Beranda blog Halaman 110

Festival Literasi 2026 Rembang Dibuka, Bupati Harno Tegaskan Literasi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

Penulis
Reta
-

Literasi merupakan bekal penting dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan arus informasi yang semakin cepat.

Hal itu ditegaskan Bupati Rembang Harno, saat membuka Festival Literasi 2026, di halaman Perpustakaan Daerah kabupaten setempat, Kamis (23/7/2026). Menurutnya, masyarakat yang memiliki budaya literasi yang baik, akan lebih mampu berpikir kritis, menyaring informasi secara bijak, serta memiliki karakter yang kreatif dan berdaya saing.

“Literasi adalah fondasi penting, dalam membangun sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Harno.

Disampaikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan dari kebiasaan membaca dan belajar sepanjang hayat. Karena itu, budaya literasi harus ditanamkan sejak dini dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan membaca sebagai kebiasaan, dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai lingkungan pertama dalam menanamkan kecintaan terhadap buku. Demikian pula sekolah, perpustakaan, komunitas literasi, dunia usaha, dan pemerintah perlu terus bersinergi menghadirkan ruang-ruang belajar yang inklusif, menarik, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Dia berharap, Festival Literasi 2026 mampu menjadi momentum, untuk meningkatkan kualitas literasi masyarakat Kabupaten Rembang. Dengan semakin banyak masyarakat yang gemar membaca, diharapkan kemampuan memahami informasi dan menghadapi tantangan perkembangan zaman juga semakin meningkat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinarpus) Kabupaten Rembang, Arif Romadhon mengatakan, festival tersebut dirancang tidak hanya sebagai ajang perayaan literasi, tetapi juga untuk memperkuat fungsi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat.

Disampaikan, gerakan literasi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dunia usaha, hingga masyarakat agar budaya membaca semakin mengakar.

“Festival Literasi diselenggarakan sebagai upaya strategis untuk mempromosikan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran masyarakat serta mendorong partisipasi aktif berbagai elemen seperti Bunda Literasi, perpustakaan desa, Forum TBM, komunitas literasi, penerbit, hingga UMKM yang mencerminkan masyarakat berliterasi,” ujar Arif.

Pada kesempatan itu, Arif juga menyampaikan capaian membanggakan Kabupaten Rembang di bidang literasi. Pada 2026, Kabupaten Rembang berhasil meraih Juara I Lomba Bertutur tingkat Provinsi Jawa Tengah.

“Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mengembangkan budaya literasi di Kabupaten Rembang,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Festival Literasi 2026 berlangsung pada 23–25 Juli 2026, dengan beragam kegiatan edukatif dan kompetitif. Yakni, dongeng anak, lomba fashion show anak, pemilihan Duta, omba mewarnai, poster, mata pelajaran, pentas bakat literasi, dan senam bersama masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bangun Ekonomi Digital Nasional, OJK Luncurkan Dua Program Akselerasi Startup Inovatif

Penulis
Reta
-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengupayakan pengembangan program akselerasi perusahaan rintisan (startup) guna mendorong lahirnya inovasi sektor keuangan yang terpercaya, berkelanjutan, dan berdaya saing global, sekaligus mempercepat pengembangan ekonomi digital nasional.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Accelerating the Next Generation of Innovators” yang diselenggarakan di Pusat Inovasi OJK (OJK Infinity), Jakarta, Kamis.

Adi mengatakan, bahwa OJK mendorong pengembangan startup yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Menurutnya, inovasi harus menghasilkan manfaat nyata serta didukung kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan.

“OJK ingin Indonesia menjadi center of excellence untuk digital finance dan digital economy. Untuk mencapainya, kita harus membangun kolaborasi yang kuat antara regulator, industri, pemerintah, akademisi, investor, dan para inovator dalam satu ekosistem yang mampu menciptakan nilai bagi perekonomian nasional,” kata Adi.

Adi menambahkan, bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pemain utama ekonomi digital global dengan didukung pasar domestik yang luas, talenta digital yang kreatif, serta ekosistem inovasi yang terus berkembang. Menurutnya, daya saing ekonomi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan membangun kepercayaan.

“Dalam ekonomi digital, trust is the ultimate currency. Karena itu, inovasi tidak cukup hanya unggul secara teknologi, tetapi juga harus mampu membangun kepercayaan masyarakat,” ujar Adi.

Lebih lanjut, Adi menjelaskan, bahwa peran OJK dalam mendorong inovasi sektor jasa keuangan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026.

