Beranda blog Halaman 1147

RUU Perubahan UU TNI Disetujui DPR, Menhan Tegaskan Transformasi TNI

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertahanan RI (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, terkait Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Rapat paripurna ini berlangsung di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/3/2025). Dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, rapat ini bersifat terbuka untuk umum.

Dalam sidang tersebut, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto membacakan laporan hasil pembahasan RUU Perubahan atas UU TNI, yang mencakup tiga aspek utama: pertama, legalitas formal dalam proses penyusunan undang-undang; kedua, substansi materi perubahan UU TNI; dan ketiga, pelaksanaan fungsi pengawasan anggaran Dewan.

Saat sesi pengambilan keputusan, Ketua DPR RI Puan Maharani menanyakan kepada seluruh fraksi apakah RUU tersebut dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Setuju,” jawab seluruh anggota DPR RI secara serentak.

Dalam pendapat akhir pemerintah, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa TNI harus terus dibangun dan dikembangkan secara profesional. Menhan menekankan bahwa TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional.

Namun, seiring dengan perkembangan geopolitik dan teknologi militer global, TNI perlu bertransformasi agar dapat menghadapi ancaman konvensional maupun non konvensional secara efektif. Geostrategi pertahanan yang realistis sangat diperlukan agar Indonesia mampu bertahan dan menjaga kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Mengakhiri pendapat akhir pemerintah, izinkan saya, Menteri Pertahanan, mewakili pemerintah menyampaikan bahwa prinsip jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara profesional tidak akan mengecewakan Indonesia dalam menjaga kedaulatan NKRI,” tegas Menhan Sjafrie.

Turut hadir pada rapat paripurna antara lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Panglima TNI, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan), Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Irjen Kemhan), serta pejabat Eselon I Kemhan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Siapkan 164 Ribu Personel Gabungan Amankan Mudik 2025

Penulis
Syifa
-

Sebanyak 164.298 personel gabungan dari unsur Polisi, TNI, Dishub, Pramuka dan Basarnas dan beberapa pihak diturunkan dalam Operasi Ketupat 2025. Kepala Kepolisian RI Jendral Listyo Sigit Prabowo menyatakan personel gabungan ini akan ditempatkan di 2.835 posko yang ada di seluruh Indonesia.

“Personel ini nantinya ditempatkan di Posko terdiri dari 1.738 pos pengamanan, 788 pos pelayanan, dan 309 pos terpadu,” jelasnya usai memimpin Apel Ketupat 2025 di Grahadi Surabaya, Kamis (20/03/2025).

Menurut Kapolri, petugas akan ditempatkan mulai dari masjid, kemudian lokasi sholat idul Fitri, pusat-pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelakuhan, bandara, dan obyek-obyek wisata.

“Jadi petugas gabungan ini ditempatkan pada objek vital,” tuturnya.

Petugas gabungan ini diturunkan untuk mengurai terjadinya kemacetan di beberapa titik rawan.

“Kami berupaya untuk mencegah terjadinya kepadatan, tentu kita juga akan melakukan berbagai macam rekayasa lalu lintas, mulai dari kegiatan pengaturan perjalanan untuk kendaraan zumbo 3, kemudian juga ganjil-genap, kontraflow, sampai dengan kita laksanakan one-way,” jelas Kapolri.

Kapolri juga menekankan pengamanan dan juga mempersiapkan pos di jalur arteri.

“Kita harapkan masyarakat betul-betul bisa terlayani dengan baik, baik yang ada di jalur tol maupun di jalur arteri,” ungkapnya.

Kapolri mengingatkan masyarakat yang ingin mendapatkan informasi atau mengadukan selama mudik berlangsung bisa dihubungi hotline 110.

“Kita siapkan petugas 24 jam untuk memberikan pelayanan, sehingga kita harapkan di pelayanan mudik tahun 2025 ini bisa semakin baik,” tegasnya.

