Beranda blog Halaman 1164

Pramono Sebut Posko Pengaduan KJP Dibuka di 44 Kecamatan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membuka posko pengaduan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di 44 kecamatan. Posko pengaduan tersebut mulai efektif per Maret 2025.

“Sudah diputuskan, semuanya 44 kecamatan akan mempunyai tempat aduan. Jadi efektif ini nanti bulan Maret,” ujar Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/3).

Pramono mengatakan, bantuan sosial pendidikan melalui KJP dan KJMU tahun 2025 ini telah dibahas dalam rapat yang diselenggarakan hari ini. Hasil rapat memutuskan sebanyak 705 ribu siswa yang akan menerima bantuan KJP.

“Sekarang datanya sudah dimiliki, tadi sudah dirapatkan dan saya sudah putuskan 705 ribu orang yang akan menerima,” kata Pramono.

Ia menjelaskan, Pemprov DKI akan melakukan pembaruan data penerima KJP. Sebelumnya, sambung Pramono, terdapat penurunan jumlah penerima KJP menjadi hanya 525 ribu siswa. Namun jumlah tersebut akan diperbarui menjadi sekitar 705 ribu siswa.

“Jadi pada prinsipnya akan dilakukan pembaruan data, memang ada penurunan yang luar biasa dari sebelumnya. Kemudian kita akan kembalikan ke angka kurang lebih 705 ribu orang yang akan menerima,” jelas Pramono.

Sementara untuk jumlah penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) terdapat sekitar 15 ribu penerima dan akan bertambah menjadi 20 ribu pada tahun depan. Pramono menyampaikan, pembagian KJP dan KJMU akan dilakukan pada akhir Maret sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 H/2025 M.

“Sehingga sudah diputuskan mudah-mudahan pada akhir Maret ini sebelum Lebaran sudah bisa kita bagikan,” ungkap Pramono.

Selain itu, Pramono juga memastikan Pemprov DKI akan memutihkan ijazah seluruh siswa yang tertahan oleh pihak sekolah.

“Ijazah yang tertahan di semua tingkatan nanti akan kita putihkan, kalau ijazahnya seperti yang pernah disampaikan bu Ima akan dilakukan oleh Baznas Bazis DKI,” tandas Pramono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pengawasan Produk Minyak Goreng Bersubsidi di Jakarta Diperketat

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) telah memperketat pengawasan produk minyak goreng bersubisidi Minyakita. Pengawasan produk dilakukan untuk memastikan kualitas dan takaran sesuai standar.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menuturkan, pengawasan dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan.

Hasil pengawasan menunjukkan adanya pelanggaran takaran pada beberapa produk Minyakita yang beredar di pasaran. Pengawasan dilakukan terhadap dua pelaku usaha pengemasan ulang, yaitu PT Binamas Karya Fausta dan CV Surya Agung.

“Telah dilaksanakan pengawasan terhadap dua pelaku usaha re-packaging atau pengemasan ulang minyak goreng merek Minyakita yaitu PT Binamas Karya Fausta dan CV Surya Agung pada 10-11 Maret 2025,” ujar Pramono, Rabu (12/3).

CV Surya Agung melakukan pengemasan ulang minyak goreng dari PT Asianagro Agungjaya. Sedangkan PT Binamas Karya Fausta melakukan pengemasan ulang minyak goreng dari PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk.

Pengujian terhadap 80 sampel Minyakita kemasan satu liter di CV Surya Agung menunjukkan hasil yang sesuai standar, tetapi di PT Binamas Karya Fausta ditemukan ketidaksesuaian.

“Telah dilakukan pengujian terhadap 80 sampel Minyakita kemasan satu liter pada lokasi CV Surya Agung dengan hasil diterima dan pada lokasi PT Binamas Karya Fausta dengan hasil ditolak,” ungkapnya.

