Beranda blog Halaman 1162

Gandeng PBNU, Cara Mendes Yandri Perkuat Ekonomi Kerakyatan di Tingkat Desa

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam merealisasikan program ekonomi kerakyatan di desa-desa.

Menurutnya, ekonomi kerakyatan amat penting dilaksanakan, karena dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kami di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal punya dua belas aksi pemberdayaan pembangunan desa Gus Ketum. Ada desa ekspor, desa wisata, dan lain-lain. Dan ini menurut kami perlu dikoordinasikan dengan PBNU,” jelas Mendes Yandri saat melakukan audiensi bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/25).

Mendes Yandri juga menjelaskan bahwa organisasi masyarakat (ormas) layaknya PBNU yang notabene memiliki banyak pengikut di level desa pasti berperan penting dalam kebijakan pembangunan, karena dapat menjadi mitra pemerintah.

Salah satunya menyalurkan aspirasi masyarakat, dan menjaga nilai-nilai sosial-ekonomi kerakyatan agar tetap pada prinsip dasar pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

“Kedatangan kami dalam rangka meminta arahan kepada Gus Ketum PBNU. Seperti kita ketahui, PBNU ini kan punya kader jaringan yang banyak di bawah. Jam terbang yang kuat,” papar Mendes Yandri.

Lebih lanjut, Mendes Yandri juga mengatakan, setiap dirinya melakukan kunjungan kerja ke desa-desa, banyak persoalan baru yang ia temui, salah satunya tentang masalah moral warga desa.

Salah satunya soal judi online (Judol) dan minuman keras (miras) yang kini menjadi salah satu masalah yang terus berkembang, dan mengancam tidak hanya perekonomian, tetapi juga moral dan sosial di kalangan masyarakat desa, terutama generasi muda.

Karenanya, sinergi antara Kemendes dan PBNU sangat penting dalam memberikan pendampingan dan kolaborasi konkret di desa-desa untuk dapat membentengi perbaikan moral masyarakat dan generasi muda dari kerasnya zaman.

“Dan setiap saya ke desa Gus, saya tidak pernah tidur di hotel saya menginap di desa-desa. Dan saya menemukan masalah serius di sana Gus. Termasuk moral masyarakat dan generasi di desa yang semakin rendah,” kata Mendes Yandri.

“Mungkin dari PBNU punya usulan atau program yang dapat kita sinergikan ke desa-desa, salah satunya dalam memperbaiki moral masyarakat kita. Seperti kasus-kasus yang terjadi di desa belakangan Gus. Miras, narkoba, judol misalnya,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf mengapresiasi program dan cita-cita positif bagi pembangunan desa secara nasional. Ia juga berharap ke depannya akan terbentuk kerja sama yang lebih terukur dan komprehensif khususnya program-program yang menjadi prioritas Kemendes PDT dalam lima tahun ke depan.

“Kalau pak menteri berkenan, ya di kita ada program namanya Keluarga Maslahat NU yang dapat menjangkau unit desa-desa di bawah,” pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan itu, Wamendes PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Dirjen PEID Kemendes Tabrani, Kepala BPSDM Agustomi Masik, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Staff Khusus Menteri Khoirul Huda, dan Staff Khusus Menteri M. Afif Zamroni.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kuatkan Ekonomi dan Dakwah di Desa-Desa, Mendes Yandri akan Gandeng PP Muhammadiyah

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan pihaknya akan melakukan kolaborasi dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terkait dengan penguatan ekonomi dan penguatan dakwah di desa-desa.

Menurutnya, dengan dilakukannya kolaborasi dengan organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah yang memiliki basis hingga ke desa-desa, diharapkan kerja sama yang akan dilakukan antara Kemendes PDT dan Muhammadiyah akan sangat kuat dan memberikan manfaat bagi desa-desa di seluruh Indonesia.

Selain persoalan ekonomi, lanjut Yandri, persoalan serius lainnya yang harus segera ditangani di desa adalah masalah akhlak.

Menurutnya, narkoba, minuman keras, judi online dan lain sebagainya sudah sangat mengkhawatirkan dan perlu segera diatasi.

