Beranda blog Halaman 1069

Ketua BPK Hadiri Courtesy Meeting dengan Registrar ITLOS

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun melakukan courtesy meeting dengan Registrar International Tribunal for The Law of The Sea (ITLOS), Ximena Hinrichs Oyarce di kantor pusat ITLOS di Hamburg, Jerman, Jumat (25/4).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Pemeriksaan Organisasi Internasional BPK, Kusuma Ayu Rusnasanti dan Head of Budget and Finance ITLOS, Roman Ritter. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama sejak BPK terpilih menjadi pemeriksa eksternal ITLOS periode 2025 s.d. 2028 pada Juni 2024.

Pada kesempatan tersebut, Ketua BPK menyampaikan komitmen BPK sebagai pemeriksa eksternal dan persiapan perencanaan pemeriksaan laporan keuangan ITLOS untuk periode tahun 2025. Pemeriksaan interim rencananya akan dilaksanakan pada Oktober 2025, dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci pada Januari 2026.

Disamping itu, Ketua BPK juga mengapresiasi dukungan manajemen ITLOS dalam proses serah terima dengan Kantor Akuntan Publik BDO sebagai pemeriksa ekternal ITLOS periode sebelumnya. BPK selanjutnya akan mempersiapkan tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan termasuk pemeriksaan atas surplus keuangan ITLOS.

Menanggapi Ketua BPK, Registrar ITLOS mengapresiasi komitmen BPK dan komunikasi yang terjalin antara manajemen ITLOS dengan BPK. Registrar meyakini bahwa rekomendasi pemeriksaan BPK dapat memberikan dampak positif pada tata kelola keuangan di ITLOS.

Pemilihan BPK sebagai pemeriksa eksternal ITLOS merupakan penunjukan pertama kalinya bagi Supreme Audit Institution (SAI). Selain ITLOS, BPK juga dipercaya menjadi auditor eksternal pada organisasi perlindungan varietas tanaman baru atau the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) untuk periode 2025 s.d. 2029 dan organisasi penghapusan senjata kimia atau Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) untuk periode 2027 s.d. 2029. Melalui berbagai penugasan baru ini, diharapkan kredibilitas BPK di komunitas internasional semakin diakui serta turut meningkatkan kualitas transparansi dan pertanggungjawaban organisasi internasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jatim Raih Penghargaan Tertinggi UKBI, Khofifah Tegaskan Komitmen Jaga Bahasa Indonesia

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia atas kinerja tinggi Jawa Timur dalam Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) periode 2021–2024. Dengan capaian 151.249 peserta, Jawa Timur dinobatkan sebagai provinsi dengan jumlah peserta UKBI terbanyak secara nasional.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Abdul Mu’ti pada acara peluncuran Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia dan pencanangan Komitmen Bersama Menjaga Kedaulatan Bahasa Indonesia di Plaza Insan Berprestasi, Kompleks Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan bahasa Indonesia sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa. Ia mengajak seluruh satuan pendidikan di Jawa Timur untuk terus mengimplementasikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara berkelanjutan.

“Mari kita junjung tinggi bahasa Indonesia sebagai identitas dan kekuatan bangsa, serta terus berinovasi demi kemajuan pendidikan di Jawa Timur,”tegas Khofifah.

Khofifah juga menyampaikan bahwa peluncuran pedoman baru, yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025, menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat peran bahasa Indonesia di lingkungan pendidikan. Ia menekankan pentingnya pembentukan tim pengawas bahasa di tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga sekolah untuk memastikan implementasi pedoman berjalan efektif.

“Dengan struktur tim yang jelas dan peran yang terukur, kita harapkan pelaksanaan pengawasan bahasa dapat berjalan sinergis, transparan, dan akuntabel,”ujarnya.

