Beranda blog Halaman 1102

Wagub Rano Ajak Ratusan Penyandang Disabilitas Nonton Film Animasi Jumbo

Penulis
Syifa
-

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, mengajak ratusan anak warga binaan sosial menonton film animasi Jumbo karya sutradara Ryan Andriandhy di Epicentrum XXI, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Sabtu (12/4). Kegiatan ini bertujuan memberikan hiburan edukatif sekaligus menanamkan pesan moral serta nilai-nilai sosial tentang makna persahabatan, keberanian, penerimaan diri, dan penghargaan terhadap perbedaan melalui kisah petualangan.

“Saya mengapresiasi Visinema Animation karena telah menghadirkan film yang mampu mencetak sejarah sebagai film animasi Indonesia terlaris sepanjang masa,” ungkap Wagub Rano.

Ia juga menyampaikan, selama 11 hari penayangan, film ini telah ditonton oleh 2.089.652 penonton. Sebanyak 420 kreator terlibat dalam produksi film Jumbo yang memakan waktu selama lima tahun.

“Apalagi ini film tiga dimensi. Kalau masih dua dimensi, prosesnya jauh lebih mudah. Tapi karena tiga dimensi, tentu membutuhkan waktu yang lebih lama. Saya sangat tahu prosesnya dan saya memantau sejak awal Ramadan hingga Hari Raya, di mana ada lima film Indonesia yang diputar serentak. Luar biasa, kelimanya memiliki genre berbeda, meskipun tiga di antaranya bergenre horor. Namun, hasil penontonannya tetap luar biasa,” jelasnya.

Wagub Rano memprediksi film animasi Jumbo akan menembus angka lima juta penonton. Menurutnya, film anak-anak seperti Jumbo memiliki nilai edukasi yang sangat bermanfaat untuk perkembangan karakter anak-anak Indonesia.

“Sekali lagi, kami dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat mendukung, karena Jakarta akan kami desain menjadi kota sinema. Ini menjadi langkah awal untuk membangun jaringan film di Jakarta menuju kancah internasional,” imbuhnya.

Sebagai informasi, sebagian peserta nonton bareng merupakan penyandang disabilitas yang terdiri atas tuna netra, tuna rungu, dan tuna grahita. Mereka berasal dari Panti PSAA Balita Tunas Bangsa, PSBG Belaian Kasih, PSBNRW Cahaya Batin, PSAA Pitra Utama Satu, PSAA Putra Utama 3, dan Pesantren Difabel Bazis.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Sumsel Resmikan Pemugaran Kelenteng Wie Tin Bio, Dihadiri 3.000 Umat Konghucu

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru, secara resmi meresmikan pemugaran Kelenteng Wie Tin Bio, Minggu (13/4/2025). Acara peresmian ini dihadiri oleh sekitar 3.000 umat Konghucu di Sumsel.

Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi. Ia juga menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terlaksananya pemugaran ini.

“Ini menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang saling menghormati. tidak ada satu agama pun di dunia yang mengajarkan keburukan. Setiap agama mengajarkan kita untuk menjadi orang yang baik. Ada dua perintah utama, yaitu baik dan taat atas perintah Tuhan, serta baik kepada sesama manusia,” katanya.

Baca juga: Herman Deru Minta Pendangkalan Irigasi di Sumsel Segera Diselesaikan

Gubernur Sumsel Herman Deru juga memuji pembangunan Kelenteng Wie Tin Bio yang dilakukan secara gotong royong dan dikelola secara transparan. Ia meminta pengurus kelenteng juga membuka klenteng bagi wisatawan dan memberikan pelayanan yang baik.

“Agama-agama yang ada di Indonesia adalah agama terbaik, kita semua menjadi bagiannya, agar kita dapat bersatu menyatukan pikiran,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Pesan utama yang disampaikan Gubernur adalah pentingnya menjaga kerukunan umat beragama sepanjang masa. “Saya meminta kita semua mempertahankan Sumatera Selatan sebagai daerah zero konflik,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Matakin, Xue Shi Budi Santoso, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Gubernur Sumsel atas perhatian yang diberikan kepada agama Konghucu. Ia menyebutkan bahwa ini adalah kali kedua Gubernur hadir dalam peresmian kelenteng.

