Beranda blog Halaman 1089

Mendiktisaintek Kunjungi Undana: Dorong Kampus Jadi Lokomotif Pembangunan Daerah 3T

Penulis
Syifa
-

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, melakukan kunjungan kerja ke Universitas Nusa Cendana (Undana) dalam rangka memperkuat peran perguruan tinggi sebagai penggerak pembangunan daerah, khususnya di kawasan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dalam menyelaraskan kebijakan pendidikan tinggi dengan arah pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, Kamis (17/4).

Mendiktisaintek menekankan pentingnya peran dosen dan kampus dalam menjawab tantangan era disrupsi. Menteri Brian menyebut bahwa perubahan teknologi, termasuk perkembangan quantum computing, akan secara drastis memengaruhi tatanan kehidupan. Oleh karena itu, Mendiktisaintek menegaskan bahwa kampus harus menjadi pusat budaya ilmiah, riset, dan inovasi.

“Disrupsi adalah peluang. Negara-negara maju mengandalkan pengetahuan dan teknologi. Kampus, khususnya dosen, adalah lokomotif dari perubahan itu, dan mahasiswa adalah bahan bakarnya. Budaya riset, kolaborasi, dan inovasi harus ditumbuhkan agar kampus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi,” tegas Menteri Brian.

Mendiktisaintek juga menggarisbawahi pentingnya pengembangan industrialisasi berbasis riset, khususnya hilirisasi mineral yang menjadi keunggulan Indonesia, serta pentingnya membangun triple helix yang melibatkan kampus, industri, dan pemerintah daerah, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kita harus membangun industrialisasi agar Indonesia bisa sejajar dengan negara maju. Industrialisasi ini harus berbasis pada pengetahuan dan teknologi, dan kuncinya ada pada kampus-kampus. Kolaborasi antara kampus, industri, dan pemerintah daerah harus menjadi budaya kerja kita ke depan,” ujar Menteri Brian.

Kunjungan ini menjadi bukti nyata komitmen Kementerian untuk mendorong pemerataan pembangunan pendidikan tinggi hingga ke daerah perbatasan seperti Kupang. Menteri juga memaparkan sejumlah program prioritas seperti revitalisasi kampus, program mentorship antarkampus, dan pemberdayaan hasil riset agar berdampak langsung pada masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan pendidikan tinggi tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Daerah-daerah terdepan seperti NTT justru harus menjadi prioritas karena potensinya besar. Program seperti revitalisasi kampus dan mentorship antarkampus ini kami dorong agar tidak ada lagi kesenjangan. Hasil riset dari kampus harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret,” ujar Menteri Brian.

Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba Gah, yang turut hadir dalam kunjungan tersebut, menyampaikan dukungan penuh terhadap penguatan perguruan tinggi di wilayah NTT.

“Kami sedang menyusun Panitia Kerja (Panja) khusus perguruan tinggi. Saya minta kampus di NTT aktif memberikan masukan. Fokus Saya adalah menjawab kebutuhan pendidikan tinggi di wilayah ini. Anggaran akan ditambah jika permintaan daerah disampaikan secara tepat,” ujar Anita.

Ia menegaskan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, Kementerian, dan DPR dalam mewujudkan sistem pendidikan tinggi yang inklusif dan berdampak.

Rektor Universitas Nusa Cendana, Maxs U. E. Sanam, menyambut baik kunjungan Menteri sebagai bentuk perhatian terhadap pembangunan pendidikan tinggi di timur Indonesia.

“Kunjungan ini adalah kehormatan bagi kami. Sesuai tagline ‘Undana Berdampak’, kami berkomitmen membangun kolaborasi dan berkontribusi nyata. Kami sudah mengembangkan riset energi terbarukan berbasis kayu bersama PLN. Dengan dukungan infrastruktur, kami bisa lebih fokus pada penguatan tridarma dan menjawab tantangan lokal,” jelas Rektor Maxs.

Ia juga berharap dukungan kementerian dalam memperkuat kapasitas dan kolaborasi antarkampus di wilayah NTT, sehingga seluruh potensi daerah dapat dioptimalkan.

Acara ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Sains dan Teknologi, Ahmad Najib Burhani, Dirjen Riset dan Pengembangan, Fauzan (secara daring), Rektor dan sivitas akademika kampus di NTT.