Pengawasan Minyakita juga dilakukan di toko Sinar Matahari, Sumur Batu, Jakarta Pusat, bekerja sama dengan Polda Metro Jaya. Hasilnya, 12 sampel Minyakita dari produsen CV Rabbani Bersaudara, Tangerang dinyatakan ditolak karena melebihi toleransi takaran yang diizinkan yakni sebanyak 15 ml.

“Rata-rata isi atau volume dari barang yang diuji adalah 795,4 ml dan rata-rata selisih atau kekurangan adalah 204,96 ml,” lanjutnya.

Pramono juga memastikan ketersediaan Minyakita dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, produksi Minyakita dalam tiga bulan terakhir (1 Januari – 11 Maret 2025) mencapai 20.453 ton.

Dari total 20.453 ton Minyakita yang telah diproduksi, 9.899 ton telah diterima oleh pengecer. Sisanya sebanyak 10.544 ton sedang dalam proses distribusi. Dengan estimasi kebutuhan masyarakat sebesar 24.932 ton, stok Minyakita di Jakarta berada dalam kondisi aman dengan tingkat pemenuhan 80-100 persen untuk periode 1 Januari-11 Maret 2025;

Adapun berdasarkan hasil monitoring, stok yang tersedia di Food Station (FS) sebanyak 42.720 buah dan akan terdapat penambahan pasokan per 13 Maret 2025 sebanyak 50.400 buah atau 4.200 karton.

“Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan di Bulog Divisi Regional DKI Jakarta-Banten terkait stok Minyakita di Wilayah DKI Jakarta-Banten, diketahui bahwa terdapat sekitar 192.915 Liter Minyakita,” tandas Pramono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Program Mudik Gratis Dibuka, Warga Kota Cimahi Bisa Daftar Cukup dari Rumah

Warga Kota Cimahi bisa mendaftar secara online dari ponsel secara langsung via https://bit.Iy/m/MUDIKHEPI. Setelah terdaftar secara online, pemudik harus melakukan verifikasi berkas secara langsung pada 20-22 Maret 2025 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Gedung C lantai 4 Kompleks Perakantoran Pemkot Cimahi. Syaratnya, pemudik harus membawa foto kopi kartu keluarga (KK) dan dan kartu tanda penduduk (KTP).

“Pendaftaran sudah dibuka secara online, jadi masyarakat bisa daftar langsung dari rumah lewat HP. Informasinya sudah disebar ke kelurahan dan kecamatan,” terang Kepala Bidang Angkutan dan PJU pada Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Iwan Ridwan, Selasa (12/3/2025).

Layanan mudik gratis dari Pemkot Cimahi tahun ini akan menempuh perjalanan dari Cimahi menuju Semarang via Cirebon dan Cimahi menuju Solo via Yogyakarta. Para pemudik rencananya akan diberangkatkan pada 29 Maret 2025 dari Pemkot Cimahi.

Baca juga: Hadapi Cuaca Ekstrem, Wakil Wali Kota Cimahi Minta Warga Tetap Waspada

Untuk mudik gratis Idul Fitri 1446 Hijriah, kata Iwan, Pemkot Cimahi menyediakan kuota sebanyak 750 orang. Mereka akan diberangkatkan menggunakan 15 bus, dengan anggaran Rp 200 juta lebih. Para pemudik akan dibekali makanan ringan dan minum selama perjalanan.

“Untuk Cimahi meluncurkan 15 bus, kuotanya mencapai 750 orang. Kalau tahun kemarin itu sekitar 462 orang menggunakan 8 bus,” ucap Iwan.

Dirinya menegaskan, mudik gratis di Kota Cimahi ini diprioritaskan untuk warga yang belum kebagian program tersebut tahun sebelumnya. Selain itu, setiap KK hanya dibatasi untuk empat orang saja.

“Prioritasnya untuk masyarakat yang tidak mampu dulu, nanti kita sesuaikan lewat KK,” ucap dia.

Dirinya melanjutkan, mudik gratis ini sebagai rangka meningkatkan pelayanan serta sebagai bentuk kepedulian. Pihaknya ingin mengurangi pemudik dari Kota Cimahi yang biasanya menggunakan kendaraan roda dua atau sepeda motor. Sebab, menurut dia, mudik menggunakan sepeda motor lebih berisiko.

