Beranda blog Halaman 106

Kinerja Industri Kakao Nasional Meningkat Tajam, Indonesia Perkuat Posisi sebagai Pusat Pengolahan Dunia

Penulis
Reta
-

Industri pengolahan kakao nasional kembali menunjukkan kinerja yang semakin kuat pada triwulan dua tahun 2026, di tengah dinamika pasar kakao global yang masih diwarnai volatilitas harga, perubahan pola permintaan, serta tantangan penerapan prinsip keberlanjutan. Berdasarkan Grind Statistics Q2 2026, volume pengolahan (grinding) kakao Indonesia mencapai 110.410 ton atau meningkat 30,1 persen dibandingkan pada triwulan pertama yang hanya mencapai 84.844 ton.

Kinerja positif tersebut tercermin dari pada produksi olahan kakao yang mengalami peningkatan sebesar 8,2 persen dibanding triwulan sebelumnya. Capaian ini menunjukkan daya saing industri pengolahan kakao nasional yang terus menguat sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pengolahan kakao dunia dan mitra strategis dalam rantai pasok kakao global.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat daya saing industri pengolahan kakao nasional sebagai bagian dari hilirisasi untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat grinding kakao berskala global.

“Kemenperin terus mempercepat transformasi industri kakao melalui penguatan hilirisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan kemitraan antara petani dan industri, penerapan standar mutu, serta akselerasi implementasi prinsip keberlanjutan,” ungkap Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/7).

Dengan kapasitas industri yang besar, Indonesia terus memperkokoh posisinya sebagai salah satu pusat pengolahan kakao dunia sekaligus mitra strategis dalam rantai pasok kakao global. Di kawasan Asia, Indonesia telah menyumbang sekitar 49 persen dari total volume industri pengolahan kakao regional, sehingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu pilar utama industri kakao Asia sekaligus memperkuat peran kawasan ini dalam perdagangan produk kakao olahan dunia.

Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika menuturkan, penyelenggaraan Indonesia International Cocoa Conference 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan produktivitas, mempercepat transformasi industri, memperluas akses pasar, serta mewujudkan sistem produksi kakao yang inklusif dan berkelanjutan.

Mengusung tema “The Rise of Indonesian Cocoa: The Pearl of Asia for the World,” konferensi ini menegaskan komitmen Indonesia untuk tidak hanya menjadi negara penghasil kakao, tetapi juga sebagai pusat industri pengolahan kakao berkelas dunia yang mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, memenuhi standar keberlanjutan internasional, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani, industri, serta perekonomian nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lima Dusun di Desa Gentan Terima Bantuan Air Bersih, BPBD Temanggung Siaga Hadapi Kekeringan

Penulis
Reta
-

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung, memastikan distribusi air bersih bagi wilayah yang mengalami kekeringan akan terus dilakukan secara rutin selama musim kemarau.

Salah satu wilayah yang telah menerima bantuan sebanyak 10 ribu liter air bersih adalah lima dusun di Desa Gentan, Kecamatan Kranggan. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Temanggung, Totok Nursetyanto, mengatakan pendistribusian air bersih ke Desa Gentan akan dilakukan secara berkala setiap dua hingga tiga hari sekali selama masyarakat masih mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

“Ini kan kemarin ada permintaan dari pihak Desa Gentan karena debit air mulai berkurang, terus meminta kepada kami untuk droping air bersih. Kemudian kami lakukan asesmen di lokasi, memang beberapa sumber air memang sudah kering, dan droping air akan rutin, dan berkoordinasi dengan pihak desa. Manakala masih membutuhkan, kita cukupi sampai memang benar-benar bisa mencukupi kebutuhan air,” ujarnya, Jumat (24/7/2026).

Selain Desa Gentan, BPBD Temanggung juga terus memantau perkembangan kondisi di wilayah lain yang berpotensi mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Totok mengimbau masyarakat maupun pemerintah desa untuk segera melaporkan kepada BPBD Temanggung apabila terdapat wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

“Masyarakat, maupun pemerintah desa diminta segera melaporkan ke BPBD Temanggung apabila terdapat daerah yang membutuhkan bantuan air bersih agar penanganan dapat dilakukan secepatnya,” katanya.