Dengan semangat kolaboratif dan visi membangun kampus yang berdampak, kunjungan ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat transformasi pendidikan tinggi yang inklusif, inovatif, dan merata hingga ke daerah terluar Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Jatim Apresiasi Kesiapan Sekolah Rakyat Unesa

Penulis
Syifa
-

Jajaran pimpinan kampus bermoto ‘Growing with Character’ menyambut dan mendampingi Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa yang meninjau lokasi Sekolah Rakyat di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Kampus 2 Lidah Wetan, pada Jumat, 18 April 2025.

Kunjungan orang nomor satu di Jatim dan jajarannya itu untuk memastikan kesiapan Unesa yang ditunjuk pemerintah sebagai salah satu pelaksana program Sekolah Rakyat di Jawa Timur.

Pada kesempatan itu, gubernur meninjau Gedung Laboratorium Anti-Doping, yang sudah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti ruang kelas, pusat kebugaran dan olahraga, pusat pengembangan seni-budaya, dan lain-lain.

Selain itu, juga meninjau Asrama Unesa yang nantinya akan dijadikan sebagai akomodasi peserta didik. Gubernur Jatim, Khofifah menyampaikan apresiasi atas keseriusan Unesa dalam mendukung penuh Sekolah Rakyat di Jatim.

Baginya, Unesa sangat siap, baik dari segi fasilitas fisik maupun konsep penyelenggaraan pendidikan yang holistik. “Fasilitas Unesa sangat memadai, baik dari aspek ruang belajar maupun asrama. Fasilitasnya ramah untuk anak-anak berkebutuhan khusus,” ucapnya.

Unesa, lanjutnya, telah menunjukkan keseriusan nesa dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berdampak. “Saya optimistis anak-anak bisa berkembang tidak hanya secara akademik, tetapi juga dalam bidang olahraga dan seni-budaya. Ini penting untuk membentuk generasi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing,” tambahnya.

Rektor Unesa, Nurhasan atau Cak Hasan menegaskan kesiapan Unesa dalam melaksanakan Sekolah Rakyat, terutama untuk jenjang sekolah menengah atas. Berbagai fasilitas yang dibutuhkan sudah disiapkan. Ada sejumlah penciri Sekolah Rakyat di Unesa yaitu ramah disabilitas, unggulan di bidang seni-budaya, dan olahraga. “Dengan berbagai persiapan itu, Unesa siap menampung 150 siswa SMA pada Juli 2025 mendatang,” ucap Cak Hasan.

Agar konsep Sekolah Rakyat yang dikembangkan Unesa bisa dipahami jajaran Pemprov Jatim, tim Unesa akan mempresentasikan konsep sekolah tersebut dalam Rakor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Selasa, 29 April 2025. Sementara itu, Wakil Rektor I Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Unesa, Martadi menyampaikan bahwa pembelajaran nanti berbasis nilai, karakter, dan keahlian atau kompetensi, sehingga, peserta didik tidak hanya memiliki talenta atau prestasi terbaik, tetapi juga kompetensi dan karakter. Untuk peserta didik yang nantinya berprestasi akan diberikan beasiswa untuk kuliah di Unesa.

“Sistem Sekolah Rakyat di Unesa yaitu terintegrasi, holistik, dan berkelanjutan hingga ke perguruan tinggi atau industri. Sekolah Rakyat tahun pertama ini difokuskan di Kampus Lidah Wetan dulu. Nah, yang berikutnya akan dilaksanakan di Unesa Kampus Gedangan,” paparnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mentan Optimis Gubernur NTB Mampu Jadikan Sumbawa sebagai Sentra Hilirisasi Pangan

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Dr. Andi Amran Sulaiman mengaku optimis di bawah Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M. I. P, Sumbawa bisa menjadi sentra hilirisasi pangan di NTB. Hal tersebut disampaikan Dr. Andi Amran saat melakukan panen raya Jagung di Samota, Kabupaten Sumbawa, Senin (21/4).

Dalam kesempatan tersebut, Mentan menginginkan Sumbawa menjadi centra hilirisasi hasil produksi jagung, menjadi Sosis daging sapi, ayam dan lain sebagainya karena kita punya semuanya. Hal ini sesuai dengan cita-cita besar Presiden Republik Indonesia untuk swasembada pangan dan mampu mengolah sendiri. “Jika lompatan ini bisa kita lakukan, maka kita bisa bayangkan lompatan harga hasil produksi bisa 10 kali lipat jika sudah dalam bentuk jadi,” terangnya.