Oleh karena itu, Muhammadiyah yang juga merupakan ormas yang bergerak di bidang dakwah dan sosial keagamaan mempunyai peranan penting dalam menangani persoalan akhlak tersebut.

“Dengan jam terbang Muhammadiyah yang luar biasa, kita mohon ada kerja sama yang kuat dan rill di desa-desa. Tentu jam terbang Muhammadiyah yang luar biasa itu akan menjadi modal yang sangat berharga buat kami,” ujar Yandri saat melakukan kunjungan ke Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Kamis (13/3/2025).

Lebih lanjut Yandri mengatakan, kontribusi Muhammadiyah dalam membangun dan memajukan bangsa sudah tidak perlu diragukan lagi. Oleh karena itu, ia akan mereplikasi apa yang sudah dilakukan Muhammadiyah, terutama untuk kemajuan di desa-desa di Indonesia.

“Kita harus meniru apa yang sudah dilakukan Muhammadiyah sekarang, kita tularkan ke desa-desa. Insya Allah dari pertemuan ini akan ada MoU dengan Muhammadiyah, nanti implementasinya Insya Allah akan ditentukan lokus desa-desa yang akan jadi binaan Muhammadiyah,” ungkap Yandri.

Sementara itu, Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah Muhajir Effendy mengapresiasi langkah-langkah Mendes PDT Yandri Susanto beserta jajaran yang sedang berupaya melakukan penanganan di semua lini guna membangun desa-desa di Indonesia.

Menurutnya, sinergi antara Kemendes PDT dengan Muhammadiyah akan bergerak di sektor penguatan ekonomi dan dakwah keagamaan, peningkatan sumber daya manusia dan lain sebagainya.

Ia mengatakan, PP Muhammadiyah akan melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah sampai ke tingkat ranting Muhammadiyah agar bisa terus mendidampingi dan berkerja sama sesuai dengan peta geospasial yang ada di Kemendes PDT.

“Saya sangat mengapresiasi langkah-langkah beliau yang berusaha untuk segera melakukan penanganan semua lini, semua spektrum untuk menjadikan langkah bersama, untuk terkonsentrasikan dalam membangun desa. Karena desa adalah urat nadi dari sebuah negara. Kalau desa ini selesai sebetulnya, maka selesailah urusan negara,” ungkap Muhadjir.

Sebagai informasi, dalam kunjungannya ke PP Muhammadiyah, Mendes Yandri diterima langsung oleh Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah Muhajir Effendy, Ketua Bidang UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat Buya Anwar Abbas, Ketua Bidang Organisasi dan Kader Agung Danarto, Sekretaris PP.Muhammdiyah Izzul Muslimin serta pimpinan majelis dan lembaga PP Muhammadiyah lainnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Normalisasi Sungai Ciliwung Ditargetkan Selesai 2026

Pemerintah menargetkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung selesai pada tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam pengendalian banjir di Jakarta. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa proyek ini menjadi prioritas nasional dan akan dipercepat melalui koordinasi lintas sektor.

Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid serta Gubernur Jakarta Pramono Anung, diputuskan bahwa normalisasi Sungai Ciliwung akan dilanjutkan dengan target penyelesaian pada 2026.

Dody Hanggodo menekankan bahwa salah satu tantangan utama dalam proyek ini adalah pembebasan lahan. Oleh karena itu, pemerintah akan mempercepat proses administrasi agar pengerjaan dapat dilakukan secara bertahap mulai tahun ini hingga tahun depan.

“Kami sudah membahas secara menyeluruh agar program ini bisa segera berjalan tanpa kendala, baik dari sisi teknis maupun administratif. Fokus utama kita adalah percepatan pembebasan lahan sehingga pengerjaan bisa dilakukan bertahap mulai tahun ini hingga tahun depan,” kata Dody Hanggodo di Jakarta, Kamis (14/3).

Pemerintah memastikan kelanjutan program normalisasi Sungai Ciliwung sebagai bagian dari upaya mengatasi banjir Jakarta.

