Beranda blog Halaman 1161

Buka Bersama, HD Respon Kebutuhan Infrastruktur Masyarakat Banyuasin

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru (HD) didampingi Ketua TP PKK Prov. Sumsel, Hj. Feby Herman Deru melaksanakan safari ramadhan 1446H/2025M bersama Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan ke Kabupaten Banyuasin dilaksanakan di Rumah Pribadi Bupati Banyuasin Kel. Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Banyuasin, Kamis (13/3).

Mengawali sambutannya HD mengucapkan alhamdulillah karena dirinya beserta pejabat pendamping dapat hadir dan bertemu kembali dengan masyarakat Kab. Banyuasin.

“Hari ini istimewa kita sengaja menujukan berbuka puasa disuatu tempat dimana tempat itu juga menanti kehadiran kita. Hari ini kita bukan sekedar makan bersama tapi kita juga melepas rindu dimana kita sibuk dengan tugas masing – masing. Apalagi saya dan Bupati ini termasuk yang terjeda lama tidak dipemerintahan, dan hari ini kita dapat berkumpul. ini merupakan anugerah yang besar dari Allah SWT”, ungkap HD.

Baca juga: Resmikan Tiga Jembatan, HD Harapkan Perkuat Mobilitas dan Perekonomian Daerah

HD juga menyampaikan bahwa sebelum dirinya datang ke lokasi safari ramadhan, ia telah memerintahkan Asisten II untuk memanggil Kepala Balai Jalan dan Pelaksanaan Jalan Tol untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan pembangunan Jalan Tol Palembang – Betung, yang diperkirakan pada kuartal pertama mudah – mudahan akan terselesaikan.

“Kita berharap semoga pada kuartal pertama ini kita terlepas dari belenggu kemacetan. Selain itu ini juga diharapkan memberikan efek ekonomi yang dapat berjalan normal ditengah masyarakat banyuasin”, tutur HD.

Terkait pembangunan jembatan yang diharapkan oleh masyarakat Banyuasin. HD memerintahkan Kadis PU Provinsi Sumsel untuk segera berkoordinasi dengan Kadis PU Banyuasin serta pihak – pihak terkait agar Jembatan Rantau Bayur dan Jembatan Tanah Kering Pulau Rimau dapat segera dibangun.

Dalam kesempatan itu, HD juga memberikan bantuan berupa sembako secara simbolis kepada anak yatim piatu yang ada di Kab. Banyuasin.

Dikesempatan yang sama Bupati Banyuasin, H. Askolani mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Sumsel yang telah menyempatkan diri untuk hadir di Kab. Banyuasin.

“Kami atas nama Pemda Banyuasin dan masyarakat Banyuasin mengucapkan terimakasih dan selamat datang kembali di Kab. Banyuasin”, tuturnya.

Askolani juga mengucapkan terimakasih atas telah diresmikannya KMP Putri Leanpuri angkutan penyeberangan yang melintasi Desa Sri Menanti-Desa Karang Baru, Banyuasin pada 11 Maret 2025 yang lalu di Pelabuhan Penyeberangan Srimenanti Tanjung Lago. Dimana Kapal tersebut merupakan jawaban atas kebutuhan transportasi bagi masyarakat yang bermukim di kawasan perairan.

Turut hadir Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, Para Kepala OPD Prov. Sumsel, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Kab. Banyuasin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DTSEN Akan Dipakai untuk Penyaluran Zakat, Mensos Gus Ipul: Lebih Akurat

Penulis
Syifa
-

Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sudah difinalisasi dan kini memasuki tahapan uji petik ke depan juga akan digunakan sebagai acuan penyaluran zakat oleh Baznas. Hal ini terungkap dalam Rapat Konsolidasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kamis (13/3/2025).

Dalam kesempatan ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan DTSEN merupakan sumber data yang sangat kaya dan akurat untuk mendukung efektivitas program bantuan sosial dan pemberdayaan maupun penyaluran dana umat.

“DTSEN ini sungguh merupakan data yang sangat kaya yang kita bisa manfaatkan untuk berbagai hal dan Insya Allah akan lebih akurat,” kata Gus Ipul.

