Beranda blog Halaman 1142

Wattimena: Kerja ASN /Non ASN Bentuk Dedikasi Kepada Masyarakat

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menyampaikan bentuk kerja keras yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon adalah dedikasi yang dipersembahkam kepada warga kota ini

Hal ini disampaikannya saat memimpin apel pagi ASN, di halaman upacara Balai Kota, Senin (24/3/25).

Katanya, dalam setiap kesempatan patut diingatkan bahwa tugas dan tanggung jawab ASN adalah untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat melalui pelayanan publik.

Oleh sebab itu, dirinya dalam menyampaikan arahan selalu menyampaikan hal apa saja yang menjadi kelemahan yang patut disampaikan guna diperbaharui untuk melayani warga kota ini.

Baca juga: Wali Kota Wattimena Ungkap Persoalan yan Mesti Tuntas Dalam Waktu Dekat

Dalam arahan atau kegiatan tertentu langsung menyampaikan apa yang menjadi kelemahan kita agar termotivasi untuk melaksankan tugas dengan baik, Kita harus bersyukur dengan pekerjaan yang kita miliki sekarang,” ungkapnya.

Lanjutnya, dengan pekerjaan yang kita miliki han ini, maka tugas kita adalah melaksanakan tanggung jawab ini dengan baik sebab itu merupakan ungkapan rasa Syukur kita terhadap Tuhan.

“Setelah diberikan kepercayaan hari ini untuk kita miliki, tolong laksanakan dengan baik sebagai bentuk ngkapan Syukur kepada Tuhan tetapi sebagai bentuk dedikasi kita kepada masyarakat,” tandasnya.

Sehingga dirinya menegaskan, tidak aka nada kompromi kepada ASN-non ASN yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebab dalam system kerjanya reward dan punishment sehingga dirinya berharap semua pekerjaan termasuk pelayanan publik dikerjakan dengan baik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mentan Amran Pastikan Stok Pangan Aman dan Terjangkau hingga Lebaran

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan ketersediaannya tetap aman hingga Lebaran.

Salah satu langkah konkret dalam mewujudkan hal tersebut adalah mendukung Bazar Pangan Murah yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) di Universitas Indonesia.

Mentan Amran, yang juga menjabat Ketua Presidium Himpuni, mengapresiasi acara yang diinisiasi oleh Iluni UI sebagai wujud kepedulian dalam menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat, khususnya di sekitar kampus UI.

“Acara ini merupakan kolaborasi luar biasa yang membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Dengan adanya kerja sama seperti ini, kita dapat memastikan harga pangan tetap stabil hingga Lebaran,” ujar Mentan Amran saat menghadiri Bazar Pangan Murah di Universitas Indonesia, Depok (22/3/2025).

Baca juga: Mentan Terharu Raih Penghargaan UNS, Teringat Didikan Ibunda

Mentan Amran menekankan bahwa acara ini merupakan bagian dari program operasi pasar pangan murah yang diinisiasi oleh Kementan. Program ini mencakup lima bahan pokok, termasuk beras dan bawang putih, yang disalurkan melalui Pos Indonesia untuk menjangkau masyarakat luas dan menjaga kestabilan harga pangan di pasaran.

Ia juga menyampaikan bahwa stok pangan nasional dalam kondisi aman, dengan cadangan beras mencapai 2,2 juta ton, jumlah tertinggi dalam tujuh hingga delapan tahun terakhir.

Selain itu, harga bahan pangan yang sempat mengalami kenaikan, seperti cabai, kini telah kembali stabil sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan lonjakan harga menjelang Lebaran.

Sebagai bentuk dukungan lebih lanjut, Mentan Amran memberikan bantuan senilai Rp100 juta kepada seluruh pekerja outsourcing UI. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan di perguruan tinggi lain agar semakin banyak masyarakat yang terbantu.

Ketua Umum Iluni UI, Didit Ratam, menjelaskan bahwa bazar ini menghadirkan dua program utama, yaitu pembagian 3.000 paket sembako gratis kepada karyawan UI golongan 1-2, pekerja outsourcing, dan masyarakat sekitar, serta penyediaan 1.000 paket sembako murah yang berisi daging sapi 1 kg, minyak goreng 1 liter, tepung terigu 1 kg, dan beras 2 kg.

