Beranda blog Halaman 107

Hadiri Syukuran Imam Baru, Gubernur Maluku Tekankan Kolaborasi Pemerintah dan Gereja

Penulis
Reta
-

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menghadiri Perayaan Syukur Misa Perdana Imam Baru RP Belly Yoakhim Resubun, MSC, yang berlangsung di kediaman keluarga Edy Tethool, Kompleks Gudang Arang, Ambon, Sabtu (25/7/2026).

Turut hadir Sekretaris Keuskupan Amboina Pastor Agustinus Arbol, Wali Kota Ambon beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon, anggota DPRD Provinsi Maluku, para pastor, suster, frater, Dewan Pastoral Paroki, tokoh umat, pimpinan kelompok kategorial, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur mengajak seluruh hadirin memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas rahmat yang diberikan melalui tahbisan imamat RP Belly Yoakhim Resubun, MSC.

Menurutnya, tahbisan imamat merupakan panggilan suci yang mencerminkan penyerahan diri secara total untuk melayani Tuhan dan sesama.

Gubernur menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus ditopang pembangunan spiritual sebagai fondasi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, dan berkarakter. Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong kolaborasi dengan para pemimpin agama dalam memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual di tengah masyarakat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar imam baru yang telah memberikan dukungan dan doa hingga RP Belly Yoakhim Resubun, MSC, menerima tahbisan imamat. Gubernur berharap kehadiran imam baru menjadi berkat bagi keluarga, Gereja, dan seluruh umat di Keuskupan Amboina.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur turut mengajak seluruh elemen Gereja untuk memperkuat peran pembinaan umat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, seperti maraknya praktik prostitusi, judi online, dan penyalahgunaan narkoba yang mengancam generasi muda.

Selain itu, ia mendorong agar Gereja terus menjadi pusat pembinaan iman, akhlak, dan peradaban, serta memperkuat sinergi antar tokoh agama dalam menjaga kerukunan, kedamaian, dan ketertiban sosial di Maluku.

“Kolaborasi yang erat antara pemerintah, Gereja, dan seluruh elemen masyarakat merupakan modal penting untuk mewujudkan Maluku yang maju, harmonis, dan sejahtera,” tutup Gubernur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Papua Ajak Semua Pihak Lindungi Anak dari Ancaman di Ruang Digital

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Papua mengingatkan pentingnya perlindungan anak di tengah perkembangan teknologi informasi yang menghadirkan berbagai peluang sekaligus risiko di ruang digital.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumaropen saat memimpin Apel Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tingkat Provinsi Papua di halaman Kantor Gubernur Papua, Kamis (23/7/2026).

Membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Aryoko mengatakan setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, baik di kehidupan sehari-hari maupun saat beraktivitas di dunia digital.

“Melindungi adalah kewajiban seluruh pihak untuk memastikan anak terbebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, perkawinan anak, dan perundungan. Perlindungan itu juga mencakup ruang digital,” ujarnya.

Menurutnya, upaya perlindungan anak memerlukan peran bersama keluarga, sekolah, masyarakat, media, dunia usaha, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, dan pemerintah. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mendukung tumbuh kembang anak.

Aryoko juga mengajak anak-anak berani menyampaikan pendapat dan segera melapor kepada orang dewasa yang dipercaya apabila mengalami atau menyaksikan tindak kekerasan. Pemerintah telah menyediakan layanan pengaduan SAPA 129 sebagai salah satu saluran perlindungan bagi anak.

Melalui peringatan Hari Anak Nasional, Pemerintah Provinsi Papua turut mendukung Gerakan Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) sebagai upaya membangun lingkungan yang aman, ramah, dan inklusif, sehingga setiap anak dapat tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kota Malang Jadi Tuan Rumah Forum Nasional Sekretariat DPRD, Diikuti 500 Peserta dari Seluruh Indonesia

Penulis
Reta
-

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat Nasional yang mengusung tema Fasilitasi Penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2027 serta Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD di Hotel Savana, Kota Malang, Jumat (24/7/2026).