Ke depan pemerintah akan mengonsolidasikan pundi-pundi dana umat seperti yang ada di Baznas agar fokus digunakan untuk penanggulangan kemiskinan. Secara teknis, Baznas maupun lembaga filantropi lainnya akan tetap bekerja secara independen. Namun dalam hal penyaluran zakat serta bantuan lain, akan diarahkan menggunakan DTSEN sehingga betul-betul sampai ke tangan fakir miskin.

Soal akurasi DTSEN, Gus Ipul menegaskan berani menjamin lantaran akan dimutakhirkan secara berkala baik melalui metode formal maupun partisipatif. Pemutakhiran wajib dilakukan karena data kependudukan bersifat dinamis.

Gus Ipul menambahkan upaya pengentasan kemiskinan tak cukup hanya memenuhi aspek material. Aspek spiritual dan dan sosial juga harus dipenuhi. Menurutnya, kontribusi spiritual, dalam hal ini melalui lembaga zakat, merupakan salah satu sarana untuk memotivasi masyarakat agar bangkit dan mengambil peran di masa mendatang.

“Kita harus mulai mengikutkan ajaran-ajaran agama dalam rangka untuk memotivasi masyarakat, keluarga miskin misalnya, untuk bisa lebih bangkit dan lebih berperan di masa-masa yang akan datang,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Dorong Modernisasi Kapal Perikanan Indonesia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP melalui Ditjen Perikanan Tangkap secara bertahap mulai mendorong modernisasi dan transformasi kapal perikanan dari bahan dasar kayu menjadi kapal besi. Langkah ini untuk memenuhi standar kelaikan yang telah ditentukan, yaitu laik laut, laik tangkap dan laik simpan hasil ikan yang ditangkap dalam kapal.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif mengatakan, pihaknya mencatat 65% kapal perikanan di Indonesia rata rata telah berusia lebih dari 10 tahun yang didominasi oleh kapal berbahan dasar kayu.

“95% kapal perikanan yang terdaftar di KKP terbuat dengan bahan utama kayu. Meski lebih murah dari segi pembiayaan, penggunaan kayu sebagai bahan baku utama pembuatan kapal dapat mengarah ke isu lingkungan, dalam hal ini adalah deforestasi dan kurang memenuhi standar kapal perikanan dunia yg baik,” jelasnya dalam keterangan resmi KKP.

Lebih lanjut Latif menerangkan usia kapal kayu rata-rata 15-20 tahun tergantung dari perawatannya. Secara konstruksi kapal kayu memiliki kekurangan karena umumnya dibangun secara tradisional dan kurang memenuhi persyaratan standar kelaikan laut, laik tangkap dan laik simpan hasilnya.

“Jangka panjangnya dampak dari deforestasi ini dapat meningkatkan emisi karbon di Indonesia. Sedangkan dari sisi umur kapal, Apabila sudah lebih dari 10 tahun perlu segera dipertimbangkan untuk penggantian armadanya, dan ke depan kita secara bertahap mendorong pembangunan kapal dengan bahan dasar besi atau baja yang memenuhi standar kapal perikanan ideal,” imbuhnya.

Latif menambahkan mayoritas kapal perikanan saat ini menggunakan mesin darat modifikasi non-marine engine standar, sehingga rentan mengalami korosi, overheating, kebocoran oli, emisi karbon tinggi, dan kegagalan transmisi.

“Dari sisi kelayakan bekerja, kapal perikanan di Indonesia juga belum sepenuhnya memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan awak kapal perikanan di atas kapal, diantaranya ruangan akomodasi yang memadai sesuai ketentuan. Umumnya ruangan kapal lebih diarahkan untuk optimalisasi menampung hasil tangkapan dibandingkan memperhatikan kebutuhan kondisi kerja yang layak bagi awak kapal”, papar Latif.

Modernisasi kapal perikanan dinilai Latif diperlukan untuk menjawab isu lingkungan, meningkatkan persaingan global dan dapat berpengaruh pada harga jual ikan karena menerapkan cara penanganan ikan yang baik di atas kapal perikanan, ikan tetap terjaga kesegarannya dan higienis sehingga nilai jual ikan tinggi dan berdaya saing tinggi untuk pasar domestik maupun eskpor.

