Beranda blog Halaman 1163

Pemerintah Pastikan Status Seskab Berlandaskan Kewenangan Konstitusional

Penulis
Syifa
-

Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan terkait pengangkatan dan status pejabat dalam pemerintahan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku serta kepentingan terbaik bagi tata kelola pemerintahan.

Terkait perhatian dan diskusi publik mengenai status Letnan Kolonel TNI Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet di bawah Menteri Sekretariat Negara dan Sekretaris Militer, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa keputusan tersebut berada dalam kewenangan konstitusional Presiden.

“Sebagai Kepala Pemerintahan dan Panglima Tertinggi Republik Indonesia, Presiden memiliki kewenangan penuh dalam menentukan posisi dan status pejabat di lingkup pemerintahan, termasuk penugasan Letkol Teddy sebagai Sekretaris Kabinet. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan strategis guna memastikan efektivitas pemerintahan dan kesinambungan kebijakan nasional,” terang Menkomdigi.

Pemerintah, lanjut Menkomdigi, tetap berkomitmen untuk menjalankan prinsip hukum dan demokrasi dalam setiap kebijakan yang diambil. Transparansi dan akuntabilitas akan selalu menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan.

Pemerintah menghargai berbagai masukan dari masyarakat dan akan terus berupaya mengedepankan keterbukaan dalam setiap langkah yang diambil. Pemerintah akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diimplementasikan sejalan dengan konstitusi serta demi kepentingan bangsa dan negara.

“Pemerintah memahami adanya perhatian dan diskusi publik terkait status Letnan Kolonel (Letkol) TNI Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab),” ujar Menkomdigi.

Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Panglima Tertinggi Republik Indonesia, tegas Menkomdigi, memiliki kewenangan penuh dalam menentukan posisi dan status bawahannya, termasuk penugasan Letkol. Teddy Indra Wijaya sebagai Seskab.

Ia kembali menegaskan komitmen Pemerintah untuk tetap menghormati prinsip-prinsip hukum dan demokrasi dalam setiap kebijakan yang diambil. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

“Kami juga menghargai berbagai masukan dari masyarakat dan akan terus mengedepankan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil,” pungkas Menkomdigi Meutya Hafid.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Terima Laporan Ketahanan Pangan: Produksi Beras Surplus 3 Juta Ton!

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, terkait ketahanan pangan dan stabilitas harga kebutuhan pokok di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 12 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga produksi pertanian nasional agar tetap surplus di tengah krisis pangan yang melanda sejumlah negara.

Dalam keterangannya kepada awak media seusai pertemuan, Sudaryono menjelaskan bahwa produksi beras nasional hingga April 2025 dipastikan mengalami surplus dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sekitar 2,8 hingga 3 juta ton. Presiden Prabowo pun meminta agar tren positif ini dapat dipertahankan.

“Makanya ini minta untuk dipertahankan di tengah negara-negara lain kan lagi susah, lagi ada kesusahan, ada kesusahan beras ya, ada Malaysia, kemudian ada Filipina, termasuk Jepang kan juga lagi krisis berasnya,” ujar Sudaryono.

Lebih lanjut, rapat juga membahas upaya peningkatan produksi dalam jangka panjang. Pemerintah menargetkan agar Indonesia tidak perlu melakukan impor beras dengan menjaga surplus tahunan di kisaran 5-6 juta ton.

“Kan produksi kita itu kan setiap tahun sekitar 30 juta ya, 30 koma ya, 30 koma, 31 koma. Nah kita ingin, kalau kita ingin betul-betul tidak impor beras, maka harus surplus minimal dalam setahun itu surplusnya 5-6 juta,” jelasnya.

Untuk memastikan peningkatan produksi, pemerintah menekankan pentingnya percepatan proses pertanian. Petani diharapkan segera menanam kembali setelah panen agar dalam satu tahun bisa melakukan panen hingga tiga kali.

“Begitu panen harus segera dipanen, segera dijual, dan tanahnya segera diolah. Jeda antara panen dengan olah tanahnya itu nggak boleh lama,” kata Sudaryono.

Selain produksi, pertemuan tersebut juga membahas peran Koperasi Desa Merah Putih dalam menyalurkan hasil pertanian dan menyediakan kebutuhan petani, termasuk pupuk, pestisida, serta sembako dengan harga terjangkau.

