Beranda blog Halaman 1174

Khofifah Optimis Koperasi Desa Merah Putih Mampu Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Turunkan Kemiskinan

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, merepons positif peluncuran Koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia. Khofifah juga menaruh optimisme terhadap rencana peluncuran 70.000 Koperasi Desa Merah Putih tersebut yang diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan di desa.

Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa bersama bupati/wali kota se-Jatim dengan materi dari Sekretaris Kementerian Koperasi RI Ahmad Zabadi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (9/3/2025) sore.

Rakor ini turut dihadiri Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono, serta jajaran Kepala Perangkat Daerah Pemprov Jatim.

Gubernur Khofifah mengatakan rakor ini menjadi upaya Pemprov Jatim menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih pada Peringatan Hari Koperasi Nasional 12 Juli mendatang.

“Terkait Koperasi Desa, bupati, wali kota mungkin sudah mulai ditemui oleh kepala desanya. Bagaimana sebetulnya detail program Kopdes, apalagi kalau desa itu sudah punya Bumdes dan koperasi. Kita perlu mencari format agar kehadiran kopdes produktif,” ujarnya.

Menurut Khofifah, rencana 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih ini penting dan selaras dengan Asta Cita Presiden nomor dua, tiga dan enam. Ia menyebut program ini diproyeksikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di desa.

“Kopdes Merah Putih, bagaimana menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan. Insyaallah dilaunching pada 12 Juli 2025 bertepatan dengan Puncak Hari Koperasi Nasional ini bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan,” jelasnya.

Mengenai _modelling_ Koperasi Desa Merah Putih, Khofifah menjelaskan, nantinya akan ada tiga skema. Pertama, membangun koperasi baru, kedua mengembangkan koperasi yang sudah ada dengan rebranding, ketiga membangun dan mengembangkan koperasi yang sudah ada sebagai jaringan dari Bumdes atau lembaga lainnya di desa.

“Sebagai bagian dari program nasional, Pemprov Jatim akan terus memberikan dukungan penuh terhadap koperasi ini. Bismillah, kita ikhtiarkan ini semua bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” tegas Khofifah menambahkan.

Selaras dengan Gubernur Khofifah, Sekretaris Kementerian Koperasi RI Ahmad Zabadi menyampaikan bahwa gagasan Koperasi Desa Merah Putih merupakan arahan langsung Presiden untuk membantu rakyat yang diindikasi masih lemah ekonominya.

“Ini diharapkan akan menjawab permasalahan yang ada di desa khususnya menghadapi rantai distribusi pangan, keterbatasan permodalan, dan dominasi middle man yang menekan harga petani dan mengurangi biaya bagi konsumen,” kata Ahmad.

Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih ini berpeluang multifungsi, salah satunya pusat produksi dan distribusi diantaranya memperpendek supply chain (rantai pasak), menekan harga ditingkat konsumen, meningkatkan harga ditingkat petani hingga menciptakan lapangan kerja.

Oleh karena itu, Ahmad juga menegaskan arahan Presiden dan Menteri Koperasi bahwa Kopdes Merah Putih harus berjalan, tidak boleh gagal dan harus didukung semua pihak, terutama pemerintah daerah.

“Maka, kita berkoordinasi secara massif baik antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program penyelarasan, strategi percepatan, monitoring dan evaluasi,” terang dia.

Di akhir, Ahmad juga menjelaskan, prioritas pembentukan Kopdes dilakukan melalui pemetaan koperasi berdasarkan kondisi existing. Pertama, koperasi unit desa aktif (existing) sebanyak 4.088. Kedua, untuk koperasi unit desa non aktif sebanyak 4.615 dan akan dilakukan revitalisasi koperasi agar menjadi layak.

