Beranda blog Halaman 1165

Kepala BNN Sampaikan ASTA CITA Presiden Prabowo di Pembukaan CND ke-68

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Commission on Narcotic Drugs (CND) ke-68 secara resmi dibuka dan berlangsung di Vienna, Austria, pada 10-14 Maret 2025. Kegiatan ini membahas masalah yang berkaitan dengan narkoba dan mengadopsi resolusi serta keputusan dari kegiatan ini.

Diskusi kali ini dipimpin oleh Duta Besar Shambhu S. Kumaran, Perwakilan Tetap India untuk PBB di Wina. Masing-masing negara memaparkan isu terkini mengenai narkoba dan kejahatannya, salah satunya dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menjadi delegasi Indonesia di forum terbesar ini.

Kepala BNN RI Marthinus Hukom dalam pernyataannya menyampaikan keprihatinan yang mendalam mengenai situasi narkotika global sebagaimana tercermin dalam Laporan Narkotika Dunia 2024. Prevalensi produk ganja berkadar THC tinggi menyebabkan peningkatan penggunaan narkoba dan menimbulkan bahaya bagi kesehatan masyarakat internasional, khususnya yang berdampak pada kaum muda.

Marthinus Hukom menjelaskan bahwa di Indonesia, tingkat prevalensi narkoba mencapai 1,73% pada tahun 2023, yang berdampak pada sekitar 3,33 juta orang. Negeri Zamrud Khatulistiwa menghadapi tantangan yang mengkhawatirkan dengan tingkat kekambuhan lebih dari 70% dan maraknya zat psikoaktif baru, disamping pola perdagangan narkoba yang terus berkembang.

Kepala BNN RI menyebutkan, melalui Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto yang mencakup penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkotika, Indonesia telah memprioritaskan langkah-langkah penanggulangan narkotika yang komprehensif.

“Presiden telah menempatkan pengendalian perdagangan narkoba sebagai prioritas di sektor keamanan. Sebagai implementasinya, pemerintah telah membentuk Desk Narkotika dengan tiga tugas utama, yaitu: mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum narkoba secara efektif dan efisien, meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dan kerja sama internasional dalam upaya pemberantasan narkoba dan kebijakan strategis, serta merumuskan rekomendasi untuk mengoptimalkan pemberantasan narkoba,” ujar Kepala BNN RI dalam pernyataannya pada Sesi General Debate.

Oleh karena itu, Indonesia tetap berkomitmen untuk memperkuat suara negara-negara berkembang dalam mengatasi tantangan peredaran gelap narkotika. BNN sendiri memiliki tiga aspek penting untuk menekan bahaya narkoba bagi masyarakat lewat langkah strategis.

“Kami menekankan tiga aspek penting. Pertama, mengatasi dampak sosial ekonomi narkotika, yang secara tidak proporsional memengaruhi negara-negara berkembang dengan sumber daya terbatas untuk pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Kedua, mendorong pendekatan yang seimbang antara aspek kesehatan dan keamanan dalam kebijakan narkoba global, mengadvokasi pengobatan berbasis bukti sambil mempertahankan penegakan hukum yang kuat,” ujarnya.

“Ketiga, mendukung implementasi penuh komitmen kebijakan narkoba internasional melalui peningkatan kerja sama regional. BNN telah melaksanakan langkah-langkah strategis yang berfokus pada penguatan kolaborasi, operasi intelijen, keamanan pesisir dan perbatasan, kerja sama dengan negara-negara tetangga, dan program ketahanan keluarga di daerah-daerah rawan serta penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas,” lanjutnya.