Di samping itu, masyarakat juga diimbau menghemat penggunaan air serta memanfaatkan bantuan air bersih secara bijak, terutama untuk kebutuhan pokok seperti minum dan memasak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hampir 70 Tahun Berdiri, KPSP Setia Kawan Pasok Susu Segar ke Industri Susu Nasional

Penulis
Reta
-

Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan Nongkojajar Kabupaten Pasuruan selama hampir 70 tahun, terus melayani kebutuhan susu segar bagi Industri Pengolahan Susu (IPS) berskala besar hingga kebutuhan rumah tangga.

Sampai saat ini, koperasi yang berdiri di wilayah Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan ini memasok susu segar ke 7 industri besar seperti PT Indolakto, Cimory Indonesia, Frisian Flag, Diamond Fair, Sari Husada dan lainnya.

Dalam siaran tertulisnya Pemkab Pasuruan, Minggu (26/7/2026), Ketua KPSP Setia Kawan Nongkojajar, Sulistiyanto menjelaskan, dalam sehari, produksi susu yang dikelola mencapai 110 ton. Jumlah tersebut berasal dari 12 ribu sapi yang dirawat oleh 11.300 peternak sapi perah di Kecamatan Tutur dan sekitarnya. Hanya saja, jumlah tersebut masih belum memenuhi permintaan pasar yang menginginkan pengiriman susu segar sehari sebanyak 160 ton.

“Kalau dari perusahaan, semuanya menginginkan 160 ton susu segar yang diproduksi dalam satu hari,” kata Sulis.

Untuk mencapai permintaan pasar, Sulis menegaskan bahwa hal penting yang harus dilakukan adalah penambahan jumlah sapi perah impor. Sebab output susu segar yang dhasilkan dari sapi impor terbukti lebih banyak bila dibandingkan sapi dalam negeri.

Lebih lanjut Sulis menegaskan bahwa KPSP Setia Kawan sampai saat ini mengembangkan tiga usaha besar, yakni unit susu yang meliputi peternakan sapi perah, simpan pinjam, dan perdagangan jasa dalam bentuk minimarket.

KPSP Setia Kawan juga memiliki anggota peternak yang gigih, sentuhan teknologi dan juga inovasi yang turut mendongkrak bisnis susu sapi itu. Tujuan lain penerapan teknologi dan inovasi untuk menjaga mutu dan kualitas susu sapi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bea Cukai Beri Fasilitas Kawasan Berikat untuk PT Golden Victory, Serap 9.000 Tenaga Kerja hingga 2030

Penulis
Reta
-

Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta berikan persetujuan fasilitas kawasan berikat kepada PT Golden Victory Manufacturies, perusahaan industri alas kaki yang berlokasi di Kabupaten Pemalang, pada Selasa (21/07). Pemberian fasilitas ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam menyambut investasi asing, meningkatkan daya saing industri berorientasi ekspor, sekaligus memperkuat kontribusi sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain memberikan kemudahan dalam kegiatan produksi dan ekspor, keberadaan kawasan berikat diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Di tahun 2026, perusahaan yang berdiri di atas lahan seluas 25 hektar ini diperkirakan akan menyerap 3.035 tenaga kerja Indonesia, dan jumlah tersebut diproyeksikan meningkat hampir tiga kali lipat menjadi 9.038 tenaga kerja pada tahun 2030 seiring dengan meningkatnya kapasitas produksi. Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan perusahaan tidak hanya mendorong peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga membuka ribuan peluang kerja baru yang akan memberikan efek berganda bagi perekonomian Kabupaten Pemalang dan sekitarnya.

Dari sisi investasi, perusahaan mencatat nilai investasi sebesar Rp396 miliar pada tahun 2026 dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp420 miliar pada tahun 2030. Peningkatan investasi tersebut menjadi indikator kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim investasi yang kondusif di Indonesia, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam melakukan ekspansi usaha secara berkelanjutan.