Menurut Kapolri, Operasi Ketupat 2025 digelar antara 14 sampai 17 hari. Menurutnya, puncak arus mudik diprediksi akan terjadi kemungkinan di antara tanggal 28 sampai dengan 30 Maret.

“Sedangkan untuk puncak arus balik kemungkinan antara tanggal 5 dan 7 April 2025,” ujarnya..

Kementerian Perhubungan telah melakukan survei diprediksi potensi pergerakan masyarakat selama libur lebaran 2025 mencapai 52 persen.

“Jumlah ini setara dengan 146,48 juta orang yang menjalani mudik,” ungkap Sigit.

Turut hadir dalam apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2025 yakni Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Wamenhub Suntana, Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan yang mewakili Menko Polkam, Dirjen Sarana Kemenhub Amirullah, Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono, Kakanwil kemenag Jatim Akhmad Sruji Bahtiar, Irjen Kemendag Putu Jayan Danu Putra, hingga Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bahlil Kerahkan 307 SPKLU Layani Pemudik Mobil Listrik di Jateng-Yogya

Penulis
Syifa
-

Persiapan sektor ESDM di jalur Pantura Jawa Tengah dalam menghadapi lonjakan arus mudik Ramadan dan Idul Fitri 2025 terus dimatangkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, hari ini (20/3) melaksanakan peninjauan langsung untuk memastikan kesiapan infrastruktur, khususnya bagi para pemudik yang menggunakan kendaraan listrik.

Menteri ESDM telah memberikan arahan untuk mengerahkan 307 unit SPKLU yang tersebar di 215 lokasi, untuk siap melayani pemudik mobil listrik rute Jawa Tengah-Yogyakarta.

Dalam kunjungannya, Menteri ESDM mengatakan bahwa masyarakat yang akan mudik menggunakan kendaraan listrik tidak perlu ragu untuk melintasi jalur Pantura. “Saya menjamin kepada saudara-saudara saya, masyarakat yang melakukan mudik dengan memakai kendaraan listrik, tidak perlu ragu, karena ada 307 stasiun yang bisa dipakai untuk di Jawa Tengah, dan jaraknya per 20 kilometer di sekitar tol,” ujar Bahlil.

Data menunjukkan peningkatan transaksi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang pesat, mencapai 20.745 transaksi, naik 5 kali lipat dibandingkan 4.149 transaksi pada Lebaran 2024. Sejalan dengan itu, tren pemudik yang menggunakan kendaraan listrik roda empat juga melonjak, dengan proyeksi 9.275 pemudik, meningkat 5 kali lipat dari 1.855 pemudik pada tahun sebelumnya.

Untuk memberikan pelayanan maksimal, PT PLN juga menyiapkan 1.720 petugas yang siaga 24 jam, dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Selain itu, PLN juga mempermudah pengguna kendaraan listrik yang akan mudik melalui fitur Road Trip Planner di PLN Mobile. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk merencanakan perjalanan, mencari lokasi SPKLU, mengetahui titik lokasi SPKLU, real-time persentase energi pada baterai dan melakukan pemantauan persentase energi pada baterai selama pengisian daya.

Selain infrastruktur ketenagalistrikan, Menteri ESDM juga memastikan ketersediaan energi primer untuk pembangkit listrik. Menurutnya, bahan bakar pembangkit listrik di Jawa Tengah rata-rata ketersediaannya di atas 20 hari, baik batu bara, gas, maupun BBM. “Stok energi primer, seperti batu bara, gas, dan BBM, mencukupi kebutuhan. Jadi secara stok, gak ada masalah,” tegas Bahlil.

Menurut data kelistrikan Subsistem Wilayah Jawa Tengah & DIY bahwa Daya Mampu Netto (DMN) di wilayah mencapai 7955 MW, dengan Beban Puncak (BP) sebesar 5020 MW. Ini menghasilkan Reserve Margin (RM) sebesar 2935 MW, atau 58%. Angka ini jauh di atas ambang batas aman. “Dan antara beban puncak, kemudian daya kapasitas terpasang, dan cadangan itu di atas 30%,” ungkap Menteri ESDM.