Mentan optimis, di bawah kepemimpinan Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal, target besar ini bisa kita lakukan dan wujudkan kedepan. Dengan kata kunci kerja keras dan kolaborasi antar pemerintah provinsi NTB dengan pemerintah kabupaten/kota di NTB.

“Saya optimis NTB dapat melakukan lompatan luar biasa di bawah kepemimpinan gubernur yang baru, gubernur dan bupati juga harus menyatu pasti bisa,” pungkasnya

Data luas tanam dan produksi Jagung per Maret 2025, dengan target tanam seluas 105.169 Hektar, Realisasi tanam seluar 79.105 hektar. Sedangkan angka produksi 574.302 ton.

Dalam arahan dan dialog dengan petani di Sumbawa, Mentan menerima keluhan dari petani terkait harga jagung dan gabah yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 5.500 per kg, namun harga jagung saat ini di lapangan sebesar Rp 3.700 per kg. Sedangkan untuk gabah sebesar Rp. 6.500 per kg, namun harga di lapangan sebesar Rp 5.900 per kg.

Menanggapi persoalan tersebut, Mentan meminta Bulog NTB, Bulog Sumbawa untuk menyerap hasil panen sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu Mentan juga meminta Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk dapat menyiapkan Gudang untuk menyimpan hasil panen petani. Dimana diketahui penyebab terjadinya harga tidak sesuai dilapangan akibat gudang yang dimiliki Bulog penuh.

“Saya minta Bupati, siapkan gudang, nanti negara yang bayar sewanya. Bulog, Babinsa, PPL juga saya minta awasi harga pembelian di tingkat petani. Mulai hari ini tidak ada lagi pembelian hasil panen petani yang tidak sesuai standar harga yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Mentan disambut tepuk tangan meriah para petani.

Sedangkan untuk peningkatan produksi, Mentan akan melakukan program pompanisasi. Hal ini dinilai biaya lebih murah namun lompatan produksinya cukup signifikan, karena bisa melakukan tiga kali tanam. “Target 2.000 pompa selesai 2 tahun dengan estimasi biaya 80 Milyar,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Kaltim Tegaskan Komitmen Jaga Lingkungan dan Prestasi Olahraga

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Wagub Kaltim, Seno Aji menghadiri kegiatan Penanaman Pohon Penghijauan yang digelar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Stadion Gelora Kadrie Oening, Sempaja, Samarinda, Minggu (20/4/25).

Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, Kepala Dispora Kaltim, Agus Hari Kesuma (AHK), serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan tersebut. Ia menegaskan pentingnya menjaga lingkungan melalui penghijauan serta menyinggung persiapan Kalimantan Timur menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.

“Pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam agenda penanaman pohon di lingkungan Stadion Gelora Kadrie Oening Sempaja. Fasilitas di Kalimantan Timur sudah cukup memadai. Ke depan, target kita adalah menjadi juara PON Nasional. Kita masih punya waktu tiga tahun untuk berbenah. PON 2028 akan dilaksanakan di NTB dan NTT. Namun jika NTB tidak siap, maka Kaltim siap melaksanakannya,” ungkap Gubernur Kaltim.

Gubernur Kaltim juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelatih.

“Salah satu strategi utama adalah pelatih. Kalau bisa, pelatih kita bertaraf internasional, bahkan level olimpiade. Jika atlet dilatih seperti sebelumnya, tentu sulit mencapai prestasi. Maka harus ada terobosan,” tambahnya.

Gubernur Kaltim juga mendorong penanaman pohon buah-buahan yang dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

“Saya sangat menganjurkan menanam pohon di rumah masing-masing atau di lahan-lahan kosong, terutama di area Stadion Kadrie Oening. Pohon buah bisa memberikan manfaat, seperti air kelapa yang bisa diminum saat haus dan buah yang bisa dimakan saat lapar.”

Menutup sambutannya, ia berharap kegiatan penanaman pohon ini menjadi bagian dari amal jariyah dan memberikan udara segar bagi masyarakat.

