Beranda blog Halaman 1145

Prakiraan Cuaca Jakarta Sabtu Ini Cenderung Stabil dan Berawan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca di wilayah Jakarta pada Sabtu (22/3) akan didominasi berawan. Meskipun beberapa daerah sempat diguyur hujan pada dini hari, cuaca secara umum cenderung stabil sepanjang hari.

Dalam rilis resminya, BMKG menyebutkan bahwa potensi hujan dengan intensitas ringan hanya akan terjadi di wilayah Jakarta Barat pada siang hari.

Prakiraan Cuaca Per Wilayah

  • Siang hari:

    • Jakarta Barat: Berpotensi hujan ringan

    • Jakarta Pusat & Jakarta Selatan: Cerah berawan

    • Jakarta Timur, Jakarta Utara, & Kepulauan Seribu: Berawan

  • Malam hari:

    • Seluruh wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu diperkirakan berawan

Suhu dan Kelembapan

BMKG memperkirakan suhu udara di Jakarta berkisar antara 24-30 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan 70-92 persen.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, terutama di Jakarta Barat, disarankan untuk mempersiapkan payung atau jas hujan mengantisipasi potensi hujan ringan. Sementara itu, kondisi cuaca berawan di wilayah lain membuat suhu relatif sejuk sepanjang hari.

Tetap pantau pembaruan cuaca dari BMKG untuk informasi lebih lanjut mengenai perubahan kondisi cuaca di Jakarta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

SIM Keliling Beroperasi di Jakarta Sabtu Ini, Cek Lokasi dan Jadwalnya

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling untuk memudahkan masyarakat dalam memperpanjang masa berlaku SIM. Layanan ini tersedia di lima lokasi berbeda di Jakarta, dengan jam operasional pukul 08.00 hingga 12.00 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun resmi TMC Polda Metro Jaya di X (Twitter), berikut adalah lokasi layanan SIM Keliling:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

  • Jakarta Barat: Mall Citraland

Syarat dan Biaya Perpanjangan SIM

Agar dapat mengakses layanan ini, pemohon diwajibkan membawa dokumen dan memenuhi persyaratan berikut:

✅ Dokumen yang harus disiapkan:

  • KTP asli dan fotokopi

  • SIM asli yang masih berlaku dan fotokopi

  • Melakukan pemeriksaan kesehatan

  • Mengikuti tes psikologi

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Jika SIM telah melewati masa berlaku, pemilik harus mengajukan permohonan pembuatan SIM baru di kantor Satpas yang telah ditentukan oleh kepolisian.

Adapun biaya perpanjangan SIM mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu:

  • Rp 80.000 untuk perpanjangan SIM A

  • Rp 75.000 untuk perpanjangan SIM C

SIM B Tidak Bisa Diperpanjang di Layanan SIM Keliling

Untuk SIM B, perpanjangan tidak dapat dilakukan melalui layanan SIM Keliling. Pemilik SIM B harus melakukan perpanjangan di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas). Hal ini disebabkan karena SIM B digunakan untuk kendaraan dengan berat lebih dari 3,5 ton, sehingga memiliki perbedaan peruntukan dan administrasi.

Dengan adanya layanan SIM Keliling ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengurus perpanjangan SIM tanpa harus datang ke kantor Satpas. Pastikan membawa dokumen lengkap agar proses perpanjangan berjalan lancar dan efisien.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pembinaan Juru Parkir, Walikota Cimahi Minta Juru Parkir Bantu Jaga Keamanan

Dinas Perhubungan Kota Cimahi menggelar Sosialisasi dan Pembinaan Juru Parkir di Aula Gedung A Kompleks Pemkot Cimahi Jalan Raden Demang Hardjakusumah Kota Cimahi, Selasa (18/3/2025). Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan perparkiran di Kota Cimahi.