Menurut Latif, sudah waktunya semua pelaku usaha perikanan khususnya pelaku usaha industri perikanan secara bertahap beralih menggunakan kapal besi yang sesuai standar kapal perikanan yang aman buat awak kapal, dan menjaga kualitas ikan hasil tangkapannya sehingga punya nilai jual lebih tinggi.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan KKP berkomitmen untuk memastikan seluruh kapal perikanan di Indonesia sesuai dengan norma dan standar yang berlaku, sehingga kapal yang berlayar menangkap ikan adalah kapal yang handal, memenuhi aspek kelaikan dan ketentuan yang berlaku.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kunjungi BNN, TRC PPAI Bahas Perlindungan Pekerja Migran dari Bandar Narkoba

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (TRC PPAI), Jeny Claudya Lumowa, beserta jajaran mengunjungi BNN, Cawang, Jakarta Timur, pada Rabu (12/3).

Pada kunjungannya, Jeny menyampaikan keprihatinannya kepada Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si., terkait masih maraknya pekerja migran yang menjadi kurir narkoba.

Menurutnya, pekerja migran Indonesia sering didekati dan menjadi sasaran empuk para bandar narkoba dengan berbagai “iming-iming” yang ditawarkan.

Oleh karena itu, Jeny berharap kepada Kepala BNN RI dapat menjalin kerja sama dengan aktif memberikan sosialisasi kepada pekerja migran Indonesia terkait bahaya penyalahgunaan narkotika dan modus-modus pengiriman narkoba yang dilakukan oleh bandar narkoba.

Langkah ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta perlindungan bagi pekerja migran maupun masyarakat calon pekerja migran asal Indonesia.

Sementara itu, Kepala BNN RI berharap TRC PPAI dapat memberikan informasi terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan perkerja migran. Lebih lanjut Kepala BNN RI berencana akan menjalin kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan TRC PPAI.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Talkshow KPK, Menag Ungkap Ketegasan Nabi Perangi Korupsi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Talkshow Ramadan Antikorupsi. Acara ini menghadirkan Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar dan Pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto sebagai narasumber.

Dalam paparan, Menag menyebut bahwa dirinya telah menulis buku berjudul Teologi Korupsi. “Saya menulis dalam buku Teologi Korupsi mengenai berbagai bentuk korupsi yang terjadi sejak masa para nabi,” ujar Menag di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Rabu (12/3/25).

Ia menegaskan bahwa semua agama pada dasarnya memusuhi korupsi. Dalam pandangan Islam, hal ini telah banyak diulas dalam Al-Qur’an dan sejarah para nabi.

Salah satu kisah yang Menag sampaikan adalah ketegasan Nabi Muhammad SAW terhadap tindakan korupsi, bahkan terhadap keluarganya sendiri. Ia menuturkan kisah ketika Nabi SAW mendapat laporan bahwa putrinya, Fatimah, telah mencoba menggunakan kalung dari harta rampasan perang (Ghanimah).

“Hal ini kemudian dilaporkan oleh Usamah, Panglima Perang Nabi. Nabi Muhammad kemudian menegur Fatimah dan memerintahkan untuk segera mengembalikan kalung tersebut,” sebut Menag.

Setelah peristiwa itu, lanjutnya, Nabi SAW mengeluarkan pernyataan tegas. “Demi Allah, Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya,” sabda Nabi.

Menag juga menceritakan keteladanan Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Umar bin Khattab pernah dihadiahi sajadah mewah oleh Gubernur Kufah, Al Asy’ari. Namun ia menolaknya, karena ia merasa hadiah tersebut tidak pantas diterima sementara rakyatnya masih banyak yang miskin.

Keteladanan serupa juga Menag contohkan dari kisah Umar bin Abdul Aziz yang mematikan lampu di kantornya ketika anaknya datang ke kantor membawa urusan pribadi. Karena menurut Umar bin Abdul Aziz, lampu itu dibiayai oleh negara dan ia tidak ingin menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

“Selama 12 tahun menjadi pejabat di Kementerian Agama, termasuk sebagai Dirjen dan Wamen, saya selalu berhati-hati dalam menggunakan fasilitas negara. Bahkan, saya memilih tidak tinggal di rumah dinas, karena khawatir tamu-tamu pribadi saya menggunakan fasilitas negara seperti listrik dan air,” ungkap Menag.