“Jadi banyak sekali warga Cimahi yang pulang ke kampung halaman menggunakan sepeda motor, Pemkot Cimahi lewat mudik gratis untuk mengurangi mudik menggunakan kendaraan roda dua,” tandas dia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Jatim dan Gubernur Maluku Utara Ajak Muslimat NU Silaturahmi

Suasana penuh kebersamaan dan kehangatan terasa dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama yang diadakan oleh Keluarga Besar Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Maluku Utara di Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Rabu(12/3/2025) dihadiri Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang juga merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran pengurus dan anggota Muslimat NU se-Maluku Utara, pengurus PWNU Maluku Utara, pengurus MUI Maluku Utara, sejumlah rektor perguruan tinggi di Maluku Utara, serta para pengurus ormas keagamaan.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, dalam kegiatan tersebut Muslimat NU Maluku Utara menyerahkan 5000 butir telur yang dikumpulkan dari seluruh pengurus untuk disalurkan kepada anak-anak penderita stunting serta masyarakat miskin ekstrem. Kegiatan ini merupakan bagian dari program “Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem” yang sebelumnya telah diluncurkan dalam Kongres Muslimat NU di Surabaya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan pesan inspiratif tentang keberkahan Ramadan dan pentingnya kepedulian terhadap sesama. “Di tengah bulan Ramadan ini, mari kita siapkan diri menyambut malam Lailatul Qadar. Kita harus senantiasa bersodaqoh sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur’an. Dengan ilmu dan amal, kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Muslimat NU yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Harapan kita adalah agar anak-anak Maluku Utara tumbuh sehat, baik lahir maupun batin,” tutur Khofifah.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini serta menyambut baik kehadiran Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.”Saya sangat terhormat bisa hadir di acara ini dan berbagi momen dengan keluarga besar Muslimat NU Maluku Utara bersama dengan Ibu Khofifah. Kehadiran beliau tidak hanya membawa semangat kebersamaan, tetapi juga memperkuat perjuangan untuk kemajuan daerah. Acara ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan kepedulian sosial dan memperkuat sinergitas di berbagai sektor,” ungkapnya.

Ketua Muslimat NU Maluku Utara, Rosita Alting, menyampaikan rasa syukurnya atas terlaksananya kegiatan ini.”Alhamdulillah, kita berhasil mengumpulkan sodaqoh 5000 butir telur untuk anak-anak stunting dan masyarakat miskin ekstrem. Ini adalah arahan dari Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa sebagai bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Herman Deru Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Puslatpur

Gubernur Sumsel H. Herman Deru mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid kunjungan kerja ke Sumsel melaksanakan Penyerahan Sertifikat Pusat Latihan Tempur TNI AD (Puslatpur) dari Menteri ATR/Kepala BPN Kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) di Puslatpur OKUT, Rabu (12/3/2025) siang.

Dalam sambutannya Gubernur Herman Deru mengatakan kedatangan menteri ATR ke OKU Timur menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga Sumsel, khususnya warga OKU Raya yaitu Kabupaten OKU, Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten OKU Selatan. Pasalnya lahan Puslatpur berada di wilayah tiga kabupaten tersebut.

Meskipun merupakan komplek militer, namun diakui HD keberadaan Puslatpur dekat dan bersahabat dengan warga setempat. Ia.menjadi saksi bahwa swlama 10 tahun menjadi Bupati OKU Timur, hubungan Puslatpir dengan masyarakat sekitar terjalin dengan sangat baik.

Baca juga: Herman Deru Minta Bupati Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok Selama Ramadhan di Kab.OKI

” Dalam kapasitas Saya waktu itu sebagai Bupati, kemitraan terus terlaksana. Dan tidak pernah ada konflik,” jelasnya.

Hubungan baik itu bahkan berlanjut saat Ia menjadi Gubernur Sumsel 2018-2023. Sebagai paru-paru kota, dan Puslatpur kebanggaan warga, Ia juga pernah mengucurkan bantuan hingga Rp21 miliar untuk membangun jalan dan fasilitas komplek.