Normalisasi Sungai Ciliwung merupakan bagian dari strategi pengendalian banjir jangka menengah yang diharapkan dapat mengurangi sekitar 40 persen potensi banjir di ibu kota.

Dody menjelaskan bahwa Sungai Ciliwung memiliki peran penting dalam sistem drainase Jakarta. Oleh karena itu, proyek normalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air secara optimal.

“Sungai Ciliwung memiliki peran besar dalam sistem drainase Jakarta. Oleh karena itu, normalisasi ini bukan hanya untuk mengurangi risiko banjir, tetapi juga meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air secara optimal,” ujarnya.

Dody juga menegaskan bahwa upaya pengendalian banjir Jakarta tidak hanya berfokus pada normalisasi sungai, tetapi juga dilakukan secara struktural dan non-struktural. Beberapa proyek yang sudah berjalan meliputi pembangunan dua bendungan kering (dry dam) di Sukamahi dan Ciawi, Kabupaten Bogor, serta Sodetan Ciliwung berupa terowongan sepanjang 1.268 meter dengan dua jalur pipa berdiameter 3,5 meter.

Saat ini, dari total panjang Sungai Ciliwung yang akan dinormalisasi sepanjang 33,69 km, sebanyak 17,14 km telah selesai dikerjakan. Sisanya, 16,55 km, masih menunggu proses pembebasan lahan.

Pemerintah membutuhkan lahan seluas 35,94 hektare yang mencakup 5.353 bidang tanah untuk menyelesaikan proyek ini. Dody memastikan bahwa anggaran dan aspek teknis sudah siap, sehingga setelah lahan dibebaskan, pengerjaan dapat langsung dilakukan tanpa hambatan.

“Untuk normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 33,69 km, saat ini sudah diselesaikan sepanjang 17,14 km. Sisanya, sepanjang 16,55 km, masih belum dikerjakan. Kami membutuhkan total lahan seluas 35,94 hektare dengan jumlah bidang sebanyak 5.353 bidang. Ini menjadi prioritas kami dalam waktu dekat,” kata Dody.

Dody menegaskan bahwa keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.

“Dengan dukungan penuh dari Kementerian ATR/BPN serta Pemprov Jakarta, kami optimistis program ini bisa diselesaikan tepat waktu. Kami akan terus melakukan koordinasi dan evaluasi agar setiap tahapan berjalan sesuai rencana,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Terus Optimalkan Belanja Program Prioritas Presiden

Memasuki tahun 2025, pemerintah akan terus mengoptimalkan peran APBN agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan mempercepat belanja pada program-program prioritas sesuai arahan Presiden untuk membangun Indonesia maju dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa menjelaskan mengenai update realisasi terkini sejumlah program prioritas pemerintah hingga awal Maret 2025 berikut dengan manfaat yang telah diterima oleh masyarakat. Program tersebut antara lain meliputi Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Yang sudah berjalan di tahun anggaran 2025 ini anggaran Pemeriksaan Kesehatan Gratis di tahun anggaran 2025 adalah Rp3,4 triliun. Melalui Kementerian Kesehatan Rp2,2 triliun dan juga melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik jadi artinya melalui APBD Rp 1,2 triliun,” ujar Wamenkeu Suahasil di Aula Mezzanine, Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta pada Kamis (13/3).

Ia memaparkan, ada berbagai macam layanan PKG yang dilakukan pemerintah, meliputi Pemeriksaan Kesehatan Gratis di hari ulang tahun untuk bayi dan anak hingga usia 6 tahun (balita dan prasekolah) dan usia 18 tahun ke atas, layanan PKG di sekolah dan juga layanan PKG yang sifatnya rutin untuk ibu hamil, bayi, dan anak hingga usia enam tahun.

Hingga tanggal 6 Maret, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 415.211 orang di 8.885 Puskesmas atau meliputi 86% Puskesmas di seluruh Indonesia yang tersebar di 498 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia. “Kalau kita lihat yang memanfaatkan PKG berdasarkan usia itu dari bayi baru lahir dan sampai dengan balita, dewasa 18-29, dewasa sampai dengan lansia dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Semua provinsi telah menjalankan ini,” jelas Wamenkeu Suahasil.

