Beranda blog Halaman 1106

Polri Ungkap Fakta Baru Teror Kepala Babi ke Kantor Tempo

Penulis
Syifa
-

Polri mengungkap perkembangan terbaru dalam penyelidikan kasus teror paket kepala babi yang dikirim ke kantor redaksi Tempo. Berdasarkan hasil penyelidikan, paket tersebut dikirimkan oleh pengemudi ojek online (ojol).

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, pihaknya telah memeriksa pengemudi ojol yang mengantar paket tersebut ke kantor Tempo.

“Saat ini kita masih melaksanakan penyelidikan. Dari penyelidikan yang kita dapatkan, kita sudah mengetahui siapa yang mengirim menggunakan Gojek. Yang mengirim dan pengemudi Gojek-nya sudah kita periksa,” kata Djuhandhani kepada wartawan di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2025).

Baca juga: Polri Terapkan Tilang ETLE bagi Pelanggar Ganjil-Genap di Tol saat Mudik Lebaran

Namun, menurut Djuhandhani, sebelum paket tersebut dikirim ke Tempo, bangkai hewan itu terlebih dahulu diterima oleh pengemudi Gojek dari pengemudi ojol lainnya yang menggunakan aplikasi berbeda.

“Ternyata ini semacam terputus, karena Gojek tersebut mendapat kiriman dari Grab,” ujarnya.

Saat ini, penyidik masih menelusuri asal-usul paket dengan memeriksa para pengemudi ojol terkait. Tim juga mengumpulkan rekaman kamera pengawas (CCTV) untuk dianalisis di laboratorium forensik.

“Dan hari ini salah satu saksi, yaitu Gojek yang mengirim, sedang kami periksa. Prosesnya, kami bersama penyelidik sedang mencari titik-titik CCTV yang nantinya akan kami uji dulu melalui Labfor,” ucap Djuhandhani.

Ia juga menyebut bahwa pemeriksaan sempat tertunda karena alasan prosedural. “Kemarin, mohon maaf, mau kita periksa, minta secara prosedural. Jadi kita baru bisa kirim panggilan dan baru diperiksa hari ini,” tambahnya.

Diketahui, pada 19 Maret 2025, kantor Tempo menerima paket berisi kepala babi tanpa telinga yang ditujukan kepada wartawan desk politik sekaligus host siniar ‘Bocor Alus Politik‘, Francisca Christy Rosana. Paket dikirimkan oleh seseorang yang menggunakan atribut aplikasi pengiriman barang.

Beberapa hari setelah kejadian pertama, tepatnya Sabtu (22/3), Tempo kembali menerima paket teror berisi bangkai tikus yang telah dipenggal dan dikirim pada dini hari. Tempo telah melaporkan kejadian ini ke Bareskrim Polri.

Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki motif dan pelaku teror tersebut. Sekitar 20 personel kepolisian turut diterjunkan ke kantor Tempo untuk mengumpulkan bukti dan dokumentasi paket kedua.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Meutya Hafid Ajak ASN Komdigi Tingkatkan Pelayanan Publik Pascalibur Lebaran

Penulis
Syifa
-

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Komdigi untuk kembali bekerja dengan semangat tinggi dan penuh percepatan usai libur Idulfitri 1446 H dan Hari Raya Nyepi.

“Libur sudah selesai, sekarang saatnya gas pol lagi. Indonesia sedang melangkah menuju lompatan besar di sektor digital, dan kita semua bagian penting dari misi ini,” ujar Meutya saat memimpin Apel Pagi dan Halalbihalal di Lapangan Anantakupa, Kantor Pusat Komdigi, Jakarta, Kamis (10/4).

Dalam suasana penuh kekeluargaan, para pegawai Komdigi tampak mengenakan pakaian putih dan batik, berjajar rapi untuk mengikuti apel dan bersalaman dengan jajaran pimpinan kementerian. Momen ini dimanfaatkan Meutya untuk mengingatkan pentingnya menjaga ritme kerja dan meningkatkan pelayanan publik pascalibur panjang.

“Bulan Syawal adalah momentum menyegarkan semangat kolaborasi dan produktivitas. Kita perlu buang energi negatif dan mengisi hari-hari ke depan dengan kekompakan tim,” lanjutnya.

Meutya juga menyampaikan apresiasi kepada tim teknis Komdigi yang tetap siaga selama masa libur nasional. Berkat kerja mereka, konektivitas digital nasional tetap stabil dan minim gangguan, termasuk saat puncak arus mudik Lebaran. “Stabilnya jaringan selama mudik bukan hal kebetulan. Ini kerja keras tim yang siaga siang malam,” tambahnya.

