Beranda blog Halaman 1088

Dorong Swasembada Pangan, Firman Subagyo Tekankan Optimalisasi Kearifan Lokal

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo menegaskan pentingnya optimalisasi kearifan lokal di sektor pertanian dan perikanan dalam mendukung pencapaian swasembada pangan nasional dan program makan bergizi gratis.

Hal itu disampaikan Firman dalam acara bertajuk “Optimalisasi Kearifan Lokal Sektor Pertanian dan Perikanan untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis” yang digelar di Senayan, Jakarta, Minggu (20/4/2025).

Menurut Firman, kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Kabupaten Pati ini, sangat strategis mengingat kondisi ekonomi global yang penuh tantangan. Ia menyambut baik pencanangan Presiden RI terkait target swasembada pangan pada 2027 dan menyebut bahwa hal tersebut perlu didukung oleh semua pihak, termasuk masyarakat dan tokoh-tokoh pertanian lokal.

“Kita harus mandiri. Pengalaman saya lima periode di DPR dan melakukan studi banding di berbagai negara, menunjukkan bahwa kemandirian pangan adalah kunci ketahanan bangsa,” ujar Legislator Dapil Jawa Tengah III ini.

Firman juga menekankan perlunya menggabungkan program swasembada pangan dengan makan bergizi gratis, yang dinilai saling melengkapi. Hasil pertanian dan tangkapan ikan bisa dijadikan bahan baku utama dalam mendukung penyediaan makanan bergizi, terutama bagi anak-anak untuk mengatasi stunting.

“Di negara maju, program makan bergizi gratis sudah dilakukan sejak lama. Kita juga bisa memulainya dari lingkungan sendiri, bahkan jika hanya mampu memberi makan 10 orang. Itu sudah bentuk kontribusi,” kata Firman.

Dalam acara tersebut, Firman turut menggandeng berbagai pihak, termasuk tokoh pertanian, akademisi, dan perwakilan perusahaan, guna membangun sinergi lintas sektor. Ia juga menyebut pentingnya dukungan CSR dari perusahaan seperti Adaro untuk mendanai program makan bergizi gratis.

Selain itu, Firman menyoroti peran penting Bulog dalam sistem pangan nasional. Ia mengungkapkan bahwa tengah disusun transformasi Bulog menjadi lembaga dengan kewenangan yang lebih luas, baik sebagai regulator maupun operator dalam tata kelola pangan nasional.

“Bulog akan dikembalikan fungsinya sebagai penyangga harga dan pengatur distribusi pangan pokok, sesuai arahan Presiden. Pangan adalah hak asasi manusia, tidak boleh diabaikan,” tegasnya.

Firman juga mengapresiasi komitmen Bupati Pati, Sudewo, dalam membangun daerah secara transparan dan antikorupsi. Ia menyatakan bahwa penataan SDM dan pembangunan infrastruktur, seperti rumah sakit, adalah bagian dari langkah maju yang patut didukung.

“Kita tidak bisa lagi omong kosong. Gerakan ini nyata, dan kita semua harus berkontribusi,” pungkas Firman.

Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pertanian, tokoh masyarakat, akademisi, serta pelaku usaha yang berkomitmen mendorong kemandirian pangan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mukhtarudin Soroti Minimnya Fasilitas Produksi dan Distribusi Hidrogen

Penulis
Syifa
-

Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin mengatakan untuk memastikan keberhasilan strategi hidrogen nasional Indonesia atau Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES 2025) yakni harus prioritaskan urgensi, dampak, dan kelayakan implementasi dalam jangka pendek (2025–2030).

Artinya, kata Mukhtarudin, mesti mempertimbangkan tantangan seperti biaya tinggi, ketergantungan pada batubara, dan keterbatasan infrastruktur.

Anggota Komisi XII DPR RI ini menilai pentingnya membangun kerangka regulasi dan insentif yang jelas.

Mengingat, lanjut Mukhtarudin, regulasi yang jelas dan insentif finansial adalah fondasi untuk menarik investasi domestik dan asing, mengurangi ketidakpastian, dan mempercepat pengembangan ekosistem hidrogen.