Selanjutnya, ketiga, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) bertransformasi menjadi koperasi sebanyak 64.766. Terakhir, desa yang belum memiliki Koperasi Unit Desa (KUD).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Memulai Pemeriksaan Semester I Tahun 2025 pada Entitas di Lingkungan Ditjen PKN V

Penulis
Syifa
-

Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bobby Adhityo Rizaldi, memimpin entry meeting pemeriksaan semester I tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) V. Pertemuan yang berlangsung pada Selasa (4/3) di kantor pusat BPK ini dihadiri oleh para menteri, kepala lembaga, serta jajaran terkait.

Dalam sambutannya, Anggota V BPK mengapresiasi kehadiran para pimpinan kementerian/lembaga sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Ia menekankan pentingnya pertemuan ini untuk mempersiapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Pengelola Haji (BP Haji) sebagai entitas pemeriksaan terpisah pada masa mendatang, meskipun saat ini kedua lembaga tersebut masih berada di bawah Kementerian Agama.

BPK akan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada semester I tahun 2025. Pemeriksaan atas laporan keuangan mencakup Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (LK PHLN), Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya (LK UBL), dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (LK BA BUN) tahun 2024.

Baca juga: BPK Gelar Entry Meeting Pemeriksaan Keuangan Semester I 2025

“Pemeriksaan ini bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern,” jelas Anggota V BPK.

Ia menegaskan bahwa pemeriksaan keuangan tersebut merupakan bagian integral dari pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2024, yang merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2024. Dengan demikian, opini atas LKKL ini akan dapat berpengaruh terhadap opini LKPP.

Selain itu, BPK juga akan melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriyah/2024 Masehi pada Kementerian Agama dan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban dana bantuan partai politik tahun 2024 pada Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya adalah untuk menilai kesesuaian pertanggungjawaban keuangan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Anggota V BPK juga mengingatkan bahwa meskipun seluruh kementerian/lembaga di lingkungan Ditjen PKN V telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), masih terdapat temuan berulang yang perlu perhatian. Beberapa area yang perlu ditindaklanjuti antara lain pengelolaan kas, persediaan, aset tetap, pendapatan, dan belanja. Anggota V BPK berharap setiap kementerian/lembaga dapat mendiseminasikan temuan tersebut kepada seluruh jajaran untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa.

Menutup sambutannya, Anggota V BPK berharap tim pemeriksa dan entitas yang diperiksa dapat menjaga bersama nilai-nilai integritas, independensi, dan profesionalisme sebagai landasan utama dalam bersinergi demi meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.

Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar; Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Muhammad Tito Karnavian; para pimpinan lembaga entitas di lingkungan Ditjen PKN V BPK, Direktur Jenderal PKN V BPK, Widhi Widayat dan para pejabat struktural di lingkungan BPK.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Atasi Keterbatasan Fasilitas, Menkes Resmikan Peningkatan Kelas RSUD Pongtiku

Penulis
Syifa
-

Pelaksanaan groundbreaking pembangunan peningkatan kelas RSUD Pongtiku di Kabupaten Toraja Utara dimulai pada Jumat, 7 Maret 2025. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan rumah sakit yang selama ini menjadi harapan utama bagi ribuan warga sekitar.

RSUD Pongtiku, yang terletak di Marante, saat ini menghadapi keterbatasan kapasitas dan fasilitas yang mengharuskan adanya penambahan gedung baru.

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan medis yang semakin tinggi, terutama dalam menangani kasus-kasus kompleks yang sebelumnya harus dirujuk ke rumah sakit lain.

Baca juga: Kemenkes Serahkan Laporan Keuangan Unaudited ke BPK

“Arahan dari Bapak Presiden Prabowo, beliau meminta semua rumah sakit tipe D di upgrade ke tipe C dan kita identifikasi ada 66 dan umumnya itu memang di daerah-daerah yang agak jarang dikunjungi,” ujar Menkes Budi.

Presiden berpesan, lanjut Menkes Budi, jangan sampai masyarakat itu susah kalau dia sakit, dia harusnya sembuh di kotanya, di kabupatennya tanpa dirujuk ke provinsi.