Sedikitnya 55 orang jukir mengikuti sosialisasi tersebut. Materi yang diberikan mulai dari aturan perparkiran, edukasi ketertiban, serta proses administrasi penyetoran retribusi parkir Kota Cimahi. Mereka juga mendapat atribut baru petugas jukir.
Walikota Cimahi Ngatiyana mengatakan, kegiatan sosialisasi menambah wawasan para petugas parkir dapat menambah wawasan dalam pemungutan retribusi parkir tepi jalan berkaitan dengan Perda Kota Cimahi No. 8 tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
“Pelaksanaan sosialisasi merupakan bentuk upaya nyata Pemkot Cimahi dalam memberikan pelayanan perparkiran yang terbaik kepada masyarakat. Saya menekankan kepada jukir agar membantu keamanan, kebersihan, keselamatan.  Juru parkir harus menjaga keamanan bagi pengguna jasa parkir dan tetap menjaga ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas,” ujarnya.
Sebagai mitra Dishub Kota Cimahi, juru parkir agar senantiasa melaksanakan kewajiban penyetoran retribusi parkir ke kas daerah melalui aplikasi qris atau datang langsung ke dinas perhubungan dalam waktu maksimal 1×24 jam pada hari berikutnya pada tiap hari kerja.
Selain harus mengutamakan keselamatan pengguna jasa parkir dan pengguna jalan lainnya, para juru parkir juga harus meningkatkan kinerja dan profesionalitas dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya meminta para anggota juru parkir untuk senantiasa mematuhi program Pemkot Cimahi. Salah satunya yang paling nyata adalah dengan tidak menaikkan harga parkir yang telah diatur. Yang tidak kalah pentingnya juga yaitu para juru parkir jangan sampai melakukan pungutan liar (pungli), karena hal tersebut masih menjadi salah satu masalah yang di keluhkan warga,” katanya.
Juru parkir juga harus menjaga lahan parkir dengan waspada. “Utamanya jika ada oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pungutan liar terhadap warga di dalam wilayah mereka, juru parkir diharapkan mampu untuk menghentikan oknum tersebut. Serta lahan yang digunakan untuk menjadi tempat perparkiran agar tidak mengganggu akses lain, seperti memakan separuh jalan raya atau memakai trotoar untuk tempat parkir,” ucapnya.
Juru parkir juga dapat berkontribusi menjaga kebersihan, contohnya tidak membuang sampah bekas karcis parkir sembarangan dan menyiapkan wadah/kantong plastik untuk mengumpulkan sisa karcis dan dibuang di tempat sampah.
“Berikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat dengan selalu ramah dan sigap untuk membantu mengeluarkan kendaraan dan juga membantu menyeberangkan kendaraan warga pengguna jasa parkir. Hal ini penting karena dengan memberikan pelayanan yang baik, maka masyarakat akan merasa puas,” tuturnya.

InfoEkonomi.ID Sukses Gelar Top Digital Corporate Brand Award 2025 

InfoEkonomi.ID media online yang menyajikan berita-berita ekonomi, keuangan, dan bisnis di Indonesia terdepan, sukses menggelar event Top Digital Corporate Brand Award 2025 yang diadakan pada Kamis, 20 Maret 2025 di Hotel Sultan, Jakarta. Dalam gelaran tersebut, InfoEkonomi.ID menggandeng TRAS N CO Indonesia untuk melakukan riset Top Digital Corporate Brand Award 2025.

CEO InfoEkonomi.ID, Arief Munajad mengatakan, gelaran kali ketujuh InfoEkonomi.ID menjadi istimewa karena digelar dalam acara Brand Forum 2025 bertajuk “Thought Leader Co-Branding: A Roadmap to Impactful Corporate Branding” yang dibawakan oleh Ibu Prof. Amalia E. Maulana, Ph.D. “Brand Forum diselenggarakan untuk kita saling berkolaborasi dan menambah wawasan dalam berbagai hal seperti strategi dan juga inovasi,” ujar Arief dalam sambutannya.

Arief berharap, penghargaan 7th Top Digital Corporat Brand Award 2025 dapat menjadi atribut dan pemicu semangat bagi perusahaan-perusahaan yang berhasil meraihnya sehingga mereka dapat terus eksis dan semakin meningkatkan performa perusahaan, dalam rangka meraih visi yang telah dicita-citakan bersama.

“Kami berharap perusahaan-perusahaan peraih 7th Top Digital Corporate Brang Award 2025 juga menjadi perusahaan pendorong pembangunan negara dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera,” ujar Arief.