“Semoga ini menjadi inspirasi bahwa Indonesia benar-benar menghargai kebhinekaan. Terima kasih atas dukungan seluruh umat yang mampu merubah kelenteng ini menjadi seperti ini,” kata Xue Shi Budi Santoso.

Xue Shi Budi Santoso juga menekankan bahwa keberagaman antar umat beragama adalah simbol dan modal pembangunan serta kemajuan. “Kompak artinya kita harus jaga kerukunan, artinya saling menghormati dan toleransi antar umat beragama dan sesama warga negara,” pungkasnya.

Acara peresmian ini juga dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, DR. DRS. H. Sunarto, M.Si, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Selatan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Strategi Kementan Stabilkan Produksi dan Harga Ayam Broiler

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan keberpihakannya kepada peternak ayam rakyat menyusul turunnya harga ayam hidup (livebird) pasca-Lebaran yang berada di bawah Harga Pokok Produksi (HPP). Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) merespon cepat dengan merumuskan langkah strategis bersama pelaku usaha dan asosiasi perunggasan.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menyatakan pihaknya tidak tinggal diam melihat potensi kerugian yang dialami peternak. Konsolidasi nasional perunggasan akan segera digelar, bersamaan dengan penguatan pelaksanaan Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 6 Tahun 2024 guna memastikan harga jual ayam hidup yang memberikan kepastian usaha dan perlindungan bagi peternak rakyat. “Kami ingin seluruh kebijakan yang diambil benar-benar dirasakan manfaatnya oleh peternak” kata Agung, Jumat (11/4).

Rapat koordinasi di Kantor Kementan merumuskan langkah-langkah konkret dan strategis untuk percepatan perbaikan. Pertama, perusahaan pembibit akan mengendalikan produksi DOC FS melalui pengaturan penetasan dan afkir dini PS secara mandiri. Kedua, Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) akan mengkoordinasikan perusahaan pakan untuk intervensi ketersediaan dan harga pakan khusus kepada peternak mandiri/UMKM dan melaporkan realisasinya kepada Ditjen PKH.

Baca juga: Kementan dan UEA Teken MoU Investasi Susu di Indonesia

Langkah ketiga, pelaku budidaya broiler termasuk perusahaan terintegrasi menyepakati harga minimum ayam hidup ukuran di atas 2,4 kg yaitu Rp. 14.000/kg di wilayah Pulau Jawa dan secara bertahap menuju Harga Acuan Pembelian dan melaporkan realisasi harian kepada BAPANAS dan Ditjen PKH. Keempat, peningkatan dan optimalisasi penyerapan dan pemotongan livebird di RPHU oleh perusahaan terintegrasi. Kelima, ARPHUIN mengkoordinasikan kepada seluruh RPHU untuk peningkatan penyerapan dan pemotongan livebird peternak dengan harga minimal kesepakatan serta menyimpan di cold storage. Realisasi pemotongannya dilaporkan rutin harian kepada Ditjen PKH.

Keenam, BAPANAS akan menghitung ulang Harga Acuan Pembelian (HAP) dan merancang program penyerapan karkas ayam sebagai Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Ketujuh, evaluasi kebijakan secara berkala akan dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian melalui Deputi Usaha Pangan dan Pertanian. Selain langkah tersebut, insentif harga pakan khusus bagi peternak mandiri/UMKM tengah dikaji dengan melibatkan seluruh perusahaan pakan dan dikoordinasikan oleh GPMT.

“Langkah-langkah ini bukan sekadar stabilisasi harga, tapi bagian dari penataan ulang industri perunggasan nasional yang lebih adil, sehat, dan berkelanjutan,” ujar Agung.

Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Hilirisasi Peternakan, Ali Agus, menyambut baik langkah sinergis lintas kementerian dalam menjaga keseimbangan harga ayam hidup. “Langkah yang kami dorong saat ini adalah memformulasikan harga livebird yang mencerminkan struktur biaya produksi yang adil, sekaligus mempertimbangkan daya beli konsumen. Formulasi harga ini penting agar tidak merugikan peternak, tetapi juga tetap kompetitif di pasar,” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPR RI yang juga Ketua Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), Herry Dermawan, menilai penting adanya kesepakatan harga harian sebagai instrumen stabilisasi yang efektif. “Dalam kondisi seperti ini, langkah strategis yang tepat adalah adanya kesepakatan harga livebird untuk esok hari. Ini menjadi mekanisme penting agar peternak memiliki kepastian, dan pelaku usaha bisa menyusun strategi distribusi serta penyerapan dengan lebih baik,” tegasnya.

Ketua GPPU Achmad Dawami, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan supply-demand secara menyeluruh. “Stabilitas harga livebird hanya bisa tercapai jika keseimbangan antara supply dan demand benar-benar dijaga. Oleh karena itu, kami mendorong adanya pengaturan yang lebih ketat terhadap Grand Parent Stock (GPS), serta penyesuaian setting telur tetas (Hatching Egg/HE) secara mandiri oleh pembibit disesuaikan dengan kebutuhan pasar,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Jatim Ziarah ke Pasarean Syaikhona Mohammad Kholil

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak melaksanakan ziarah ke Pesarean Syaikhona Mohammad Kholil di Desa Martajasah, Kabupaten Bangkalan.

Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati satu abad wafatnya Syaikhona Kholil, seorang ulama besar yang memiliki pengaruh luas dalam perkembangan Islam di Indonesia.

Turut mendampingi dalam ziarah tersebut Bupati Bangkalan, Lukman Hakim dan Wakil Bupati, Moh. Fauzan Ja’far. Prosesi ziarah berlangsung khidmat, diisi dengan pembacaan doa dan tahlil sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar dan warisan keilmuan sang ulama.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan penghormatan yang mendalam terhadap Syaikhona Kholil. Ia menyebut, tokoh asal Bangkalan itu bukan hanya seorang ulama kharismatik, namun juga guru besar yang telah melahirkan banyak santri dan tokoh nasional.

“Beliau adalah sosok yang luar biasa. Pemikirannya sangat maju, ilmunya sangat luas, dan keteladanannya masih relevan hingga saat ini. Syaikhona Kholil merupakan figur penting dalam perkembangan ilmu keislaman di Indonesia, terutama dalam membentuk karakter dan wawasan kebangsaan para ulama,” ujar Khofifah dalam laman Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jumat (11/4/2025).

Gubernur juga menegaskan Syaikhona Kholil memiliki peran sentral dalam sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama (NU), salah satu organisasi keagamaan terbesar di Tanah Air.

“Atas restu beliaulah, KH. Hasyim Asy’ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Itu menunjukkan betapa kuat pengaruh dan wibawa beliau dalam percaturan keagamaan di masa itu,” tambahnya.

Khofifah berharap peringatan ini bukan hanya menjadi momentum mengenang jasa besar sang ulama, tetapi juga menjadi pemicu semangat untuk terus meneladani perjuangan dan pemikirannya.

“Semoga nilai-nilai perjuangan, keikhlasan, dan semangat dakwah beliau terus hidup dalam sanubari kita semua, serta menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam membangun bangsa dan menjaga nilai-nilai keislaman,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Gandeng Polisi dan TNI Perangi Curanmor

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang semakin meresahkan masyarakat.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, telah melakukan koordinasi intensif dengan jajaran kepolisian dan TNI untuk merumuskan langkah-langkah antisipasi yang lebih efektif. Koordinasi tersebut melibatkan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfhie Sulistiawan, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP William Cornelius Tanasale, dan Komandan Kodim (Dandim) Surabaya Kolonel Inf Didin Nasruddin Darsono.

“Saya bersama Pak Kapolda Jatim, Pak Kapolres Surabaya, dan Pak Dandim telah membahas tentang antisipasi curanmor, karena curanmor merupakan isu krusial bagi keamanan kota. Beberapa hal penting telah kami bahas dalam pertemuan tersebut,” ungkap Wali Kota Eri, Minggu (13/4/2025).

