Beranda blog Halaman 1213

Hadiri Perayaan HUT Kaisar Jepang, Mentrans Harapkan Investasi Jepang Di Kawasan Transmigrasi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Jepang diharapkan bisa ikut serta dalam pengembangan kawasan-kawasan transmigrasi menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru ekonomi di berbagai daerah di Indonesia. Harapan ini disampaikan Menteri Transmigrasi atau Mentrans M. Iftitah Sulaiman Suryanagara saat menghadiri Perayaan Ulang Tahun ke-65 Kaisar Jepang Naruhito di Jakarta ((20/2).

“Saya berharap masuknya investasi dari Jepang, baik dari sisi ekonomi maupun pendidikan, terutama dalam program Transmigrasi Patriot” kata Mentrans.

Transmigrasi Patriot merupakan salah satu program unggulan Kementerian Transmigrasi yang bertujuan melakukan hilirisasi sumber daya manusia transmigrasi. Ini merupakan kunci untuk mempercepat transformasi dari Kawasan Transmigrasi menjadi Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT).

Dalam program ini, anak-anak muda diberi kesempatan untuk memperoleh beasiswa di perguruan-perguruan tinggi terbaik di dalam dan luar negeri. Sepulang pendidikan, mereka ditempatkan di kawasan-kawasan transmigrasi sebagai akselerator pembangunan kawasan.

Sudah sejak era pemerintahan Orde Lama, Jepang secara konsisten menjadi salah satu mitra investasi dan bisnis Indonesia.

Pemerintah Jepang juga menaruh perhatian besar dalam pengembangan sumber daya manusia, dengan menyediakan banyak program beasiswa, maupun bantuan infrastruktur pendidikan.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi memuji etos kerja orang-orang Indonesia.

“Para pekerja Indonesia dikenal sebagai pekerja keras di bidang layanan medis, manufaktur, pertanian, perikanan dan jasa. Mereka sangat dihargai orang Jepang. Jadi, misi saya adalah meningkatkan jumlah orang seperti itu,” kata Masaki.

Dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bertindak sebagai Tamu Kehormatan (Guest of Honor) mewakili pemerintah RI.

Tampak hadir beberapa pejabat Kabinet Merah Putih lainnya seperti Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan P Roeslani, dan Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

KKP Tindak Tegas Kapal Pelaku Transhipment di Laut Aru

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menindak tegas Kapal Ikan Indonesia (KII) yang terindikasi melakukan pelanggaran alih muat ikan (transhipment) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 Laut Aru.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk), pada pernyataannya di Jakarta, Jumat (21/2), menyebutkan bahwa tindakan tegas dilakukan karena hal tersebut bertentangan dengan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) gagasan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

“Sebagaimana arahan Bapak Menteri, penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dilakukan agar sumber daya perikanan dapat dikelola secara lebih baik dan berkelanjutan. Tindakan alih muat ikan ilegal akan mengganggu pengumpulan data ikan yang ditangkap dan potensi kapal menangkap ikan melebihi kuota semakin besar,” ungkap Ipunk dalam siaran pers KKP.

Ipung menjelaskan, berdasarkan hasil pengawasan after fishing yang dilakukan oleh tim Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Tual, kapal berinisial KM. JSM (GT. 75) terindikasi melakukan alih muat ikan ilegal di tengah laut dengan kapal pengangkut berinisial KM. KS yang bukan mitranya.

“Untuk melakukan alih muat ikan di tengah laut, kapal pengangkut ikan dan kapal penangkap ikan harus bermitra atau dalam satu kesatuan usaha dan juga memiliki daerah penangkapan ikan serta pelabuhan pangkalan yang sama,” terang Ipunk.

Menambahkan pernyatan Ipunk, Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Halid K. Jusuf menyebutkan pengaturan transhipment diatur dengan ketentuan bahwa kapal pengangkut ikan harus memiliki perizinan berusaha subsektor pengangkut ikan dari daerah penangkapan ikan, baik itu WPPNRI maupun laut lepas. Selain itu, kapal penangkap ikan yang merupakan satu kesatuan usaha harus tercantum dalam dokumen perizinan berusaha pada kapal pengangkut ikan dimaksud.

“Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Tual telah menindaklanjuti dengan memanggil dan memeriksa nakhoda KM. JSM. Pemilik kapal kami kenakan saksi administratif berupa denda administratif dan telah dilakukan pembayaran per tanggal 20 Februari 2025,” papar Halid.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa WPPNRI 718 dalam kebijakan penangkapan ikan terukur memiliki aspek penting, yakni termasuk dalam Zona III yang memiliki komoditas ikan penting seperti tuna. Sehingga, pihaknya meminta Direktorat Jenderal PSDKP untuk dapat melakukan pengawasan sejak dari sebelum kegiatan penangkapan ikan (before fishing), saat sedang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan (while fishing), selama pendaratan hasil tangkapan ikan (during landing), dan setelah pendaratan hasil tangkapan ikan (post landing).

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pimpinan Komisi VIII DPR Doakan untuk Kesehatan Menag

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pimpinan Komisi VIII DPR RI berkunjung ke kediaman Menag Nasaruddin Umar di Ampera Jakarta Selatan. Kunjungan tersebut untuk memberikan dukungan bagi kesehatan Menag pasca operasi tendon beberapa waktu lalu di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta.

“Ya, silaturrahimnya ini kan ukhuwah, bukan antara parlemen dengan eksekutif, tapi menteri kita dalam keadaan ada musibah. Kita mengunjungi memberi dukungan (support), memberi semangat mudah-mudahan beliau cepat sehat,” terang Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Kamis (20/02/2025).

“Meski dalam fase penyembuhan, beliau tetap produktif,” sambungnya.

Ia menyampaikan, selain berkunjung memberikan dukungan untuk kesehatan Menag, ada diskusi menyangkut berbagai masalah keumatan khususnya mengenai pendidikan.

“Diskusi kita menyangkut berbagai hal keumatan, paling mendalam kita bahas mengenai pendidikan. Pendidikan yang ilmu pengetahuannya mendalam dan meningkat tapi karakternya juga semakin baik,” ucapnya.

“Itu yang akan kita rumuskan ke depan sebagai alternatif pendidikan yang menjadi pilihan sekarang. Kita benahi madrasah, pesantren dan lain-lain,” lanjutnya.

Tampak hadir selain pimpinan dan Ketua Kelompok Fraksi Komisi VIII DPR RI, Staf Khusus Menag, Direktur Pelayanan Dalam Negeri Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik, dan Inspektur Wilayah 1 Inspektorat Jenderal.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kemenag Umumkan 70.652 Peserta PPG Daljab Angkatan I, Cek Akun Masing-masing!

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Panitia Nasional (Panas) Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan (Daljab) Kementerian Agama (Kemenag) hari ini mengumumkan hasil verifikasi peserta angkatan I. Ketua Panitia Nasional (Pannas), Thobib Al-Asyhar mengatakan, ada 70.652 peserta PPG Daljab Kemenag yang akan ikut pada angkatan I.

“Setelah dilakukan verifikasi, PPG Daljab Angkatan I diikuti 70.652 peserta, terdiri atas: 43.709 guru madrasah, 21.832 Guru Pendidikan Agama Islam, 2.500 guru Pendidikan Agama Kristen, 1.250 guru Pendidikan Agama Katolik, 1.053 guru Pendidikan Agama Hindu, dan 308 guru Pendidikan Agama Buddha,” jelas Ketua Pannas yang juga Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Thobib Al Asyhar, di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

“Khusus guru Pendidikan Agama Islam, sebanyak 79.717 guru telah melakukan daftar ulang. Dari jumlah itu, ada 79.186 peserta yang lolos verifikasi dan validasi. Mereka secara bertahap akan diikutkan pada angkatan berikutnya,” sambungnya.

Thobib menegaskan, pengumuman peserta lolos verifikasi dan ikut dalam PPG Daljab Angkatan I dapat dicek melalui akun masing-masing di EMIS, SIAGA, maupun SIMPATIKA, sesuai sistem yang digunakan tiap guru agama.

“Bagi peserta yang telah diverifikasi administrasi dan diikutkan angkatan 1, mereka wajib lapor diri ke Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) pada 24 – 27 Februari 2025,” sebut Thobib Al-Asyhar.

“Proses ini dilakukan secara serempak dengan memenuhi seluruh persyaratan dokumen yang telah ditentukan,” tambahnya.