Fasilitas kawasan berikat memungkinkan perusahaan memperoleh berbagai kemudahan kepabeanan dan perpajakan, seperti penangguhan bea masuk dan insentif fiskal lainnya atas pemasukan bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan barang ekspor. Kemudahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi, memperkuat daya saing produk alas kaki Indonesia di pasar global, serta mendorong peningkatan nilai ekspor nasional.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Agus Yulianto menyampaikan bahwa pemberian fasilitas Kawasan Berikat tidak hanya bertujuan mendukung pertumbuhan industri, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah dalam menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

“Dengan bertambahnya perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat, kami berharap semakin banyak investasi yang masuk ke Jawa Tengah, semakin besar kapasitas produksi industri nasional, dan yang terpenting semakin banyak lapangan kerja yang tercipta bagi masyarakat. Penyerapan tenaga kerja yang diproyeksikan mencapai lebih dari 9.000 orang di PT Golden Victory Manufacturies menjadi bukti bahwa fasilitas kepabeanan dapat memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Agus.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen memberikan pelayanan prima serta mengawal pemanfaatan fasilitas kepabeanan secara optimal agar mampu mendorong pertumbuhan investasi, meningkatkan ekspor, memperkuat daya saing industri nasional, dan menciptakan kesempatan kerja yang semakin luas bagi masyarakat Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Tingkatkan Standar Seleksi Akpol 2026, Ujian Akademik Kini Setara Olimpiade

Penulis
Reta
-

Seleksi Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 menghadirkan sejumlah pembaruan sebagai bagian dari transformasi rekrutmen Polri yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi di masa depan. Salah satu kebaruan tersebut adalah penerapan tes komputer serta peningkatan kualitas soal akademik dengan standar setara olimpiade.

Pelaksanaan tahapan akhir seleksi tingkat panitia pusat dipimpin oleh Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. di Gedung Serba Guna Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (24/7).

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Pol. Dr. Anwar menjelaskan bahwa kemampuan menguasai teknologi kini menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap calon anggota Polri, mulai dari jenjang tamtama, bintara, hingga taruna Akpol.

“Beberapa hal yang baru di rekrutmen anggota Polri, tes komputer,” ujar Irjen Anwar.

Menurutnya, penerapan tes komputer bertujuan memastikan calon anggota Polri memiliki kemampuan dasar dalam mengoperasikan perangkat digital sehingga siap menghadapi tantangan tugas kepolisian yang semakin modern.

“Dari mulai bintara, tamtama, perwira sama, mereka semua Gen Z ini harus mengenal teknologi. Jadi di rekrutmen tamtama, bintara, Akpol ada tes komputernya,” kata Irjen Anwar.

“Kalau mereka tidak ngerti komputer, teknologi, mengoperasikan komputer, gadget, mereka akan ketinggalan,” lanjutnya.

Selain kemampuan teknologi, Polri juga meningkatkan standar kualitas tes akademik. Tahun ini, materi ujian dirancang setara dengan standar olimpiade sehingga tidak lagi berorientasi pada hafalan, melainkan menguji kemampuan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah.

“Polisi itu tesnya ada empat. Terkait intelektualitas tesnya tes akademik, bahasa Inggris, pengetahuan umum, matematika dan sebagainya. Dan sekarang ini sudah standar olimpiade,” ungkap Irjen Anwar.

“Inilah yang paling kita senang, sudah bukan zamannya soal hafalan lagi atau textbook. Sehingga kualitas mereka itu saat melihat ada permasalahan, bisa menganalisa, memecahkan suatu permasalahan. Ini yang diperlukan Polri di masa depan,” tambahnya.

Hingga tahapan akhir seleksi tingkat panitia pusat, sebanyak 404 calon taruna dan taruni mengikuti proses seleksi, terdiri atas 365 calon taruna dan 39 calon taruni. Seluruh peserta sebelumnya telah melalui rangkaian seleksi yang ketat di tingkat panitia daerah dan panitia pusat, meliputi pemeriksaan administrasi, kesehatan, psikologi, akademik, kesamaptaan jasmani, hingga pemeriksaan penampilan (rikpil).

Pada tahapan rikpil tingkat pusat, para peserta dinilai secara langsung oleh enam pejabat utama Polri, yaitu Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., Kalemdiklat Polri Komjen Pol. R.Z. Panca Putra, As SDM Kapolri Irjen Pol. Dr. Anwar, Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Abdul Karim, Wairwasum Polri Irjen Pol. Tomex Korniawan, serta Gubernur Akpol Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga.