Dalam forum ini, Kepala BNN RI menyerukan kepada masyarakat internasional untuk meningkatkan bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan mekanisme pendanaan berkelanjutan bagi negara-negara berkembang. Langkah ini dilakukan sebagai komitmen bersama menuju dunia yang bebas narkoba melalui pendekatan yang seimbang, komprehensif, dan berbasis bukti.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kemenag & Kemensos Sinergi Penguatan Program Sosial Keagamaan, Termasuk Madrasah Rakyat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Agama (Kemenag) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pelaksanaan tugas di bidang sosial dan agama. Kerja sama ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, termasuk penanggulangan kemiskinan dan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah konkret dalam menjalankan perintah Presiden untuk memperkuat sinergi antar-lembaga. Ia menekankan bahwa penanganan fakir miskin harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

“Sering kali, upaya penanggulangan kemiskinan belum dilakukan secara terpadu karena adanya ego sektoral. Oleh karena itu, Presiden menginstruksikan agar koordinasi antar-lembaga diperkuat agar lebih efektif,” ujar Mensos di Kantor Kemenag RI Pusat, Selasa (11/3/25).

Salah satu langkah nyata dari kerja sama ini adalah pendirian Sekolah Rakyat, yang akan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini bertujuan untuk memuliakan keluarga kurang mampu dan membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi mereka.

“Faktor ekonomi menjadi penyebab utama anak putus sekolah. Dengan adanya Sekolah Rakyat dan Madrasah Rakyat, diharapkan lebih banyak anak dapat melanjutkan pendidikan,” tambahnya.

Selain itu, Gus Ipul sapaan Mensos berharap Kemenag mendukung program ini dengan memastikan pendidikan berbasis nilai-nilai keagamaan dan karakter. “Kami berharap pendidikan karakter nanti di sekolah rakyat bisa disupport oleh Kemenag,” harapnya.

Menteri Agama Nasaruddin Umar siap mendukung program yang digagas oleh presiden ini. Ia berharap MoU ini bisa menjadi awal dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Menag juga menyoroti potensi sosial keagamaan yang belum tergarap secara maksimal, Ada 27 pundi sosial seperti zakat, wakaf, dan infaq, dan lainnya yang jika dikelola dengan baik dapat membantu mengurangi kemiskinan ekstrem.

“Potensi pundi sosial ini sangat luar biasa, saya rasa kalau hanya menanggulangi miskin ekstream yang hanya 4 juta bisa sangat mungkin,” ucapnya.

Selain itu, Menag mengusulkan agar madrasah dijadikan sebagai alternatif utama Sekolah Rakyat dalam program kerja sama Kemensos dan Kemenag. “Sebetulnya, kita tidak perlu mencari bentuk baru. Madrasah sudah sangat layak dijadikan Sekolah Rakyat karena sudah ada dan nyata di tengah masyarakat,” ujar Menag.

Menurutnya, saat ini banyak pesantren masih yang kondisinya masih kumuh dan kurang mendapatkan perhatian, padahal madrasah dan pesantren merupakan bagian dari pendidikan rakyat yang sudah berjalan lama.

“Daripada madrasah dan pesantren terbengkalai dan kumuh, lebih baik kita optimalkan sebagai Sekolah Rakyat yang sesungguhnya,” tambahnya.

Menag juga menjelaskan bahwa 90 persen pesantren di Indonesia dikelola oleh swasta, sehingga kerja sama ini bisa menjadi solusi yang lebih cepat dan efektif dalam pemerataan pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

‘Dengan memanfaatkan Madrasah dan Pesantren bisa menjadi solusi bagi Pesantren dan Madrasah itu sendiri dan juga masyarakat yang membutuhkan pendidikan,” ucapnya.

Kerja sama ini diharapkan dapat segera terealisasi dalam tahun ini sesuai arahan Presiden Prabowo. Pemerintah juga akan mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia untuk mendukung keberlangsungan program ini.