Thobib menambahkan, pihaknya sengaja memberi jeda waktu dari pengumuman calon peserta PPG Daljab dengan lapor diri ke LPTK. Tujuannya, memberi kesempatan kepada para guru untuk mempersiapkan dokumen yang akan diunggah melalui link lapor diri LPTK.

“Kami beri kesempatan empat hari kepada para guru untuk mempersiapkan dokumen yang akan diunggah saat lapor diri ke LPTK. Namun, bagi mereka yang akan lapor diri sejak dini tetap diperbolehkan dengan mengakses laman microsite PPG Daljab yang beralamat https://ppg.kemenag.go.id dengan meng-klik fitur lapor diri dan memilih LPTK,” tuturnya.

Ditambahkan Thobib, PPG Daljab Angkatan I ini dikhususkan bagi guru Mata Pelajaran (Mapel) Agama, termasuk guru Raudlatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah. Untuk guru Mapel Umum pada Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya, akan diikutkan pada PPG Daljab (Guru Tertentu) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dikdasmen RI.

“Guru Mapel Umum di madrasah maupun lembaga pendidikan keagamaan lain akan mengikuti jadwal pelaksaan PPG untuk Guru Tertentu di LPTK dari Perguruan Tinggi Umum (PTU) yang diselenggarakan Kemendikdasmen sekitar April atau Mei 2025,” tegasnya.

PPG Dalam Jabatan ini merupakan program sertifikasi guru yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik di lingkungan Kementerian Agama. Melalui program ini, guru-guru diharapkan dapat memperoleh sertifikat pendidik dan meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah atau sekolah masing-masing.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News 

Duet Pemimpin Muda, Ini 5 Program Unggulan Rudy Mas’ud dan Seno Aji

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Periode 2025-2030, Rudy Mas’ud dan Seno Aji siap memimpin Kalimantan Timur selama lima tahun ke depan.

Dengan visi, “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” keduanya berkomitmen menjalankan program pembangunan yang membawa kemajuan bagi masyarakat Kalimantan Timur.

Duet pemimpin muda, Rudy-Seno ini memiliki lima program unggulan yang berfokus di beberapa bidang. Terutama pendidikan dan kesehatan. Pemilik jargon Gratis Pol ini, juga akan berfokus di bidang ekonomi, ketahanan pangan, dan infrastruktur.

Lima program unggulan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wagub Seno Aji di antaranya yakni, pendidikan gratis dari tingkat dasar sampai strata tiga (S3) untuk generasi emas dan peningkatan insentif guru sekolah umum, pesantren, serta penjaga rumah ibadah.

Peningkatan UMKM berbasis ekonomi kreatif untuk penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Kesehatan gratis dan peningkatan fasilitas kesehatan serta memastikan operasionalisasi rumah sakit Islam.

Peningkatan dan perluasan areal tanam di semua komoditi berbasis pertanian modern dan penerapan hilirisasi pertanian.

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur se-Kaltim yang meliputi pembangunan jalan tol arah Bontang – Kutim, kereta api, dan pelabuhan internasional. Serta hirilisasi industri dengan membangun pabrik-pabrik oleh investor.

“Kita akselerasi pembangunan Kalimantan Timur sebagai etalase bangsa Indonesia. Kaltim akan menjadi daerah maju yang sejajar dengan kota besar seperti Jakarta,” kata Rudy Mas’ud.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bupati Fadia Arafiq Maknai Pelantikan sebagai Momen Bersejarah dan Penuh Makna

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Fadia Arafiq beserta Sukirman pada Kamis (20/02/25) resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Periode 2025-2030. Prosesi pelantikan berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada jam 10.00 WIB.

Bagi Bupati Fadia Arafiq pelantikan pada hari ini adalah kali kedua dirinya menjadi Bupati Pekalongan setelah terpilih kembali pada Pilkada Serentak 27 November 2024 kemarin. Sekaligus berhasil mematahkan mitos “tidak adanya Bupati Pekalongan terpilih dua periode secara berurutan”.

Disampaikan Bupati Fadia Arafiq bahwa Pelantikan kali ini menjadi lebih spesial karena dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus menjadi momen bersejarah yang penuh makna. Suasana kebersamaan terasa kuat, dengan peserta yang mengikuti prosesi sesuai aturan dan menjalani latihan baris-berbaris dengan disiplin.