Sedangkan terkait harga beras yang masih relatif tinggi di kawasan ASEAN, Sudaryono menyebut bahwa pemerintah akan mengoptimalkan operasi pasar dan memotong rantai distribusi guna menekan harga bagi konsumen tanpa merugikan petani.

“Kita ingin adanya gerakan Koperasi Desa Merah Putih, kemudian kita juga lakukan operasi pasar dengan kantor pos, kita juga dengan Bulog kita berdayakan lebih dari sebelumnya. Itu tujuannya kan supaya memotong rantai distribusi,” ucap Sudaryono.

“Nah kalau rantai distribusinya dipotong, sehingga tidak ada kesiapa-kesiapa-kesiapa-kesiapa mengambil untung di setiap pos, maka kita harapkan harganya baik, di konsumennya baik, bagi produsenya juga baik,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah juga akan menindak tegas praktik kecurangan dalam distribusi bahan pokok, termasuk dalam kasus minyak goreng yang sedang marak diperbincangkan. Sudaryono mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan telah dilaporkan ke pihak kepolisian.

“Pesan Presiden adalah tidak boleh ada lagi siapapun itu menari-nari di atas kepentingan, menari-nari di atas penderitaan rakyat. Jangan sampai hanya ingin untung sesaat, kemudian rakyat yang banyak dikorbankan,” tegasnya.

Dengan berbagai langkah yang telah diputuskan dalam pertemuan ini, pemerintah optimistis dapat menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menko PMK Pastikan Mudik Lebaran 2025 Lancar, Aman, dan Nyaman

Penulis
Syifa
-

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk memastikan mudik Lebaran Idul Fitri 1446 H/2025 M berjalan lancar, aman, nyaman, dan selamat. Oleh karena itu, Menko PMK menekankan bahwa kewaspadaan serta berbagai strategi harus terus dilakukan.

“Kita sangat ingin Idul Fitri bisa lancar, aman, nyaman, dan selamat. Tantangan yang kita hadapi tidak pernah menurun, justru meningkat. Oleh karena itu, kewaspadaan akan terus kita lakukan,” ujar Menko PMK dalam Rapat Koordinasi Persiapan Idulfitri 1446 H di Auditorium Mutiara, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

Salah satu fokus utama pemerintah adalah memastikan keselamatan pemudik. Fasilitas kesehatan telah disiapkan dengan menyiagakan tenaga medis di berbagai posko kesehatan dan Public Safety Centre (PSC) yang tersebar di jalur-jalur mudik. Selain itu, Menko PMK juga menekankan pentingnya pengecekan kesehatan bagi pengemudi angkutan umum, mengingat banyaknya kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kelelahan dan kondisi fisik pengemudi.

“Untuk mewujudkan keselamatan, harus ada fasilitas kesehatan. Kita sudah mengecek dan juga telah mendiskusikan mengenai pengecekan pengemudi angkutan umum, karena banyak kecelakaan terjadi akibat kondisi pengemudi,” ujar Menko PMK.

Untuk meningkatkan kenyamanan dan pemerataan layanan transportasi, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah mengembangkan aplikasi terpadu Lintas Kementerian/Lembaga dan Pihak Swasta bernama Nusantara Hub untuk layanan mudik gratis.

“Untuk layanan mudik gratis, Kementerian Perhubungan sudah mengembangkan aplikasi terpadu agar distribusi pemudik bisa merata. Jangan sampai ada bus yang berdesakan, sementara ada bus yang kosong untuk tujuan yang sama,” kata Menko PMK.

Selain itu, kesiapan sarana dan prasarana juga menjadi perhatian utama. Rest area di jalur mudik akan diperkuat sebagai daya dukung mengurangi risiko kemacetan. Posko mudik juga akan dilengkapi dengan fasilitas yang lebih inklusif, termasuk jumlah toilet perempuan memadai, ruang laktasi, area bermain anak, musala, serta tempat perawatan kendaraan atau bengkel darurat.

Dalam menghadapi terjadinya potensi bencana, memerlukan dukungan dan kerja bersama untuk memastikan keamanan pemudik. Meskipun, BMKG memprediksi terjadinya penurunan intensitas curah hujan menjelang Idul Fitri.

