Beranda blog Halaman 1107

Menko PMK Ajak Pegawai Tingkatkan Produktivitas dan Keseimbangan Hidup Pasca Lebaran

Penulis
Syifa
-

Selepas Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Keluarga Besar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar kegiatan silaturahmi dan Halal Bi Halal, di Ruang Heritage Kantor Kemenko PMK, pada Kamis (10/4/2025).

Acara ini diikuti oleh seluruh pegawai Kemenko PMK sebagai momentum mempererat kebersamaan dan semangat baru pasca libur lebaran.

Dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada seluruh jajaran pegawai, dan mengajak untuk saling memaafkan atas kekhilafan yang telah terjadi.

“Saya mewakili diri sendiri, keluarga, dan para pimpinan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Banyak sekali khilaf yang sudah kita lakukan. Saatnya kita bermaaf-maafan. Yang khilaf kemarin juga jangan dilanjutkan,” ujarnya.

Menko PMK juga mengingatkan pentingnya semangat bekerja kembali dengan lebih produktif, dan tetap menjaga keseimbangan hidup. Ia menekankan bahwa hidup yang seimbang menjadi salah satu hal yang ia syukuri selama bertugas di Kemenko PMK.

“Kerja kita harus lebih produktif tetapi hidup kita harus lebih seimbang. Saya banyak bersyukur setelah di Kemenko PMK, saya mensyukuri betul hidup yang lebih imbang work time, social time, family time bersama keluarga dan cucu saya,” ungkapnya

Lebih lanjut, Pratikno mendorong seluruh pegawai untuk terus berinovasi dalam bekerja, dengan tetap menjaga kesederhanaan dan efektivitas agar kehidupan menjadi lebih seimbang.

“Mari kita terus berinovasi membuat pekerjaan lebih produktif dengan cara yang mudah, sederhana, sehingga kehidupan kita lebih balance. Ada me time, work time, social time, dan couple time,” katanya.

Setelah sambutan, acara dilanjutkan dengan kuis interaktif yang diikuti dengan meriah oleh seluruh pegawai, kemudian bersalam-salaman antar pegawai, makan bersama, serta hiburan bernyanyi bersama yang menambah kehangatan suasana Halal Bi Halal di Kantor Kemenko PMK.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Jabar Siapkan Insentif Industri Hadapi Tekanan Ekonomi Global

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tekanan ekonomi global, termasuk dampak dari kebijakan tarif ekspor yang diberlakukan oleh beberapa negara tujuan, seperti Amerika Serikat.

“Kita sudah menyiapkan strategi, salah satunya dengan mengkonsolidasikan seluruh industri di Jawa Barat, terutama yang mengekspor ke Amerika,” ujar Dedi, di Kota Sukabumi, Kamis (10/4/2025).

Ia mengungkapkan, pekan depan Pemdaprov Jabar akan mengumumkan sejumlah insentif yang dirancang untuk meringankan beban biaya produksi industri. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya saing sektor manufaktur dan mendorong stabilitas ekonomi daerah.

Baca juga: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Imbau Sekolah Gelar Perpisahan Kelas Sederhana

“Pemerintah juga harus membuka berbagai insentif untuk meringankan beban produksi. Banyak opsi yang akan kita umumkan minggu depan,” tambahnya.

Selain insentif fiskal, Dedi juga mendorong perluasan pasar ekspor non-tradisional sebagai alternatif dari pasar Amerika. Menurutnya, potensi pasar Indonesia sangat luas dan terbuka, hanya perlu penguatan diplomasi dan negosiasi dagang yang lebih agresif.

“Pasar kita ini terbuka dan luas. Negosiasinya harus dilakukan agar produk-produk kita tetap bisa bersaing,” tegasnya.

Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk antisipasi Pemdaprov Jabar dalam menjaga kelangsungan dunia usaha dan lapangan kerja di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pramono Minta Satpol PP Bertindak Sesuai Kewenangan

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta bertindak sesuai kewenangan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengaku kecewa terhadap sikap Satpol PP yang membubarkan tenda massa aksi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI di depan Pintu Gerbang Pancasila, kawasan Gedung DPR/MPR RI pada Rabu (9/4) sore.