“Ini adalah pelantikan kedua, apalagi kali ini dilaksanakan oleh Pak Presiden. Kesannya sangat mendalam, karena kebersamaannya tinggi, dan kita mengikuti aturan dengan lebih baik,” ujar salah satu peserta.

Setelah kegiatan pelantikan kepala daerah tidak dengan wakilnya langsung bertolak menuju Magelang untuk mengikuti kegiatan pembekalan atau retreat di Akademi Militer, Magelang, 21-28 Februari 2025.

“Setelah ini, saya langsung ke Magelang untuk mengikuti agenda retreat bersama para kepala daerah lain,” tambahnya.

Ketika ditanya perihal efisiensi anggaran Bupati menambahkan nantinya Pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak akan menghilangkan program namun memilih program yang menjadi prioritas utama. Kemudian pemerintah berupaya untuk mencarikan pembiayaan baik ditingkat provinsi maupun pusat untuk membangun Kabupaten Pekalongan lebih cepat.

“Efisiensi bukan berarti menghilangkan hal yang tidak penting, tapi kita harus menentukan prioritas agar bisa menjalankan program dengan optimal,” ujar Bupati Fadia Arafiq kepada Tim media.

Sejalan dengan yang disampaikan Bupati Fadia Arafiq, Wakil Bupati Sukirman menjelaskan sebagai bagian dari pemerintah pihaknya akan mendukung Presiden dalam merealisasikan program-program kerja yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen mendorong keberhasilan berbagai bidang guna memastikan pelayanan terbaik bagi rakyat.

“Pesan yang disampaikan sangat jelas, kita harus melayani rakyat dengan baik dan bekerja dengan penuh dedikasi,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Resmi Dilantik, Walikota Denpasar Jaya Negara Siap Rangkul Semua Pihak

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Wakil Walikota, I Kadek Agus Arya Wibawa yang juga selaku Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Terpilih scara resmi dilantik Presiden RI, Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (20/2).

Setelah mengucapkan sumpah jabatan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Denpasar, pasangan yang dikenal dengan paket Jaya-Wibawa ini sah menahkodai ibu kota Provinsi Bali, Kota Denpasar untuk periode kedua yakni 2025-2030.

Rangkaian pelantikan diawali dengan persiapan di Kawasan Monumen Nasional. Selanjutnya, para kepala daerah mengikuti kirab menuju Istana Negara. Dimana, para bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilantik berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.2.1.3 – 221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3 – 1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

Dalam sambutannya, Presiden RI, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pelantikan yang digelar secara serentak tersebut merupakan momen bersejarah dalam pemerintahan Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan memiliki demokrasi yang terus berkembang.

“Saudara-saudara ini saya kira adalah momen bersejarah pertama kali di negara kita, kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara,” ujar Prabowo.

Selanjutnya, Kepala Negara menegaskan kepada para kepala daerah akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan rakyat. Presiden mengatakan bahwa para kepala daerah harus membela kepentingan rakyat, dan berjuang untuk perbaikan hidup masyarakat.

“Itu adalah tugas kita. Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, tapi kita telah lahir dalam keluarga besar nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar Merah Putih, keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda tapi kita satu,” tegas Prabowo.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa seluruh kepala daerah akan segera bertemu lagi dalam sebuah retreat yang diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Presiden pun mengingatkan untuk kesiapan dalam menghadapi tantangan yang ada.

“Saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang, saya akan jumpa saudara-saudara di situ, dan mudah-mudahan saudara akan kuat digembleng,” ucap Presiden Prabowo.

Dijumpai usai pelantikan, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan bahwa pada periode kedua ini pihaknya akan bekerja keras dalam mengatasi permasalahan di Kota Denpasar.

“Kami akan senantiasa melanjutkan apa yang menjadi program sebelumnya sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara holistik, berkelanjutan dan berkemanfaatan, inilah yang tertuang dalam visi Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju (Makmur, Aman, Jujur dan Unggul),” ujarnya

Lebih lanjut dijelaskan, dalam melanjutkan pembangunan nanti, Jaya Negara mengaku siap merangkul semua pihak. Hal ini adalah semata-mata untuk mendukung percepatan pembangunan, serta mendukung optimalisasi penanganan permasalahan di Kota Denpasar.

