Beranda blog Halaman 1086

Ini 6 Program Gratis Pol yang Diluncurkan Gubernur Harum, Kado Spektakuler untuk Rakyat Kaltim

Plenary Hall Sempaja mendadak jadi panggung sejarah! Dalam seremoni spektakuler, penuh sorak dan haru, Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud secara resmi meluncurkan Program Gratis Pol. Ada enam terobosan besar yang menjawab langsung kebutuhan dasar rakyat: pendidikan, kesehatan, hunian, digitalisasi desa dan spiritualitas.

Diselenggarakan bertepatan dengan Hari Kartini, peluncuran program ini menjadi simbol kebangkitan Kalimantan Timur menuju masa depan gemilang, berlandaskan keadilan sosial dan kemajuan SDM.

“Hari ini bukan sekadar peluncuran program. Ini lompatan peradaban. Ini kado perubahan. Ini adalah janji yang kami wujudkan untuk rakyat Kalimantan Timur,” tegas Gubernur Harum penuh semangat.

Berikut 6 Program Gratis Pol yang siap mengubah wajah Kaltim:

Kuliah Gratis dari jenjang SMA/K dan pendidikan tinggi jenjang D3 hingga S3. Pemprov Kaltim menandatangani kerja sama dengan 53 perguruan tinggi untuk memastikan anak-anak Kaltim bisa mengenyam pendidikan tinggi tanpa biaya sepeser pun.

Pelayanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas! Bersama BPJS Kesehatan, Pemprov menjamin akses kesehatan menyeluruh untuk seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi.

Bebas Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah. Tak ada lagi beban biaya untuk memiliki rumah impian. Pemprov Kaltim hadir memudahkan rakyat untuk hidup lebih layak.

Gratis Seragam Sekolah. Dukungan nyata bagi siswa dari keluarga pra sejahtera. Seragam dan tas diserahkan langsung oleh Gubernur secara simbolis dalam momen Launching Program Gratis Pol sebagai bentuk cinta untuk generasi penerus.

Internet Gratis untuk Seluruh Desa. Digitalisasi desa menjadi nyata! Lima desa pertama telah menerima akses internet gratis yang difasilitasi oleh Diskominfo Kaltim.

Umrah Gratis untuk Marbot Masjid dan Penjaga Rumah Ibadah. Perjalanan spiritual ke Tanah Suci, sebagai penghargaan untuk mereka yang dengan ikhlas menjaga rumah Tuhan.

Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa semua program ini adalah bagian dari janji kampanye Rudy–Seno yang kini menjadi kebijakan resmi, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo.

“Kaltim Emas harus bebas dari ketidakmampuan dan kemiskinan. Kita akan memutus rantai kebodohan dengan ilmu dan rantai kemiskinan dengan kesempatan,” ujar Harum.

“Kami siapkan beasiswa bahkan untuk mereka yang belajar di luar Kaltim. Hidup akan mudah dengan ilmu!” lanjutnya.

Antusiasme publik memuncak. Ribuan warga memenuhi Aula Gedung Bundar Plenary Hall Sempaja dengan wajah penuh harapan. Suasana haru mewarnai momen simbolis penyerahan bantuan. Dari seragam sekolah hingga dan tiket umrah.

Program ini disambut sebagai kado terindah dari pemimpin baru Kalimantan Timur yang hadir membawa gebrakan nyata. Bukan sekadar janji, tapi realisasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Lucky Hakim Dukung Penuh Pengembangan Esports di Indramayu

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menerima kunjungan silaturahmi dari Pengurus Esports Indonesia (ESI) Kabupaten Indramayu pada Senin (21/4/2025), bertempat di Pendopo Indramayu.

Dalam audiensi tersebut, Pengurus ESI menyampaikan harapan agar keberadaan dan perkembangan esports di Indramayu dapat terus didukung dan dikawal langsung oleh Pemerintah Daerah.