Sementara CEO TRAS N CO Indonesia sekaligus Chairman Indonesia Brand Community (IBC), Tri Raharjo menjelaskan bahwa para peraih 7th Top Digital Corporate Brand Award 2025 merupakan perusahaan-perusahaan yang telah dipilih berdasarkan penilaian Top Digital Corporate Brand Index 2025. Penilaian telah dilakukan kepada perusahaan-perusahaan BUMN, Subsidiary BUMN, BUMD, dan industri finansial berdasarkan tiga parameter penilaian digital, yaitu Search Engine Aspect, Social Media Aspect dan Website Aspect.

Dalam acara Top Digital Corporate Brand Award 2025 yang digelar ini, sebanyak 17 perusahaan berhasil memboyong penghargaan. Mereka adalah Unit Usaha Syariah Bank BPD Jateng, BPD Jambi, BPD Sultra, Bank NTB Syariah, BPD DIY, Bank Papua, Bank BPD Bali, Bank DKI, Chubb Life, Great Easten General Insurance, Toyota Astra Finance, Federal international Finance, Perumda Pasar Jaya, PNM, Railink, Citilink, dan Pelni.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Habiburokhman Dorong Hukuman Mati bagi Oknum TNI Penembak Polisi di Way Kanan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong ditegakkannya hukum atas penembakan terhadap tiga anggota polisi di Way Kanan, Lampung. Ia mengatakan pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terlebih jika memang bener terbukti ada perencanaan di baliknya. Desakan ini muncul setelah pelaku, yang merupakan oknum TNI, mengakui perbuatannya.

“Kalau kami lihat tadi di media online sudah mengaku ya yang nembak oknum TNI. Kita dorong untuk ditegakkan hukum apa adanya, karena zaman sekarang nggak akan ada yang bisa ditutup-tutupi. Siapapun pelakunya harus bertanggung jawab dan kalau memang ada terbukti dengan perencanaan, maka kami sangat mendukung dalam kasus ini diterapkannya hukuman mati kepada pelaku, karena keji sekali,” ujar Habib, dalam konferensi pers Komisi III, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Insiden penembakan ini terjadi saat anggota Polres Way Kanan sedang melakukan penertiban aktivitas perjudian sabung ayam. Habib pun menceritakan pengalamannya pernah bertugas di Way Kanan saat KKN, ia mengatakan bahwa perjudian sangat meresahkan masyarakat setempat.

“Saya orang Lampung, kebetulan waktu KKN itu saya di Way Kanan. Saya paham sekali bahwa judi itu sangat meresahkan. Orang di sana mungkin ibu-ibunya semua resah kepada anak-anaknya terpapar daripada judi,” ujarnya.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengapresiasi upaya Polres Way Kanan dalam memberantas perjudian, namun menyayangkan tindakan keji pelaku yang menembak petugas yang sedang menjalankan tugas. Ia pun mendesak agar proses hukum terhadap pelaku dilakukan secara transparan dan adil

“Ini teman-teman dari Polres Way Kanan benar-benar all out untuk memberantas judi, tiba-tiba mendapatkan tindakan yang begitu keji. Judi kan bukan sekadar pidana biasa, tapi perbuatan maksiat yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai religius umat Islam. Di masa Ramadan, (malah) judi, Anda bayangkan. Kemudian ditertibkan malah sewenang-wenang dengan biadab, dengan sangat biadab menembak orang yang menertibkan. Jadi sangat layak orang seperti itu menurut saya dijatuhi hukuman mati,” tegasnya.

Diketahui, pada tanggal 17 Maret 2025, terjadi penembakan terhadap tiga anggota Polres Way Kanan, Lampung, saat mereka menggerebek lokasi perjudian sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin. Ketiga polisi tersebut tewas ditembak di bagian kepala. Pelaku penembakan diduga adalah oknum TNI AD, yang kemudian berhasil ditangkap oleh tim gabungan TNI dan Polri.

Adapun, ketiga korban adalah anggota Polres Way Kanan, yakni Kapolsek Negara Batin, Iptu Lusiyanto, Bintara Polsek Negara Batin, Bripka Petrus Apriyanto, Bintara Sat Reskrim Polres Way Kanan, Bripda M. Ghalib Surya1 Ganta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Sahkan Revisi UU TNI, Dasco: Supremasi Sipil Tetap Dikedepankan

DPR RI menggelar Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025), dengan salah satu agenda pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa revisi ini telah melalui berbagai tahapan dialog dan konsultasi dengan elemen masyarakat.