Secara keseluruhan, Bahlil memastikan kesiapan pasokan energi di wilayah-wilayah yang ia tinjau langsung. “Dan Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, DKI, clear,” pungkas Bahlil.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Rampungkan Revisi PP untuk Tingkatkan PNBP Sektor Minerba

Penulis
Syifa
-

Pemerintah saat ini tengah merampungkan revisi dua peraturan pemerintah (PP) guna meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara (minerba). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya pada Kamis, 20 Maret 2025, menyampaikan bahwa pembahasan mengenai perubahan regulasi terkait penyesuaian tarif royalti tersebut akan segera selesai.

“Perubahan sekarang sudah hampir final, dikit lagi,” ucap Bahlil kepada awak media usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.

Menteri ESDM menambahkan, pada rapat tersebut turut dibahas mengenai beberapa sumber pendapatan baru lainnya. Hal ini termasuk dengan peningkatan royalti pada beberapa komoditas unggulan mulai dari emas hingga batu bara.

“Tadi kita melakukan pembahasan untuk melakukan exercise beberapa sumber-sumber pendapatan negara baru khususnya peningkatan royalti di sektor emas, nikel, dan beberapa komoditas lain termasuk di dalamnya adalah batu bara,” ujar Menteri ESDM.

Selain itu, menurut Bahlil pemerintah juga mempertimbangkan untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap produk turunan mineral yang belum masuk dalam skema pendapatan negara. Upaya ini diharapkan mendorong strategi hilirisasi pemerintah guna meningkatkan nilai tambah dari industri pertambangan.

Berkaitan dengan royalti, Menteri ESDM mengatakan bahwa royalti ini dikenakan mulai dari bahan baku hingga barang jadi guna menunjang proses hilirisasi. Sementara untuk besarannya berkisar antara 1,5 hingga 3 persen bergantung pada kondisi harga komoditas di pasar global.

“Tergantung dan itu fluktuatif ya. Kalau harganya naik kita naikkan kepada yang paling tinggi. Tapi kalau harganya lagi turun, kita juga tidak boleh mengenakan pajak yang besar pada pengusaha karena kita juga butuh pengusaha berkembang,” jelasnya.

Menteri ESDM pun memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar, termasuk PT Freeport Indonesia juga akan dikenakan tarif royalti sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Sesuai aturan kan kita kenakan pajak yang paling tinggi,” tandasnya.

Dengan perubahan ini, pemerintah berharap sektor minerba dapat berkontribusi secara signifikan pada PNBP. Perubahan ini juga diharapkan dapat menciptakan ekosistem industri pertambangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Tegaskan Pembangunan Bangsa Adalah Proses Panjang

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan sebuah bangsa adalah proses panjang yang memerlukan kerja keras lintas generasi. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya saat meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis, 20 Maret 2025.

“Saya tegaskan kepada semua pihak bahwa pembangunan suatu bangsa adalah pekerjaan yang lama bisa dikatakan sebuah long march suatu perjalanan yang berat dan jauh,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa kesejahteraan yang dinikmati bangsa Indonesia saat ini merupakan hasil perjuangan para pendahulu, mulai dari pejuang kemerdekaan hingga presiden-presiden sebelumnya. Untuk itu, Presiden Prabowo mengajak seluruh pihak untuk menghargai kontribusi para pemimpin terdahulu dan terus melanjutkan perjuangan dengan semangat kolaborasi.

“Saya di sini mengajak semuanya bahwa berterima kasih kepada pendahulu-pendahulu kita, semua presiden yang telah bekerja keras, semua kabinet yang telah bekerja keras,” ungkapnya.

Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintahannya dalam menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya melalui hilirisasi industri dengan target 8 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun ke depan. Ia juga mengingatkan generasi muda untuk tetap optimistis dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang mencoba meruntuhkan semangat mereka.