“Saya sungguh sangat kecewa. Bagi saya pribadi nggak boleh terjadi Satpol PP melakukan itu. Itu bukan tugas Satpol PP. Sebab, Satpol PP tidak mempunyai tugas untuk itu,” ujar Pramono di Jakarta International Velodrome, Kamis (10/4).

Karena itu, Pramono mengaku telah memberikan teguran terhadap Kepala Satpol PP DKI Jakarta. Ia meminta agar peristiwa tersebut tak kembali terjadi.

Baca juga: Bertemu Gubernur Banten, Pramono Dorong Perluasan Transportasi Massal

“Saya sudah memberikan teguran secara langsung kepada Kepala Dinas yang bersangkutan. Saya bilang ini tidak boleh terjadi kembali. Kepala Dinasnya tadi malam kurang lebih jam 7 saya tegur sendiri secara langsung,” katanya.

Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait aksi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI di depan Pintu Gerbang Pancasila, kawasan Gedung DPR/MPR RI.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan menegaskan, pihaknya akan mengedepankan pendekatan dialogis dalam menangani aksi demonstrasi di masa mendatang.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang terjadi dalam aksi di DPR pada Rabu sore. Kami akan lebih mengedepankan dialog untuk menangani situasi serupa,” ucap Satriadi.

Satriadi menambahkan, ke depan Satpol PP terus berusaha lebih baik lagi, termasuk dalam menangani aksi unjuk rasa. Ia menyebut pendekatan dengan cara dialog menjadi prioritas utama agar situasi tetap kondusif dan aspirasi masyarakat tetap tersampaikan tanpa menimbulkan gesekan.

“Pendekatan humanis dan komunikatif akan kami jadikan standar dalam setiap pengamanan. Kami ingin memastikan bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum tetap terjaga, sejalan dengan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat luas,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perbaiki Jalan Rusak, Pemkab Semarang Siapkan Rp8,7 Miliar

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Semarang telah menyiapkan dana sebesar Rp 8,7 miliar, untuk perbaikan jalan dan jembatan rusak pada 2025.

Bupati Semarang Ngesti Nugraha menegaskan, pihaknya sudah melakukan percepatan perbaikan saat arus mudik dan balik Hari Raya Idulfitri lalu.

“Kita berharap, dapat menjawab keluhan masyarakat. Sebab, saat ini sedikit saja ada jalan rusak langsung jadi viral,” ungkap bupati, saat memimpin apel bersama di Kantor DPU setempat, Jumat (11/4/2025) pagi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Semarang, melalui Kepala Bidang Bina Marga Suhardi menjelaskan, pada tahap penetapan, pihaknya mendapat anggaran Rp5,7 miliar. Setelah ada tahapan pergeseran anggaran, ada tambahan Rp3 miliar. Dana itu digunakan untuk perbaikan jalan, bangunan pelengkap dan jembatan.

Direncanakan, lanjutnya, ada sekitar 80 ruas jalan yang akan diperbaiki dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Di antaranya, enam ruas jalan di Kecamatan Kaliwungu, di Bergas termasuk jalan poros desa, Pabelan, dan Sumowono.

“Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk usulan ruas jalan yang harus diperbaiki. Rencananya, awal Mei sudah ada pengerjaan,” jelasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kota Cimahi Perkuat Kolaborasi dan Sinergi Dalam Pelayanan KB

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan kegiatan pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) bertempat di Ballroom Mall Pelayanan Publik (MPP) Kamis (10/04/25).

Wali Kota Cimahi Ngatiyana yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa tahun 2025 merupakan tahun awal dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk program generasi bebas stunting.

“Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dalam menghadapi puncak bonus demografi tentunya dengan pelibatan fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta sebagai mitra kerja yang berintegritas dan berkomitmen tinggi pada pelaksanaan pelayanan KB” Ungkap Ngatiyana.