Dalam upaya mengurangi kepadatan lalu lintas, strategi pengaturan perjalanan telah disiapkan, salah satunya melalui kebijakan diskon tarif tol yang akan diterapkan pada periode tertentu luntuk mengurangi kemacetan. Selain itu, pemerintah juga telah membahas ketersediaan BBM untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik.

“Dengan rentang waktu ini, kita telah membuat strategi bersama agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di satu waktu tertentu,” ujar Menko PMK.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, Pemerintah telah menetapkan libur sekolah dan madrasah pada 21 Maret–8 April 2025. Sementara itu, ASN juga mendapatkan fleksibilitas kerja berdasarkan Surat Edaran Menpan RB No. 2 Tahun 2025, yang menetapkan kebijakan Flexible Working Arrangement pada 24–27 Maret 2025.

Sejumlah menteri dan kepala lembaga yang hadir dalam rapat koordinasi ini antara lain Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafii, serta jajaran pejabat tinggi lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Sidak Produsen MinyaKita di Tangerang, Pastikan Takaran Sesuai Label

Penulis
Syifa
-

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditipideksus) Bareskrim Polri melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap produsen MinyaKita di PT Jujur Sentosa, Batuceper, Kota Tangerang, Banten, pada Rabu pagi, 12 Maret 2025.

Sidak ini dilakukan menyusul temuan bahwa produk MinyaKita dalam kemasan botol dan pouch tidak sesuai dengan takaran yang tercantum pada label.

“Ya, jadi pada hari ini kita sidak ke produsen yang terdapat di sini untuk memastikan bahwa mata rantai pasokan MinyaKita ini sesuai dengan ukuran keimbangan sebagaimana yang sudah ditetapkan,” ujar Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, di lokasi sidak.

Helfi mengungkapkan bahwa PT Jujur Sentosa merupakan distributor kedua dari pengolahan MinyaKita. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 yang mengatur tata kelola minyak goreng rakyat dan minyak goreng kemasan, selain produsen, terdapat juga distributor tingkat satu.

Sebelumnya, pemerintah telah melakukan sidak terhadap pengecer dan menemukan ketidaksesuaian takaran pada MinyaKita kemasan botol 1 liter, yang ternyata hanya berisi 750-800 mililiter. Untuk itu, Polri kini melakukan sidak langsung ke produsen guna memastikan proses pengemasan MinyaKita sesuai dengan takaran yang tertera pada label.

PT Jujur Sentosa sendiri telah berdiri sejak 2015 dan rata-rata menerima pasokan minyak goreng sebanyak 150 ton per hari untuk didistribusikan ke wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh Polri, ukuran minyak goreng yang dikemas di perusahaan tersebut sudah sesuai dengan standar satu liter.

“Nah, sejauh ini hasil pengecekan kami, baik dari timbangan maupun saat dituang, menunjukkan ukurannya sudah sesuai satu liter,” kata Brigjen Helfi.

Selain PT Jujur Sentosa, Polri juga berencana melakukan sidak terhadap produsen lain, termasuk PT Binamas Karya Fausta yang berlokasi di Pergudangan Central, Cakung, Jakarta Utara. Polri berharap seluruh produsen MinyaKita dapat memastikan takaran yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar tidak merugikan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Realisasi Postur APBN Hingga Februari 2025 Masih Sesuai Undang-Undang

Penulis
Syifa
-

Di tengah gejolak dinamika global, realisasi postur APBN hingga akhir Februari 2025 masih selaras dengan target yang tertuang dalam UU No 62 Tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa yang digelar pada Kamis (13/3) di Aula Mezzanine Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta.

Menteri Keuangan mengungkapkan, realisasi Pendapatan Negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp316,9 triliun atau 10,5% dari target APBN tahun ini. Penerimaan perpajakan mencatatkan angka Rp240,4 triliun atau 9,7% dari target tahun ini, terdiri dari penerimaan pajak Rp187,8 triliun (8,6% dari target) serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp52,6 triliun (17,5% dari target). Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah terkumpul sebanyak Rp76,4 triliun atau 14,9% dari target APBN.

Ia menjelaskan bahwa pola realisasi Pendapatan Negara tetap sama dari tahun ke tahun dengan realisasi Januari dan Februari yang mengalami penurunan. “Kita melihat ada beberapa perlambatan terutama karena adanya koreksi harga-harga komoditas yang memberi kontribusi penting bagi perekonomian kita seperti batu bara kemudian minyak dan dalam hal ini nikel,” jelas Sri Mulyani.