Sebagai upaya memperkuat budaya bahasa, Khofifah menegaskan pentingnya audit rutin setiap semester terhadap dokumen resmi, materi ajar, publikasi sekolah, dan komunikasi digital. Ia juga menekankan perlunya program pelatihan intensif dan pendampingan langsung bagi guru, tenaga kependidikan, serta pegawai untuk meningkatkan kompetensi berbahasa sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

“Pelatihan intensif dan pendampingan on-job akan memastikan setiap laporan dan publikasi memenuhi standar kebahasaan yang ditetapkan,” jelas Khofifah.

Gubernur Khofifah juga mendorong penguatan budaya bahasa melalui lomba menulis, pidato, dan debat di berbagai jenjang pendidikan, serta pemasangan media edukasi bahasa di area strategis sekolah.

Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Abdul Mu’ti menekankan bahwa penguatan bahasa Indonesia bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga bagian dari membangun bangsa yang bermartabat.

“Bahasa Indonesia adalah ilmu, bahasa pemersatu, dan bahasa peradaban,”tegas Abdul Mu’ti.

Acara tersebut juga diisi dengan pembacaan pernyataan komitmen menjaga kedaulatan bahasa Indonesia oleh Gubernur Khofifah, disaksikan oleh Bupati Sidoarjo Subandi, Walikota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin, serta pejabat lainnya. Penandatanganan komitmen bersama turut dilakukan oleh berbagai pimpinan daerah dan kementerian terkait sebagai bentuk sinergi nasional menjaga dan menguatkan bahasa Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkes dan SnackVideo Gelar Cek Kesehatan Gratis Berbasis Komunitas

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menggelar acara pemberdayaan masyarakat bertajuk SnackVideo “Desa Sejahtera SnackVideo” di Stadion Mini Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Minggu (27 April 2025). Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui berbagai kegiatan sosial dan edukatif.

Salah satu kegiatan utama dalam program ini adalah layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG), yang merupakan bagian dari CKG Berbasis Komunitas. Sekitar 200 warga dari semua siklus hidup, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia (lansia), antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan ini.

Cek Kesehatan Gratis ini didukung oleh Puskesmas Legok, Puskesmas Bojong Nangka, dan Puskesmas Caringin yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Melalui inisiatif ini, Kemenkes RI dan SnackVideo ingin memastikan masyarakat desa memiliki akses terhadap layanan kesehatan dasar yang mudah dijangkau sebagai langkah awal menciptakan desa yang lebih sehat dan mandiri.

Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan ini juga menghadirkan revitalisasi stadion, donasi perlengkapan olahraga, fun match, serta pelatihan kecerdasan buatan (Kling AI) untuk meningkatkan literasi pendidikan berbasis teknologi.

Program ini merupakan kelanjutan dari inisiatif yang sudah berjalan sejak tahun lalu. Menurut Yugo Prabowo, perwakilan SnackVideo, pihaknya berkomitmen untuk terus memperluas dampak positif di tengah masyarakat.

“Acara ini telah dimulai sejak tahun lalu dengan fokus di beberapa daerah di Tangerang. Kami senang sekali dengan antusiasme masyarakat yang telah menyambut baik SnackVideo. Ada tiga hal yang menjadi fokus kami, yakni kesehatan, kebugaran, dan pendidikan. Dengan kolaborasi bersama berbagai pihak, kami berharap ketiga fokus tersebut bisa menjangkau seluruh masyarakat Indonesia,” ungkap Yugo.

Dukungan dari pemerintah daerah pun mengalir. Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini, yang sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Saya bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan seluruh penyelenggara termasuk SnackVideo, hadir untuk melanjutkan program pembangunan di Kabupaten Tangerang di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan. Fokus kami di desa-desa, dan sudah disiapkan anggaran untuk ketiga sektor tersebut. Hari ini, ketiganya mulai kita implementasikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kolaborasi ini. Saya berharap kegiatan ini bisa diperluas, tidak hanya di Legok, tetapi juga ke daerah lain di Kabupaten Tangerang. Pemerintah daerah siap mendukung penuh,” ujar Bupati Maesyal Rasyid.