Politisi Dapil Kalteng ini pun mendorong agar ada pembentukan badan koordinasi nasional (misalnya, Satgas Hidrogen) untuk mengawasi implementasi GHES dan memastikan kolaborasi antar-kementerian (ESDM, Bappenas, PLN).

“Saya kira ini penting agar meningkatkan kepercayaan investor dan menyelaraskan Indonesia dengan standar global,” ujar Mukhtarudin, Sabtu 19 April 2025.

Selain itu, Mukhtarudin juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur kritis, karena ketiadaan infrastruktur seperti fasilitas produksi, penyimpanan, dan distribusi menghambat adopsi hidrogen secara luas.

Langkah prioritasnya, lanjut Mukhtarudin membangun fasilitas elektrolisis skala kecil hingga menengah di wilayah dengan potensi energi terbarukan tinggi, seperti Kalimantan (hidro) atau Nusa Tenggara (surya).

Kendati demikian, Mukhtarudin mengatakan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, BUMN (PLN, Pertamina), dan swasta sangat penting untuk menghindari tumpang tindih dan memaksimalkan sumber daya.

Fokus juga, kata Mukhtarudin pada sektor seperti pupuk dan pembangkit listrik, yang akan memberikan dampak cepat, sementara kemitraan global akan memastikan akses pasar dan teknologi.

“Dengan menjalankan langkah-langkah ini secara paralel, Indonesia dapat mempercepat pembangunan ekosistem hidrogen, mendukung transisi energi, dan memposisikan diri sebagai pemimpin regional dalam ekonomi hidrogen,” pungkas Mukhtarudin.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan Global Hydrogen Ecosystem Summit 2025 menjadi langkah penting dalam mempercepat transisi menuju energi bersih di Indonesia.

Ketum Golkar ini mendukung penuh GHES 2025. Ia menyebut hidrogen sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai swasembada energi.

Lebih dari 2.500 peserta dari 10 negara ikut meramaikan Global Hydrogen Ecosystem Summit 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan.

Acara ini dibuka langsung oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dan berlangsung selama tiga hari, mulai 15 hingga 17 April 2025.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementan Perkuat Serapan dan Stabilisasi Harga Telur di Tingkat Peternak

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam menjaga keseimbangan ekosistem perunggasan nasional, khususnya komoditas telur ayam ras. Pada tahun 2025, Indonesia mencatatkan capaian membanggakan sebagai produsen telur terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan Jepang, dengan potensi produksi mencapai 6,52 juta ton atau setara 104,17 miliar butir.

Capaian ini mencerminkan produktivitas peternak rakyat semakin baik yang disebabkan oleh peningkatan performa genetik ayam ras petelur (layer), pemanfaatan teknologi kandang tertutup (closed house), serta implementasi program unggulan seperti Ayam Merah Putih, yang mengembangkan klaster peternakan ayam di tingkat desa untuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dengan kebutuhan nasional sebesar 6,22 juta ton, Indonesia mencatat potensi surplus sebesar 295 ribu ton atau 4,5%. Surplus ini menjadi peluang strategis untuk memperluas jangkauan program MBG, memperkuat peran UMKM peternakan, serta meningkatkan pemerataan distribusi telur antarwilayah.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menegaskan bahwa Kementan terus memantau dinamika pasar dengan pendekatan kolaboratif dan responsif.

⁠“Produksi telur nasional mengalami peningkatan yang luar biasa. Ini adalah potensi besar yang harus dikelola dengan baik agar memberi manfaat maksimal bagi peternak dan masyarakat,” ujar Agung saat melakukan kunjungan ke Rumah Kebersamaan Peternak Layer Mandiri yang dikoordinatori oleh drh. Eti, salah satu peternak layer di Blitar, Sabtu (19/04/2025).