Menurutnya penerapan beberapa kebijakan seperti Tarif Efektif Rata-rata (TER) menimbulkan perubahan atau shift dari sisi beberapa Penerimaan Negara terutama PPh 21. Selain itu, adanya restitusi yang cukup signifikan pada awal tahun 2025 juga menyebabkan penurunan. Namun demikian, pencapaian akan terus diupayakan optimalisasi melalui berbagai inisiatif strategis dan perbaikan administratif.

Dari sisi belanja, APBN mencatatkan realisasi Belanja Negara sebesar Rp348,1 triliun atau 9,6% dari total pagu anggaran belanja tahun ini. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp211,5 triliun atau 7,8% dari target. Terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga Rp83,6 triliun (7,2% dari target) dan Belanja Non-K/L mencapai Rp127,9 triliun (8,3% dari target). Sedangkan Transfer ke Daerah mencatatkan realisasi cukup tinggi sebesar Rp136,6 triliun atau 14,9 dari target.

Sementara itu, Menkeu juga memaparkan bahwa Keseimbangan Primer dalam posisi surplus Rp48,1 triliun sedangkan defisit mencapai Rp31,2 triliun atau 0,13 dari PDB serta Pembiayaan Anggaran tercapai Rp220,1 triliun. “Saya ingatkan kembali kolom sebelahnya APBN didesain dengan defisit Rp616,2 triliun jadi ini defisit 0,13% tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB,” ujar sang Bendahara Negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Makassar Terima Audiensi Perusahaan Jepang Bahas Peluang Kerja

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Macca Inspirasi Nusantara bersama perwakilan dua perusahaan Jepang di bidang logistik, Asia Sustainable Business Cooperative dan Transport Kono Co Ltd.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (12/3/2025), membahas peluang perekrutan tenaga kerja asal Makassar untuk bekerja di Jepang.

Pemilik Asia Sustainable Business Cooperative, Aoshima Yusuke, mengaku tertarik dengan Makassar hingga datang langsung dari Jepang untuk meneliti potensi tenaga kerja di kota ini.

“Kami kagum dengan etos kerja tenaga kerja Indonesia. Saat ini, kami membutuhkan puluhan pengemudi serta tenaga kerja di berbagai posisi lainnya. Kami berharap lebih banyak pekerja dari Makassar dapat bergabung dengan perusahaan kami,” ujarnya.

Direktur LPK Macca Inspirasi Nusantara, Heri Ilham, menyampaikan pihaknya berperan sebagai jembatan bagi tenaga kerja migran asal Makassar yang ingin bekerja di Jepang.

“Saat ini, kebutuhan tenaga kerja di Jepang semakin meningkat, dengan permintaan mencapai 850 ribu pekerja tahun lalu. Namun, jumlah tenaga kerja yang terserap baru sekitar 200 ribu orang,” jelasnya.

Melihat peluang tersebut, lanjutnya, pihak LPK Macca Inspirasi Nusantara bersama perusahaan Jepang menyampaikan kendala minimnya pekerja migran asal Makassar karena proses persiapannya yang sulit.

“Saat ini, calon pekerja asal Makassar harus pergi ke kota lain, seperti Manado atau Denpasar, untuk mengikuti ujian Japan Foundation Test (JFT) dan Specified Skilled Worker (SSW),” jelasnya.

Lanjutnya, kedua ujian tersebut merupakan sertifikasi wajib bagi calon pekerja migran yang ingin bekerja di Jepang. Untuk itu, Ia berharap Pemkot Makassar dapat mendukung penyelenggaraan ujian JFT dan SSW di Makassar.

“Hal ini menjadi kendala bagi banyak pencari kerja yang ingin bekerja di Jepang, baik dari segi waktu maupun biaya perjalanan. Dengan adanya fasilitas ujian di Makassar, proses persiapan pekerja migran akan menjadi lebih efisien dan terjangkau,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan pelatihan bagi calon pekerja sejalan dengan salah satu program strateginya yakni Makassar Creative Hub.

“Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan, baik dari segi bahasa maupun teknis, bagi anak muda Makassar. Kami berharap program ini nantinya dapat membantu lulusan baru, terutama yang belum mendapatkan pekerjaan, agar memiliki kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri,” jelasnya

Ia juga menyambut baik usulan penyelenggaraan ujian JFT dan SSW yang diperlukan guna memperlancar pelaksanaan ujian tersebut.

