilai tambah melalui kerjasama yang saling menguntungkan,” kata Wiyono.

Pada kegiatan tersebut turut hadir Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysiun Mantiri, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero), Muhamad Akbar Johan, dan para mitra strategis PT PAL Indonesia (Persero) serta perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,0661,0671,068...4,923Halaman 1,067 dari 4,923