Di sela-sela acara, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji menyempatkan diri menyapa warga yang hadir di sekitar lingkungan stadion.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gubernur Rudy Mas’ud Siapkan Hadiah Rp5 Miliar untuk Warga Kaltim Taat Pajak

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kabar gembira bagi masyarakat Kalimantan Timur yang taat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menyiapkan program reward spektakuler senilai total Rp 5 miliar sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan masyarakat.

“Seluruh warga Kaltim yang taat pajak akan berkesempatan mendapatkan hadiah menarik, mulai dari paket umrah, motor listrik, hingga tabungan tunai. Nilai totalnya mencapai Rp 5 miliar,” ungkap Gubernur Rudy Mas’ud penuh semangat.

Program ini digagas oleh Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai bentuk dorongan agar kesadaran membayar pajak makin meningkat.

Selain itu, Gubernur Rudy Mas’ud juga mengumumkan kebijakan relaksasi pajak bagi pemilik kendaraan luar daerah yang ingin mengganti plat nomor menjadi KT (Kalimantan Timur).

“Cukup bayar 50 persen dari pajak normal untuk bisa mengganti plat kendaraan dari luar daerah menjadi plat KT. Ini kesempatan besar untuk berkontribusi lebih nyata bagi pembangunan daerah,” jelasnya.

Program ini melengkapi gebrakan Pemprov Kaltim yang sebelumnya telah meluncurkan “Tiga THR Spesial” bertepatan dengan Hari Raya Idulfitri pada 31 Maret 2025. Di antaranya pemutihan PKB, gratis retribusi bagi UMKM yang menyewa kios, petak, lapak, dan kantin milik Pemprov selama enam bulan serta tiket masuk gratis ke tempat wisata milik Pemprov Kaltim.

“Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah hadir dan peduli. Kami ingin masyarakat bisa langsung merasakan manfaat dari program-program daerah,” tutup Gubernur Rudy Mas’ud.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

KKP Ingatkan Pelaku Usaha Tidak Boleh Lakukan Privatisasi Pantai

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengingatkan pelaku usaha yang sedang memanfaatkan ruang laut untuk tidak menguasai (privatisasi) pantai, sehingga dapat menghalangi masyarakat yang ingin berkunjung.

Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) bukan sebagai dokumen kepemilikan, melainkan izin dasar bagi pemrakarsa untuk melakukan kegiatan menetap di ruang laut secara legal dalam kurun waktu tertentu.

“Larangan mengakses pantai seperti di Labuan Bajo itu seharusnya tidak boleh terjadi karena laut merupakan common property. Kami sudah coba jembatani persoalan tersebut,” ungkap Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin di Jakarta, Kamis (17/4).

KKP belum lama ini memanggil perwakilan pemilik enam penginapan mewah di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, termasuk pengelola resort yang sempat viral karena dituding melarang warga mengakses Pantai Binongko. Pemanggilan ini untuk mengetahui duduk persoalan sekaligus mensosialisasikan kebijakan KKPRL agar tidak terjadi privatisasi ruang laut oleh para pemrakarsa.

Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, Ditjen Penataan Ruang Laut KKP Fajar Kurniawan menambahkan seluruh penginapan tersebut telah mengantongi KKPRL. Namun setelah memiliki izin dasar itu, pemrakarsa memiliki setidaknya 16 kewajiban.

Diantaranya harus memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah rutin melintas. Kemudian menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan atau pemanfaatan ruang di sekitarnya, tidak menimbulkan konflik sosial, hingga harus menyerahkan laporan tahunan dari kegiatan yang dilakukan.

“Jadi setelah mendapat dokumen KKPRL tidak selesai begitu saja. Kewajiban ini penting sebagai upaya kami memastikan bahwa kegiatan di ruang laut yang dilakukan tidak menimbulkan konflik sosial serta tidak mengancam ekosistem kelautan dan perikanan,” ungkap Fajar.