Gedung baru yang akan dibangun di lahan yang sudah disiapkan ini akan dilengkapi dengan fasilitas modern, termasuk ruang ICU, ruangan VIP, ruang PICU, ruang bedah, dan ruang cathlab.

“Peningkatan ini diharapkan dapat mendukung RSUD Pongtiku menjadi rumah sakit kelas C, yang siap memberikan layanan kesehatan yang lebih komprehensif dan berkualitas,” ujar Menkes Budi.

Program peningkatan kualitas RSUD Pongtiku mencakup pembangunan empat lantai dengan berbagai fasilitas tambahan, seperti ruang Intermediate Care, KRIS, serta laboratorium sitotoksik. Selain itu, akan ada penambahan lobi baru dan selasar penghubung bangunan baru untuk mendukung kenyamanan pasien.

Pembangunan RSUD Pongtiku juga sejalan dengan komitmen Kementerian Kesehatan dalam menjalankan program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Quick Win Presiden Prabowo Subianto.

“Salah satu tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas rumah sakit di daerah-daerah, dengan 32 RSUD yang direncanakan mendapatkan peningkatan kualitas pada tahun 2025, termasuk RSUD Pongtiku,” tambah Menkes Budi.

Dengan adanya peningkatan kualitas ini, diharapkan masyarakat Toraja Utara akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik tanpa perlu dirujuk ke luar daerah, menjadikan Toraja Utara sebagai wilayah yang lebih sehat, sejahtera, dan merata.

Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong mengatakan perhatian pemerintah pusat, perhatian dari Bapak Presiden, Wakil Presiden melalui Menteri Kesehatan selain memberi bantuan, beliau juga langsung datang melakukan groundbreaking sekaligus untuk memberi melengkapi fasilitas yang ada.

“Seperti kita tahu, kita ini daerah yang paling ujung berbatasan dengan provinsi dan kabupaten yang jauh dan akses ke pelayanan yang lebih lengkap lagi tuh memerlukan 7-8 jam perjalanan,” ungkapnya.

“Tugas saya yang beliau titipkan adalah meyakini para dokter kita terutama bagi putra-putri Toraja untuk kembali mengabdi tempat ini di daerahnya dan itu sudah banyak yang kami lakukan saat ini mereka sedang mengambil spesialis,” tambah Frederik.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mentan Amran: Koperasi Desa Merah Putih, Solusi Permanen untuk Stabilkan Harga Pangan

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Selain menggalakkan Operasi Pasar Pangan Murah, ke depan Koperasi Desa Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan dijalankan untuk memangkas rantai pasok dan memastikan harga bahan pokok yang lebih stabil bagi masyarakat.

“Kita rencana ada gagasan besar dari Bapak Presiden, yaitu satu desa satu koperasi. Kita beri Koperasi Merah Putih dan itulah nanti menstabilkan harga, tidak perlu ada operasi pasar lagi,” kata Mentan Amran saat memantau Operasi Pasar Pangan Murah di Kantor Pos Jakarta Timur, Sabtu (8/3/2025).

Mentan Amran mengungkapkan bahwa dengan Koperasi Desa Merah Putih, rantai distribusi pangan dapat disederhanakan dari yang sebelumnya delapan lini menjadi tiga lini. Dengan demikian, harga bahan pokok dapat lebih terjangkau dan stabil.

Baca juga: Mentan Puji Komitmen Gubernur Sumsel dalam Peningkatan Produktivitas Padi

“Ini solusi permanen dari Bapak Presiden yang dulunya rantai pasoknya delapan menjadi tiga, delapan menjadi tiga lini, dari petani, koperasi, langsung ke konsumen,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dapat memberikan manfaat, salah satunya mengatasi permasalahan praktik tengkulak (middleman) yang mengambil keuntungan dari distribusi bahan pokok tersebut.