Selain menyoroti isu internal, Meutya juga menanggapi dinamika global terkait kebijakan tarif impor tinggi dari Amerika Serikat. Ia menegaskan pentingnya komunikasi publik yang efektif dan kebijakan regulasi yang adaptif. “Kita tidak bisa pasif menghadapi tekanan global. Saya sudah instruksikan evaluasi regulasi agar lebih ramah investasi dan responsif terhadap zaman,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menkomdigi mengingatkan kembali peran ASN dalam mendukung implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). “Sebagai bagian dari keluarga digital Indonesia, mari kita mulai dari lingkungan kita sendiri — keluarga dan tetangga — untuk melindungi anak-anak dari bahaya ruang siber,” ujarnya.

Halalbihalal Komdigi 1446 H ini dihadiri Wakil Menteri Komdigi, Sekretaris Jenderal, para pejabat tinggi madya dan pratama, serta seluruh ASN Kementerian. Acara ditutup dengan ajakan kolaborasi lintas sektor untuk menyukseskan agenda transformasi digital nasional berbasis inklusivitas, efisiensi, dan ketahanan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sebagai Organisasi Profesi ASN, Kepala BKN Sebut KORPRI Punya Sejumlah Peran Penting

Penulis
Syifa
-

Di tengah Pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Sekretariat Jenderal MPR RI masa bakti 2025–2030, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional (DPKN) Prof. Zudan Arif menekankan bahwa KORPRI memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ini organisasi yang harus kita kelola mengingat jumlah anggotanya cukup besar, yakni tercatat saat ini meliputi 4,7 Juta ASN, di mana ini akan bertambah lagi kurang lebih 1 juta lagi, jadi tahun ini diproyeksikan jumlah anggotanya akan mencapai kurang lebih 5,7 Juta ASN. Ini jumlah yang sangat besar. Apa tugas kita? Tugas Korpri dan anggotanya yang paling utama adalah menjaga ideologi pancasila, dan menjaga negara kesatuan republik Indonesia. Ini tidak bisa ditawar,” imbuhnya di Kantor MPR RI, Jakarta pada Kamis (10/04/2025).

Menurutnya, jumlah anggota KORPRI yang terus bertambah ini merupakan potensi yang harus dikelola dan menjadi garda terdepan dalam menjaga Ideologi Pancasila, serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia pun mengajak seluruh anggota Korpri untuk membumikan nilai-nilai Panca Prasetya KORPRI dalam kehidupan birokrasi.

Baca juga: BKN Minta Instansi Segera Ajukan NIP CPNS dan PPPK

Lebih lanjut, Prof. Zudan menjelaskan empat program utama Korpri ke depan, yakni: peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi; penguatan Ideologi dan Karakter ASN; Perlindungan Karier dan Bantuan Hukum ASN; serta peningkatan kesejahteraan ASN. Dalam konteks produktivitas, Ia menyoroti pentingnya penerapan kinerja harian yang kini tengah dikembangkan BKN.

Prof. Zudan juga menyebut sejumlah Kementerian dan Lembaga tetap produktif selama masa libur Lebaran. “Pelayanan publik tetap berjalan. ASN harus mampu bekerja dari mana saja dengan tetap menjaga kualitas layanan, baik internal maupun pelayanan bagi masyarakat,” tuturnya.

Terhadap Dewan Pengurus KORPRI Setjen MPR RI yang baru dilantik, Prof. Zudan mendorong agar pengurus KORPRI di internal MPR RI untuk aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi para anggotanya dan masyarakat. “Selamat bertugas, mari jadikan KORPRI sebagai kekuatan besar yang menggerakkan ASN menuju Indonesia Emas 2045, KORPRI Maju Terus!” pungkasnya.

Di tengah Pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Sekretariat Jenderal MPR RI masa bakti 2025–2030, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional (DPKN) Prof. Zudan Arif menekankan bahwa KORPRI memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ini organisasi yang harus kita kelola mengingat jumlah anggotanya cukup besar, yakni tercatat saat ini meliputi 4,7 Juta ASN, di mana ini akan bertambah lagi kurang lebih 1 juta lagi, jadi tahun ini diproyeksikan jumlah anggotanya akan mencapai kurang lebih 5,7 Juta ASN. Ini jumlah yang sangat besar. Apa tugas kita? Tugas Korpri dan anggotanya yang paling utama adalah menjaga ideologi pancasila, dan menjaga negara kesatuan republik Indonesia. Ini tidak bisa ditawar,” imbuhnya di Kantor MPR RI, Jakarta pada Kamis (10/04/2025).