Paket sembako murah ini dapat ditebus dengan harga Rp100.000, dari nilai aslinya Rp180.000, sehingga sangat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Kerja sama antara Kementan dan Iluni UI menegaskan pentingnya sinergi antara akademisi, pemerintah, dan sektor swasta dalam menjaga ketahanan pangan, memastikan keterjangkauan harga bahan pokok, serta membantu masyarakat yang membutuhkan jelang Idulfitri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pramono Tambah Personel Damkar, Rekrutmen Dimulai Tahun Ini!

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan akan membuka perekrutan anggota baru untuk petugas pemadam kebakaran (Damkar) pada tahun ini. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan personel yang cukup signifikan di dinas tersebut.

Menurut Pramono, saat ini jumlah personel Damkar DKI Jakarta masih jauh dari ideal. Dari kebutuhan sekitar 11 ribu personel, baru terpenuhi sekitar 3.900 orang.

“Untuk jangka menengah, maka kami Pemerintah Jakarta akan segera membuka ruang untuk menangani kekurangan yang cukup signifikan untuk pemadam kebakaran yang kebutuhannya 11.000 baru ada 4.000,” ujar Pramono, di Kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Jakarta Pusat, Senin (24/3).

Pramono menyampaikan, perekrutan baik untuk anggota maupun petugas damkar tersebut akan dilakukan secara bertahap. Selain itu, Pramono juga memastikan, Pemprov DKI Jakarta akan menyiapkan seluruh kebutuhan personel tercukupi.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti tingginya kepercayaan publik terhadap Damkar DKI Jakarta. Hal ini terlihat dari banyaknya penanganan kasus non-kebakaran yang mencapai sekitar 6.800 kasus.

Ia pun mengapresiasi atas kerja keras para petugas damkar dalam menangani berbagai kasus yang dilaporkan.

“Saya juga ingin memberikan apresiasi, di tahun 2024 pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta terdapat 1969 (kasus), tetapi yang luar biasa adalah non kebakarannya artinya kepercayaan publik kepercayaan masyarakat kepada Damkar Jakarta cukup tinggi,” jelasnya.

Dalam arahannya, Pramono berpesan kepada Plt Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan dan seluruh jajarannya agar meningkatkan kepercayaan publik yang sudah terbangun. Ia juga meminta agar Dinas Gulkarmat DKI Jakarta menyiapkan langkah pencegahan kebakaran, terutama di daerah-daerah padat penduduk seperti Tambora.

“Karena memang persoalan kebakaran di Jakarta bukan hanya kebakarannya tapi non-kebakaran bagi Provinsi Jakarta juga penting,” tambahnya.

Plt Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan menyampaikan, jumlah ideal petugas Damkar di Jakarta yakni 11.000 personel. Namun, saat ini, jumlah petugas yang ada hanya sebanyak 3.900 orang.

Karena itu, ia mengusulkan agar segera melakukan penambahan personel pemadam kebakaran.

“Jadi memang spare-nya masih agak jauh. Tapi kita selalu mengusulkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk segera melakukan penambahan petugas pemadam kebakaran,” kata Satriadi.

Terkait jumlah penambahan personel damkar pada tahun ini, Satriadi menyebut akan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

“Yang pasti kan tadi disampaikan Pak Gubernur, tentunya tahun ini juga akan ada penerimaan. Jumlahnya berapa nanti kita kaji lagi ya,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendiktisaintek dan Gubernur Malut Bahas Peningkatan SDM dan Pendidikan Tinggi

Penulis
Syifa
-

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menerima audiensi Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe dan membahas penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Maluku Utara melalui pengembangan pendidikan tinggi, Kamis (20/3).

Pada pertemuan tersebut, Gubernur Sherly menyoroti tantangan biaya hidup tinggi di Ternate, yang menjadi kendala bagi mahasiswa dari daerah lain. Ia mengusulkan pendirian universitas negeri di Sofifi, ibu kota Maluku Utara, untuk memberikan akses lebih luas bagi masyarakat setempat.

“Saat ini Universitas Khairun berada di Ternate, sementara Sofifi yang merupakan ibu kota provinsi belum memiliki universitas negeri. Biaya hidup di Sofifi lebih rendah, dan kami siap menyediakan lahan jika ada dukungan pembangunan gedung,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Menteri Brian menyarankan agar pengembangan dilakukan dengan memperluas kampus Universitas Khairun ke Sofifi daripada membangun universitas baru. Ia menekankan pentingnya model kampus kelas jauh yang sudah diterapkan di berbagai daerah.

