Beranda blog Halaman 1173

Jaga Ekosistem Laut, KKP Tingkatkan Produktivitas Budidaya Nemo di Maluku

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Budidaya ikan hias nemo menjadi salah satu sumber pendapatan menjanjikan bagi masyarakat di Maluku. Untuk mendukung produktivitas budidaya dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen mengembangkan varian ikan Nemo.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu mengungkapkan, Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon telah berhasil mengembangkan hingga 50 varian ikan nemo. Pada Jumat 8 Maret lalu, ia meninjau langsung aktivitas pengembangan ikan nemo di BPBL Ambon.

“Melalui keuletan dan kegigihan BPBL Ambon berhasil melakukan teknik kawin silang hingga menghasilkan varian-varian baru yang memiliki corak unik dan diminati pasar dengan harga tinggi sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi pembudidaya,” jelasnya.

Dirjen Tebe menambahkan, budidaya menjadi solusi yang dapat mencegah terjadinya kerusakan ekosistem perairan laut Maluku, imbas tingginya permintaan ikan hias nemo. Untuk itu, pihaknya terus meningkatkan produktivitas budidaya ikan hias nemo sebagai kunci pelestarian dan menjaga keseimbangan ekosistem laut.

“KKP selalu pastikan pengembangan budidaya ikan hias nemo di Maluku, tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tapi juga mendukung kelestarian ekosistem laut Indoensia,” tegas Tebe.

Kepala BPBL Ambon, Sarwono mengatakan berbagai langkah strategis telah dilakukan pihaknya untuk memenuhi permintaan benih ikan hias nemo di Maluku. Dimulai dari benih yang telah dibesarkan di Keramba Jaring Apung sampai ukuran 3-4 cm akan dikirim ke ekportir/reseller di Jakarta, Surabaya dan Bali. Kemudian dilakukan pembinaan dan pendampingan teknis bagi pembudidaya untuk meningkatkan keterampilan dalam budidaya ikan hias. Selain itu, BPBL Ambon juga telah rutin melakukan kegiatan restocking ikan nemo di perairan Maluku untuk menjaga kelestarian.

“BPBL Ambon juga telah memberikan berbagai stimulus untuk mendukung budidaya ikan hias nemo seperti benih ikan nemo berkualitas dan sarana prasarana produksi. Berbagai inovasi teknologi untuk meningkatkan produksi budidaya ikan nemo secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, BPBL Ambon juga telah sampaikan kepada pembudidaya seperti teknologi Recirculating Aquaculture System (RAS) dengan budidaya ikan nemo dengan anemon laut untuk memberikan kondisi yang lebih stabil dan menjaga kualitas air. Hingga inovasi budidaya ikan nemo dapat dilakukan dalam skala yang lebih besar dan lebih mudah diterapkan di pembudidaya dengan menggunakan waring pada keramba jaring apung,” ungkap Sarwono.

Sarwono menyampaikan pihaknya menargetkan pemberian bantuan hingga 3.000 benih ikan hias di tahun ini. Hingga Maret 2025, benih yang disalurkan sudah sebanyak 2.500 ekor. Selain berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi pembudidaya, BPBL Ambon juga berkontribusi positif terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Januari hingga Februari 2025, BPBL Ambon telah berhasil menjual ikan hias sebanyak 9.177 ekor atau senilai Rp 26 juta,” kata Sarwono.

Sementara itu Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Teri, Lamusu, mengucapkan terima kasih karena anggotanya selalu dibantu oleh KKP dalam meningkatkan produksi ikan nemo.

“Saat ini kelompok kami bisa budidaya berbagai varian ikan nemo hingga sebanyak 10 varian. dengan corak warna yang unik dan bernilai tinggi di pasar, berkat pendampingan dari BPBL Ambon, kami dapat menjaga kualitas ikan hias nemo yang dihasilkan sehingga menguntungkan dan berkelanjutan,” papar Lamusu.