OJK tidak hanya menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan pelindungan konsumen, tetapi juga mendorong pengembangan sektor jasa keuangan agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan transformasi dan adaptasi terhadap teknologi digital merupakan prasyarat untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia di tingkat global.

“Kalau kita ingin maju, kita tidak punya pilihan selain melakukan transformasi dan beradaptasi dengan teknologi baru. Ke depan, ekonomi akan semakin digerakkan oleh pertukaran data, sehingga teknologi digital menjadi fondasi penting bagi daya saing Indonesia,” ujar Edwin.

Pusat Inovasi OJK

Sebagai bagian dari pengembangan Pusat Inovasi OJK (OJK Infinity), OJK menyelenggarakan dua program akselerasi pada 2026 yang menjadi bagian dari innovation pipeline, mulai dari tahap ide, pendampingan (acceleration), regulatory sandbox, hingga implementasi.

Program pertama adalah OJK Fintech Startup Accelerator yang diselenggarakan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Program ini berfokus pada perusahaan rintisan yang mengembangkan inovasi teknologi di sektor jasa keuangan, antara lain pemanfaatan artificial intelligence, fraud detection, embedded finance, tokenisasi aset dunia nyata, platform koperasi digital, platform Environmental, Social, and Governance (ESG), serta berbagai solusi teknologi keuangan lainnya.

Program kedua adalah OJK Infinity Accelerator yang diselenggarakan bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. Program ini berfokus pada pengembangan inovasi berbasis kekayaan intelektual, seperti tokenisasi kekayaan intelektual, pemanfaatan Web3, Non-Fungible Token (NFT), digital licensing, serta pembiayaan berbasis kekayaan intelektual untuk mendukung pengembangan industri ekonomi kreatif nasional.

Melalui kedua program tersebut, para peserta memperoleh pendampingan yang mencakup business diagnosis, market validation, product strategy, financial modelling, regulatory clinic, dan mentoring. Saat ini seluruh peserta telah memasuki tahap mentoring intensif sebagai persiapan menuju Demo Day.

FGD “Accelerating the Next Generation of Innovators” menjadi bagian dari rangkaian program akselerasi tersebut dengan mempertemukan startup peserta program bersama regulator, investor, asosiasi, akademisi, dan praktisi industri untuk berbagi perspektif mengenai strategi membangun perusahaan yang bertumbuh, berkelanjutan, dan berdampak.

Forum tersebut juga menghadirkan Leontinus Alpha Edison, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat sekaligus mantan Co-Founder Tokopedia; Vikra Ijas, Chief Executive Officer Kitabisa sekaligus Sekretaris Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia; Wasis Gunarto, Chief Executive Officer Kopitiam Oey sekaligus Head of Blockchain Asosiasi Blockchain Indonesia; serta Irsan Ramzee, BlockDevId Representative dan BitGo APAC.

Melalui program akselerasi dan forum kolaborasi tersebut, OJK berharap semakin banyak inovasi sektor jasa keuangan digital yang berkembang secara sehat, menerapkan tata kelola yang baik, memenuhi ketentuan yang berlaku, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Kolaborasi yang erat antara regulator, pelaku industri, akademisi, investor, dan pemerintah diharapkan menjadi fondasi bagi lahirnya startup Indonesia yang berdaya saing global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bea Cukai Morowali Dapat Apresiasi Rosan Roeslani atas Dukungan Proyek Strategis Nikel

Penulis
Reta
-

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan P. Roeslani, menyampaikan apresiasi kepada Bea Cukai Morowali atas pelayanan yang dinilai mendukung kelancaran kegiatan usaha PT Bahodopie Nickel Smelting Indonesia (BNSI).

Apresiasi tersebut disampaikan dalam Upacara Penempatan Peralatan Utama Proyek BNSI yang berlangsung di Kawasan Industri Indonesia Green Industrial Park (IGIP), Desa Sambalagi, Kabupaten Morowali, pada Rabu (22/7).

Proyek BNSI merupakan fasilitas pengolahan nikel rendah karbon yang dibangun melalui kerja sama tiga perusahaan global, yakni ECOPRO dari Korea Selatan sebagai investor, GEM Co., Ltd. dari China sebagai penyedia teknologi inti, serta PT Vale Indonesia sebagai pemasok bahan baku nikel. Proyek ini memiliki nilai investasi sebesar 1,845 miliar dolar Amerika Serikat dengan kapasitas produksi mencapai 90 ribu ton logam nikel per tahun.