Salah satu poin penting yang dibahas adalah peningkatan pengamanan di wilayah perbatasan Surabaya dengan daerah tetangga seperti Gresik, Sidoarjo, dan Madura. “InsyaAllah, penjagaan di perbatasan akan diperketat dengan pendirian pos-pos keamanan,” sebutnya.

Selain itu, Pemkot Surabaya telah memasang banyak kamera pengawas (CCTV), namun pelaku curanmor dinilai semakin tidak takut dan bahkan terlihat tenang meskipun mengetahui keberadaan CCTV.

Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Eri mengimbau setiap kampung di Kota Pahlawan mempertimbangkan untuk memasang portal dan mengaktifkan pos kamling. Sebab, aksi curanmor tidak hanya terjadi pada malam hari, tetapi juga pada siang hari.

“Saya juga sudah menyampaikan kepada Pak Kapolres tentang hal ini, berarti semua kampung di portal saja. Ketika sudah dikasih portal, setiap RW bisa menganggarkan dana untuk petugas penjaga portal,” jelasnya.

Sebab, ia juga menyoroti data penangkapan komplotan pencuri yang cukup banyak, namun tidak membuat pelaku jera. Wali Kota Eri menduga salah satu faktornya adalah kondisi ekonomi Surabaya yang relatif sejahtera, sehingga banyak warga memiliki kendaraan bermotor.

“Saya minta warga Surabaya lebih waspada. Maka kemarin saya sampaikan Pak Kapolres kalau semua kampung ditutup pakai portal. Nanti tinggal saya koordinasikan dengan RT/RW bagaimana menjaganya,” tuturnya.

Oleh sebab itu, ia mengimbau seluruh warga Surabaya untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak ceroboh dalam menjaga kendaraan bermotornya. “Saya meminta tolong kepada warga Surabaya untuk lebih waspada. Pencuri atau maling sekarang lebih berani dan lebih pintar. Dahulu, motor dengan kunci ganda mungkin aman, namun kini meskipun terkunci, kendaraan tetap rawan dicuri karena kemampuan pelaku yang semakin canggih,” tegasnya.

Sebagai langkah pencegahan, Wali Kota menyarankan agar warga tidak memarkir kendaraannya di luar rumah. “Masukkan saja di dalam rumah. Kalau pencuri semakin pandai dan berani, maka kita juga harus semakin waspada,” katanya.

Tak hanya itu, Wali Kota Eri juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras kepolisian dalam menjaga keamanan Kota Pahlawan. Meski begitu, seluruh elemen masyarakat harus memperketat penjagaan demi keamanan bersama.

“Pak Kapolres beserta jajarannya telah bekerja keras melindungi keamanan Surabaya. Sebagai bagian dari masyarakat, saya mengajak seluruh warga Surabaya untuk turut menjaga keamanan lingkungan masing-masing dan menjaga barang pribadi kita,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Bogor Siapkan Pembentukan BNN untuk Perkuat Penanganan Narkoba

Penulis
Syifa
-

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Hanafi, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Pernyataan tersebut disampaikan Hanafi dalam rapat pembahasan kesepakatan kerja sama pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bogor yang berlangsung di Paseban Surawisesa, Balai Kota Bogor, Jumat (11/4/2025).

Hanafi menjelaskan, pembentukan BNN Kota Bogor merupakan Langkah strategis untuk memperkuat penanganan narkoba secara masif, terstruktur, dan berkelanjutan.

Ia berharap kehadiran BNN Kota Bogor mampu mempercepat koordinasi dan respons dalam upaya pencegahan serta pemberantasan narkoba.

“Kita ingin ada lembaga tersendiri yang lebih fokus menangani persoalan narkoba di Kota Bogor. Harapannya, dengan terbentuknya BNN Kota, penanganan bisa lebih masif dan terarah,” katanya.