Ketua ESI Indramayu, Abdullah Irlan, menyampaikan bahwa organisasi ini telah melaksanakan pelantikan pengurus tingkat kabupaten, yang turut dihadiri oleh perwakilan dari ESI Provinsi Jawa Barat. Saat ini, ESI Indramayu juga telah melantik pengurus di tingkat kecamatan dan memohon arahan serta dukungan dari Bupati untuk kelancaran proses tersebut.

ESI Indramayu juga berencana mengadakan Turnamen Esports Piala Bupati yang menyasar pelajar dari jenjang SD hingga SMA. Selain sebagai sarana kompetisi, kegiatan ini bertujuan menjadikan esports sebagai ruang sosialisasi yang positif bagi generasi muda, khususnya Gen Z.

“Dengan klasifikasi ajang tingkat SMP dan SMA, kita bisa menjadikan esports sebagai investasi minat generasi muda yang bisa dikembangkan hingga tingkat kecamatan,” ungkap pengurus ESI.

Pengurus ESI Indramayu juga menyoroti pentingnya membangun citra positif dan sistem pendukung bagi komunitas esports lokal, agar para pelaku memiliki wadah resmi dan terarah dalam menyalurkan potensinya.

“Harapannya, dengan dukungan dari Bapak Bupati Lucky Hakim, esports di Indramayu bisa berkembang, terlaksana dengan baik, dan mampu menarik minat anak muda. Minimal dalam satu hingga dua tahun ke depan, kita bisa melihat progres yang signifikan,” lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyatakan dukungannya terhadap rencana ESI Indramayu.

“Saya setuju dengan inisiatif ini. Tinggal kita bahas lebih lanjut terkait kesiapan tempat, waktu, anggaran, dan hal teknis lainnya,” ujar Bupati.

Dengan audiensi ini, diharapkan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan ESI Indramayu dapat memperkuat ekosistem esports di daerah serta membuka peluang prestasi baru bagi generasi muda Indramayu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lucky Hakim Kembali Bahas Rencana Lanjutan Pembangunan Jalan Tol Indramayu–Kertajati

Percepatan pembangunan melalui penyediaan infrastruktur yang menghubungkan berbagai daerah terus dilakukan. Rencana pembangunan Tol Indramayu–Kertajati (Indrajati) kembali menjadi pembahasan di bawah kepemimpinan Bupati Lucky Hakim dan Syaefudin.

Pembahasan pembangunan Jalan Tol Indramayu–Kertajati dilontarkan Bupati Lucky Hakim saat menerima Direktur PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) di Pendopo Indramayu, Senin (21/5/2025).

Menurut Lucky Hakim, Pemkab Indramayu sangat berharap agar rencana pembangunan Jalan Tol Indramayu–Kertajati dapat kembali dilanjutkan sebagai pendorong perekonomian daerah di pesisir utara ini.

Ia menyampaikan bahwa pembangunan Jalan Tol Indrajati, yang menghubungkan Kota Indramayu dengan Bandara Kertajati, Tol Cipali, dan Tol Cisumdawu, sangat penting bagi kemajuan pembangunan di Indramayu.

“Jalan Tol Indramayu–Kertajati ini sangat penting bagi kita. Jika ini terlaksana, maka kemajuan pembangunan di Indramayu bisa pesat,” harap Lucky Hakim.

Untuk itu, dalam waktu dekat ini pihaknya meminta Bappeda-Litbang dan Dinas PUPR untuk kembali berkomunikasi dengan Bappenas dan juga Kementerian PUPR.

Sementara itu, Bagus Medi Suarso dari PT Citra Karya Jabar Tol mengatakan bahwa rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan Kertajati dan Indramayu secara geografis lebih mudah karena wilayahnya relatif datar.

“Tanah di Indramayu lebih datar, sehingga memudahkan proses pembangunan. Hal ini berbeda ketika kami membangun Jalan Tol Cisumdawu yang geografisnya pegunungan,” kata Bagus Medi Suarso.