Pemerintah telah menetapkan proyek tersebut sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Kehadirannya diproyeksikan mampu memasok bahan baku nikel untuk produksi baterai yang mendukung sekitar tiga juta kendaraan listrik setiap tahun.

Pada kesempatan yang sama, juga dilaksanakan seremoni penetapan lokasi dan pemberian izin sebagai Pengusaha Kawasan Berikat kepada PT BNSI oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara, Zaky Firmansyah. Hal ini sebagai wujud dukungan Bea Cukai dalam memberikan fasilitas kepabeanan guna mendorong iklim investasi yang kondusif dan pengembangan industri yang berkelanjutan.

Kepala Kantor Bea Cukai Morowali, Muhariadi Angkat, mengatakan apresiasi dari Menteri Investasi dan Hilirisasi menjadi pengakuan atas komitmen Bea Cukai Morowali bersama Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara dalam memberikan pelayanan dan fasilitas kepabeanan yang mendukung investasi serta pengembangan industri hilirisasi mineral.

“Pengakuan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga mampu mendukung pertumbuhan investasi, memperkuat ekosistem hilirisasi mineral di Morowali, serta membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Melalui pemberian layanan dan fasilitas kepabeanan yang optimal, Bea Cukai berkomitmen mendukung percepatan investasi, meningkatkan daya saing industri nasional, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Petani Bisa Akses KUR hingga Rp100 Juta Tanpa Agunan, Kementerian UMKM Perkuat Skala Ekonomi

Penulis
Reta
-

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong petani membangun skala ekonomi melalui penguatan kelembagaan usaha secara berkelompok guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan. Upaya tersebut diperkuat dengan kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk pembiayaan hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik saat menghadiri kegiatan tanam perdana jagung kemitraan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (21/7). Riza mengatakan sektor pangan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Namun, keberhasilan mewujudkan ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, melainkan juga oleh meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor pertanian.

“Produksi pangan akan berjalan baik dan berkelanjutan apabila petaninya sejahtera. Karena itu, berbagai kebijakan afirmatif pemerintah harus dimanfaatkan secara optimal agar mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani,” ujar Riza.

Menurut dia, salah satu bentuk dukungan pemerintah diwujudkan melalui KUR yang memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi petani. Selain memperoleh subsidi bunga dari pemerintah, petani juga dapat mengakses KUR hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku. Riza menegaskan pemerintah tidak mentoleransi apabila masih terdapat penyalur KUR yang meminta agunan tambahan untuk pembiayaan di bawah Rp100 juta. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan mekanisme pengawasan dan sanksi bagi penyalur yang melanggar ketentuan tersebut.

“KUR merupakan instrumen afirmasi pemerintah untuk membantu petani mengembangkan usahanya. Pembiayaan hingga Rp100 juta tidak memerlukan agunan tambahan. Apabila masih ditemukan adanya permintaan agunan tambahan, masyarakat dapat melaporkannya kepada pemerintah,” katanya.

Ia menambahkan, KUR juga memberikan fleksibilitas pola pembayaran yang disesuaikan dengan karakteristik usaha pertanian. Melalui skema pembayaran setelah panen (yarnen), petani dapat menyesuaikan cicilan dengan siklus produksi sehingga tidak membebani arus kas selama masa tanam. Lebih lanjut, Riza menilai tantangan utama pertanian Indonesia masih terletak pada kecilnya skala usaha yang dikelola sebagian besar petani. Oleh karena itu, Kementerian UMKM mendorong petani memperkuat kelembagaan usaha melalui kelompok tani agar tercipta skala ekonomi yang lebih efisien dan berdaya saing.

“Tidak ada yang salah dengan lahan yang kecil. Yang perlu kita ubah adalah cara mengelolanya. Ketika petani berkelompok, mereka dapat membeli benih, pupuk, maupun sarana produksi secara bersama sehingga lebih efisien. Di sisi lain, volume produksi yang lebih besar juga akan meningkatkan posisi tawar petani dalam menentukan harga,” ujar Riza.

Melalui penguatan kelembagaan usaha, kemudahan akses pembiayaan, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan, Kementerian UMKM optimistis petani Indonesia dapat berkembang menjadi pelaku usaha yang lebih produktif, berdaya saing, dan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Viral Denda Ban Gundul Rp250 Ribu, Korlantas Polri Beri Penjelasan Resmi

Penulis
Reta
-

Beredar narasi di media sosial bahwa pengendara sepeda motor dengan ban gundul akan dikenai denda Rp 250 ribu atau pidana kurungan selama satu bulan. Korlantas Polri menegaskan narasi tersebut hoaks.

Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol. Dwi Sumrahadi Rakhmanto menjelaskan informasi yang beredar itu keliru. Masyarakat diminta tidak mudah percaya pada informasi tersebut.

“Korlantas Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya aturan baru yang menyebut pengendara sepeda motor dengan ban gundul akan dikenakan denda sebesar Rp 250 ribu atau pidana kurungan selama satu bulan,” kata Kombes Pol. Dwi Sumrahadi dalam keterangannya, Kamis (23/7/2026).

Dia menjelaskan aturan terkait kendaraan sudah diatur dalam UU 22 Tahun 2009. Aturan tersebut menjelaskan soal kondisi ban kendaraan.

“Ketentuan mengenai kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan telah lama diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 48 dijelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk kondisi ban yang masih layak digunakan,” ujarnya.

Kemudian, dia menjelaskan Pasal 285 ayat (1) mengatur bahwa pengendara sepeda motor yang mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dapat dikenai pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

“Dengan demikian, sanksi tersebut bukan merupakan aturan baru dan bukan diberlakukan khusus karena ban gundul, melainkan merupakan ketentuan yang telah lama berlaku bagi setiap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,” katanya.

Korlantas Polri terus mengedepankan langkah preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar rutin memeriksa kondisi kendaraan, termasuk mengganti ban yang sudah aus atau gundul. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan kecelakaan lalu lintas dan untuk meningkatkan keselamatan seluruh pengguna jalan.

Korlantas Polri juga mengajak masyarakat lebih bijak dalam menerima informasi di ruang digital. Setiap informasi yang diterima hendaknya diverifikasi lebih dulu melalui kanal resmi Korlantas Polri agar tidak mudah terpengaruh maupun ikut menyebarkan informasi yang tidak benar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Apresiasi Inisiatif Petani, DKP3 Tabalong Genjot Produksi Bawang Merah Lokal

Penulis
Lucky PR
-

Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong mengunjungi petani di Desa Banyu Tajun, Kecamatan Tanjung, yang melakukan budidaya tanam bawang merah dari biji. Kepala DKP3 Tabalong menilai, budidaya bawang merah sejalan dengan langkah Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mengendalikan inflasi. Pasalanya, komoditas bawang merah seringkali menjadi penyebab inflasi, karena sebagian besar kebutuhan dipasok dari luar daerah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) Tabalong beserta jajaran, mengunjungi lahan pertanian milik Pak Ahong di Desa Banyu Tajun, Kecamatan Tanjung, pada Selasa 21 Juli 2026. Di lahan ini Pak Ahong dibantu para petani lainnya mulai mencoba melakukan penanaman bawang merah dari biji, dengan luasan lahan 20 borongan.

Kepala DKP3 Tabalong, Fahrul Raji, mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah Pak Ahong yang mulai membudidayakan bawang merah dari biji secara mandiri. Ia menilai langkah ini sejalan dengan program dari Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk gencarkan menanam komoditas yang sering mengalami inflasi, salah satunya seperti komoditas bawang merah.

“Ini tentunya kita menyambut baik kawan-kawan kelompok tani yang ingin bertanam bawang, karena apa? Karena bawang ini menjanjikan, karena pada saat ini bawang di kawasan Tabalong memang masih banyak didatangkan dari luar. Nah berarti masih banyak potensi dan peluang kita untuk menanam bawang. Jadi kami mengapresiasi kawan-kawan di Banyu Tajun untuk menanam bawang ini,” kata Fahrul Raji, Kepala DKPPP Tabalong.

Sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi, DKP3 Tabalong berencana mengembangkan budidaya bawang merah dengan menyiapkan lahan seluas 10 hektare. Pemerintah Kabupaten Tabalong juga akan memberikan dukungan berupa bantuan benih, pupuk, serta sarana produksi lainnya untuk mendorong peningkatan produksi bawang merah di daerah.