Lebih lanjut, Menag mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan keberkahan hidup. Ia menegaskan bahwa apa yang dilakukan KPK bukan semata-mata penindakan hukum, tetapi juga pencegahan dari perbuatan dosa yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam neraka.

“Kita tidak butuh harta melimpah, tapi keberkahan. Apa artinya kekayaan jika hidup penuh masalah? Sebaliknya, hidup sederhana dengan keberkahan lebih menenteramkan. KPK bukan sesuatu yang menakutkan, tapi justru vitamin kehidupan agar kita bisa hidup lebih baik dan bermakna,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron Bakal Siapkan Tanah untuk Ketahanan Nasional dan Ketahanan Pangan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan lahan di 326 kabupaten untuk mendukung rencana pembentukan 500 batalion baru oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto pada akhir Februari 2025.

“Alhamdulillah, dalam waktu seminggu setelah perintah Bapak Presiden, kami telah menyerahkan lahan di 326 kabupaten kepada Menteri Pertahanan dan menembuskannya kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Lahan ini diambil dari tanah cadangan negara, terutama tanah telantar yang berasal dari eks-Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang atau tidak diberdayakan oleh pemiliknya,” ujar Menteri Nusron dalam acara Penyerahan Sertipikat di Aula Puslatpur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Rabu (12/03/25).

Meskipun demikian, masih terdapat 174 titik batalion yang belum mendapatkan lahan. Menteri Nusron memastikan, pihaknya akan terus mencari dan menyiapkan lokasi yang sesuai.

Menteri Nusron juga menyampaikan bahwa Presiden RI meminta setiap batalion memiliki lahan produktif untuk ketahanan pangan. Lahan ini akan dikelola oleh TNI Angkatan Darat (AD) bersama masyarakat dengan minimal luas 500 hektare per batalion.

“Jika satu batalion membutuhkan 500 hektare, maka totalnya mencapai 250 ribu hektare untuk 500 batalion. Kami sudah mengidentifikasi, potensi tanah telantar yang tersedia selama lima tahun terakhir mencapai 1,4 juta hektare di seluruh Indonesia,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Pemerintah akan memilah tanah yang tersedia sesuai dengan peruntukannya, baik untuk batalion, transmigrasi, perumahan, maupun lahan produktif untuk ketahanan pangan. Menteri Nusron menegaskan, langkah ini sejalan dengan semangat Merah Putih untuk memastikan tidak ada sejengkal tanah milik negara, khususnya milik TNI yang diambil oleh pihak lain.

Menteri Nusron juga menekankan pentingnya sertipikasi tanah sebagai langkah strategis dalam menjaga aset negara.

“Bagaimana kita bisa mempertahankan NKRI jika tanah milik TNI diambil oleh pihak lain? Ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, sertipikasi menjadi kata kunci dalam menjaga tanah-tanah milik negara,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyatakan apresiasinya kepada TNI AD serta Kementerian Pertahanan atas kerja sama dalam proses sertipikasi dan pengamanan aset negara.

“Saya merasa sangat terbantu dengan kerja sama dari Bapak Kasad dan keluarga besar TNI, termasuk dengan Pak Menhan. Ini adalah tugas kami untuk menjaga dan mengamankan tanah negara,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gandeng PBNU, Cara Mendes Yandri Perkuat Ekonomi Kerakyatan di Tingkat Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam merealisasikan program ekonomi kerakyatan di desa-desa.

Menurutnya, ekonomi kerakyatan amat penting dilaksanakan, karena dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kami di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal punya dua belas aksi pemberdayaan pembangunan desa Gus Ketum. Ada desa ekspor, desa wisata, dan lain-lain. Dan ini menurut kami perlu dikoordinasikan dengan PBNU,” jelas Mendes Yandri saat melakukan audiensi bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/25).

