Beranda blog Halaman 119

Wakil Ketua MPR RI Tegaskan AI Bukan Sekadar Simbol Teknologi, Tapi Alat Kesejahteraan Rakyat

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana, S.E., menegaskan bahwa perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan mewujudkan amanat konstitusi. AI, menurutnya, tidak boleh hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Rusdi dalam Diskusi Publik bertema “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi”, yang dirangkaikan dengan Pembukaan Bazar Gelaran Ekonomi Rakyat di Selasar Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi, ekonom, pelaku usaha, dan pemerhati kebijakan publik, yakni Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 1998 Dr. Fuad Bawazier, M.A., Ph.D.; ekonom sekaligus pengamat politik ekonomi Indonesia Dr. Ichsanuddin Noorsy, B.Sc., S.H., M.Si.; serta Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Dr. Media Wahyudi Askar, S.I.P., M.Sc., Ph.D.

Turut hadir Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI sekaligus Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I., M.M.; Anggota MPR RI dari Fraksi PKB Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A.; Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia H. Faisol Riza, S.S., M.A.; Ketua Umum DPP PKB Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si.; serta Sekjen DPP PKB Dr. M. Hasanuddin Wahid, M.Hum.

AI Harus Mendukung Ekonomi Konstitusi

Rusdi mengatakan, tema diskusi tersebut harus menjadi komitmen nyata untuk mengembalikan arah kebijakan ekonomi nasional agar tetap berpijak pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan bangsa.

“Tema ini bukan hanya menjadi narasi politik ataupun slogan kampanye, tetapi merupakan komitmen nyata untuk mengembalikan arah kebijakan ekonomi nasional agar senantiasa berpijak pada amanat konstitusi, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum PKB tersebut menilai Indonesia tengah menghadapi perubahan besar akibat pesatnya perkembangan AI, robotika, dan ekonomi digital. Perkembangan teknologi tersebut telah mengubah cara manusia bekerja, berproduksi, hingga mengambil keputusan. Karena itu, perubahan tersebut tidak dapat dihindari dan seluruh elemen bangsa harus mampu beradaptasi.

“Kita tidak boleh takut pada perubahan. Hal yang harus ditakutkan adalah ketika perubahan membuat kita meninggalkan jati diri bangsa. Kita harus adaptif terhadap inovasi, tetapi tidak boleh kehilangan keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya.

Sebagai pelaku usaha yang mempekerjakan sekitar 27 ribu karyawan, Rusdi mengaku memahami tantangan transformasi teknologi di dunia kerja. Menurutnya, adaptasi terhadap AI bukan perkara mudah, tetapi merupakan keniscayaan yang harus dihadapi bersama.

Dalam konteks tersebut, Rusdi menegaskan pentingnya kehadiran negara untuk memastikan perkembangan teknologi tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Teknologi hanyalah alat. Tujuan kita tetap sama, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. AI harus menjadi instrumen yang mempercepat pelayanan, memperluas akses pendidikan, meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, memperkuat UMKM, serta membuka kesempatan bagi generasi muda,” ungkapnya.

Rusdi juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi oleh bangsa Indonesia. Indonesia, katanya, tidak boleh hanya menjadi pasar atau pengguna teknologi global, tetapi harus mampu menjadi bangsa yang menghasilkan inovasi dan menciptakan teknologi yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

“Kita ingin AI menjadi milik petani yang ingin meningkatkan hasil panennya, milik nelayan yang ingin membaca cuaca dengan lebih akurat, milik pelaku UMKM yang ingin menembus pasar lebih luas, serta milik santri, mahasiswa, guru, dan generasi muda yang ingin menciptakan masa depan melalui inovasi,” tambahnya.

Implementasi Ekonomi Konstitusi Menjadi Tantangan

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP PKB Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., menegaskan bahwa arah baru ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah yang tepat sebagai hasil pembelajaran dari perjalanan pembangunan Indonesia selama 25 tahun terakhir.

Menurut Muhaimin Iskandar, tantangan terbesar saat ini bukan lagi terletak pada arah kebijakan, melainkan pada implementasinya di lapangan. Ia mengingatkan agar orientasi baru pembangunan tidak dijalankan dengan pola birokrasi lama.