“Lebih baik kita memperkuat dan mengembangkan Universitas Khairun untuk di Sofifi. Kami juga akan mendorong kerja sama dengan industri agar mereka bisa berkontribusi dalam pembangunan gedung perkuliahan,” ungkap Menteri Brian.

Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Togar M. Simatupang, turut menambahkan bahwa akses beasiswa menjadi kunci dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Maluku Utara.

“Kami sudah mengusulkan kenaikan anggaran beasiswa dari 200 ribu menjadi 400 ribu penerima secara nasional. Ini penting agar mahasiswa dari daerah seperti Maluku Utara bisa mendapatkan kesempatan lebih besar untuk kuliah,” ujar Menteri Brian.

Sementara itu, Dirjen Dikti Khairul Munadi menekankan bahwa upaya peningkatan pendidikan tinggi tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada pola pikir masyarakat.

“Kami sedang bekerja sama dengan BPS untuk memetakan daerah dengan angka partisipasi kasar (APK) terendah. Ini akan menjadi dasar strategi peningkatan akses pendidikan, termasuk melalui program beasiswa dan sosialisasi kesadaran pendidikan,” kata Dirjen Khairul.

Rektor Universitas Khairun, Ridha Ajam menyampaikan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lahan di Sofifi untuk pengembangan kampus.

“Kami memiliki 16 hektar tanah di Sofifi dan sudah mendapatkan tiga gedung baru untuk laboratorium farmasi dan kedokteran. Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah dan industri untuk mewujudkan pengembangan kampus ini,” jelasnya.

Mendiktisaintek menutup pertemuan dengan menargetkan penyelesaian masterplan pengembangan pendidikan tinggi di Sofifi dalam waktu dekat.

“Kami ingin memastikan bahwa langkah ini dilakukan dengan perencanaan yang matang. Setelah masterplan rampung, kita bisa mengajak industri dan kementerian lain untuk berkontribusi dalam pembangunan ini,” pungkas Menteri Brian.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gandeng Seluruh Pihak, Wali Kota Pekanbaru Canangkan Gerakan Serbu Sampah

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, mencanangkan Gerakan Serbu Sampah sebagai salah satu upaya dalam penanganan permasalahan sampah di kota ini. Gerakan Serbu Sampah ini melibatkan seluruh pihak dalam membersihkan sampah.

Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Masykur Tarmizi mengatakan bahwa Gerakan Serbu Sampah ini juga merupakan bagian dari gerakan nasional Indonesia bersih yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Pak Wali juga mempunyai program 100 hari kerja, dan salah satunya Pekanbaru bebas sampah. Kita sudah mulai mempersiapkan ini, dan teman-teman di lapangan sudah bekerja,” kata Masykur Tarmizi, Jumat (21/3/2025).

Menurutnya, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho sudah langsung memimpin rapat dengan jajaran, camat, pihak ketiga pengangkutan sampah dan pihak terkait lainnya.

Baca juga: Kabar Baik! Wali Kota Pekanbaru Turunkan Tarif Parkir

Dari rapat tersebut, maka diperlukan dengan menggandeng seluruh pihak bahu membahu untuk menciptakan Pekanbaru bebas sampah. Tidak hanya DLHK Pekanbaru, camat dan lurah juga diberi tanggungjawab untuk mengawasi wilayah masing-masing dari tumpukan sampah.

“Kalau semua bersinergi, saya kira Pekanbaru ini bebas dari sampah. Pak wali ini ingin sampah ini kita keroyok sama-sama,” jelasnya.

Tempat Penampungan Sementara (TPS) liar juga ditutup Pemko Pekanbaru untuk menghindari penumpukan sampah.

“Kita minta pak lurah pak camat jagain (TPS liar) kalau tidak dijaga nanti muncul lagi sampahnya,” tutup Masykur

Ia memastikan, bahwa Pemko Pekanbaru terus berupaya agar tidak ada lagi tumpukan sampah yang berserakan di TPS. Ia juga mendorong pihak operator memaksimalkan kinerja dalam pengangkutan sampah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendikdasmen dan MUI Teken Kerja Sama Tentang Layanan Pendidikan Bermutu

Penulis
Syifa
-

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Majellis Ulama Indonesia (MUI), di Gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Jumat (21/3).