Namun, seiring meningkatnya produksi, tantangan juga muncul, khususnya terkait fluktuasi harga pasca-Lebaran akibat penurunan permintaan sekitar 30%. Harga telur di tingkat peternak mengalami tekanan, khususnya di sentra produksi.

Sebagai langkah cepat, Kementan telah mengeluarkan surat edaran tertanggal 11 April 2025 yang memperkuat pengawasan peredaran telur fertil dan infertil untuk konsumsi sesuai Permentan No. 10/2024, guna menjaga psikologis pasar terhadap tekanan harga telur. Selain itu, Kementan juga mendorong intervensi dari perusahaan pakan (feedmill) untuk membantu peternak UMKM melalui berbagai skema dukungan agar peternak tidak melakukan panic selling saat harga telur anjlok.

Kementan juga mendorong percepatan implementasi program MBG. Satu dapur MBG rata-rata membutuhkan 195 kilogram telur per hari, atau sekitar 3,9 ton per bulan. Jumlah ini berpotensi menyerap hasil produksi peternak rakyat secara signifikan jika diperluas secara merata di seluruh Indonesia.

Dalam rapat koordinasi lintas kementerian, Kementan mengusulkan penyerapan telur rakyat oleh koperasi pegawai di instansi pemerintah pusat dan daerah. Penyerapan juga diusulkan masuk dalam program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) oleh Badan Pangan Nasional, baik untuk MBG maupun penanganan stunting.

Pemerintah daerah juga diminta memfasilitasi distribusi telur dari sentra produksi ke wilayah defisit. Skema pertukaran dengan jagung dari daerah lain juga sedang dipertimbangkan untuk menekan ongkos distribusi dan meningkatkan efisiensi logistik. Kementan siap membantu memfasilitasi dari sisi teknis persyarata lalu lintas telurnya.

Di sisi lain, peran kekompakan peternak rakyat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga. Kementan mengimbau agar para peternak, khususnya peternak layer mandiri, tidak melakukan panic selling dan secara bersama-sama menahan harga agar tetap sehat di pasar.

“Penyelesaian utama dari fluktuasi harga saat ini adalah kebersamaan dan kekompakan para peternak dalam mengatur tata niaga dan penjualan telur. Pemerintah kabupaten/kota juga sangat dibutuhkan untuk menjaga koordinasi antarpeternak agar harga tetap stabil dan peternak sejahtera,” tegas Agung.

Dengan 95% produksi telur nasional berasal dari peternak mandiri, Kementerian Pertanian memastikan bahwa keberpihakan terhadap peternakan rakyat tetap menjadi prioritas. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, peternak, dan pelaku usaha, sektor unggas nasional diharapkan terus tumbuh sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mentan Beberkan Poin Kerja Sama Pertanian Usai Dampingi Presiden Kunjungan ke Yordania

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengungkapkan berbagai poin penting kerja sama bilateral di bidang pertanian yang telah disepakati dalam kunjungan kenegaraan ke Yordania mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya penguatan diplomasi ekonomi dan ketahanan pangan melalui sinergi lintas negara.

Dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II bin Al-Hussein di Amman, Yordania, kedua pemimpin negara menyepakati penguatan kerja sama strategis di berbagai sektor, termasuk pertanian, ketahanan pangan, teknologi agrikultur, dan perdagangan hasil pertanian.

“Kerja sama ini sangat strategis karena kedua negara memiliki keunggulan yang saling melengkapi. Indonesia kaya dengan komoditas tropis seperti kelapa sawit, dan karet, sementara Yordania unggul dalam teknologi pengelolaan air dan pertanian lahan kering, serta merupakan salah satu produsen fosfat terbesar di dunia,” ungkap Mentan Amran dalam keterangan resminya, setelah kembali ke Tanah Air, Kamis (17/04/2025).

Mentan Amran beberkan beberapa poin penting dalam Kerjasama tersebut. “Kami menjajaki dan menyepakati sejumlah kerja sama konkret yang akan memperkuat sektor pertanian kedua negara. Fokus kami adalah membangun kemitraan jangka panjang di bidang riset pertanian, pertukaran informasi, teknologi dan program pelatihan, peningkatan kapasitas SDM, hingga penguatan investasi, akses pasar,” jelas Mentan Amran.

