Beranda blog Halaman 109

Komisi IX DPR Dorong Penguatan Layanan Kesehatan Seiring Pesatnya Pariwisata Labuan Bajo

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi IX DPR RI Ranny Fahd Arafiq menegaskan bahwa pesatnya perkembangan Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) harus diimbangi dengan penguatan layanan kesehatan, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal itu disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (24/7/2026).

 

Menurut Ranny, keberadaan RSUD Komodo memiliki peran strategis tidak hanya sebagai rumah sakit rujukan bagi masyarakat Manggarai Barat, tetapi juga sebagai penopang layanan kegawatdaruratan bagi wisatawan. Oleh karena itu, ia menilai dukungan pemerintah pusat diperlukan untuk mengatasi keterbatasan tenaga dokter spesialis dan alat kesehatan strategis agar pelayanan kesehatan di kawasan wisata kelas dunia dapat berjalan optimal.

 

“Labuan Bajo berkembang sangat pesat sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Karena itu, akselerasi ekonomi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan layanan kesehatan, serta perlindungan sosial bagi masyarakat,” ujar Politisi Partai Golkar ini.

 

Ia juga menekankan pentingnya percepatan penurunan stunting, serta optimalisasi perlindungan bagi pekerja informal dan pekerja migran asal NTT. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk memperkuat dukungan regulasi maupun anggaran, terutama dalam mengatasi tantangan distribusi layanan kesehatan dan jaminan sosial di wilayah kepulauan.

 

“Kami berharap melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran Komisi IX DPR RI, berbagai kendala administratif maupun fiskal yang dihadapi daerah dapat dicarikan solusi bersama demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Teras Pelayanan Publik Hadir di Pulau Buano, Wagub Maluku Ajak Warga Manfaatkan Layanan Gratis

Penulis
Reta
-

Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, secara resmi membuka kegiatan Teras Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku di Baileo Desa Buano Utara, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kamis (23/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi wujud kolaborasi lintas instansi dalam menghadirkan berbagai layanan publik secara langsung kepada masyarakat di wilayah kepulauan.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan salam dari Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang berhalangan hadir karena menjalankan tugas pemerintahan di Jakarta. Ia menegaskan, tingginya antusiasme masyarakat menjadi alasan Pemerintah Provinsi Maluku tetap memastikan kehadiran pemerintah dalam kegiatan tersebut.

Menurut Vanath, Teras Pelayanan Publik merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah kepulauan dengan keterbatasan akses terhadap layanan pemerintahan.

“Program Teras Pelayanan Publik ini merupakan bukti bahwa negara hadir untuk melayani masyarakat. Ombudsman tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga membangun kolaborasi dengan berbagai instansi sehingga pelayanan dapat benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke wilayah kepulauan seperti Pulau Buano,” katanya.

Dirinya menjelaskan bahwa Ombudsman memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh seluruh instansi pemerintah. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak ragu menyampaikan pengaduan apabila menemukan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan.

Ia juga mengapresiasi sinergi antara Ombudsman RI Perwakilan Maluku dengan Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, rumah sakit, serta berbagai instansi lainnya yang menghadirkan beragam layanan dalam satu lokasi.

Vanath mengajak masyarakat memanfaatkan seluruh layanan yang tersedia, khususnya pemeriksaan kesehatan gratis dan pelayanan administrasi lainnya. Menurutnya, upaya pencegahan penyakit jauh lebih baik dibandingkan harus mengeluarkan biaya besar ketika sakit.

“Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan menunggu sakit baru berobat. Pemeriksaan kesehatan sejak dini sangat penting, dan selagi ada pelayanan gratis, gunakan kesempatan ini untuk menjaga kesehatan kita,” ujarnya.

Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif. Menurutnya, program Jaminan Kesehatan Nasional telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena mampu menanggung biaya pengobatan yang nilainya dapat mencapai puluhan juta rupiah.

