Beranda blog Halaman 1198

Isi Materi Retreat, Menteri Nusron Soroti Reforma Agraria dan Percepatan RDTR

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyoroti isu strategis terkait pertanahan, Reforma Agraria, dan tata ruang saat memberikan pembekalan bagi kepala daerah di Magelang Retreat yang berlangsung di Komplek Akademi Militer Magelang, Kamis (27/02/25).

Ia menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah (Pemda) dalam percepatan reforma agraria, pendaftaran tanah, penyelesaian konflik pertanahan, serta optimalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna mendukung investasi.

“Saat ini terdapat sekitar 70 juta hektare Areal Penggunaan Lain (APL) di Indonesia, dengan 55,9 juta hektare atau 79,5% sudah terpetakan dan bersertipikat. Sementara itu, masih ada sekitar 14,4 juta hektare tanah yang belum terpetakan. Masih ada 20,5% tanah yang belum terpetakan. Ini yang harus kita kejar agar semua tanah memiliki kepastian hukum,” ujar Menteri Nusron di hadapan kepala daerah yang hadir.

Menteri ATR/Kepala BPN juga menekankan bahwa kepastian hukum atas tanah berkontribusi besar terhadap perekonomian, termasuk dalam penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mencapai Rp23 triliun per tahun.

Terkait Reforma Agraria, Menteri Nusron menyebut ada tantangan besar dalam redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Salah satu kendalanya adalah moral hazard dalam penentuan penerima tanah oleh Pemda. “Sering kali orang yang seharusnya tidak berhak justru mendapatkan tanah, sementara yang benar-benar berhak malah terabaikan,” ungkapnya.

Selain itu, ia menyoroti lambatnya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh Pemda yang berdampak pada penerbitan RDTR dan perizinan investasi. Dari target 2.000 RDTR yang dibutuhkan, baru 619 yang tersedia. Menteri Nusron mendesak agar kepala daerah segera menyusun RDTR agar tidak menghambat investasi.

Di hadapan para kepala daerah, ia pun menekankan soal konversi sertipikat tanah lama serta permasalahan administrasi pertanahan, seperti ketidakakuratan data riwayat tanah dan surat keterangan desa yang sering menyebabkan tumpang tindih kepemilikan. “Sekitar 80% sengketa tanah disebabkan oleh ketidakakuratan ini. Peran aparatur desa sangat penting dalam memastikan kejelasan riwayat tanah,” tutur Menteri Nusron.

Dalam pembinaan ini, ia pun mengingatkan kembali akan pentingnya perlindungan lahan sawah dari alih fungsi, optimalisasi penilaian tanah dalam sistem pajak, serta percepatan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional.

Hadir dalam kesempatan yang sama, sejumlah menteri dan kepala lembaga negara yang juga menjadi narasumber. Turut mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis dan Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Teken MoU Strategis Percepat Pemberantasan Kemiskinan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto didampingi Wakil Mendes PDT Ariza Patria menandatangani Nota Kesepahaman dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga untuk perkuat Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto “Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan”.

Mendes Yandri menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pariwisata Widyanti Putri, Menteri Pemuda dan Olahraga Nandito Ariotedjo, Menteri Kependudukan Wihaji, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Christina Aryani, Menteri Kehutanan Rajajuli Antoni, Wakil Menteri HAM Mugiyanto, dan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

Selain itu dengan Kepala BNN Marthinus Hukom, Kepala BNPT Eddy Hartono, Kepala BPJH Ahmad Haikal Hasan dan Kepala BPOM Taruna Ikrar.

“Kolaborasi ini dilakukan untuk mendukung Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto,” kata Mendes Yandri usai penandatanganan di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Mendes Yandri menjabarkan, implementasi dengan Mendag nantinya untuk mendorong lahirnya desa ekspor.

Kolaborasi dengan Menteri Pariwisata untuk mengembangkan Desa-desa Wisata.

“Dengan Menteri Kependudukan, tentu kita akan menurunkan angka stunting di Desa,” kata Mendes Yandri.