Menurutnya, jumlah anggota KORPRI yang terus bertambah ini merupakan potensi yang harus dikelola dan menjadi garda terdepan dalam menjaga Ideologi Pancasila, serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia pun mengajak seluruh anggota Korpri untuk membumikan nilai-nilai Panca Prasetya KORPRI dalam kehidupan birokrasi.

Lebih lanjut, Prof. Zudan menjelaskan empat program utama Korpri ke depan, yakni: peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi; penguatan Ideologi dan Karakter ASN; Perlindungan Karier dan Bantuan Hukum ASN; serta peningkatan kesejahteraan ASN. Dalam konteks produktivitas, Ia menyoroti pentingnya penerapan kinerja harian yang kini tengah dikembangkan BKN.

Prof. Zudan juga menyebut sejumlah Kementerian dan Lembaga tetap produktif selama masa libur Lebaran. “Pelayanan publik tetap berjalan. ASN harus mampu bekerja dari mana saja dengan tetap menjaga kualitas layanan, baik internal maupun pelayanan bagi masyarakat,” tuturnya.

Terhadap Dewan Pengurus KORPRI Setjen MPR RI yang baru dilantik, Prof. Zudan mendorong agar pengurus KORPRI di internal MPR RI untuk aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi para anggotanya dan masyarakat. “Selamat bertugas, mari jadikan KORPRI sebagai kekuatan besar yang menggerakkan ASN menuju Indonesia Emas 2045, KORPRI Maju Terus!” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Khofifah: Jatim Optimistis Menghadapi Gejolak Ekonomi Global

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menghadiri Halal Bihalal bersama jajaran Komisaris, Direksi dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Anak Perusahaan BUMD, dan pelaku Koperasi hingga UMKM Jawa Timur di Jatim International Expo (JIE) Convention Exhibition, Jl. Ahmad Yani Surabaya, Kamis (10/4/2025).

Total sebanyak 8.000 insan BUMD dan pelaku KUMKM Jatim yang hadir lengkap bersama Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Ketua Dekranasda Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak, Sekretaris Daerah Prov. Jatim Adhy Karyono dan jajaran Kepala Perangkat Daerah Pemprov Jatim.

Pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya saling menjaga semangat dan sinergitas guna meningkatkan produktivitas di tengah dinamika ekonomi global yang sedang terjadi. “Harapannya panjenengan semua di tengah dinamika kontraksi ekonomi global hari ini tetap memiliki semangat optimisme dan kekuatan bahwa Insya Allah ekonomi di Jatim akan terjaga dengan baik melalui sinergitas seluruh kekuatan, elemen dan institusi di Jawa Timur,” pesan Gubernur Khofifah.

Baca juga: Gubernur Jatim Gelar Halalbihalal Bersama Bupati/Wali Kota se-Jawa Timur

Ia mengingatkan bahwa di setiap tantangan selalu ada peluang. Oleh karena itu berbagai pemikiran out of the box yang di dalamnya ada inovasi, kreativitas, sinergi dan kolaborasi sangat dibutuhkan oleh Jawa Timur saat ini. Keberadaan BUMD, Koperasi dan UMKM juga menjadi penting sebagai salah satu penyumbang PAD APBD dan tulang punggung perekonomian Jawa Timur. Untuk itu, ia menegaskan perlu adanya upaya membangun ketahanan dari bawah yang kuncinya adalah Koperasi, UMKM serta BUMD.

“Sudah saatnya Jawa Timur menguatkan sektor-sektor kunci, baik itu energi, pangan, logistik, maupun pembiayaan, yang semuanya dapat diperkuat melalui peran aktif BUMD,” tuturnya.

BUMD disebutnya bukan sekadar perusahaan milik daerah tetapi sebagai bagian ekonomi strategis pemerintah provinsi yang bisa menjangkau sektor-sektor vital, seperti pangan, energi, air, logistik, pembiayaan, dan digitalisasi layanan publik.

Salah satu peran vital BUMD, Koperasi dan UMKM adalah dalam upaya bersama untuk memutus mata rantai rente (rentenir) yang seringkali terjadi di para pelaku usaha Ultra Mikro melalui program Zakat Produktif. Melalui Zakat Produktif, harapannya bisa memberikan ruang gerak bagi pelaku usaha Ultra Mikro, untuk keberlangsungan usaha mereka.

“Dengan Zakat Produktif sebesar Rp500 ribu, harapannya pelaku usaha Ultra Mikro bisa terbebas dari Rente di hari itu yang biasanya sebesar Rp200 – 250 ribu. Jadi bisa memberi ruang gerak bagi mereka yang sesungguhnya memiliki semangat bekerja bukan meminta-minta,” jelasnya.