“Kedepan, kolaborasi dan sinergitas menjadi kunci keberlanjutan pembangunan, program kerja yang telah dirancang akan terus dioptimalkan serta disinergikan, termasuk juga dengan seluruh elemen baik pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat dan tentuny stakeholder di Kota Denpasar,” ujarnya.

Dikatakannya, setelah dilantik dan mengikuti Retreat di Magelang, pihaknya bersama Jaya Negara dan Arya Wibawa akan bekerja semaksimal mungkin. Dimana, permasalahan sampah, kemacetan, infrastruktur, banjir dan lainya tetap menjadi skala prioritas di periode kedua ini.

“Kita berdua akan melanjutkan pekerjaan, terutama permasalahan sampah, kemacetan dan infrstruktur, termasuk pendidikan dan kesehatan yang muaranya pada peningkatan kualitas SDM, mohon doanya untuk mewujudkan Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Makmur, Aman, Jujur dan Unggul (MAJU),” ujarnya.

Pelaksanaan pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming beserta Selvi Gibran Rakabuming, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tampak pula para pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan para Ketua Umum Partai Politik.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Sasar TPPU dan Aset Kripto, BNN dan Kejaksaan Agung Sinergi Berantas Narkoba

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Badan Narkotika Nasional atau BNN dan Kejaksaan Agung mempertegas komitmennya dalam memberantas narkoba di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan melalui pertemuan yang dilakukan Kepala BNN RI Marthinus Hukom dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum), Asep Nana Mulyana, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu (20/02). Keduanya membahas strategi perang melawan narkoba yang semakin intensif, dengan fokus utama pada tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan aset kripto.

Kepala BNN RI menyampaikan paparan mengenai jaringan narkoba yang beroperasi di wilayah perbatasan pulau, dengan kendali operasi dari Malaysia. Jaringan ini menggunakan sel-sel terputus untuk menghindari deteksi, sehingga memerlukan strategi khusus dalam penyelidikannya.

“Kita hitung uang yang beredar Rp 500 T, artinya kekuatan finansial mereka kuat,” ujar Kepala BNN RI menyoroti betapa besar kekuatan finansial yang dimiliki oleh jaringan narkoba.

Jaringan yang ditangkap baru-baru ini bahkan terindikasi bersentuhan dengan kelompok bersenjata dan mantan narapidana kasus pidana yang terkait dengan pemindahan tempat sidang. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan narkoba semakin merambah ke berbagai aspek kejahatan.

Jampidum mengapresiasi kegiatan yang telah dilakukan selama ini dan menekankan pentingnya sinergitas antar lembaga dalam memberantas narkoba. Ia juga mendorong agar penanganan kasus narkoba dilakukan secara terpadu, seperti halnya penanganan tindak pidana pemilu (Gakkumdu).

“Setiap ada SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) langsung dikeluarkan P16,” tegas Jampidum, menunjukkan komitmennya untuk mempercepat proses penanganan perkara.

Audiensi ini juga menyoroti pentingnya penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus narkoba. Perma Nomor 13 tentang Perampasan Aset diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi penyidik untuk melaksanakan perampasan aset hasil kejahatan narkoba.

“TPU narkotika bisa langsung sita tanpa membuktikan TPPU-nya,” jelas perwakilan dari Kejaksaan Agung, mengenai kemudahan penyitaan aset dalam kasus narkoba.

Tak hanya itu, aset kripto juga menjadi fokus perhatian dalam pertemuan ini. Mengingat semakin maraknya penggunaan aset kripto dalam transaksi ilegal, termasuk narkoba, Kejaksaan Agung berencana membentuk satgas khusus untuk menangani kasus terkait aset kripto tersebut.

“Khusus kripto sudah ada penambahan berupa UCID (Unique Customer ID) yang diakui secara internasional,” ungkap Jampidum, mengenai perkembangan terbaru dalam penanganan aset kripto.

Dalam audiensi ini juga dibahas berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum kasus narkoba. Salah satunya adalah masalah ketidakhadiran jaksa pada saat pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu (TAT) di daerah.