Fahrul Raji mengajak petani di berbagai wilayah Tabalong untuk mulai membudidayakan bawang merah, mengingat permintaan pasar masih tinggi dan peluang usahanya dinilai sangat menjanjikan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Anak Nasional 2026, DPR Soroti Stunting, Pendidikan, dan Perlindungan Anak

Penulis
Reta
-

Masih dalam rangka Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memiliki harapan untuk perkembangan anak-anak Indonesia. Ia berharap seluruh anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa dapat terbebas dari stunting dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

 

Menurut Cucun, kesejahteraan rakyat tidak hanya diukur dari pembangunan perekonomian semata, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup anak-anak Indonesia. “Maka peringatan Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum untuk menjadikan kesejahteraan anak sebagai ukuran kesejahteraan rakyat,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangannya, Jumat (24/7/2026).

 

Cucun pun berpandangan, pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat tercermin dari perkembangan anak-anak.

 

“Anak-anak kita harus tumbuh dalam kondisi sehat, terbebas dari stunting dan masalah mental, memiliki kesempatan untuk bersekolah dengan baik, hidup dalam lingkungan yang aman, serta memiliki kesempatan berkembang secara optimal sebagai generasi penerus,” tuturnya.

 

Cucun pun menilai, masih adanya anak-anak Indonesia yang mengalami stunting, putus sekolah, menjadi korban kekerasan dan bullying, hidup dalam kemiskinan, atau kehilangan akses terhadap layanan dasar, merupakan tantangan yang harus diatasi dengan kerja bersama.

 

“Tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Baik kebijakan Pemerintah, pengawasan DPR, maupun kerja-kerja seluruh elemen bangsa harus bisa memastikan setiap tantangan bagi anak-anak dapat segera diselesaikan,” jelas Cucun.

 

Ditambahkan Cucun, kebijakan pembangunan nasional harus mampu memberikan dampak nyata terhadap kehidupan keluarga dan anak sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

 

“Untuk itu, kami mendorong agar Pemerintah menjadikan peningkatan kualitas hidup anak sebagai salah satu ukuran utama dalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Waketum PKB tersebut.

 

Cucun pun menekankan pentingnya setiap kebijakan negara yang mampu menunjukkan dampak terukur terhadap perlindungan sosial keluarga, perbaikan kualitas gizi, akses pendidikan, kesehatan, serta tersedianya lingkungan yang aman dan layak bagi tumbuh kembang anak.

 

“Dan kami meyakini, Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan selalu berupaya menghadirkan program-program yang mendukung perkembangan anak-anak,” sebut Cucun.

 

Pimpinan DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu lantas menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak. Meski saat ini masih terdapat sejumlah tantangan dalam program MBG, Cucun percaya akan ada hasil baik dari program andalan Presiden Prabowo tersebut.

 

“MBG merupakan sebuah program besar yang baru, sehingga diperlukan evaluasi berkala untuk menyempurnakannya,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.

 

Cucun mengatakan, tujuan dari MBG sendiri sangat baik untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh gizi yang baik sehingga mereka terbebas dari stunting dan bertumbuh menjadi sumber daya manusia (SDM) unggul.

 

“Sehingga kami mendukung evaluasi menyeluruh pada program MBG seperti arahan bapak Presiden. Dengan memperbaiki apa-apa yang kurang serta dengan tata kelola yang semakin baik, kita optimis cita-cita mulia dari MBG akan tercapai,” papar Cucun.

 

Lebih lanjut, Cucun menyebut manfaat pembangunan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui meningkatnya kualitas kehidupan keluarga Indonesia, yang dapat diraih melalui pendidikan anak-anak bangsa.

 

“Pendidikan adalah hak dasar setiap anak Indonesia, semua anak berhak memperoleh kesempatan untuk bisa bersekolah dengan baik,” jelasnya.

 

Oleh karena itu, Cucun berpandangan Negara wajib memastikan sistem layanan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak Indonesia baik yang di pusat maupun yang berada di daerah dan pelosok negeri.

 

“Bagaimana semua anak mendapatkan kualitas pendidikan yang sama. Pemerintah juga perlu memberi perhatian terhadap perbaikan sarana prasarana sekolah exsisting yang masih kurang dan memastikan ketersediaan guru di seluruh wilayah,” urai Cucun.

 

Dalam tahun ajaran baru ini, fenomena sekolah dasar negeri di berbagai daerah yang kekurangan bahkan tak ada murid tengah menjadi perhatian. Belum lagi adanya laporan sekolah-sekolah ambruk atau rusak yang jumlahnya semakin banyak. Selain itu, krisis guru yang terjadi selama bertahun-tahun juga masih terjadi.