“Kami sangat mendukung inisiatif ini karena dapat membuka peluang kerja lebih luas bagi masyarakat Makassar. Jika ujian ini bisa diselenggarakan di Makassar, tentu akan sangat membantu calon tenaga kerja dalam mendapatkan sertifikasi yang dibutuhkan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Munafri menyampaikan rencananya untuk bertemu dengan Konsuler Jepang di Makassar guna membahas langkah-langkah konkret dalam mewujudkan kerja sama ini.

“Ini menarik. Jika tenaga kerja kita bisa mendapatkan pengalaman di luar negeri, tentu akan meningkatkan pendapatan dan kualitas sumber daya manusia kita. Saya akan berbicara dengan Konjen Jepang serta perusahaan-perusahaan di Jepang untuk membahas hal ini lebih lanjut,” katanya.

Munafri berharap kerja sama ini dapat mempercepat alur penyaluran tenaga kerja Makassar ke Jepang, sekaligus meningkatkan daya saing pekerja asal Makassar di pasar internasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Firman Soebagyo: Pupuk Bersubsidi Bukan Bansos, Tapi Dukungan Produksi

Penulis
Syifa
-

Komisi IV DPR RI melakukan audiensi dengan Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia Jawa Tengah dengan agenda Penyerapan Aspirasi Para Distributor Pupuk Bersubsidi Jateng dan Distributor Se-Indonesia. Salah satu yang menjadi pembahasan dalam audiensi tersebut, yakni terkait nasib distributor, usai terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait pupuk adalah Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Dalam Perpres tersebut diketahui penyaluran pupuk nantinya akan dilakukan secara langsung. Meski demikian, ADPI menyampaikan sejumlah masalah akan berpotensi muncul bila distributor dihapus keberadaannya dalam proses penyaluran pupuk.

Merespon itu, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai jika hendak membedah persoalan itu, hal yang perlu dicermati yakni kebijakan pemerintah terkait pupuk selama ini memiliki kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan tersebut, menurutnya, yaitu prinsip dasar di dalam masalah pupuk bersubsidi ini masuk ke dalam kategori bantuan sosial atau bantuan untuk meningkatkan produksi.

“Ini prinsip dulu yang harus kita pegang. Pemerintah sendiri membuat kebijakan salah besar karena pupuk subsidi ini dipersamakan dengan program bantuan sosial. Kalau program bantuan sosial itu adalah ditujukan kepada manusia. Sedangkan pupuk subsidi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi,” ujarnya dalam Audiensi Komisi IV DPR RI dengan Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia Jawa Tengah di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025)

Maka dari itu, menurutnya, terminologi yang tepat perlu digunakan dalam pembuatan kebijakan tersebut. Sehingga, penyaluran pupuk dilakukan berdasarkan geospasial, yaitu luasan lahan dan merujuk pada pemilik lahan.

“Sehingga terukur nanti ketika pupuk jumlahnya sekitar juta ton, kemudian untuk meningkatkan produksi, luasan lahan itu siapapun yang garap, itulah yang ada kewajiban untuk meningkatkan produksi. Ini prinsip dasar yang pertama yang saya lihat, itu kesalahan pemerintah,” kata politisi Fraksi Golkar ini

Selain itu, ia menilai bahwa selama ini ada mispersepsi di antara sesama pelaksana pemerintahan terkait hal tersebut. Merujuk pada instruksi Presiden RI Prabowo, menurutnya tidak ada sejengkal kalimat pun yang mengatakan bahwa distributor dibubarkan.

“Itu prinsip dasar. Yang ada adalah beliau menyampaikan bahwa carut marutnya terhadap distribusi pupuk ini. Sehingga, pupuk dianggap tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, tidak tepat kualitas, dan tidak tepat harga kepada penerima,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Bandung Tekankan Pentingnya Kolaborasi Hadapi Tantangan

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan kota, terutama dampak cuaca ekstrem yang tengah melanda.

Menurut informasi yang diterima dari pemerintah pusat, saat ini telah dilakukan operasi modifikasi cuaca dengan menyebarkan bahan kimia di atas awan untuk mengurangi dampak cuaca ekstrem.