Selain pemrakarsa, dia juga mengimbau masyarakat untuk menghargai pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya secara legal. Kegiatan usaha di satu wilayah pesisir berpotensi mendongkrak perekonomian daerah setempat, serta menjadi lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah mengimbau pihak yang ingin memanfaatkan ruang laut untuk mengurus izin dasar PKKPRL lebih dulu. Tanpa dokumen tersebut, kegiatan menetap di ruang laut dianggap ilegal dan dapat ditindak oleh tim pengawas KKP.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Tangkap 2 Kapal Vietnam, KKP Selamatkan Kerugian Negara Rp152 M

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap dua kapal ikan asing berbendera Vietnam yang diduga melakukan illegal fishing di Laut Natuna Utara. Potensi kerugian negara dari aktivitas ilegal ini mencapai Rp152,8 miliar.

“Kami pastikan negara hadir dalam hal ini menjaga laut Natuna Utara supaya bebas dari illegal fishing,” tegas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) pada konferensi pers yang digelar di Batam, Jumat (18/04).

Berdasarkan penjelasan Ipunk, dua kapal ikan asing dengan nama lambung 936 TS (135 GT) dan 5762 TS (150 GT) ini terdeteksi oleh Kapal Pengawas ORCA 03 yang dinakhodai oleh Mohammad Ma’ruf di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 Laut Natuna Utara pada Senin (14/4). Saat itu KP Orca 03 sedang dalam operasi terpadu Bakamla Patma Yudhistira/2025. Di sisi lain KKP juga melakukan operasi mandiri menggunakan KP Orca 02.

Pencuri ikan diketahui mengoperasikan alat tangkap trawl secara bersamaan oleh dua kapal (pair trawl) yang jelas dilarang di Indonesia.

“Alat tangkap ini sangat dilarang karena dampak kerusakannya luar biasa, ikan-ikan kecil ikut terjaring yang menyebabkan sumber daya ikan habis dan merusak ekologi,” papar Ipunk.

Saat proses penangkapan, kedua kapal sempat berupaya kabur. KP. ORCA 03 lantas menurunkan satu unit Rigid Inflatable Boat (RIB) hingga kedua kapal berhasil dilumpuhkan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap kedua kapal, terdapat kurang lebih 4.500 kilogram muatan ikan campur serta 30 orang ABK berkewarganegaraan Vietnam.

Ipunk mengungkapkan bahwa total potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 152,8 Miliar. Nilai tersebut dihitung dari hasil tangkapan ikan, potensi kerusakan ekosistem laut serta valuasi penggunaan alat tangkap ilegal pair trawl.

Kedua KIA berbendera Vietnam tersebut diduga melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1), jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa meski di tengah tantangan efisiensi anggaran, pihaknya memastikan bahwa kegiatan pengawasan tidak kendor.

Hal ini dilakukan dengan memperkuat kerja sama antar aparat penegak hukum di laut, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag Nasaruddin Umar Imbau Jemaah Haji Doakan Palestina

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar menekankan agar para jemaah haji Indonesia tidak bersikap individualistis dalam berdoa. Hal ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat menjadi pemateri dalam Bimbingan Manasik Haji Nasional, Sabtu (19/4/2025)

“Kalau sudah sampai di tanah suci, jangan egois. Apa maksudnya? Jangan hanya mendoakan diri sendiri. Doakan saudara-saudara kita muslimin dan muslimat. Ini yang dicontohkan Rasulullah,” pesan Menag.

Secara khusus, perhatian Menag tertuju pada kondisi yang dialami masyarakat Palestina. “Doakan Palestina juga, itu kan saudara kita juga yang dizolimi oleh tetangganya, Israel,” tegas beliau.

Imbauan ini menjadi pesan penting dari Menteri Agama Nasaruddin Umar agar para calon jemaah haji memanfaatkan kesempatan ibadah haji akbar ini tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk menunjukkan solidaritas dan mendoakan kesejahteraan umat Islam secara global, terutama bagi saudara-saudara di Palestina yang tengah menghadapi kesulitan.

Menag menyampaikan potensi pelaksanaan haji akbar tahun ini yang diyakini memiliki keutamaan hingga 70 kali lipat dibandingkan haji biasa.

“Tahun ini Insya Allah akan mendapatkan haji akbar. Keutamaannya, 70 kali lebih utama daripada haji biasa. Inilah bapak ibu kekasihnya Allah yang diundang,” kata Menag.