Dari sisi pemerintah pusat, Aji Muhawarman, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI, menegaskan pentingnya kerja sama multipihak dalam mendorong pemeriksaan kesehatan dini di masyarakat.

“Kami mengapresiasi pihak Pemda yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, termasuk Puskesmas dan Dinas Kesehatan, serta tentunya SnackVideo, supaya masyarakat di sekitar sini bisa melakukan cek kesehatan lebih dini dan mencegah penyakit-penyakit yang berbahaya,” jelasnya.

Melalui program ini, Kemenkes RI bersama mitra swasta seperti SnackVideo berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya masyarakat sehat sebagai bagian dari upaya membangun Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mukhtarudin: Cadangan Penyangga Energi Kunci Ketahanan Nasional di Tengah Krisis Global

Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin menilai cadangan penyangga energi (energy buffer reserve) di Indonesia memiliki peran krusial untuk menjaga ketahanan dan stabilitas energi nasional.

“Cadangan penyangga energi adalah investasi strategis untuk menjamin keberlanjutan dan ketahanan energi Indonesia di tengah tantangan global dan domestik saat ini,” tutur Mukhtarudin, Jumat 25 April 2025.

Menurut Mukhtarudin cadangan penyangga energi seperti stok bahan bakar minyak, gas, atau baterai penyimpan energi terbarukan itu dapat memastikan pasokan energi tetap tersedia saat terjadi gangguan rantai pasok global.

Mengingat, lanjut Mukhtarudin, indonesia hingga saat ini masih bergantung pada impor energi, seperti BBM dan LPG.

“Maka cadangan penyangga bisa membantu mengurangi risiko fluktuasi harga energi global yang dapat memengaruhi inflasi dan biaya hidup masyarakat,” beber Mukhtarudin.

Anggota Komisi XII DPR RI ini bilang langkah yang harus diprioritaskan untuk pengembangan cadangan penyangga energi yakni fokus pada pengembangan sistem penyimpanan energi modern, seperti Battery Energy Storage Systems (BESS), fasilitas BBM/gas di wilayah rawan gangguan pasokan, seperti daerah terpencil atau kepulauan di Indonesia.

Alasannya, politisi Dapil Kalteng ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan penguatan regulasi adalah fondasi utama untuk memastikan cadangan penyangga dapat berfungsi efektif.

Selain itu, kata Mukhtarudin, diversifikasi sumber energi penting akan memastikan pasokan energi yang stabil untuk industri, transportasi, dan rumah tangga.

“Stabilitas ini mengurangi risiko gangguan produksi, yang penting untuk pertumbuhan sektor manufaktur dan jasa,” ungkap Mukhtarudin.

Saat ditanya, apakah langkah-langkah prioritas pengembangan cadangan penyangga energi dapat mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

Menurut Mukhtarudin, untuk mencapai target 8%, langkah ini saja tidak cukup. Diperlukan sinergi dengan kebijakan lain seperti hilirisasi, reformasi investasi, dan stimulus konsumsi.

“Artinya, dalam skenario terbaik, cadangan energi bisa menyumbang 1-2% ke pertumbuhan PDB dalam 3-5 tahun, asalkan implementasinya cepat dan terkoordinasi,” pungkas Mukhtarudin.

Saat ini Menteri ESDM Bahlil Lahadalia anggota DEN juga telah membahas mengenai Cadangan Penyangga Energi.

Bahlil menyebutkan bahwa konsumsi minyak nasional mencapai 1,5 – 1,6 juta barel per hari, namun produksi lifting minyak Indonesia berada pada angka 580 ribu – 610 ribu barel per hari.