 

“Maka penting sekali agar kualitas pendidikan semakin diprioritaskan, termasuk menjamin infrastruktur serta fasilitas pendukung seperti transportasi, akses jalan dan jembatan menuju ke sekolah. Kesejahteraan guru pun perlu ditingkatkan karena untuk pendidikan yang baik, faktor guru menjadi salah satu hal penting,” tegasnya.

 

“Program revitalisasi harus terus menyasar sekolah di daerah-daerah, dan jangan sampai ada diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Kualitas belajar mengajar yang baik akan menghasilkan generasi unggul,” sambung Cucun.

 

Di sisi lain, Cucun mendorong Pemerintah untuk memperkuat sinergi antara kebijakan ekonomi, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan wilayah, agar seluruh program peningkatan kesejahteraan tidak berjalan sendiri-sendiri.

 

“Tetapi menghasilkan perubahan yang nyata dalam kehidupan anak dan keluarga. Sudah menjadi kewajiban Negara untuk memastikan anak-anak Indonesia memiliki ruang aman dan sehat dalam kehidupan mereka,” tambahnya.

 

Menurut Cucun, kebijakan pengentasan kemiskinan, pembangunan permukiman, penyediaan lingkungan yang layak, sistem layanan kesehatan yang baik, hingga pemerataan pendidikan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat dalam meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang.

 

“Kami di DPR RI akan terus mengawal setiap program dan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran serta kebijakan Pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup anak,” ucap Cucun.

 

Cucun menyebut, pembangunan yang berhasil harus bisa menghadirkan peluang bagi anak untuk tumbuh menjadi sumber daya manusia yang unggul.

 

“Maka paradigma yang melihat kesejahteraan rakyat harus dimulai dari kesejahteraan anak harus menjadi peta jalan dalam pembangunan nasional,” katanya.

 

“Ketika setiap anak Indonesia dapat tumbuh sehat dan mendapat gizi secara layak, belajar dengan baik, dan hidup dalam lingkungan yang aman serta jauh dari kekerasan dan bullying, maka sesungguhnya negara sedang membangun fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia,” imbuh Cucun.

 

Cucun juga mengingatkan, era perkembangan zaman yang dipenuhi dengan disrupsi informasi dan transformasi digital harus diarahkan menjadi sebuah langkah positif untuk kemajuan anak-anak Indonesia.

 

“Di sini, lagi-lagi menjadi tugas kita bersama untuk memastikan anak-anak terhindar dari dampak buruk perkembangan zaman,” ujarnya.

 

“Pemerintah harus memberikan regulasi yang efektif, DPR melakukan pengawasan serta dukungan anggaran, dan keluarga bersama satuan pendidikan menjadi garda terdepan dalam melindungi anak-anak dari pengaruh buruk teknologi,” sambung Cucun.

 

Cucun pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk memastikan pelindungan anak-anak berjalan secara optimal.

 

“Momen Hari Anak Nasional harus menjadi pengingat bahwa investasi terbaik bagi kesejahteraan bangsa adalah memastikan setiap anak memperoleh kualitas hidup yang semakin baik dari waktu ke waktu,” tuturnya.

 

“Mari bersama kita menjaga anak-anak sehingga mereka menjadi generasi emas yang dapat memajukan negara. Selamat Hari Anak Nasional untuk seluruh anak Indonesia, tumbuhlah menjadi individu yang berkarakter, berakhlak, serta berkualitas karena kalian adalah pemimpin masa depan bangsa,” tutup Cucun.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhan RI Hadiri Rapat Terbatas Bahas Percepatan Penguatan Koperasi Desa Merah Putih

Penulis
Lucky PR
-

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026). Rapat tersebut membahas percepatan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari program strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian nasional berbasis desa.

Dalam rapat, Presiden menegaskan pentingnya sinergi seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri, untuk memberikan dukungan penuh terhadap implementasi program tersebut agar berjalan secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Penguatan koperasi dipandang sebagai instrumen strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi, memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan wilayah pesisir.

 

 

 

 

 

Kehadiran Menhan RI dalam rapat terbatas tersebut merupakan wujud komitmen Kementerian Pertahanan untuk mendukung kebijakan strategis pemerintah yang berorientasi pada penguatan ketahanan nasional melalui pembangunan ekonomi kerakyatan. Kemhan RI bersama TNI siap bersinergi dalam mendukung berbagai program pemerintah guna memperkuat kemandirian desa, memperlancar distribusi bantuan kepada masyarakat, serta mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kematian Peserta Internsip di Lampung Timur Bukan Akibat Bullying maupun Kelebihan Beban Kerja

Penulis
Lucky PR
-

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyampaikan hasil investigasi terkait meninggalnya peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI), dr. Muhammad Zulfikar Drakel, yang bertugas di RSUD KH Ahmad Hanafiah (Sukadana), Kabupaten Lampung Timur.