Selain itu, dengan hadirnya tol ini, akan banyak potensi dan sumber daya di Indramayu yang terangkat. Apalagi Indramayu merupakan daerah agraris. Oleh karena itu, jalan tol ini diharapkan dapat mempercepat konektivitas dalam distribusi hasil-hasil pertanian dari Indramayu ke daerah lain.

Menurut Bagus, Indramayu harus terus berkembang seiring dengan adanya Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang dan Bandara Kertajati di Majalengka. Untuk itu, jalan tol yang direncanakan juga harus dapat menghubungkan Indramayu, Subang, dan Majalengka.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Keren! Lucky Hakim dan Syaefudin Tolak Pengadaan Mobil Dinas Baru

Keren! Itulah kata yang saat ini diberikan kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim dan Syaefudin yang menolak pengadaan mobil dinas baru yang diperuntukkan bagi dirinya senilai 1,1 miliar pada tahun anggaran 2025 ini.
Penolakan pengadaan mobil dinas baru tersebut sebagai komitmen terhadap efisensi anggaran dan prioritas pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat.
“Saya mencoret pengadaan mobil baru untuk bupati dan wakil bupati. Nilainya lebih dari satu miliar. Prioritaskan saja untuk pembangunan yang bisa dinikmati oleh masyarakat demi efisiensi dan tepat sasaran,” kata Lucky Hakim, Senin (21/4/2025).
Lucky menambahkan, dirinya bersama Wabup Syaefudin menolak pengadaan mobil baru tersebut karena ada program pembangunan yang lebih urgen.

Sementara itu berdasarkan data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indramayu, rencana pengadaan mobil dinas tersebut menggunakan sistem sewa dengan jenis Hyundai Palisade.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Evaluasi Triwulan I 2025, Kementerian ATR/BPN Capai Serapan Anggaran Sebesar 33,75%

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan pagu efektif Kementerian ATR/BPN setelah efisiensi adalah sebesar Rp4.442.962.422. Dari pagu tersebut, saat ini Kementerian ATR/BPN telah menyerap anggaran mencapai 33,75%. Hal ini disampaikan Menteri Nusron dalam Rapat Kerja Bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Ruang Rapat Komisi II DPR RI pada Senin (21/04/2025).

“Saat ini capaian serapan anggaran Kementerian ATR/BPN mencapai Rp1.499.353.620.462 atau telah tercapai sebanyak 33,75%. Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp0,88 triliun atau sebesar 27,40%,” jelas Menteri Nusron dalam Rapat Kerja terkait Evaluasi Capaian Program Kerja dan Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 ini.

Berdasarkan capaian serapan anggaran tersebut, legalisasi hak atas tanah masih menjadi prioritas Kementerian ATR/BPN. Menteri Nusron menjelaskan, per minggu kedua April 2025, capaian pendaftaran tanah sejumlah 121,64 juta bidang tanah (94,4%) terdaftar dari target 126 juta bidang tanah.

“Kementerian ATR/BPN juga tengah memprioritaskan pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah sebagai bagian dari pendaftaran tanah. Saat ini sertipikat yang telah diterbitkan sebanyak 267.994 bidang tanah wakaf dan 8.226 bidang rumah ibadah,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Meski di tengah efisiensi, Kementerian ATR/BPN terus berupaya menjalankan program-program strategis. Pada triwulan I ini, Kementerian ATR/BPN juga berhasil melaksanakan Kick-Off program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) bersama Bank Dunia. Program ILASP ini bertujuan memperkuat penataan ruang yang berbasis iklim, keamanan pemilikan tanah, dan administrasi pertanahan.