“Kerja sama dengan Menteri Kehutanan juga penting karena masih ribuan desa berada di kawasan hutan, berhimpitan dengan hutan serta memanfaatkan hutan untuk ketahanan pangan,” sambung Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Mendes Yandri menggandeng Menpora untuk maksimal potensi pemuda di desa agar sehat jasmani dan rohani lewat sarana keolahragaan.

Kolaborasi dengan BNN dinilai penting karena kondisi kekinian, Narkoba yang jadi Musuh Bersama itu telah mulai menyasar warga desa.

“Saat cukup banyak penangkapan kasus narkoba dilakukan di desa. Olehnya jadi perhatian kita dan hal ini memang arahan Presiden Prabowo,” kata Mendes Yandri.

Titik tekan kerja sama dengan BNPT untuk melindungi dan menjauhkan desa dari bahaya paham Radikalisme sehingga imbas dari itu seperti kekerasan dan janji masuk surga bisa diatasi.

Kerjasama dengan BPJH terkait kebutuhan akan tenaga halal yang berada di desa dan perlunya produk desa peroleh sertifikasi halal.

“Kerja sama dengan BPOM juga penting karena banyak peredaran obat dan makanan yang kadaluarsa serta tak berizin yang cenderung membahayakan kehidupan masyarakat desa,” kata Mantan anggota DPR RI ini.

Sementara itu, kolaborasi dengan Kementerian Koperasi untuk maksimalkan Koperasi Unit Desa dan pemberdayaan BUM Desa.

Kerja dengan Kementerian Pekerja Migran karena melihat fakta banyaknya warga desa yang jadi pekerja migran. Olehnya bakal diterbitkan Peraturan Menteri Desa tentang Perlindungan Pekerja Migran.

“Insya Allah dengan kolaborasi ini, kita akan lakukan aksi nyata di lapangan karena menyelesaikan desa sama dengan menyelesaikan persoalan di Indonesia maka tagline kita Bangun Desa, Bangun Indonesia,” kata Mendes Yandri.

Dalam acara itu, Jaksa Agung Muda Intelejen Reda Manthovani dan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto jadi Pembicara Kunci.

Turut hadir Sekjen Kemendes Taufik Madjid, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendes PDT.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemkot Cimahi Gelar Bazar Pangan Murah untuk Kendalikan Inflasi

Penulis
Syifa
-

Dalam rangka mengendalikan laju inflasi dan menstabilkan harga pangan, Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi kembali menggelar bazar gerakan tangan murah pangan pokok dan segar Cimahi (GPM PANGSI), Rabu 26/02.

Kegiatan GPM Pangsi yang diselenggarakan di lapangan komplek Melong Green Garden Kelurahan Melong Kota Cimahi ini, merupakan gelaran GPM Pangsi ke 4 yang telah dilaksanakan oleh Dispangtan Kota Cimahi.

Adapun manfaat GPM ialah stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan: Memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau, khususnya menjelang periode penting seperti bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri ataupun di bulan lainnya. selain itu kegiatan GPM ini diharapkan dapat meningkatkan Perekonomian Lokal: Melibatkan pelaku usaha lokal dan UMKM dalam penyediaan produk, sehingga mendorong perputaran ekonomi di daerah.

Produk yang Ditawarkan: GPM menyediakan berbagai kebutuhan pokok, antara lain:

Beras, Telur Ayam Ras, Daging Ayam, Daging Sapi, Minyak Kelapa Kemasan, Gula Pasir, Tepung Terigu, Sayur-mayur, Buah-buahan dan bahan bahan pokok lainnya.

Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Perum Bulog untuk penyediaan beras, produsen binaan untuk komoditas lainnya, serta Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Cimahi untuk sayur-mayur dan buah-buahan.

Dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini, diharapkan masyarakat Kota Cimahi dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi di daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dengarkan Suara Anak, Menkomdigi Siapkan Regulasi Perlindungan Digital

Penulis
Syifa
-

Penipuan online semakin merajalela dan kini menyasar anak-anak sebagai korban. Dari belanja online palsu hingga tiket haji bodong, berbagai modus scamming semakin mengancam generasi muda. Sejumlah siswa kelas 6 SD Cikal Lebak Bulus bahkan mengaku telah menjadi korban kejahatan digital ini.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah sedang menyusun regulasi baru untuk meningkatkan perlindungan anak di ruang digital. Regulasi yang diberi nama Peraturan Tata Kelola Perlindungan Anak di Ruang Digital ini akan mewajibkan platform digital untuk lebih proaktif dalam melindungi pengguna muda.

“Anak-anak semakin rentan menjadi korban penipuan online. Platform digital tidak bisa lagi lepas tangan. Mereka harus bertanggung jawab dalam menjaga keamanan pengguna, terutama anak-anak. Regulasi baru ini akan memastikan adanya peningkatan teknologi keamanan serta edukasi yang lebih masif dari platform kepada masyarakat,” ujar Meutya di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta.

Pemerintah selama ini telah memiliki berbagai regulasi untuk mengawasi platform digital, seperti PP Nomor 71 Tahun 2019 dan Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, yang mewajibkan platform seperti Google, Facebook, dan TikTok untuk mendaftar dan diverifikasi. Kementerian juga terus melakukan pemblokiran terhadap situs-situs berbahaya.

Namun, Meutya menegaskan bahwa regulasi saja tidak cukup untuk mengatasi kejahatan digital. Kesadaran dan literasi digital menjadi faktor kunci dalam melindungi anak-anak di dunia maya.

“Di dunia digital, seperti di dunia nyata, ada orang baik dan ada orang jahat. Regulasi dan penegakan hukum memang penting, tapi kesadaran dan kecerdasan digital masyarakat juga harus terus ditingkatkan,” tegasnya.

Kunjungan siswa SD Cikal ke Kementerian Komunikasi dan Digital merupakan bagian dari program Primary Years Program (PYP), yang bertujuan meningkatkan daya kritis anak terhadap isu sosial, termasuk kejahatan digital. Tyasty Aryandini, pendamping siswa, mengapresiasi keterlibatan pemerintah dalam memberikan wawasan kepada generasi muda.

“Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut. Anak-anak harus dipersiapkan untuk menghadapi dunia digital dengan aman dan bijak,” ujarnya.

Pemerintah bergerak, masyarakat harus ikut waspada. Dengan regulasi yang lebih ketat, literasi digital yang lebih luas, dan peran aktif semua pihak, anak-anak Indonesia bisa tumbuh dan berkembang di ruang digital yang lebih aman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Siap-siap! Pemprov DKI Bakal Gelar Job Fair Sebulan Sekali

Penulis
Syifa
-

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi), akan menggelar bursa tenaga kerja atau job fair sebulan sekali di tiap kecamatan.

Hal ini dikatakan Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, pada acara job fair di Tamini Square, Pinang Ranti, Jakarta Timur, Rabu (26/2).

Diungkapkan Rano, saat kampanye dulu pihaknya menjanjikan akan mengadakan job fair tiga bulan sekali di tiap kantor kecamatan. Namun, lanjutnya, Kepala Dinas Nakertransgi menyatakan sanggup mengadakan sebulan sekali.

“Janji kita akan melakukan job fair per tiga bulan sekali. Tapi ternyata, Kadis Ketenagakerjaan ini sanggup melakukan per bulan sekali. Kita akan jangkau hingga kecamatan,” ucap Rano.

Dengan mengadakan job fair di tingkat kecamatan, harap Rano, akan banyak warga yang dapat mengakses peluang kerja tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi tinggi.

“Kita bikin job fair di kecamatan-kecamatan, karena wilayah industri ada di sekitar itu,” ujar Rano.

Rano menambahkan, momen job fair ini selain sebagai informasi lowongan kerja di Indonesia juga punya potensi pekerjaan di luar negeri.

Jika calon tenaga kerja terkendala bahasa untuk bekerja di luar negeri, menurut Rano, bisa mengikuti pelatihan bahasa terlebih dulu di Balai Latihan Kerja Disnakertransgi DKI.