Selain itu, melalui Bank UMKM atau BPR Jatim terdapat program pinjaman modal bagi masyarakat yang bersumber dari APBD. Dalam program tersebut masyarakat bisa mendapatkan pinjaman maksimal 50 juta dengan anggunan dan bunga 3%. “Harapannya pelaku UMKM Jatim bisa mendapat ruang gerak dengan support permodalan dari bank dengan mudah dan murah bunganya,” ucap Khofifah.

Langkah-langkah tersebut, disampaikan Khofifah dengan harapan bisa diikuti dan dilakukan oleh BUMD lainnya. Melalui sikap optimis tersebut, ia meyakini bahwa seluruh BUMD Jatim akan siap dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini dengan bekerja keras , out of the box diikuti dengan do’a. “Ini artinya keberseiringan antara ikhtiar dan profesionalisme kita, kerja keras kita, semoga mendapat kemudahan dari Allah SWT, bukan karena satu orang tapi , bukan karena Khofifah-Emil, tetapi bersama kita mengikhtiari program Jatim Dhohiron Wa Batinan,” tegasnya.

Di akhir, mengutip tausiah Gus Iqdam, Khofifah juga mengingatkan bahwa ikhtiar bersama ini harus diiringi do’a kepada Allah SWT guna mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam mencapainya. “Oleh sebab itu, semua elemen kita sapa dan sisir, untuk mendapatkan komitmen semuanya. Kebetulan ini momen halal bihalal sehingga jumlahnya bisa agak banyak,” katanya.

Wagub Emil Dardak juga mengajak seluruh elemen BUMD, Koperasi dan UMKM untuk berbenah dan bersiap diri menyongsong masa depan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara. “Definisi gerbang baru nusantara adalah sebuah konsep yang menjemput masa depan,” kata Emil Dardak.

Ia menyebutkan terdapat delapan Key Point Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara yang di antaranya adalah peran Jatim sebagai pengatur arus komoditas. Di masa depan nantinya, daerah lain, bahkan negara lain akan terus melakukan inovasi yang berkerajan. “Kita harus berbenah, mengantisipasi masa depan. Kita bukan menerima barang, kita yang mengatur arus barang,” tegasnya.

Senada dengan Gubernur Khofifah, Sekretaris Daerah Prov. Jatim Adhy Karyono mengatakan bahwa BUMD memiliki peran penting bagi perekonomian dan pembangunan Jawa Timur. Hal ini mengingat BUMD sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD selain pajak dan retribusi.

“Secara umum, apabila dilihat dari seluruh BUMD Provinsi dan anak perusahaannya telah membukukan total dividen sebesar Rp 6,45 T dari penyertaan Modal senilai Rp 4,15 T,” ungkap Adhy Karyono.

Dari jumlah tersebut, Adhy mengatakan setiap tahunnya rata-rata laba yang disisihkan untuk pendapatan APBD senilai Rp 430 M. Selain menyumbang PAD APBD, Adhy Karyono juga berharap agar BUMD Jatim bisa terus berperan dalam upaya penguatan UMKM Jawa Timur.

“Peran UMKM sebagai backbone ekonomi penyangga perekonomian Jatim mencapai lebih dari 58%. Disinilah peran penting pemerintah dalam peningkatan kinerja BUMD dan penguatan UMKM Jawa Timur,” pungkasnya.

Turut hadir memberikan tausiah, KH. Muhammad Iqdam Kholid atau kerap disapa Gus Iqdam. Dalam tausiahnya, ia mengaku optimis bahwa perekonomian Jawa Timur akan tetap stabil dan terjaga di tengah dinamika yang terjadi. “Insya Allah acara Halal Bihalal ini akan membawa berkah bagi seluruh yang hadir. Pulang dari sini etos kerjanya semakin semangat untuk menjaga Jawa Timur,” ucapnya.

“Dengan berkaca kepada pimpinan kita yang selalu seimbang dalam pekerjaan dan kewajibannya kepada Allah, Insya Allah kita yakin Jawa Timur akan tetap adem ayem,” ungkapnya optimis.

Turut hadir dalam Halal Bihalal tersebut, Kepala OJK Jatim Yunita Linda Sari, Plh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim Ridzky Prihadi, jajaran komisaris dan Direktur Utama BUMD Jatim, Ketua HIPMI Jatim Ahmad Salim Assegaf, Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, dan Ketua IWAPI Jatim Susmiati Rahmawati Aziz.

\Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamentan Ungkap Maksud Penghapusan Kuota Impor: Tidak Ada Monopoli

Penulis
Syifa
-

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem kuota impor komoditas tidak akan mengancam kelangsungan industri pertanian dalam negeri.

Pemerintah tetap berkomitmen kuat untuk melindungi kepentingan petani dan pelaku usaha domestik, seiring dengan langkah mendorong tercapainya swasembada pangan nasional.

Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini menyampaikan, bahwa kebijakan ini justru ditujukan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan efisien dalam rantai pasok pangan nasional. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak berarti membuka keran impor secara besar-besaran.

“Bukan berarti kemudian impor besar-besaran, semua diimpor, bukan! Tetap harus melindungi produksi dalam negeri untuk komoditi pangan, komoditi teknologi, komoditi pakaian, komoditi apapun, tetap produksi dalam negeri akan diprioritaskan,” ujar Wamentan Sudaryono dalam keterangannya pada Jumat (11/4/2025).

Wamentan Sudaryono ini mengatakan, Indonesia masih memiliki fokus utama untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi. Kuota impor yang akan dihapus hanya terbatas pada sektor tertentu.

“Maksudnya gini, misalnya butuh impor daging beku, yang butuh industri, ya sudah industri saja yang impor. Nggak usah ada pihak tertentu yang dikasih kuota, kemudian dia yang ngatur jumlahnya, dia yang dikasih hak khusus. Menurut Pak Presiden itu tidak adil,” kata Wamentan Sudaryono

Lebih lanjut, Wamentan Sudaryono menjelaskan bahwa kebijakan penghapusan kuota impor tidak akan mematikan industri dalam negeri. Bahkan, sektor pertanian dalam negeri terus didorong untuk mencapai swasembada pangan dan memperkuat daya saing industri nasional.

“Kita kan melindungi yang di dalam negeri, itu pasti harus tetap dilindungi. Bukan berarti dibuka seluas-seluasnya kemudian industri yang di dalam negeri mati, enggak. Kita tetap harus swasembada,” jelasnya.

Kebijakan ini juga diyakini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Dengan sistem impor yang lebih terbuka, harga komoditas pangan seperti daging yang mengandung protein tinggi berpotensi menjadi lebih terjangkau.

“Kalau harga beli impornya murah, maka harga jualnya akan lebih murah. Yang menikmati siapa? Rakyat Indonesia,” tambah Sudaryono.

Terkait skema pelaksanaan, Sudaryono menyebut bahwa industri akan dapat mengimpor langsung sesuai kebutuhan tanpa perantara kuota yang selama ini dimonopoli dan diperuntukkan ke segelintir kelompok.

“Yang dimaksud dengan tidak ada kuota itu maksudnya jumlah volume yang harus kita impor tidak boleh lagi dimonopoli oleh orang-orang tertentu. Volume yang sudah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan neraca komoditi boleh diimpor, volume itu bisa diimpor oleh siapa saja, tidak lagi dimonopoli oleh orang-orang tertentu lagi. Supaya lebih adil dan tidak ada lagi praktik monopoli dengan pemberian kuota kepada orang-orang tertentu,” tegasnya.

Kementerian Pertanian memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan selalu berpihak pada kepentingan rakyat dan keberlangsungan industri dalam negeri. Melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia diyakini mampu menciptakan sistem pangan yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Magelang Dorong Masyarakat Manfaatkan Layanan Pemutihan Pajak Kendaraan

Penulis
Syifa
-

Bupati Magelang, Grengseng Pamuji menyambangi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) setempat, Kamis (10/4/2025). Kunjungannya untuk memastikan pelayanan pemutihan pajak kendaraan berjalan dengan baik dan lancar. Ia berharap, layanan pemutihan pajak ini bisa dimanfaatkan seluruh masyarakat Kabupaten Magelang untuk membayar pajak kendaraan.

“Ini saya datang ke sini untuk mengecek pelaksanaan program pemutihan pajak dan melihat antusiasme masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Dan sekilas antusiasme masyarakat sangat luar biasa,” jelas Grengseng Pamuji saat dijumpai usai memantau pembayaran pajak di kantor Samsat setempat.

Menurutnya, kesiapan Samsat Magelang untuk melayani warga yang ingin membayar pajak cukup baik. Selain didukung oleh layanan di kantor induk Samsat, pelayanan juga dilakukan di tiga lokasi.

Baca juga: Bupati Magelang Panen Raya Padi Serentak di 14 Provinsi

“Jadi kalau masyarakat yang membayar pajak tahunan tidak harus ke sini. Bisa di Samsat Secang, Mal Pelayanan Publik dan di Muntilan,” sambung Grengseng.