Kementerian Pertanian menegaskan bahwa seluruh hasil kerja sama akan segera ditindaklanjuti dengan membentuk tim teknis antar negara guna merancang rencana implementatif. Selain tanaman pangan, kerja sama juga menyasar subsektor peternakan.

“Tentu peternakan akan didiskusikan (red-kerjasama) dan pihak Kerajaan Yordania akan berkunjung ke Indonesia untuk menindaklanjuti” ujar Mentan.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menyampaikan bahwa setiap peluang kerja sama bilateral tentu akan dijajagi guna mengembangkan peternakan nasional, khususnya dalam upaya menarik investasi.

“Kami melihat potensi kolaborasi dalam pengembangan hingga teknologi peternakan. Hal ini mendorong efisiensi, produktivitas, dan akses pasar bagi produk peternakan lokal,” pungkas Agung.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenperin Bersama Industri TPT Menghadapi Tantangan Global

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya membangkitkan kembali kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional dan tidak akan membiarkan industri TPT menghadapi tantangan sendiri. Pemerintah bersama seluruh ekosistem industri TPT bersinergi menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari dinamika ekonomi global maupun dari impor produk jadi di pasar domestik.

“Pemerintah tidak akan membiarkan sektor TPT yang tengah menghadapi berbagai tantangan berjalan sendiri. Kami bersama dunia usaha berkomitmen untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada di lapangan,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat melakukan kunjungan kerja ke pameran Inatex – Indo Intertex 2025 di Jakarta, Kamis (17/4).

Untuk mempertahankan dan mempercepat pertumbuhan industri TPT, Menperin menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk mendukung dunia usaha. Berbagai insentif dan kebijakan pro-industri telah disiapkan, mulai dari fasilitasi pembiayaan, pelatihan SDM industri, hingga penguatan pengawasan impor dan kebijakan pengendalian produk asing.

“Pasar domestik Indonesia sangat besar, dengan populasi mendekati 300 juta jiwa dan kebutuhan sandang yang tinggi. Oleh karena itu, melindungi industri TPT lokal berarti melindungi jutaan pekerja di dalamnya. Pemerintah juga telah menyediakan program insentif bagi industri TPT karena industri TPT adalah industri padat karya,” paparnya.

Industri TPT merupakan salah satu sektor andalan karena bersifat padat karya dan berorientasi ekspor. Sektor ini terus dikembangan dalam jangka panjang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020–2024, dan roadmap Making Indonesia 4.0.

Dalam kunjungannya tersebut, Menperin berdialog langsung dengan pelaku industri tekstil dan garmen. Sejumlah masukan dan keluhan disampaikan, terutama terkait maraknya impor pakaian jadi yang dinilai semakin menekan daya saing produk lokal.

Produk-produk impor ini sebagian besar berasal dari negara-negara yang ekspornya tertahan akibat perang tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok, sehingga dialihkan ke pasar negara berkembang seperti Indonesia. Praktik ini diperparah dengan adanya dugaan transshipment, yaitu pengalihan negara asal barang untuk menghindari bea masuk.

Menanggapi hal tersebut, Menperin menegaskan bahwa praktik impor tidak sehat, termasuk transshipment, sehingga memerlukan pengawasan ketat dan penindakan tegas. Sebagai langkah konkret, Kemenperin mendorong pengetatan prosedur penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO), khususnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, guna mencegah penyalahgunaan dokumen asal barang yang dapat merugikan industri dalam negeri.

Menperin juga mengatakan pentingnya peran industri TPT dalam perekonomian nasional. “Tentunya saya berharap industri tekstil yang berperan penting terhadap perekonomian, khususnya terkait ekspor dan tenaga kerja, tetap dapat bertahan di tengah ketidakpastian global, bahkan kami harapkan dapat tumbuh positif. Sehingga cadangan devisa kita dapat bertambah melalui ekspor, serta bonus demografi yang ada dapat tersalurkan ke sektor produktif, salah satunya tekstil dan pakaian,” ungkapnya.