Di hadapan Menteri ATR/BPN dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jendral TNI Maruli Simanjuntak, Herman Deru.mengatakan masyarakat sekitat tentu ikut gembira dengan penyerahan sertifikat tersebut. Sebab hal ini penting karena Puslatpur ini kerap dijadikan tempat pilihan latihan tempur skala internasional yang menjadi momemt yanh ditunggu-tunggu masyarakat.

Bukan hanya menjadi salah satu wisata, namun adanya latihan-latihan internasional yang diadakan di Puslatpur ini juga ikut mendongkrak roda perekonomian masyarakat setempat.

” Saya minta pelatihan antar negara tetap dilakukan disini. karena sangat menopang perputaran ekonomi disini. Ini bahkan jadi wisata bagi orang-orang dari kabupaten sekitar,” jelasnya.

Penyerahan sertifikat ini tentu menjadikan kepastian hukum Puslatpur semain kuat. Diharapkan 42.000 lahan Puslatpur yang 8.000-9.000 hektare berada di OKUT dapat semakin terjaga batas wilayahnya.

Sementara itu Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengatakan sejak awal dirinya telah mendapat dari Presiden tugas menyelesaikan sejumlah deomen yerksit aset TNI secara keseluruhan meliputi TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Ada sebanyak.649 titik yang harus diselesaikan karena ada sebagian aset ini sudahberalih ke masyarakat, diserobot pengusaha, belum jelas dan masih diduduki masyarakat.

‘” Setelah 3 bulan kini ada 92 titik yang sudaj kita selesaikan,” ujar Nusron.

Terkait tugas ini Menteri Nusron mengatakan semangat menyelesaikan tugas ini juga pihaknya tidak boleh tidak memanusiakan masyarakat. Apalagi bagi mereka yang sudah terlanjur okupaai di tempat tersebut selama puluhan tahun. Pihaknya pun terus berupaya mencari jalan tengah dengan merangkul masyarakat bukan memusuhi.

” Karena itu kita buat skema-skema salah satunya semua aset TNJ kami terbitkan HPR. Ini hak yang paling tinggi dari SHM, HGU,” tambahnya.

Kalaupun di atas lahan tersebut sudah teelanjur disusuki maayarakat, dan menghindari konflik maka akan ditawarkan HgU atau hak pakai dengan persetujuan TNI. Sehingga menjadinsolusi agar maayarakat teelindungi namun aset TNI tidak hilang.

Sementara itu, Kepala Staf TNI angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. bersyukur karena Menteri ATR/BPN langsung turun menyelesaikan persoalan tanah-tanah millik TNI termasuk Puslatpur.

” Kami di TNI AD kami fight pertahankan karena memang punya negara. Beberapa kali bersinggungan dengan masyarakat dan kami telusuri ads koordinatornya. Ini akan kami benahi dan akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana lahan itu berproduksi dan pro ke masyarakat sekitar,” jelasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Anggota DPD RI Ratu Tenny Leriva Herman Deru, Anggota DPRD Sumsel Alfrenzi Panggarbesi, Bupati OKU Timur Ir. Lanosin, Bupati OKU Teddy Meilwansyah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Prioritaskan Solusi Komprehensif Atasi Permasalahan Sampah di Indonesia

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 12 Maret 2025, guna membahas solusi komprehensif dalam penanganan dan pengelolaan sampah secara nasional.

Dalam keterangannya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa permasalahan sampah yang masih dihadapi di berbagai wilayah ini menjadi perhatian dan prioritas dari Presiden.

“Tentu kita tahu bahwa sampai dengan hari ini kita masih menghadapi berbagai permasalahan sampah di berbagai kota, kabupaten seluruh Indonesia. Masyarakat kita juga banyak sekali yang sudah mengeluhkan permasalahan ini dan tentu kita tidak boleh diam,” ucapnya.