Baca juga: Pemkot Cimahi Bahas Penataan Ulang Alun-Alun Kota, Fokus pada Kenyamanan

Lebih lanjut haviana mengatakan bahwa sebagai bagian dari upaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Program KB memegang peranan yang sangat penting.

“Pada hari ini kita melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelayanan KB MKJP, yang melibatkan unsur rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, klinik militer (TNI) dan klinik Swasta” Tambahnya.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan semakin mempererat hubungan kemitraan antara pemerintah kota Cimahi dengan fasilitator layanan kesehatan baik milik pemerintah ataupun swasta sehingga pengendalian penduduk khususnya layanan KB dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cek Kesehatan Dekat Rumah, Wamenkes Tunjukkan Manfaat Nyata Puskesmas

Penulis
Syifa
-

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Prof. Dante Saksono Harbuwono melakukan cek kesehatan gratis di Puskesmas Kelapa Gading, Jakarta, pada Kamis (10/4). Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk nyata bahwa kualitas layanan di Puskesmas kini sudah setara dengan fasilitas kesehatan lainnya.

“Saya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Puskesmas yang dekat dengan rumah mereka memiliki kualitas pelayanan yang sangat baik. Selain menjalani pemeriksaan kesehatan gratis, saya juga melihat langsung berbagai fasilitas yang tersedia di Puskesmas Kelapa Gading,” ujar Prof. Dante.

Ia menambahkan, pemilihan Puskesmas Kelapa Gading sebagai lokasi pemeriksaan bukan tanpa alasan. Lokasinya yang dekat dengan tempat tinggalnya merepresentasikan kemudahan akses bagi masyarakat.

“Saya memilih Puskesmas yang dekat dengan rumah karena itu juga yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Akses yang mudah menjadi kunci dalam meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan,” lanjutnya.

Puskesmas Kelapa Gading telah dilengkapiDengan adanya integrasi layanan primer, Puskesmas ini semakin optimal dalam melayani masyarakat.

Data Puskesmas Kelapa Gading menunjukkan bahwa setiap hari tercatat sekitar 30 peserta mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Ini menandakan antusiasme masyarakat terhadap program ini terus meningkat.

Secara nasional, hingga 10 April 2025, tercatat 1,8 juta pendaftar untuk program pemeriksaan kesehatan gratis. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,5 juta orang telah menerima layanan di lebih dari 9.000 Puskesmas yang tersebar di 37 provinsi di seluruh Indonesia.

Prof. Dante mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya.

“Melalui pemeriksaan ini, kita bisa mengidentifikasi penyakit yang mungkin belum terjadi. Jika penyakit sudah terdeteksi, pengobatan bisa segera dilakukan,” jelasnya.

Ia mencontohkan, penyakit ginjal yang terdeteksi sejak dini bisa diobati tanpa harus melalui prosedur cuci darah. Begitu pula dengan penyakit jantung, yang bisa dicegah sebelum memicu serangan. Sehingga diharapkan dapat mengurangi pembiayaan kesehatan di masa depan.

Pemeriksaan kesehatan gratis ini juga diharapkan dapat mengurangi beban pelayanan di rumah sakit, khususnya bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Dengan deteksi dini, kita bisa mengurangi antrean pasien dengan kondisi berat di rumah sakit. Ini akan sangat membantu dalam pengelolaan sumber daya kesehatan secara nasional,” terang Prof. Dante.

Ia juga mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan minimal satu kali dalam setahun, tidak harus menunggu momen ulang tahun.

