Minggu, 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) di hadapan pimpinan dan anggota MPR RI. Tak menunggu lama, di malam hari Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming langsung bergerak cepat mengumumkan jajaran yang akan membantunya di kabinet pemerintahan pada masa bakti 2024-2029. Dan keesokan harinya, Senin, 21 Oktober 2024 kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih tersebut dilantik oleh Presiden Prabowo dan siap untuk bekerja bersama untuk melayani rakyat serta mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, menuju Indonesia Maju 2045.

Jumat, 21 Maret 2025, pengabdian Kabinet Merah Putih untuk negeri telah melewati masa 150 hari. Dalam kurun waktu tersebut, upaya dan kerja keras untuk mengoptimalkan pelayanan dan memberikan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia tidak pernah surut. Berbagai program dilaksanakan dan berbagai capaian pun ditorehkan pemerintah dalam kurun waktu tersebut.

“Di sana-sini, tentunya sebagai kabinet baru, relatif baru 130-140 hari, 150 hari pertama,  tentunya kita pasti memerlukan waktu penyesuaian. Tetapi, saya merasakan ada kerja sama yang baik dan ada pekerjaan yang cepat, yang sangat intensif dan sungguh-sungguh dari Saudara-saudara sekalian,” kata Presiden Prabowo Subianto saat memimpin sidang kabinet paripurna, Jumat (21/03/2025), di ruang sidang, Istana Kepresidenan Jakarta.

Kepala Negara pun menyampaikan apresiasi atas kerja keras, kerja sama, dan kekompakan yang ditunjukkan oleh para anggota Kabinet Merah Putih dalam menjalankan program-program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Apa yang sudah kita capai tidak mungkin dilaksanakan tanpa kerja keras kita semua, tanpa kerja keras Saudara-saudara sekalian sebagai tim. Kita adalah satu tim, tidak mungkin ada keberhasilan tanpa kerja sama tim yang baik,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden meminta agar jajaran Kabinet Merah Putih terus mengomunikasikan semua program dan kinerja pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan akurat.

“Banyak sekali yang sudah kita laksanakan semenjak sidang kabinet (sidang kabinet paripurna, 22 Januari 2025) yang lalu. Mungkin karena banyaknya inisiatif kita, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang, kurang sempurna, kurang intensif, ya ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat,” ujarnya.

Evaluasi secara berkala juga terus dilakukan pemerintah untuk memastikan program-program yang dilakukan berjalan dengan efektif dan efisien serta tepat sasaran. Berikut catatan mengenai perjalanan 150 hari Kabinet Merah Putih:

Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 terus bergulir dan telah berhasil menjangkau seluruh provinsi di tanah air serta diterima oleh sekitar tiga juta penerima manfaat. MBG adalah program strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui akses gizi yang lebih baik.

Meskipun memiliki perkembangan yang sangat baik, Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk terus mengakselerasi pelaksanaan program ini sehingga di akhir tahun dapat menjangkau seluruh anak Indonesia.

“Kita ingin lebih cepat tapi ya kita harus bertahap, kita harus dengan pengelolaan yang baik, administrasi yang baik, karena ini uang rakyat harus dikelola dengan baik, tapi insyaallah rencana kita akhir tahun ini semua anak-anak Indonesia dan semua ibu hamil akan mendapat makan tiap hari. Ini adalah nanti jumlahnya 82,9 juta penerima manfaat, salah satu program terbesar di dunia,” ujar Presiden saat meluncurkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, Jumat (28/03/2025).

Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG),  yang diperuntukkan bagi masyarakat, secara resmi diluncurkan pemerintah pada 10 Februari 2025. Program ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dan menekan angka penyakit yang dapat dicegah. Melalui CKG, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemeriksaan kesehatan, mulai dari skrining penyakit jantung dan kanker, pemeriksaan gizi, hingga pemeriksaan kesehatan mental.  Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat, hingga 16 Maret 2025, program ini telah menyasar lebih dari 777 ribu pendaftar di 9.285 puskesmas pada 502 kabupaten/kota di 38 provinsi.

“Kita sudah mulai meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis untuk setiap warga negara, ini sudah mulai di-roll out dan sudah berjalan. Saya kira ini juga salah satu terobosan. Tidak semua negara di dunia punya program seperti ini,” kata Kepala Negara.

Kewajiban Penyimpanan Devisi Hasil Ekspor di Dalam Negeri
Pemerintah memperbaharui kebijakan penyimpanan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Peraturan ini ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 17 Februari 2025 dan berlaku mulai 1 Maret 2025.

Melalui PP ini, pemerintah mewajibkan eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional. Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi, aturannya tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023. Kebijakan ini diambil untuk menjaga ketahanan dan stabilitas ekonomi nasional, sekaligus meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat.