Turut hadir pada peresmian ini, Ketua Umum MUI, M. Anwar Iskandar dan jajaran pejabat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan MUI.

Dalam sambutannya, Menteri Abdul Mu’ti mengatakan bahwa acara ini sejalan dengan visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berdasarkan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Visi ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menjadikan pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun Indonesia yang kuat, maju, dan berdaulat.

Baca juga: Kemendikdasmen Pastikan Tunjangan Guru Cair Mulai 21 Maret 2025

“Kami berusaha untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi putra-putri Indonesia untuk mendapatkan pelayan pendidikan apapun latar belakang ekonominya, agamanya, fisiknya, semuanya secara konstisusional berhak mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945,” ujar Mu’ti di Jakarta, Jumat (21/3).

Menteri Mu’ti juga menambahkan bahwa pelaksanaan program Kementerian tidak dapat terlaksanakan dengan baik tanpa dukungan semua pihak. “Kami optimistis bahwa program-program yang kami tanamkan di Kementerian akan dapat terlaksana dengan baik di masyarakat. Dukungan ulama memiliki pengaruh yang sangat besar,” ungkap Mu’ti.

Layanan pendidikan yang merata adalah prinsip dasar dalam menciptakan pendidikan yang bermutu untuk semua. Kemendikdasmen berkomitmen untuk memastikan bahwa semua anak Indonesia, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun di pelosok desa, memiliki akses yang sama terhadap layanan pendidikan berkualitas.

Hal ini mencakup pengembangan sekolah di daerah terpencil, penyediaan program pendidikan jarak jauh, serta pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kesenjangan geografis dan sosial. Dengan demikian, setiap anak dapat memperoleh pendidikan tanpa terkendala oleh tempat tinggal atau kondisi sosial ekonomi.

Sekretaris Jenderal, Suharti, menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini bertujuan untuk mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan tugas dan wewenang para pihak dalam rangka pemberian layanan pendidikan bermutu untuk semua.

“Kerja sama ini meliputi pengembangan pembelajaran berbasis teknologi dan inovasi pendidikan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pembangunan karakter dan soft skills, pengembangan inovasi pendidikan, pendampingan kepada masyarakat, serta penyebaran informasi pendidikan,” ujar Suharti.

Sementara itu, Ketua Umum MUI, M. Anwar Iskandar, menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini sejalan dengan tugas dan fungsi MUI sebagai mitra pemerintah dan pemberi pelayanan pada umat. Ia juga menyampaikan bahwa MUI tidak dapat bekerja sendiri.

“Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerja sama ini sangat penting karena peradaban manusia dan Islam dimulai dari ilmu. Jika kita ingin sukses harus dimulai dengan pendidikan yang bermutu untuk meningkatkan kualitas manusia yang bagus,” ungkap Anwar.

Menutup sambutannya, Anwar berharap agar nota kesepahaman ini dapat terus berlanjut dalam bentuk upaya strategis dan intens dalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berilmu dan berkualitas dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Nota kesepahaman ini akan dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama yang lebih konkrit sehingga dapat segera diimplementasikan dalam membangun sinergisitas dengan semangat kolaborasi kedua belah pihak untuk memajukan layanan Pendidikan Bermutu untuk Semua.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Safari Ramadan, Gubernur Riau Janji Utamakan Kepentingan Rakyat

Penulis
Syifa
-

Gubernur Riau, Abdul Wahid, melanjutkan rangkaian Safari Ramadan 1446 H dengan mengunjungi Masjid Al Amin di Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, pada Minggu (23/3/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat serta memperkuat ikatan spiritual di bulan suci Ramadan.

Dihadapan warga, Gubri Wahid menekankan bahwa kepentingan rakyat adalah prioritas utama dalam kepemimpinannya. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan pribadi dan siap memenuhi berbagai hal yang dibutuhkan oleh rakyat.

“Doakan agar kami konsisten, saya tidak ada kepentingan apa-apa di sini, yang bisa ‘menyetir’ saya hanyalah rakyat, apa yang dibutuhkan oleh rakyat akan kami penuhi,” tegasnya.

Lalu, Wahid menuturkan, keputusannya untuk maju sebagai gubernur bukan didasari oleh nafsu untuk memimpin, melainkan niat untuk berbakti kepada daerah. Ia berharap dapat memimpin Riau menuju arah yang lebih baik dengan dukungan penuh dari masyarakat.