“Kami terus berupaya memperbaiki aspek teknis, seperti sistem pendaftaran, agar masyarakat dapat mengakses layanan ini dengan cepat dan nyaman,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Dante turut berbagi hasil pemeriksaannya. Secara umum, kondisi kesehatannya dinyatakan baik. Namun, ia mendapat rekomendasi untuk mulai menggunakan kacamata setelah menjalani pemeriksaan mata.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dukung Panen Raya Nasional, BMKG Hadirkan Layanan Iklim untuk Ketahanan Pangan

Penulis
Syifa
-

Plt. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, turut hadiri kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam kegiatan panen raya serentak sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Senin (7/4/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari panen raya nasional yang digelar serentak di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Acara turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Kehadiran Kepala BMKG menjadi wujud nyata dukungan lembaga terhadap sektor pertanian melalui penyediaan informasi cuaca dalam menghadapi perubahan iklim, serta mendukung petani melalui berbagai layanan, termasuk pelaksanaan program Sekolah Lapang Iklim (SLI) di berbagai daerah.

Melalui SLI, para petani mendapatkan pelatihan langsung dalam memahami dan memanfaatkan informasi cuaca dan iklim guna merencanakan musim tanam, mengantisipasi risiko bencana seperti kekeringan dan banjir, serta meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

Di hadapan petani, Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya peran petani sebagai tulang punggung bangsa dan negara. “Para petani adalah produsen pangan, tanpa pangan tidak ada negara, saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun tanpa pangan tidak ada negara. Tanpa pangan, tidak ada NKRI,” ucap Presiden.

Panen raya ini disambut antusias oleh para petani dan warga setempat. Presiden Prabowo turut menyapa petani serta mengoperasikan sejumlah alat pertanian modern, seperti combine harvester dan rotavator, sebagai simbol modernisasi pertanian.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyaksikan langsung proses penyerapan gabah oleh Perum Bulog dari para petani. Ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran kementerian dan lembaga atas kerja keras menjaga kestabilan harga dan ketersediaan stok pangan nasional.

Keterlibatan BMKG dalam kegiatan panen raya ini menegaskan komitmen lembaga dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor, khususnya melalui dukungan informasi cuaca dan iklim yang akurat dan berkelanjutan, demi mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Tarif Balasan dari AS

Penulis
Syifa
-

Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian turut menghadiri ASEAN Economic Ministers (AEM) Special Meeting, yaitu pertemuan khusus para Menteri Perdagangan ASEAN yang diadakan dalam jaringan pada 10 April 2025.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Delegasi Indonesia dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Luar Negeri turut mendampingi di Kantor Kementerian Perdagangan.

Pertemuan khusus ini bertujuan membahas isu terkait tarif timbal-balik Amerika Serikat yang diumumkan pada 2 April 2025, terutama dampaknya terhadap negara-negara anggota ASEAN, serta strategi dan respons kolektif ASEAN ke depan.

Pada prinsipnya, pertemuan menyepakati agar ASEAN melakukan dialog dengan Amerika Serikat untuk menjaga hubungan yang tetap baik. Selain itu, ASEAN juga sepakat untuk tidak melakukan retaliasi terhadap Amerika Serikat.

ASEAN akan tetap teguh dalam memperdalam integrasi ekonomi regional, menangkap peluang di tengah tantangan global, dan menjaga lingkungan ekonomi regional yang dapat diprediksi, transparan, non-diskriminatif, adil, inklusif, dan terbuka yang telah menopang pertumbuhan perdagangan dan pembangunan regional.

Beberapa hal lainnya yang juga perlu didorong yaitu pertama, ASEAN-US Trade and Investment Framework (TIFA) dan Kemitraan Strategis ASEAN-Amerika Serikat untuk menjadi platform dalam menjajaki kepentingan bersama antara ASEAN dan Amerika Serikat. Kedua, menegakkan komitmen-komitmen dalam Perjanjian ASEAN dan meningkatkan perdagangan intra-ASEAN, baik melalui ASEAN Trade-in-Goods Agreement (ATIGA) dan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Ketiga, melakukan penjajakan atas mitra dagang baru sambil melanjutkan hubungan perdagangan yang sudah berlangsung dengan mitra dagang ASEAN. Keempat, mengeksplorasi RCEP lebih luas untuk menarik anggota baru sehingga ASEAN dapat mengurangi ketergantungannya hanya pada pasar tertentu dan memiliki opsi lain. Dan, kelima, melanjutkan keterlibatan Amerika Serikat dalam perdagangan dengan ASEAN.