Terdapat lima hal yang menjadi poin kesepakatan ada MoU ini. Yaitu, pengembangan kesejahteraan sosial; pertukaran data dan informasi; pengembangan kompetensi sumber daya manusia; pengembangan kebijakan strategis di bidang sosial, agama, pendidikan, dan pelatihan; pelatihan materi pengajaran keagamaan dan pembentukan karakter bagi guru dan tenaga pendidikan di satuan pendidikan di kemensos.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Indonesia – Vietnam Sepakati Penguatan Kerjasama Perikanan Budidaya

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Indonesia dan Vietnam menyepakati penguatan kerjasama bilateral menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif, bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik dua negara. Kerja sama perikanan termasuk yang diperkuat, khususnya pada bidang pengembangan budidaya lobster, tuna, dan rumput laut.

Peningkatan kerjasama budidaya ditandai dengan penandatangan dokumen Implementing Arrangement (IA) antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Perikanan dan Pengawasan Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup. Selanjutnya dokumen tersebut diperlihatkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup Vietnam Phung Duc Tien kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam (PKV) Tô Lâm pada acara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Senin 10 Maret petang.

“Dengan penguatan kerjasama ini, akan mendekatkan pada cita-cita bersama menjadikan Indonesia dan Vietnam sebagai juara penghasil produk perikanan di kawasan,” ungkap Menteri Trenggono dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Selasa (11/3).

Kedua belah pihak pun sepakat melakukan pertukaran informasi terkait regulasi dan data akuakultur, meningkatkan kerja sama dalam teknologi budidaya, perdagangan, dan pemasaran produk perikanan, serta mendorong investasi dan kemitraan antara pelaku usaha di sektor ini. Kerjasama juga mencakup aspek pendidikan dan pelatihan, termasuk pertukaran pejabat pemerintah serta ilmuwan dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuakultur.

Sebagai mekanisme pelaksanaan, kedua belah pihak akan membentuk Kelompok Kerja Sama Bersama, yang bertemu secara rutin setidaknya sekali dalam setahun untuk meninjau perkembangan kerjasama dan menyusun langkah-langkah strategis ke depan.

Perjanjian berlaku selama lima tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang melalui kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak.

*Budidaya Berkelanjutan*

Sebelum acara kenegaraan di Istana Negara, Menteri Trenggono dan Wakil Menteri Phung Duc Tien melakukan pertemuan bilateral di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Senin 10 Maret siang. Pertemuan keduanya berlangsung hangat, membahas rencana pengembangan bersama budidaya perikanan di Indonesia.

Keduanya menyaksikan tayangan video mengenai perkembangan budidaya rumput laut di Indonesia. Menteri Trenggono menjelaskan telah membangun modeling budidaya rumput laut ramah lingkungan seluas 50 hektare di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Proses budidaya tidak lagi menggunakan plastik sebagai pelampung rumput laut, melainkan batok kelapa sehingga aman bagi ekosistem.

Indonesia saat ini menjadi produsen rumput laut terbesar kedua di dunia dengan rata-rata produksi lebih dari 9 juta ton per tahun. Untuk meningkatkan daya saing rumput laut yang dihasilkan, pemerintah Indonesia sedang mengembangkan program hilirsasi sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih beragam dengan nilai jual lebih tinggi.

Selain rumput laut, sambung Menteri Trenggono, di wilayah timur Indonesia juga tengah dikembangkan budidaya tuna oleh pihak swasta. “Kami menujukkan komitmen dalam mengelola sumber daya perikanan berkelanjutan. Potensi kami sangat besar, dan kami ingin memaksimalkannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem,” ungkap Menteri Trenggono.

Sementara itu, Wakil Menteri Phung Duc Tien mengatakan penguatan kerja sama dalam pengembangan perikanan yang berkelanjutan, sejalan dengan hubungan baik antara kedua negara. Dia juga meminta dukungan dari pemerintah Indonesia untuk mendorong kerja sama lebih dalam dan nyata dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan perdagangan perikanan.

Pada pertemuan tersebut, keduanya juga sepakat bersama-sama memerangi praktik penyelundupan benih bening lobster. Pemerintah Vietnam diakui Wamen Phung Duc Tien telah mengambil langkah tegas dalam memberantas praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing).