“Kementerian yang terkait selain Kementerian ATR/BPN adalah Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial. Pekerjaan ini berlaku selama lima tahun dengan loan sebesar 653 juta USD. Program ini meliputi percepatan penataan ruang yang responsif terhadap perubahan iklim, yaitu penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) seluruh Indonesia, penguatan hak atas tanah dan pengelolaan lansekap, salah satunya sosialisasi pendaftaran tanah ulayat, percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan pengukuran batas-batas wilayah hutan, transmigrasi dan Area Penggunaan Lainnya (APL) supaya tidak tumpang tindih di kemudian hari,” jelas Menteri Nusron.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi kinerja dari Kementerian ATR/BPN di triwulan I tahun 2025 ini. “Kami tentu mengapresiasi kerja positif Kementerian ATR/BPN dalam pertanahan dan tata ruang di tengah perhatian publik kepada sektor pertanahan dan tata ruang. Paling banyak yang disoroti terkait kepemilikan sertipikat hak guna bangunan (SHGB) di atas laut yang telah di-handle dengan baik oleh Menteri Nusron,” jelasnya.

Ketua Komisi II DPR RI dalam sambutannya juga mengatakan bahwa Komisi II DPR RI telah menyaksikan jalannya program strategis Kementerian ATR/BPN, baik selama 100 hari kerja maupun dalam capaian lima tahun. Ia pun melihat bagaimana Kementerian ATR/BPN senantiasa memastikan bagaimana langkah penegakan hukum dalam legalitas hak atas tanah.

“Seperti halnya bagaimana kita memastikan atas banyak sekali kebun sawit di Indonesia. Seperti yang disampaikan menteri pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) terakhir, ada lebih kurang 194 badan hukum yang selama ini status legalitasnya ternyata belum memiliki HGU. Selain itu, berbagai pengaduan yang masuk ke Komisi II terkait pertanahan juga tengah dianalisa dengan baik dan sudah bisa dipublikasi bagaimana proses penanganannya,” jelas Ketua Komisi II DPR RI.

Dalam kegiatan ini, Menteri Nusron didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perempuan Tangguh di Kementerian ATR/BPN, Dukung Pembangunan Tanpa Batas Gender

Di tengah kemajuan era industri 4.0, kiprah perempuan semakin menonjol dalam berbagai sektor, termasuk di ranah pemerintahan. Di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), perempuan tidak hanya hadir, tapi juga mengambil peran penting dalam mendukung program-program strategis pembangunan nasional.

Hal ini disampaikan oleh Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) Kementerian ATR/BPN, Dily Nusron Wahid. Ia menekankan bahwa keberadaan pegawai perempuan di kementerian ini adalah bukti pekerjaan di sektor pertanahan bukan lagi ranah eksklusif laki-laki.

“Saya sangat bangga melihat kiprah para pegawai perempuan di Kementerian ATR/BPN. Banyak yang kini menduduki posisi strategis seperti Kepala Kantor Pertanahan. Dulu mungkin dianggap aneh, sekarang sudah biasa. Ini menunjukkan perubahan besar dalam cara pandang,” ujar Dily Nusron Wahid dalam keterangannya, Sabtu (19/04/2025).

Menurutnya, perempuan menghadirkan nilai tambah dalam pelayanan publik melalui ketelitian, empati, dan dedikasi. Saat ini, di Kementerian ATR/BPN tercatat ada 8.591 pegawai perempuan yang tersebar di seluruh Indonesia. Di dalam angka tersebut sudah termasuk 139 Pejabat Administrator, 16 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya perempuan.

Dily Nusron Wahid menambahkan, kesetaraan di Kementerian ATR/BPN bukan sekadar slogan. “Perempuan di sini bukan pelengkap. Mereka adalah penggerak. Karya yang dilakukan dengan integritas dan hati akan menjadi inspirasi. Teruslah menjadi agen perubahan,” ucapnya.