Industri TPT Indonesia sendiri menunjukkan kinerja positif. Menperin mengemukakan, industri TPT merupakan kontributor kelima terbesar dalam memberikan andilnya terhadap capaian nilai ekspor industri manufaktur nasional. Sepanjang tahun 2024, nilai ekspor TPT mencapai USD 11,96 miliar, menyumbang 6,08 persen dari total ekspor industri manufaktur nasional. Ekspor sektor ini tumbuh sebesar 2,67 persen, sementara impor turun 6,20 persen, menghasilkan kenaikan neraca perdagangan hingga 20,99 persen.

“Hingga Agustus 2024, industri TPT telah menyerap 3,97 juta tenaga kerja, atau 19,9 persen dari total tenaga kerja industri manufaktur,” sebutnya. Selain itu, sektor ini mencatatkan pertumbuhan PDB sebesar 4,26 persen (c to c) pada tahun 2024 dibandingkan sebelumnya.

Hal ini semakin diperkuat dengan data investasi yang mencatatkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp24,44 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar USD 2,59 miliar pada periode 2019 hingga triwulan III 2024, yang mencakup 18.493 proyek. Meskipun investasi mayoritas mengalir ke industri tekstil, sektor pakaian jadi terbukti menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Mulai Pemeriksaan LKPD dan LKKL Tahun 2024 dengan Fokus Pada Area Strategis

Penulis
Syifa
-

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2024 dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko. Fokus pemeriksaan diarahkan pada area strategis yang berdampak signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota VI BPK, Fathan Subchi, menegaskan bahwa tujuan pemeriksaan tidak hanya terbatas pada pemberian opini atas laporan keuangan, melainkan juga mendorong perbaikan fundamental dalam tata kelola keuangan negara dan daerah. Pemeriksaan ini akan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap aspek kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kesesuaian penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian kegiatan entry meeting pemeriksaan LKPD dan koordinasi pemeriksaan LKKL Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (DJPKN) VI, yang diselenggarakan di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Bali (15/4). Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Hadir pula Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota pada wilayah kerja DJPKN VI, beserta jajaran pejabat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, baik secara luring maupun daring.

Anggota VI BPK dalam sambutannya menjelaskan bahwa pemeriksaan LKPD bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan empat kriteria utama: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Pemeriksaan akan memberikan perhatian khusus pada area berisiko tinggi seperti pengelolaan belanja bantuan sosial, belanja modal, serta utang jangka panjang.

BPK juga menyoroti pentingnya penyajian laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang menjadi bagian tak terpisahkan dari LKPD. Oleh karena itu, komunikasi antara BPK dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit terhadap BUMD menjadi krusial untuk memperoleh keyakinan atas konsolidasi laporan keuangan.

Aspek lain yang menjadi sorotan adalah pertanggungjawaban dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada tahun 2024. BPK berkomitmen memastikan alokasi dana tersebut digunakan secara akuntabel dan tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya.

Sebagai penutup, Anggota VI BPK mendorong optimalisasi pemanfaatan SIAP CONNECT dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) untuk meningkatkan efisiensi komunikasi dan pengelolaan laporan keuangan. Beliau juga mengharapkan dukungan penuh dari seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyediakan data serta informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan tepat waktu.

“Kita berharap pemeriksaan ini dapat berjalan lancar dan hasilnya memberikan manfaat bagi seluruh daerah, bangsa dan negara,” pungkas Anggota VI BPK menutup sambutannya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wakil Wali Kota Ambon Lakukan Sidak untuk Tingkatkan Disiplin ASN

Penulis
Syifa
-

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Wakil Walikota (Wawali) Ambon, Ely Toisutta kembali melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di beberapa instansi/OPD di Luar Balai Kota Ambon, Kamis, (17/4) Dalam Sidak yang dilakukan kurang lebih pada pukul 9.00WIT, Wawali didampingi oleh Kepala BKPSDM, Steven Dominggus, Kepala Dinas Korninfo Sandi, Ronald Lekransy, Sekretaris Pol PP, Dino Berhitu.

