Beranda blog Halaman 1224

Pemprov DKI Siapkan 293 Bus Sukseskan Mudik Gratis 2025

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bakal menyelenggarakan program Mudik Gratis 2025. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, program mudik gratis diadakan untuk mengakomodir warga Jakarta yang akan merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman.

“Sebagaimana diketahui permintaan warga yang ikut program mudik gratis tahun 2024 cukup tinggi sehingga banyak masyarakat yang belum terlayani. Tahun ini, kami akan menggelar kegiatan serupa dengan menambah armada bus untuk mengangkut pemudik,” ujar Syafrin Liputo, saat acara Jakarta Update edisi ketiga di Ruang Serbaguna MH Thamrin, Grha Ali Sadikin, Balai Kota Jakarta, Senin (17/2).

Ia mengungkapkan, sebanyak 293 armada bus disiapkan untuk mengangkut sebanyak 22.400 warga Jakarta yang akan mudik ke kampung halaman pada Lebaran tahun 2025.

Baca juga: Pemprov DKI Intensifkan Pengawasan Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg

“Sebanyak 293 bus mudik akan menuju enam provinsi dan 20 kota/kabupaten meliputi Kota Palembang, Sumatera Selatan; Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung; Kota/kabupaten Kuningan dan Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat; 10 kota/kabupaten di Jawa Tengah di antaranya Tegal, Pekalongan, satu kota di Provinsi DI Yogyakarta dan lima kota di Provinsi Jawa Timur,” ungkapnya.

Pemprov DKI, lanjut Syafrin, juga akan menyediakan angkutan balik Lebaran tahun 2025 dengan rute serupa yakni dua provinsi dan 20 kota.

“Kami menyiapkan sebanyak 228 armada bus angkutan balik Lebaran 2025. Total sebanyak 22.400 penumpang akan diangkut pada program mudik gratis 2025,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga menyiapkan sebanyak 10 armada truk untuk mengangkut sekitar 600 unit sepeda motor milik warga yang berangkat mudik dan pulang kembali usai merayakan Lebaran di kampung halaman.

“Kami mengalokasikan anggaran sekitar Rp 16 miliar untuk penyelenggaraan program Mudik Gratis 2025,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Sumsel Simak Arahan dari Mendagri dan Menhub RI

Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025 dirangkaikan dengan Pembahasan Persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2025 secara daring di Sumsel Command Center, Senin, (17/2/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI secara rutin dan diikuti oleh Para Menteri, Kepala Instansi dan Lembaga di Indonesia, Forkopimda, Para Kepala Daerah di Indonesia, dan Para Kadishub Provinsi Kab/Kota.

Mendagri, Tito Karnavian, katakan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah perlu melakukan persiapan dalam rangka menghadapi mudik tahunan dalam rangka lebaran baik dari laut, udara, dan laut.

Baca juga: Pj Gubernur Sumsel Dampingi Menpora Tinjau Fasilitas di JSC

Tito ungkapkan sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk mendukung rangka manajemen menghadapi mobilitas arus mudik. Menurutnya, Skenario nataru tahun lalu sangat membantu, salah satunya adanya arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan diskon angkutan udara yang membuat tidak terjadi lonjakan harga dan tidak ada inflasi yang signifikan pada angkutan udara.

“Kami siap mendukung langkah-langkah kebijakan pusat khususnya Menhub, nanti surat edaran ini juga agar ditindaklanjuti,” katanya.

Tito sampaikan Presiden RI, Prabowo Subianto mengpresiasi semua rekan di daerah karena inflasi bulan Januari 2025, inflasi tahun ke tahun 0,76 persen inflasi terendah di Indonesia. Ia sampaikan Pemda harus terus memantau dan terus melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi berdasarkan pada faktor-faktor yang menyebabkan inflasi.

Dalam kesempatan itu, Menhub, Dudy Purwagandhi menyampaikan beberapa poin terkait antisipasi kepadatan angkutan lebaran. Dan meminta dukungan dari Pemerintah Daerah antara lain dukungan atas penyelenggaraan mudik gratis, mempertimbangkan pelaksanaan kebijakan WFA, penyediaan rest area selama penyelenggaraan angkutan lebaran 2025, dan monitoring dan antisipasi daerah rawan kecelakaan dan kemacetan.

“Besar harapan kami terus kolaborasi meningkatkan pelayanan masyarakat sehingga dapat mewujudkan layanan transportasi yang lebih baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, menyampaikan tentang tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga Minggu kedua Februari 2025. Selain itu, juga disampaikan perkembangan inflasi di bulan Ramadan dan Idul Fitri dan Komoditas pendorong inflasi di bulan Ramadan dan idul Fitri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Bupati Kuningan Serahkan SK Pensiun Bagi Aparatur Yang Akan Purna Bhakti

Sebanyak 171 ASN dari berbagai perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan menerima SK Pensiun yang secara simbolis di serahkan oleh Penjabat Bupati Kuningan, Dr. Agus Toyib, S.Sos., M.Si, Selasa (18/02/2025) bertempat di Aula Graha Sajati, BKPSDM Kuningan.