“Wakil menteri mengatakan ada 400 ribuan tenaga kerja yang bisa diisi warga Jakarta untuk bekerja di luar negeri,” imbuhnya.

Wakil Menteri Pekerja Migran Perlindungan Indonesia/Wakil Kepala BP2MI, Christina Aryani menyebutkan, calon tenaga kerja bisa melihat adanya peluang pekerjaan di luar negeri melalui stand BP2MI yang hadir dalam job fair ini.

“Ada lowongan kerja disiapkan mulai dari skill biasa-biasa saja sampai yang high skill untuk bekerja di luar negeri,” katanya.

Menurutnya, target penempatan kerja tahun ini di luar negeri ada 425.000 orang ke berbagai negara. Pihaknya berharap DKI juga bisa menjadi penyumbang untuk memenuhi kuota ini .

Sementara, Kepala Dinas Nakertransgi DKI, Hari Nugroho menjelaskan, job fair di Tamini Square yang digelar Rabu (26/2) hingga Kamis (27/2) besok ini, diikuti 40 perusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidang. Adapun jumlah lowongan kerja yang disiapkan sekitar 2.000 lowongan

“Diharapkan job fair ini dapat menyerap tenaga kerja minimal 50 persen dari angka yang tersedia. Ini bisa membantu mengatasi masalah pengangguran di Jakarta,” tukasnya.

Dia menjabarkan, selam 2025 ini pihaknya mengagendakan job fair yang dibagi beberapa gelombang. Untuk gelombang kedua pada Maret, akan digelar tiga kali.

Kemudian, April dua kali, Mei tiga kali, Agustus sekali dan nanti puncaknya Desember.

“Untuk Agustus akan digelar job fair di JIExpo Kemayoran. Kami akan mengundang lebih dari 100 perusahaan dan lebih dari 5000 lowongan kerja,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komnas HAM Konsisten dorong Penegakan Hak Asasi Manusia

Penulis
Syifa
-

Penegakan HAM memiliki peran penting dalam mengakui dan melindungi harkat-martabat setiap manusia. Penegakan HAM bertujuan mencegah diskriminasi serta memastikan kesetaraan di hadapan hukum dan akses yang adil bagi semua orang.

“Dalam praktiknya, hak asasi manusia tidak selalu diakui dan bahkan kerap mengalami berbagai tantangan. Meski demikian, HAM tetap harus diperjuangkan hingga memperoleh pengakuan yang sah,” tutur Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai ketika menjadi nara sumber dalam Kuliah Umum Universitas Malikussaleh (UNIMAL) bertajuk “Memajukan Penegakan HAM di Indonesia” pada Rabu, 27 Februari 2025.

Komnas HAM salah satu kewenangan utamanya adalah melakukan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM yang berat. Hingga saat ini, Komnas HAM telah menyelidiki 17 kasus pelanggaran HAM berat dan telah menyerahkannya kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Namun, baru 4 kasus yang berhasil dibawa ke pengadilan.

Disampaikan juga bahwa dalam proses peradilan kasus pelanggaran HAM berat masih memiliki banyak kendala dari aspek prosedural hukum. Selain itu, saat ini, keterbatasan anggaran yang ada juga berdampak pada kesulitan dalam menangani berbagai kasus pelanggaran HAM.

Terkait mekanisme penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia sesungguhnya ada tiga mekanisme yang dapat ditempuh yaitu mekanisme nasional, mekanisme regional, dan mekanisme internasional. Di Komnas HAM penyelesaian pelanggaran HAM dilakukan melalui fungsi mediasi atau pemantauan.

“Saya kira ini adalah langkah yg baik dalam rangka mewujudkan penegakan HAM, jadi alangkah lebih baiknya kegiatan ini tidak hanya satu kali saja, sehingga pemahaman kita bisa sama, dengan demikian ketenangan kedamaian dapat terealisasikan dalam hal penegakan HAM” tutur Abdul Haris Semendawai.