Investigasi dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri atas Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, Kolegium Bedah, Komite Internsip Kedokteran Pusat dan Provinsi, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), serta Federasi Serikat Pekerja Medis dan Kesehatan Indonesia. Kementerian Kesehatan juga bekerja sama dengan Kepolisian setempat untuk menelusuri seluruh kronologi kejadian.

Hasil investigasi gabungan menyimpulkan meninggalnya dr. Zulfikar tidak berkaitan dengan dugaan perundungan (bullying) maupun kelebihan beban kerja selama menjalani program.

Berdasarkan penelusuran menyeluruh, almarhum meninggal dunia akibat penyakit yang bersifat sensitif. Demi melindungi kerahasiaan data medis dan atas permintaan keluarga almarhum yang tidak ingin penyakit tersebut diketahui publik, Kementerian Kesehatan tidak dapat mengungkapkan diagnosis tersebut kepada masyarakat.

Direktur Jenderal SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr. Yuli Farianti, menyampaikan rasa duka cita atas wafatnya dokter peserta internsip tersebut. Ia mengungkapkan bahwa investigasi dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan setiap informasi yang beredar dapat diverifikasi secara objektif dan transparan.

“Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya dr. Muhammad Zulfikar Drakel. Sejak menerima laporan kejadian, Kementerian Kesehatan segera membentuk tim gabungan untuk melakukan investigasi secara menyeluruh. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya kelalaian dalam penyelenggaraan Program Internsip yang berkaitan dengan meninggalnya almarhum,” ujar dr. Yuli pada konferensi pers yang dilaksanakan secara daring pada Kamis (23/7/2026).

Hasil investigasi menunjukkan bahwa saat kejadian, almarhum sedang menjalani stase bangsal dengan tugas melakukan visite bersama Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP). Jam kerja berlangsung pukul 08.00 hingga 14.00 dan dapat berakhir lebih awal mengikuti jadwal visite Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), sehingga total jam kerja peserta berada di bawah ketentuan maksimal 40 jam per minggu. Seluruh praktik klinis juga dilakukan di bawah pendampingan dokter pembimbing dan DPJP.

Tim investigasi juga tidak menemukan adanya kelebihan beban kerja yang berpotensi menyebabkan kelelahan. Selain itu, tidak ditemukan indikasi perundungan, intimidasi, maupun hambatan dalam pemberian izin, termasuk izin untuk menjalani pengobatan.

“Berdasarkan hasil investigasi, peserta menjalankan jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga tidak menemukan indikasi kelebihan beban kerja, perundungan, intimidasi, maupun kendala dalam pemberian izin berobat. Selama menjalani pengobatan, almarhum memperoleh izin beristirahat dan berobat sesuai kebutuhan,” jelasnya dr. Yuli.

Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa hasil investigasi tidak menemukan hubungan antara penyebab meninggalnya almarhum dengan penyelenggaraan Program Internsip Dokter Indonesia.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan peserta internsip, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/594/2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia pada 8 Juni 2026. Regulasi tersebut memperkuat tata kelola program melalui pembatasan jam kerja maksimal 40 jam per minggu, pengaturan waktu istirahat dan cuti, ketentuan pemberian izin, serta penguatan sistem pendampingan praktik dan pelindungan peserta.

“Kementerian Kesehatan berkomitmen memastikan setiap kejadian ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan akuntabel. Evaluasi dan penguatan tata kelola Program Internsip akan terus dilakukan agar seluruh peserta memperoleh lingkungan belajar dan bekerja yang aman, sehat, dan terlindungi,” tutup dr. Yuli.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamendiktisaintek Fauzan Dorong Pola Pikir Adaptif dalam Tata Kelola Perguruan Tinggi