Sementara itu, terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), APBN telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp71 triliun dengan target penerima 17,9 juta orang yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita. Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar target penerima manfaat tersebut dimaksimalkan pada tahun 2025 sehingga bisa mencapai 82,9 juta orang penerima manfaat dengan kebutuhan alokasi anggaran menjadi Rp171 triliun.

“Sampai dengan tanggal 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang. Dan pada saat ini telah tercatat sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang telah beroperasi 726 yang dari waktu ke waktu akan terus ditingkatkan sehingga nantinya bisa menjangkau keseluruhan dari 82,9 juta target penerima makanan bergizi gratis”, terang Wamenkeu Suahasil Nazara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Tanggapi Penundaan Pengangkatan CPNS 2024, Janjikan Solusi

Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara mengenai polemik penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 yang dijadwalkan ulang menjadi Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam pernyataan singkatnya, Prabowo memastikan bahwa persoalan tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh pemerintah.

“Ya, lagi diurus semuanya,” kata Prabowo singkat di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3).

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah menyepakati untuk menunda seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara serentak. Namun, kebijakan ini memicu gelombang protes, terutama dari para peserta yang telah mempersiapkan diri sejak lama.

Baca juga: Prabowo Terima Laporan Ketahanan Pangan: Produksi Beras Surplus 3 Juta Ton!

Banyak dari mereka yang mengaku telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya karena mengira akan diangkat pada April atau Mei 2025 sesuai jadwal awal.

Situasi ini semakin memanas dengan adanya aksi demonstrasi di beberapa daerah. Pada Senin (10/3), aksi protes menolak penundaan pengangkatan CASN terjadi di berbagai kota, termasuk Pontianak (Kalimantan Barat), Mataram (Nusa Tenggara Barat), dan Kendari (Sulawesi Tenggara).

Menanggapi polemik ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan solusi untuk mengatasi dampak dari penundaan ini.

Gibran menyebut bahwa solusi tersebut akan disampaikan secara langsung oleh Presiden Prabowo dan kementerian terkait dalam waktu dekat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Hujan Ringan dan Cuaca Berawan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca di Jakarta pada hari ini, Jumat (14/3), akan didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan dengan intensitas ringan.

Mengutip laporan resmi BMKG, pada pagi hari, wilayah Kepulauan Seribu diperkirakan berawan, sedangkan hujan ringan berpotensi terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Saat memasuki siang hari, cuaca berawan masih mendominasi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Sementara itu, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan diprediksi diguyur hujan ringan.

Pada sore hari, cuaca berawan terjadi di sebagian besar wilayah Jakarta, kecuali Jakarta Utara yang berpotensi mengalami hujan ringan.

Malam hari, BMKG memperkirakan seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, akan kembali diselimuti cuaca berawan.

Dari segi suhu, Jakarta hari ini akan berada dalam kisaran 24 hingga 31 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 67 hingga 96 persen.

Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa membawa payung atau jas hujan sebagai langkah antisipasi terhadap hujan ringan yang berpotensi turun di beberapa wilayah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jadwal SIM Keliling Jakarta Hari Ini, Jumat 14 Maret 2025

Layanan SIM Keliling di Jakarta kembali beroperasi hari ini, Jumat, 14 Maret 2025, untuk melayani perpanjangan SIM A dan C. Masyarakat yang masa berlaku SIM-nya hampir habis diimbau segera melakukan perpanjangan agar tidak perlu mengurus pembuatan SIM baru, yang biayanya lebih mahal dan memerlukan proses lebih panjang.

Penting untuk diketahui bahwa sejak 1 Juli 2024, perpanjangan dan pembuatan SIM di Jakarta serta beberapa wilayah lain wajib menyertakan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan. Aturan ini mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023, yang merupakan perubahan dari Perpol Nomor 5 Tahun 2021 terkait penerbitan dan penandaan SIM.