“Pak Presiden memberikan arahan kepada kami untuk membangun kilang 1 juta barel untuk meningkatkan ketahanan energi nasional kita,” imbuhnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Bahlil mengatakan akan membentuk tim yang melibatkan Kementerian ESDM, SKK Migas, PT Pertamina (Persero), dan DEN untuk melakukan kajian pendalaman terkait kelayakan pembangunan kilang minyak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Segel Lokasi Jual Beli Ikan Hias di Kalbar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menindak tegas pelaku usaha yang memanfaatkan ikan Arwana Kalimantan (Scleropages formosus) tanpa izin. Arwana super red termasuk dalam ikan dilindungi penuh dan wajib dilengkapi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI). Selain itu, wajib memiliki Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) sebagai persyaratan pemanfaatannya.

Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, melakukan penyegelan sejumlah lokasi usaha jual beli ikan arwana super red tanpa izin di Pontianak dan Kubu Raya, Kalimantan Barat, belum lama ini.

Penyegelan dilakukan setelah KKP menerima laporan dari masyarakat dan media mengenai aktivitas usaha yang memanfaatkan jenis ikan dilindungi tanpa izin resmi. Di lokasi ditemukan ratusan ekor Arwana Kalimantan strain super red, serta jenis ikan hias lain seperti Arwana Silver Brazil, botia, dan ringau, yang seluruhnya tidak dilengkapi dokumen legal.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, menekankan bahwa aspek legalitas, ketertelusuran, dan keberlanjutan merupakan prinsip utama dalam pemanfaatan jenis ikan dilindungi. Tata cara perizinan pemanfaatan ikan Arwana diatur melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021. Arwana Kalimantan sendiri telah masuk dalam Red Data Book IUCN sebagai spesies rawan punah dan terdaftar dalam Appendix I CITES sejak 1975.

“KKP tidak akan mentolerir praktik usaha ilegal yang mengancam kelestarian spesies seperti Arwana Kalimantan. Penegakan hukum ini juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kekayaan hayati Indonesia,” ujar Koswara dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Jumat (25/4).

Tiga Lokasi Penyegelan

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menjelaskan ada tiga lokasi yang disegel, dengan dua pemilik. Di lokasi pemilik berinsial AH tim gabungan menemukan 393 ekor ikan di komplek PU Pengairan Limbung, Kecamatan Sungei Raya. Kemudian dari pemilik berinisial AG, ditemukan 152 ekor yang berada di dua lokasi, yakni di Gudang penampungan arwana PT. TJS dan rumah tinggal pemilik di Kota Pontianak.

“Saat ini kami lakukan penghentian sementara kegiatan usaha jual beli ikan arwana. Barang bukti kami amankan dan dua pelaku dengan potensi dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif,” tegas Ipunk.

Para pelaku diduga melanggar Pasal 84 ayat (2) jo Pasal 4 ayat (2) Permen KP Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau jenis Ikan Yang Tercantum dalam Appendiks CITES jo Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menekan regulasi usaha ikan hias dibuat ketat untuk menjaga keberlanjutan spesies ikan apalagi yang sudah masuk dalam kategori dilindungi. Untuk itu, dia mendorong pelaku usaha untuk mengedepankan legalitas dan keberlanjutan sebagai prinsip utama dalam pemanfaatan jenis ikan dilindungi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Penyerapan Beras Capai Rekor Tertinggi, Mentan Amran: April 2025 Jadi Bulan Bersejarah

April 2025 mencatat sejarah baru dalam dunia pertanian Indonesia. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan kebanggaannya atas capaian luar biasa dalam penyerapan beras nasional yang mencapai angka tertinggi dalam satu bulan selama puluhan tahun terakhir.

Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pertanian, Selasa (29/4/2025), Amran menyebutkan bahwa hingga hari ini, serapan beras dari petani telah mencapai 950.000 ton. Dengan dua hari tersisa sebelum akhir bulan, angka tersebut diperkirakan akan menembus lebih dari 1 juta ton.

“Ini tertinggi serap beras 1 bulan. Sudah terserap 950.000 ton per hari ini. Masih ada 2 hari lagi untuk 1 bulan. Itu baru 1 bulan, bulan April. Clear ya? Bulan April, serapannya lebih dari 1 juta ton,” ungkap Amran kepada wartawan di kantornya, Selasa (29/4/2025).