Lamusu menyampaikan pasar ikan hias nemo hingga kini masih cukup tinggi permintaannya. Selain mengembangkan budidaya ikan hias, pihaknya sekaligus budidaya ikan kakap dan ikan bubara. Pendapatan anggotanya per bulan juga sangat lumayan diatas upah minimum setempat yakni di kisaran Rp 5 juta per bulan.

Sebagai informasi, target bantuan benih ikan hias BPBL Ambon tahun 2024 kemarin sebesar 3 ribu ekor, sementara realisasi bantuan ikan hias yang berhasil didistribusikan kepada pokdakan di Maluku hingga mencapai 7.800 ekor. BPBL Ambon pada tahun 2024 juga berhasil berkontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan menjual ikan hias hasil produksinya sebanyak 29,8 ribu ekor.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong pengembangan budidaya ikan hias sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi pembudidaya. Ikan hias memiliki pasar yang cukup tinggi tidak hanya di dalam negeri tapi juga luar negeri.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag Ungkap Libur Lebaran Sekolah 20 Hari, Catat Tanggalnya

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa libur Lebaran 1446 H/2025 M bagi sekolah akan berlangsung selama kurang lebih 20 hari. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Pengamanan Idulfitri 1446 H/2025 M di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK – PTIK), Jakarta.

“Kami memang mengusulkan supaya memberi waktu lebih panjang masa liburan ini. Tadinya kita sepakati edaran pertama itu tanggal 24 Maret 2025, tapi karena madrasah liburnya lebih ada hari Jumat, di situ ada hari Jumat, Sabtu, ya makanya kita ubah itu menjadi tanggal 21 Maret 2025,” ujar Menag Nasaruddin Senin (10/3/25).

Menag Nasaruddin menjelaskan bahwa perubahan libur ini bertujuan agar rentang perjalanan mudik lebih panjang sehingga dapat mengurai kemacetan. Libur Lebaran akan dimulai pada 21 Maret 2025.

“Dengan demikian rentang perjalanan mudik ini nanti akan lebih panjang, kurang lebih 20 hari jadi bisa lebih panjang untuk masyarakat, bisa dipakai untuk mengurai kemacetan yang bisa terjadi,” jelas Menag Nasaruddin.

Selain itu, Kementerian Agama juga berupaya membantu kelancaran mudik dengan mengoptimalkan peran masjid sebagai posko Lebaran di jalur-jalur yang dilalui pemudik.

“Masjid-masjid yang dilewati jalur pemudik itu diharapkan menyiapkan air minum gratis, karena di dalam hukum Islam itu, musafir itu adalah mujahid, musafir itu sangat berpahala kita kalau kita beri makan dan beri minum,” kata Menag Nasaruddin.

Selain air minum gratis, Menag juga mengimbau pengurus masjid untuk menyediakan berbagai fasilitas bagi pemudik, seperti dapur kecil bagi ibu menyusui, tempat istirahat, kamar khusus perempuan, serta ruang untuk mengisi daya handphone atau motor listrik.

“Kami mencoba untuk berkoordinasi dengan para pengurus masjid agar diperbaiki toiletnya, karena kalau kita mengandalkan semuanya di rest area, di tol-tol tertentu, itu nanti akan terjadi penumpukan. Jadi nanti kita akan menciptakan satu kondisi di masjid itu juga sebagai tempat pemberhentian yang paling bagus,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

BNN dan Koopsudnas Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komando Operasi Udara Nasional (Koopsudnas) melakukan audiensi guna membahas kerja sama strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia. Pertemuan yang dihadiri oleh Kepala BNN RI Marthinus Hukom dan Asintel Kaskoopsudnas, Riva Yanto, ini berlangsung di Ruang Sutomo BNN, Cawang, Jakarta Timur, pada Senin (10/3).