Selain DKI Jakarta, kebijakan ini juga berlaku di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, biaya pengurusan SIM tetap mengacu pada tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanpa tambahan biaya kesehatan dan tes psikologi di beberapa daerah tertentu.

Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini, 14 Maret 2025

Berdasarkan informasi dari TMC Polda Metro Jaya, layanan SIM keliling di Jakarta hari ini tersedia di lima lokasi berikut:

  1. Jakarta Timur – Mall Grand Cakung
  2. Jakarta Selatan – Kampus Trilogi Kalibata
  3. Jakarta Barat – Mall Citraland & LTC Glodok
  4. Jakarta Pusat – Kantor Pos Lapangan Banteng

Layanan ini beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Warga disarankan memilih lokasi terdekat untuk menghindari kemacetan dan mempercepat proses perpanjangan SIM.

Syarat Perpanjangan SIM di Layanan SIM Keliling

Layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan C sebelum masa berlaku habis. Jika SIM sudah kadaluarsa, pemohon harus mengajukan pembuatan SIM baru dengan mendatangi kantor Satpas SIM Polda Metro Jaya.

Berikut syarat perpanjangan SIM di layanan SIM Keliling:
✔ Fotokopi KTP yang masih berlaku
✔ Fotokopi SIM lama dan SIM asli
✔ Bukti cek kesehatan
✔ Bukti tes psikologi

Untuk biaya perpanjangan SIM mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2016, yaitu:

  • Rp 80.000 untuk perpanjangan SIM A
  • Rp 75.000 untuk perpanjangan SIM C

Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai jenis kendaraannya. Jika tidak, maka dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 281 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kesimpulan

Layanan SIM Keliling Jakarta hari ini beroperasi di lima titik dan hanya melayani perpanjangan SIM A serta C. Pastikan Anda membawa dokumen lengkap agar proses berjalan lancar. Jangan lupa, mulai 1 Juli 2024, pemohon SIM wajib memiliki BPJS Kesehatan sebagai syarat pengurusan.

 

Jangan menunda perpanjangan hingga masa berlaku habis agar tidak perlu membuat SIM baru yang memakan waktu dan biaya lebih besar. Manfaatkan layanan SIM Keliling untuk proses yang lebih cepat dan praktis.

Gubernur Al Haris Hadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Desk Koordinasi Penanganan Karhutla dan PPMI

Gubernur Jambi, Al Haris, menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri yang membahas peluncuran desk koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta desk koordinasi Pengelolaan Pusat Manajemen Informasi (PPMI). Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bima, Gedung Utama Kemenko Polkam, Kamis (13/3/25).

Dalam kesempatan ini, turut mendampingi Gubernur Al Haris Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Jambi.

Kehadirannya menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung upaya penanganan masalah karhutla.

Rapat koordinasi ini memiliki tujuan untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani karhutla, yang selama ini menjadi masalah besar di berbagai wilayah, termasuk Jambi.

Gubernur Al Haris menegaskan pentingnya sinergi antara berbagai pihak untuk menciptakan solusi yang tepat dalam penanganan karhutla.

Dengan adanya kolaborasi yang solid, diharapkan bencana karhutla dapat diminimalisir, sementara masyarakat Jambi dapat memperoleh manfaat lebih besar dari program-program peningkatan kapasitas yang diluncurkan.

Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah bagi seluruh pihak terkait untuk membahas langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan dalam menghadapi musim kemarau mendatang, serta memastikan kesiapsiagaan dalam mengatasi potensi karhutla yang sering terjadi di wilayah Provinsi Jambi.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Berpartisipasi dalam Forum CSW ke-68 di PBB, KOWANI Wujudkan Ekonomi Digital Implementasi Asta Cita

Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) kembali memperlihatkan komitmennya dalam memperjuangkan pemberdayaan perempuan melalui partisipasinya dalam Commission on the Status of Women (CSW) ke-68 yang diselenggarakan di Markas Besar PBB, New York, pada 11-22 Maret 2025. Forum internasional ini menjadi ajang penting untuk membahas isu-isu perempuan global dan mencari solusi guna mewujudkan kesetaraan gender di berbagai sektor.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum KOWANI, Nannie Hadi Tjahjanto, memaparkan peran strategis KOWANI dalam mendukung kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya dalam mengimplementasikan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya ekonomi berbasis digital dan akses teknologi bagi perempuan di Indonesia.