Ia menambahkan bahwa capaian ini merupakan kebanggaan besar, karena belum pernah terjadi dalam kurun waktu 20 hingga 30 tahun terakhir. “Sekarang 950.000. Tadi pagi 50.000 ton berarti 2 hari lagi itu bisa 1.050.000 ton. Itu kebanggaan kita. Dan mungkin 20-30 tahun tidak pernah terjadi,” ujarnya.

Jika dibandingkan dengan rata-rata serapan tahunan lima tahun terakhir, capaian April 2025 ini sangat luar biasa, di mana rata-rata serapan beras dalam setahun hanya sekitar 1,2 juta ton. Artinya, dalam waktu hanya satu bulan, Indonesia hampir mampu menyamai angka setahun penuh.

“5 tahun terakhir hanya 1,2 jutaan, 1 tahun. Ini 1 bulan, per hari ini 950.000 ton. Nah itu berita gembira,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ibas Tegaskan Komitmen Indonesia dalam Transisi Energi Hijau dan Perlindungan Lingkungan

Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan komitmen besar Indonesia untuk menyelamatkan dunia dengan melindungi hutan, mempercepat energi hijau, mendorong investasi hijau domestik dan kolaborasi kawasan ASEAN. Termasuk bagaimana kerjasama dengan negara lain, salah satunya Singapura dalam menghadapi berbagai isu lingkungan, seperti perubahan iklim, air dan pengelolaan sampah.

Hal tersebut disampaikan Ibas ketika mengunjungi Ministry of Sustainability and the Environment of Singapore (Kementerian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air Singapura), Kamis (24/4/25). Ibas bertemu langsung dengan Amy Khor – Senior Minister dan Jeanell Kiew – Senior Executive – International Polciy Division.

“Menteri Senior, pertemuan hari ini bukan sekadar simbolis. Pertemuan ini terjadi di tengah tantangan global yang signifikan, dunia yang semakin dibentuk oleh kekuatan geopolitik, geoekonomi, dan realitas perubahan iklim yang tak terbantahkan” ungkap Ibas mengawali sambutannya.

Edhie Baskoro Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini kemudian menyoroti bahwa kondisi ini juga menyebabkan adanya kenaikan permintaan dan konsumsi masyarakat, mulai dari air, makanan, energi, hingga produksi sampah.

“Persinggungan kekuatan-kekuatan ini sedang membentuk kembali masa depan kita. Kita pun menyaksikan meningkatnya permintaan lebih banyak makanan, air, energi, dan akhirnya lebih banyak sampah atau limbah yang harus dikelola. Hal ini tidak hanya membutuhkan inovasi tapi juga investasi dan kolaborasi,” ungkapnya.

Ibas kemudian menyoroti bagaimana Singapura terus memimpin dengan memberi contoh dalam perwujudan kota hijau, pembangunan perkotaan, ekonomi sirkular, dan ketahanan iklim “serta terus berinovasi dalam pengelolaan sampah melalui berbagai label dan sektor.”

Dalam kesempatan ini, Edhie Baskoro, Wakil Rakyat dari Partai Demokrat tersebut kemudian menyampaikan bagaimana komitmen Indonesia dalam menyelamatkan bumi, mulai dari FOLU hingga transisi energi dan peran generasi muda.

“Indonesia juga memiliki komitmen dan ambisi mulai dari target penyerapan bersih FOLU (Forest and Other Land Uses atau Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya) 2030 hingga transisi energi yang adil, dan bagaimana meningkatkan keterlibatan anak muda yang berkelanjutan.”

Edhie Baskoro Yudhoyono, Wakil Rakyat Partai Demokrat dari Dapil Jatim VII ini lalu memaparkan bahwa selama jauh beberapa tahun lalu, Indonesia telah menanam lebih dari 2 miliar pohon. “Sebagai upaya upaya untuk mencapai tujuan keseluruhan memulihkan kawasan hutan yang terdegradasi dan memerangi deforestasi.”