“Problem utamanya ada di pelaksanaan. Arahnya sudah baru, tetapi cara kerjanya jangan sampai masih lama. Ini yang harus kita benahi bersama,” ujarnya.

Muhaimin juga menekankan pentingnya forum diskusi sebagai ruang untuk merumuskan langkah-langkah teknokratis dalam mengimplementasikan amanat ekonomi konstitusional, terutama dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan percepatan perkembangan teknologi.

Ia berharap hasil diskusi tersebut dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah dan DPR, sekaligus memperkuat kebijakan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Diskusi publik tersebut merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Lahir ke-28 PKB. Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen untuk mendorong pembangunan ekonomi konstitusi yang berpihak kepada rakyat, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan tetap berlandaskan nilai-nilai konstitusi demi terwujudnya kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kisah Lamine Yamal Jadi Inspirasi, HNW Minta Keluarga Penerima PKH Terus Berjuang

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengajak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk tidak pasif, berputus asa, tapi optimis dan justru menjadikan kondisi ekonominya untuk terpacu bangkit dengan terus berjuang, apalagi negara melalui Kemensos juga terus menghadirkan program pemberdayaan agar warga mampu Graduasi dari kepesertaan PKH.

HNW, sapaan akrabnya, mencontohkan kisah perjuangan keluarga pesepak bola muda Spanyol pemenang Piala Dunia, Lamine Yamal dan Nico Williams, yang keduanya berawal dari keluarga imigran miskin tapi dengan optimisme dan kerja keras orang tuanya, kini menjadi juara dunia dan melimpah harta, dan karenanya mengangkat status ekonomi dan sosial orang tuanya.

HNW Dorong Penerima Program Keluarga Harapan Optimistis dan Mandiri

“Kisah keluarga Lamine dan Nico mengajarkan bahwa keterbatasan ekonomi bukan alasan untuk menyerah. Justru para orang tua yang saat ini menghadapi keterbatasan ekonomi harus berupaya semaksimal mungkin agar anaknya keluar dari kondisi tersebut, dengan meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup mereka, yang dalam konteks PKH disebut sebagai Graduasi. Kesuksesan tersebut pasti berdampak lintas generasi,” disampaikan Hidayat ketika melakukan Supervisi P2K2 di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat (22/7).

HNW menjelaskan bahwa Program Keluarga Harapan dari Kemensos merupakan amanat konstitusi, sebagaimana dinyatakan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yakni negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.

Oleh karena itu, meskipun Negara juga dalam kondisi terjepit hutang hampir Rp 10.000 Triliun, Program ini tetap dijalankan dan diprioritaskan.

“Maka sudah sangat seharusnya jika amanah ini dijaga dan disukseskan oleh para KPM PKH, salah satunya dengan aktif mengikuti P2K2 agar kapasitas keluarga terus meningkat, keterampilan meninggi, dan memiliki mindset positif dan produktif tentang tantangan kehidupan yang lagi dijalani. Apalagi Mensos juga sudah mengingatkan bahwa santunan ini sementara saja sementara berdaya itu selamanya,” lanjutnya.

Program Keluarga Harapan Didorong Melahirkan Keluarga Mandiri

Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil DKI Jakarta II ini juga membuka peluang berbagai program lanjutan yang dapat dimanfaatkan KPM, seperti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dengan bantuan modal usaha hingga Rp5 juta, KIP Kuliah bagi lulusan SMA yang ingin melanjutkan pendidikan, serta PIP Madrasah bagi peserta didik madrasah.

Selain itu, dirinya juga mengapresiasi para Pendamping PKH sebagai ujung tombak penyaluran bantuan sosial PKH yang dinilai memiliki komitmen dalam pekerjaannya.