Dalam kuliah umum yang di buka dengan sambutan dari Rektor UNIMAL Prof Herman Fitra ini, turut hadir Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh, Sepriady Utama, Sekretaris Tim Pelanggaran HAM Berat, Eko Dahana, serta jajaran unit kerja Komnas HAM RI terkait.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Bogor Instruksikan BPBD dan Dinas Terkait Segera Tangani Bencana TPT Longsor di Ciawi

Penulis
Syifa
-

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor dan dinas terkait untuk segera memberikan penanganan kepada korban bencana Tembok Penahan Tanah (TPT) longsor di Kampung Babakan, Desa Cibedug, Kecamatan Ciawi.

Atas proses tersebut, BPBD merespon dengan cepat proses tersebut setelah terjadinya bencana dengan melakukan evakuasi pembersihan material longsoran dan berkoordinasi lebih lanjut bersama dinas-dinas teknis terkait.

Perlu diketahui, hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada Senin (24/2/2025) sejak siang hari menyebabkan volume udara dalam tanah meningkat dan membuat sebuah Tembok Penahan Tanah (TPT) longsor di Kampung Babakan, Desa Cibedug, Kecamatan Ciawi.

Longsoran berdampak pada 1 rumah hingga menjebol bagian belakang rumah tersebut dan material puing-puing longsoran menimpa 3 orang warga yang berada di dalamnya sehingga menderita luka-luka.

Sesaat setelah terjadinya bencana, Bupati Bogor, Rudy Susmanto segera memerintahkan jajarannya untuk menangani kejadian tersebut, 3 orang warga terdampak langsung dilarikan ke RSUD Ciawi demi mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

“Melalui BPBD dan dinas teknis terkait lainnya, kami sudah melakukan penanganan terhadap kejadian bencana tersebut, termasuk memberikan penanganan medis kepada tiga orang korban luka-luka,” jelas Rudy.

Ia juga sudah memerintahkan dinas teknis berkoordinasi untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kepada korban terdampak, Rudy Susmanto menyampaikan duka cita yang mendalam, serta menjamin pelayanan yang terbaik untuk para korban.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Khofifah-Emil Siap Paparkan Visi-Misi Usai Retreat dan Siapkan Sertijab untuk 22 Kabupaten Kota di Jatim

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memastikan bahwa ia dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak akan segera melaksanakan sertijab dan menyampaikan visi misi di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Jatim begitu keduanya merampungkan kegiatan retreat kepala daerah di Akmil Magelang.

Pelaksanaan sertijab dan penyampaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode 2025-2030 dijadwalkan akan dilaksanakan di Gedung DPRD Jawa Timur pada hari Sabtu 1 Maret 2025 pukul 16.00 WIB mendatang.

“Di tengah retreat kami terus melakukan koordinasi termasuk penyiapan sertijab dan penyampaian visi dan misi di hadapan DPRD Jatim. Rencananya kami akan melaksanakan sertijab dan penyampaian visi-misi pada tanggal 1 Maret 2025,” tegas Khofifah, di sela kegiatan retreat, Rabu (26/2/2025).

Sebagaimana diketahui, retreat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri diselenggarakan sejak tanggal 21 – 28 Februari 2025. Berbeda dengan Gubernur yang mengikuti retreat sejak hari pertama, untuk Wakil Gubernur kegiatan retreat dilaksanakan sejak tanggal 27-28 Februari 2025.

“Awalnya, pelaksanaan sertijab dan penyampaian visi misi dijadwalkan tanggal 3 Maret 2025, namun dengan pertimbangan percepatan dan efisiensi waktu, maka pelaksanaannya kita sepakati untuk maju tanggal 1 Maret 2025,” ujarnya.

Dalam agenda tersebut Khofifah akan menjabarkan dan menyampaikan visi misi mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara secara lebih detail, mendalam dan terukur yang menjadi tujuan dari pembangunan lima tahun ke depan.