“Masa depan kita gemilang dan cerah walaupun ada sedikit usaha-usaha entah dari mana untuk selalu menurunkan semangat dan harapan daripada anak-anak muda kita. Saya tegaskan di sini tidak benar dan kita akan maju terus,” ujarnya penuh semangat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Sahkan UU TNI, Tetap Kedepankan Prinsip Demokrasi

Penulis
Syifa
-

Rapat Paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi Undang-Undang TNI yang baru pada Kamis, (20/3/2025). Dalam laporannya, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto menekankan prinsip dasar dalam UU TNI tetap berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, supremasi sipil, Hak Asasi Manusia (HAM), serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah disepakati.

Utut menjelaskan bahwa pembahasan RUU ini telah melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pakar, akademisi, LSM serta Kementerian dan Lembaga serta Panglima TNI. Sebelum keputusan pengesahan, Komisi I DPR RI telah menggelar berbagai rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada bulan Maret 2025 untuk mendengarkan masukan dari berbagai elemen masyarakat.

Adapun pokok-pokok yang dibahas dalam RUU TNI antara lain mencakup kedudukan TNI, penambahan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP), penempatan prajurit TNI di kementerian dan lembaga, serta perubahan masa dinas prajurit. Beberapa perubahan penting dalam RUU ini adalah penambahan dua tugas pokok TNI dalam OMSP, yaitu membantu mengatasi ancaman siber dan melindungi serta menyelamatkan warga negara Indonesia di luar negeri.

“Pertama yaitu kedudukan TNI, Pasal 7 operasi militer selain perang, pasal ini menambah cakupan tugas pokok TNI dalam OMSP dari semula 14 menjadi 16. Penambahan 2 tugas pokok meliputi membantu menanggulangi ancaman pertahanan siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri,” tutur Utut.

Selain itu Pasal 47, prajurit aktif dapat menduduki jabatan di beberapa Kementerian dan Lembaga yang semula berjumlah 10 menjadi 14 Kementerian dan Lembaga. “Berdasarkan permintaan pimpinan kementerian dan lembaga dengan tetap tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku di lingkungan di Kementerian dan Lembaga tersebut,” tandas Utut.

Diluar penempatan pada 14 Kementerian dan Lembaga tersebut, TNI dapat menduduki jabatan sipil dengan catatan harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ketiga, pasal 53 menambah masa dinas keprajuritan.

Dalam pasal ini mengalami perubahan masa bakti prajurit masa dinas yang selama ini diatur paling tinggi usia 58 tahun untuk perwira dan 53 tahun untuk Bintara/Tamtama mengalami penambahan sesuai jenjang kepangkatan.

Menutup laporan, Utut berharap dan memohon seluruh Anggota DPR RI untuk ikut membantu dalam pengambilan keputusan di tingkat II untuk menyetujui Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi Undang-Undang.

Menanggapi laporan Ketua Komisi I, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan seluruh fraksi di DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang. “Kini saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi DPR RI, apakah RUU TNI dapat disetujui untuk menjadi Undang-Undang?” tanya Puan yang kemudian disambut dengan persetujuan seluruh Anggota DPR.

Merespon pengesahan ini, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan DPR RI, Komisi I, seluruh Fraksi serta segenap elemen masyarakat LSM yang telah berperan aktif dalam pembahasan dan pengesahan RUU ini. Dengan disahkannya UU TNI, diharapkan peran TNI sebagai penjaga kedaulatan negara dapat semakin optimal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menjaga perdamaian dan keamanan nasional.

“Kami tidak akan pernah mengecewakan rakyat Indonesia di dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pesan Menhan. Turut hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI saat pengesahan RUU Tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI menjadi UU TNI yaitu Panglima TNI Agus Subiyanto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala BIN Herindra dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri Gandeng PP ‘Aisyiyah Benahi Moral Masyarakat Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes Yandri Susanto melakukan terobosan dengan menggandeng Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiyah untuk memperbaiki moral masyarakat desa. Pasalnya moral dinilai sebagai pondasi penting karena berkaitan dengan kualitas SDM yang menjadi aktor utama untuk mewujudkan setiap tujuan pembangunan dengan kolaborasi yang melibatkan banyak sektor.