“Kami berkomitmen untuk terus mendorong transformasi digital dalam implementasi Asta Cita melalui program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan di Indonesia. Dengan fokus pada penguatan ekonomi digital, perlindungan perempuan berbasis teknologi, serta literasi digital, kami berharap dapat menciptakan masa depan yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan bagi seluruh perempuan Indonesia dalam ekonomi digital global,” ujar Nannie Hadi Tjahjanto dengan penuh semangat.

Komitmen tersebut dibuktikan dengan solusi konkret yang ditawarkan untuk menghadapi tantangan yang ada. Salah satunya adalah penguatan UMKM dan e-commerce bagi perempuan, serta program literasi digital berbasis komunitas yang menyediakan pelatihan keterampilan teknologi, termasuk penggunaan e-commerce, keuangan digital, dan branding produk secara daring.

“Kami telah meluncurkan berbagai pelatihan untuk perempuan, terutama yang berada di daerah-daerah, untuk memperkenalkan mereka pada teknologi digital. Dengan menguasai e-commerce dan kemampuan teknologi lainnya, perempuan dapat membuka peluang usaha baru dan lebih mandiri secara ekonomi,” tambah Nannie Hadi Thahjanto.

Partisipasi KOWANI dalam CSW ke-68 ini menjadi bukti komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan mendorong peran aktif mereka dalam pembangunan ekonomi berbasis digital di Indonesia. KOWANI terus berupaya untuk memastikan bahwa perempuan Indonesia dapat berkontribusi secara maksimal dalam ekonomi digital global dan memperoleh manfaat yang setara dalam era transformasi digital ini.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemerintah Pastikan Status Seskab Berlandaskan Kewenangan Konstitusional

Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan terkait pengangkatan dan status pejabat dalam pemerintahan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku serta kepentingan terbaik bagi tata kelola pemerintahan.

Terkait perhatian dan diskusi publik mengenai status Letnan Kolonel TNI Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet di bawah Menteri Sekretariat Negara dan Sekretaris Militer, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa keputusan tersebut berada dalam kewenangan konstitusional Presiden.

“Sebagai Kepala Pemerintahan dan Panglima Tertinggi Republik Indonesia, Presiden memiliki kewenangan penuh dalam menentukan posisi dan status pejabat di lingkup pemerintahan, termasuk penugasan Letkol Teddy sebagai Sekretaris Kabinet. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan strategis guna memastikan efektivitas pemerintahan dan kesinambungan kebijakan nasional,” terang Menkomdigi.

Pemerintah, lanjut Menkomdigi, tetap berkomitmen untuk menjalankan prinsip hukum dan demokrasi dalam setiap kebijakan yang diambil. Transparansi dan akuntabilitas akan selalu menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan.

Pemerintah menghargai berbagai masukan dari masyarakat dan akan terus berupaya mengedepankan keterbukaan dalam setiap langkah yang diambil. Pemerintah akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diimplementasikan sejalan dengan konstitusi serta demi kepentingan bangsa dan negara.

“Pemerintah memahami adanya perhatian dan diskusi publik terkait status Letnan Kolonel (Letkol) TNI Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab),” ujar Menkomdigi.

Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Panglima Tertinggi Republik Indonesia, tegas Menkomdigi, memiliki kewenangan penuh dalam menentukan posisi dan status bawahannya, termasuk penugasan Letkol. Teddy Indra Wijaya sebagai Seskab.

Ia kembali menegaskan komitmen Pemerintah untuk tetap menghormati prinsip-prinsip hukum dan demokrasi dalam setiap kebijakan yang diambil. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

“Kami juga menghargai berbagai masukan dari masyarakat dan akan terus mengedepankan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil,” pungkas Menkomdigi Meutya Hafid.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News