“Mudah-mudahan efek dari cuaca ekstrem ini bisa berkurang. Menurut siklusnya, kejadian ini terjadi setiap 50 tahun sekali. Saat ini, kita masih dalam kondisi siaga darurat,” kata Farhan saat Safari Ramadan di Kecamatan Bandung Wetan, Senin (10/3/2025).

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung persoalan infrastruktur pendidikan yang terdampak banjir, seperti SDN Sondariah di Gedebage.

Baca juga: Wali Kota Bandung Ajak Warga Semakin Cerdas Bermedia Sosial

“Bagi kami, infrastruktur sekolah harus menjadi prioritas utama karena dari sanalah kita menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak kita,” katanya.

Menurut Farhan perlu kerja keras dan kebersamaan dalam menghadapi tantangan ini.

Ia mengutip Surah Ar-Ra’d ayat 11 yang menyebutkan, perubahan hanya akan terjadi jika manusia berusaha mengubah nasibnya sendiri.

“Kita harus ikhtiar dan bekerja keras. Ini bukan semata-mata perintah wali kota, tetapi demi nilai kemanusiaan,” ucapnya.

Ia juga menggarisbawahi, membangun Kota Bandung memerlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat serta semua stakeholder.

“Saya selalu menggunakan kata ‘kita’ karena untuk Bandung, perlu kerja sama. Tidak ada rivalitas, yang ada adalah kolaborasi. Insyaallah, kita akan menyelesaikan masalah satu per satu,” ujarnya.

Safari Ramadan ini menjadi wujud nyata sinergi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, swasta serta semua unsur dalam membangun kota yang lebih baik.

Acara ini turut dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Forkopimda, kepala kerangkat daerah, camat, lurah, serta anggota DPRD Jawa Barat dari dapil Bandung.

Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam membangun Bandung melalui semangat kebersamaan dan kolaborasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polemik Takaran MinyaKita, Herman Khaeron Desak Sanksi Tegas bagi Produsen

Penulis
Syifa
-

Dugaan kecurangan dalam takaran minyak goreng merek MinyaKita terus menjadi sorotan. Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menuntut tindakan tegas terhadap produsen yang terbukti mengurangi volume isi kemasan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya sebatas menutup pabrik, tetapi juga harus membawa kasus ini ke ranah hukum.

“Selain segera harus dicabut izinnya, saya kira Pak Menteri sudah memahami situasi ini. Aparatur yang berwenang harus segera menutup pabrik, mencabut pola kerja sama, serta memberikan sanksi,” ucap Herman Rabu (12/3/2025).

Ia juga meminta Menteri Perdagangan untuk segera menindaklanjuti kasus ini dan mengejar produsen yang diduga melakukan kecurangan. Menurutnya, praktik pengurangan isi kemasan ini sudah terorganisir dan termasuk kejahatan yang harus diproses secara hukum.

Tak hanya di Depok, Herman juga mengungkap adanya dugaan pelanggaran serupa yang dilakukan oleh produsen MinyaKita di Karawang, Jawa Barat.

“Selain sanksi administratif, kasus ini harus dilaporkan ke aparat penegak hukum karena termasuk dalam kategori pemalsuan,” ujarnya.

Kasus ini mencuat setelah banyak masyarakat mengeluhkan ketidaksesuaian isi minyak goreng MinyaKita dengan takaran yang tertera di kemasan. Situasi ini semakin mengkhawatirkan karena terjadi menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, di mana permintaan minyak goreng meningkat.

“Kami mendorong pemerintah untuk bertindak cepat agar tidak merugikan konsumen lebih lanjut. Terlebih menjelang hari raya Idul Fitri,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus ini. Tersangka berinisial AWI diduga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengurangan takaran minyak goreng MinyaKita, di mana volume minyak dalam kemasan hanya berkisar 700-800 mililiter, bukan satu liter seperti yang tertera di label.

Kasus ini terungkap setelah inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Menteri Pertanian bersama Satgas Pangan Polri di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Selain menemukan minyak goreng dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), mereka juga mengungkap bahwa volume isi dalam kemasan MinyaKita tidak sesuai standar.

Pada Minggu, 9 Maret 2025, Satgas Pangan melakukan penyelidikan lebih lanjut ke lokasi produksi yang diduga bermasalah. Mereka menemukan pabrik MinyaKita di Jalan Tole Iskandar, Sukamaju, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, yang diduga sebagai tempat produksi minyak goreng dengan takaran yang tidak sesuai.