Joint Statement yang merupakan hasil pembahasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Perdana Menteri Malaysia di Kuala Lumpur Malaysia, beberapa waktu lalu, meminta agar Malaysia sebagai Ketua ASEAN untuk berperan aktif dalam melakukan engagement dengan Amerika Serikat.

ASEAN Economic Ministers Special Meeting juga membahas tentang pembentukan Satuan Tugas Geoekonomi (Geoeconomics Task Force) ASEAN, dan rencananya akan diadakan ASEAN Virtual Summit untuk menindaklanjuti AEM Special Meeting ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

707 Ribu Siswa Terima KJP Plus Tahap I Tahun 2025, Pencairan Bertahap

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengumumkan pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I Tahun 2025 untuk bulan Februari akan dilakukan secara bertahap mulai 8 April 2025.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko menyampaikan, jumlah penerima KJP Plus Tahap I tahun ini mencapai 707.622 peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.

“Bantuan ini merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan tanpa terbebani kendala biaya,” ujar Sarjoko, Kamis (10/4).

Adapun rincian dana personal yang diterima peserta didik per bulan adalah sebagai berikut:

• SD/SDLB/MI: Rp250.000

• SMP/SMPLB/MTs: Rp300.000

• SMA/SMALB/MA: Rp420.000

• SMK: Rp450.000

• PKBM: Rp300.000.

Untuk peserta didik di sekolah swasta, diberikan tambahan dana SPP setiap bulan, mulai dari Rp130.000 hingga Rp290.000, tergantung jenjang pendidikan.

“Dana personal maksimal Rp100.000 bisa dicairkan tunai setiap bulan. Sisanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan secara non tunai melalui KJP Plus,” katanya.

Ia menjelaskan, khusus bagi penerima baru akan difasilitasi untuk pembukaan rekening, pencetakan buku tabungan, serta ATM. Setelah proses selesai, dana KJP akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing peserta didik.

“Diharapkan, bantuan ini tidak hanya meringankan beban orang tua, tetapi juga mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik di Jakarta,” tandasnya.

Antusiasme Masyarakat Luar Biasa Terhadap Kebijakan Gubernur Rudy Mas’ud

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji telah mengeluarkan kebijakan kepada masyarakat Kaltim untuk membebaskan tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui program Tunjangan Hari Raya (THR) Spesial Pemutihan PKB, mulai 8 April sampai 30 Juni 2025.

Tujuan utama dari kebijakan Gubernur Rudy Mas’ud ini adalah untuk meringankan beban masyarakat Kaltim akibat situasi ekonomi yang saat ini sedang kurang baik. Dengan pemutihan tunggakan pajak ini, Gubernur ingin masyarakat Kaltim tetap bisa menikmati lebaran dengan bahagia, tanpa terbebani oleh tunggakan pajak yang angkanya bisa mencapai jutaan rupiah.

Di sisi lain, kebijakan Gubernur Rudy Mas’ud ini juga diyakini mampu memberikan dampak besar dalam mendukung penerimaan PKB. Dengan penerimaan PKB yang besar, maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.

Terobosan yang disosialisasikan saat lebaran Idul Fitri ini merupakan upaya Gubernur Rudy Mas’ud berbagi kebahagiaan bersama rakyat Kaltim. Yakni pemutihan PKB atas kepemilikan pribadi berupa pembebasan tunggakan dan denda. Bahkan wajib pajak hanya membayar pajak tahun berjalan 2025.

“Ini untuk seluruh masyarakat Kaltim, tanpa terkecuali. Artinya, kebahagiaan ini diharapkan bisa juga dirasakan, bukan hanya mendapatkan rezeki berupa uang, tapi meringankan pembayaran pajak kendaraan juga bagian dari membahagiakan masyarakat,” ucap Gubernur Rudy Mas’ud dalam berbagai kesempatan.