Penyerahan SK Pemberhentian dan pelepasan calon Purna Bakti Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah para PNS yang mencapai batas usia pensiun TMT 01 April sampai dengan 01 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Kuningan, Agus Toyib menyebutkan bahwa pensiunan ini memiliki banyak makna penting, salah satunya adalah bentuk penghargaan dari negara.

“Makna mendalam dari masuknya fase pensiun adalah bentuk penghargaan dari negara atas dedikasi dan loyalitas atas pengabdian bagi seorang asn yang telah menjalankan tugas sebagai abdi negara sekaligus abdi masyarakat puluhan tahun lamanya” Ujar Agus Toyib.

Agus Toyib berpesan agar para asn yang sudah pensiun agar dapat terus berkontribusi kepada masyarakat.

“Pensiun bukan hanya sekedar akhir masa kerja, tetapi juga awal dari fase baru kehidupan. Dimana bapak/ibu bisa memiliki kesempatan meluangkan waktu lebih banyak dengan keluarga atau bisa berkontribusi kepada masyarakat yang lebih luas dengan aktif di lingkungan sekitar” kata Agus Toyib.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Danny Pomanto Resmikan Posyandu Era Baru di Paropo

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meresmikan Posyandu Era Baru yang berlokasi di Jalan Paropo II, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Selasa (18/2/2025).

Posyandu ini merupakan yang kedua di Kota Makassar setelah sebelumnya Posyandu Nusa Indah IV di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo diresmikan pada November 2024 lalu.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengapresiasi langkah pemerintah setempat karena telah menginisiasi hadirnya Posyandu Era Baru di Paropo.

Danny Pomanto mengungkapkan bahwa hal ini merupakan salah satu langkah nyata pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat terkait dengan fasilitas Posyandu yang memadai.

“Jadi kita tidak punya bangunan, tidak ada aset untuk membangun Posyandu yang memadai, yang kemudian lewat pendekatan pak lurah kita bisa mendapat pahlawan yang menghibahkan lokasinya untuk dijadikan Posyandu,” kata Danny Pomanto.

Menurutnya, ini menjadi contoh baik dan harus ditiru oleh seluruh pemerintah kelurahan dan kecamatan. Memanfaatkan anggaran kelurahan untuk kebutuhan masyarakat setempat.

“Hadirnya Posyandu ini tentunya memiliki fungsi yang sangat strategis, fasilitas pemeriksaan ibu dan anak. Saya kira ini bukan hanya sekadar pengadaan fasilitas, tapi inisiasi seperti inilah yang sangat dibutuhkan,” tuturnya.

Diakhir masa jabatannya yang hanya tinggal 2 hari, Danny Pomanto ingin mempersembahkan hal-hal yang terbaik untuk Kota Makassar ke depan.

Tidak hanya berupa fasilitas kesehatan, tetapi juga fasilitas pendidikan seperti lima PAUD Negeri Terintegrasi, fasilitas layanan publik Makassar Government Center (MGC), hingga Gedung PKK.

Ia juga mendoakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham dapat membawa Makassar lebih baik ke depannya.

“Saya juga ingin pamit kepada aparat kelurahan dan kecamatan. Mohon doanya agar apa yang kami wariskan kepada kita semua agar dapat bermanfaat semaksimal mungkin untuk seluruh masyarakat,” tutup Danny Pomanto pamit.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Terpilih Dinyatakan Sehat, Siap Ikuti Pelantikan dan Retret

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB terpilih Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, M.Hub.Int dan Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP dinyatakan sehat setelah menjalani tes kesehatan (Medical Check Up) di Plaza Gedung C Kemendagri Jalan Medan Merdeka Utara No. 8 Jakarta Pusat, Senin 17 Februari 2025.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB terpilih Lalu Iqbal menyatakan siap mengikuti acara pelantikan di istana negara yang dilanjutkan dengan retret atau orientasi kepala daerah se-Indonesia. Pelantikan akan digelar pada 20 Februari 2025 dan lanjut retreat atau pembekalan di Akmil Magelang pada 21 hingga 26 Februari 2025 mendatang.

“Alhamdulillah kami dalam kondisi sehat dan siap untuk dilantik pada tanggal 20 Februari,” ujar Iqbal.

Selain menjalani tes kesehatan, Lalu Iqbal dan Dinda juga mengikuti agenda registrasi bersama 242 kepala daerah terpilih Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, serta Bali dan Nusa Tenggara.

Usai menjalani registrasi dan MCU Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih menyempatkan menyapa media.

Gubernur NTB terpilih juga menjelaskan bahwa kegiatan retret dinilai cukup penting untuk menyamakan visi misi pemerintah pusat dengan kepala daerah. Terlebih peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Yang lebih penting adalah briefing-briefing yang akan disampaikan dari pusat, dari Kemendagri maupun menteri-menteri lainnya.