Dalam kesempatan ini Kepala BNN RI didampingi oleh Deputi Pemberantasan, I Wayan Sugiri, Deputi Hukum dan Kerja Sama, Agus Irianto, Plt. Direktur Intelijen, Satria Oktoreza, serta Kepala Biro Humas dan Protokol, Sulistyo Pudjo Hartono. Sementara itu pihak Koopsudnas yang diwakili Asintel Kaskoopsudnas hadir bersama Dankoharmatau Marsda Oki Yanuar dan Kolonel Sus Widhy Prasetyo.

Dalam audiensi, Koopsudnas menyoroti pentingnya sinergi antara sektor pertahanan dan penegakan hukum dalam menghadapi ancaman narkotika yang dapat merusak generasi bangsa serta berpotensi mengancam keamanan nasional terutama di wilayah perbatasan dan udara.

Riva Yanto menegaskan bahwa Koopsudnas siap mendukung upaya BNN melalui berbagai langkah strategis, yaitu pelatihan, termasuk patroli udara, pengawasan wilayah perbatasan, serta peningkatan edukasi bagi prajurit dan masyarakat luas tentang bahaya narkoba.

Sementara itu, Kepala BNN RI menyambut baik inisiatif kerja sama ini dan menekankan bahwa kolaborasi antara BNN dan Koopsudnas serta TNI akan memperkuat strategi nasional dalam memerangi peredaran gelap narkotika.

Audiensi ini menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi yang lebih erat antara kedua institusi. Ke depan, akan disusun langkah-langkah konkret dalam bentuk perjanjian kerja sama (MoU) yang mencakup pertukaran data intelijen, operasi gabungan, serta program penyuluhan bagi personel TNI AU dan masyarakat sekitar pangkalan udara terkait sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

H-4 Jelang Ditutup, 152.090 Jemaah Reguler Lunasi Biaya Haji

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler 1446 H/2025 M tinggal empat hari. Hingga hari ini, tercatat lebih 150 ribu jemaah reguler lunasi biaya haji.

Pelunasan Bipih Reguler dibuka pada 14 Februari 2025. Tahap ini akan berakhir pada 14 Maret 2025.

Kementerian Agama telah merilis daftar nama jemaah reguler berhak lunas biaya haji 2025. Mereka terdiri atas: 190.897 jemaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi; 10.166 jemaah haji reguler prioritas lanjut usia; 685 pembimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU); dan 1.572 petugas haji daerah (PHD).

“Hingga ini, 152.090 jemaah reguler lunasi biaya haji. Artinya, 74,80% kuota jemaah haji reguler sudah terisi,” ujar Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhammad Zain di Jakarta, Senin (10/3/2025).

“Proses pelunasan biaya haji ini masih kita buka hingga 14 Maret 2025, masih ada waktu empat hari ke depan,” sambungnya.

Jemaah yang sudah melunasi, terdiri atas 148.030 jemaah sesuai nomor urut porsi dan 4.025 jemaah Lanjut Usia Prioritas.

M Zain menambahkan, pihaknya juga sudah membuka pelunasan bagi Petugas Haji Daerah (PHD). Hingga hari ini, ada 35 orang yang melunasi biaya haji untuk kuota PHD.

“Pelunasan biaya haji PHD dibuka hingga 20 Maret 2025,” tegas Muhammad Zain.

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Gandeng BNN Wujudkan Desa Bebas Narkoba

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto menyatakan siap membentengi dan menyelamatkan masyarakat desa khususnya generasi muda dari penyalahgunaan narkotika.

Dengan menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN), upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di desa ini memungkinkan agar dilakukan secara terpadu, efektif, dan tepat sasaran.

“Kami sangat siap melakukan kerja sama yang serius. Karena bagaimana pun narkoba ini musuh bebuyutan kita semua pak. Mungkin hampir semua (wilayah di Indonesia) zona merah ya, sekarang,” ujar Mendes Yandri saat menerima audiensi Kepala BNN Marthinus Hukom, di ruang kerjanya Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan Senin (10/3/2025).