Kegiatan ini diikuti sekitar 500 peserta yang berasal dari 150 Sekretariat DPRD (Setwan) kabupaten dan kota anggota Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI). Forum ini menjadi wadah peningkatan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD dalam menghadapi dinamika regulasi, penyusunan anggaran daerah, serta tata kelola pengadaan barang dan jasa.

Dalam sambutannya, Wali Kota Malang menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Malang sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan berskala nasional tersebut. Menurutnya, kegiatan itu sejalan dengan program prioritas Pemerintah Kota Malang, yakni 1.000 Event, yang bertujuan menghadirkan berbagai kegiatan lokal, regional, hingga nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Peserta yang datang ke Kota Malang tidak hanya mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas, tetapi juga berwisata, menikmati kuliner, hingga membeli oleh-oleh. Hal itu memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah,” jelas Wali Kota Malang yang kerap disapa Pak Mbois itu.

Ia mengatakan, program 1.000 Event turut membantu meningkatkan kunjungan ke Kota Malang, termasuk memberikan dampak positif bagi sektor perhotelan, restoran, dan pelaku usaha pariwisata yang sebelumnya terdampak kebijakan efisiensi.

Wahyu juga menekankan pentingnya peran Sekretariat DPRD sebagai penghubung antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, sekretaris DPRD memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara kepala daerah dan DPRD agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif.

“Sekretariat DPRD memiliki karakteristik yang berbeda dengan perangkat daerah lainnya karena menjadi jembatan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu, kompetensi dan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD harus terus ditingkatkan,” katanya.

Ia menilai tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut sangat relevan mengingat pemerintah daerah terus dihadapkan pada perubahan regulasi, kebijakan fiskal, serta dinamika politik yang memerlukan kemampuan adaptasi aparatur.

Selain itu, Wahyu menyoroti pentingnya penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat DPRD. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada kesempatan tersebut, Wahyu juga mengajak seluruh peserta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, meningkatkan kompetensi serta integritas aparatur Sekretariat DPRD, dan memanfaatkan ASDEKSI sebagai ruang kolaborasi serta pembelajaran bersama.

“Dengan semangat kebersamaan dan profesionalisme, saya yakin kita mampu mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HUT PWRI ke-64, Wabup Sumedang Tegaskan Lansia Tetap Berperan dalam Pembangunan

Penulis
Reta
-

Masa pensiun bukanlah akhir dari pengabdian kepada masyarakat, melainkan aset berharga dalam pembangunan daerah. “Lansia bukan objek pembangunan, melainkan subjek pembangunan. Mereka tetap bisa belajar, berbagi pengalaman, menjaga kesehatan, serta terus berkontribusi di tengah masyarakat,” kata Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila saat menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-64 Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Sumedang di Villa Brigjen (Purn.) Udin Supidin, Mandalaherang, Kecamatan Cimalaka, Minggu (26/7/2026).

Ia berharap para sesepuh dan purnatugas terus memberikan nasihat, kritik, dan masukan demi kemajuan Sumedang. “Saya merasa bangga bisa berada di tengah para pelaku sejarah pembangunan Sumedang. Apa yang saya dan Pak Bupati Dony Ahmad Munir lakukan hari ini merupakan estafet dari pengabdian Bapak dan Ibu semua,” tuturnya.

Ia meyakini pembangunan daerah akan semakin kuat apabila semangat generasi muda dipadukan dengan pengalaman para senior. “Energi kami mungkin lebih besar, tetapi pengalaman Bapak dan Ibu jauh lebih kaya. Ketika keduanya berjalan beriringan, insyaallah Sumedang akan semakin maju,” katanya.

Fajar mengucapkan selamat ulang tahun kepada keluarga besar PWRI serta mengapresiasi kontribusi organisasi yang selama ini terus menjadi mitra strategis pemerintah. “Selamat Hari Ulang Tahun PWRI ke-64. Semoga PWRI semakin solid, semakin sehat organisasinya, semakin guyub anggotanya, dan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun Kabupaten Sumedang,” ujar Wabup.

Ia juga mengapresiasi slogan PWRI, “Purnatugas Yes, Purnabakti No”, yang dinilai mencerminkan semangat untuk terus berkarya dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Wabup mengucapkan terima kasih atas berbagai program yang telah dijalankan PWRI Kabupaten Sumedang.