Selain itu, perbedaan antara nilai aset yang disita dengan taksiran harga juga menjadi perhatian. Hal ini seringkali menjadi masalah dalam proses hukum.

Melalui pertemuan ini dan rencana sinergi yang disepakati antara keduanya, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan narkoba di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Rudy Mas’ud Komitmen Jadikan Kaltim Sejajar dengan Malaysia dan Brunei

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud punya mimpi besar untuk memajukan daerah. Kaltim sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam (SDA) sangat berpotensi menjadi daerah maju setara Jakarta dan kota-kota besar lain di Indonesia.

Namun menurut Rudy Mas’ud, potensi besar itu belum dimanfaatkan secara optimal. Ia bahkan menilai, dari segi infrastruktur Kaltim masih kalah dari daerah-daerah tetangga seperti Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng).

Ia pun berkomitmen, di bawah lima tahun masa kepemimpinannya, pihaknya akan mengakselerasi pembangunan daerah. Kaltim akan menjadi daerah maju yang tidak hanya setara dengan kota besar. Namun juga sejajar dengan negara-negara maju yang berada dalam satu Pulau Kalimantan, Malaysia dan Brunei Darussalam.

“Kita akan berakselerasi sejajar dengan Malaysia dan Brunei yang notabene masih satu pulau dengan kita,” kata Rudy Mas’ud di hari pertamanya sebagai Gubernur Kaltim, Kamis (20/2/25).

Untuk mendukung komitmen itu, menurut Rudy Mas’ud, tidak cukup hanya dengan modal kekayaan SDA. Namun, juga perlu didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

“Sumber daya alam Kaltim luar biasa. Itu adalah anugerah dan modal untuk membangun. Tapi yang menjadi tulang punggungnya adalah SDM yang mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah ruah,” tegasnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Rudy Mas’ud pun meminta dukungan semua pihak dalam komitmen membangun Kaltim menjadi daerah maju. Ia juga menjawab keraguan dengan terus menanamkan mindset positif.

“Yakinlah. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak nyata. Saya punya gaya kepemimpinan yang unik, membuat yang tidak bisa menjadi bisa. Yang penting bukan tidak mau, karena itu yang repot,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Resmi Dilantik, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Minta Dukungan Semua Pihak

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Rudy Mas’ud resmi dilantik sebagai Gubernur Kaltim pada hari ini, 20 Februari 2025. Di hari pertama sebagai Gubernur Kaltim, Rudy mengharapkan dukungan seluruh masyarakat Benua Etam.

Hal itu ia sampaikan saat mengikuti prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) dari Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim periode 2023-2025 kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2025-2030 di Kantor Badan Penghubung (Banhub) Provinsi Kaltim Nomor 42 Jalan Kramat Kwitang I Jakarta, Kamis (20/5/2025).

“Saya mengharapkan dukungan seluruh pihak. Bukan hanya OPD (Organisasi Perangkat Daerah) saja. Tapi seluruh elemen masyarakat, tokoh politik dan tokoh adat. Mari kita bersama membangun Kaltim,” ajak Rudy.

Ia bersama wakilnya, Seno Aji juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kalimantan Timur yang memilihnya pada Pilkada Serentak 2024. Tanpa dukungan masyarakat, tak mungkin ia menjadi orang nomor satu Kalimantan Timur.

“Kami Rudy – Seno, bukan siapa-siapa tanpa masyarakat pendukung kami. Jadi kami mencintai masyarakat pendukung kami, yang tidak mendukug tetap kami ayomi,” ujar mantan legislator DPR RI periode 2019 – 2024 ini.

Secara khusus, politisi Partai Golkar ini juga meminta dukungan Perangkat Daerah (PD) Provinsi Kaltim dalam mendukung program kerja gubernur selama lima tahun ke depan. Meliputi pendidikan gratis, fasilitas layanan kesehatan gratis, penurunan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan hingga pembangunan infrastruktur.

“Dalam rencana kerja jangka menengah, seluruh jajaran perangkat daerah bisa memasukkan program inti dalam membangun Kalimantan Timur. Mari bersama bergotong royong membangun Kaltim tanpa memandang perbedaan suku, etnis, dan budaya,” tutup Rudy seraya mengajak.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,2121,2131,214...4,939Halaman 1,213 dari 4,939