“Kami sudah melakukan upaya maksimal dengan komunikasi intens bersama berbagai pihak, termasuk kelompok mahasiswa, NGO, dan Koalisi Masyarakat Sipil. Masukan-masukan dari mereka juga telah kami akomodasi dalam revisi UU TNI ini,” ujar Dasco.

Menanggapi dinamika politik terkait revisi UU TNI, Dasco memastikan bahwa supremasi sipil tetap menjadi prinsip utama. “Kami telah bersepakat bahwa dalam revisi UU TNI ini tidak ada kembalinya dwi fungsi TNI. Beberapa pasal yang dibahas juga tidak mengandung unsur yang mengarah pada peran TNI di ranah sipil,” tegasnya.

Revisi ini menyesuaikan dengan kebutuhan pertahanan nasional dan profesionalisme TNI dalam menghadapi tantangan global, sejalan dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Menjawab kekhawatiran publik, Dasco menegaskan bahwa dokumen revisi final akan segera dipublikasikan agar dapat diakses masyarakat.

“Kami sudah berbagi dengan teman-teman NGO, dan saya telah meminta agar dokumen bersihnya diunggah hari ini sehingga bisa diakses oleh masyarakat luas. Apa yang kami sampaikan sebelumnya, itulah yang diperempurnakan tanpa ada perubahan substansial,” ungkapnya.

Revisi UU TNI diketahui merupakan bagian dari upaya reformasi pertahanan yang lebih adaptif terhadap tantangan keamanan modern. Beberapa poin utama dalam revisi ini meliputi: Peningkatan profesionalisme TNI melalui penguatan tugas pokok dan fungsi sesuai prinsip demokrasi; Penyesuaian terhadap dinamika keamanan nasional dan global, terutama dalam menghadapi ancaman non-tradisional seperti siber dan terorisme; Peningkatan kesejahteraan prajurit TNI untuk mendukung efektivitas tugas dan fungsi pertahanan negara.

DPR RI berharap dengan revisi ini, TNI dapat semakin fokus pada tugas pertahanan negara tanpa terlibat dalam ranah politik atau pemerintahan sipil. Komitmen DPR terhadap supremasi sipil tetap menjadi jaminan bahwa revisi ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang telah dibangun sejak reformasi 1998.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gandeng KP2MI, Kemenperin Buka Kesempatan Mahasiswanya Kerja di Luar Negeri

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten dan siap kerja, termasuk dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelasan yang cukup tinggi permintaannya. Tidak hanya mengoptimalkan penyerapan di Indonesia, Kemenperin juga rajin membuka kesempatan bagi para mahasiswanya yang telah lulus dapat bekerja di luar negeri.

“Sebagai salah satu negara yang memiliki sejarah panjang dalam mendukung industrialisasi di Indonesia, Jepang kini memiliki kebutuhan tenaga kerja di bidang pengelasan yang sangat tinggi. Tentunya ini memerlukan SDM yang kompeten dan bisa berdaya saing global,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (21/3).

Menperin menjelaskan, Indonesia dan Jepang aktif menjalin kerja sama bilateral dalam berbagai bidang, termasuk dalam upaya pengembangan SDM. “Sedangkan untuk kerja sama di sektor industri, Indonesia dan Jepang juga telah lama menjalin secara komprehensif. Selama lima tahun terakhir, total perdagangan nonmigas kedua negara tumbuh sebesar 8,5 persen, dengan mencapai nilai sebesar USD 33,4 miliar pada tahun 2024,” sebutnya.

Sebagai informasi, Jepang sedang mengalami peningkatan kebutuhan tenaga kerja bidang pengelasan untuk mendukung aktivitas di sektor industri otomotif dan perkapalan. Namun demikian, perusahaan yang bergerak di bidang tersebut membutuhkan welder yang memiliki keterampilan dan sertifikasi yang sesuai.

Kebutuhan yang tinggi atas keterampilan dalam bidang pengelasan juga disampaikan oleh Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Christina Aryani dalam kunjungan kerja dan penyampaian Kuliah Umum di Politeknik ATI Makassar Kemenperin pada 19 Maret 2025.