Penerapan tes komputer dan peningkatan standar akademik ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk menghasilkan perwira muda yang unggul, adaptif terhadap perkembangan teknologi, memiliki kemampuan berpikir kritis, serta siap menghadapi dinamika tantangan tugas kepolisian di era digital.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Program 3 Juta Rumah Dipercepat, Maruarar Sirait Pastikan BSPS Tepat Sasaran di Kabupaten Bandung

Penulis
Reta
-

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memastikan Program 3 Juta Rumah berjalan tepat sasaran, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Menteri PKP Maruarar Sirait saat mengunjungi lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (26/07/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP meninjau langsung rumah calon penerima bantuan (CPB) BSPS milik Tardi, seorang pemulung yang rumahnya berada dalam kondisi rusak berat. Berdasarkan hasil survei dan verifikasi lapangan, rumah tersebut dinilai memenuhi seluruh persyaratan sebagai penerima bantuan BSPS, sehingga menunjukkan bahwa proses pendataan dan verifikasi telah berjalan secara tepat sasaran.

Menteri PKP meminta agar proses pembangunan rumah Pak Tardi yang semula dijadwalkan berlangsung pada 26 Agustus hingga 30 November 2026 dapat dimulai lebih cepat. Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses pelaksanaan BSPS tidak boleh dipungut biaya dalam bentuk apa pun kepada masyarakat.

“Kami ingin rakyat segera merasakan manfaat program ini. Jangan diperlambat, dan jangan sampai ada pungutan apa pun kepada masyarakat. Program ini adalah hak rakyat dan harus dilaksanakan secara bersih, transparan, serta penuh tanggung jawab,” tegas Menteri PKP.

Kabupaten Bandung pada tahun 2026 memperoleh alokasi BSPS sebanyak 3.235 unit rumah yang tersebar di 31 kecamatan dan 196 desa. Jumlah tersebut meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya memperoleh alokasi 35 unit rumah, sekaligus menjadi rekor peningkatan alokasi BSPS di daerah tersebut.

Khusus Kecamatan Katapang, alokasi BSPS mencapai 33 unit rumah. Secara nasional, Provinsi Jawa Barat juga menjadi provinsi dengan alokasi BSPS terbesar pada tahun 2026, yakni sebanyak 46.817 unit rumah, sebagai bentuk komitmen pemerintah mempercepat penanganan rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP juga berdialog dengan masyarakat mengenai berbagai program pemerintah di sektor perumahan, termasuk kemudahan memiliki rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Masyarakat juga diperkenalkan dengan aplikasi SIKUMBANG Tapera sebagai sarana untuk memperoleh informasi rumah subsidi yang telah siap huni.

Menteri PKP mengingatkan jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II agar lebih aktif menyosialisasikan berbagai program Kementerian PKP sehingga semakin banyak masyarakat yang mengetahui berbagai kemudahan yang telah disiapkan pemerintah.

“Arahan Presiden Prabowo jelas bahwa untuk rumah subsidi bukan hanya gambar tapi rumahnya sudah jadi dan saya ingin perangkat daerah dan Balai Perumahan dapat mensosialisasikan lebih aktif lagi agar program Presiden Prabowo dapat diketahui oleh seluruh rakyat,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Selain melakukan peninjauan BSPS, Menteri PKP juga menyaksikan pelaksanaan Simulasi Tender Rakyat melalui Pemilihan Terbuka Toko (PTT) sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaksanaan program BSPS.

Simulasi tersebut didampingi Direktur Pengembangan Kawasan dan Permukiman Anggoro, Kepala Pusat Irianto, serta Sesditjen Kawasan Permukiman Musrifah.

Sebanyak tiga toko berpartisipasi dalam proses pemilihan terbuka, yakni PT Sukamenag Jaya, Toko Sumber Berkah, dan TB Yeni, untuk memenuhi kebutuhan material bagi empat penerima bantuan.

Hasil simulasi menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp2.898.000 atau 4,14 persen dari total pagu Rp70.000.000, dengan PT Sukamenag Jaya terpilih sebagai pemenang.