“Di antaranya pendirian Sekolah Lansia Lingga, pengajian bulanan bekerja sama dengan BAZNas, olahraga lansia, kegiatan sosial, serta berbagai aktivitas yang mendorong para lansia tetap sehat, aktif, mandiri, produktif, dan bahagia,”imbuh Fajar.

Sementara itu, Ketua PWRI Kabupaten Sumedang Zaenal Alimin mengatakan, peringatan HUT ke-64 menjadi bentuk pengakuan atas eksistensi dan keberadaan PWRI sebagai organisasi yang terus berkontribusi bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

“PWRI adalah organisasi para pensiunan. Siapa saja yang telah purna tugas sebagai ASN, BUMN maupun BUMD merupakan bagian dari keluarga besar PWRI,” ujarnya.

Zaenal menjelaskan, tema HUT PWRI tahun ini, “Pensiunan adalah Aset Berharga Pembangunan”, menegaskan bahwa para pensiunan tetap memiliki peran penting dan nilai strategis bagi pembangunan daerah.  “Dengan mengusung tema ini, kami terus mendorong terbentuknya unit-unit PWRI, termasuk di rumah sakit, sehingga semakin banyak pensiunan yang dapat berhimpun dan tetap berkontribusi melalui organisasi PWRI,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Sherly Tjoanda Ajak Kadin Maluku Utara Perkuat UMKM di Tengah Pertumbuhan Ekonomi 19,6 Persen

Penulis
Reta
-

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menghadiri sekaligus memberikan arahan utama pada pengukuhan dan pelantikan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Maluku Utara masa bakti 2026–2031. Acara yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya N. Bakrie, tersebut berlangsung di Gamalama Room C, Bella Hotel Ternate, Sabtu (25/7/2026).

Dalam pelantikan yang mengesahkan Muksin Thalib sebagai Ketua Umum Kadin Malut 2026–2031 menggantikan Adam Marsaoly, Gubernur Sherly menegaskan komitmennya untuk bersinergi penuh dengan dunia usaha demi menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat lokal.

Gubernur membeberkan komitmen nyata Pemprov Malut yang ditunjukkannya saat mendampingi Ketum Kadin Indonesia dan para pengusaha nasional meninjau kawasan industri Weda Bay (IWIP) di Halmahera Tengah.

“Saya menunjukkan langsung bahwa Maluku Utara adalah salah satu basis investasi terbesar di Indonesia dengan nilai mencapai puluhan miliar dolar AS. Namun, tantangan terbesar kita saat ini adalah memastikan pertumbuhan ekonomi yang masif tersebut terasa hingga ke tingkat UMKM lokal dan sektor pendukung,” ungkapnya.

Maluku Utara mencatatkan performa ekonomi yang sangat tinggi. Pada kuartal I 2026, pertumbuhannya melaju di angka 19,6 persen (jauh di atas rata-rata nasional sebesar 5,6 persen). Kendati demikian, Gubernur menyoroti perlunya mentransformasi angka pertumbuhan tersebut agar tidak hanya menjadi angka statistik semata.

“Pertumbuhan ekonomi kita sangat tinggi, namun belum sepenuhnya inklusif dan dirasakan oleh pengusaha serta UMKM lokal. Inilah PR utama Kadin Malut bersama Pemprov, dalam menerjemahkan (translate) pertumbuhan ekonomi ini agar mampu menaikkan kelas pengusaha lokal, meningkatkan kualitas modal manusia (human capital), serta menyerap hasil pertanian, perikanan, dan pasokan pangan daerah,” tegasnya.

Ia juga membeberkan bahwa masifnya pertumbuhan industri di masa lalu menyisakan ruang yang harus segera dibenahi, khususnya ketersediaan infrastruktur dan rantai pasok lokal. Ia mencontohkan melonjaknya populasi di Halmahera Tengah dari 30 ribu menjadi 100 ribu jiwa yang membutuhkan pasokan logistik dan perumahan.