Salah satu kisah inspiratif datang dari Cut Putri Ananda (25), Asisten Penata Kadastral Pemula di Kantor Pertanahan Kota Sabang, Provinsi Aceh yang berkarier sejak tahun 2017. Ia merupakan satu-satunya petugas ukur di kantornya. Pekerjaannya mencakup survei lapangan, pengukuran, hingga pelaporan data bidang tanah.

“Medannya berat, bisa naik turun gunung atau dekat tebing. Tapi, saya tetap semangat karena ini bagian dari tugas saya,” kata petugas ukur dari ujung barat Indonesia tersebut.

Meski sempat diragukan karena gendernya, Cut Putri Ananda membuktikan bahwa perempuan mampu menjalankan tugas teknis di lapangan. “Banyak yang awalnya ragu, tapi akhirnya kagum. Saya ingin menyemangati teman-teman sesama petugas ukur perempuan, jangan takut turun ke lapangan. Kita bisa!” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Al Haris Serahkan SK Kepegawaian kepada 43 Tenaga Non-ASN di Jakarta

Gubernur Jambi, Al Haris, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepegawaian kepada 43 tenaga Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) yang bertugas di Badan Penghubung Provinsi Jambi di Jakarta, Kamis (22/04/25).

Penyerahan SK ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jambi untuk memberikan kepastian hukum bagi para tenaga Non-ASN yang telah melalui proses seleksi dan tes kepegawaian.

“Hari ini saya hadir di Badan Penghubung Provinsi Jambi di Jakarta untuk memberikan SK Kepegawaian Tenaga Non ASN di lingkup Badan Penghubung Provinsi Jambi di Jakarta sebanyak 43 orang,” ujar Al Haris.

Gubernur Al Haris menegaskan bahwa pemberian SK ini menjadi bentuk legalitas serta pengakuan terhadap kinerja para tenaga Non-ASN tersebut.

Ia menjelaskan bahwa langkah ini sesuai dengan kebijakan nasional yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Pemberian SK ini agar ada kepastian hukum bagi mereka yang selama ini sudah kita lakukan tes,” lanjutnya.

Mengacu pada arahan Kemenpan RB, para tenaga Non-ASN yang telah diberikan SK akan diangkat dengan status sebagai pegawai paruh waktu. Hal ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan pelayanan yang cepat dan efisien di wilayah perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta.

“Sesuai arahan Kemenpan RB mereka bisa diangkat dengan status pegawai paruh waktu,” jelas Al Haris.

Lebih lanjut, Gubernur Al Haris berharap dengan adanya kejelasan status dan legalitas ini, para tenaga Non-ASN dapat semakin meningkatkan kinerja dan profesionalismenya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Jambi yang berada di Ibu Kota.

“Kami berharap mereka dapat meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat Jambi yang ada di Jakarta,” tutupnya.

Penyerahan SK ini disambut antusias oleh para tenaga Non-ASN dan menjadi momen penting dalam perjalanan mereka sebagai bagian dari perangkat pendukung pemerintah daerah di luar wilayah Provinsi Jambi.

Cek Artikel dan Berita yang di Google News

Dukung Tugas Densus 88, Al Haris Satu-satunya Gubernur Terima Penghargaan dari Kapolri

Gubernur Jambi, Al Haris, menerima penghargaan prestisius dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo atas kontribusi aktifnya dalam mendukung keberhasilan tugas Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kapolri dalam sebuah seremoni di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) PTIK, Jakarta Selatan.

Al Haris menjadi satu-satunya gubernur yang menerima penghargaan tersebut, sebagai bentuk pengakuan atas perannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta partisipasinya dalam mendukung pemberdayaan mantan narapidana terorisme (napiter) di Provinsi Jambi.

“Pemprov Jambi diberikan penghargaan dari Kapolri yang selama ini telah dianggap mendukung dalam memberdayakan eks napiter,” ungkap Al Haris kepada awak media usai menerima penghargaan.