Grengseng berpesan kepada seluruh masyarakat agar memanfaatkan kesempatan masa pemutihan pajak yang dilaksanakan hingga 30 Juni 2025 dengan sebaik-baiknya.

“Kami berharap, masyarakat Magelang tanpa kecuali, baik pemerintah maupun masyarakat gunakan kesempatan ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 mendatang. Kami dari semua unsur terkait siap melayani hingga pukul 19.00 malam,” harapnya.

Kasi Retribusi Pendapatan Lain dan Penagihan pada Samsat Kabupaten Magelang, Widyanto mengungkapkan, antusias masyarakat di Kabupaten Magelang cukup tinggi.

“Pada pemutihan pajak cukup tinggi, terbukti pada hari pertama kemarin (8/4/2025), yang sudah membayar pajak terlayani ada 1.722 objek pajak. Sementara, pada hari biasa hanya sekitar 1.000 objek pajak,” katanya.

Oleh karena itu guna memaksimalkan pelayanan, pihaknya membuka hingga malam hari bahkan hari libur (Minggu) tetap buka di wilayah Kecamatan Borobudur.

Samsat juga buka pelayanan malam hari, yaitu pukul 17.00 hingga 20.00 WIB. Untuk warga Kabupaten Magelang yang tidak sempat membayar pajak pada siang hari, bisa datang pada malam harinya, yaitu Senin hingga Rabu dan malam Minggu. Bahkan pada hari Minggu pagi juga membuka layanan di samping Polpar Borobudur.

“Kemudian pelayanan digital melalui New Sakpole,” pungkas Widyanto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkeu Tegaskan ASEAN Punya Potensi di Tengah Dinamika Perang Dagang

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan bahwa negara-negara ASEAN dengan kekuatan ekonomi sebesar US$ 3 triliun dan populasi di atas 650 juta memiliki potensi untuk makin bekerjasama erat menjaga dan memperkuat ekonomi regional.

Hal itu ia sampaikan dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) di bawah keketuaan Malaysia. Bertempat di kota Kuala Lumpur pada 9-10 April, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa event tersebut digelar dalam suasana dunia penuh ketegangan perang dagang yang meruncing.

Pertemuan tersebut diawali dengan retreat para Menteri Keuangan membahas kebijakan penerapan tarif resiprokal Liberation Day oleh Presiden Donald Trump ke lebih dari 60 negara mitra dagang yang memiliki surplus atau yang dianggap memanfaatkan pasar Amerika Serikat secara tidak adil.

“Kebijakan Amerika Serikat tersebut meruntuhkan sistem perdagangan dunia berbasis aturan (rule based system) seperti WTO dan Bretton Wood Institutions,” ujar Menkeu Sri Mulyani. Ia menjelaskan, sistem tersebut sebenarnya diciptakan sendiri oleh Amerika Serikat pasca Perang Dunia II untuk menciptakan kemajuan ekonomi bersama tetapi justru memicu relokasi manufaktur ke luar Amerika Serikat dan menciptakan pengangguran.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa langkah AS ini memaksa setiap negara untuk melakukan negosiasi bilateral secara langsung dengan Amerika Serikat. Sebagai respon, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah mengambil langkah retaliasi dengan memberlakukan tarif tandingan, yang kemudian dibalas kembali oleh AS dengan menaikkan tarif dagang hingga 125%.

Kondisi ini menciptakan ketidakpastian dan guncangan besar dalam perekonomian global. Para Menteri Keuangan ASEAN pun sepakat bahwa situasi ini diperkirakan akan menyebabkan perlemahan ekonomi dunia dan tekanan inflasi global yang signifikan.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh Menteri Keuangan negara anggota ASEAN menyampaikan kondisi ekonomi terkini di negara masing-masing akibat kebijakan Presiden Trump. Mereka juga membahas langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani dan memitigasi risiko yang timbul, serta upaya-upaya negosiasi yang dapat dilakukan dengan Amerika Serikat.

“ASEAN dengan ukuran ekonomi mencapai US$ 3 Triliun dan populasi diatas 650 juta memiliki potensi untuk makin bekerjasama erat menjaga dan memperkuat ekonomi regional,” tegas Sri Mulyani.

Menanggapi situasi global ini, Indonesia terus memperkuat ketahanan ekonominya melalui langkah-langkah deregulasi dan penghapusan hambatan perdagangan serta investasi di dalam negeri. Di samping itu, Indonesia aktif melakukan upaya diplomasi dan negosiasi untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dan kepentingan bersama dunia.