“Kalau sudah berjalan ini akan menambah devisa kita Rp100 miliar dolar (Amerika Serikat) satu tahun. Karena ini mulai berlaku 1 Maret, jadi mungkin tahun ini baru sekitar Rp80 miliar dolar (Amerika Serikat) yang akan masuk,” kata Presiden.

Pelantikan Serentak Kepala Daerah
Kamis, 20 Februari 2025, di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo melantik secara serentak sebanyak 961 kepala daerah dari 481 daerah di seluruh Indonesia. Pelantikan serentak kepala daerah yang terdiri dari 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota ini merupakan momen bersejarah dalam pemerintahan Indonesia sekaligus menjadi sebuah bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan memiliki demokrasi yang terus berkembang.

Sehari setelah dilantik, para kepala daerah mengikuti retret yang diselenggarakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah hingga tanggal 28 Februari 2025. Selama kegiatan, para kepala daerah dibekali dengan berbagai materi, mulai dari kepemimpinan, kebijakan strategis nasional, kepemimpinan daerah, hingga geopolitik dan wawasan global. Pelaksanaan retret tak hanya bertujuan untuk mendorong optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah tetapi juga sekaligus memperkuat sinergi dan meningkatkan harmonisasi program antara pusat dan daerah serta sinergi antardaerah, demi pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.

Peluncuran Danantara
Senin, 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan tiga produk hukum yang berperan penting dalam pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) dan investasi strategis nasional. Ketiga produk hukum tersebut adalah Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, PP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Di hari yang sama, Kepala Negara juga secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang menandai langkah strategis pemerintah dalam mengelola investasi nasional guna mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Keberadaan Danantara ini diharapkan akan mendukung upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sejalan dengan amanat Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

“Peluncuran Danantara Indonesia hari ini memliki arti yang sangat penting karena Danantara Indonesia bukan sekadar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia,” tegas Kepala Negara.

Keberadaan Danantara juga akan menunjang strategi hilirisasi yang tengah dilakukan oleh pemerintah. Presiden menekankan agar dana kelolaan Danantara dialokasikan untuk proyek-proyek yang berdampak tinggi yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan di dalam negeri, menciptakan manfaat nyata lapangan kerja yang bermutu, serta memberikan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia.

Presiden juga mengingatkan agar Danantara dikelola dengan sebaik-baiknya serta dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta akuntabilitas yang sangat tinggi.

“Ini adalah kekayaan anak dan cucu kita harus dijaga dengan baik, dan untuk itu saya minta pengawasan (oversight), penilaian risiko sangat berlapis-lapis, dan saya minta tokoh-tokoh masyarakat ikut mengawasi. Dan, saya tegaskan bahwa setiap saat, pekerjaan dan semua kebijakan Danantara ini harus bisa diaudit, harus bisa diawasi, harus bisa dipertanggungjawabkan setiap saat oleh siapapun yang menginginkan,” tegas Presiden Prabowo.

Peluncuran Layanan Bank Emas
Upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional terus dilakukan oleh pemerintah. Setelah peluncuran Danantara dan kebijakan terbaru mengenai penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam, pada Rabu, 26 Februari 2025, Presiden Prabowo resmi meluncurkan layanan bank emas pertama di Indonesia. Peresmian ini menjadi momen bersejarah bagi pengelolaan emas nasional, seiring dengan peningkatan produksi emas Indonesia yang kini mencapai 160 ton per tahun.

“Hari ini, menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, untuk pertama kalinya akan memiliki bank emas. Saya ucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah bekerja keras untuk mencapai hari ini,” ujar Presiden saat peresmian.

Keberadaan layanan bank emas ini diharapkan dapat mempercepat tabungan emas masyarakat, meningkatkan cadangan emas negara, serta memperkuat stabilitas moneter Indonesia. Langkah ini diperkirakan akan menambah produk domestik bruto (PDB) senilai sekitar Rp245 triliun, membuka 1,8 juta lapangan kerja baru, serta menghemat devisa negara dengan memastikan emas diolah dan disimpan di dalam negeri.

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
Upaya penguatan ekonomi juga dilakukan pemerintah dari lapisan terkecil kehidupan masyarakat, salah satunya adalah desa. Untuk memperkuat ekonomi desa, dalam waktu dekat akan dibentuk 70 hingga 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (Kop Des Merah Putih). Pembentukan koperasi ini akan dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pembangunan koperasi baru, revitalisasi koperasi yang sudah ada, serta pembangunan dan pengembangan.

Kehadiran Kop Des Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi desa. Selain itu, koperasi ini juga diharapkan dapat memutus mata rantai distribusi barang yang selama ini merugikan produsen dan konsumen. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai bagian dari program nasional, pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap koperasi ini. Salah satunya adalah melalui pembiayaan dari bank himbara (himpunan bank milik negara), yang diperkirakan akan memberikan pinjaman sebesar Rp5 miliar untuk setiap koperasi desa. Pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk membangun fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan, cold storage, unit simpan pinjam, hingga klinik desa.