“Kurang lebih 95 persen barang kebutuhan ritel masih dipasok dari luar Maluku Utara. Di satu sisi ini adalah tantangan pemerintah, namun di sisi lain ini merupakan peluang investasi emas bagi anggota Kadin. Pasokan telur, daging ayam, sayur-mayur, hingga logistik antarpulau adalah sektor riil yang sangat terbuka lebar,” tambahnya.

Ia juga berpesan agar Kadin fokus pada program penjangkauan modal, pelatihan, serta peningkatan kapasitas wirausahawan daerah. “Fokus pada luaran ( output ) dan dampak, kurangi seremonial. Jika anggota Kadin naik kelas dan menghasilkan keuntungan, maka daerah akan sejahtera dan damai,” kelakarnya yang disambut tepuk tangan para pengurus.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya N. Bakrie, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepemimpinan Gubernur Sherly yang dinilainya sangat responsif dan dekat dengan dunia usaha.

“Teman-teman Kadin Maluku Utara sangat beruntung memiliki Gubernur yang tidak hanya populer, tetapi juga punya visi perekonomian yang sangat jelas serta mau memfasilitasi dunia usaha secara langsung. Pemimpin daerah yang berpikiran sebagai CEO adalah kunci keberhasilan 50 persen investasi di daerah,” puji Anindya.

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula pengusaha nasional terkemuka seperti Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia, James Riady, yang menyampaikan minat besarnya untuk berinvestasi dalam pengembangan sektor perumahan rakyat, fasilitas kesehatan, serta pendidikan di Maluku Utara.

Sementara itu, Ketua Umum terpilih Kadin Malut, Muksin Thalib, menyampaikan kesiapannya untuk menjadikan Kadin Malut sebagai mitra strategis Pemprov di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly. “Kami siap menjadi lokomotif penggerak ekonomi, menyinergikan seluruh elemen pengusaha daerah, dan mendukung penuh program strategis Pemerintah Provinsi Maluku Utara menuju Malut Bangkit dan Sejahtera,” tandas Muksin.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia Nomor: SKEP/032/DP/VII/2026 yang dibacakan oleh Waketum Bidang Organisasi, Taufan Eko Rotorasiko, susunan kepengurusan Kadin Malut periode 2026–2031 resmi dikukuhkan:

– Ketua Dewan Penasihat: Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda

– Ketua Dewan Pertimbangan: Adam Marsaoly

– Ketua Umum Terpilih: Muksin Thalib

– Wakil Ketua Umum Koordinator: Said Banyo, beserta sejumlah pengurus lainnya.

Pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk merealisasikan berbagai investasi lintas sektor, memperkuat jaringan inklusi UMKM, serta penyerahan program kepedulian di bidang pendidikan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kampanye Warga Jakarta Bijak Pangan Resmi Diluncurkan, Ajak Masyarakat Kurangi Sisa Makanan dari Rumah

Penulis
Reta
-

Mengurangi sisa pangan tidak cukup dilakukan di tempat pengolahan sampah, tetapi harus dimulai dari rumah tangga. Berangkat dari semangat tersebut, Kampanye Warga Jakarta Bijak Pangan diluncurkan di Jakarta, Rabu (22/7/2026), untuk mendorong masyarakat membangun kebiasaan mengelola pangan secara lebih bijak, mulai dari merencanakan belanja, mengolah bahan pangan secukupnya, hingga menghabiskan makanan sesuai kebutuhan.

Kampanye yang akan berlangsung hingga Oktober 2026 tersebut merupakan bagian dari inisiatif GRASP 2030 yang diselenggarakan melalui kolaborasi Badan Pangan Nasional (Bapanas), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), dan organisasi internasional WRAP (The Waste and Resources Action Programme). Program ini disusun berdasarkan hasil studi formatif mengenai perilaku masyarakat dalam mengelola pangan.

Melalui pendekatan pentahelix, kampanye ini melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media untuk membangun kesadaran bahwa pengurangan sisa pangan merupakan tanggung jawab bersama. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan menjaga kelestarian lingkungan.

Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Nita Yulianis, mengatakan kampanye tersebut sejalan dengan prioritas pemerintah dalam memperkuat upaya pencegahan dan pengurangan sisa pangan sebagai bagian dari penyelamatan pangan nasional.