“Saya dari awal menjabat bukan karena keinginan dan nafsu karena ingin menjabat, namun karena ingin berbakti untuk daerah. Sebab itulah, saya menyanggupi untuk maju sebagai Gubernur Riau,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan kondisi keuangan Provinsi Riau yang mengalami defisit. Ia mengakui, bahwa tekanan anggaran tersebut mempengaruhi pembangunan di berbagai sektor, sehingga belum dapat berjalan maksimal.

“Saya mohon maaf, tahun ini belum dapat berbuat maksimal karena kondisi APBD kita yang luar biasa tekanannya. Sehingga sektor fiskal kita untuk membiayai pembangunan semakin berkurang,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Riau itu berharap krisis anggaran ini dapat diatasi pada 2026, sehingga program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana. Ia juga meminta doa dan dukungan masyarakat dalam menjalankan kepemimpinannya agar tetap amanah, transparan, dan adil.

“Mudah-mudahan tahun 2026 kita dapat mengatasi krisis di 2025, dan di 2026 kita sudah bisa jalankan program pembangunan. Saya mohon doa dari bapak dan ibu dalam perjalanan kepemimpinan ini,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Iqbal Tinjau Langsung Masyarakat Terdampak Banjir di Nanga Wera

Penulis
Syifa
-

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal yang disapa Miq Iqbal, langsung turun ke lokasi banjir di Kecamatan Nanga Wera, Kabupaten Bima, untuk melihat kondisi masyarakat yang terdampak bencana banjir.

Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian serta memastikan penanganan darurat berjalan dengan baik. Setibanya di lokasi, Gubernur NTB langsung berinteraksi dengan warga. Mendengarkan langsung keluhan serta mencari solusi yang tepat dalam mengatasi bencana banjir di Desa Nanga Wera.

“Saya memang datang khusus, untuk melihat daerah yang terdampak banjir, untuk melihat apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi yang bisa bekerja sama dengan pemerintah kabupaten. Tugas kami sebagai pemimpin untuk memikirkan, agar kondisi ini tidak terulang lagi,” ungkapnya di Desa Nanga Wera (22/3/2025).

Baca juga: Gubernur NTB Miq Iqbal Akan Tata Ulang Gili Trawangan

Dalam tinjauannya, Gubernur NTB didampingi jajaran pemerintah daerah lingkup Kabupaten Bima, BPBD NTB, unsur TNI-Polri serta tokoh masyarakat. Selama berdiskusi dengan masyarakat Desa Nanga Wera, Gubernur Iqbal menegaskan pentingnya langkah mitigasi bencana jangka panjang, agar kejadian serupa tidak berulang.

“Hadirnya saya disini untuk mendengarkan keluh kesah, masukan, serta saran dari bapak ibu terkait penanganan situasi pada saat ini. Banjir terus datang, apabila masalah di hulu belum kita selesaikan,” tandasnya.

Salah satu tokoh masyarakat, Ahmad yang terdampak banjir mengapresiasi kunjungan langsung gubernur yang memberikan semangat dan harapan. Dirinya bersyukur dan berterima kasih atas kunjungan langsung Gubernur NTB mendengarkan keluh kesah masyarakatnya di Kecamatan Wera, khususnya di Desa Nanga Wera.

“Kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini bapak gubernur datang langsung untuk mendengarkan aspirasi ataupun keluh kesah dari pada rakyatnya di Kecamatan Wera wabil khusus di Nanga Eera,” ujarnya.

Ahmad juga mengharapkan Gubernur NTB, bisa segera memproses sumber banjir yang melanda desa tersebut. Akibat pembalakan hutan milik negara seluas 106 hektar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dirinya bersama masyarakat setempat serta pemerintah kabupaten/kota sudah melakukan penandatangan petisi untuk tidak ada lagi proses pembalakan hutan.

Selain itu, meminta Gubernur Iqbal membentuk pos penjagaan hutan dengan melibatkan Polisi Hutan, TNI dan Polri pafa tiap wilayah yang rawan terjadi penebangan liar di Kabupaten Bima.