“Kita dalam waktu dekat akan membentuk 75 ribu sampai 80 ribu koperasi desa, ada yang berbentuk berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis-berbasis lain. Tapi, intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat memobilisasi kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar,” kata Presiden.

Pembangunan Sekolah Rakyat
Bersamaan dengan penguatan ketahanan ekonomi, pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi generasi penerus bangsa dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pembangunan dan pengembangan sekolah rakyat, yang menyediakan akses pendidikan gratis berkualitas di jenjang pendidikan sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Sekolah dengan konsep berasrama ini diperuntukkan utamanya bagi masyarakat yang kurang mampu dengan target peserta didik yang berasal dari keluarga yang termasuk kategori desil 1 dan desil 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pembahasan intensif yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo mengenai persiapan peluncuran sekolah rakyat terus dilakukan agar program ini dapat segera berjalan. Tercatat, di tahun ajaran 2025/2026 sebanyak 53 sekolah rakyat siap beroperasi pada tahap pertama dan ratusan sekolah lainnya tengah dipersiapkan. Presiden menargetkan pembangunan sekolah rakyat dapat mencapai 200 unit setiap tahunnya, yang tersebar di berbagai daerah di penjuru tanah air. Upaya kolaboratif peningkatan kualitas SDM yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah melalui sekolah rakyat ini diharapkan tak hanya melahirkan lulusan yang unggul secara akademik tetapi juga memiliki karakter kuat sebagai generasi penerus bangsa sekaligus pemutus mata rantai kemiskinan di tengah masyarakat.

“Dengan (sekolah rakyat) ini kita hendak memutus mata rantai kemiskinan. Anak orang kurang mampu, anak orang miskin, tidak boleh miskin. Katakanlah, bapaknya sekarang pekerjaannya sangat sederhana, dia umpamanya tukang pemulung, anak dan cucunya tukang pemulung, tidak boleh jadi tukang pemulung, dia harus kita berdayakan,” kata Presiden.

Penurunan Harga Tiket Pesawat
Momen-momen penting bagi masyarakat terus menjadi perhatian pemerintah. Setelah sebelumnya pada libur Natal dan Tahun Baru pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan harga tiket pesawat sebesar 10 persen, pada momentum libur Lebaran dan Hari Raya Nyepi kebijakan tersebut kembali diambil pemerintah. Penurunan ini adalah wujud kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak, mulai dari maskapai, badan usaha milik negara (BUMN), hingga penyedia avtur untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong pergerakan ekonomi dan pariwisata di tanah air pada momentum libur Lebaran dan Hari Raya Nyepi tahun 2025.

“Untuk membantu masyarakat, kita berhasil untuk menurunkan harga tiket pesawat dalam negeri mencapai 13 persen penurunan. Ini berlaku untuk periode penerbangan 24 Maret 2025 sampai 7 April 2025,” kata Presiden.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan penurunan tarif jalan tol sebesar 20 persen di berbagai ruas jalur mudik selama dua minggu serta pemberian diskon 25 persen untuk harga tiket kereta api pada tanggal yang sudah ditentukan. Selain itu, sejumlah kementerian/lembaga juga melaksanakan program mudik gratis.

Kebijakan Hadapi Ramadan dan Lebaran
Upaya pemerintah untuk memastikan agar masyarakat dapat menjalankan bulan Ramadan dan merayakan Idulfitri 1446 H tidak terbatas pada kebijakan penurunan harga tiket pesawat dan kereta api serta diskon tarif tol. Presiden memerintahkan jajaran terkait untuk memastikan ketersedian dan stabilitas harga pangan, yang diketahui kerap mengalami lonjakan pada saat bulan puasa dan Lebaran. Saat ini produksi beras, salah satu bahan pokok, menunjukkan tren positif. Produksi beras nasional hingga April 2025 dipastikan mengalami surplus dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sekitar 2,8 hingga 3 juta ton. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan agar Indonesia tidak perlu melakukan impor beras dengan menjaga surplus tahunan di kisaran 5-6 juta ton.

Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan jajarannya untuk memastikan agar masyarakat dapat melaksanakan mudik dan berlebaran dengan tenang dan menyenangkan. Berbagai aspek yang menjadi perhatian pemerintah mulai dari sektor transportasi, kelancaran lalu lintas, kesiapan destinasi pariwisata, hingga aspek keamanan. Selain itu, Presiden juga menekankan agar pelayanan publik esensial dapat terus berjalan selama libur Lebaran, salah satunya adalah rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Mitigasi dan penanganan bencana pun turut menjadi perhatian Kepala Negara.