“Itu cara kami untuk melakukan terobosan bahwa desa menjadi faktor penting. Kita bukan superman tapi kita superteam. Kalau semua gerak termasuk ‘Aisyiyah insyaallah ekonominya tumbuh, moralnya pun makin baik,” papar Mendes Yandri saat audiensi dengan PP ‘Aisyiyah di Kantor Kemendes PDT Jakarta, Selasa (18/3/25).

Kolaborasi ini dilakukan dengan pendekatan keluarga yang dimulai dari pembenahan moral anak agar tumbuh generasi masa depan yang berkualitas. Dengan pendidikan yang baik, dipastikan berpengaruh pada penurunan angka pernikahan di bawah umur, stunting, dan pengangguran yang merupakan hambatan besar terwujudnya Indonesia maju.

Selanjutnya Mendes Yandri menuturkan pentingnya gerakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan warga yang dilakukan dalam langkah pemberdayaan dan pendampingan. Mindset masyarakat harus dibentuk agar produksi dalam pengolahan potensi desa bisa dilakukan secara maksimal berikut dengan pemasaran yang sifatnya berkelanjutan.

“Pemberdayaan ini penting karena mindsetnya. Jadi kontribusi kita tidak habis dalam satu kali pakai, bisa berkelanjutan,” tutur Mendes Yandri.

Besar harapan Mendes Yandri agar PP ‘Aisyiyah dapat berkontribusi untuk mewujudkan visi besar Presiden Prabowo Subianto yang dituangkan dalam Asta Cita ke-6 yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan karena pengalaman yang dimiliki selama organisasi ini berdiri.

Merespons setiap rencana dan langkah Kemendes PDT dalam membangun desa, PP ‘Aisyiyah sebagai organisasi kemasyarakatan menyatakan komitmennya untuk terlibat langsung dalam membina desa secara intensif. Seluruh elemen akan diperhatikan mulai dari bidang pendidikan, politik, ketahanan keluarga, dan ekonomi karena selaras dengan program-program PP ‘Aisyiyah yang sudah berjalan.

“Ini sangat bersinergi, klik dengan program PP ‘Aisyiyah. Kita punya banyak program termasuk ketahanan keluarga. Bagaimana keluarga tetap sakinah di era digital ini karena pertahanan keluarga jadi pilar utama kita. Anak-anak juga harus mendapatkan pendidikan yang layak dan bagaimana setiap keluarga bisa hidup damai, ekonomi maju, dan nilai spiritualitas berkembang,” tegas Ketum PP ‘Aisyiyah Salmah Orbayinah.

Selanjutnya kolaborasi ini akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) untuk mempermudah dan mempercepat eksekusi di tingkat desa. Beberapa provinsi yang ditargetkan menjadi ruang pendampingan dan pemberdayaan Kemendes PDT bersama PP ‘Aisyiyah juga dibahas secara rinci sehingga tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Hadir dalam audiensi tersebut di antaranya Sekjen Taufik Madjid, Kepala BPSDM Agustomi Masik, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, bersama Staf Khusus M Khoirul Huda dan Muhammad Afif Zamroni.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemerintah Tetapkan 87% Lahan Baku Sawah sebagai LP2B, Menteri Nusron: Tidak Boleh Diubah Fungsi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengikuti Rapat Koordinasi mengenai Pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan pada Selasa (18/03/2025).

Salah satu keputusan yang diambil dalam rapat tersebut adalah penetapan 87% dari total lahan baku sawah (LBS) untuk dimasukkan dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Keputusan diambil berdasarkan dukungan dari Kepala Bappenas yang menilai hal ini penting untuk menjaga ketersediaan pangan.