Mendes Yandri juga menjelaskan, kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang bahaya narkoba menjadi faktor utama yang marak dialami warga desa, bahkan oknum kepala desa.

Garis kemiskinan dan pengangguran juga dapat mendorong masyarakat untuk mencari pelarian dari kenyataan yang pahit. Selain itu, katanya, ketersediaan narkoba secara mudah dan murah semakin memperburuk masalah di level desa.

“Dan di desa sekarang banyak yang menjadi korban. Mungkin karena lebih mudah untuk dibujuk-dirayu, termasuk kepala desanya pak, ada beberapa oknum, kades sebagai pemakai narkoba,” ungkap Mendes Yandri.

“Atau bisa jadi bandar nanti kalau tidak kita atasi secara serius,” sambungnya.

Bersama Kepala BNN, Mendes Yandri juga berencana turun langsung ke desa, untuk memastikan bahwa pihaknya sangat serius dan fokus dalam pemberantasan narkoba di desa.

Menurutnya, semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba bagi generasi mendatang.

Di sisi lain, Mendes Yandri mengatakan bahwa setiap pihak juga perlu mendidik dirinya sendiri dan orang lain tentang bahaya narkoba, menanamkan nilai-nilai positif di kalangan anak muda, dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menegakkan hukum.

“Maka setelah MoU kemarin, kesempatan ini mari kita konkretkan pak. Untuk sama-sama bergerak ke desa-desa, demi mencegah, merehabilitasi masyarakat. Dan narkoba tidak ada toleransi bagi kita,” beber Mendes Yandri.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Kepala BNN Marthinus Hukom mengaku bahwa narkoba menjadi momok serius yang menghantui desa. Generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa, justru terjerat dalam lingkaran narkoba.

Mereka yang dulunya bertalenta dan berprestasi kini telah kehilangan arah dan harapan. Narkoba telah merenggut masa depan mereka, menggantinya dengan ketergantungan dan kesedihan.

Menyadari keparahan situasi ini, kata Marthinus, pemerintah dan masyarakat harus bahu-membahu mengambil tindakan tegas untuk mengatasi momok ini. Program pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum perlu digencarkan untuk mengembalikan kedamaian alami warga desa.

“Kami senang bisa diterima, dan pak menteri bersemangat dalam memberantas kasus narkoba di desa. Sebab upaya ini kita perlu samakan persepsi,” jelas Marthinus Hukom.

“Mengapa desa penting dalam hal ini pak, karena sekarang para bandar itu menyasar generasi desa, bahkan petani, pekebun, di desa-desa,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemerintah Tindak Tegas Pelanggar Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Sebagai bentuk penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya Bogor, Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan melakukan penertiban terhadap empat villa di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Minggu (09/03/25).

Penertiban dilakukan dengan mempertimbangkan villa tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana tercantum pada Perda RTRW Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024.

“Bersama dengan Kementerian Kehutanan, kami sejauh ini terus berkomitmen untuk memastikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang, khususnya di Kawasan Puncak,” kata Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Rahma Julianti usai penertiban berlangsung.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang serta Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN akan melakukan penelitian lebih jauh, terutama terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)-nya.

Untuk diketahui, keempat villa yang telah dibongkar merupakan bagian dari 15 villa yang berada di kawasan hulu sungai DAS Ciliwung dan terindikasi melakukan pelanggaran, yang rencananya akan dilakukan penertiban. Keempat villa tersebut antara lain Villa Forest Hill, Vila Sifor Afrika, Villa Cemara, dan Villa Pinus yang terletak di kawasan Puncak.

Dari sisi Kementerian Kehutanan, Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu mengaku akan melakukan klarifikasi dan penilaian terhadap perizinan pendirian villa tersebut. “Dalam beberapa waktu ke depan, kegiatan penertiban ini juga akan diperluas hingga meliputi DAS Bekasi dan DAS Cisadane. Hal ini dilakukan dalam rangka upaya mitigasi bencana banjir sebagai imbas pembangunan liar di kawasan hutan,” ujarnya.