“Kami di Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal agar program-program perlindungan sosial bisa terus berkelanjutan dan tepat sasaran, serta mampu melahirkan keluarga yang mengatasi masalah ekonomi dan sosialnya, menjadi mandiri dan sejahtera,” pungkas Hidayat.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri Wakil Camat Menteng Fajar Suherman Putra, Lurah Gondangdia Gabriel Mahardhika, Kasatpsel Sosial Menteng Dewi Indriana, Katim Pendamping PKH DKI Jakarta Andi Mawardi, dan Katim Pendamping PKH Kota Jakarta Pusat Fadli.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Minta Pemerintah Utamakan Keamanan dalam Pengembangan CNG Pengganti LPG 3 Kg

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi XII DPR RI Andi Muzakkir Aqil meminta pemerintah mengutamakan aspek keamanan dan kesiapan regulasi dalam rencana pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG 3 kilogram bersubsidi. Menurutnya, setiap kebijakan transisi energi harus dipastikan aman bagi masyarakat sebelum diterapkan secara luas.

 

Pernyataan tersebut disampaikannya saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI ke PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur, Surabaya, Rabu (22/7/2026), dalam rangka meninjau berbagai isu sektor energi, termasuk pengembangan infrastruktur gas bumi.

 

Ia mengatakan, Komisi XII DPR RI hingga kini masih mempelajari rencana pemerintah mengembangkan CNG 3 kilogram atau yang dikenal sebagai Gas Merah Putih. Komisi XII DPR RI, jelasnya, ingin memastikan seluruh tahapan pelaksanaan, mulai dari mekanisme distribusi hingga standar keselamatan, telah disiapkan secara matang. “Saat ini kami masih mempelajari rencana tersebut. Proses pelaksanaannya juga belum dilakukan secara penuh. Karena itu kami masih menunggu bagaimana mekanisme penyalurannya, bagaimana tahapan peralihannya, dan yang paling penting bagaimana jaminan keamanannya bagi masyarakat,” ujar Andi.

 

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan, pemerintah memang tengah mencari solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG yang selama ini membebani neraca energi nasional. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,5 juta ton per tahun, sedangkan produksi dalam negeri hanya berkisar 1,8 hingga 1,9 juta ton. Akibatnya, sekitar 75–80 persen kebutuhan LPG masih dipenuhi melalui impor.

 

Selain itu, impor LPG setiap tahun diperkirakan menghabiskan devisa negara hingga sekitar Rp130 triliun–Rp140 triliun, dengan beban subsidi LPG mencapai sekitar Rp80 triliun–Rp87 triliun. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mencari alternatif pemanfaatan gas bumi domestik, termasuk melalui pengembangan CNG untuk sektor rumah tangga.

 

Meski demikian, Andi menegaskan bahwa upaya meningkatkan kemandirian energi nasional tidak boleh mengabaikan keselamatan masyarakat sebagai pengguna akhir. Baginya, pemerintah perlu memastikan seluruh regulasi, standar teknis, dan sistem pengawasan telah tersedia sebelum program dijalankan.

 

“Kami berharap pemerintah dapat menghadirkan regulasi yang jelas serta memberikan jaminan keamanan yang terukur terhadap penggunaan teknologi baru ini. Jangan sampai niat menyelesaikan satu persoalan justru menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat,” tegasnya.

 

Terakhir, Komisi XII DPR RI akan terus mengawal rencana pengembangan CNG sebagai bagian dari transisi energi nasional agar pelaksanaannya tidak hanya mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, tetapi juga menjamin keselamatan masyarakat, kepastian regulasi, dan keberlanjutan penyediaan energi nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Penerima BSPS di Sulsel Mulai Terima Sertifikat Hak Milik, Ini Pesan Ketua Komisi II DPR

Penulis
Reta
-

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda melakukan penyerahan sertifikat hak milik kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam di Provinsi Sulawesi Selatan. Penyerahan sertifikat tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian hukum atas kepemilikan rumah bagi penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Rifqinizamy menjelaskan, penerima sertifikat merupakan masyarakat yang telah memperoleh bantuan renovasi rumah melalui program BSPS pada periode 2015 hingga 2025. Program tersebut sebelumnya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan kini menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Menurutnya, hasil pengawasan Komisi II DPR RI bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menemukan masih banyak rumah yang telah direnovasi negara namun belum memiliki alas hak berupa sertifikat hak milik. Karena itu, pemerintah melengkapi program tersebut dengan menerbitkan sertifikat agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tempat tinggalnya.