”Middleman mengambil keuntungan sembilan bahan pokok itu Rp313 triliun. Ini pemerintah membangun sistem yaitu solusi permanen, setiap desa satu koperasi. Cantik kan? Ini nanti motor penggeraknya termasuk PT Pos Indonesia,” jelasnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Koperasi Desa Merah Putih sebagai solusi terpadu dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian desa. Kehadiran koperasi ini bertujuan untuk menyerap hasil pertanian masyarakat desa dengan harga yang telah dipatok pemerintah. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi petani dan masyarakat luas.

Selain itu, dalam Operasi Pasar Pangan Murah di Kantor Pos Jakarta Timur, Mentan Amran kembali menegaskan agar tidak ada pedagang yang menjual bahan pokok di atas harga eceran tertinggi (HET). Ia menekankan bahwa akan ada tindakan tegas terhadap perusahaan ataupun pedagang yang melanggar ketentuan HET.

“Ini pesan Bapak Presiden, jangan ada menjual di atas HET, gak ada alasan. Kenapa? Stok banyak, stok beras panennya melimpah, stoknya di gudang melimpah, minyak goreng kita produsen terbesar di dunia. Tidak ada alasan, komoditas ini semua melimpah,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Di Hadapan Kepala Daerah se-Jatim, Mensos Gus Ipul Ajak Sukseskan Sekolah Rakyat

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak seluruh kepala daerah di Jawa Timur berkolaborasi menyukseskan program Sekolah Rakyat. Ajakan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (9/3/2025) malam.

“Saya minta dukungan sekaligus ingin berkoordinasi dalam rangka menerjemahkan arahan Presiden (Prabowo) dalam menyelenggarakan sekolah rakyat. Kita ingin didukung oleh provinsi, kabupaten/ kota yang memiliki sarana prasarana yang bisa digunakan untuk memulai penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul.

Ia menambahkan, target pembangunan Sekolah Rakyat bagi anak-anak warga miskin yang berada di 10 persen terbawah (desil 1) pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), minimal satu sekolah di setiap kabupaten/kota serta dua di tingkat provinsi. Secara nasional, Presiden Prabowo menargetkan pendirian 100 Sekolah Rakyat dengan jenjang SD, SMP, dan SMA pada tahun ini.

Kementerian Sosial turut berperan dalam penyelenggaraan program ini dengan menyiapkan fasilitas yang dapat digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat.

“Kami punya 31 sentra, 6 balai yang siap untuk dijadikan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, dan sekarang sudah 40 (yang siap),” kata Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, tenaga pengajar sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara kurikulum Sekolah Rakyat sedang dimatangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Menurutnya, Sekolah Rakyat harus didukung dengan sumber daya yang kompeten agar pendidikan yang diberikan berkualitas.

“Jadi dari DTSEN dan Sekolah Rakyat, mungkin kita akan menurunkan pertemuan dengan dinas sosial dan dinas pendidikan di masing-masing kabupaten/ kota untuk SD dan SMP, kemudian dinas pendidikan di provinsi untuk SMA sehingga semua terukur. Kita ini menyiapkan pendidikan generasi emas 2045, pasti ini pendidikan yang harus qualified,” kata Khofifah.

Esensi Sekolah Rakyat

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2009-2014 sekaligus Tim Formatur Sekolah Rakyat M Nuh mengatakan bahwa nama Sekolah Rakyat dipilih bukan untuk merendahkan, melainkan untuk menanamkan keberanian dan tekad maju pada anak-anak kurang mampu.

“Jadi dia berani secara clear, (berkata) saya memang miskin tapi saya ingin maju. Jadi dia tidak sembunyi-sembunyi kemiskinannya itu. Memang iya saya miskin, faktanya memang miskin tapi saya ingin maju,” kata M Nuh.

Sekolah Rakyat akan mengusung sistem boarding school atau asrama. Pendekatan ini diyakini lebih efektif dalam membangun karakter dan rasa percaya diri dibandingkan sekolah biasa.