Sementara penelitian masih berlangsung, keempat villa diberikan surat peringatan dan dilakukan pemasangan plang. Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN juga akan terus memberikan sosialisasi sekaligus pembinaan terhadap pengelola dan pengurus lingkungan di lapangan. Hal ini bertujuan agar tindakan penertiban dapat dimaknai secara utuh dan dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wamen Viva Yoga Ajak Perguruan Tinggi Perkuat Kedudukan Danantara

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Munculnya sikap pro dan kontra dari dibentuknya Danantara adalah hal yang wajar. Sikap yang demikian selalu mengiringi setiap lahirnya kebijakan pemerintah atau negara. Semua adalah proses untuk menuju kehidupan berbangsa yang lebih baik. Ungkapan demikian disampaikan oleh Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat menjadi keynote speech dalam webinar yang digelar oleh Fakultas Hukum (FH) Universitas Esa Unggul, Jakarta, (10/3/25).

Diungkapkan kepada para peserta webinar, dirinya hadir saat Danantara diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 24 Februari 2025. Dikatakan dasar hukum lahirnya badan ini berdasakan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dan UU. No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN.

Danantara menurut Viva Yoga dibentuk dengan misi sebagai sovereign wealth fund (SWF) yang mandiri, unggul, dengan tata Kelola keuangan yang sehat serta berorientasi jangka panjang dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

“Badan ini akan mengelola dana abadi pemerintah yang bisa diinvestasikan dalam berbagai instrument dengan tujuan untuk meraih keuntungan”, kata Viva Yoga.

Dengan asset yang mencapai Rp14.665 triliun, Danantara menjadi SWF terbesar di dunia, “tidak akan kalah dengan Temasek Singapura dan Investment Corporation of Dubai (ICD)”, tuturnya.

Hadirnya badan baru ini akan mengoptimalkan pengelolaan aset negara dalam skala besar dan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, serta sebagai katalisator pertumbuhan dengan mengkosolidasi aset-aset dan kekayaan negara.

Dari sinilah Danantara tidak hanya menginvestasikan dividen BUMN ke berbagai industri yang berorientasi jangka panjang namun juga akan mentransformasikan BUMN menjadi kelas dunia, kompetitif, profesional, beintegritas, bersih, dan dapat dipercaya.

Sebagai wakil pemerintah, Viva Yoga bersyukur ada kritik, masukan, dan pendapat terkait lahirnya Danantara. Dirinya mengajak civitas akademika, pengamat dan pelaku keuangan untuk memberi masukan guna memperkuat Danantara.

“Pastinya dengan kajian ilmiah”, ujar Viva Yoga.

Masukan yang ada disebut sebagai bagian penting untuk melakukan transformasi pembangunan ekonomi nasional.

“Kita harapkan apa yang didiskusikan hari ini bisa memberi konntribusi yang positif terhadap Danantara termasuk juga bagaimana prosedur, mekanisme, dan orientasi masa depannya untuk menopang pertumbuhan ekonomi”, ujarnya.

Viva Yoga dalam kesempatan itu berharap hadirnya Danantara juga semakin mendorong kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Harapan ini dikemukakan sebab program transmigrasi bagian dari pembangunan nasional dan untuk mendukung program swasembada pangan. “Untuk mendukung itu perlu proyek-proyek strategis (PSN) di kawasan transmigrasi”, ujarnya. PSN yang ada itulah yang menjadi pemicu kawasan transmigrasi menjadi lebih cepat berkembang. “PSN bisa memberi efek yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja di Indonesia”, ujarnya.