“Kalau ada yang belum terdaftar atau kepesertaannya sudah tidak aktif, manfaatkan pelayanan hari ini untuk mendaftar atau mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan. Ketika sakit, biaya pengobatan sangat mahal, sehingga perlindungan kesehatan seperti BPJS sangat penting bagi masyarakat,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan penghargaan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku yang memilih Pulau Buano sebagai lokasi penyelenggaraan Teras Pelayanan Publik. Ia berharap kolaborasi serupa terus diperluas agar pelayanan publik semakin mudah dijangkau oleh masyarakat di seluruh wilayah Maluku, khususnya daerah kepulauan.

Usai meresmikan kegiatan, Wakil Gubernur didampingi Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, serta sejumlah pejabat terkait meninjau berbagai stan pelayanan yang disediakan bagi masyarakat. Peninjauan diawali di stan pelayanan administrasi kependudukan (Dukcapil), dilanjutkan ke stan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, kemudian menyerahkan secara simbolis surat akta pernikahan kepada pasangan peserta Pernikahan Massal yang berlangsung di Gereja Buano Selatan. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan meninjau pembangunan Masjid Buano bersama Kepala Desa Buano Utara dan Kepala Desa Buano Selatan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Maluku terhadap pembangunan sarana ibadah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Pulau Buano.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku beserta jajaran, perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Direktur RSUD Provinsi Maluku, pimpinan OPD Provinsi Maluku dan Kabupaten Seram Bagian Barat, para staf ahli, asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, unsur Forkopimcam, Raja Buano Utara dan Raja Buano Selatan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

60 Pengelola Media Sosial Tuban Ikuti Bimtek AI, Belajar Produksi Konten Digital Lebih Cepat dan Kreatif

Penulis
Reta
-

Membuat gambar, menyusun naskah, hingga memproduksi video kini dapat dilakukan dalam waktu lebih singkat dengan bantuan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI). Kemampuan inilah yang dipelajari 60 pengelola media sosial di Kabupaten Tuban dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Konten Media Sosial bersama Founder Good News From Indonesia (GNFI), Akhyari Hananto, Kamis (23/7).

Mengangkat tema “Memaksimalkan AI untuk Konten yang Menarik dan Berdampak”, kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Dandang Wacono, Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban tersebut membekali peserta dengan pemahaman hingga praktik pemanfaatan AI dalam produksi konten. Peserta berasal dari perangkat daerah serta sejumlah pengelola kanal informasi di Kabupaten Tuban.

Pada bimtek tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban, Arif Handoyo, S.H., M.H., dalam sambutannya menekankan bahwa agar menempatkan AI sebagai mitra komunikasi publik. Menurutnya, perubahan cara masyarakat memperoleh informasi turut mengubah cara pemerintah berkomunikasi. Informasi kini hadir setiap saat, siapa pun dapat menjadi pembuat konten, sementara persaingan mendapatkan perhatian masyarakat semakin tinggi.

Kondisi itu membuat media sosial pemerintah tidak cukup hanya menjadi ruang dokumentasi kegiatan. Arif menyebut media sosial pemerintah harus berfungsi sebagai kanal informasi, edukasi, pelayanan publik, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.

Karena itu, kemampuan pengelola media sosial juga perlu berkembang. Selain mendokumentasikan kegiatan, admin media sosial perlu menguasai kemampuan sebagai storyteller, edukator, content creator, public communicator, hingga AI collaborator. AI dapat dimanfaatkan untuk mencari ide konten, menyusun caption, membuat ilustrasi, merangkum data, hingga menyiapkan naskah video.

Meski pekerjaan dapat dipermudah dengan AI, Arif mengingatkan kendali tetap berada di tangan manusia. Integritas, empati, verifikasi fakta, etika, dan tanggung jawab menjadi aspek yang tidak dapat digantikan oleh teknologi.

“AI tidak akan menggantikan manusia. Tetapi manusia yang mampu memanfaatkan AI akan mampu memberikan pelayanan informasi yang lebih baik,” ujarnya.

Memasuki sesi kedua, Akhyari Hananto membawa peserta pada praktik penggunaan AI dalam produksi multimedia. Melalui materi bertajuk “Artificial Intelligence untuk Multimedia”, Akhyari memperkenalkan perkembangan teknologi AI generatif serta cara memanfaatkannya untuk membuat konten visual. Salah satu materi yang dibedah adalah teknik prompting atau menyusun instruksi kepada AI.