Langkah ini sejalan dengan mandat konstitusi yang mengharuskan Indonesia untuk turut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, Menteri Sri Mulyani menyampaikan bahwa Tim Kabinet Merah Putih telah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan berbagai langkah antisipatif dalam menghadapi guncangan ekonomi global yang sedang berlangsung.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kota Bogor Diguncang Gempa, Dedie Rachim Imbau Warga untuk Antisipasi

Penulis
Syifa
-
Warga Kota Bogor dan sekitarnya dikejutkan dengan gempa berkekuatan 4,1 Magnitudo pada Kamis (10/4/2025), tepatnya pukul 22:16:13 WIB.
Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa bumi tersebut terletak pada koordinat 6.62 LS dan 106.8 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 2 km tenggara Kota Bogor, Jawa Barat, pada kedalaman 5 km.
Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.
Ia juga menyampaikan bahwa telah menerima laporan terkait beberapa kantor dinas yang mengalami kerusakan.
“Kepada seluruh warga, saya mengimbau untuk mengantisipasi apabila terjadi gempa susulan. Sejauh ini, saya telah menerima laporan mengenai kerusakan ringan di beberapa kantor dinas. Harapannya, tentu tidak terjadi kerusakan yang sedang maupun berat di sekitar Kota Bogor,” ucapnya.
Dedie Rachim berharap agar masyarakat tetap berada dalam kondisi aman.
Selain itu, ia juga telah mengerahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor untuk terus melakukan monitoring terhadap potensi bencana.

“Kita berdoa agar tidak terjadi lagi gempa susulan. Untuk itu, saya juga meminta kepada pihak BPBD agar terus mewaspadai dan mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HD Komitmen Dukung Pembangunan Infrastruktur dan Potensi Pangan di Banyuasin

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru, menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Banyuasin ke-23 Tahun 2025. Acara berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Banyuasin pada Kamis (10/4/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyampaikan bahwa peringatan HUT menjadi momentum untuk melakukan introspeksi atas capaian, hal yang sedang dikerjakan, dan rencana ke depan. Ia menilai catatan perjalanan Kabupaten Banyuasin selama ini sangat baik, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan yang telah melampaui target provinsi untuk mencapai satu digit.

“Makna HUT ini harus benar-benar kita pahami, tentang apa yang belum kita lakukan untuk mensejahterakan masyarakat. Target provinsi adalah kemiskinan satu digit, dan Banyuasin menjadi kabupaten yang mampu menurunkan angka kemiskinan tersebut,” ujar HD

HD juga menekankan pentingnya kekompakan dalam merencanakan pembangunan demi kemaslahatan masyarakat Banyuasin. Salah satunya, Ia menyoroti kebutuhan air bersih di kawasan Paloba (Palembang, Ogan Ilir, dan Palembang). Dan mendorong percepatan Memorandum of Understanding (MoU) terkait pemanfaatan sumber air.

Selain itu, Mengingat geografis Banyuasin yang terdiri dari wilayah daratan dan perairan, Herman Deru berharap fasilitas infrastruktur dapat merata di seluruh wilayah.

“Pemerintah Provinsi Sumsel, Pemerintah Kabupaten Banyuasin, dan Pemerintah Pusat harus bergotong royong menyelesaikan satu per satu apa yang diinginkan masyarakat. Pembangunan tidak hanya infrastruktur, tetapi juga perlu untuk perekonomiannya,” tegasnya.

Lebih lanjut, HD menyoroti potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Banyuasin. Ia meminta agar perusahaan-perusahaan besar, terutama perkebunan, diundang untuk menjadi mitra dalam pembangunan infrastruktur agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Di usianya yang ke-23 tahun, banyak pembangunan di Banyuasin telah berjalan dengan baik. Kedepannya, mari kita tingkatkan lagi pembangunan Banyuasin menjadi lebih baik dengan menjalin silaturahmi dan kekompakan,” imbuhnya.

Herman Deru juga memberikan apresiasi atas prestasi Banyuasin sebagai penghasil pangan no 1 di Pulau Sumatera. Ia optimis Banyuasin dapat menjadi yang nomor satu di Indonesia dan meminta dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkannya. Tak lupa, ia meminta perusahaan-perusahaan di Banyuasin untuk aktif menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) guna mendukung pembangunan di Sumsel, khususnya Banyuasin.

Ketua DPRD Banyuasin, Abdul Rais, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembentukan Kabupaten Banyuasin tidak lepas dari perjuangan tokoh masyarakat, dukungan pemerintah kabupaten, masyarakat, dan DPRD Banyuasin. Ia mengakui berbagai dinamika yang telah dilalui Banyuasin hingga menjadi lebih baik.