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

BNN dan Kementerian Imipas Sepakati Kerjasama Berantas Narkoba di Lapas

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Badan Narkotika Nasional (BNN) memperbarui nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), pasca restrukturisasi Kementerian Hukum dan HAM oleh Presiden Prabowo Subianto. Penandatanganan MoU tentang Sinergi Tugas dan Fungsi BNN dengan Kementerian Imipas dilakukan oleh Kepala BNN RI Marthinus Hukom dan Menteri Imipas Agus Andrianto, di Aula Yusuf Adiwinata Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (11/3).

Selain MoU, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Deputi Pemberantasan BNN RI dan Deputi Rehabilitasi BNN RI, dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas. Perjanjian kerja sama yang disepakati berkaitan dengan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta penyelenggaraan rehabilitasi narkotika di lingkungan Pemasyarakatan.

Kepala BNN RI dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, setidaknya setengah dari permasalahan Pemasyarakatan dapat terselesaikan.

“Saya pikir dengan MoU ini Kita telah menyelesaikan setengah dari problem Pemasyarakatan dan penghukuman serta keterlibatan para Napi di dalam Lapas, yang akibat dari pelibatan tersebut membuat problem narkoba ini semakin kompleks,” ujar Marthinus Hukom.

Dengan penandatanganan MoU ini, dikatakan Kepala BNN RI lebih lanjut, BNN maupun Kementerian Imipas mendapatkan kesepakatan dan komitmen bersama bahwa narkoba adalah musuh bersama dan siapa pun yang terlibat, termasuk yang ada di dalam penjara, dapat diselesaikan. Melalui kerja sama ini juga, Kepala BNN RI berharap dapat membongkar sindikasi-sindikasi yang merambah masuk ke dalam Lapas.

Senada dengan Kepala BNN RI, Menteri Imipas melihat bahwa MoU yang ditandatanganinya pada kesempatan ini merupakan solusi dalan mengatasi permasalahan overcapacity di Lapas.

“Mudah-mudahan dengan pecandu atau penyalahguna yang tidak dilakukan proses hukum, tapi langsung melalui proses rehabilitasi, akan mengurangi overcapacity, yang memang menjadi permasalahan utama yang harus dihadapi di Pemasyarakatan,” ungkap Menteri Imipas.

Terkait kerja sama yang telah terjalin antara BNN dengan Kementerian Imipas, Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan bahwa kolaborasi keduanya sudah sangat baik. Tercatat sudah lebih dari empat puluh kali melakukan upaya penangkalan penyelundupan narkotika, baik ke luar maupun ke dalam Lapas. Sementara itu, terkait bandar-bandar besar narkotika, sudah lebih dari 300 Napi narkotika dengan vonis hukuman mati maupun seumur hidup yang telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan dengan super maximum security, untuk menghindari pengendalian narkoba dari dalam Lapas.

Lebih lanjut Menteri Imipas berharap kerja sama yang disepakati bersama ini dapat diimplementasikan dengan kolaborasi, koordinasi, dan langkah-langkah yang simultan, dalam rangka melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman kejahatan narkoba.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Sambangi MUI, Menag Diskusikan Program Penguatan Umat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar menyambangi kantor pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Menteng, Jakarta Pusat. Menag meminta dukungan dan mengajak MUI bekerja sama dalam upaya penguatan umat.

Kehadiran Menag diterima oleh Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud dan Basri Bermanda, serta Sekretaris Jenderal MUI Pusat Amirsyah Tambunan. Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin, Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad, Direktur Penerangan Agama Islam Ahmad Zayadi, serta Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Akhmad Fauzin.

“Saya ingin agar Majelis Ulama memberikan kekuatan kepada kami, Kementerian Agama. Karena bagi kami, Kementerian Agama itu sangat historikal,” ujarnya, Senin (11/3/2025).