Menurut Akhyari, sebuah prompt dapat dirancang melalui delapan unsur, yaitu subjek, aksi, lokasi, komposisi, pencahayaan, gaya visual, detail penting, dan batasan. Semakin terperinci instruksi yang diberikan, pengguna dapat mengarahkan AI untuk menghasilkan visual yang lebih sesuai dengan kebutuhan.

Menariknya, Tuban turut dijadikan contoh dalam praktik tersebut. Peserta diperlihatkan cara menyusun prompt dengan memasukkan karakter lokasi, komposisi, sudut kamera, pencahayaan, gaya visual, hingga detail tertentu yang tidak boleh muncul pada gambar.

Tak hanya itu, Supervisory Board Gerakan Kreatif Nasional (GeKrafs) itu juga mengenalkan reverse prompting. Melalui teknik ini, sebuah gambar referensi dapat dianalisis oleh AI untuk membaca subjek, gaya visual, komposisi, sudut kamera, pencahayaan, warna, hingga atmosfer. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menyusun prompt baru.

Peserta juga dikenalkan dengan meta-prompting. Dengan pendekatan ini, pengguna dapat meminta AI mengajukan sejumlah pertanyaan terlebih dahulu mengenai visual yang ingin dibuat. Jawaban pengguna kemudian menjadi dasar bagi AI untuk menyusun instruksi yang lebih terperinci.

Pembahasan berlanjut pada pembuatan video berbasis AI. Akhyari mengenalkan berbagai teknik pergerakan kamera, mulai pan shot, tilt shot, tracking shot, dolly zoom, hingga static shot. Pemahaman terhadap istilah tersebut membantu pengguna memberikan instruksi visual yang lebih spesifik ketika membuat video menggunakan AI.

Di balik kemudahan produksi konten, aspek integritas tetap menjadi perhatian. Materi Akhyari menekankan pentingnya keterlacakan konten hasil AI, termasuk penggunaan watermark tidak kasatmata seperti SynthID dan pelabelan konten untuk membantu menghadapi misinformasi. Pengguna juga perlu memeriksa kembali input maupun output AI agar konten yang dihasilkan tidak memuat stereotip atau representasi yang keliru.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Program UPLAND Dinilai Sukses, Garut Jadi Percontohan Pengembangan Kentang Nasional

Penulis
Reta
-

Kementerian Pertanian (Kementan) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) mengevaluasi pelaksanaan Program UPLAND di Kabupaten Garut yang dinilai berhasil dalam pengembangan komoditas kentang.

Evaluasi tersebut dilaksanakan melalui kunjungan Project Completion Review (PCR) Mission Proyek UPLAND Tahun Anggaran 2026 yang diterima langsung oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, di Ruang Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Jumat (17/7/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Perwakilan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Purnoto, Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Tiara, serta Perwakilan Biro Kerja Sama Kementerian Pertanian, Rina Suprihati.

Kunjungan tersebut untuk menilai tingkat keberhasilan sekaligus membahas keberlanjutan (sustainability) Program UPLAND yang telah dilaksanakan di Kabupaten Garut, khususnya pada pengembangan komoditas kentang.

Program UPLAND merupakan program pengembangan pertanian terpadu di dataran tinggi yang diinisiasi Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan petani. Program ini mencakup dukungan dari hulu hingga hilir, mulai dari pembangunan infrastruktur pertanian, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga penguatan akses pasar, termasuk pasar ekspor.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang menjadikan Garut sebagai salah satu lokasi evaluasi program tersebut. Menurutnya, komoditas kentang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

“Perlu disampaikan bahwa komoditi kentang ini komoditi yang strategis yang juga sekarang seringkali disampaikan oleh Pak Presiden kita terkait dengan pangan, dan alhamdulilah dapat informasi bahwa selama ini kentang itu berkontribusi Kabupaten Garut kurang lebih hampir 80 persen untuk kuota di Jawa Barat,” ucap Bupati Garut.