Dalam kunjungannya tersebut, Christina membawakan kuliah umum bertajuk “Mendunia dari Kampus untuk Membangun Daya Saing Global”. Pada kesempatan itu, ia mengajak mahasiswa Politeknik ATI Makassar untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan professional di luar negeri, serta ia juga mengapresiasi serapan alumni Politeknik ATI Makassar yang telah mencapai 100 persen bekerja di industri.

“Hal yang paling penting dalam bekerja di luar negeri adalah kesiapan pekerja migran itu sendiri. Pekerja migran harus punya kompetensi, penguasaan bahasa asing, dan memahami kontrak kerja dengan baik,” ujar Christina.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Masrokhan menyatakan, pihaknya sedang merintis untuk memasok tenaga kerja internasional melalui sekolah dan kampus vokasi industri di bawah naungan Kemenperin.

“Untuk itu, Kemenperin menyusun kebijakan untuk menciptakan SDM berdaya saing global dengan meningkatkan kerja sama luar negeri melalui pelatihan-pelatihan yang bekerja sama dengan negara maju, peningkatan standar kurikulum, sertifikasi internasional, prakerin dan magang di luar negeri, serta kelas industri internasional,” ungkapnya.

Salah satu kelas industri internasional yang dibentuk adalah kelas industri Morimitsu Jepang yang fokus pada pembentukan tenaga pengelasan tingkat mahir di Politeknik ATI Makassar sebagai kampus vokasi Kemenperin yang memiliki spesialisasi di bidang teknologi industri dan manufaktur.

“Program kelas industri ini merupakan program awal pendidikan kelas internasional yang mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri, dalam hal ini ke Jepang, yang diawali dengan pelaksanaan short-term internship bagi mahasiswa,” jelas Masrokhan. Pada pelaksanaannya, Kemenperin juga didukung oleh KP2MI yang memiliki tugas memberikan pelindungan bagi pekerja-pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Direktur Politeknik ATI Makassar Muhammad Basri mengungkapkan, pihaknya saat ini telah bekerja sama dengan dua industri dari Jepang, yaitu Morimitsu Industry Co, Ltd dan Asia Afrika Investment (AAI) Co, Ltd. dalam program magang dan penempatan kerja mahasiswa di Jepang pada bidang keahlian pengelasan atau welding di Program Studi Teknik Manufaktur Industri Agro.

Sebanyak 18 mahasiswa telah mengikuti short-term internship program di Nagasaki, Jepang selama dua pekan sejak 17 Februari-2 Maret 2025. Setelah mengikuti program ini, peserta yang berkesempatan akan membantu peserta lainnya untuk beradaptasi pada saat magang selama satu tahun yang dijadwalkan pada September 2025 mendatang.

“Program ini tidak hanya memberikan wawasan tentang teknologi manufaktur di Jepang, tetapi juga mengasah keterampilan kerja serta meningkatkan daya saing lulusan kami di pasar global,” imbuhnya.

Basri berharap, Politeknik ATI Makassar dapat menyiapkan dan menjalankan dengan baik program ini agar mahasiswanya memiliki pengalaman internasional sekaligus meningkatkan kompetensi dan daya saingnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Grab Gelar Cek Kesehatan Gratis, Menkes Harapkan Mitra Pengemudi Selalu Sehat

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meninjau pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digelar oleh Grab. Program ini diharapkan dapat menjaga kesehatan para mitra pengemudi sehingga mereka dapat terus bekerja dan menafkahi keluarga dengan lancar.

“Pengemudi Grab ini tumpuan hidup keluarganya. Kalau mereka sakit tidak dapat pendapatan. Jadi kalau bisa mereka sehat terus sehingga bisa terus mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya,” ujar Menkes Budi saat kunjungan di Kantor Grab, Jakarta, Jumat (21/3).

Menurutnya, inisiatif Grab dalam menyediakan layanan cek kesehatan gratis bagi mitra pengemudi adalah langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan kondisi seperti tekanan darah tinggi atau kadar gula yang meningkat, pengemudi dapat segera mendapatkan tindak lanjut pengobatan di Puskesmas.