Bahkan, awal dimulainya penerapan kebijakan tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud melihat langsung masyarakat yang sangat antusias membayar pajak kendaraan mereka.

Gubernur Rudy Mas’ud menjelaskan, pajak yang dibayarkan masyarakat tentu akan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Harapannya, dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kaltim.

“Jadi, yang jelas jika ada pajak kendaraan yang menunggak lima tahun atau 10 tahun, maka tinggal untuk hari ini saja yang dibayarkan. Selanjutnya, ke depan bayar tepat waktu. Saya melihat masyarakat sangat antusias luar biasa, semoga bermanfaat,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPTD PPRD) Samarinda Bambang Erryanto menegaskan, hari kedua pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor, antusias masyarakat Kota Samarinda sangat luar biasa membayar pajak kendaraannya.

“Kita sama-sama melihat respon masyarakat khususnya di Kota Samarinda, di Samsat induk ini saja luar biasa,” kata Bambang Erryanto.

“Artinya, layanan kita ini untuk mengantisipasi membeludaknya masyarakat. Kita membuka loket di dalam dan juga menambah sarana bus Samsat keliling, agar prosesnya lebih cepat,” tandasnya.

Hari kedua ini, lanjut Bambang, respon masyarakat sangat bagus dan melihat data kemarin antusias masyarakat sangat tinggi, masyarakat yang datang ke Samsat melakukan pembayaran kurang lebih 3.600 orang (sama dengan unit kendaraan).

“Biasanya tanpa ada pemutihan pajak kendaraan bermotor se Kaltim paling menerima Rp2 sampai Rp3 miliar per hari. dengan adanya program ini antusias masyarakat luar biasa, kemarin awal dibuka selama sehari se Kaltim mencapai kurang lebih Rp5 miliar penerimaan,” ungkapnya.

Antusiasme itu pun disambut sejumlah warga untuk membayar pajak kendaraan mereka. Andi Hasdiana warga Batu Cermin Sempaja Samarinda sangat bersyukur kepada Gubernur Harum, karena pajak kendaraannya lebih murah dan yang dibayarkan hanya tahun ini saja.

“Kami juga mengapresiasi kepada Samsat Samarinda, yang pelayanannya cepat dan ramah, sehingga kita masyarakat sangat antusias membayar pajak. Apalagi dengan THR spesial pemutihan pajak kendaraan bermotor,” jelas Andi Hasdiana.

Kemudian Maria Datulayuk, yang berprofesi sebagai Guru SD di Samarinda juga merasa terbantukan. Karena, melalui program THR spesial atau pemberian keringanan pembayaran PKB, yakni pemutihan pembayaran PKB di Provinsi Kaltim. Kenapa demikian, karena kendaraan yang dipakai masyarakat merupakan kendaraan untuk bekerja sehari-hari.

“Karena, ada keringanan atau pemutihan pajak ini. Sangat membantu kami, khususnya masyarakat yang tidak mampu untuk menyelesaikan pajak kendaraan bermotor,” ucap Maria Datulayuk yang sangat antusias membayar pajak.

“Harapan saya, program seperti ini bisa dilanjutkan di tahun-tahun selanjutnya,” harap Maria.

Sementara, Munir warga Jalan Pangeran Suryanata berterima kasih kepada Gubernur Harum. Ia mengaku kendaraan roda empat yang dimiliki, sudah empat tahun mati pajaknya.

“Tentu sangat membantu masyarakat kecil, apalagi yang perekonomian menengah ke bawah. Mobil saya sudah empat tahun tunggakan, sehingga dengan adanya pemutihan yang diberikan Pak Gubernur Kaltim sangat membantu dan harapannya kebijakan ini dapat terus dilaksanakan. Terima kasih Gubernur Harum, sangat bermanfaat,” kata Munir.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,1061,1071,108...4,923Halaman 1,107 dari 4,923