“Dengan kita menghargai pangan, tentunya kita juga menjaga lingkungan. Upaya menghargai pangan melibatkan peran serta tidak hanya pemerintah ataupun pemerintah daerah, tetapi juga komunitas, masyarakat, dan seluruh pihak,” kata Nita.

Menurut Nita, perubahan perilaku dapat dimulai dari langkah sederhana di setiap keluarga. Karena itu, masyarakat diajak menerapkan lima kebiasaan bijak pangan, yakni bijak merencanakan dan berbelanja pangan, menyimpan pangan dengan benar, mengolah pangan secara bijak, mengonsumsi makanan sesuai kebutuhan hingga habis, serta mendukung ekonomi sirkular melalui pemanfaatan sisa pangan agar tidak berakhir di tempat pemrosesan akhir.

Ia menambahkan, gerakan ini juga mendukung komitmen nasional dalam pencegahan Susut dan Sisa Pangan (SSP) serta pengembangan ekonomi sirkular untuk mewujudkan sistem pangan yang lebih berkelanjutan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Hasudungan A. Sidabalok, mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya tersebut melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Sistem Pangan yang salah satunya mengatur pencegahan dan pengurangan sisa pangan.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menggagas penyusunan Raperda Penyelenggaraan Sistem Pangan yang di antaranya memuat pasal mengenai pencegahan dan pengurangan sisa pangan,” ujar Hasudungan.

Ia menjelaskan, Raperda tersebut mengatur pemanfaatan sisa pangan yang masih layak dikonsumsi sekaligus pemberian insentif bagi pelaku usaha, termasuk hotel, restoran, dan katering, yang menerapkan pengelolaan sisa pangan secara bertanggung jawab agar pangan yang masih layak tidak terbuang percuma.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin, mengatakan kampanye ini melengkapi berbagai langkah yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya. Saat ini Jakarta menghasilkan sekitar 9.000 ton sampah setiap hari dan hampir separuhnya merupakan sampah organik, termasuk sisa makanan.

Menurut Dudi, perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci untuk mengurangi timbulan sampah tersebut. Upaya itu diperkuat melalui Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 yang mewajibkan pemilahan sampah menjadi empat kategori, yakni organik, anorganik, B3, dan residu sejak 10 Mei 2026. Kebijakan tersebut juga didukung gerakan Jaga Jakarta Bersih, Pilah Sampah serta pembangunan berbagai fasilitas pengolahan sampah untuk memperkuat pengelolaan dari hulu hingga hilir.

Executive Director Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Indah Budiani, mengatakan pengurangan sisa pangan tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dunia usaha melalui penghematan biaya pembelian, penyimpanan, pengolahan, hingga pengelolaan limbah. “Karena itu, mengurangi sisa pangan juga menjadi bagian dari pengelolaan usaha yang lebih efisien dan bertanggung jawab,” ujar Indah.

Ia menambahkan, bersama pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media, IBCSD telah menyiapkan rangkaian kampanye yang mendampingi masyarakat membangun kebiasaan baru, mulai dari merencanakan kebutuhan pangan, berbelanja secukupnya, menyimpan makanan dengan benar, memanfaatkan kembali bahan pangan yang masih layak, hingga menyelamatkan makanan yang masih aman dikonsumsi untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Peluncuran Kampanye Warga Jakarta Bijak Pangan juga dirangkai dengan Demo Masak Bapak-Bapak Bijak Pangan yang menghadirkan musisi Kaka Slank bersama para pemangku kepentingan sebagai simbol bahwa pengelolaan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan gerakan bersama seluruh elemen masyarakat. Melalui kolaborasi pentahelix yang terus diperkuat, kampanye ini diharapkan mampu menumbuhkan budaya bijak pangan, mengurangi timbulan sisa pangan, serta mendukung terwujudnya Jakarta yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Anak Nasional 2026 di Maluku Utara, Wagub Sarbin Sehe Ajak Semua Pihak Perkuat Perlindungan Anak

Penulis
Reta
-

Wakil Gubernur Malut, H. Sarbin Sehe, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat komitmen dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak saat membuka Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 Tingkat Provinsi, Kamis (23/7).