Tidak hanya itu, di sela kegiatan retreat, saat ini Khofifah juga turut mengkoordinasikan untuk pelaksanaan sertijab bagi 22 kepala daerah kabupaten kota di Jatim. Yaitu untuk Kab. Blitar, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Situbondo, Kab. Probolinggo, Kab. Pasuruan, Kab. Mojokerto, Kab. Jombang, Kab. Madiun, Kab. Bojonegoro, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Batu, Kab. Tulungagung, Kab. Bondowoso, Kab. Nganjuk, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kota Blitar, Kota Malang, dan Kota Probolinggo.

“Jadi untuk daerah yang kepala daerahnya petahana, maka tidak dilakukan sertijab tapi langsung penyampaikan visi misi di depan forum DPRD. Sedangkan untuk yang tidak petahana, maka dilakukan sertijab yang nantinya akan dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur atau yang ditunjuk mewakili,” tegas Khofifah.

“Pelaksanaan sertijab ini maksimal harus dilakukan 14 hari kerja setelah pelantikan, itulah mengapa kita percepat agar semua bisa dilaksanakan secara maksimal dengan sisa waktu yang tersedia,” imbuhnya.

Siap Lantik Bupati-Wakil Bupati Pamekasan

Khusus untuk Kabupaten Pamekasan, saat ini Khofifah juga telah menginstruksikan Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur untuk berkoordinasi dengan KPU RI terkait putusan penolakan pengajuan gugatan oleh MK atas Pilkada Pamekasan yang telah dibacakan pada tanggal 24 Februari 2025.

Yang artinya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan terpilih bisa segera dilakukan setelah adanya penetapan oleh KPUD dan DPRD Pamekasan diikuti terbitnya SK Mendagri terkait pelantikan.

“Kita berharap semua proses penyiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan bisa berjalan dengan cepat dan tepat. Karena sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri, nanti bupati wali kota yang belum dilantik oleh Presiden pada tanggal 20 Februari 2025 lalu, akan dilantik oleh Gubernur seuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota,” pungkas Khofifah.

Sebagaimana diketahui, dari total 39 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Jatim, ada dua pasangan kepala daerah yang belum dilantik karena masih ada sengketa pilkada yaitu Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Magetan.

Untuk Pamekasan, MK telah membacakan amar putusan penolakan pengajuan sengketa, sedangkan untuk Kabupaten Magetan diputuskan untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Laksanakan Exit Meeting Pemeriksaan pada WMU dan IMLI Tahun 2024

Penulis
Syifa
-

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) melaksanakan exit meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) World Maritime University (WMU) dan LK International Maritime Law Institute (IMLI) tahun 2024 secara daring, pada Kamis (20/2) dan Jumat (21/2). Pertemuan ini menandai berakhirnya proses pemeriksaan atas LK WMU dan LK IMLI yang dilakukan BPK sebagai pemeriksa eksternal.

WMU adalah institusi akademik yang berlokasi di Malmö, Swedia, dengan fokus pada bidang kemaritiman dan berada di bawah naungan International Maritime Organization (IMO), salah satu organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sedangkan IMLI merupakan institusi akademik yang berlokasi di Malta yang berfokus pada bidang hukum maritim dan berada di bawah naungan International Maritime Organization (IMO), yaitu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pelayaran serta pencegahan pencemaran laut dan atmosfer oleh kapal.

Exit meeting dihadiri oleh Sekretaris Jenderal BPK sekaligus Penanggung Jawab Pemeriksaan, Bahtiar Arif, Direktur Pemeriksaan Organisasi Internasional (POI) BPK sekaligus sebagai Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan, Kusuma Ayu Rusnasanti, serta tim pemeriksa WMU dan IMLI.

Dari pihak WMU hadir Presiden WMU, Maximo Q. Mejia, Jr., Head of Finance & Administrative Services WMU, Leo Viajar, serta tim Finance & Administrative Services, Human Resources, dan Registrar WMU. IMLI diwakili oleh Direktur IMLI, Norman A. Martinez Gutierrez, beserta Head of Finance and Personnel, Head of Administration dan staf.