Menteri PKP menegaskan bahwa mekanisme Pemilihan Terbuka Toko merupakan bentuk reformasi tata kelola pelaksanaan BSPS agar seluruh proses berlangsung terbuka, kompetitif, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Program ini adalah program untuk rakyat sehingga seluruh prosesnya harus transparan, terbuka, dan tidak boleh ada pungutan apa pun. Efisiensi anggaran yang dihasilkan juga akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk tambahan bantuan perumahan,” tegas Menteri PKP.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai NasDem Daerah Pemilihan Jawa Barat II, Rajiv Singh, menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian PKP dalam memperbesar alokasi bantuan perumahan bagi masyarakat Kabupaten Bandung.

“Terima kasih Pak Menteri, Kementerian PKP sudah bantu banyak untuk kami, dan dari bantuan itu saya juga akan menambah bantuannya secara pribadi untuk rakyat,” ujar Rajiv Singh.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian,Sekda Jawa Barat, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty, Staf Khusus Bidang Perbankan dan Pembiayaan Dwidadi Sugito, Staf Khusus Bidang Internal dan Penjadwalan Novelin Silalahi, jajaran BP3KP Jawa II, serta pejabat Eselon II dan III Kementerian PKP.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Terima Pengunduran Diri Perry Warjiyo, Ini Pengganti Sementara di Bank Indonesia

Penulis
Reta
-

Pemerintah secara resmi menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dalam keterangannya di Bank Indonesia, Jakarta, pada Senin, 27 Juli 2026, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri tersebut.

“Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjiyo. Tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih tujuh tahun lamanya memimpin Bank Indonesia,” ucap Menteri Pras.

Selanjutnya, Menteri Pras mengatakan bahwa pemerintah akan memproses penerbitan Keputusan Presiden mengenai pemberhentian secara hormat Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Sesuai ketentuan perundang-undangan, jabatan Gubernur Bank Indonesia untuk sementara akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior, Destry Damayanti.

“Untuk selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Di dalam catatan yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Destry Damayanti,” katanya.

Lebih lanjut, Menteri Pras menegaskan bahwa pemerintah terus memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas Bank Indonesia tetap berjalan dengan baik. Pemerintah juga akan terus menjaga koordinasi yang erat dengan Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan ekonomi nasional, termasuk menjaga stabilitas moneter dan fiskal.

“Kami mewakili pemerintah menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa marilah kita terus menjalankan tugas kita sesuai dengan kewenangan kita yang sudah diberikan oleh undang-undang, di mana BI memiliki peranan untuk menjaga moneter kita, sementara pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, juga menjalankan fungsi menjaga fiskal tentunya tetap di dalam koordinasi yang erat,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ijtima Ulama Indonesia Serahkan Kesepakatan kepada Presiden Prabowo di Harlah PKB ke-28

Penulis
Reta
-

Rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-28 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada Kamis, 23 Juli 2026, diisi dengan pembacaan Kesepakatan Ijtima Ulama Indonesia sebagai bentuk penguatan arah moral dan kebangsaan dalam mengawal perjalanan bangsa. Dokumen yang berisi rekomendasi strategis tersebut kemudian diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai wujud dukungan ulama terhadap arah pembangunan nasional.

Kesepakatan tersebut dibacakan oleh K.H. Muhidin Almanafi di hadapan Presiden Prabowo, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, para ulama, tokoh agama, serta ribuan kader PKB yang menghadiri peringatan Harlah ke-28 bertema “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi”.

Dalam pembukaannya, para ulama, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh agama yang tergabung dalam Ijtima Ulama Indonesia menyatakan telah mencermati dinamika nasional, perubahan tatanan dunia, serta arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta cita-cita para pendiri bangsa, mereka menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat perjalanan bangsa ke depan.

“Kami, para ulama, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh agama yang tergabung dalam Ijtima Ulama Indonesia, setelah mencermati dinamika nasional, perubahan tatanan dunia, serta arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita para pendiri bangsa, menyampaikan rekomendasi sebagai berikut,” demikian dibacakan K.H. Muhidin Almanafi.

Rekomendasi tersebut memuat tiga poin utama. Pertama, menguatkan negara untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, dan sejahtera melalui dukungan terhadap langkah-langkah strategis pemerintah. Kedua, memastikan negara yang kuat tetap berjalan dalam koridor konstitusi, keadilan, dan tata kelola yang baik. Ketiga, meneguhkan komitmen ulama untuk terus memperbaiki dan menata Nahdlatul Ulama, menguatkan umat, bangsa, dan negara.