“Saya juga minta pelayanan publik, terutama semua rumah sakit harus siap, semua fasilitas kesehatan, juga sektor perbankan disiapkan dengan baik. Peringatan dan informasi cuaca, saya juga mohon terus masyarakat diberi informasi terus-menerus,” tegas Presiden.

Untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, pemerintah juga mengumumkan kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi 9,4 juta aparatur negara di seluruh Indonesia, termasuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), hakim, prajurit TNI dan anggota Polri, serta para pensiunan. Kebijakan ini tertuang dalam PP Nomor 11 Tahun 2025. Selain itu, pemerintah juga meminta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, badan usaha milik daerah (BUMD) diberikan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idulfitri.

Tidak hanya pekerja di sektor formal, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberikan kontribusi penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Pemerintah mengimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja.

Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah Langsung Ke Rekening Guru
Peningkatan kesejahteraan guru menjadi salah aspek penting dalam upaya peningkatan kualitas SDM yang menjadi perhatian pemerintah. Kamis, 13 Maret 2025, pemerintah meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru penerima. Peluncuran ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan efisien. Sebelumnya, selama periode tahun 2010 hingga 2024, tunjangan guru dikirimkan dari Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya disalurkan ke rekening guru. Dengan mekanisme baru ini diharapkan tunjangan guru dapat sampai ke tangan penerima secara lebih cepat. Sebanyak 1.476.964 guru ASN dan 392.802 guru nonASN akan menerima transfer langsung ke rekening masing-masing.

Percepatan Program Hilirisasi
Komitmen pemerintah untuk melakukan hilirisasi agar pengelolaan sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat yang maksimal bagi pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak pernah surut. Dalam rapat terbatas (ratas) pada Senin, 3 Maret 2025 yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, pemerintah menyepakati 21 proyek hilirisasi tahap pertama dengan total investasi mencapai 40 miliar Dolar Amerika Serikat (AS). Selain itu, Presiden juga telah menetapkan 26 sektor komoditas sebagai prioritas hilirisasi nasional, yang di antaranya mencakup mineral, minyak dan gas, perikanan, pertanian, perkebunan, serta kehutanan.  Hilirisasi akan memberikan berbagai dampak positif yang nyata, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, munurunkan impor, meningkatkan ekspor, hingga memperkuat daya saing Indonesia. Kepala Negara meminta agar hilirisasi tidak berhenti hanya pada tahap awal melainkan menjadi pintu masuk bagi proses industrialisasi yang lebih luas.

Senin, 17 Maret 2025, Presiden Prabowo meninjau sekaligus meresmikan pabrik pemurnian logam mulia atau precious metal refinery (PMR) milik PT Freeport Indonesia (PTFI) yang terletak di kawasan PTFI, Gresik, Jawa Timur. PMR ini adalah salah satu bagian dari ekosistem hilirisasi industri pertambangan nasional serta upaya untuk memperkuat kemandirian Indonesia dalam pemurnian dan pengolahan logam mulia. Saat peresmian, Presiden kembali mengingatkan agar Indonesia tidak lagi menjadi pengekspor bahan mentah tetapi harus mampu mengolahnya menjadi produk akhir dengan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri.

Masih di bulan Maret, tepatnya Kamis, 20 Maret 2025, Presiden Prabowo juga meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang di Jawa Tengah, yang juga menjadi bagian dari upaya hililirasi nasional. Kawasan ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan industri baru di Indonesia sekaligus mendorong transformasi ekonomi nasional berbasis hilirisasi dan industrialisasi.

Dukungan Terhadap Perkembangan Olahraga
Dukungan terhadap pengembangan olahraga di tanah air juga ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto, salah satunya adalah sepak bola. Senin, 17 Maret 2025, dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Timur, Kepala Negara meresmikan renovasi dan pembangunan 17 stadion yang ada di berbagai daerah di tanah air. Semua stadion tersebut telah diinspeksi dan dinyatakan memenuhi standar Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA). Secara keseluruhan, renovasi 16 stadion dan pembangunan satu stadion ini menggunakan alokasi anggaran yang mencapai Rp1,74 triliun dengan masa pelaksanaan pada tahun 2023-2024.

Sepanjang 150 hari pertama yang dilalui oleh Kabinet Merah Putih telah diisi oleh berbagai program dan kebijakan demi menuntaskan misi Asta Cita, sekaligus mewujudkan Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Upaya untuk membangun bangsa tentu jauh dari kata usai dan berbagai pembenahan, inovasi, serta terobosan perlu terus dilakukan agar dapat memberikan kepada publik. Dan tentu saja, upaya ini membutuhkan gerak bersama dari seluruh elemen bangsa. Tetap optimistis melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih baik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News