“Selanjutnya pada hari Minggu, 9 Maret, kita mendapatkan lokasi yang dimaksud, yaitu tepatnya di Jalan Tole Iskandar nomor 75 Sukamaju, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian kita melakukan konfirmasi kepada karyawan yang ada di situ, memastikan bahwa apakah benar ini lokasi PT Alta Global,” kata Helfi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Penyakit Ginjal Jadi Prioritas Penanganan oleh Pemerintah

Penulis
Syifa
-

Sebuah diskusi publik yang melibatkan berbagai pakar kesehatan di Indonesia digelar untuk membahas tantangan dan solusi terkait transplantasi ginjal di tanah air pada Selasa (11/3) di Jakarta. Diskusi ini menjadi angin segar bagi mereka yang menderita kelainan ginjal dan membutuhkan transplantasi ginjal, terutama bagi pasien cuci darah yang selama ini harus menjalani proses tersebut seumur hidup.

Wakil Menteri Kesehatan Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono menyebutkan bahwa hingga saat ini, transplantasi ginjal sudah dapat dilakukan di 19 pusat transplantasi ginjal yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah pusat transplantasi ginjal ini akan terus berkembang di masa mendatang.

“Saya janji jumlahnya akan terus bertambah,” katanya.

Melalui program transformasi kesehatan rujukan, Kemenkes telah memperkenalkan jejaring pengampuan rumah sakit yang melayani penyakit katastropik, termasuk kelainan ginjal. Menurutnya, penyakit ginjal adalah salah satu contoh penyakit katastropik yang jika tidak segera ditangani, akan memperburuk pembiayaan kesehatan di Indonesia.

“Apabila penyakit ginjal ini tidak kita tangani dengan baik, pembiayaan kesehatan akan terus meningkat seiring waktu,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa biaya perawatan pasien ginjal yang menjalani cuci darah bisa mencapai sekitar Rp.420 juta per tahun. Di sisi lain, transplantasi ginjal yang membutuhkan biaya sekitar Rp.300 hingga Rp.350 juta dinilai lebih cost-effective dalam jangka panjang.

Prof. Dante menekankan bahwa transplantasi ginjal bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi yang sangat penting.

“Transplantasi ginjal adalah solusi sosial yang efektif dan cost-benefit yang jelas,” katanya.

Diskusi ini, lanjut Prof. Dante, diharapkan dapat menghasilkan berbagai masukan yang konstruktif terkait pengembangan transplantasi ginjal di Indonesia. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menemukan solusi yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi pasien ginjal.

Terkait dengan donor ginjal, prif. Dante menyoroti pentingnya peningkatan literasi masyarakat tentang donor organ. Banyak orang yang ingin mendonorkan ginjal, namun mereka tidak tahu kemana harus pergi atau bagaimana prosedurnya.

“Pendidikan dan sosialisasi mengenai donor ginjal harus terus dilakukan agar masyarakat lebih memahami pentingnya berbagi organ untuk membantu sesama,” tambahnya.

Lebih lanjut, Prof. Dante menyampaikan apresiasi kepada Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang telah menginisiasi diskusi ini. Kegiatan ini, menurutnya, menjadi momentum yang baik untuk mencari solusi yang lebih baik dan untuk mendukung pengembangan sistem kesehatan Indonesia secara keseluruhan.

“Mudah-mudahan diskusi ini akan memberi masukan yang berharga bagi kami di Kementerian Kesehatan, untuk terus memperbaiki pelayanan dan memastikan bahwa layanan transplantasi ginjal dapat diakses oleh lebih banyak pasien di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kualitas layanan kesehatan di Indonesia tidak akan terganggu, dan langkah-langkah untuk memastikan pelaksanaan transplantasi ginjal tetap berjalan dengan baik akan terus dilakukan.

“Tindakan-tindakan transplantasi ginjal akan tetap terlaksana sebagaimana mestinya, dan itu adalah amanah yang diberikan kepada Kementerian Kesehatan sebagai ‘lokomotif’ kesehatan di negara ini,” pungkasnya.

Dengan adanya diskusi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya transplantasi ginjal dan donor organ, serta memberikan dukungan penuh bagi upaya pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,1621,1631,164...4,933Halaman 1,163 dari 4,933