Toisutta, diakhir Sidaknya kepada tim media center mengatakan, bahwa tujuan Sidak pagi ini untuk memastikan seluruh perangkat pemerintahan bekerja dengan maksimal dalam melayani masyarakat juga untuk memastikan keberadaan atau kehadiran pegawai di semua OPD sesuai dengan daftar pegawai.

Menurutnya, pemerintah mengeluarkan anggaran cukup besar dalam membiayai kebutuhan belanja pegawai sehingga mestinya hal itu harus berdampak pada Delayanan prima yang diberikan kepada masyarakat.

“Kita akan berlakukan Sistem reward dan punishment atau hukuman. Bagi yang punya kerjaan yang baik, memiliki integritas akan menjadi perhatian pimpinan dan diberikan reward, dan sebaliknya yang malas, tidak displin dalam tugas keseharian akan diberikan punishment, supaya terjaminnya asas keadilan,” ungkap Toisutta.

Terkait disiplin, dirinya mengaku sudah memerintahkan kepala BKPSDM untuk mengevaluasi absensi kehadiran pegawai secara ketat, dan segera buat teguran, sampai tahapan pembinaan sesuai aturan bagi yang lalai melaksanakan kewajibannya sebagai ASN.

“Pak Walikota dan Saya memberikan apresiasi kepada pegawai yang dengan setia dan sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, dan kami berharap para aoegawai yang setia ini dapat menjadi teladan bagi rekan-rekan yang lain,” pinta Toisutta.

Wawali juga mengajak seluruh pegawai untuk bekerja dengan hati dan takut akan Tuhan serta bersyukur dengan berkat yang diterima dan tetap maksimal dalam melayani masyarkat.

Diketahui OPD-OPD yang di Sidak antara lain: Dinas Dukcapil, DP3MD, DLHP, Inspektorat, Dinas Perpustakaan, Dinas Koperasi, Dinas Sosial dan Puskesmas Karpan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Peringati Hari Kartini, Gubernur Kaltara Ajak Tolak Diskriminasi terhadap Perempuan

Penulis
Syifa
-

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si menekankan Kartini adalah simbol keberanian untuk berpikir melampaui zamannya.

Disampaikan Datu Iqro saat memimpin Apel Gabungan dan Peringatan Hari Kartini Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara di gelar di Lapangan Agathis, Senin (21/4).

Datu Iqro menyebutkan bahwa peringatan hari Kartini bukan hanya sekedar seremoni, melainkan panggilan untuk bertindak. Ini merupakan wujud penghormatan atas jasa Raden Ajeng Kartini sebagai pelopor pendidikan bagi wanita di Indonesia.

“Hari ini kita memperingati hari Kartini, sebuah momen penting untuk menghormati perjuangan raden ajeng Kartini dan seluruh perempuan indonesia yang telah menyalakan obor perubahan di negeri ini,” kata Datu Iqro membaca amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Lebih dari satu abad setelah Kartini menulis pikirannya, perjuangan itu belum selesai, masih banyak perempuan yang menghadapi tantangan dalam pendidikan, pekerjaan, perlindungan hukum, dan ruang – ruang pengambilan keputusan.

Namun semangat juang Kartini tidak pernah padam, Kartini hidup dalam diri setiap perempuan Indonesia di setiap usia dan di setiap langkah kehidupan. “Tak ada kata terlalu muda atau terlalu tua untuk menyalakan semangat Kartini, tak ada peran yang terlalu kecil untuk menciptakan perubahan,” ujar Datu Iqro.

“Menteri PPPA RI mengajak kita untuk terus menghidupi semangat kartini, dengan belajar, bekerja, berkarya, dan mengambil bagian dalam kemajuan bangsa,” sambungnya.