Kepala BNN Kabupaten Bogor Anggun Cahyono yang turut hadir untuk memberikan informasi mengenai proses pembentukan BNN, menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan BNN Kota Bogor.

Ia menyebut, narkotika sebagai isu global yang sangat kompleks dan membutuhkan keterlibatan semua pihak.

“Kota Bogor, dengan profilnya yang kuat, sangat tepat untuk memulai langkah konkret ini. Diperlukan sinergi dari berbagai elemen, termasuk tokoh masyarakat, aparat, serta peran orang tua dan teman sebaya,” ucapnya.

Perwakilan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Bogor Kota IPDA Subandi mengungkapkan, sepanjang tahun 2024, jumlah barang bukti narkotika yang berhasil diamankan di Kota Bogor cukup besar.

Di antaranya, ganja sebanyak 9.417,73 gram, sabu 2.568,27 gram, tembakau sintetis 2.001,48 gram, ekstasi 343 butir, psikotropika 2.549 butir, dan obat keras terbatas (OKT) sebanyak 49.803 butir.

Rapat ini menjadi langkah awal menuju pembentukan BNN Kota Bogor. Selanjutnya akan dibentuk tim teknis untuk merancang langkah operasional dan menyusun mekanisme kerja yang efektif, sebagai upaya Bersama menciptakan lingkungan Kota Bogor yang lebih sehat dan bebas dari narkoba.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Dedi Mulyadi Instruksikan Penanganan Jalan Provinsi Lebih Optimal

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan arahan langsung kepada petugas kebersihan jalan dari UPTD DBMPR Wilayah III Jawa Barat, guna meningkatkan kualitas perawatan jalan provinsi.

Dalam kunjungannya di Jalan Panji, Desa Cigadung, Kabupaten Subang, Rabu (9/4/2025) Gubernur menekankan pentingnya kebersihan dan fungsi drainase untuk menjaga kondisi jalan tetap baik.

“Setiap satu kilometer jalan provinsi harus dijaga oleh satu petugas yang dilengkapi dengan mesin potong rumput,” ujar Dedi.

Ia menegaskan bahwa kerusakan jalan banyak disebabkan oleh genangan air akibat saluran yang tidak berfungsi, bukan hanya karena kualitas aspal.

Baca juga: Gubernur Dedi Mulyadi Dampingi Presiden Panen Raya Padi Serentak di Majalengka

Gubernur juga memberikan peringatan bahwa petugas yang tidak bekerja optimal akan diberhentikan, sementara mereka yang menjaga jalur tetap bersih dan terawat akan mendapatkan kenaikan gaji.

Menutup arahannya, Dedi menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama, tanpa memperdebatkan batas kewenangan.

“Kalau untuk kebaikan masyarakat, jangan bicara soal kewenangan. Yang penting jalannya bersih dan bermanfaat,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Cimahi Bekali Bimbingan Manasik Untuk Kesiapan Calon Jemaah Haji 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Cimahi menggelar bimbingan manasik haji reguler tahun 1446 Hijriyah/2025 tingkat Kota Cimahi di Masjid Agung Cimahi Jalan Jend. Amir Mahmud Kota Cimahi, Minggu (13/4/2025). Calon jemaah haji Kota Cimahi 2025 diharapkan meningkatkan kesiapan untuk menunaikan kewajiban Rukun Islam ke-5.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Walikota Cimahi Adhitia Yudisthira mengatakan, haji merupakan puncak ibadah ritual dalam agama islam yang membutuhkan pengorbanan besar. “Haji tidak saja membutuhkan niat yang kuat, tetapi juga kesiapan jasmani, rohani, materi, dan juga ilmu manasiknya,” ujarnya.

Dengan pelaksanaan ibadah haji dilakukan di Tanah Suci, maka akan terasa lebih berat dibanding dengan ibadah lainnya, terutama bagi umat islam asal Indonesia yang letaknya cukup jauh dari Arab Saudi. “Karena itu, perlu kesiapan yang matang sebelum berangkat sesuai yang dijadwalkan,” ucapnya.