“Masyarakat mendesak Bapak Gubernur untuk memberhentikan segala aktivitas di hutan titipan negara, seluas 106 hektar. Kami sudah melakukan petisi mulai dari rakyat ke bawah hingga kabupaten, sudah melakukan penandatangan petisi setelah kejadian di Wera. Tidak ada lagi proses pembalakan hutan serta meminta kepada Gubernur NTB membuat pos penjagaan di setiap hutan yang rawan illegal logging.” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenperin Perkuat Branding IKM Kosmetik dan Obat Tradisional Lokal

Penulis
Syifa
-

Industri kosmetik dan obat tradisional di Indonesia semakin menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Potensi industri kosmetik dan obat tradisional lokal memiliki ciri khas yang bersumber dari kekayaan dan keberagaman sumber daya alam.

“Pergeseran tren konsumen secara global yang mengarah pada produk alami dan berbasis bahan herbal pun turut mendukung perkembangan industri kosmetik dan obat tradisional,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Reni Yanita dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (23/3).

Bahkan, dalam penggunaan tanaman obat dan bahan alami untuk pengobatan tradisional, juga sudah menjadi warisan budaya Indonesia. “Oleh karena itu, kami terus mendorong pengembangan daya saing IKM kosmetik dan obat tradisional dalam negeri melalui berbagai kegiatan fasilitasi dan pembinaan agar mereka mampu menguasai pasar lokal, serta dikenal dan masuk ke pasar global,” tutur Dirjen IKMA.

Kemenperin mencatat, komoditas produk kosmetik dan obat-obatan tradisional menunjukkan kinerja yang positif melalui capaian ekspor dan pertumbuhan unit usaha. “Pada periode Januari – November 2024, kinerja ekspor industri produk kosmetik menembus angka USD382,4 juta, sedangkan kinerja ekspor industri obat-obatan tradisional sebesar USD6,3 juta,” ungkap Reni.

Dirjen IKMA menjelaskan, berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), lebih dari 85 persen pelaku industri kosmetik dan obat-obatan tradisional merupakan sektor IKM. “Sehingga kontribusi IKM dalam kinerja sektor ini patut diapresiasi,” ujarnya.

Reni juga menyebutkan, industri kosmetik diprediksi mengalami pertumbuhan 4,3 persen per tahun (CAGR 2025-2030), sedangkan industri obat tradisional diperkirakan tumbuh 7,1 persen per tahunnya (CAGR 2024-2033).

“Kesadaran konsumen akan pentingnya bahan yang aman, ramah lingkungan, serta memiliki manfaat kesehatan yang lebih luas merupakan faktor kunci yang dapat membedakan produk satu dengan lainnya. Oleh karena itu, pelaku industri harus siap untuk mengembangkan produk yang inovatif dan memiliki nilai jual yang kuat,” imbuhnya.

Reni menekankan, pentingnya setiap IKM kosmetik dan obat tradisional agar dapat memiliki segmen pasar yang jelas sehingga strategi pemasaran dan penjenamaan (branding) dapat dijalankan dengan efektif dan efisien.

“Produk kosmetik dan obat tradisional memiliki segmentasi pasar yang beragam, seperti mass market, premium market, maupun niche market seperti produk halal, vegan, atau organik. Sehingga kami menganjurkan pelaku IKM melakukan riset terlebih dahulu untuk menentukan target pasar yang sesuai, jadi pemasaran dan branding-nya bisa fokus”, tambahnya.

Menurut Reni, penjenamaan juga perlu diikuti oleh positioning dan diferensiasi yang kuat agar dapat mendapatkan dan menjaga kepercayaan konsumen. “Setiap jenama kosmetik dan obat tradisional perlu menunjukkan keunggulan dan ciri khas mereka, misalnya dari inovasi formula, teknologi produksi, kemasan ramah lingkungan, maupun storytelling yang kuat, supaya konsumen jadi tertarik dan menjadikannya pilihan utama,” ungkapnya.

Sebagai salah satu upaya penguatan branding IKM kosmetik dan obat tradisional, Ditjen IKMA menggelar webinar bertajuk “Menentukan Target Pasar & Diferensiasi Produk” pada Jumat (14/3) lalu. Webinar tersebut menghadirkan dua narasumber praktisi, yaitu Henry Suhardja, pemilik jenama wewangian “Follow Me”, serta Andreas, Brand Manager dari PT Sinde Budi Sentosa yang memproduksi jamu tradisional.