Mendes Yandri juga menjelaskan bahwa organisasi masyarakat (ormas) layaknya PBNU yang notabene memiliki banyak pengikut di level desa pasti berperan penting dalam kebijakan pembangunan, karena dapat menjadi mitra pemerintah.

Salah satunya menyalurkan aspirasi masyarakat, dan menjaga nilai-nilai sosial-ekonomi kerakyatan agar tetap pada prinsip dasar pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

“Kedatangan kami dalam rangka meminta arahan kepada Gus Ketum PBNU. Seperti kita ketahui, PBNU ini kan punya kader jaringan yang banyak di bawah. Jam terbang yang kuat,” papar Mendes Yandri.

Lebih lanjut, Mendes Yandri juga mengatakan, setiap dirinya melakukan kunjungan kerja ke desa-desa, banyak persoalan baru yang ia temui, salah satunya tentang masalah moral warga desa.

Salah satunya soal judi online (Judol) dan minuman keras (miras) yang kini menjadi salah satu masalah yang terus berkembang, dan mengancam tidak hanya perekonomian, tetapi juga moral dan sosial di kalangan masyarakat desa, terutama generasi muda.

Karenanya, sinergi antara Kemendes dan PBNU sangat penting dalam memberikan pendampingan dan kolaborasi konkret di desa-desa untuk dapat membentengi perbaikan moral masyarakat dan generasi muda dari kerasnya zaman.

“Dan setiap saya ke desa Gus, saya tidak pernah tidur di hotel saya menginap di desa-desa. Dan saya menemukan masalah serius di sana Gus. Termasuk moral masyarakat dan generasi di desa yang semakin rendah,” kata Mendes Yandri.

“Mungkin dari PBNU punya usulan atau program yang dapat kita sinergikan ke desa-desa, salah satunya dalam memperbaiki moral masyarakat kita. Seperti kasus-kasus yang terjadi di desa belakangan Gus. Miras, narkoba, judol misalnya,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf mengapresiasi program dan cita-cita positif bagi pembangunan desa secara nasional. Ia juga berharap ke depannya akan terbentuk kerja sama yang lebih terukur dan komprehensif khususnya program-program yang menjadi prioritas Kemendes PDT dalam lima tahun ke depan.

“Kalau pak menteri berkenan, ya di kita ada program namanya Keluarga Maslahat NU yang dapat menjangkau unit desa-desa di bawah,” pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan itu, Wamendes PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Dirjen PEID Kemendes Tabrani, Kepala BPSDM Agustomi Masik, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Staff Khusus Menteri Khoirul Huda, dan Staff Khusus Menteri M. Afif Zamroni.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kuatkan Ekonomi dan Dakwah di Desa-Desa, Mendes Yandri akan Gandeng PP Muhammadiyah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan pihaknya akan melakukan kolaborasi dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terkait dengan penguatan ekonomi dan penguatan dakwah di desa-desa.

Menurutnya, dengan dilakukannya kolaborasi dengan organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah yang memiliki basis hingga ke desa-desa, diharapkan kerja sama yang akan dilakukan antara Kemendes PDT dan Muhammadiyah akan sangat kuat dan memberikan manfaat bagi desa-desa di seluruh Indonesia.

Selain persoalan ekonomi, lanjut Yandri, persoalan serius lainnya yang harus segera ditangani di desa adalah masalah akhlak.

Menurutnya, narkoba, minuman keras, judi online dan lain sebagainya sudah sangat mengkhawatirkan dan perlu segera diatasi.

Oleh karena itu, Muhammadiyah yang juga merupakan ormas yang bergerak di bidang dakwah dan sosial keagamaan mempunyai peranan penting dalam menangani persoalan akhlak tersebut.

“Dengan jam terbang Muhammadiyah yang luar biasa, kita mohon ada kerja sama yang kuat dan rill di desa-desa. Tentu jam terbang Muhammadiyah yang luar biasa itu akan menjadi modal yang sangat berharga buat kami,” ujar Yandri saat melakukan kunjungan ke Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Kamis (13/3/2025).

Lebih lanjut Yandri mengatakan, kontribusi Muhammadiyah dalam membangun dan memajukan bangsa sudah tidak perlu diragukan lagi. Oleh karena itu, ia akan mereplikasi apa yang sudah dilakukan Muhammadiyah, terutama untuk kemajuan di desa-desa di Indonesia.