Baca juga: Wakil Wali Kota Cimahi Ajak Siswa SD Nonton Film Animasi Jumbo

“Oleh karenanya, dalam memberikan pelayanan kepada para calon jama’ah haji diperlukan sistem pelayanan penyelenggaraan haji yang baik dan profesional. Hal ini tentunya menjadi tugas dan tantangan bagi panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) Kota Cimahi dalam memberikan pelayanan kepada para calon jama’ah haji,” ungkapnya.

bagi para calon jemaah haji keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan ibadah haji sangat didambakan agar lancar dan khusyuk. “Sehingga hasil dari ritual ibadah haji benar-benar dapat memberikan pencerahan hidup serta dapat menjadi haji yang mabrur dan mabruroh,” jelasnya.

Makna haji bukanlah sebagai gengsi, prestise, ataupun predikat sosial. “Akan tetapi, sebagai cermin puncak kedewasaan mental spiritual seorang manusia guna mencapai derajat taqwa. Secara vertikal maupun horizontal, taqwa bisa dimaknai sebagai sikap, mental manusia dalam melaksanakan setiap perintah Allah SWT. Ibadah haji menjadi momentum untuk mensinergikan antara kewajiban individual sekaligus amanah sosial untuk kemaslahatan dan kemajuan masyarakat,” imbuhnya.

Menunaikan ibadah haji sangat dirindukan oleh setiap umat muslim. “Bagi yang dimudahkan Allah SWT untuk bisa berangkat ibadah haji tahun ini, diharapkan dapat menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan bimbingan manasik haji ini sehingga nantinya dapat berangkat ke Tanah Suci disertai kesiapan dan bekal yang cukup baik lahir maupun batin juga ilmu. Serta dapat kembali ke tanah air dengan sehat, selamat dengan harapan mendapatkan pahala haji mabrur dan mabruroh,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mensos: Sekolah Rakyat untuk Anak Desil 1 dan 2 Dimulai dari Mojokerto

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Mojokerto resmi masuk dalam daftar wilayah yang siap memulai pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, saat melakukan kunjungan kerja ke UPT Pesanggrahan PMKS Majapahit, Mojokerto, Jawa Timur.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian verifikasi dan survei lokasi yang telah diajukan sebagai calon titik pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Insya Allah tahun ini kita mulai dari dua rombongan belajar dulu di Mojokerto. Gedungnya sudah cukup memadai untuk tahap awal. Ini akan jadi model sekolah berasrama, di mana siswa tinggal, makan, dan belajar ditanggung negara,” ujar Mensos Saifullah Yusuf.

Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, menyatakan kesiapan mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk dari aspek penyediaan lahan.

Baca juga: Temui Mensos, Menteri Dody Ungkap Komitmen Dukung Infrastruktur Sekolah Rakyat

“Pemkab Mojokerto telah menyiapkan lahan seluas 3,5 hektare dan akan kami maksimalkan menjadi 6 hektare di daerah Dawarblandong. Kami sangat mendukung program ini karena akan memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk bisa bersekolah hingga jenjang SMA secara gratis, bahkan dengan fasilitas asrama dan kebutuhan hidup yang ditanggung negara,” katanya.

Untuk tahun ajaran pertama di Mojokerto, Sekolah Rakyat akan menyelenggarakan dua rombongan belajar setingkat SMP, masing-masing berisi 25 siswa. Nantinya, skala akan diperluas mencakup semua jenjang pendidikan.

Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program ini dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah di Indonesia.

“Yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang ada di desil 1 dan 2. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Negara hadir sepenuhnya untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, memberi akses pendidikan dan kehidupan layak,” tegasnya.

Pihak UPT Pesanggrahan PMKS Majapahit juga menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana ini. Mutoharoh, kepala UPT Pesanggrahan Majapahit, menyampaikan kesiapan lembaganya untuk menjadi bagian dari solusi pendidikan di Mojokerto.