Ia mengajak semua pihak bersama – sama membuka lebih banyak ruang partisipasi, menolak segala bentuk diskriminasi dan memastikan setiap perempuan Indonesia bisa tumbuh dan berdaya saing dari mana pun berasal.

“Selamat Hari Kartini tahun 2025 kepada seluruh perempuan Indonesia yang selalu hadir dan ambil bagian dalam perjuangan mencerdaskan bangsa, memberdayakan sesama, dan meneruskan nilai-nilai luhur, serta perjuangan ibu Kartini,” ucapnya.

Perjuangan Kartini ini, sebut Datu Iqro diharapkan memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat disiplin dalam mempersiapkan diri dan menata masa depan yang lebih baik sebelum memasuki masa purna tugas.

Terakhir, ia juga mengapresiasi seluruh ASN dan Non ASN di lingkup Pemprov Kaltara yang selalu hadir tepat waktu menghadiri apel rutin. “Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ASN dan kepada PTT selalu disiplin apel insyaallah akan membawa kebaikan kedepan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Riau Tangani Tiga Titik Longsor di Simpang Batu Bersurat-Candi Muara Takus

Penulis
Syifa
-

Hujan deras yang melanda Provinsi Riau beberapa waktu lalu mengakibatkan bencana longsor di ruas jalan Simpang Batu Bersurat-Candi Muara Takus, yang terletak di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Kondisi ini menyebabkan terganggunya aksesibilitas dan keamanan pengguna jalan.

Menyikapi situasi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKPP) Provinsi Riau melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Wilayah V bergerak cepat untuk melakukan penanganan terhadap tiga titik longsor yang terjadi di ruas jalan vital tersebut. Langkah responsif ini bertujuan untuk memulihkan kondisi jalan agar dapat kembali dilalui dengan aman dan nyaman oleh masyarakat.

Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah V, Basharuddin ST MT, menyampaikan informasi terkait penanganan longsor ini. “Memang benar, akibat curah hujan yang tinggi beberapa waktu lalu, ruas jalan Simpang Batu Bersurat-Candi Muara Takus mengalami longsor di tiga lokasi berbeda. Namun, saat ini, kami dari UPT Wilayah V sedang aktif melakukan upaya penanganan di seluruh titik longsor tersebut,” ujarnya kepada awak Media Menter Riau, Senin.

Lebih lanjut, Basharuddin menjelaskan metode penanganan yang diterapkan di lokasi longsor. Untuk menstabilkan kembali struktur tanah yang longsor dan mencegah terjadinya longsor susulan, pihaknya melakukan pemasangan bronjong sebagai dinding penahan tanah.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemeliharaan jalan agar tetap berfungsi dengan baik dan aman bagi pengguna jalan,” jelas pria yang akrab disapa Ibas ini.

Dia merinci lokasi ketiga titik longsor yang sedang ditangani. Titik longsor pertama berada di STA 06+700 (kanan jalan) di Desa Binamang dengan panjang longsoran mencapai 20 meter.

“Titik kedua terletak di STA 10+800 (kanan jalan) di Desa Koto Tuo, juga dengan panjang 20 meter. Sementara titik longsor ketiga berada di STA 14+14+160 (kanan jalan) di Desa Muara Takus dengan panjang longsoran yang signifikan, yakni 30 meter,” ungkapnya.

Terkait target penyelesaian penanganan longsor, Ibas optimis bahwa pekerjaan akan selesai sesuai rencana. “Kami menargetkan pemasangan bronjong untuk titik longsor pertama di STA 06+700 (R) dapat diselesaikan pada bulan April ini. Kemudian, untuk penanganan dua titik longsor lainnya, kami proyeksikan akan rampung pada bulan Mei mendatang,” pungkasnya dengan penuh keyakinan.