“Kehadiran negara tidak hanya membangun atau memperbaiki rumah masyarakat, tetapi juga memastikan setiap rumah memiliki legalitas yang sah melalui sertifikat hak milik,” ujar Rifqinizamy di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/7/2026).

Ia menegaskan, penyerahan sertifikat tersebut merupakan bagian dari percepatan Program Strategis Nasional (PSN) melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dijalankan Kementerian ATR/BPN. Program ini bertujuan memastikan seluruh bidang tanah di Indonesia, termasuk hunian masyarakat berpenghasilan rendah, terdaftar dan memiliki kepastian hukum.

Rifqinizamy menilai kepastian hukum atas tanah merupakan hak dasar setiap warga negara. Melalui sinergi Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN, pemerintah berupaya menghadirkan perlindungan hukum sekaligus mencegah potensi sengketa pertanahan di masa mendatang.

Ia juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga sertifikat dengan baik dan memanfaatkannya sebagai aset keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan untuk kepentingan jangka pendek.

“Jadikan sertifikat ini sebagai modal dasar bagi peningkatan kualitas hidup keluarga. Jangan diperjualbelikan demi kepentingan sesaat,” pesannya.

Lebih lanjut, Rifqinizamy memastikan Komisi II DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan PTSL agar berjalan tepat sasaran, transparan, dan bebas dari hambatan birokrasi. Berbagai aspirasi yang diterima di lapangan akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan pertanahan di tingkat nasional.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN beserta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program tersebut, serta berharap sertifikat yang diterima masyarakat dapat memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan meningkatkan kesejahteraan para penerima manfaat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

AIPA Caucus 2026: DPR RI Pimpin Upaya ASEAN Percepat Kebijakan Perubahan Iklim

Penulis
Reta
-

Parlemen negara-negara ASEAN mendorong penguatan legislasi nasional untuk mempercepat pencapaian target iklim di kawasan. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memastikan target Nationally Determined Contributions (NDC) setiap negara dapat tercapai tepat waktu sekaligus memperkuat ketahanan kawasan menghadapi dampak perubahan iklim.

Isu tersebut mengemuka dalam Sidang Pleno Kedua Pertemuan Ke-17 Kaukus Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN (AIPA Caucus) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (22/7/2026). Sidang pleno kedua itu yang dipimpin Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga itu mengangkat tema “Penguatan Sentralitas ASEAN dalam Menghadapi Tantangan Global yang Semakin Kompleks”, dengan sesi pembahasan “ASEAN dan Perubahan Iklim: Kontribusi AIPA untuk Melindungi Masa Depan Masyarakat”

“Hari ini, ASEAN, khususnya melalui parlemen ASEAN, kembali menegaskan komitmennya untuk mencapai target Nationally Determined Contributions. Sesi ini bertujuan menilai apakah seluruh negara telah memiliki perangkat legislasi yang diperlukan agar target NDC dapat dicapai tepat waktu,” ujar Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Rabu (22/7/2026).

DPR RI menjadi tuan rumah Pertemuan Ke-17 Kaukus Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN (AIPA Caucus). Mengangkat tema “Peran Parlemen dalam Memperkuat Sentralitas ASEAN dalam Menghadapi Tantangan Global yang Kompleks”, gelaran ini dihadiri secara virtual oleh parlemen negara ASEAN serta sejumlah negara pengamat (observer state). Terdapat juga beberapa narasumber yang memberikan pendapat dalam diskusi panel pada Sidang Pleno Kedua.

Lebih lanjut, Ravindra menilai bahwa forum tersebut juga membuka ruang bagi negara-negara anggota untuk memperkuat kerja sama regional dalam mendukung transisi energi dan pengembangan berbagai instrumen kebijakan iklim yang dapat diterapkan secara bersama.

“Forum ini juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai peluang kerja sama melalui pendekatan regional terhadap isu energi. Misalnya, apakah dimungkinkan adanya kesepakatan saling pengakuan terhadap standar kredit karbon. Langkah tersebut akan memungkinkan ASEAN memiliki posisi tawar bersama dalam penyediaan kredit karbon, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem yang sangat penting,” ujarnya usai memimpin sesi pembahasan bertema “ASEAN dan Perubahan Iklim: Kontribusi AIPA untuk Melindungi Masa Depan Masyarakat” pada Sidang Pleno Kedua.