Menurut AHY, rapat ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menangani permasalahan sampah yang makin kompleks. Pembangunan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menangani persoalan sampah menjadi hal yang penting, salah satunya dengan meningkatkan pendidikan dan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah sejak dini di sekolah.

“Tentunya kita harus menghadirkan kesadaran dan kepedulian secara nasional. Pertama itu yang harus dibangun. Oleh karenanya pendidikan, sosialisasi termasuk di sekolah-sekolah kita dari mulai kecil sampai dengan dewasa harus ditanamkan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi sampah itu sendiri,” lanjutnya.

Selain membangun kesadaran masyarakat, pemerintah juga akan fokus pada penerapan teknologi dan penguatan infrastruktur dalam menangani sampah dari hulu hingga hilir. AHY menyoroti kondisi sejumlah tempat pembuangan sampah yang sudah penuh serta dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Disinilah harus hadir beberapa terobosan termasuk penggunaan teknologi dan infrastruktur yang fokus pada penanganan sampah dari hulu hingga hilir. Dari mulai sumbernya rumah tangga, industri, sentra-sentra komersial dan semua yang memproduksi sampah,” jelas AHY.

Melalui pemanfaatan teknologi tersebut, AHY berharap pengelolaan sampah dapat ditangani dengan baik mulai dari tempat pembuangan sampah terpadu (TSPT) hingga tempat pemrosesan akhir (TPA).

“Sampah diharapkan bisa dihancurkan kemudian juga sebagian bisa ditimbun, tetapi selebihnya benar-benar kita fokus pada recycle, dikembalikan kepada produser untuk bisa diproduksi komunitas tertentu, tapi juga pembakaran tadi bisa kemudian diubah menjadi listrik,” lanjutnya.

Sebagai langkah konkret, AHY mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan pembentukan satuan tugas percepatan pengelolaan sampah nasional yang akan berfokus pada infrastruktur serta penerapan kebijakan berbasis teknologi. Dalam hal ini, pemerintah pusat akan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan ini secara terintegrasi.

“Kita ingin menghadirkan kebijakan yang komprehensif terintegrasi. Yang menjadi ujung tombak sebetulnya pada pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat akan hadir dengan kebijakan dan bersama-sama,” ungkap AHY.

Sebagai bagian dari upaya nasional, AHY menyebut bahwa pemerintah juga akan menghadirkan gerakan nasional Indonesia bersih dari sampah. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan bahwa pengelolaan sampah dilakukan secara berkelanjutan.

“Sekali lagi bukan hanya infrastrukturnya, bukan hanya teknologinya, tetapi bagaimana kesadaran masyarakat ini bisa terus kita bangun bersama-sama,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhub Gencarkan Uji Kelaikan Transportasi Jelang Lebaran 2025

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa uji kelaikan transportasi terus diperketat menjelang Angkutan Lebaran 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kelancaran perjalanan selama periode mudik yang diperkirakan berlangsung mulai 21 Maret hingga 11 April 2025.

“Dari sisi keselamatan, Kemenhub terus menggencarkan uji kelaikan pada sarana transportasi,” kata Menhub dalam keterangan, di Jakarta, Rabu (12/3).

Dalam keterangan resminya di Jakarta pada Rabu (12/3), Menhub menyebutkan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melakukan ramp check atau uji kelaikan terhadap berbagai moda transportasi. Hingga 8 Maret 2025, pemeriksaan telah dilakukan terhadap:

  • 18.746 unit bus (60,67%)
  • 660 unit kapal (85,49%)
  • Pesawat sebanyak 68,47% dari total armada
  • 1.547 unit lokomotif (60,66%)
  • 70 unit kapal penyeberangan (43%)

Dudy menyampaikan Kementerian Perhubungan telah menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana transportasi guna menghadapi masa Angkutan Lebaran pada 21 Maret hingga 11 April 2025.

“Kemenhub telah menyediakan sejumlah sarana dan prasarana transportasi untuk membantu kelancaran para pemudik menuju kampung halaman, baik itu transportasi darat, laut, udara, maupun perkeretaapian,” katanya lagi.

Kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk Angkutan Lebaran tersebut yakni sebanyak 30.451 unit bus yang tersedia di 115 terminal, 772 unit kapal laut yang tersedia di 264 pelabuhan.

Selanjutnya 404 unit pesawat di 60 bandar udara, 2.550 unit lokomotif dan kereta, baik antarkota maupun regional, serta 187 unit kapal penyeberangan di 14 lintas pelabuhan penyeberangan.

Menurut Menhub, puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 28 Maret 2025. Namun, dengan kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang telah disetujui, kepadatan pemudik diperkirakan mulai terjadi sejak Jumat, 21 Maret 2025.

“Hari puncak arus mudik kemungkinan terjadi pada tanggal 28 Maret 2024, namun demikian karena telah disetujuinya pemberlakuan work from anywhere (WFA), maka kami juga mengantisipasi apabila terjadi kepadatan/kegiatan mudik yang mulai berlangsung pada Jumat, 21 Maret 2025,” katanya lagi.

Menhub menyampaikan sejumlah titik utama yang perlu diperhatikan adalah lokasi wisata di daerah-daerah tujuan mudik, pasar tumpah yang biasanya mulai dibuka menjelang arus mudik dan arus balik, perlintasan sebidang perkeretaapian.

Kemudian yang juga perlu mendapat perhatian adalah pelabuhan penyeberangan yang berpotensi mengalami penumpukan, seperti Pelabuhan Merak dan Bakauheni, Provinsi Banten, dan Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk di Jawa Timur.

“Untuk menyikapi hal itu, kami juga telah bekerja sama dengan beberapa pemda, khususnya untuk mengantisipasi titik titik padat tersebut. Kami juga meminta adanya pengamanan dari pihak Kepolisian dan Pemda setempat,” ujar Menhub.

Menhub menambahkan bahwa pihaknya juga telah melakukan rapat koordinasi dengan menteri-menteri, kepala daerah, pimpinan BUMN dan swasta serta instansi terkait guna memastikan Angkutan Lebaran 2025 dapat berjalan dengan lancar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KLH Hentikan Kegiatan Usaha 33 Perusahaan di Puncak Pemicu Banjir Jabodetabek

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) resmi menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan terhadap sejumlah perusahaan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Langkah ini diambil setelah ditemukan dugaan bahwa aktivitas mereka berkontribusi terhadap bencana banjir yang melanda Jabodetabek beberapa waktu lalu.

Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH, Rizal Irawan, dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (12/3), mengungkapkan bahwa pihaknya akan menghentikan kegiatan usaha yang beroperasi di lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN.

“Kita akan keluarkan paksaan pemerintah berupa sanksi administrasi penghentian kegiatan terhadap usaha pada area HGU PTPN, ada 33 tenant di sana yang kita minta untuk menghentikan kegiatannya,” kata Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH Rizal Irawan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (12/3).

Salah satu lokasi yang menjadi sorotan adalah Hibics Fantasy Puncak, yang dikelola oleh PT Jaswita Lestari Jaya. KLH menemukan adanya perubahan tutupan lahan yang sebelumnya merupakan area perkebunan teh menjadi bangunan permanen. Perubahan ini meningkatkan debit aliran air permukaan saat hujan, sehingga berpotensi memicu banjir di wilayah hilir.

“Kemudian penghentian kegiatan PT Jaswita yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan,” ucap dia.

Selain itu, Gakkum LH juga menemukan bahwa PT Jaswita melakukan pelebaran area yang tidak sesuai dengan kerja sama operasi (KSO). Rizal menjelaskan KSO hanya 16 hektare, tapi ternyata lahan yang dikembangkan 35 hektare.

“Di dalam KSO-nya hanya 16 hektare. Tapi faktanya yang di KSO kan itu kurang lebih 35 hektare,” ucap dia.