“Saya selaku Ketua DPRD Banyuasin dan jajaran DPRD Banyuasin mengucapkan selamat HUT Banyuasin ke-23 tahun, semoga Banyuasin terus menjadi lebih baik. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumsel atas dukungannya dalam pembangunan Sumsel,” katanya.

Menurutnya, Masih banyak tugas dan prioritas bersama dalam meningkatkan pembangunan Banyuasin di berbagai sektor. Ia mengajak semua pihak, baik Pemda maupun elemen masyarakat, untuk bersinergi mewujudkan Banyuasin yang lebih baik.

Sementara itu, Bupati Banyuasin, Askolani, mengatakan bahwa momentum HUT bukan sekadar seremonial, melainkan menjadi saksi perjalanan pembangunan Banyuasin dalam membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa Banyuasin telah menghadapi berbagai tantangan dan semakin berkembang menjadi daerah yang berdaya saing.

“Mari bersatu demi masyarakat Banyuasin, bersama bergotong royong dengan satu tujuan membangun. Banyuasin bangkit, adil, sejahtera, dan terintegrasi dengan Asta Cita Presiden dan selaras program prioritas Provinsi Sumatera Selatan,” ujar Bupati Askolani.

Bupati Askolani melaporkan keberhasilan Banyuasin dalam menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit, penurunan angka pengangguran, dan peningkatan ekonomi berkat kerjasama semua pihak. Ia berharap dukungan dan bantuan khusus dari Gubernur Sumsel, terutama terkait infrastruktur, termasuk perbaikan dan pembangunan jalan serta jembatan.

Selain itu, Ia juga mengharapkan dukungan dalam sektor pertanian, mengingat Banyuasin merupakan penghasil pangan terbesar di Sumsel dan berpotensi menjadi yang terbaik di Indonesia.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan kerjasama kesepakatan antara Pemkab Banyuasin Bersama Unsri dan STIK Bina Husada.

Turut hadir dalam acara tersebut Forkopimda Sumsel, Anggota Komisi IV DPR RI Hj. Kartika Sandra Desi, Anggota DPD RI Sumsel Ratu Tenny Leriva HD, Ketua TP PKK Sumsel Febrita Lustia Herman Deru, para Bupati/Walikota se-Sumsel, dan para Kepala OPD Sumsel.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wakil Wali Kota Cimahi Ajak Siswa SD Nonton Film Animasi Jumbo

Penulis
Syifa
-

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira bakal mengajak para siswa sekolah dasar untuk menonton film animasi karya anak bangsa berjudul Jumbo. Hal itu dilakukannya untuk mengedukasi dan apresiasi terhadap film garapan sutradara Ryan Adriandhy itu.

Terlebih lagi, film animasi yang sedang tayang dan sudah ditonton lebih dari 1 juta itu direka citra atau rendering di Kota Cimahi. Film animasi yang menyita perhatian itu disebut melibatkan lebih dari 420 animator.

“Jadi supaya anak-anak kita tidak jadi generasi pemarah, tahu bagaimana bersikap pada orangtua,” kata Adhitia, Rabu (9/4).

Adhitia mengaku sudah mendapat informasi bahwa Kota Cimahi menjadi lokasi yang dipilih untuk proses render film animasi tersebut. “Jadi Cimahi Kembali bersinar lewat film Jumbo, di tengah ancaman AI terhadap animator lokal. Jadi film Jumbo ini rendering-nya ternyata di Cimahi,” kata Adhitia.

Menurut Adhitia, terlibatnya animator lokal dalam produksi film Jumbo menunjukkan bahwa Kota Cimahi sebagai tempat inkubasi animator memiliki potensi cerah. Meskipun belakangan kiprah animator asal Cimahi sempat meredup.

“Jadi sebelumnya saya berterima kasih dulu pada rumah produksi film Jumbo yang telah mempercayakan proses rendering-nya di Cimahi. Ini membuktikan juga animator Cimahi ini menjanjikan, apalagi memang Cimahi kan dikenal sebagai kota animasi,” kata Adhitia.

Ia berencana bertemu dengan para animator yang ikut berkiprah dalam penggarapan film Jumbo. Sekaligus membahas nasib pengembangan animasi di Kota Cimahi kedepannya.

“Kemarin-kemarin mereka tanya gimana nasib pengembangannya, kemudian minta event animasi digelar lagi, jadi kita akan gelar itu dengan konsepnya dari animator. Jangan cuma dari pemerintah daerah,” pungkas Adhitia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,1051,1061,107...4,923Halaman 1,106 dari 4,923