Dalam pengantarnya sebagai pimpinan sidang, Ravindra mengingatkan bahwa perubahan iklim telah menjadi tantangan nyata yang memengaruhi kehidupan masyarakat di kawasan ASEAN. Sebagai wilayah tropis dan kepulauan, ASEAN dinilai termasuk kawasan yang rentan terhadap dampak cuaca ekstrem, perubahan musim, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, dan ekosistem.

Ia menilai berbagai inisiatif regional yang telah dibangun ASEAN perlu diikuti dengan implementasi nyata di tingkat nasional agar komitmen bersama tidak berhenti pada tataran deklarasi. “Pertanyaan yang perlu dijawab sekarang adalah apakah berbagai komitmen regional tersebut telah diterjemahkan ke dalam kebijakan di tingkat nasional,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar itu..

Ravindra menambahkan, forum AIPA Caucus menjadi wadah bagi parlemen negara anggota untuk meninjau berbagai langkah yang telah dilakukan sekaligus menyusun rekomendasi bersama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

“Parlemen negara-negara anggota AIPA dapat memanfaatkan sesi ini untuk meninjau dan mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil di tingkat nasional agar selaras dengan kebijakan ASEAN, sekaligus merumuskan rekomendasi lebih lanjut bagi ASEAN dalam menghadapi dampak perubahan iklim, mendorong kebijakan yang lebih berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan ekonomi biru, serta melindungi masa depan masyarakat ASEAN,” ungkapnya.

Melalui pembahasan tersebut, parlemen negara-negara ASEAN diharapkan dapat memperkuat harmonisasi kebijakan nasional dengan komitmen kawasan, sekaligus mendorong lahirnya langkah-langkah legislatif yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan ekonomi biru. Sinergi tersebut dinilai penting agar upaya menghadapi perubahan iklim tidak hanya memperkuat ketahanan kawasan, tetapi juga memberikan perlindungan yang berkelanjutan bagi masyarakat ASEAN di masa depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi VI DPR Tinjau Proyek Tol Pangkalan Brandan–Langsa, Hutama Karya Siap Garap 2027

Penulis
Reta
-

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI meninjau pembangunan lanjutan ruas Tol Pangkalan Brandan–Langsa yang menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) ditargetkan mulai dikerjakan awal 2027. Dalam pantauannya, progres pembebasan lahan sepanjang 73 kilometer untuk ruas yang akan tersambung langsung ke Provinsi Aceh ini telah mencapai 70 persen.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade yang memimpin peninjauan proyek tol trans Sumatra ini  mengatakan pihaknya ingin memastikan kesiapan proyek strategis nasional tersebut, khususnya dari sisi pembebasan lahan. Andre mengatakan, ruas tol lanjutan Pangkalan Brandan–Langsa menjadi prioritas setelah pembangunan tol saat ini telah mencapai Pangkalan Brandan.

 

“Kita mengecek di rest area ini. Kita melakukan rapat untuk mengecek rencana pembangunan tol lanjutan Binjai–Langsa, di mana saat ini sudah sampai Pangkalan Brandan, sehingga lanjutannya Pangkalan Brandan menuju Langsa. Tadi sudah kita cek, dari 73 kilometer pembebasan lahannya, sudah 70 persen dan mudah-mudahan harapan kami di awal 2027 tol Pangkalan Brandan–Langsa bisa dibangun oleh Hutama Karya,” jelas Andre di Langkat, Sumatra Utara, Rabu (22/7/2026).

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, PT Hutama Karya mendapat mandat sebagai pelaksana pembangunan proyek tersebut. Menurutnya, keberadaan BUMN karya memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional, termasuk proyek jalan tol yang menjadi bagian dari pengembangan konektivitas di Sumatra.

Andre juga mengapresiasi kontribusi BUMN karya dalam penanganan pascabencana. Menurutnya, perusahaan-perusahaan pelat merah telah menjadi garda terdepan sejak masa tanggap darurat hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

 

“BUMN itu bertugas sebagai garda terdepannya. Jadi, BUMN-BUMN karya ini sejak bencana alam terjadi, mereka sebagai garda terdepan untuk pertama membantu melakukan rehabilitasi waktu bencana. Setelah itu, mereka masuk ke tahapan selanjutnya, membantu pemerintah melaksanakan rehab dan rekon,” ungkapnya.