“Karena, jika sudah menjadi LP2B, lahan tersebut tidak boleh diubah fungsi untuk kepentingan apa pun selamanya, kecuali dengan mengganti lahan tersebut dengan tingkat produktivitas yang setara,” ujar Menteri Nusron.

Berdasarkan penetapan tersebut, Menteri Nusron menjelaskan bahwa ke depannya tidak hanya sawah teknis yang akan ditetapkan menjadi LP2B melainkan lahan sawah tadah hujan turut dijadikan LP2B. “Lahan sawah tadah hujan, meskipun tidak produktif untuk padi, bisa untuk tanaman lain yang lebih sesuai dengan ketersediaan air,” tuturnya.

Dalam pertemuan ini, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan dua langkah utama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan nasional. “Kami akan segera membuat sawah baru dan mengoptimalkan sawah yang ada untuk memastikan ketahanan pangan,” ungkapnya.

Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya revisi Perpres Nomor 59 Tahun 2019 yang akan menyesuaikan nomenklatur terkait perubahan kementerian dan posisi Menko. Revisi ini akan memperluas cakupan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dari yang sebelumnya 8 provinsi, akan ditambah 12 provinsi untuk meningkatkan pemerataan pengelolaan lahan pertanian.

Adapun penambahan 12 provinsi yang lahan sawahnya akan ditetapkan menjadi LSD ialah Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Dalam rapat tersebut, turut hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy; Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh Aris Marfai; Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono; Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Kementerian ATR/BPN dan perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Sepakati Langkah Penanggulangan Banjir di Jabar, Menteri Nusron: Semua Badan dan Sempadan Sungai Harus Ditertibkan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemprov Jabar telah menyepakati langkah strategis untuk menanggulangi banjir di kawasan Bekasi dan Bogor. Fokus utama dalam upaya ini mencakup penertiban badan dan sempadan sungai, revitalisasi situ yang telah punah, serta perbaikan sistem irigasi dan pengendalian pembangunan.

“Semua badan dan sempadan sungai harus ditertibkan. Jika sudah ada bangunan dan memiliki alas hak, maka harus dibereskan dengan Pengadaan Tanah, di ganti rugi sesuai dengan appraisal. Jika ada bangunan tanpa alas hak, maka akan dilakukan pendekatan manusiawi dengan mekanisme hukum yang adil agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” kata Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, setelah rapat koordinasi di Kementerian PU, Senin (17/03/2025).

Selain menertibkan daerah sempadan sungai, situ yang telah hilang akan direvitalisasi untuk mengembalikan fungsinya sebagai kawasan resapan air. Berdasarkan data sementara, terdapat 32 situ di wilayah Bekasi dan Bogor yang akan dikembalikan sesuai peruntukannya. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir yang semakin meningkat akibat penyusutan daerah tampungan air.

“Semua langkah ini membutuhkan Pengadaan Tanah karena pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada ketersediaan lahan. Sebelum Pengadaan Tanah, terlebih dahulu harus ada penetapan lokasi (Penlok), yang ditetapkan oleh kepala daerah. Targetnya, Penlok akan selesai pertengahan April, Pengadaan Tanah selesai akhir Mei, dan pada bulan Juni proses pembangunan bisa dimulai,” terang Menteri Nusron.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti menyampaikan, rapat ini merupakan rapat kedua yang dilakukan setelah sebelumnya rapat dilangsungkan bersama Pemprov DKI Jakarta. “Jadi nanti kita akan melakukan rapat bersama lagi dan selanjutnya kami nanti akan melaporkan hal ini untuk bersama-sama di tingkat pusat, kita melakukan koordinasi di tingkat pusat agar semuanya bisa bersih-bersih, itu yang penting untuk mengurangi banjir yang ada di daerah DKI Jakarta dan Jabar ini,” tuturnya.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi pun menyambut baik kerja sama ini. “Kami menyambut baik dan akan bekerja untuk menyiapkan kerangka acuan, yaitu Penloknya tentunya harus kami siapkan dengan cepat,” ujarnya.