“Ijtima Ulama mendukung langkah-langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi, mewujudkan ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengembalikan arah pembangunan nasional pada amanat Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 demi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Dalam rekomendasinya, Ijtima Ulama Indonesia juga menegaskan komitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan melalui peran moral dan keagamaan yang konstruktif. Selain itu, para ulama meyakini bahwa penguatan organisasi keagamaan akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kami meyakini, semakin sehat dan kuat Nahdlatul Ulama, semakin besar kontribusinya bagi umat, semakin kokoh persatuan bangsa, dan semakin efektif negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ucap K.H. Muhidin Almanafi.

Usai pembacaan, K.H. Muhidin Almanafi menyerahkan langsung dokumen Kesepakatan Ijtima Ulama Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan rekomendasi Ijtima Ulama Indonesia kepada Presiden Prabowo menegaskan bahwa sinergi antara ulama dan pemerintah merupakan kekuatan penting dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus mengawal pembangunan nasional agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan cita-cita konstitusi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kunjungi Pulau Penyengat, Ibu Selvi Apresiasi Pengembangan Wisata Budaya dan UMKM Lokal

Penulis
Reta
-

Pelestarian budaya dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir berjalan beriringan di Pulau Penyengat. Hal tersebut terlihat saat Ibu Selvi Gibran Rakabuming bersama jajaran Solidaritas Perempuan untuk Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih (KMP) mengunjungi Balai Adat Melayu Indera Perkasa, Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (24/07/2026). Dalam kunjungan tersebut, Ibu Selvi meninjau beragam kuliner tradisional dan kerajinan khas Melayu sekaligus berinteraksi langsung dengan perempuan pelaku UMKM setempat.

Kedatangan Ibu Selvi dan rombongan disambut Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Rocky Adam. Balai Adat Melayu Indera Perkasa merupakan replika bangunan tradisional Melayu jenis Selasa Jatuh Kembar yang didirikan pada 1985 sebagai balai pertemuan masyarakat. Selain menjadi ruang aktivitas masyarakat, kawasan tersebut turut berfungsi sebagai pusat kebudayaan yang menyimpan berbagai peninggalan sejarah, artefak, seni, adat istiadat, dan tradisi Melayu.

Dalam kesempatan tersebut, Rocky Adam memaparkan sejarah Balai Adat sekaligus penataan kawasan Pulau Penyengat. Ibu Selvi mengapresiasi dukungan infrastruktur yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota dalam mendukung pengembangan kawasan bersejarah tersebut.

“Bu Selvi bilang, bagus, terintegrasi sama provinsi sama kota ya,” ujar Rocky Adam menyampaikan respons apresiatif dari Ibu Selvi.

Dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat memperkuat kawasan cagar budaya nasional. PLT Direktur Pengembangan Kawasan Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PU Kusumawardhani menjelaskan bahwa dukungan infrastruktur di Pulau Penyengat telah dilakukan sejak 2022 hingga akhir 2025 untuk mendukung pengembangan kawasan yang memiliki potensi wisata dan budaya berskala nasional hingga mancanegara.

“Kementerian PU sudah memberikan dukungan infrastruktur di Pulau Penyengat ini sejak tahun 2022 sampai dengan akhir 2025. Dukungan kami ini all out di Pulau Penyengat karena memang kita melihat potensinya yang luar biasa, bukan hanya untuk Kepri saja, bahkan untuk nasional karena sudah menjadi wisata nasional, bahkan mancanegara,” jelas Kusumawardhani.

Di tengah kawasan bersejarah tersebut, Ibu Selvi bersama Seruni KMP kemudian meninjau potensi ekonomi kreatif masyarakat Pulau Penyengat. Sebanyak 13 produk olahan makanan dari 10 UMKM lokal Kelurahan Penyengat dipamerkan, antara lain kue kepal-kepal, serundeng ikan tamban, roti jala, kole-kole, laksa, lempar, serta minuman Air Dohot. Beragam kerajinan khas juga ditampilkan, mulai dari tanjak, bros, minyak bidara, hingga manik-manik dan gantungan kunci yang memanfaatkan limbah kulit gonggong.