Andre lalu menyerukan, seluruh BUMN karya terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai target. “Alhamdulillah menurut saya tadi BUMN-BUMN karya sudah melakukan laporan progres-progres kinerja mereka selama ini dan saya minta mereka langsung berkoordinasi dengan Pak Wagub untuk melaporkan progres perkembangan seperti apa,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kapolri Tinjau Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026, Dukung UMKM dan Pelestarian Budaya

Penulis
Reta
-

Kapolri menghadiri Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Rabu (22/7). Kehadiran tersebut menjadi bentuk dukungan Polri terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penggerak ekonomi nasional sekaligus upaya melestarikan kekayaan budaya Indonesia melalui produk-produk unggulan Nusantara.

Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026 diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-74 dengan mengusung tema “Nusantara Berdaya, Bhayangkari Berkarya”. Kegiatan yang berlangsung pada 21–25 Juli 2026 itu menghadirkan pelaku UMKM dari berbagai provinsi di Indonesia sebagai wadah promosi, kolaborasi, sekaligus perluasan akses pasar bagi produk lokal.

Dalam peninjauannya, Kapolri melihat secara langsung berbagai produk unggulan yang ditampilkan oleh para pelaku UMKM. Mulai dari batik dan wastra Nusantara, tenun, songket, dan ulos, produk fesyen, tas dan aksesori, perhiasan, kerajinan tangan, kuliner khas daerah dan minuman, serta berbagai produk unggulan UMKM dari seluruh provinsi di Indonesia. Keberagaman produk tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi kreatif Indonesia yang tumbuh dari kearifan lokal di berbagai daerah.

Sebanyak 374 peserta mengikuti bazar dengan menghadirkan 727 stan, terdiri atas 531 stan fesyen, 152 stan kuliner, dan 44 dapur bersama. Skala penyelenggaraan tersebut mencerminkan tingginya antusiasme pelaku UMKM serta komitmen Bhayangkari dalam memperluas akses promosi produk unggulan daerah.

Selain menjadi ajang promosi dan transaksi, Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026 juga berperan sebagai sarana peningkatan kapasitas pelaku usaha. Selama penyelenggaraan, digelar enam sesi talkshow yang membahas berbagai isu strategis, mulai dari pengembangan usaha, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk promosi digital, legalitas usaha dan hak kekayaan intelektual, hingga pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan daya saing UMKM. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari BRI, Telkomsel, serta Kementerian Hukum sebagai bentuk kolaborasi dalam memperkuat ekosistem UMKM nasional.

Suasana bazar semakin semarak dengan hadirnya 29 pertunjukan seni dan budaya, yang meliputi tarian daerah, peragaan busana, parade wastra Nusantara, serta pertunjukan musik. Kehadiran berbagai pertunjukan tersebut menjadikan bazar tidak hanya sebagai ruang promosi budaya, tetapi juga sebagai destinasi bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat produk-produk UMKM Indonesia.

Bazar ini turut diikuti booth Bhayangkari, Polda seluruh Indonesia, satuan kerja Polri, serta mitra strategis seperti BRI, Pegadaian, Telkomsel, JNE, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Sinergi tersebut diharapkan semakin memperkuat pembinaan UMKM melalui dukungan pembiayaan, digitalisasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, hingga perluasan akses pemasaran.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib dengan dukungan 393 personel gabungan Divpropam Polri dan Polda Metro Jaya. Kehadiran Kapolri dalam peninjauan Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026 menegaskan komitmen Polri untuk terus mendukung pemberdayaan UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, serta memperkuat pelestarian budaya sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dialog dengan Pelaku Koperasi Pamekasan, Menkop Siapkan Pendampingan dan Pembiayaan LPDB

Penulis
Reta
-

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memberikan arahan sekaligus berdialog dengan para pelaku koperasi lintas sektor membahas berbagai langkah penguatan koperasi di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

Dalam dialog yang didampingi Bupati Pamekasan Kholilurrahman, Selasa sore (21/7), hadir para pelaku koperasi syariah, koperasi pondok pesantren, koperasi tembakau, tekstil, dan bidang usaha lainnya.