Ibas yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin, kemudian menekankan bahwa saat ini, khususnya ASEAN perlu kerjasama, investasi dan kolaborasi. “Di kawasan kita, kebutuhan untuk kerja sama dalam keberlanjutan bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Di sini, diplomasi memainkan peran penting, bukan hanya antar pemerintah tapi juga antar parlemen, antar masyarakat, dan antar nilai kehidupan.”

Edhie Baskoro sebagai Pimpinan MPR RI ini percaya bahwa diplomasi antar parlemen memiliki peran membentuk narasi global yang berkelanjutan dan berkeadilan.

“Kami, di MPR RI, sangat percaya pada pentingnya diplomasi antar parlemen dalam membentuk narasi global tentang keberlanjutan dan keadilan. Komitmen dari kedua negara melalui kementerian dan lembaga legislatif kita, dapat berfungsi sebagai kekuatan moral untuk melindungi bumi bagi generasi mendatang.”

Di akhir sambutannya Ibas berharap kunjungan ini menjadi jembatan diplomasi dalam meningkatkan komitmen pada lingkungan. “Semoga kunjungan ini menjadi jembatan bagi kita untuk memperkuat ikatan diplomasi kita. Meningkatkan komitmen lingkungan kita, dan bersama-sama memastikan bahwa kawasan kita tumbuh tidak hanya lebih hijau, tetapi lebih adil, sehat dan lebih sejahtera,” pungkasnya.

Amy Khor – Senior Minister, dalam kesempatan ini pun menyambut baik apa yang disampaikan delegasi Indonesia, dan senada dengan Ibas, menyetujui adanya berbagai tantangan global serta menyampaikan bagaimana komitmen Singapura dalam menghadapi berbagi isu tersebut, terutama lingkungan dan energi hijau.

“Perubahan iklim dan ketidakpastian geopolitik, mengubah cara dunia beropasi khsuusnya dalam perdagangan. ASEAN sebagai blok regional, harus bekerja lebih erat dan mempercepat kerjasama kita. Dengan Indonesia kami melihat banyak peluang kerjasama di berbagai sektor, untuk kami tentunya lingkungan. Di kementerian kami sendiri, mengelola dan mengurus pengelolaan air, sampah, serta ketahanan iklim. Penggerak, salah satunya rencana hijau Singapura yang merupakan rencana seluruh pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim, mengurangi konsumsi, dan melakukan daur ulang.”

Pada acara ini Ibas hadir bersama delegasi, beberapa anggota DPR/MPR/DPD RI, di antaranya ⁠Andreas Hugo Pareira, Mulyadi, Anton Sukartono Suratto, Abdul Bakri Haji Musa, dan Jialyka Maharani.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Bogor Sidak Dua Supermarket Besar, Pastikan Tidak Ada Produk Mengandung Babi

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, didampingi oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke dua pusat perbelanjaan besar di wilayah Cibinong, yakni Lotte Grosir Pakansari dan Indogrosir Cibinong untuk memastikan tidak ada beredarnya produk makanan yang terindikasi mengandung unsur babi, menyusul edaran resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto memastikan bahwa dari hasil pengecekan langsung di lapangan, tidak ditemukan produk-produk yang mengandung unsur babi di kedua lokasi tersebut.

“Kami melakukan pengecekan langsung hari ini dan hasilnya, baik di Lotte Grosir maupun Indogrosir, produk-produk yang sebelumnya diindikasikan sudah tidak ditemukan lagi. Mereka telah menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat dan menarik produk-produk tersebut dari rak penjualan,” ujar Rudy.

Lebih lanjut, Rudy menjelaskan bahwa sidak akan terus berlanjut ke total 11 titik lokasi toko modern lainnya. Selain itu, pengawasan juga akan difokuskan pada toko-toko yang berada di sekitar sekolah untuk memastikan keamanan konsumsi bagi masyarakat, khususnya anak-anak.