Menag mengungkapkan bahwa berdirinya Kementerian Agama tidak bisa dipisahkan dari dicoretnya tujuh kata pada Piagam Jakarta, yaitu: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

“Lalu terjadi kompromi menjadi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, dengan catatan kepentingan umat Islam itu juga harus ada wadahnya,” jelasnya.

Menurutnya, Kementerian Agama tidak bisa disamakan dengan kementerian lain. Ia menegaskan bahwa Kementerian Agama bukanlah kementerian yang bisa dibuka-tutup atau dihilangkan begitu saja.

“Kementerian Agama tidak mungkin bisa dihilangkan. Sebab, asal-usul Kementerian Agama berbeda dengan kementerian lain. Kementerian Agama adalah salah satu kementerian yang digagas setelah Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri,” kata Menag yang juga merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal.

Menag juga menyebutkan bahwa Kementerian Agama kini telah mengalami perampingan dengan dilepaskannya beberapa lembaga yang sebelumnya berada di bawahnya. Beberapa di antaranya adalah Peradilan Agama, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, bagian zakat, bagian wakaf, bagian penyelenggaraan haji, dan Badan Pengelola Keuangan Haji.

“Nah, di Kementerian Agama kini yang tersisa adalah Pendidikan Islam dan Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha,” katanya.

“Kami ingin betul-betul mendapatkan semacam masukan dan sekaligus wejangan. Kami minta kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia untuk penguatan umat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gubernur Zainal Optimis dengan Pengembangan Sektor Migas di Kaltara

Penulis
Syifa
-

Bertempat diruang kerjanya, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menerima kunjungan audiensi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Kalimantan – Sulawesi, dipimpin Azhari Idris berserta jajarannya, Selasa (11/3).

Hadir mendampingi Gubernur, Plh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan S.E., M.Si, Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Setdaprov Kaltara Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T., Staf Ahli bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga Setdaprov Kaltara Ir. Wahyuni Nuzband, M.AP.

Gubernur mengungkapkan kunjungan audiensi SKK Migas Kalimantan – Sulawesi, dalam rangka membangun komunikasi bersama Pemerintah Provinsi Kaltara sebagai salah satu penghasil migas di Indonesia.

“Apresiasi dan penghargaan tentunya saya sampaikan kepada SKK Migas dan rombongan yang sudah berkenan hadir di ruang rapat kantor Gubernur ini,” kata Gubernur Zainal.

Selain itu dalam silaturahmi ini, Gubernur menyampaikan rasa syukur dan gembira terkhususnya pemerintah daerah, karena kedepannya akan masuk beberapa investor yang bekerja di Kaltara.

“Ini kabar yang sangat menggembirakan, karena akan masuk beberapa investor akan bekerja di Kaltara, tentunya hasil perusahaan – perusahaan ini akan kedepannya akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kaltara,” ucapnya membuka sambutan.

Dia memberikan saran, menurut pengamatannya kepada SKK Migas Kalimantan-Sulawesi untuk mempertimbangkan membuat storage BBM di Bulungan. Dimaksudkan agar pasokan minyak Kaltara tidak harus menunggu dari daerah tetangga, Berau-Kaltim.

Berdasarkan kebutuhan Kaltara saat ini, masih di dominasi melewati Berau dan melewati 1 akses jalan. Terangnya, jika terjadi keterlambatan pengiriman seperti kerusakan jalan atau faktor lainnya tentu akan berdampak pada masyarakat.

Sedangkan audiensi mengenai storage BBM, Gubernur menjelaskan akan mencari investor yang akan berinvestasi pada pembangunan storage, dan nantinya akan bekerjasama dengan pihak Pertamina.

Selanjutnya, Perwakilan SKK-Migas Kalimantan – Sulawesi Azhari Idris mengatakan dua perusahaan baru yang akan segera masuk di provinsi Kaltara adalah Armada Akia B.V dan Texcal Energi Bengara.