Kegiatan yang mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan” itu berlangsung secara semarak di SDN 02 Guraping dan diikuti oleh ratusan siswa.

Saat membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Sarbin Sehe secara lugas menegaskan bahwa tema Hari Anak Nasional tahun ini bukan sekadar slogan, melainkan penegasan bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, harus dihormati, serta didengar pendapatnya.

“Anak bukan hanya menjadi objek pembangunan, melainkan juga subjek pembangunan yang memiliki hak untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya,” terangnya.

Mengamini pernyataan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hairia, menuturkan bahwa melindungi anak adalah kewajiban seluruh pihak untuk memastikan anak terbebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, perkawinan anak, serta perundungan, baik di dunia nyata maupun di ruang digital.

“Perlindungan anak tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen bangsa, dimulai dari keluarga sebagai pelindung pertama dan utama, satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, media massa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan tokoh adat, akademisi, hingga pemerintah pusat dan daerah,” terangnya gamblang.

Pada momen bahagia tersebut, Wagub didampingi Ketua TP-PKK, Kepala DP3A, serta Ketua DWP menyempatkan diri meninjau jalannya berbagai perlombaan.

Sarbin Sehe tersenyum menyaksikan antusiasme dan keceriaan para siswa sekolah dasar yang mengikuti berbagai permainan tradisional, seperti kasti, cenge-cenge, dan lompat tali.

Menurutnya, permainan tradisional anak memiliki banyak manfaat karena memadukan unsur olahraga, kecerdasan, dan kebersamaan dalam suasana yang menyenangkan.

Salah seorang siswa, Imran (9), tampak senang mengikuti berbagai lomba yang diselenggarakan. Menurutnya, perlombaan tersebut menjadi pengalaman berharga sekaligus memberikan semangat untuk terus mengembangkan potensi diri agar tidak bergantung pada gawai.

“Kegiatan seperti ini membuat kami lebih percaya diri, bisa belajar bekerja sama, dan menjadi motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik tanpa smartphone,” ungkap siswa yang tengah duduk di bangku kelas 4 tersebut.

Melalui peringatan Hari Anak Nasional 2026, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha, mahasiswa, dan berbagai pihak lainnya semakin kuat dalam memberikan perlindungan serta ruang tumbuh yang optimal bagi anak-anak sehingga mampu melahirkan generasi Maluku Utara yang cerdas, kreatif, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensos dan ICW Bersinergi Cegah Korupsi dalam Program Sekolah Rakyat

Penulis
Reta
-

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyambangi kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) membahas pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, terutama dalam program Sekolah Rakyat.

Dalam pertemuan di Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026) tersebut ICW memberikan banyak masukan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

“Kami berdiskusi panjang dengan semangat yang sama. Tidak boleh program strategis Bapak Presiden Prabowo dikotori dengan tindakan-tindakan korupsi. Maka, apa yang disampaikan oleh ICW menjadi masukan yang sangat berharga buat Kementerian Sosial,” kata Gus Ipul usai pertemuan.

Gus Ipul menyebut, seluruh informasi dan data yang disampaikan oleh ICW menjadi masukan bagi Kemensos untuk mengambil langkah mitigasi dan perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa, sehingga tidak terjadi tindak korupsi dalam program Sekolah Rakyat.

“Ini adalah peringatan dan ini harus kita terima dengan menindaklanjuti beberapa hal,” ujar Gus Ipul.

Dia bersama seluruh jajaran berkomitmen menindaklanjuti, mendalami, dan mengambil langkah-langkah nyata agar seluruh praktik-praktik yang tidak baik bisa dimitigasi, bisa dihindari.

“Dan akhirnya Sekolah Rakyat benar-benar sesuai tujuan Bapak Presiden, yaitu memberikan pendidikan dengan lingkungan yang berkualitas untuk keluarga paling tidak mampu,” sambungnya.

Oleh karena itu, Gus Ipul membuka kesempatan kepada semua pihak untuk turut mengawasi, memberikan masukan, kritik dan saran terhadap seluruh program yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Ia menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka dengan kritik dan saran dari masyarakat.