Selain PT Jaswita, KLH juga melakukan verifikasi lapangan terhadap PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi. Perusahaan ini diketahui tengah membangun pabrik pengolahan teh tanpa memiliki dokumen lingkungan yang sah. Akibatnya, pemerintah memutuskan untuk menghentikan seluruh kegiatan pembangunan pabrik tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq sebelumnya menyebutkan bahwa KLH telah mengidentifikasi 33 tempat usaha di kawasan Puncak yang diduga melanggar aturan lingkungan dan akan disegel.

Saat ini, empat lokasi telah resmi disegel, di antaranya:

  • PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan (kantor operasional sebelum Telaga Saat)
  • PTPN I Regional 2 Gunung Mas
  • PT Jaswita Jabar (Hibics Fantasy)
  • Eiger Adventure Land

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Berawan hingga Hujan Ringan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi kondisi cuaca di Jakarta pada Kamis (13/3) akan didominasi oleh cuaca berawan hingga hujan dengan intensitas ringan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca sepanjang hari.

Prakiraan Cuaca Pagi hingga Malam Hari

Berdasarkan informasi dari laman resmi BMKG, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi pada pagi hari di hampir seluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Memasuki siang hari, cuaca cerah diprediksi terjadi di Kepulauan Seribu, sementara hujan ringan berpotensi mengguyur Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sedangkan Jakarta Utara diprakirakan berawan.

Pada sore hari, kondisi berawan akan menyelimuti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur, sementara hujan ringan masih akan turun di Jakarta Selatan.

Malam harinya, cuaca berawan diperkirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, sedangkan hujan ringan berpotensi turun di Jakarta Utara.

Suhu dan Kelembapan Udara

BMKG juga memperkirakan suhu udara di Jakarta pada hari ini akan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara berada di angka 70 hingga 97 persen.

Masyarakat diimbau untuk selalu membawa payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar ruangan, mengingat adanya potensi hujan ringan di beberapa wilayah Jakarta sepanjang hari ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jadwal SIM Keliling Jakarta Hari Ini: Lokasi dan Biaya Perpanjangan

Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan SIM Keliling bagi masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM). Pada Kamis, 13 Maret 2025, layanan ini tersedia di lima titik strategis di Jakarta untuk perpanjangan SIM A dan C.

Layanan SIM Keliling bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan perpanjangan SIM tanpa harus datang ke kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas). Selain lebih praktis, antrean di layanan ini biasanya lebih sedikit dibandingkan di kantor Satpas.

Lokasi dan Jadwal SIM Keliling Jakarta 13 Maret 2025

Berdasarkan informasi dari akun media sosial TMC Polda Metro Jaya, layanan SIM Keliling beroperasi di lima lokasi berikut:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung
  • Jakarta Utara: LTC Glodok
  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata
  • Jakarta Barat: Mall Citraland
  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Layanan ini akan beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Syarat dan Biaya Perpanjangan SIM

SIM yang dapat diperpanjang melalui layanan ini adalah SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Jika masa berlaku SIM telah habis, pemohon harus melakukan penerbitan SIM baru melalui Satpas.

Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi:

  1. Fotokopi KTP yang masih berlaku
  2. Fotokopi SIM lama serta SIM asli
  3. Bukti cek kesehatan
  4. Bukti tes psikologi

Sementara itu, biaya perpanjangan SIM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu:

  • SIM A: Rp 80.000,-
  • SIM C: Rp 75.000,-

Selain itu, pemohon juga perlu membayar biaya tambahan untuk tes kesehatan dan tes psikologi, yaitu:

  • Tes kesehatan: Rp 25.000,-
  • Tes psikologi: Rp 27.500,-

Pentingnya Memiliki SIM Saat Berkendara

Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dikendarai. Hal ini telah diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagi yang masa berlaku SIM-nya akan segera habis, segera manfaatkan layanan SIM Keliling terdekat agar tidak terkena sanksi atau kewajiban mengajukan pembuatan SIM baru.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan SIM Keliling dan aturan perpanjangan SIM, masyarakat dapat mengunjungi situs resmi atau media sosial Polda Metro Jaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News