Ia berharap Program UPLAND yang dilaksanakan Kementerian Pertanian bersama IFAD dapat terus memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani dan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Garut.

Sementara itu, Country Director IFAD Indonesia, Hani Elsadani, menjelaskan bahwa Program UPLAND yang dimulai sejak 2019 menunjukkan perkembangan yang sangat baik sejak 2022. Dari 14 kabupaten pelaksana di Indonesia, Kabupaten Garut dinilai memiliki capaian yang sangat baik hingga memperoleh perpanjangan hibah daerah fase kedua untuk periode 2025–2026.

“Salah satunya adalah infrastruktur karena kita ingin membangun pertanian, melihat apa yang bisa dikembangkan, kemudian potensinya seperti apa, dan kalau sudah berhasil menjadi sub modal yang sukses bisa direcover atau bisa diambil alih oleh pemerintah untuk di-scalling up sehingga bisa lebih berkelanjutan lagi,” kata Hani.

Hal senada disampaikan Manager Project Management Unit (PMU) UPLAND, Muhammad Ikhwan. Ia menjelaskan Kabupaten Garut dipilih sebagai lokasi evaluasi karena dinilai mampu mewakili keberhasilan pencapaian tujuan Program UPLAND.

“Kenapa Garut? Karena dianggap yang bisa mewakili sisi keberhasilan manfaat pencapaian tujuan daripada program. Dan juga Garut ini, paketnya lengkap yang diterima oleh kabupaten dari projek ini. Karena dari 14 kabupaten tidak seluruhnya mengambil paket lengkap pak,” ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Ardhy Firdian, menambahkan bahwa Program UPLAND telah mendorong perubahan pola usaha tani dari yang sebelumnya dilakukan secara individual menjadi berbasis kelembagaan melalui koperasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi pertanian juga semakin meningkat sehingga berdampak terhadap produktivitas komoditas kentang.

“Dulu petani itu di dalam aktivitas khususnya untuk tanaman kentang itu kegiatannya rata-rata masih dilakukan secara personal atau secara masing-masing. Nah adanya projek UPLAND ini, seluruh petani yang tergabung dalam peserta kegiatan UPLAND ini secara otomatis tergabung dalam koperasi,” ungkap Ardhy.

Ia menambahkan bahwa peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha tani di Kabupaten Garut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

IIFC Segera Dibangun, Presiden Prabowo Targetkan Indonesia Jadi Magnet Investasi Dunia

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 23 Juli 2026. Salah satu agenda yang dibahas dalam rapat tersebut adalah percepatan pembentukan Indonesia International Financial Center (IIFC) sebagai upaya memperkuat daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi dan pusat jasa keuangan bertaraf internasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang juga Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta agar pembentukan Indonesia International Financial Center segera ditindaklanjuti setelah landasan hukumnya memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Rencana pelaksanaan dari Indonesia International Financial Center yang memang alhamdulillah undang-undangnya sudah disetujui oleh DPR dan Bapak Presiden minta itu segera ditindaklanjuti, dan memang rencananya itu akan dibuat di Bali, tetapi kan perlu ada persiapan mungkin selama 2 atau 3 tahun sampai itu menjadi suatu financial center yang bertaraf internasional dan juga akan bisa membuat para investor itu melihat,” ujar Rosan dalam keterangan pers kepada awak media usai rapat.

Menurut Rosan, pemerintah melihat respons yang sangat positif dari para investor terhadap rencana pembentukan pusat keuangan internasional tersebut. Ia mengungkapkan bahwa beberapa hari sebelumnya dirinya bertemu dengan sejumlah investor di Bali untuk menyampaikan rencana tersebut.

“Beberapa hari yang lalu saya juga ke Bali bertemu dengan 11 para investor dari family office dan yang lain-lainnya dan responsnya sudah sangat-sangat positif mengenai keberadaan financial center yang akan ada di Indonesia ini,” katanya.

Rosan menjelaskan bahwa selama masa transisi menuju pembangunan kawasan utama di Bali, pemerintah akan memulai operasional Indonesia International Financial Center di Jakarta. Masa transisi tersebut diperkirakan berlangsung selama dua hingga tiga tahun sembari menyiapkan berbagai perangkat kelembagaan dan infrastruktur pendukung.