“Tugas kita adalah mencegah agar tetap sehat dan tidak sampai sakit,” tegas Menkes Budi.

Program CKG merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dicanangkan oleh Presiden RI dan dijalankan oleh Kementerian Kesehatan.

Sejak diluncurkan pada 10 Februari 2025, jumlah peserta CKG telah mencapai lebih dari 1 juta orang.

“Per harinya (jumlah pendaftar) naik terus. Kemarin saya lihat tembus 90 ribuan per hari. Diharapkan bisa naik terus,” ungkap Menkes Budi.

Lebih lanjut, ia menargetkan jumlah pendaftar bisa mencapai lebih dari 50 juta orang tahun ini. Jika tercapai, target 280 juta masyarakat Indonesia menjalani cek kesehatan akan semakin mudah direalisasikan.

“Kami tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi harus bekerja sama dengan berbagai elemen bangsa, termasuk Grab,” tambahnya.

Juru Bicara Presiden dari Kantor Komunikasi Presiden, Adita Irawati, menyatakan bahwa program CKG merupakan bagian dari PHTC yang berfokus pada upaya pencegahan melalui deteksi dini.

“Kami apresiasi yang dilakukan oleh Kemenkes sebagai leading sector dan didukung oleh Kementerian lain. Pendekatan baru jemput bola bersama komunitas ini kami harapkan bisa menuju target yang sudah ditetapkan dan tentunya bisa sampai seluruh pelosok Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi, menegaskan bahwa Grab akan terus mendukung program pemerintah, termasuk dalam pelaksanaan CKG di berbagai wilayah Indonesia.

“Grab selalu menjadi pionir dalam kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, mulai dari Grab Vaccine Center pada 2021 hingga kini melalui program Cek Kesehatan Gratis. Ini sejalan dengan komitmen kami untuk terus mendukung mitra pengemudi dengan menghadirkan program yang bermanfaat,” kata Neneng.

Neneng juga menekankan bahwa CKG merupakan contoh nyata bagaimana sinergi antara pemerintah dan industri dapat saling melengkapi. Dalam program ini, Grab menyediakan fasilitas dan menjangkau peserta, sementara Kementerian Kesehatan menghadirkan tenaga medis serta memastikan layanan kesehatan berkualitas sesuai standar nasional.

“Kami berharap kolaborasi seperti ini terus berlanjut agar mitra pengemudi, yang menjadi tulang punggung ekosistem kami, mendapatkan manfaat dan peluang yang lebih baik,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Khofifah Pimpin Apel, Tekankan Kerja Cepat dan Sinergitas

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur, Emil Elestianto Dardak memimpin apel bersama di halaman Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis (20/3/2025).

Apel ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan staf Pemprov Jatim, termasuk para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, pimpinan rumah sakit, kepala UPT, dan staf kantor Pemprov Jatim.

Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya kerja cepat dan sinergi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia menyampaikan rasa syukur dapat melaksanakan apel bersama di tengah padatnya agenda pasca-pelantikan, termasuk rapat koordinasi, retreat di Magelang, serta serah terima jabatan (sertijab) di DPRD Jawa Timur.

Tidak hanya itu saja, Gubernur Khofifah juga menceritakan, bahwa pasca pelantikan pihaknya harus membagi tugas dengan cepat dalam menyelesaikan sertijab Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2016, yang mengharuskan sertijab disaksikan oleh Gubernur dalam waktu 14 hari pasca-pelantikan.

Selain itu, ia menegaskan bahwa penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur menjadi prioritas. RPJMD Pemprov Jatim dijadwalkan rampung pada 21 Maret 2025, lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Dokumen ini akan menjadi acuan bagi RPJMD di tingkat kabupaten dan kota.

Dalam apel tersebut, Gubernur Khofifah juga mengungkapkan bahwa Pemprov Jatim telah mengeluarkan surat edaran terkait kebijakan Flexible Working Arrangement (FWA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai arahan Kementerian PANRB. Ia berharap implementasi kebijakan ini bisa berjalan lancar selama Sekda Jawa Timur berhalangan karena sedang melaksanakan ibadah umroh.