“Saat ini pertamina memiliki beberapa kegiatan, salah satunya kita melakukan sumur eksplorasi di Sembakung. Pertamina akan masuk lebih dalam lagi di Kaltara untuk melihat cadangan baru,” ujarnya.

“Mudah – mudahan ini bisa berhasil dan memberikan prospek baru bagi tambahan produksi minyak dan gas bumi nantinya,” tutup Azhari.

Usai audiensi, seluruh perusahaan yang tergabung dalam Hulu Migas Peduli memberikan santunan Bapokting secara simbolis dan disaksikan langsung oleh Gubernur Kaltara. Adapun bantuan ini diberikan kepada Panti Asuhan Muhammadiyah Putra Tanjung Selor, serta masyarakat dhuafa/yatim di Kecamatan Bunyu, Kabupaten Tana Tidung, dan Tarakan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Raker Persiapan Mudik Lebaran 2025, Menteri PU Pastikan Kesiapan Infrastruktur Jalan

Penulis
Syifa
-

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan kesiapan infrastruktur jalan tol maupun jalan nasional dalam mendukung kelancaran mudik dan arus balik Lebaran 2025. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI terkait Persiapan Infrastruktur dan Transportasi Mudik Lebaran 2025 di Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Dalam paparannya, Menteri Dody menyampaikan bahwa panjang jaringan jalan tol yang siap beroperasi untuk arus mudik dan balik mencapai 3.020,5 km. Adapun untuk jalan nasional non tol sepanjang 47.604,34 km sudah mencapai kondisi mantap sebesar 95,22%.

“Kementerian PU memastikan jaringan jalan, baik tol maupun non tol, dalam kondisi optimal. Seluruh jalan nasional lintas utama kami pastikan dalam kondisi mantap dan layak dilalui,” jelas Menteri Dody.

Untuk antisipasi kondisi darurat selama musim mudik Lebaran, Kementerian PU telah menyiapkan 393 posko tanggap bencana yang dilengkapi dengan 440 unit alat berat serta 137 titik penempatan material strategis di lokasi rawan bencana. Menurut Menteri Dody, terdapat 298 titik rawan banjir dan 660 titik rawan longsor yang telah diidentifikasi dan akan mendapatkan perhatian khusus.

Menteri Dody juga telah menginstruksikan kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) agar memastikan seluruh indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) terpenuhi dengan baik. Hal ini mencakup kondisi perkerasan jalan utama, akses masuk-keluar tol, serta area gerbang tol dalam kondisi prima.

“BUJT diminta untuk secara khusus meningkatkan layanan di Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP). Kami ingin memastikan fasilitas tersebut dalam kondisi bersih, terawat, serta memiliki kapasitas parkir dan toilet yang memadai,” ungkap Menteri Dody.

Saat ini terdapat 134 TIP di 75 ruas jalan tol operasional di seluruh Indonesia. Selama musim mudik Lebaran 2025, akan ada tambahan 192,85 km jalan tol operasional baru, termasuk 74,35 km jalan tol yang dioperasikan tanpa tarif, serta tambahan 118,5 km yang akan dibuka secara fungsional, di antaranya ruas Tol Probolinggo-Banyuwangi (Gending-Paiton sepanjang 25 km).

Menteri Dody juga mengungkapkan bahwa sesuai kebijakan Presiden, terdapat 74,35 km jalan tol yang dibuka operasional tanpa tarif khusus selama masa mudik dan balik Lebaran tahun ini.

Selain itu, Menteri Dody menegaskan rencana pemberlakuan diskon tarif di 18 ruas jalan tol. “Kita akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menentukan detail pelaksanaan diskon tarif di 74,35 km ruas jalan tol tertentu,” jelasnya.

Menteri Dody berharap langkah-langkah tersebut dapat menjamin kelancaran dan kenyamanan masyarakat selama perjalanan mudik Lebaran 2025.