“Mungkin di masa transisi ini, dalam dua atau tiga tahun depan mungkin akan dibuat dulu di Jakarta selama masa tradisi ini sebelum nanti akan lebih dikembangkan, bisa di Jakarta dan juga di Bali,” ucap Rosan.

Untuk mendukung tahap awal pelaksanaan, pemerintah telah menyiapkan gedung yang akan digunakan sebagai lokasi operasional pusat keuangan internasional di Jakarta. Lebih lanjut, Rosan menerangkan bahwa Danantara akan berperan sebagai pengembang kawasan, sedangkan pengelolaan Indonesia International Financial Center akan dipimpin oleh pimpinan kawasan beserta governor yang nantinya bertanggung jawab membangun seluruh sistem dan tata kelola agar pusat keuangan tersebut dapat beroperasi secara optimal.

“Kalau Danantara kan sebagai pengembang kawasan, tapi kan dari financial center itu sendiri nanti akan dipimpin oleh ketua kawasan dan juga oleh governor-nya nanti akan men-set up semua perangkat yang dibutuhkan agar financial center itu bisa berfungsi dengan baik dan benar,” tutur Rosan.

Pembentukan Indonesia International Financial Center menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ekosistem investasi nasional. Melalui percepatan pembentukan pusat jasa keuangan bertaraf internasional ini, Presiden Prabowo berharap Indonesia semakin kompetitif dalam menarik investasi global, memperluas akses pembiayaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Anak Nasional 2026, Ratusan Pelajar SMAN 55 Jakarta Antusias Ikuti Program Istana Untuk Anak Sekolah

Penulis
Reta
-

Suasana Istana Kepresidenan Jakarta dipenuhi antusiasme ratusan pelajar SMAN 55 Jakarta yang mengikuti program “Istana Untuk Anak Sekolah” pada Kamis, 23 Juli 2026. Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional, kunjungan tersebut menjadi pengalaman berharga yang tidak hanya memperkenalkan para siswa pada sejarah dan simbol kenegaraan, tetapi juga menumbuhkan semangat untuk berani bermimpi dan berkontribusi bagi Indonesia.

Bagi Zhafirah Zeta, kesempatan menginjakkan kaki di Istana merupakan pengalaman yang selama ini hanya bisa ia bayangkan melalui layar televisi. “Ini merupakan momen yang tidak bisa terbayarkan betapa menyenangkannya, karena ini juga pertama kali bagi saya yang biasanya hanya melihat Istana Kepresidenan itu melalui layar kaca, dari YouTube, dari TV. Ini pertama kali bagi saya menginjakkan kaki langsung di tempat yang biasanya saya hanya lihat dari TV,” ujarnya.

Perasaan serupa dirasakan Septian Ramdhany. Kekagumannya terhadap kemegahan kompleks Istana justru menjadi motivasi untuk terus belajar dan meraih cita-cita. “Benar-benar senang banget, apalagi di sini banyak ruangan-ruangan yang terlihat sangat indah. Apalagi itu membuat semangat saya itu membara sekali ya ingin masuk ke istana ini dengan pangkat yang setara dengan pejabat-pejabat seperti itu,” katanya.

Selama berkeliling, para siswa menyaksikan berbagai sudut Istana, mulai dari Aula Hoegeng, ruang kerja Presiden, koleksi patung, hingga lampu kristal bersejarah yang semakin memperkaya pengalaman mereka. Bagi Arneo Rajasa dan Shaniza Rashadya, kunjungan tersebut membuka wawasan baru tentang pemerintahan.

“Menurut aku pengalaman yang pertama untuk mengunjungi Istana Presiden juga dapat insight-insight baru, terus bisa merasakan gimana rasanya jadi menteri terus bisa ke ruang-ruang rapat,” ucap Shaniza.

Kesan mendalam juga disampaikan Anna Nadiatun Nabilah dan Yuge Abdihan Putra. Keduanya berharap pengalaman serupa dapat dirasakan oleh anak-anak di seluruh Indonesia.