Direktur IKM Kimia, Sandang dan Kerajinan, Budi Setiawan mengatakan, produk kosmetik dan obat tradisional memiliki karakteristik masing-masing. “Kami berharap para peserta dapat terbantu dalam menentukan target pasar dan diferensiasi produk melalui paparan dan diskusi dengan narasumber praktisi yang telah terbukti sukses,” ujarnya.

Budi juga menyatakan bahwa webinar ini merupakan bagian awal dari rangkaian webinar pengembangan IKM kosmetik dan obat tradisional yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2025, dengan webinar lanjutan yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan Juli dan November mendatang.

Menurut Budi, pengembangan IKM kosmetik dan obat tradisional, sebagaimana pengembangan IKM lainnya, perlu didukung oleh semua pihak, baik pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas bisnis. “Saya juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan para IKM untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk, serta membangun brand yang kuat agar produk kosmetik dan obat tradisional Indonesia dapat semakin mendunia,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mensos Gus Ipul Ingatkan KPM Manfaatkan Bansos Sesuai Peruntukan

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengingatkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar memanfaatkan bantuan sosial (bansos) sesuai dengan peruntukan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Hal tersebut ia sampaikan saat berdialog dengan 300 KPM di Masjid Jami Baiturrahmah di Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (23/3/2025).

“Mari sukseskan program Presiden Prabowo Subianto dengan memanfaatkan setiap bantuan sesuai dengan peruntukannya,” katanya.

Gus Ipul menjelaskan bahwa dalam satu tahun, Kementerian Sosial menggulirkan dana sebesar Rp 153,337 Miliar untuk 42.561 KPM di Kota Surakarta. Ia berharap pemanfaatan bansos yang sesuai sasaran bisa menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang ekonomi maupun sosial.

Baca juga: Mensos Gus Ipul Ciptakan Ekosistem Pelatihan dan Usaha di Bandung

“Jadi ekonominya bisa meningkatkan, tapi juga guyub rukun, semangat kebersamaannya tinggi, dan yang terakhir semakin dekat ke Gusti Allah,” imbuhnya.

Di samping memberikan imbauan pemanfaatan bansos yang tepat sasaran, Gus Ipul juga mempelajari profil 300 KPM Kelurahan Mojosongo yang hadir dalam Dialog bersama Menteri Sosial dan Wakil Menteri Sosial.

Dari dialog tersebut, ia menemukan KPM dengan berbagai latar belakang pendidikan. Sebagian besar merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Akan tetapi, masih ada juga lulusan Sekolah Dasar (SD), atau bahkan tidak lulus dari bangku SD.

Melalui profiling tersebut, ia mengimbau pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan pendampingan yang tepat agar bisa meningkatkan kesejahteraan KPM dan mendorong mereka graduasi (lulus) dari program bansos yang diterima. Salah satu caranya ialah dengan memberikan program pemberdayaan yang sesuai dengan masing-masing KPM.

“Dengan bertemu mereka, kita jadi lebih tahu profilnya sekaligus ingin memotivasi agar mereka semangat, agar mereka bisa naik kelas. Tidak ikut dalam program penerimaan bansos, tapi naik ke usaha produktif bagi yang usia produktif,” ujar Gus Ipul.

Pada kesempatan yang sama, Gus Ipul juga mengajak seluruh KPM yang hadir menyukseskan seluruh program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin dan miskin ekstrem. Selain program perlindungan sosial dan bansos, salah satu program yang tengah digarap ialah Sekolah Rakyat.

Melalui Program Sekolah Rakyat, anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem akan diberikan pendidikan akademis dan karakter agar mereka bisa menjadi agen perubahan yang bisa memutus mata rantai kemiskinan.

Dalam kesempatan ini Walikota Surakarta Respati Ardi menyampaikan dukungan penuh untuk menjalankan program Sekolah Rakyat. Ia pun mengajak warganya melakukan hal serupa.

“Ibu-ibu sudah akan dibuatkan Sekolah Rakyat untuk SD, SMP, SMA dan gratis. Tapi saya butuh komitmen dari bapak-ibu di sini, agar anak-anaknya diasuh oleh negara, oleh Pak Menteri. Ngoten nggih?” ajak Respati pada seluruh warga yang hadir.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program Sekolah Rakyat, pemerintah Kota Surakarta juga telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,1411,1421,143...4,931Halaman 1,142 dari 4,931