Sejumlah pelaku koperasi mempertanyakan berbagai hal terkait kebijakan pemerintah terhadap koperasi, kendala produksi, kesejahteraan petani tembakau dan garam, termasuk kemudahan pembiayaan.

Salah satu perwakilan Kopontren memaparkan keberhasilan unit usaha sandal jepit batik yang diminati pasar, namun terkendala pengelolaan akibat siklus kelulusan santri. Selain itu, unit usaha konveksi seragam yang melayani 1.000 siswa per tahun juga membutuhkan kepastian dukungan permodalan.

Dalam sesi dialog, Menkop merespon hal tersebut, Kementerian Koperasi melalui LPDB Koperasi siap memberikan pendampingan dan skema pembiayaan bagi koperasi. Bahkan, terbuka ruang kemitraan dengan pihak ketiga agar unit bisnis berbasis pesantren dapat terus berkembang secara profesional.

Secara khusus, Menkop mendorong para pelaku UMKM untuk bergabung dan diorganisasi dalam bentuk koperasi. Dengan terorganisasi dalam wadah koperasi, pelaku usaha dapat memperoleh pendampingan dan bantuan dari Kementerian Koperasi melalui LPDB.

“Dengan wadah koperasi, kegiatan usaha bisa lebih produktif dan menjadi alternatif bagi pengembangan kegiatan ekonomi di Pamekasan, bahkan di seluruh daerah di Indonesia,” kata Menkop.

Menkop menegaskan bahwa kebijakan pemerintah saat ini berfokus pada penguatan koperasi melalui langkah transformasi guna mengembalikan peran koperasi sebagai pilar ekonomi nasional yang sejajar dengan BUMN dan swasta. Transformasi tersebut mencakup rebranding koperasi, tata kelola koperasi, dan digitalisasi.

Menkop juga mengemukakan bahwa Kementerian Koperasi terus mendorong pengembangan koperasi di sektor produksi.

“Sekarang kita dorong lagi koperasi masuk ke sektor produksi, sektor distribusi, bahkan sektor industri,” kata Menkop.

Sebagai langkah penguatan koperasi, pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan baru yang memberikan ruang gerak jauh lebih luas bagi koperasi. Ruang gerak tersebut meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP), sumur minyak rakyat (idle well), pengumpulan minyak jelantah dan biomassa untuk energi, pendirian pabrik CPO beserta produk turunannya (minyak goreng), pendirian SPBU solar untuk nelayan, cold storage, hingga pabrik es batu. Di bidang lingkungan, koperasi juga didorong terlibat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan hingga ekonomi kreatif, seperti pembuatan konten kreatif dan animasi, serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Sebagai pilar pembangunan ekonomi berbasis desa, Menkop menyampaikan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program prioritas nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Koperasi ini dirancang bukan sebagai lembaga sosial semata, melainkan sebagai badan usaha profit yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Menkop.

Tidak hanya mendirikan koperasi, Presiden juga memerintahkan agar seluruh barang subsidi disalurkan langsung melalui KDKMP, termasuk program BLT, bansos, bantuan pangan non-tunai, dan pembiayaan KUR dengan skema channeling.

Salah satu tokoh pengusaha Pamekasan, mengatakan menekankan pentingnya menjaga tren pertumbuhan ekonomi daerah Pamekasan yang mencapai 7,5%. Ia mengusulkan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih turut mengambil peran dalam menyerap hasil panen tembakau dan garam milik petani lokal saat musim panen tiba.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dorong Daya Saing Industri, Bea Cukai Intensifkan Asistensi Pusat Logistik Berikat

Penulis
Reta
-

Tingkatkan kualitas layanan kepabeanan sekaligus menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif, Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Banten dan Bea Cukai Gresik gelar pendampingan kepada perusahaan penerima fasilitas pusat logistik berikat (PLB) di masing-masing wilayah kerjanya.