Menurut M Nuh, anak-anak miskin kerap mengalami inferiority complex atau rasa rendah diri, yang menghambat mereka berkembang.

“Karena memang anak-anak miskin itu perlu pembentukan karakter secara khusus, ini diangkat (kepercayaan diri) Sehingga untuk menemukan self confidence. Itu perlu pendekatan-pendekatan tersendiri yang rasanya tidak mungkin sekolah model biasa,” kata M Nuh.

Program ini juga menargetkan hasil jangka panjang. Dengan perhitungan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi selama 16 tahun, para lulusan Sekolah Rakyat diproyeksikan menjadi generasi yang siap bersaing dan menjadi generasi Indonesia Emas di tahun 2045.

“Sehingga sekarang momentum yang pas sekali (Program Sekolah Rakyat). Saat yang pas, kalau enggak kita semakin terlambat,” kata M Nuh.

Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak masyarakat miskin, sekaligus mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Bandung Ajak Warga Semakin Cerdas Bermedia Sosial

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan berharap warga Kota Bandung semakin cerdas dalam berliterasi di media sosial. Pasalnya, media sosial telah menjadi fenomena tersendiri di era digital.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Safari Ramadan di Jalan Neptunus Timur I, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Minggu, 9 Maret 2025.

Farhan menyinggung kritik dan hujatan terhadap pemberi layanan publik semakin marak. Ia mengutip Surat Al-Humazah untuk mengingatkan bahwa mengumpulkan harta dan menjatuhkan orang lain dengan kata-kata bukanlah hal yang baik.

“Konteks sekarang, kita bisa melihat bagaimana ada industri yang berkembang dari hujatan, makian, dan hinaan. Ini jelas disebutkan dalam Surat Al-Humazah,” katanya.

Baca juga: Wali Kota Bandung Ajak ASN Tetap Semangat Bekerja Selama Ramadan

“Saya sering membaca berbagai hujatan di media sosial, begitu juga wakil wali kota, kepala OPD serta aparat kepolisian dan TNI. Tetapi saya mengingatkan diri sendiri dan kita semua, bahwa bekerja di pelayanan publik memang selalu berhadapan dengan kritik. Anggaplah itu sebagai pahala untuk kita. Biarkan saja,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sejak 1 Maret, dirinya tidak lagi membaca media sosial agar bisa lebih fokus dalam bekerja untuk masyarakat.

Farhan, yang baru beberapa pekan menjadi Wali Kota Bandung, mengungkapkan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya.

Ia menekankan bahwa dalam menjalankan tugas, seseorang harus siap untuk bekerja tanpa mengharapkan pujian.

“Saya melihat langsung bagaimana pasukan dari Pemkot Bandung ini luar biasa dalam bekerja untuk masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Farhan menyampaikan bahwa Pemkot Bandung terus siaga menghadapi dampak cuaca ekstrem.

Besok, ia dijadwalkan bertemu dengan BMKG untuk membahas kondisi cuaca di Bandung yang saat ini masih dalam status siaga darurat.

“Sampai hari ini, posko di Pendopo dan nyland masih siaga 24 jam. Kita menghadapi hujan yang disebut sebagai hujan 50 tahunan. Namun, insyaallah kita akan bersama-sama menghadapinya,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tinjau Jembatan Ambruk di Nias Barat, Gubernur Sumut Pastikan Dibangun Tahun Ini

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meninjau jembatan ambruk di Desa Tuwuna, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, akibat diterjang sungai yang meluap empat hari lalu. Bobby Nasution berjanji bakal membangun jembatan tersebut tahun ini.

Penegasan itu disampaikan Bobby Nasution usai meninjau dan melakukan rapat bersama OPD dan Bupati Nias Barat Ellyunus Waruwu di dekat lokasi. Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting memaparkan rencana pembangunan jembatan dan jumlah anggaran yang dibutuhkan.