Dengan gerak cepat dan penanganan yang terstruktur ini, diharapkan ruas jalan Simpang Batu Bersurat-Candi Muara Takus dapat segera pulih dan kembali memberikan aksesibilitas yang optimal bagi masyarakat serta mendukung aktivitas perekonomian di wilayah tersebut. Upaya UPT V PUPR Riau ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam menjaga infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi transportasi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mensos Gus Ipul Dorong Daerah Segera Siapkan Siswa Sekolah Rakyat

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta pemerintah daerah dan seluruh pilar sosial bergerak cepat menyiapkan calon siswa dari keluarga tidak mampu untuk Sekolah Rakyat.

Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul ketika memimpin dialog pilar-pilar sosial dan koordinasi pembentukan sekolah rakyat di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (18/04/2025).

Kabupaten Banyuwangi termasuk salah satu daerah yang telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat sejak awal program ini digulirkan.

“Banyuwangi ini sudah mengusulkan lahan seluas lebih dari 7 hektare, padahal syarat minimal hanya 6 hektare. Artinya sudah sangat siap. Lahannya cukup untuk SD, SMP, SMA, termasuk perumahan guru dan fasilitas olahraga,” ujar Gus Ipul.

Ia juga menambahkan bahwa saat ini tim dari berbagai kementerian sedang melakukan verifikasi kelayakan lokasi dan kesiapan pelaksanaan. “Kalau semua syarat dipenuhi, pembelajaran bisa dimulai tahun ini. Target nasional kita bangun 200 sekolah rakyat, dan semoga Banyuwangi masuk dalam gelombang pertama,” tambahnya.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan pendidikan formal dan pendidikan karakter. Biaya operasionalnya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, mulai dari konsumsi, alat belajar, hingga fasilitas tempat tinggal.

“Ini semuanya gratis. Makan, minum, alat tulis, bahkan tempat tinggal di asrama. Ini bukan sekadar sekolah, tapi juga pusat pembinaan karakter,” ujar Gus Ipul.

Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam desil 1 (lapisan paling miskin dalam data kesejahteraan nasional). “Kalau sudah tidak ada desil 1, maka bisa dari desil 2. Tapi tetap prioritas paling miskin. Kita punya data 9 juta KPM di desil 1,” jelasnya.

Mensos Gus Ipul menekankan pentingnya keterlibatan daerah, termasuk dalam penyediaan guru. “Bupati dan wali kota diminta mengusulkan guru-guru dari daerah masing-masing. Prioritasnya PNS dan P3K. Kalau masih kurang, bisa P3K paruh waktu atau bentuk rekrutmen lainnya,” ujarnya.

“Ini kerja bersama, bukan hanya Kementerian Sosial. Kementerian PU yang bertugas untuk pembangunan, Kemendikbud untuk kurikulum dan rekrutmen guru, dan kami di Kemensos mendukung dari sisi sosial dan data,” tambahnya.

Sementara itu Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, Bupati Banyuwangi, menyambut baik program ini dan menyatakan kesiapan daerahnya. Ia menjelaskan bahwa dua lokasi telah disiapkan sebagai calon tempat sementara untuk memulai kegiatan pembelajaran, yakni di Rusunawa Klatak dan Balai Diklat Banyuwangi.

“Kami sudah usulkan ke Kementerian Sosial dan alhamdulillah sudah dicek langsung. Tinggal menunggu penetapan lokasi mana yang paling cocok. Intinya kami siap,” ujar Ipuk.

Terkait sumber daya manusia, ia menyampaikan Dinas Pendidikan Kabupaten telah mengidentifikasi ASN dan P3K yang dapat ditugaskan ke Sekolah Rakyat. “Kita akan tempatkan guru-guru yang ada, dan nanti disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang ditetapkan pusat,” ujarnya.

Ipuk juga berharap agar program ini dapat segera berjalan karena dampaknya akan sangat signifikan bagi pengurangan kemiskinan di Banyuwangi. “Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas dan merata adalah kunci memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat ini jawaban konkret dari negara,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Mensos Gus Ipul juga mengajak para pilar sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), TKSK, Pendamping PKH, dan relawan lainnya untuk aktif mendampingi proses rekrutmen siswa dan mengawal program agar berjalan tepat sasaran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,0871,0881,089...4,923Halaman 1,088 dari 4,923