“Semoga apa yang kita rasakan dapat juga dirasakan oleh anak-anak seluruh Indonesia tanpa terkecuali,” ujarnya.

Di balik rasa kagum itu, para pelajar juga membawa pulang semangat baru. Zhafirah mengajak generasi muda agar berani menyampaikan gagasan demi masa depan bangsa.

“Ayo kita kuatkan lagi semangat kita bersama-sama, kita berani untuk menyuarakan ide-ide kita, inspirasi kita, inovasi kita untuk negara Indonesia ke depannya,” katanya.

Salah seorang guru pendamping, Reisti Hudatul, menilai program “Istana Untuk Anak Sekolah” memberikan manfaat besar bagi para siswa. Ia pun berharap program ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar langsung di Istana.

“Harapan kami program ini terus berlanjut, sehingga banyak murid dapat mengambil pelajaran, dan juga dapat bersama-sama untuk saling memahami bahwa Istana juga memberikan banyak peluang bagi mereka di kemudian hari,” tuturnya.

Pada momentum Hari Anak Nasional, Reisti turut menyampaikan pesan untuk anak-anak Indonesia. “Selamat Hari Anak Nasional, kepada anak-anak di Indonesia, jangan pernah berhenti untuk bermimpi, terus berjuang dan mencapai cita-cita,” pungkasnya.

Program “Istana Untuk Anak Sekolah” terus dihadirkan sebagai ruang belajar yang membuka akses anak-anak Indonesia untuk mengenal lebih dekat sejarah bangsa, nilai-nilai kebangsaan, serta simbol-simbol negara. Melalui pengalaman langsung di Istana Kepresidenan, diharapkan tumbuh generasi muda yang berkarakter, percaya diri, dan memiliki semangat mengabdi untuk Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pelantikan Pejabat Universitas Republik Indonesia, Prabowo Pimpin Langsung Pengucapan Sumpah Jabatan

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Juli 2026. Dalam acara tersebut, Kepala Negara melantik Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia. Sementara Yos Sunitiyoso dilantik sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 80/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.

Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Prosesi tersebut berlangsung dengan penuh khidmat, menegaskan komitmen para pejabat yang baru dilantik untuk mengemban amanah dengan tanggung jawab dan integritas.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada pejabat yang dilantik.

Pelantikan para pejabat dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh pejabat yang dilantik. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para undangan yang hadir.

Tampak hadir dalam pelantikan tersebut para para pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, serta Jaksa Agung RI ST Burhanuddin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Koperasi Merah Putih Terus Disempurnakan, Pemerintah Tampung Masukan Masyarakat

Penulis
Reta
-

Pemerintah menyadari dan mendengar berbagai masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait program Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Karena itu, pemerintah berkomitmen terus melakukan perbaikan dan percepatan pengembangan program agar semakin optimal dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Komitmen tersebut dibahas dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, didampingi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (23/07/2026).

Sebelumnya, Wapres secara konsisten mendorong kesiapan pelaksanaan program melalui peninjauan langsung ke sejumlah daerah, berdialog dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta memastikan kesiapan kelembagaan, tata kelola, dan ekosistem pendukung koperasi agar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat efektivitas penyaluran berbagai program pemerintah.

Ratas tersebut juga membahas penguatan kelembagaan koperasi, penyaluran berbagai program pemerintah melalui Koperasi Merah Putih, serta kesiapan pembayaran angsuran pertama Agrinas Pangan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dijadwalkan pada September mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Siapkan Aturan Baru untuk Perkuat Daya Saing Industri Dalam Negeri di KEK

Penulis
Reta
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memimpin langsung Sidang Terbuka Aduan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Penyerapan Anggaran dan Penguatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE) yang berlangsung di Aula Mezzanine, Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta, pada Kamis (23/7). Sidang ini digelar untuk mengurai dan merumuskan solusi atas dua hambatan regulasi dan persaingan investasi nasional.

Dua laporan utama yang dibahas dalam sidang tersebut meliputi regulasi dan perizinan cable car (kereta gantung) di Danau Toba serta sidang kedua terkait Indikasi ketimpangan persaingan (unfair level playing field) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengakibatkan rendahnya penyerapan produk industri peralatan listrik dalam negeri pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur dasar KEK.