“Jadi pertama melihat dulu untuk memastikan pembangunan yang akan kita lakukan, Insya Allah, kita bangun tahun ini,” kata Bobby Nasution, Minggu (9/3/2025) malam.

Pembangunan bakal dimulai dalam waktu dekat. Rencananya, lama pelaksanaan pembangunan bakal berlangsung 9-10 bulan.

Baca juga: Tarik Investor, Pemprov Sumut Terus Dorong Kemudahan Investasi dan Hilirisasi

“Dalam beberapa bulan ini rencana pembangunan akan dimulai, tapi memang memakan waktu yang agak lama, perkiraan 9-10 bulan,” ucapnya.

Bobby Nasution juga menyebutkan dalam rapat tersebut terdapat sejumlah masukan untuk jalan alternatif, selain yang ada saat ini. Pihaknya bakal mengecek opsi tersebut sebelum menentukan alternatif yang dipilih.

“Makanya tadi kita diskusi tentang alternatif masyarakat untuk melalui jalan yang lain, tadi sudah ada beberapa alternatif, mana nanti opsi yang paling tepat akan kita ambil,” sebutnya.

Pembangunan jembatan tersebut diperkirakan bakal menghabiskan sekitar Rp40 miliar. Selain jembatan, Pemprov Sumut juga bakal memperbaiki jalan dari Simpang Miga sampai Sirombu yang melewati jembatan itu.

“Untuk jembatan sendiri kurang lebih Rp40 miliar, untuk jalan dari simpang Miga sampai Sirombu kurang lebih 60 kilometer kurang lebih Rp350 miliar,” tutupnya.

Untuk diketahui, jembatan ambruk di Desa Tuwuna, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, akibat diterjang sungai yang meluap. Bobby Nasution ternyata sempat meninjau jembatan ambruk itu saat kampanye Pilgub Sumut 2024.

“Iya benar (Bobby Nasution) pernah datang (meninjau jembatan saat kampanye),” kata Bupati Nias Barat Ellyunus Waruwu.

Bobby Nasution meninjau jembatan yang membelah Sungai Noyo ini pada Sabtu (2/11/2024). Saat itu Bobby berjalan di atas jembatan yang dialasi papan dan balok itu.

Lebih lanjut, Ellyunus menjelaskan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa jembatan ambruk. Keberadaan jembatan itu disebut merupakan akses utama masyarakat.

“Jembatan merupakan akses utama menuju Nias Barat dan sangat penting bagi mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa. Putusnya jembatan ini menyebabkan gangguan signifikan, terutama dalam pengangkutan bahan kebutuhan pokok, akses pendidikan, serta pelayanan kesehatan,” ucapnya.

Meski tidak ada korban jiwa, namun warga di 97 desa dari 105 desa yang ada di sana terdampak.

“Wilayah Nias Barat ini terdiri dari 8 kecamatan, 105 desa dengan jumlah penduduk 97.257 orang, dan dengan jembatan ini putus maka desa yang terganggu 97 desa berada di 7 kecamatan, artinya tinggal 8 desa yang tidak terganggu dengan jembatan Noyo,” kata Ellyunus.

Terdapat 2 jalan alternatif yang ada pasca jembatan ambruk. Namun menambah waktu tempuh 1,5 jam hingga 2 jam lebih.

“Setelah kami lalui, dari kondisi normal jalan ada sekitar 1,5 jam paling cepat kalau perjalanan kita kendaraan biasa, tapi yang bawa logistik lebih dari 2 jam pertambahan waktu dari kondisi normal,” ujarnya.

Ellyunus mengusulkan jalan alternatif yang lebih dekat, namun masih butuh perbaikan sekitar 4 kilometer. Bobby Nasution pun merespons bakal mengecek opsi jalan alternatif itu terlebih dahulu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Safari Ramadhan Perdana, Gubernur Riau Tekankan Transparansi Pemerintahan

Penulis
Syifa
-

Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, melakukan safari Ramadhan perdana di Masjid Agung Islamic Center Rokan Hulu (Rohul), Minggu (9/3/2025).