“Sidak ini bukan sekadar pengawasan, tetapi juga bentuk perlindungan pemerintah terhadap konsumen. Kami ingin memastikan semua toko mematuhi edaran pemerintah. Kami juga sudah menginstruksikan camat dan tim dari Disdagin untuk turut serta dalam pengawasan ini,” tambahnya.

Perlu diketahui Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Disdagin Kabupaten Bogor juga telah memberikan imbauan kepada para pelaku usaha, termasuk distributor dan pusat distribusi (DC) dari jaringan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart.

Menurutnya, bila dalam pengecekan ditemukan masih ada produk yang dijual, langkah pertama yang dilakukan adalah meminta pihak toko segera menarik produk tersebut dari rak. Jika setelah imbauan dan pengecekan ulang produk tetap beredar, Pemkab Bogor akan memberikan tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Bupati Bogor menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor memastikan pengawasan akan terus dilakukan secara intensif. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap izin usaha serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Untuk masyarakat Kabupaten Bogor, kami minta tidak perlu khawatir. Kami terus berupaya menjaga keamanan dan kehalalan produk yang beredar, agar masyarakat merasa aman dalam berbelanja,” tutup Rudy.

Kemudian, Kepala Disdagin Kabupaten Bogor, Arif Rahman, menjelaskan, bahwa pihaknya telah menyebarkan himbauan kepada pelaku usaha dan distributor, termasuk Indomaret, Alfamart, dan jaringan toko modern lainnya.

“Kami juga minta camat untuk turut mengawasi di wilayahnya masing-masing. Jika ditemukan pelanggaran, segera laporkan kepada kami untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Arif menambahkan, kesadaran dari pihak toko cukup baik. Beberapa bahkan telah menarik produk secara mandiri begitu menerima surat edaran dari pusat.

“Untuk memperkuat komitmen ini, Disdagin akan meminta setiap toko menandatangani surat pernyataan agar tidak lagi menjual produk yang mengandung unsur babi,” imbuhnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Benyamin Dukung Penuh Kolaborasi Grab-OVO Berikan MBG untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Tangsel

Pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan dukungan penuh terhadap program uji coba Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan oleh Grab-Ovo bekerja sama dengan Yayasan Inklusif Pelita Bangsa.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menegaskan komitmennya dalam mendukung program-program inklusi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak dengan kebutuhan khusus.

“Alhamdulillah, terima kasih kepada Yayasan Inklusif Pelita Bangsa yang bekerjasama dengan Grab dan OVO atas inisiasi memberikan makan gratis ini selama setahun,” ujar Benyamin di SKH 01 Pondok Aren pada Senin (28/4/2025).

Program ini menyasar sekitar 320 siswa berkebutuhan khusus di empat Sekolah Kebutuhan Khusus (SKH) di Tangerang Selatan, terdiri dari tiga SKH swasta dan satu SKH negeri.

Pihak penyelenggara memastikan bahwa porsi dan kandungan gizi yang diberikan telah disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus, dengan harapan dapat mendukung kesehatan dan perkembangan mereka secara optimal.

“Saya tadi konsultasi, ngobrol dengan OVO dan Grab, untuk porsinya ini lebih dari standar ya, karena ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus seperti ini jadinya porsi gizinya, proteinnya itu sedikit lebih daripada biasa diberikan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Benyamin juga menjelaskan bahwa program uji coba ini adalah langkah awal yang positif dan diharapkan dapat diperluas ke sekolah-sekolah lain di Kota Tangerang Selatan, untuk mendukung kualitas pendidikan dan kesehatan bagi seluruh anak-anak di daerah ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HD Terima Rekomendasi DPRD Terkait LKPJ 2024 dan Bahas Propemperda 2025

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru menghadiri Rapat Paripurna XI DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2024. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel pada Senin (28/4/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumsel atas dukungan terhadap program pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Mari kita terus menjalin komunikasi, kerja sama, dan sinergi untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Kerja dan kinerja kita masih terus berjalan ke depan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa saran dan rekomendasi yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai dengan target pembangunan yang telah ditetapkan. HD menilai masukan dari DPRD sangat penting sebagai sarana evaluasi untuk arah pembangunan Sumsel ke depan.