Dalam rapat kerja tersebut turut hadir, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syaugi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Safari Ramadan 1446 H, Bupati Garut Tekankan Pentingnya Kerukunan dan Kesiapsiagaan Bencana

Penulis
Syifa
-

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, melaksanakan kegiatan Safari Ramadan 1446 Hijriah yang digelar di Masjid Besar Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, pada Senin malam (10/3/2025). Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat setempat.

Safari Ramadan perdana tahun ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Garut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Camat Cisurupan, serta masyarakat dan jamaah Masjid Besar Kecamatan Cisurupan.

Dalam sambutannya, Bupati Syakur menyampaikan sejumlah pesan kepada masyarakat, termasuk pentingnya menanamkan sikap jujur, toleransi, serta kepedulian sosial. Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam di Kabupaten Garut.

“Kita harus bersama-sama dengan masyarakat, tidak harus menunggu ada bencana, sebelumnya kita lakukan upaya pencegahan,” ujar Syakur.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga toleransi antarumat beragama di Kabupaten Garut, yang memiliki masyarakat dengan latar belakang yang heterogen.

“Dimana ada masyarakat satu dan yang lainnya berbeda, saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai sehingga kita hidup dalam kerukunan, kedamaian, dan ketenteraman,” tuturnya.

Camat Cisurupan, Mamun, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati Garut beserta jajaran. Ia menyebut kunjungan tersebut sebagai sebuah kehormatan sekaligus motivasi bagi masyarakat Kecamatan Cisurupan untuk terus bersinergi dalam pembangunan daerah.

“Kehadiran jajaran pemerintah daerah ini merupakan spirit bagi kami untuk terus bersinergi dalam melakukan pembangunan yang lebih maju dan sejahtera di Kecamatan Cisurupan,” ucapnya.

Senada dengan Bupati Syakur, Mamun menilai Safari Ramadan sebagai momentum untuk mempererat ukhuwah islamiyah di bulan suci. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi masyarakat Cisurupan.

Safari Ramadan di Kecamatan Cisurupan ditutup dengan penyerahan bantuan Al-Qur’an, sembako, serta bantuan hibah untuk pembangunan masjid yang diserahkan langsung oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Nusron Akan Terbitkan Sertipikat HPL di Sempadan Sungai Jawa Barat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Sebagai upaya mengurangi pembangunan bangunan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan meminimalisir risiko banjir serta erosi tanah, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, memberikan solusi terkait kepemilikan dan penguasaan tanah di sempadan sungai. Salah satunya, dengan menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) di kawasan sempadan sungai.

“Tanah yang ada di dalam garis sempadan sungai, itu kita tetapkan nanti menjadi tanah negara dan akan dimiliki oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS),” terang Menteri Nusron, usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Terkait Evaluasi Tata Ruang Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di Balai Kota Depok, Selasa (11/03/25).

Rencananya, tanah di sempadan sungai akan didaftarkan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan HPL berada di bawah BBWS. Dengan diterbitkannya sertipikat tanah tersebut, menurut Menteri Nusron secara otomatis tanah yang ada di sempadan sungai menjadi aset negara, sehingga bisa dilakukan pengelolaan ekosistemnya.

Terkait pemberitaan yang menyebut adanya sertipikat terbit untuk tanah di sempadan sungai, Menteri Nusron pun memberikan tanggapan. “Akan kita kaji case by case. Kalau prosesnya tidak benar dan ditemukan ada kecurangan, akan kita batalkan, tapi kalau prosesnya benar dan memang itu haknya, akan ada pengadaan tanah, ganti rugi kerahiman,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengapresiasi solusi yang diberikan Menteri Nusron terkait penerbitan Sertipikat HPL di sempadan sungai. Dengan demikian, kegiatan normalisasi dan pelebaran sungai dapat berjalan lancar tanpa terhambat oleh masalah kepemilikan tanah.

“Ini langkah strategis yang kita lakukan, yang Insyaallah berbagai hal di Jawa Barat dan hambatannya bisa terselesaikan dengan baik berkat kerja sama antara pemerintah provinsi dan Kementerian ATR/BPN,” terang Dedi Mulyadi.