Rohul menjadi tempat pertama yang dikunjungi Gubernur Abdul Wahid dalam rangkaian safari Ramadhan tersebut. Menurut Gubri pemilihan Rohul sebagai lokasi pertama safari bertujuan untuk melihat perkembangan Riau dari sudut yang paling terdahulu.

“Semoga perjalanan ini seperti peribahasa ‘berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian,’ yang penuh perjuangan namun pada akhirnya membawa hasil yang baik,” ungkap Gubernur muda ini.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Wahid juga menanggapi sejumlah permasalahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

Meskipun baru menjabat selama 18 hari, ia bersama Bupati Rohul, Anton, berkomitmen untuk bergandengan tangan dalam memberikan penanganan khusus guna mempercepat pembangunan di daerah ini.

“Pemimpin harus bisa memberikan harapan kepada masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Gubernur Wahid juga menyampaikan bahwa selama ini pemerintah dinilai kurang terbuka dan transparan, sehingga banyak masyarakat yang kurang percaya kepada pemerintah.

“Ke depan, kami akan membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat melalui transparansi dan keterbukaan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Jateng Targetkan RSUD Dr Moewardi Jadi Rumah Sakit Kelas Dunia

Penulis
Syifa
-

Shinta Ramadanti, pasien RSUD Dr Moewardi Solo, mengaku kepincut dengan pelayanan instansi kesehatan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu. Menurutnya, rumah sakit yang terletak di Jalan Kolonel Sutarto, Jebres, Surakarta itu, memiliki pelayanan yang baik.

Tidak heran jika dia yang berasal dari Ngawi, Jawa Timur ini, rela jauh-jauh datang memeriksakan kesehatannya ke RSUD Dr Moewardi. Ditemui di sela-sela jadwal pemeriksaannya di Gedung Tulip, perempuan 25 tahun ini memuji pelayanan kesehatan RSUD Dr Moewardi.

“Saya dari Ngawi. Di sini, saya periksa pascaoperasi terkait fam tumor (tumor jinak pada apyudara),” kata Shinta, Senin (10/3/2025).

Menurutnya, sejauh ini pelayanan RSUD Dr Moewardi sangat bagus dan cepat. Shinta mendapatkan kemudahan yang diterima, di antaranya pendaftaran online yang mudah, atau pendaftaran melalui sidik jari juga cepat, serta perawatnya juga tanggap dalam pelayanan.

Tidak hanya itu, untuk pasien BPJS sepertinya juga cepat dalam mendapatkan pelayanan. Bahkan, menurutnya, BPJS yang diurus di RSUD Dr Moewardi juga terbilang cepat.

“Pakai BPJS juga mudah. Sehari mengurus selesai. Cepat banget. Saya daftarnya di BPJS di Ngawi Jawa Timur,” ucapnya.

Shinta mengaku memilih RSUD Dr Moewardi Solo, karena memang mendapatkan saran dari keluarga terkait bagusnya pelayanan kesehatan RSUD Dr Moewardi. Dia berharap, RSUD Dr Moewardi terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pasien lain, Sri Lestari (48), mengatakan, pelayanan RSUD Dr Moewardi sudah bagus. Selain itu, perawat dan dokter juga ramah. Dia yang menjalani pemeriksaan kanker payudara pun merasakan nyaman, saat periksa ke RS tersebut.

“Pendaftaran juga mudah. Pengurusan BPJS juga cepat. Tiga minggu sekali saya ke sini (RSUD Dr Moewardi). Daftar online, tidak rumit, rujukan dari klinik dekat rumah atau faskes pertama,” ungkapnya.

Sri Lestari berharap, meski pelayanan sudah bagus, hendaknya hal tersebut bisa terus dilakukan lebih baik lagi. Termasuk, salah satunya agar lebih cepat dalam antrean pengambilan obatnya.