Di Banten, Kanwil Bea Cukai Banten menerima audiensi dari PT Aero Nusantara Indonesia pada Rabu (15/07). Pertemuan yang dipimpin Kepala Kanwil Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo ini, menjadi sarana dialog dengan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penunjang angkutan udara, termasuk layanan reparasi pesawat terbang, dan telah memperoleh izin sebagai PLB sejak tahun 2025.

Dalam audiensi tersebut, keduanya membahas perkembangan industri, tantangan yang dihadapi perusahaan, serta berbagai ketentuan kepabeanan yang berkaitan dengan rencana pengembangan usaha. Bea Cukai pun memberikan pendampingan terkait pemanfaatan fasilitas PLB agar kegiatan usaha dapat berjalan secara optimal dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fasilitas PLB sendiri memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku usaha, antara lain penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, penangguhan pemenuhan ketentuan perizinan impor, serta fleksibilitas jangka waktu penimbunan barang hingga tiga tahun atau lebih sesuai regulasi.

Sementara di Jawa Timur (Jatim), Bea Cukai Gresik gelar asistensi ke PT Fie Min Logistics pada Kamis (16/07). Kegiatan tersebut bertujuan mempererat komunikasi dengan pengelola PLB sekaligus memastikan pelayanan kepabeanan dan cukai berjalan optimal. Selain itu, kunjungan dimanfaatkan sebagai forum untuk menyerap masukan serta mengidentifikasi berbagai kendala operasional yang dihadapi perusahaan.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, mengatakan bahwa asistensi kepada penerima fasilitas PLB merupakan komitmen pihaknya untuk menghadirkan pelayanan yang responsif, memberikan kepastian berusaha, serta mendukung daya saing industri nasional.

“Melalui komunikasi yang terbuka dan pendampingan yang berkesinambungan, kami berupaya memastikan pemanfaatan fasilitas PLB dapat berjalan optimal, sesuai ketentuan, dan mampu memberikan nilai tambah bagi dunia usaha maupun perekonomian nasional,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tekan Pengangguran, Pemkab Kendal Gelar Job Fair Dua Hari di Sport Center

Penulis
Reta
-

Untuk menekan angka pengangguran, sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kendal menggelar Job Fair Kendal, di Sport Center Rabu (22/7/2026) – Kamis (23/7/2026). Sebanyak 30 tenant perusahaan ikut berpartisipasi pada job fair tersebut, termasuk Lembaga Penempatan Kerja Swasta (LPKS).

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Kendal, Cicik Sulastri mengatakan, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal saat ini masih berada pada angka 4,60 persen. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius, sehingga berbagai program perluasan kesempatan kerja terus diperkuat, melalui kolaborasi dengan dunia usaha.

“Antusiasme masyarakat pun sangat tinggi, dengan tercatat sebanyak 3.117 pencari kerja telah mendaftarkan diri. Selain lowongan untuk tenaga operator, tersedia pula 165 formasi jabatan nonoperator atau posisi manajerial, sehingga memberikan peluang bagi tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan pengalaman pada level profesional,” ujar Cicik.

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan, pelaksanaan job fair berlangsung selama dua hari dengan menghadirkan 122 jenis jabatan lowongan bagi berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, diploma, hingga sarjana, sehingga dapat menjangkau lebih banyak pencari kerja sesuai kompetensi yang dimiliki.

“Saya juga mengapresiasi dibukanya kesempatan kerja bagi para pencari kerja penyandang disabilitas, sebagai wujud komitmen kita untuk mewujudkan kesempatan kerja yang inklusif dan setara,” ujar bupati.

Pencari kerja, Putra mengaku sangat terbantu dengan adanya job fair tersebut, karena dirinya lebih mudah melamar pekerjaan dan bisa langsung diinterview.

“Tadi melamar di empat perusahaan di Kawasan Industri Kendal (KIK) dan di luar KIK, serta langsung di-interview oleh HRD, semoga ada tindaklanjut untuk diterima kerja,” harap Putra.

Sebagai informasi, pada hari pertama pelaksanaan job fair, terdapat 600 orang pelamar kerja yang mendafar diberbagai perusahaan, baik di KIK maupun di luar KIK.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...118119120...4,862Halaman 119 dari 4,862