“Kami sangat terbuka (terhadap) kritik saran dari pihak manapun. Apalagi dilakukan dengan melampirkan data-data yang akurat. Apa yang disampaikan oleh ICW semuanya itu dilampiri dengan data-data yang sangat akurat,” jelas Gus Ipul.

Untuk itu, Gus Ipul mengucapkan terima kasih kepada masyarakat khususnya ICW yang telah memberikan masukan, kritik dan saran kepada Kementerian Sosial lengkap dengan data-data pendukung.  “Sehingga kami bisa mengoreksi, memberikan satu kebijakan yang mampu untuk bisa mencegah adanya korupsi tersebut,” tambah dia.

Selain itu, Gus Ipul juga meminta jajaran Kemensos terus memperkuat integritas dan memperbaiki tata kelola. Ia mengingatkan bahwa tidak ada ruang bagi korupsi di lingkungan Kemensos.

“Mari jajaran Kementerian Sosial terus memperkuat integritas. Perkuat integritas dan perbaiki tata kelola supaya hal-hal yang tidak kita inginkan ini tidak terjadi. Kita harus menyadari bahwa tindakan-tindakan korupsi itu akan ketahuan. Pada waktunya akan ketahuan dan ini peringatan,” tegas dia.

Sementara itu, Plt Koordinator ICW Almas Sjafrina mengungkapkan, pihaknya memiliki komitmen untuk mengawal program-program strategis pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat. Sebab, sektor pendidikan menjadi salah satu sorotan khusus ICW.

“Jadi harapan kami dengan melalui peran-peran pengawasan yang ICW lakukan mulai dari kajian, pemantauan dan sebagainya, kita niatnya ingin menjaga agar anggaran dan semua program yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak ada kebocoran dan semaksimal-maksimalnya untuk pendidikan publik,” jelas Almas.

“Karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif,” sambung dia.

Turut hadir dalam pertemuan ini, Plt Irjen Kemensos Dody Sukmono, Kabiro Umum Kemensos Yadi Mucthar, dan Kapusdiklatbangprof Kemensos Afrizon Tanjung. Kemudian, Kepala Divisi Advokasi ICW Egi Primayogha, serta Staf Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Zararah Azhim Syah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harlah PKB ke-28, Prabowo Sebut Rekomendasi Ijtima Ulama Jadi Penguat Pembangunan Nasional

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan melalui rekomendasi Ijtima Ulama Indonesia saat menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-28 bertajuk “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi” yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada Kamis, 23 Juli 2026. Presiden menilai rekomendasi tersebut menjadi amanah sekaligus penguat bagi pemerintah dalam menjalankan pembangunan nasional sesuai amanat konstitusi.

“Hari ini saya dapat hadiah lagi. Luar biasa itu. Langsung dibacakan tadi. Kesepakatan Ijtima Ulama Indonesia. Luar biasa ini. Kesepakatan Ijtima Ulama ini luar biasa,” ujar Presiden.

Presiden kemudian menyoroti salah satu poin penting dalam rekomendasi tersebut, yakni dukungan Ijtima Ulama terhadap langkah-langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi, mewujudkan ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengembalikan arah pembangunan nasional kepada amanat Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Kepala Negara, seluruh amanah tersebut sejalan dengan keyakinan dan hati nurani yang selama ini menjadi landasan perjuangannya dalam memimpin pemerintahan. “Ini perintah lagi ini. Tapi perintahnya adalah sesuai dengan hati nurani saya,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya memastikan negara yang kuat tetap berjalan dalam koridor konstitusi, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, Kepala Negara mengapresiasi komitmen para ulama untuk terus memperkuat umat, bangsa, dan negara.

“Saya sangat terima kasih. Saya benar-benar saya tersentuh. Tadi rekomendasi ijtima luar biasa. Saya menangkap bahwa perjuangan kita sudah dipahami dan dimengerti, dan saya percaya partai-partai sudah mengerti itu,” tutur Presiden.