“Kita harus meniru apa yang sudah dilakukan Muhammadiyah sekarang, kita tularkan ke desa-desa. Insya Allah dari pertemuan ini akan ada MoU dengan Muhammadiyah, nanti implementasinya Insya Allah akan ditentukan lokus desa-desa yang akan jadi binaan Muhammadiyah,” ungkap Yandri.

Sementara itu, Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah Muhajir Effendy mengapresiasi langkah-langkah Mendes PDT Yandri Susanto beserta jajaran yang sedang berupaya melakukan penanganan di semua lini guna membangun desa-desa di Indonesia.

Menurutnya, sinergi antara Kemendes PDT dengan Muhammadiyah akan bergerak di sektor penguatan ekonomi dan dakwah keagamaan, peningkatan sumber daya manusia dan lain sebagainya.

Ia mengatakan, PP Muhammadiyah akan melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah sampai ke tingkat ranting Muhammadiyah agar bisa terus mendidampingi dan berkerja sama sesuai dengan peta geospasial yang ada di Kemendes PDT.

“Saya sangat mengapresiasi langkah-langkah beliau yang berusaha untuk segera melakukan penanganan semua lini, semua spektrum untuk menjadikan langkah bersama, untuk terkonsentrasikan dalam membangun desa. Karena desa adalah urat nadi dari sebuah negara. Kalau desa ini selesai sebetulnya, maka selesailah urusan negara,” ungkap Muhadjir.

Sebagai informasi, dalam kunjungannya ke PP Muhammadiyah, Mendes Yandri diterima langsung oleh Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah Muhajir Effendy, Ketua Bidang UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat Buya Anwar Abbas, Ketua Bidang Organisasi dan Kader Agung Danarto, Sekretaris PP.Muhammdiyah Izzul Muslimin serta pimpinan majelis dan lembaga PP Muhammadiyah lainnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Normalisasi Sungai Ciliwung Ditargetkan Selesai 2026

Penulis
Syifa
-

Pemerintah menargetkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung selesai pada tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam pengendalian banjir di Jakarta. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa proyek ini menjadi prioritas nasional dan akan dipercepat melalui koordinasi lintas sektor.

Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid serta Gubernur Jakarta Pramono Anung, diputuskan bahwa normalisasi Sungai Ciliwung akan dilanjutkan dengan target penyelesaian pada 2026.

Dody Hanggodo menekankan bahwa salah satu tantangan utama dalam proyek ini adalah pembebasan lahan. Oleh karena itu, pemerintah akan mempercepat proses administrasi agar pengerjaan dapat dilakukan secara bertahap mulai tahun ini hingga tahun depan.

“Kami sudah membahas secara menyeluruh agar program ini bisa segera berjalan tanpa kendala, baik dari sisi teknis maupun administratif. Fokus utama kita adalah percepatan pembebasan lahan sehingga pengerjaan bisa dilakukan bertahap mulai tahun ini hingga tahun depan,” kata Dody Hanggodo di Jakarta, Kamis (14/3).

Pemerintah memastikan kelanjutan program normalisasi Sungai Ciliwung sebagai bagian dari upaya mengatasi banjir Jakarta.

Normalisasi Sungai Ciliwung merupakan bagian dari strategi pengendalian banjir jangka menengah yang diharapkan dapat mengurangi sekitar 40 persen potensi banjir di ibu kota.

Dody menjelaskan bahwa Sungai Ciliwung memiliki peran penting dalam sistem drainase Jakarta. Oleh karena itu, proyek normalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air secara optimal.

“Sungai Ciliwung memiliki peran besar dalam sistem drainase Jakarta. Oleh karena itu, normalisasi ini bukan hanya untuk mengurangi risiko banjir, tetapi juga meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air secara optimal,” ujarnya.