Menanggapi laporan tersebut, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah akan menyesuaikan peraturan untuk mengakomodasi agar perusahaan dengan TKDN tinggi di Indonesia memiliki akses yang sama ke kawasan KEK. Ia pun menginstruksikan segenap institusi terkait, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi/BKPM, Kemenko Perekonomian, serta Administrator KEK untuk segera menyelaraskan aturan yang menjadi titik hambat.

“Kesimpulan debottlenecking akan kita sesuaikan peraturannya, supaya akses perusahaan yang punya pabrik di sini, yang memiliki TKDN yang lebih tinggi, di atas 40 persen rata-rata, itu punya akses yang sama ke kawasan KEK. Nanti kita atur supaya produsen-produsen dalam negeri yang sudah punya pabrik di sini mempunyai kesempatan yang sama untuk bersaing di kawasan KEK,” ungkap Menkeu.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Satgas P3M-PPE terus mendorong percepatan penyelesaian kedua isu tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Sidang debottlenecking bukan sekadar forum penyelesaian aduan, melainkan instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan pihak swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan. Sidang ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti aduan pelaku usaha secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.

Hingga 23 Juli 2026, tercatat sebanyak 167 aduan telah berhasil diselesaikan melalui Kanal Debottlenecking, baik melalui Sidang Aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat Eselon I dan II. Pencapaian tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah untuk memastikan setiap hambatan yang menghalangi investasi dan kegiatan usaha dapat diurai secara konkret, terstruktur, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, pasti, dan kondusif bagi seluruh pelaku ekonomi nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ribuan Anak Meriahkan HAN 2026 di Pasuruan, Bupati Tekankan Peran Orang Tua di Era Digital

Penulis
Reta
-

Ribuan anak-anak dari kelompok bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) se-Kabupaten Pasuruan tampil di hadapan Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo serta Bunda Paud Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo yang hadir di Lapangan Yonkav 8 Beji, Kamis (23/7/2026) pagi, pada puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke 42 tahun 2026.

 

Diawali dari lomba finger painting, kemudian dilanjutkan tari anak massal yang diikuti oleh 70 anak KB dan 10 anak TK, Parade budaya Kabupaten Pasuruan oleh anak-anak KB, TK dan RA Perwakilan dari 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan, hingga tampilan pentas seni ajang kreatifitas anak hebat seperti drama inklusi dari TK Al Ghozali Prigen, permainan tradisional dari TKN Pembina, menyanyi duet TK Al Wardah Pandaan, gerak dan lagu KB sampai pencak silat dari TK Ummatul Wahidah Bangil.

 

Bupati Rusdi menegaskan bahwa peringatan HAN tahun 2026 sangat tepat untuk dijadikan momentum bersama, khususnya bagi para orang tua agar mampu mengarahkan anak terhadap perkembangan teknologi yang semakin canggih.

 

“Tantangan kita sebagai orang tua di jaman sekarang ini luar biasa. Dulu anak di rumah kita awasi selesai, sekarang ini kita harus lebih intens mengawasi anak-anak kita, apalagi dengan smartphone, anak kecil sekarang sudah cerdas,” ujarnya.

 

Mas Rusdi – sapaan akrab Bupati Pasuruan ini menilai penggunaan smartphone tanpa pengawasan yang ketat dinilai menjadi salah satu pemicu utama menurunnya semangat belajar serta terganggunya tumbuh kembang anak secara psikologis.

 

Oleh sebab itu, ia mengimbau para orang tua untuk membatasi durasi penggunaan ponsel pada anak secara tegas di rumah. “Terkadang ketika anak-anak lihat youtube kalau tidak diawasi ada konten yang tidak sesuai, harus dijaga. Sebab usia dini itu usia krusial, terutama orang tua jangan hanya memasrahkan pendidikan pada guru di sekolah. Yang terpenting, pendidikan terbaik adalah contoh dari orang tua sendiri,” tambahnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...108109110...4,861Halaman 109 dari 4,861