Penghargaan ini menjadi simbol apresiasi atas upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam menciptakan situasi Zero Terrorism Attack, serta mendukung program deradikalisasi sebagai bagian dari kontribusi menuju visi nasional Indonesia Emas 2045 dan agenda besar AstaCita.

Lebih lanjut, Al Haris menyampaikan harapannya agar para eks napiter dapat bangkit dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

“Saya berharap mereka bangkit kembali sehingga mereka menciptakan inovasi ke depan dalam membangun daerah,” ujarnya.

Penghargaan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas nasional serta membangun lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Indonesia-Tiongkok Bentuk Dialog Strategis Komprehensif untuk Tingkatkan Kerja Sama Bilateral

Menteri Luar Negeri RI Sugiono melakukan kunjungan kerja ke Beijing untuk melakukan sejumlah pertemuan dalam rangka memperkuat hubungan bilateral Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), sekaligus memperingati 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara (21/4). Salah satu agenda utama Menlu Sugiono di Beijing adalah untuk melakukan pertemuan 2+2 bersama-sama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dengan Menlu RRT Wang Yi dan Menhan RRT Dong Jun.

Pertemuan ini merupakan format Dialog 2+2 pertama yang diadakan Indonesia dan Tiongkok, sekaligus menjadi Dialog 2+2 tingkat Menteri pertama yang dimiliki oleh RRT dengan negara mitra mana pun. Dalam dialog tersebut, para menteri memfokuskan pembahasan pada kerja sama politik, pertahanan, keamanan, serta isu-isu kawasan dan global yang menjadi kepentingan bersama.

“Dialog ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan langkah, memperkuat rasa saling percaya, dan merancang arah baru kerja sama Indonesia–Tiongkok ke depan,” ujar Menlu Sugiono.

Salah satu hasil utama dari pertemuan ini adalah penandatanganan Nota Kesepahaman Pembentukan Comprehensive Strategic Dialogue (CSD) oleh Menlu Sugiono dan Menlu Wang Yi. “Dengan CSD, kita bangun mekanisme bilateral yang lebih komprehensif dan lebih fokus dalam menjawab tantangan dan peluang kerja sama bilateral, dengan fokus pada lima pilar kerja sama, yaitu ekonomi, hubungan antar masyarakat, maritim, politik, dan keamanan,” jelas Sugiono.

Dalam pertemuan 2+2, Indonesia dan Tiongkok sepakat meningkatkan kerja sama penegakan hukum, termasuk bantuan hukum timbal balik, pertukaran intelijen, serta koordinasi operasi dalam menanggulangi kejahatan transnasional, kejahatan siber, dan ekstremisme. Sebagai bagian dari upaya membangun strategic trust, kedua negara juga sepakat membentuk mekanisme konsultasi bilateral baru di bidang perlucutan senjata, non-proliferasi, dan pengendalian senjata.

Di sektor maritim, Indonesia dan Tiongkok sepakat untuk meningkatkan kerja sama, termasuk dengan memperkuat koordinasi antara Bakamla dan China Coast Guard. “Kerja sama maritim harus memberi dampak nyata bagi rakyat dan berkontribusi bagi keamanan maritim kawasan,” pungkas Menlu Sugiono.

Dalam konteks kawasan dan global, para Menlu dan Menhan kedua negara juga menyoroti pentingnya mendorong agenda reformasi sistem multilateralisme agar lebih adil, representatif, dan inklusif. Kedua Menlu dan Menhan menegaskan komitmen untuk semakin memperkuat koordinasi dalam berbagai forum multilateral seperti ASEAN, BRICS, G20, dan PBB.

“Indonesia dan Tiongkok memiliki posisi strategis untuk mendorong sistem multilateralisme yang lebih setara. Kita juga perlu memastikan bahwa agenda reformasi tata kelola global yang berpihak pada kepentingan negara the Global South,” tegas Menlu Sugiono.