Hadir sebagai peserta dalam webinar itu Dekan FH Universitas Esa Unggul Dr. Freddy Harris, SH.,LLM, ACCS; Dekan FH Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Dr. H. Harmono, SH., MH; Dekan FH Universitas Nasional Dr. Erma Defiana Putriyanti, SH, MH;
Dean of The School of Entrepreneurship & Business Podomoro University Dr. Wisnu Sakti Dewobroto, S.T., M.Sc: Ketua Komtap Transformasi Teknologi & Digital Kadin Indonesia  Izmir Eka Wijaya Putra, serta 160 peserta lainnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kementrans Gandeng Pemkot Batam untuk Bangun Kawasan Transmigrasi Lokal Barelang

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Transmigrasi atau Kementrans menggandeng Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau untuk membangun Kawasan Transmigrasi Lokal Batam-Rempang-Galang (Barelang).

Pembangunan ini merupakan tindak lanjut dari paparan yang dilakukan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanaga pada Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

“Setelah mendapat izin, kewenangan dan apresiasi dari Presiden tentang Kawasan Transmigrasi Barelang ini, kita harus secepatnya menunjukkan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Menteri Transmigrasi saat menerima Wali Kota Batam dan jajarannya di Jakarta pada Jumat, 7 Maret 2025.

Pembangunan Kawasan Transmigrasi Lokal Barelang ini merupakan disebut sebagai solusi menyelesaikan konflik sosial serta mendukung Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City.

Iftitah menjelaskan kondisi Batam sangat berbeda jauh dengan Singapura. Padahal, Rempang berada di Batam dan berbatasan langsung dengan Singapura.

Ia berharap, kondisi Batam bisa melampaui Singapura saat Indonesia menginjak usia emas pada 2045.

“Batam bisa maju, bahkan melampaui Singapura,” kata Iftitah.

Lebih lanjut, Iftitah menerangkan, transmigrasi menjadi solusi yang lebih baik dari pendekatan relokasi yang ditolak warga lokal.

Menurutnya, relokasi hanya memindahkan lokasi pemukiman, sementara transmigrasi juga mementingkan aspek kesejahteraan, pendidikan, layanan kesehatan dan menciptakan lapangan kerja.

“Ini merupakan paradigma baru Transmigrasi. Nanti persoalan konflik berkepanjangan yang menentang PSN Rempang Eco City ini, akan kita ambil alih solusinya, demi kesejahteraan masyarakat setempat,” katanya.

Merespons, Pemkot Batam mengapresiasi pendekatan dan langkah-langkah yang disiapkan Kementrans.

“Harapan besar kami pada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung pembangunan rumah bagi warga lokal Rempang yang belum terpenuhi serta pembangunan dermaga,” kata Walik Kota Amsakar Achmad.

Kementrans diharapkan bisa membangun 600 unit rumah, sebagai tambahan atas 350 unit rumah yang sudah dibangun Kementerian PU.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Herman Deru Minta Bupati Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok Selama Ramadhan di Kab.OKI

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru (HD) didampingi Ketua TP PKK Prov. Sumsel, Hj. Feby Herman Deru bersama Wakil Gubernur Sumsel, H. Cik Ujang beserta istri, Hj. Lidyawati Cik Ujang melaksanakan safari ramadhan 1446H/2025M bersama Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Bertempat di Pendopoan Rumah Dinas Bupati OKI (Sabtu, 8/3/2025).

Dalam sambutannya HD menyampaikan tujuan dilaksanakannya Safari Ramadhan ialah untuk menjalin silahturahmi sekaligus melihat langsung kondisi masyarakat Kabupaten OKI dalam menjalankan ibadah puasa dibulan ramadhan.

“Selain itu, Kegiatan ini juga sekaligus bisa kita manfaatkan untuk menyamakan persepsi arah kebijakan antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,” ucap HD.

Baca juga: Gubernur Herman Deru Terima Kakanwil BPN, Perkuat Sinergi Pertanahan

HD juga meminta agar Pemerintah Kab. OKI untuk benar – benar menjaga harga bahan pokok untuk tetap stabil dengan memperhatikan pasokan dan menjaga ketersediaan bahan pokok selama bulan Ramadhan sampai perayaan hari raya idul Fitri.