“Alhamdulillah, kegiatan hari ini berjalan lancar. Ke depannya, bila Sekolah Rakyat ini terealisasi, tentu akan sangat membantu warga Mojokerto yang tidak mampu agar bisa melanjutkan sekolah hingga jenjang SMA. Kami dari pihak UPT mendukung penuh kegiatan dimaksud, dan siap menyediakan tempat belajar bagi calon siswa,” ujarnya.

Dengan dimulainya Sekolah Rakyat di Mojokerto tahun ini, diharapkan akan terbuka jalan baru bagi generasi muda dari keluarga kurang mampu untuk menggapai masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan berkualitas dan inklusif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bapanas Fokus Kurangi Sisa Pangan dan Jamin Stabilitas 9 Komoditas Strategis

Penulis
Syifa
-

Ketahanan pangan menjadi isu krusial yang mendapat perhatian serius, baik di tingkat nasional maupun global. Dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dan lintas negara.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis, dalam kegiatan Policy Talk Series: Indonesia and Food Security Priorities yang diselenggarakan di Kementerian Luar Negeri, Jumat (11/4/2025).

“Ketahanan pangan saat ini dihadapkan pada tantangan global, mulai dari perubahan iklim ekstrem yang menyebabkan banjir dan kekeringan, hingga situasi geopolitik dunia yang berpengaruh pada pasokan dan harga komoditas pangan strategis,” ujar Nita.

Bapanas memiliki mandat utama untuk menjamin ketersediaan pangan yang merata, terjangkau secara harga dan berkualitas gizi. “Sesuai Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021, Bapanas bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas sembilan komoditas pangan strategis, yakni beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai,” jelasnya.

Nita juga menyampaikan bahwa Bapanas turut berperan dalam menurunkan jumlah daerah rentan rawan pangan. “Tahun 2024, jumlah daerah rentan rawan pangan turun menjadi 62 kabupaten/kota, dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 68 kabupaten/kota,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bapanas juga mendukung target RPJMN 2025–2029 melalui berbagai kebijakan, seperti penurunan stunting, penguatan logistik pangan, pengendalian inflasi komoditas pangan, serta mendorong kemandirian dan tata kelola pangan berkelanjutan.

Salah satu isu yang juga menjadi perhatian utama adalah pengelolaan Susut dan Sisa Pangan (SSP). “RPJMN 2025–2029 menjadikan pengelolaan SSP sebagai kegiatan prioritas di bawah Program Ekosistem Ekonomi Sirkular. Bapanas ditunjuk sebagai instansi pengampu, dengan target mengurangi sisa pangan dari pelaku usaha dan konsumen melalui upaya penyelamatan pangan layak konsumsi,” terang Nita.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Amerika-Eropa Kementerian Luar Negeri, Spica A. Tutuhatunewa, menegaskan bahwa ketahanan pangan kini menjadi substansi utama dalam perumusan strategi kebijakan luar negeri, khususnya untuk kawasan Amerika dan Eropa.

“Pertemuan ini menjadi titik awal dalam pengembangan strategi kebijakan luar negeri terkait isu pangan. Kolaborasi internasional, termasuk dengan negara-negara Nordik, sangat potensial untuk dikembangkan, terutama dalam isu Food Loss and Waste,” jelas Spica.

Senada dengan itu, Kepala Sekretariat Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL), Gina Karina, menyebutkan tantangan sistem pangan di Indonesia masih cukup kompleks. “Distribusi pangan yang belum merata, rendahnya akses terhadap makanan sehat dan bergizi, serta pola konsumsi yang masih dominan pada karbohidrat seperti beras, menjadi isu utama,” ujarnya.

Gina juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Bapanas dalam menyusun Buku Metode Baku Perhitungan Susut dan Sisa Pangan, sebagai salah satu langkah konkret dalam pengelolaan SSP.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, dalam berbagai kesempatan menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam penyelamatan pangan. “Masuknya isu SSP ke dalam RPJMN 2025–2029 menunjukkan keseriusan pemerintah. Kolaborasi yang solid menjadi kunci untuk mengurangi sisa pangan dan membangun sistem pangan nasional yang tangguh,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,1011,1021,103...4,923Halaman 1,102 dari 4,923