Selain itu, isu tarif yang menjadi sorotan global turut dibahas dalam pertemuan. Menlu Sugiono menyampaikan kekhawatiran Indonesia atas dampak perang tarif terhadap perekonomian dunia, serta menegaskan pentingnya dialog untuk mencari solusi bersama. Ia juga menekankan bahwa Tiongkok dan Amerika Serikat adalah mitra penting bagi pembangunan Indonesia, dan karenanya kerja sama dengan kedua negara harus dijaga secara seimbang dan konstruktif.

Selain Dialog 2+2, Menlu Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Wang Yi yang lebih membahas berbagai tindak lanjut kerja sama ekonomi pembangunan dan kerja sama kesehatan. “Saya mendorong agar kerja sama ekonomi Indonesia dan Tiongkok tidak hanya fokus pada angka, tetapi juga mencakup pengembangan kapasitas, transfer teknologi, dan aspek keberlanjutan,” ujar Menlu Sugiono.

Menutup rangkaian kunjungannya di Beijing, Menlu Sugiono secara resmi membuka resepsi diplomatik peringatan 75 tahun hubungan Indonesia–Tiongkok yang diselenggarakan KBRI Beijing bersama Bank Indonesia Beijing. Pada acara tersebut, telah diluncurkan desain prangko dan amplop edisi khusus 75 tahun Indonesia-Tiongkok.

Memanfaatkan momentum ini, Menlu Sugiono juga mengumumkan finalisasi proses pembukaan Konsulat Jenderal RI di Chengdu pada tahun 2025, sebagai bagian dari upaya memperkuat misi diplomasi dan pelayanan bagi WNI di Tiongkok bagian barat daya.

RRT merupakan mitra dagang terbesar Indonesia sekaligus salah satu investor utama dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok telah terjalin sejak 13 April 1950, dan saat ini berada pada level Kemitraan Strategis Komprehensif. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan 2+2 perdana di Beijing, para Menlu dan Menhan kedua negara sepakat untuk menyelenggarakan Dialog 2+2 berikutnya di Indonesia pada tahun 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Paus Fransiskus

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan ucapan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya Paus Fransiskus, yang berpulang pada Senin pagi waktu Vatikan, 21 April 2025. Dalam pernyataan resminya, Presiden Prabowo mengenang Paus Fransiskus sebagai sosok panutan dunia yang tulus memperjuangkan nilai-nilai perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan.

“Dengan rasa duka yang mendalam, saya menerima kabar mangkatnya Sri Paus Fransiskus. Dunia kembali kehilangan sosok panutan yang memiliki komitmen besar terhadap perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan,” ujar Presiden Prabowo dalam pernyataan yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin, 21 April 2025.

Presiden Prabowo juga mengingat kembali momen istimewa ketika Sri Paus mengunjungi Jakarta pada tahun 2024. Menurutnya, kunjungan tersebut meninggalkan jejak yang kuat bukan hanya di kalangan umat Katolik, tetapi juga di hati seluruh rakyat Indonesia.

“Kunjungan Sri Paus Fransiskus ke Jakarta tahun lalu telah memberi kesan yang mendalam, tidak hanya di kalangan umat Katolik namun di hati seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo turut memuji nilai-nilai yang senantiasa diperjuangkan oleh Paus Fransiskus sepanjang kepemimpinannya. Mulai dari kesederhanaan, keberpihakan terhadap kaum miskin, serta kepedulian lintas agama dan bangsa.

“Pesan kesederhanaan, pluralisme, keberpihakan kepada orang miskin, dan kepedulian Sri Paus terhadap sesama akan selalu menjadi teladan bagi kita semua,” kata Presiden.

Di akhir pernyataannya, Presiden Prabowo pun memberikan penghormatan terakhir bagi mendiang pemimpin Gereja Katolik tersebut.

“Selamat jalan Sri Paus, pesanmu untuk menjaga kemanusiaan dan perdamaian akan selalu membekas di hati kita,” tutup Presiden Prabowo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News