Dalam upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional, subsektor peternakan menjadi garda depan dalam penyediaan protein hewani. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan), terus menggalang sinergi antar sektor dalam menghadapi tantangan dan mendorong transformasi sistem peternakan nasional menuju kemandirian yang tangguh.

Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Tri Melasari menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah harus tetap menjaga komitmen terhadap sektor prioritas, salah satunya peternakan.

“Kebijakan efisiensi memang harus diikuti, namun jangan sampai melemahkan sektor esensial seperti peternakan. Justru dengan efisiensi yang tepat sasaran, kita bisa fokus pada kegiatan berdampak langsung, seperti peningkatan populasi, penguatan kelembagaan, dan modernisasi peternakan rakyat,” ungkap Tri Melasari pada acara Simposium Nasional Dies Natalis ke-2 Fakultas Peternakan Universitas Sebelas Maret di Surakarta, hari Senin (14/4/2025).

Salah satu langkah konkret dalam mendorong kemandirian adalah penyusunan Peraturan Presiden tentang Penyerapan Susu, yang akan mewajibkan industri Pengolahan Susu (IPS) untuk menyerap susu lokal dengan skema yang lebih adil dan berpihak pada peternak. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan transformasi industri susu nasional. Regulasi menjadi tulang punggung transformasi sektor peternakan. Kementan bersama lintas kementerian mendorong penyelarasan kebijakan pusat dan daerah guna memperkuat peran peternak lokal. Salah satu fokus adalah penyederhanaan perizinan, penguatan biosekuriti, dan peningkatan sertifikasi mutu produk.

“Peternak sapi perah harus menjadi bagian dari rantai nilai industri susu nasional. Perpres ini akan menjadi pilar utama membangun ekosistem yang adil dan berkelanjutan,” imbuh Tri Melasari.

Lebih lanjut ia katakan dalam paparannya, pasca terjadinya endemi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang melanda berbagai sentra peternakan, sektor ini mengalami tekanan luar biasa, baik dari sisi produksi maupun daya tahan ekonomi peternak. Namun pemerintah terus menggulirkan program pemulihan, termasuk dukungan pembiayaan, bantuan reproduksi ternak, dan vaksinasi.

“Kita ingin momentum pemulihan pasca-PMK menjadi titik balik untuk memperkuat sistem kesehatan hewan dan meningkatkan standar biosekuriti nasional,” jelas Tri Melasari.

Plt. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Ignasius Hariyanta Nugroho, mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu sentra peternakan nasional, ia menekankan pentingnya integrasi program pusat-daerah dalam penguatan ekosistem peternakan, termasuk dukungan terhadap infrastruktur, pembiayaan, dan teknologi tepat guna.

“Kemandirian pangan hanya tercapai jika daerah diberi ruang lebih besar untuk menyesuaikan kebijakan pusat dengan realitas lokal. Misalnya, penyerapan susu lokal masih terbatas, padahal banyak koperasi sudah siap memasok,” ujar Hariyanta

Sementara itu Dekan Fakultas Peternakan Universitas Sebelas Maret, Lilik Retna Kartikasari, mendorong agar sinergi lintas sektor ini dapat menghasilkan kebijakan yang adaptif, sesuai dengan kebutuhan lapangan, serta membuka lebih banyak ruang untuk inovasi dan kewirausahaan peternakan, terutama bagi generasi muda. Ia menyebut bahwa kampus memiliki peran strategis sebagai penyedia riset, teknologi tepat guna, serta pengembangan sumber daya manusia.

“Kami di perguruan tinggi siap menjadi mitra aktif dalam penguatan sektor peternakan melalui hilirisasi hasil riset, pengembangan sistem pembelajaran berbasis industri, dan program pengabdian kepada masyarakat. Tetapi tentu hal ini membutuhkan jembatan kebijakan yang mendukung serta kemitraan yang saling menguntungkan,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News