Tidak sekadar melihat produk, Ibu Selvi juga menyaksikan langsung proses pembuatan sejumlah kuliner tradisional. Ia mengamati pembuatan otak-otak yang dibungkus menggunakan daun kelapa hingga atraksi penyajian teh tarik. Interaksi tersebut menjadi kesempatan bagi Ibu Selvi untuk mengenal lebih dekat keterampilan dan kreativitas perempuan pelaku UMKM dalam mempertahankan kuliner khas Pulau Penyengat.

Suasana semakin hangat ketika Ibu Selvi berinteraksi langsung dengan para pelaku UMKM dan mengikuti setiap tahapan pembuatan kuliner bersama warga. Setelah menyaksikan proses pembuatannya, Ibu Selvi turut menikmati sajian otak-otak yang masih hangat. Momen tersebut mendapat sambutan antusias dari Siti Wahyu Ningsih, pemilik UMKM kuliner yang mendemonstrasikan pembuatan otak-otak di hadapan Ibu Selvi.

“Ibu Selvi pas datang nanya-nanya, ini [dibungkus] daun apa. Ini daun kelapa, memang di Kepulauan Riau, otak-otaknya, ciri khasnya dibungkus sama daun kelapa. Terus pas dibuka, enak ya, katanya dia [Ibu Selvi], terus minta dibungkus. Perasaannya senang, senang juga pulau kecil dikunjungin banyak orang,” tutur Siti dengan penuh antusias.

Selain meninjau produk UMKM, Ibu Selvi bersama rombongan melihat struktur kompleks Balai Adat Melayu Indera Perkasa dan meninjau Perigi 8 atau Sumur 8 yang berada di area bawah bangunan. Sumur tua tersebut telah dipugar dan hingga kini masih dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai salah satu sumber air bersih. Meski berada tidak jauh dari kawasan pantai, sumur tersebut memiliki air tawar dengan kualitas yang baik dan menjadi bagian dari warisan sejarah kehidupan masyarakat Pulau Penyengat.

Kunjungan tersebut memperlihatkan keterkaitan erat antara pelestarian warisan budaya dan penguatan ekonomi masyarakat. Kuliner tradisional, kerajinan khas, serta keterampilan perempuan pelaku UMKM tidak hanya menjadi produk ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk mempertahankan identitas dan kearifan lokal Melayu di tengah perkembangan pariwisata.

Melalui kunjungan ke Balai Adat Melayu Indera Perkasa, Ibu Selvi bersama Seruni KMP turut menunjukkan dukungan terhadap pemberdayaan perempuan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Penguatan UMKM berbasis budaya diharapkan dapat membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan sekaligus memastikan warisan kuliner, kerajinan, dan tradisi Melayu tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo-Gibran Hadiri Puncak Harlah PKB, Perkuat Komitmen Ekonomi Kerakyatan

Penulis
Reta
-

Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan ekonomi nasional yang berdaulat, inklusif, dan berpihak kepada rakyat melalui implementasi amanat konstitusi. Sejalan dengan arah pembangunan tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bertajuk “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi” di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis malam (23/07/2026).

Kehadiran Wapres Gibran dalam kegiatan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat sinergi dengan berbagai elemen bangsa dalam mengawal agenda pembangunan nasional. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan ekonomi mampu diterjemahkan ke dalam program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya mendampingi Presiden, Wapres Gibran juga terus mengawal implementasi berbagai program prioritas pemerintah melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta pemantauan langsung di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan agar setiap kebijakan berjalan efektif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan.

Di hadapan para ulama, tokoh agama, pengurus, dan ribuan kader PKB, Presiden Prabowo dalam sambutannya menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi nasional berlandaskan pada cita-cita para pendiri bangsa dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Ketegasan perjuangan saya, keyakinan saya itu adalah keyakinan saya terhadap cita-cita pendiri bangsa. Keyakinan saya terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945. Keyakinan saya terhadap Undang-Undang Dasar negara kita. Keyakinan saya terutama kepada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar kita,” ucap Presiden.

Peringatan Harlah Ke-28 PKB turut dihadiri Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf, serta sejumlah pimpinan lembaga negara dan tokoh nasional lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...105106107...4,861Halaman 106 dari 4,861