Lebih lanjut Dedi Mulyadi menyampaikan, Rakor yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman ini merupakan penilaian yang sangat positif bagi Provinsi Jawa Barat untuk segera memperbaiki tata ruangnya. Rakor juga dihadiri oleh Wali Kota/Bupati se-Jawa Barat; Kepala Dinas BMPR/SDA Kabupaten/Kota; dan Kepala Pertanahan Kabupaten/Kota.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Asnaedi; Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; Plt. Dirjen Tata Ruang, Reny Windyawati; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; Direktur Bina Perencanaan Daerah Wilayah I, Rahma Julianti; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat beserta jajaran.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mukhtarudin Dukung Penuh Menteri Bahlil Basmi Mafia Migas di Tanah Air

Penulis
Syifa
-

Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin mendukung langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menegaskan komitmennya untuk membasmi para mafia di sektor minyak dan gas (migas) tanah air.

“Saya kira komitmen Pak Menteri ini adalah tantangan besar untuk memberantas para mafia. Tapi hal ini penting dilakukan guna memastikan kebijakan pemerintah terkait subsidi di sektor migas bisa tepat sasaran,” tandas Mukhtarudin, Selasa, 11 Maret 2025.

Oleh karena itu, Anggota Komisi XII DPR RI mendorong semua pihak baik Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat berperan penting dalam melakukan pengawasan bersama agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, tepat volume, dan tepat penggunaannya.

Baca juga: Mukhtarudin: Hilirisasi Kunci Indonesia Jadi Negara Industri 2045

Politisi Dapil Kalteng ini mengaku pemberantasan praktik mafia migas juga harus disertai dengan perbaikan sistem pengawasan yang lebih ketat.

“Artinya, pentingnya keterlibatan masyarakat, media, dan organisasi masyarakat sipil agar celah yang dimanfaatkan mafia migas dapat diminimalisir,” pungkas Muktarudin.

Diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk membasmi para mafia di sektor minyak dan gas (migas).

“Begitu Allah kasih saya amanah untuk jadi menteri, maka saya akan basmi pemain-pemain, mafia-mafia yang main di sektor migas,” tegas Bahlil.

Ketum Golkar ini bilang kasus di sektor migas belakangan terus mencuat. Mulai dari LPG hingga korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina yang menimbulkan isu Pertamax oplosan.

Bahlil menguraikan, subsidi pemerintah yang bersumber dari APBN untuk gas, khususnya LPG 3 Kg sejumlah Rp80-86 triliun per tahun.

Sementara BBM jenis RON 90 plus solar setiap tahun mendapatkan subsidi pemerintah kurang lebih Rp150 triliun. Artinya, total bantuan pemerintah dari dua sektor ini mencapai sekitar Rp240 triliun per tahunnya.

“LPG sejak tahun 2007 sampai sekarang pemerintah belum pernah menaikkan harganya, karena satu tabung subsidi dari pemerintah itu Rp36 ribu dengan pemahaman harga sampai di rakyat itu maksimal Rp18 ribu,” imbuh Bahlil.

“Tapi, harga yang dijual sekarang rata-rata di atas Rp20 ribu. Jadi ada mark up harga,” sambung ketua umum DPP Golkar itu.

Praktik penggelembungan tarif itulah yang kini tengah Bahlil berantas. Dia berkomitmen untuk mengelola agar bagaimana subsidi bisa seluruhnya tepat sasaran dan terhindar dari tangan-tangan mafia migas.

“Dan memang melawan mafia tantangannya selalu paling besar. Saya sebagai anak yang berproses dari bawah, bukan anak siapa-siapa. Saya pernah memikul beras raskin subsidi di Papua, saya rasakan sakitnya, saya rasakan betul-betul subsidi itu untuk rakyat yang berhak,” tutur Bahlil.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,1641,1651,166...4,933Halaman 1,165 dari 4,933