Menutup sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dukungan dan amanah dari para ulama akan menjadi penyemangat bagi pemerintah untuk terus bekerja menjaga kedaulatan bangsa, menegakkan amanat konstitusi, dan menghadirkan kemakmuran yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Program Makan Bergizi Gratis Perlu Dievaluasi, DPD RI Tekankan Pengawasan dan Keamanan Pangan

Penulis
Reta
-

Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tujuan mulia meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak Indonesia benar-benar tercapai. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin kegiatan Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait Program MBG, Kamis (23/7), di Bandung, dalam rangka Reses Masa Sidang V Tahun Sidang 2025–2026.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh para perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dinas Pendidikan Kota Bandung, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pakar gizi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan inventarisasi materi menyangkut berbagai permasalahan terkait pelaksanaan program MBG serta menyerap aspirasi, pandangan, pendapat dan masukan dari masyarakat dan daerah terhadap pelaksanaan program MBG.

Dalam forum tersebut, Agita mengapresiasi komitmen seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, program ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang berangkat ke sekolah dalam kondisi lapar sehingga dapat belajar dengan lebih optimal.

“Program MBG memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar dengan sehat dan optimal. Karena itu, program ini harus kita jaga bersama agar implementasinya semakin baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Agita.

Meski demikian, Agita menilai berbagai masukan dari para peserta rapat menunjukkan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera dibenahi. Salah satunya adalah belum optimalnya koordinasi antarinstansi, khususnya dalam pengawasan keamanan pangan dan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG.

Dalam rapat terungkap bahwa Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai upaya, mulai dari inspeksi kesehatan lingkungan, pendampingan SPPG, pelatihan keamanan pangan, penyusunan standar menu bergizi, hingga pemeriksaan laboratorium. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya pelibatan Dinas Kesehatan dalam seluruh proses pelaksanaan membuat fungsi pengawasan belum berjalan maksimal.

Selain itu, sejumlah SPPG juga masih menghadapi kendala administrasi dalam memperoleh SLHS. Padahal sertifikat tersebut merupakan salah satu instrumen penting untuk menjamin keamanan pangan serta mencegah terjadinya kasus keracunan makanan.

Agita juga menyoroti pentingnya evaluasi berbasis data terhadap dampak Program MBG. Berdasarkan paparan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat maupun Kota Bandung, hingga saat ini belum tersedia data yang komprehensif mengenai pengaruh program terhadap tingkat kehadiran siswa, konsentrasi belajar, prestasi akademik, maupun perkembangan status gizi peserta didik.

“Program sebesar ini harus memiliki sistem evaluasi yang kuat. Kita perlu mengetahui sejauh mana dampaknya terhadap kesehatan, pertumbuhan, dan kualitas belajar anak. Kebijakan yang baik harus didukung oleh data yang valid sehingga setiap perbaikan benar-benar tepat sasaran,” tegas Agita.

Masukan lain yang mengemuka dalam rapat adalah perlunya penyesuaian porsi makanan berdasarkan kelompok usia, peningkatan variasi menu, pemanfaatan pangan lokal yang lebih sesuai dengan selera anak, serta penguatan standar operasional bagi seluruh SPPG agar kualitas makanan tetap terjaga secara merata.

Di sisi lain, para pengelola SPPG menyampaikan bahwa pelaksanaan program juga memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kemitraan dengan petani, UMKM, dan koperasi di sekitar wilayah operasional. Menurut Agita, potensi tersebut perlu terus diperkuat sehingga Program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pakar gizi yang hadir dalam pertemuan juga menekankan pentingnya penyusunan standar produksi makanan secara nasional, sertifikasi kapasitas penyelenggara, serta pengembangan sistem informasi digital untuk mengatur kapasitas produksi sesuai jumlah penerima manfaat setiap harinya.

Menutup kegiatan tersebut, Agita menegaskan bahwa seluruh masukan dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, akademisi, maupun pengelola SPPG akan menjadi bagian dari bahan pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

“DPD RI ingin memastikan Program MBG berjalan semakin baik dari waktu ke waktu. Program ini tidak boleh berhenti, tetapi harus terus diperbaiki melalui evaluasi yang objektif, pengawasan yang kuat, koordinasi lintas sektor, serta pelibatan para ahli agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh anak Indonesia, terutama mereka yang paling membutuhkan,” pungkas Agita.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...106107108...4,861Halaman 107 dari 4,861