Turut serta dalam rapat ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN dan PU; sejumlah Wali Kota/Bupati di Provinsi Jabar.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wamen Viva Yoga Ajak Perguruan Tinggi Kembangkan Potensi 61 Desa Wisata di Kawasan Transmigrasi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bertempat di Ruang Kerja, Gedung C, Komplek Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, (18/3/25), Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menerima kunjungan Rektor Universitas Esa Unggul Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, ST., MBA., IPU, ASEAN Eng.

Kehadiran pimpinan kampus yang beralamat di samping Tol Kebon Jeruk, Jakarta, itu untuk menjajaki kerjasama dalam berbagai hal, seperti magang, kuliah kerja nyata (KKN), dan pengembangan desa wisata di kawasan transmigrasi.

“Saya senang mendapat kunjungan dari Bapak Rektor dan pimpinan lainnya”, ujar Wamen Viva Yoga.

Dikatakan jalinan komunikasi dirinya dengan Universitas Esa Unggul sudah berlangsung lama.

“Beberapa hari yang lalu saya menjadi keynote speech yang digelar oleh Universitas Esa Unggul”, ungkap Wamen Viva Yoga.

Disampaikan dalam pertemuan, Kementerian Transmigrasi terbuka melakukan kerja sama atau kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi. Keinginan dari perguruan tinggi yang berdiri pada 1993 untuk ikut mengembangkan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat disambut dengan gembira.

“Kita akan konsen menjajaki kerja sama mengembangkan desa wisata”, ungkapnya.

Dipaparkan, ada 61 desa wisata di kawasan transmigrasi. Desa wisata sebanyak itu terbagi menjadi 7 tematik yaitu agrowisata, budaya, edukasi, gunung, kuliner, sungai, dan pantai. Lebih detail disebutkan, Agrowisata berada di kawasan transmigrasi Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Tengah, NTB, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. Wisata Budaya berada di Sumatera Barat, Kalimantan Timur, dan NTT. Wisata Edukasi berada di Bangka Belitung, NTT, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara. Wisata Gunung berada di Aceh, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Wisata Pantai beraada di Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara. Wisata Sungai ada di Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara serta Wisata kulinner ada di Sulawesi Tenggara.

Wamen Viva Yoga berharap dengan adanya kolaborasi untuk membina desa wisata dengan berbagai pihak termasuk dengan Universitas Esa Unggul akan lebih meningkatkan potensi yang ada sehingga dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi transmigran dan masyarakat sekitarnya.

Dalam pembinaan desa wisata, warga transmigran akan diberi pelatihan terkait skill kepariwisataan, pengembangaan UMKM, sadar hukum, dan pengetahuan lainnya.

“Sehingga wisatanya berkembang, masyarakatnya pun semakin berdaya”, tutur mantan anggota Komisi IV DPR itu.

Rencana kolaborasi ini ditegaskan oleh Wamen Viva Yoga perlu segera direalisasikan sehingga bisa menambah kemakmuran warga transmigran.

“Paling penting adalah konkrit untuk mengembangkan kawasan transmigrasi”, tegasya.

Hadir dalam pertemuan tersebut selain rektor, Wakil Rektor Bidang Kerja Sama Dr. Rilla Gantino; Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Erna Febriani, S.Si, M.Si; Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Dr.  Farida Nurun Nazah, S.HI., MH; Kepala Program Studi Teknik Informasi Fakultas Ilmu Komputer Dr. Riya Widayanti, S.Kom, MM.SI; Kepala Biro Kerja Sama Dr. Ayu Larasati, S.Sos., M.Ikom; Dosen Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Dr. Erlina Puspitaloka Mahadewi; dan Staf Bagian Kerja Sama Annisa Maulida S,Ikom.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,1461,1471,148...4,931Halaman 1,147 dari 4,931