Penulis
Lucky PR
-

Indonesia tengah memasuki periode bonus demografi yang diproyeksikan menjadi peluang strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia yang terus berubah. Di tengah perkembangan teknologi, kecerdasan artifisial (AI), dan transformasi dunia kerja, perguruan tinggi dituntut untuk terus memperbarui tata kelola, pembelajaran, dan pengembangan talenta agar tetap relevan dengan kebutuhan masa depan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Indonesia berada pada angka 32,89%, di bawah rata-rata dunia (40%) dan lebih rendah dari negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia (43%), Thailand (49,29%), dan Singapura (91,09%). Selain itu, data BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 3,4 juta penduduk Indonesia berusia 16–18 tahun yang belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi, dengan Jawa Tengah menempati posisi penduduk terbanyak kedua pada 28,40%. Di sisi lain, menurut Future of Jobs Report 2025 oleh World Economic Forum, dinamika global akan menyebabkan 59% angkatan kerja dunia memerlukan pelatihan ulang dan 39% keterampilan inti dunia kerja akan berubah pada tahun 2030. Kondisi ini menunjukkan pentingnya transformasi tata kelola kampus Indonesia agar mampu bertahan di tengah perkembangan dunia.

Merespons tantangan tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan menyatakan bahwa perguruan tinggi harus mulai mengimplementasikan pola pikir yang adaptif dan transformatif dalam tata kelolanya untuk dapat memaksimalkan jendela bonus demografi Indonesia. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Dies Natalis Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang (UPGRIS), Kamis (23/7).

“Hanya kampus yang adaptif sajalah yang akan mampu mempertahankan diri,” tegas Wamen Fauzan.

Menurut Wamendiktisaintek, perubahan yang berlangsung sangat cepat akibat perkembangan teknologi, kecerdasan artifisial, dan transformasi dunia kerja menuntut perguruan tinggi untuk terus mengevaluasi relevansi sistem pendidikan yang dibangun. Perguruan tinggi harus mampu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan masa depan serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.

Wamendiktisaintek menambahkan bahwa bonus demografi merupakan peluang yang hanya datang sekali dalam sejarah perjalanan suatu bangsa. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan momentum tersebut dapat dimanfaatkan melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, adaptif, dan berorientasi pada masa depan.

“Jangan sekali-kali kita terlena dengan bonus demografi. Yang namanya bonus adalah keuntungan alamiah. Ia datang karena perjalanan struktur penduduk yang bergerak satu arah, tidak dapat diputar kembali. Justru karena itu, bonus demografi wajib dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Wamen Fauzan.

Wamendiktisaintek juga menekankan peran penting transformasi pendidikan tinggi tersebut ke arah kebermanfaatan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Dampak akademik, menurut Wamen Fauzan, hanya lahir apabila kualitas akademik dibangun di atas fondasi yang kokoh.

“Jumlah lulusan dan artikel yang diterbitkan kampus memang penting, tetapi masyarakat akhirnya mengajukan pertanyaan yang jauh lebih sederhana, yaitu apa manfaat nyata kampus bagi kehidupan kita? Inilah yang melahirkan paradigma Kampus Berdampak dan menjadi ruh kebijakan dan arah pembangunan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi hari ini,” kata Wamen Fauzan.

Hal ini senada dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto bahwa bangsa Indonesia akan bisa berdiri di atas kaki sendiri hanya dengan pendidikan yang bermutu. Komitmen ini juga tecermin dalam Asta Cita 4, yakni memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, dan pendidikan. Sejalan dengan itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menginisiasi kebijakan Diktisaintek Berdampak untuk memastikan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor UPGRIS, Sapto Budoyo menyatakan bahwa acara Dies Natalis ke-45 UPGRIS merupakan momentum refleksi kebermanfaatan dari capaian-capaian kampus. Rektor UPGRIS juga mengajak seluruh sivitas akademika untuk menjaga budaya mutu, inovasi, pelayanan masyarakat, dan kepercayaan publik sebagai komitmen agar kampus terus menghasilkan manfaat nyata bagi bangsa Indonesia.

“Universitas PGRI Semarang hadir bukan hanya untuk menghasilkan lulusan. Universitas PGRI Semarang hadir untuk membuka harapan, membangun peradaban, memperluas kesempatan, dan menghadirkan perubahan yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat,” jelas Rektor Sapto.

Kemdiktisaintek akan terus mendorong transformasi pendidikan tinggi yang adaptif, inovatif, dan relevan dengan perkembangan zaman melalui semangat Diktisaintek Berdampak. Dengan memperkuat tata kelola perguruan tinggi, kualitas pembelajaran, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, Kemdiktisaintek berkomitmen mempersiapkan talenta unggul yang mampu menjawab tantangan masa depan sekaligus mengoptimalkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...109110111...4,861Halaman 110 dari 4,861