Beliau juga menyinggung tentang kekuatan doa kolektif. “Ada hadis yang menyatakan bahwa doa 40 orang secara serentak, akan diijabah. Saat wukuf nanti, ada 4 juta umat islam yang berkumpul. Kalau serentak 4 juta orang mendoakan, insyaallah akan ada keutamaan bagi Palestina,” tutur Menag.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gelar Bimbingan Manasik dengan 140 Ribu Peserta, Kemenag Raih Rekor MURI

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agama atau Kemenag meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas terselenggaranya Bimbingan Manasik Haji Nasional secara hybrid, yang digelar secara luring di Asrama Haji Pondok Gede dan diikuti secara daring lebih dari 500 titik lokasi di seluruh Indonesia.

Kegiatan monumental ini diikuti oleh 1.500 peserta secara langsung (offline) di Jakarta, dan 141.139 peserta secara daring (online) dari seluruh penjuru Tanah Air. Angka ini menjadi bukti kuat bahwa antusiasme dan komitmen dalam pembinaan jemaah haji semakin meningkat dari tahun ke tahun, terutama menjelang penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Dalam arahannya, Menteri Agama menegaskan pentingnya mengubah pendekatan bimbingan manasik haji agar tidak semata-mata fiqh-oriented, namun juga sarat dengan pemaknaan ruhani dan transformasi diri.

“Tidak semua yang maqbul itu mabrur, tapi semua yang mabrur pasti maqbul,” ujar beliau. Ini menjadi pengingat bahwa ibadah haji yang diterima (maqbul) belum tentu membawa perubahan hidup yang sejati, sedangkan haji yang mabrur—yang menumbuhkan akhlak, ketulusan, dan kepekaan sosial—pasti diterima oleh Allah SWT.

Tahun ini menjadi istimewa karena pelaksanaan ibadah haji bertepatan dengan Haji Akbar—yakni wukuf di Arafah jatuh pada hari Jumat. Keutamaannya diyakini setara dengan 70 kali haji biasa, dan pada hari itu doa-doa diijabah, ampunan dilimpahkan, serta rahmat Allah turun tanpa batas.

“Gunakan momen Haji Akbar ini untuk memperbanyak doa, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga, bangsa, umat, dan seluruh manusia,” pesan Menag.

Mengutip hadits Qudsi dan Surat Al-Baqarah ayat 30, Nasaruddin Umar membingkai haji sebagai bagian dari misi kekhalifahan manusia dan dialog ilahi. Bahkan iblis pun berdialog dengan Allah saat menolak bersujud kepada Adam, merasa lebih mulia karena diciptakan dari api. Tapi Allah menunjukkan bahwa keagungan manusia bukan pada asalnya, melainkan pada kemampuannya bertobat dan kembali kepada Tuhan.

“Allah mencintai dialog. Setelah pulang haji, jangan takut berdialog dengan siapapun, karena itu adalah tradisi Tuhan,” tegas Nasaruddin.

Ia juga mengangkat kisah Kakbah sebagai rumah pertaubatan pertama di bumi, yang dibangun di Bakkah. Kakbah merupakan replika dari Baitul Ma’mur, tempat para malaikat bertawaf di langit ketujuh. Ritual tawaf oleh jemaah haji sejatinya adalah gerakan spiritual yang meniru malaikat, menggugurkan dosa, dan menyatukan diri dengan poros ilahi.

“Hajar Aswad dulunya batu putih, berubah karena dosa manusia. Kini hanya tersisa tujuh butir seukuran kemiri karena pernah dicuri, namun maknanya tetap suci,” tambahnya.

Ia juga menyinggung pemikiran Ibnu Arabi dalam Futuhat al-Makkiyah bahwa pahala 100.000 kali lipat tak hanya di pelataran Kakbah, tapi mencakup seluruh wilayah Tanah Haram.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Dirjen SDM Kesehatan Yuli Farianti, plt. Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Bob T. Ananta, Direktur Bina Haji Musta’in Ahmad, Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim, Direktur Pengelolaan Biaya Operasional Haji Ramadhan Harisman, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nugraha Stiawan, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhammad Zain dan para pejabat eselon II Kemenag dari seluruh Indonesia, tenaga ahli, staf khusus Kemenag, serta seluruh jemaah haji Indonesia yang terhubung secara luring dan daring.