Sekretaris Jenderal BPK mengapresiasi upaya Manajemen WMU dan Manajemen IMLI dalam menyajikan LK yang transparan dan akuntabel. Turut dibahas dalam kedua pertemuan ini tentang hasil pemeriksaan dan jadwal penyerahan laporan.

BPK berharap hasil pemeriksaan ini dapat memberikan dampak positif bagi perbaikan tata kelola WMU dan IMLI, sehingga operasional kedua organisasi ini dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

LK WMU dan LK IMLI selanjutnya akan dikonsolidasikan dengan LK IMO, di mana BPK bertindak sebagai pemeriksa eksternal IMO untuk periode 2020 – 2023 dan terpilih kembali untuk periode berikutnya yaitu periode 2024 – 2027.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemhan Gelar Eksplorasi Industri Pertahanan untuk Dukung Kemandirian Indhan

Penulis
Syifa
-

Dalam upaya mendukung kemandirian industri pertahanan dan meningkatkan diseminasi informasi, Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kemhan menggelar program Eksplorasi Industri Pertahanan, di Bandung, Rabu (26/02).

Program ini merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan industri dan digagas bersama Defend ID dengan tema “Sinergi Kemhan dan Media dalam Mendukung Kemandirian Industri Pertahanan Dalam Negeri”.

Eksplorasi ini melibatkan tiga industri strategis pertahanan, yakni PT Dirgantara Indonesia (PT DI), PT Pindad dan PT. Len Industri dan mengundang para peserta baik dari media baik cetak, online, maupun televisi.

Dalam kegiatan tersebut, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Kemhan RI untuk memperkuat industri pertahanan nasional.

“Kami ingin memastikan bahwa industri pertahanan dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan alutsista TNI dan berkontribusi pada kemandirian pertahanan negara,” ujar Karo Infohan Brigjen TNI Frega.

Sementara itu, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik, Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo menyampaikan peran penting dari media. “Media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi mengenai industri pertahanan kepada masyarakat. Kami berharap, melalui kunjungan ini, media dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai potensi dan kapabilitas industri pertahanan nasional,” kata Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik.

Kegiatan Eksplorasi Industri Pertahanan, dimulai di PT Dirgantara Indonesia, di mana peserta mengunjungi fasilitas produksi dalam hangar tour, dilanjutkan dengan kunjungan ke Hanggar Sales Mock-Up untuk meninjau fasilitas produksi pesawat terbang. Acara ditutup dengan sambutan dan pemaparan materi dari Direktur Utama PT DI.

Dalam forum tersebut, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Gita Amperiawan, memberikan sambutan, serta adanya sesi diskusi dan tanya jawab yang turut memperkaya wawasan peserta mengenai industri pertahanan nasional.

Selanjutnya, rombongan bertolak ke PT Pindad untuk meninjau fasilitas produksi dan disambut oleh Direktur Produksi Hera Rosmiati dilanjutkan dengan pemaparan materi, kemudian rombongan juga berkesempatan untuk mencoba beberapa produk senapan unggulan PT Pindad untuk melakukan uji coba senapan.

Kegiatan diakhiri di PT Len Industri, Direktur Bisnis dan Kerja Sama Irwan Ibrahim memberi sambutan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan di Auditorium Jenderal Sudirman, setelah itu rombongan diajak untuk meninjau fasilitas produksi sistem elektronika pertahanan seperti menampilkan teknologi pesawat tanpa awak yang dikembangkan oleh PT Len Industri.

Selain itu, sistem integrasi informasi untuk keperluan pertahanan, produksi panel surya yang mendukung kebutuhan energi terbarukan dalam sistem pertahanan, fasilitas produksi sensor jarak jauh untuk pengawasan, produksi berbagai alat komunikasi untuk keperluan militer, dan melihat pengembangan teknologi Internet of Things (IoT) yang diterapkan dalam sistem pertahanan.

Program Eksplorasi Industri Pertahanan ini menjadi langkah konkret Kemhan dalam memperkuat sinergi dengan media serta membangun kesadaran publik tentang pentingnya kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,1971,1981,199...4,938Halaman 1,198 dari 4,938