” Jangan sampai supply-nya tidak tersedia dan jangan sampai ada lonjakan – lonjakan harga sehingga kita dapat melihat masyarakat dalam merayakan lebaran nanti dengan penuh kebahagiaan”, ungkap HD.

Tak lupa, HD juga menyampaikan bahwa untuk masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran dapat memanfaatkan layanan mudik gratis yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya.

Dalam kesempatan itu HD juga memberikan bantuan kepada anak yatim piatu berupa sembako dan uang santunan.

Sementara itu Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, S.E., M.Si sangat bersyukur atas kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur beserta para pejabat Forkopimda Sumsel di Kab. OKI.

“Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami dapat dikunjungi bapak bapak sekalian. Kami senang bapak gubernur dan rombongan dapat hadir ketempat kami, karena dengan kegiatan hari ini bisa memperkuat terjalinnya silahturahmi”, tuturnya.

Selain itu ia juga berharap kepada Gubernur Sumsel untuk dapat membantu Pemerintah Kab. OKI dalam memperbaiki infrastruktur yang ada di Kab. OKI.

Turut hadir Anggota DPD RI, dr. Ratu Tenny Leriva, M.M, Pangdam II SWJ, Mayjen TNI Ujang Darwis, MDA
Beserta Ketua Persit KCK Desi Ujang Darwis, Kapolda Sumsel, Irjen POL Andi Rian , S.I.K., MH, Kabinda Sumsel, Sudadi, SH., M.Si, Danlanal Palembang, Kolonel Laut (P) Faisal, M.TR., HANLA, MM., CRMP, Anggota DPRD Prov. Sumsel, H. Sri Sutandi,S.E., MBA, Wakil Bupati OKI, Supriyanto, S.H dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pramono Tanggapi Kritik soal Helikopter Pantau Banjir: Bukan Permintaan Pribadi

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjawab kritikan soal dirinya yang menggunakan helikopter saat meninjau kondisi banjir yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya beberapa waktu lalu.

Pramono pun berterima kasih atas kritikan yang ditujukan kepadanya itu. Sebab, menurutnya, kritik merupakan obat yang menyehatkan.

“Kritik itu merupakan obat yang sangat menyehatkan, saya dikritik apa saja terima kasih, matur nuwun,” ujar Pramono di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (10/3).

Ia menjelaskan, penggunaan helikopter untuk meninjau banjir tersebut bukan merupakan permintaannya. Menurutnya, peninjauan dilakukan untuk memantau secara menyeluruh kondisi terkini dari dampak banjir yang melanda Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Baca juga: Pramono Serahkan Kunci Kampung Susun Bayam, Penuhi Janji Warga

Tak hanya itu, dari tinjauan udara tersebut, Pramono juga ingin memantau kondisi sungai dan sodetan yang meluap.

“Saya naik heli bukan permintaan saya, ada yang nawarin. Sehingga, memang kenapa kemudian dilihat dari atas karena pengen naturalisasi, sodetan di mana-mana itu bisa dilakukan. Jadi sekali lagi, naik heli bukan untuk gagah-gagahan,” jelas Pramono.

Seperti diketahui, Pramono melakukan peninjauan udara menggunakan helikopter pada Kamis (6/3) untuk memantau kondisi terkini banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta dan daerah sekitarnya. Peninjauan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai dampak banjir.

Dari pantauan udara, Pramono melihat langsung wilayah-wilayah yang terdampak banjir, seperti permukiman warga dan jalan raya. Ia juga memantau kondisi sungai-sungai dan saluran air yang meluap akibat curah hujan tinggi beberapa hari terakhir.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ke Polairud yang memfasilitasi untuk melihat secara langsung banjir yang terjadi baik di Jakarta maupun di Bekasi. Kami tidak hanya di Jakarta, kami juga ke Bekasi, ke Babelan dan sebagainya,” tandas Pramono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,1721,1731,174...4,935Halaman 1,173 dari 4,935