.webp)
Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin mendukung langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menegaskan komitmennya untuk membasmi para mafia di sektor minyak dan gas (migas) tanah air.
“Saya kira komitmen Pak Menteri ini adalah tantangan besar untuk memberantas para mafia. Tapi hal ini penting dilakukan guna memastikan kebijakan pemerintah terkait subsidi di sektor migas bisa tepat sasaran,” tandas Mukhtarudin, Selasa, 11 Maret 2025.
Oleh karena itu, Anggota Komisi XII DPR RI mendorong semua pihak baik Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat berperan penting dalam melakukan pengawasan bersama agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, tepat volume, dan tepat penggunaannya.
Baca juga: Mukhtarudin: Hilirisasi Kunci Indonesia Jadi Negara Industri 2045
Politisi Dapil Kalteng ini mengaku pemberantasan praktik mafia migas juga harus disertai dengan perbaikan sistem pengawasan yang lebih ketat.
“Artinya, pentingnya keterlibatan masyarakat, media, dan organisasi masyarakat sipil agar celah yang dimanfaatkan mafia migas dapat diminimalisir,” pungkas Muktarudin.
Diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk membasmi para mafia di sektor minyak dan gas (migas).
“Begitu Allah kasih saya amanah untuk jadi menteri, maka saya akan basmi pemain-pemain, mafia-mafia yang main di sektor migas,” tegas Bahlil.
Ketum Golkar ini bilang kasus di sektor migas belakangan terus mencuat. Mulai dari LPG hingga korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina yang menimbulkan isu Pertamax oplosan.
Bahlil menguraikan, subsidi pemerintah yang bersumber dari APBN untuk gas, khususnya LPG 3 Kg sejumlah Rp80-86 triliun per tahun.
Sementara BBM jenis RON 90 plus solar setiap tahun mendapatkan subsidi pemerintah kurang lebih Rp150 triliun. Artinya, total bantuan pemerintah dari dua sektor ini mencapai sekitar Rp240 triliun per tahunnya.
“LPG sejak tahun 2007 sampai sekarang pemerintah belum pernah menaikkan harganya, karena satu tabung subsidi dari pemerintah itu Rp36 ribu dengan pemahaman harga sampai di rakyat itu maksimal Rp18 ribu,” imbuh Bahlil.
“Tapi, harga yang dijual sekarang rata-rata di atas Rp20 ribu. Jadi ada mark up harga,” sambung ketua umum DPP Golkar itu.
Praktik penggelembungan tarif itulah yang kini tengah Bahlil berantas. Dia berkomitmen untuk mengelola agar bagaimana subsidi bisa seluruhnya tepat sasaran dan terhindar dari tangan-tangan mafia migas.
“Dan memang melawan mafia tantangannya selalu paling besar. Saya sebagai anak yang berproses dari bawah, bukan anak siapa-siapa. Saya pernah memikul beras raskin subsidi di Papua, saya rasakan sakitnya, saya rasakan betul-betul subsidi itu untuk rakyat yang berhak,” tutur Bahlil.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