“Harapannya, ditingkatkan untuk pelayanan. Lebih dipercepat untuk antre obatnya. Sangat terbantu sekali. Kita ke sini hanya bayar obat saja, dokter gratis,” ujarnya.

Senada disampaikan pasien lain, Wiwit Winarsih (41). Menurutnya, di RS ini pelayanannya sangat cepat. Dari semua RS yang didatanginya, RSUD Dr Moewardi yang tercepat dalam penanganan pasien.

“Pelayanannya cepat, dari RS yang saya datangi, ya cepat di sini. Saya periksa kanker payudara. BPJS juga cepat. Tidak dibedakan antara pasien yang pakai BPJS maupun yang tidak,” tutur Wiwit.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, RSUD Dr Moewardi Solo memang menjadi RS kebanggaan bagi masyarakat. Karenanya, orang nomor satu di Jateng ini berharap, RSUD Dr Moewardi juga menjadi kebanggaan nasional.

“Intinya kita akan kembangkan RS Moewardi ini untuk lebih pelayanan paripurna. Tidak hanya grade A, tapi grade A yang lebih meningkat lagi, terutama dari pelayanan dan pengembangan. Sehingga, RS Moewardi tidak hanya jadi kebanggaan Jateng, tapi kebanggaan nasional,” beber Luthfi, di sela kunjungannya di RSUD Dr Moewardi, Senin (10/3/2025).

Rencana pengembangan RS tersebut tak lepas dari sejumlah hal. Seperti, pelayanannya yang mencapai 2 ribu orang per hari. Pasiennya berasal dari Jawa Tengah atau Jawa Timur.

“Memang overload sekali setiap hari 2 ribu pasien. Dari Jatim datang, dari Bojonegoro Pacitan. Semuanya ke Moewardi komplet. Lengkap. Ini harus kita tingkatkan,” ujarnya.

Ditambahkan, dari lahan yang ada sekitar 4,7 hektare, semuanya sudah terpakai maksimal. Untuk itu, pihaknya siap melakukan rencana pengembangan RS ke depan, mengingat kesehatan merupakan pelayanan dasar.

“Semua harus meningkat. Orang melihat RS Moewardi, baru dengar suaranya langsung sembuh. Caranya, dari parkirnya, kenyamanannya harus ditingkatkan. Aja ngono-ngono wae,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Pekanbaru Tinjau Banjir di Rumbai, Serahkan Bantuan dan Sahur Bersama Warga

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho turun langsung meninjau kondisi banjir yang melanda Kecamatan Rumbai pada Minggu (9/3/2025) dini hari. Dalam kunjungannya, ia menyaksikan langsung dampak banjir serta kerusakan pintu air sungai di Jalan Nelayan yang diduga menjadi salah satu penyebab meluapnya air.

Selain meninjau lokasi, Agung juga berdialog dengan warga terdampak banjir. Ia ingin mendengar langsung keluhan serta kebutuhan warga.

Sebagai bentuk kepedulian, Agung menyerahkan bantuan sembako bagi warga yang sementara ini mengungsi di tenda darurat. Tidak hanya itu, wali kota juga melaksanakan sahur bersama warga yang terkena dampak bencana banjir.

Baca juga: Walikota Pekanbaru Tinjau Lokasi Posko Utama dan Dapur Umum Penanganan Banjir

Agung ingin menunjukkan empati dan kebersamaannya di tengah musibah. Pemko Pekanbaru berjanji akan segera mengambil langkah konkret guna menangani permasalahan banjir, termasuk memperbaiki infrastruktur yang rusak.

“Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menangani permasalahan ini. Agar, warga bisa kembali beraktivitas seperti biasa,” ujar Agung.

Banjir yang melanda Kecamatan Rumbai ini diakibatkan luapan sungai Siak dalam sepekan terakhir. Pemko mengimbau warganya untuk tetap waspada.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,1731,1741,175...4,935Halaman 1,174 dari 4,935