Dengan terselenggaranya bimbingan manasik haji nasional ini, diharapkan para calon jemaah haji Indonesia tidak hanya siap secara syar’i, tetapi juga mampu memaknai haji sebagai perjalanan transformasi diri menuju maqam tertinggi sebagai insan yang mabrur—terlebih dalam keberkahan tahun Haji Akbar yang penuh keutamaan dan rahmat ini.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Indonesia-AS Sepakat Lanjutkan Negosiasi Tarif Dagang dalam 60 Hari

Penulis
Syifa
-

Setelah bertemu dengan United States Trade Representative (USTR) untuk membahas langkah negosiasi kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin Delegasi RI, langsung melanjutkan upaya negosiasi dengan menemui United States Secretary of Commerce Howard Lutnick. Sebelum Indonesia, ada beberapa negara seperti Jepang dan Argentina yang juga baru saja bertemu dan melakukan negosiasi mengenai tarif AS tersebut. Indonesia termasuk salah satu dari sedikit negara yang langsung diterima oleh Pemerintah AS.

Terkait dengan kebijakan tarif AS ini, Presiden Trump telah menugaskan Secretary Lutnick bersama dengan Ambassador Greer (USTR) dan Scott Bessent (Secretary of Treasury) sebagai Pejabat AS yang bertanggung jawab dan menangani kebijakan tarif perdagangan AS. Department of Commerce (DoC) merupakan kementerian di AS yang bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi dan urusan perdagangan di AS. Tugas DoC ini salah satunya meningkatkan perdagangan internasional dan membantu bisnis AS bersaing di pasar global, serta mempromosikan perdagangan yang adil. Dalam konteks kebijakan tarif AS, DoC ini yang merumuskan kebijakan besar mengenai tarif (bagian dari kebijakan perdagangan internasional AS), sedangkan untuk pelaksanaan teknis negosiasi tarif menjadi tugas dari USTR.

Sebelum melakukan pertemuan secara langsung, pada Kamis (17/04) siang di Kantor DoC, Menko Airlangga juga telah melakukan pertemuan secara online melalui Zoom Meeting dengan Secretary Lutnick, sehingga pertemuan kedua ini bisa berlangsung sangat cair dan penuh persahabatan, dan berlangsung selama lebih dari 1,5 jam. Karena itu menjadi kesempatan sangat baik untuk Indonesia, pada minggu-minggu pertama pemberlakuan penundaan tarif resiprokal, sudah bisa diterima secara langsung oleh pihak otoritas di AS yaitu USTR dan DoC, serta sudah terjadwal juga dengan Secretary of Treasury.

Menko Airlangga menyampaikan, “Kami berterima kasih kepada Secretary Lutnick yang memberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi tarif dan menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdagangan yang adil dan berimbang.”

Indonesia menyampaikan penawaran konkret untuk meningkatkan pembelian dan impor Indonesia dari AS untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS, antara lain pembelian produk energi (crude oil, LPG dan gasoline) serta peningkatan impor produk pertanian dari AS (soybeans, soybeans meal dan wheat) yang memang sangat dibutuhkan dan tidak diproduksi di Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk kerja sama di bidang critical minerals, dukungan investasi AS dan juga komitmen untuk menyelesaikan permasalahan Non-Tariff Barrier (NTB) yang menjadi concern pihak pengusaha AS di Indonesia.

Secretary Lutnick sangat mengapresiasi komitmen dan proposal konkret dari Indonesia, dan menilai apa yang ditawarkan dan dimintakan Indonesia ini sangat konkret dan saling menguntungkan kedua negara, berbeda dengan beberapa negara lain yang juga baru saja mengajukan proposal, dan belum diterima oleh pihak AS. Karena itu Secretary Lutnick juga sependapat dengan rencana target negosiasi yang akan diselesaikan dalam 60 hari ke depan, dan menyarankan agar langsung menyusun jadwal pembahasan teknis secara detail dengan pihak DoC dan USTR.

“Kami mengapresiasi langkah konkret Indonesia untuk melakukan negosiasi tarif. Ke depan, AS dan Indonesia akan terus melanjutkan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan,” ujar Secretary Lutnick.

Tim negosiasi RI yang turut hadir mendampingi Menko Airlangga yakni antara lain Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono, dan Kuasa Usaha Ad-Interim KBRI Washington DC Ida Bagus Made Bimantara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,0881,0891,090...4,923Halaman 1,089 dari 4,923