Dody juga menegaskan bahwa upaya pengendalian banjir Jakarta tidak hanya berfokus pada normalisasi sungai, tetapi juga dilakukan secara struktural dan non-struktural. Beberapa proyek yang sudah berjalan meliputi pembangunan dua bendungan kering (dry dam) di Sukamahi dan Ciawi, Kabupaten Bogor, serta Sodetan Ciliwung berupa terowongan sepanjang 1.268 meter dengan dua jalur pipa berdiameter 3,5 meter.

Saat ini, dari total panjang Sungai Ciliwung yang akan dinormalisasi sepanjang 33,69 km, sebanyak 17,14 km telah selesai dikerjakan. Sisanya, 16,55 km, masih menunggu proses pembebasan lahan.

Pemerintah membutuhkan lahan seluas 35,94 hektare yang mencakup 5.353 bidang tanah untuk menyelesaikan proyek ini. Dody memastikan bahwa anggaran dan aspek teknis sudah siap, sehingga setelah lahan dibebaskan, pengerjaan dapat langsung dilakukan tanpa hambatan.

“Untuk normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 33,69 km, saat ini sudah diselesaikan sepanjang 17,14 km. Sisanya, sepanjang 16,55 km, masih belum dikerjakan. Kami membutuhkan total lahan seluas 35,94 hektare dengan jumlah bidang sebanyak 5.353 bidang. Ini menjadi prioritas kami dalam waktu dekat,” kata Dody.

Dody menegaskan bahwa keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.

“Dengan dukungan penuh dari Kementerian ATR/BPN serta Pemprov Jakarta, kami optimistis program ini bisa diselesaikan tepat waktu. Kami akan terus melakukan koordinasi dan evaluasi agar setiap tahapan berjalan sesuai rencana,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Terus Optimalkan Belanja Program Prioritas Presiden

Penulis
Syifa
-

Memasuki tahun 2025, pemerintah akan terus mengoptimalkan peran APBN agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan mempercepat belanja pada program-program prioritas sesuai arahan Presiden untuk membangun Indonesia maju dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa menjelaskan mengenai update realisasi terkini sejumlah program prioritas pemerintah hingga awal Maret 2025 berikut dengan manfaat yang telah diterima oleh masyarakat. Program tersebut antara lain meliputi Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Yang sudah berjalan di tahun anggaran 2025 ini anggaran Pemeriksaan Kesehatan Gratis di tahun anggaran 2025 adalah Rp3,4 triliun. Melalui Kementerian Kesehatan Rp2,2 triliun dan juga melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik jadi artinya melalui APBD Rp 1,2 triliun,” ujar Wamenkeu Suahasil di Aula Mezzanine, Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta pada Kamis (13/3).

Ia memaparkan, ada berbagai macam layanan PKG yang dilakukan pemerintah, meliputi Pemeriksaan Kesehatan Gratis di hari ulang tahun untuk bayi dan anak hingga usia 6 tahun (balita dan prasekolah) dan usia 18 tahun ke atas, layanan PKG di sekolah dan juga layanan PKG yang sifatnya rutin untuk ibu hamil, bayi, dan anak hingga usia enam tahun.

Hingga tanggal 6 Maret, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 415.211 orang di 8.885 Puskesmas atau meliputi 86% Puskesmas di seluruh Indonesia yang tersebar di 498 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia. “Kalau kita lihat yang memanfaatkan PKG berdasarkan usia itu dari bayi baru lahir dan sampai dengan balita, dewasa 18-29, dewasa sampai dengan lansia dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Semua provinsi telah menjalankan ini,” jelas Wamenkeu Suahasil.

Sementara itu, terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), APBN telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp71 triliun dengan target penerima 17,9 juta orang yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita. Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar target penerima manfaat tersebut dimaksimalkan pada tahun 2025 sehingga bisa mencapai 82,9 juta orang penerima manfaat dengan kebutuhan alokasi anggaran menjadi Rp171 triliun.

“Sampai dengan tanggal 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang. Dan pada saat ini telah tercatat sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang telah beroperasi 726 yang dari waktu ke waktu akan terus ditingkatkan sehingga nantinya bisa menjangkau keseluruhan dari 82,9 juta target penerima makanan bergizi gratis”, terang Wamenkeu Suahasil Nazara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,1601,1611,162...4,932Halaman 1,161 dari 4,932