Menjelang libur Lebaran, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa berdasarkan data Kementerian Perhubungan, diperkirakan sebanyak 16,8 juta orang akan masuk ke Jawa Timur, sementara 14,2 juta orang akan keluar dari provinsi ini. Dengan adanya tambahan 2,6 juta orang, Jawa Timur harus memastikan kesiapan dalam menyambut lonjakan wisatawan dan pemudik.

Gubernur menegaskan agar tempat wisata tetap aman dan nyaman, serta meminta Dinas Sosial memberikan perhatian lebih bagi lansia, ibu hamil, dan difabel. BPBD Jatim diminta untuk mengantisipasi kondisi cuaca, terutama di wilayah rawan seperti Tapal Kuda (Pasuruan hingga Banyuwangi), Malang Raya, dan daerah Mataraman.

Selain itu, Dinas Perhubungan Pemprov Jatim tidak akan menerapkan FWA dan tetap mengaktifkan operator-operator Lapor.co.id untuk memastikan kelancaran lalu lintas. Disnaker Jatim juga diminta untuk mengoptimalkan posko-posko pengaduan THR bagi pekerja.

Mengakhiri arahannya, Gubernur Khofifah mengapresiasi seluruh jajaran Pemprov Jatim atas komitmen mereka dalam menjalankan pemerintahan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur yang telah memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik sebelum dirinya dilantik kembali. “Kita bersyukur sinergitas dan kolaborasi telah terjalin dengan baik. Terima kasih atas komitmen saudara dalam menjaga Pemprov Jawa Timur,” tutup Khofifah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jumlah Penerima KJP Plus Meningkat, Pemprov DKI Perkuat Layanan Pengaduan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

Pada tahap pertama tahun 2025, jumlah penerima manfaat meningkat signifikan menjadi 707.622 siswa, dibandingkan tahap kedua tahun 2024 yang berjumlah 523.622 siswa. Seiring dengan peningkatan jumlah penerima, anggaran KJP Plus juga mengalami kenaikan dari Rp2,5 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp3,2 triliun pada tahun 2025.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko mengatakan, pencairan dana untuk penerima lama atau lanjutan sebanyak 580.893 siswa telah dilakukan serentak pada hari ini, sementara penerima baru sebanyak 126.729 siswa masih dalam proses administrasi.

“Penerima lama dananya sudah langsung masuk. Untuk penerima baru, mereka masih menjalani proses administrasi seperti pembuatan rekening, pencetakan buku tabungan dan ATM di Bank DKI. Begitu semua siap, dana akan langsung dipindahbukukan,” ujar Sarjoko, Kamis (20/3).

Ia menyampaikan, pada tahap ini, Pemprov DKI Jakarta tidak lagi menggunakan sistem desil untuk menentukan prioritas penerima, melainkan fokus pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Jika sebelumnya ada yang tidak menerima karena alasan desil, saya yakin sekarang mereka sudah masuk. Sepanjang calon penerima memenuhi syarat dan tidak ada kendala anggaran, mereka akan mendapatkan KJP Plus,” katanya.

Sarjoko menjelaskan, DTKS telah dipadankan dengan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta untuk memastikan tidak memiliki mobil atau aset dengan NJOP di atas Rp1 miliar sehingga menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat. Dengan pendekatan ini, diharapkan program KJP Plus dapat lebih merata dan menjangkau siswa yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta telah membuka posko pengaduan di 44 kecamatan untuk memastikan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Sarjoko mengatakan, posko ini berfungsi sebagai pusat informasi bagi warga yang ingin mengetahui status KJP Plus atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta tempat menyampaikan keluhan atau kendala administrasi.

Menurutnya, langkah ini juga menjadi solusi atas keterbatasan ruang dan waktu layanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) P4OP di Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, yang selama ini menjadi pusat pelayanan utama KJP Plus dan KJMU.

“Pos pelayanan ini akan mempermudah masyarakat karena letaknya tidak terlalu jauh. Mereka pasti tahu lokasi kantor kecamatan di wilayahnya. Selain itu, posko ini dikelola langsung oleh camat sebagai koordinator, dengan dukungan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta instansi terkait lainnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, dengan berbagai kemudahan yang diberikan, Pemprov DKI Jakarta berharap program KJP Plus semakin efektif dalam mendukung pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Diharapkan melalui kemudahan ini dapat memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan tepat sasaran,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News