“Rekomendasi ini sangat berharga untuk penyusunan, perencanaan, dan penganggaran tahun berjalan serta tahun berikutnya,” katanya.

Lebih lanjut, HD menyampaikan bahwa berbagai upaya telah dioptimalkan untuk mencapai target-target kerja. Meskipun mengakui adanya program yang belum berjalan optimal, beliau menekankan pentingnya mengimbangi pencapaian kerja dengan kerja cerdas dan berkualitas. Guna mengatasi kekurangan dalam pembangunan, Ia berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat terus memperkuat komitmen pembangunan di Sumsel.

“Apresiasi kepada pansus DPRD Sumsel atas beberapa rekomendasi yang telah disampaikan sebelumnya sebagai wujud fungsi pengawasan DPRD. Saya juga berterima kasih kepada para Kepala OPD atas dukungan penyelenggaraan pemerintahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan membangkitkan perekonomian sesuai harapan kita semua,” imbuh Gubernur.

Sementara itu, juru bicara tim Perumusan Penyelarasan DPRD Sumsel, Fajar Febriansyah, membacakan sejumlah rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2024. Penyampaian rekomendasi ini bertujuan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa mendatang.

Fajar Febriansyah menyatakan bahwa DPRD menerima dan menyetujui laporan LKPJ Gubernur Sumsel tahun anggaran 2024. Atas nama legislatif, ia menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang terjalin selama proses pembahasan LKPJ.

Adapun dalam kesempatan yang sama Rapat paripurna dilanjutkan dengan Rapat Paripurna XII (12) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda perubahan dan penambahan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Sumsel tahun 2025.

Ketua DPRD Provinsi Sumsel Andie Dinialdie mengatakan, Berdasarkan Penjelasan Dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dari 5 (Lima) Ranperda Yang Diusulkan Pihak Eksekutif Ada 3 (Tiga) Raperda Disetujui Untuk Dimasukkan Dalam Penambahan Propemperda Tahun 2025 Sedangkan 2 (Dua) Raperda Yakni :

1. Ranperda Tentang Perubahan Badan Hukum PT Sriwijaya Mandiri Sumsel Menjadi PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (Perseroda), Belum Dapat Disetujui Dikarenakan Masih Diperlukannya Kaji Ulang Lebih Mendalam Antara Pemerintah Provinsi Sumsel Dalam Hal Ini Biro Perekonomian Dengan Melibatkan Pihak-pihak Terkait Terhadap Segala Bentuk Permasalahan Hukum Yang Saat Ini Dihadapi Oleh PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel (PT SMS).

2. Ranperda Tentang Pengaturan Angkutan Di Perairan Melintasi Jembatan Dalam Wilayah Provinsi Sumsel (Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel), Disetujui Untuk Ditarik Dan Tidak Dimasukkan Kedalam Propemperda Tahun 2025 Dengan Alasan Masih Perlunya Pengkajian Lebih Lanjut.

Sedangkan Untuk 2 (Dua) Raperda Inisiatif DPRD Sumatera Selatan Yaitu :

1. Ranperda Tentang Pelestarian Nilai-nilai Budaya Marga , Dan
2. Ranperda Tentang Pemanfaatan Alur Sungai Dan Atau Perairan. Masih Perlu Pengkajian

Lebih Mendalam Dan Penyesuaian Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi. Sehingga, Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 Memuat 8 (Delapan) Ranperda Yang Terdiri Dari 2 (Dua) Ranperda Usulan Hak Inisiatif Dari Dprd Provinsi Sumatera Selatan Dan 6 (Enam) Ranperda Usulan Dari Pemerintah Provinsi Sumsel.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News