“Yang ini buat kita Gubernur, khususnya sebagai wakil pemerintah pusat, tentu sangat penting, karena ini untuk memastikan bahwa dari pusat sampai daerah inline dari visi misi dan programnya,” ungkapnya.

Usai menjalani registrasi rencananya hari selasa mengikuti agenda gladi kotor dan gladi resik di Istana negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Perkuat Stabilitas Harga Pangan Jelang Ramadan dan Idulfitri

Kiat pemerintah untuk menstabilkan pangan pokok strategis jelang Ramadan dan Idulfitri semakin dipertajam. Ini mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto agar harga bagi masyarakat mesti baik dan stabil saat momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tersebut.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi memastikan implementasi langkah penstabilan dengan cara mempertemukan hulu ke hilir dan mempertebal stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Arief juga bilang pemerintah akan melepas stok dari BUMN ke pasaran untuk menekan harga.

“Bapak Presiden Prabowo perintahnya harga pangan harus baik, harga stabil. Hari ini kita bisa lihat harga sangat baik dan stabil. Kemarin di Rakor HBKN bersama seluruh stakeholder pangan, semua mengatakan harganya baik,” jawab Arief saat wawancara cegat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta pada Kamis (13/2/2025).

“Kalau harga telur sekarang di angka Rp 28 ribu sampai 30 ribu per kilogram, sudah, itu yang benar, supaya peternaknya tidak bangkrut. Lalu cabai sedikit naik, ini kita lagi siapkan intervensinya. Tapi kita sudah pertemukan langsung, karena harga produsen rendah tapi di hilirnya tinggi. Nah ini yang kita potong rantai distribusinya,” lanjutnya.

Terkait fluktuasi itu, pemerintah memang memiliki tantangan karena pergerakan inflasi komponen volatile food atau inflasi pangan kerap menanjak saat Ramadan dan Idulfitri. Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pangan secara tahunan di Maret 2024 berada di 10,33 persen dan April 2024 di 9,63 persen. Sementara pada 2023, Ramadan yang kala itu dimulai pada minggu terakhir Maret menorehkan inflasi pangan di 5,83 persen dan April 2023 di 3,74 persen.

Terkini, inflasi pangan secara tahunan di Januari 2025 dibuka pada tingkat 3,07 persen pada Januari lalu. Capaian ini merupakan yang paling rendah dibandingkan awalan 3 tahun terakhir. Pada Januari 2022 tercatat di 3,35 persen. Sementara Januari 2023 di 5,71 persen dan Januari 2024 diawali dengan inflasi pangan di 7,22 persen.

“Kuncinya adalah bagaimana dihubungkan ke hilirnya, makanya kita pertemukan hulu sama hilirnya. Jangan petani dibeli murah terus. Kita sudah hitung harga acuan pembelian yang sudah dibuat Badan Pangan Nasional. Itu tolong menjadi acuan. Kalau lebih sedikit atau kurang sedikit, itu biasa, tapi jangan terlalu jauh,” beber Arief.

Arief juga menjelaskan kembali tentang kondisi gula konsumsi. Ia tegaskan bahwa pengadaan Gula Kristal Mentah (GKM) atau raw sugar dari luar Indonesia sejumlah 200 ribu ton, itu semata-mata untuk penguatan stok CPP.

“GKM itu diputuskan dalam Rakortas 200 ribu ton, ini dipakai untuk CPP. Produksi kita cukup, sekali lagi, ini bukan karena kekurangan, tapi produksi kita cukup. Apapun yang terjadi ini ada untuk CPP. Tapi stok hari ini di PTPN ada 200 ribu ton, ini akan kita lepas semua,” ungkap Arief.

“Kenapa dilepas? Supaya harganya nanti seperti yang diperintahkan Bapak Presiden, menjelang puasa dan lebaran, harganya baik. Jadi sebentar lagi, gula dilepas semua,” katanya.

Dari data harga yang dihimpun BPS, secara nasional harga gula sampai minggu pertama (M1) Februari 2025 mengalami eskalasi sebesar 0,89 persen dibandingkan Januari 2025. Sampai M1 Februari 2025, rerata harga gula pasir menurut BPS berada di 18.365 per kilogram (kg).

“Impor raw sugar ini sama seperti waktu impor beras dulu, untuk memperkuat CPP. Jadi pemerintah harus punya stok yang dikuasai, supaya intervensi pun leluasa. Dari negara mana saja impor raw sugar itu? Nanti kita tugaskan BUMN. BUMN yang akan cari yang termurah, yang tercepat, yang terbaik. Biasanya bidding, mereka punya mekanismenya,” tutup Kepala NFA Arief Prasetyo Adi.

Sebagai informasi, menurut Food and Agriculture Organization (FAO), penurunan harga gula di pasar internasional didorong karena cuaca yang baik di Brasil, sehingga memberikan dampak positif terhadap proyeksi tebu yang akan dipanen. Di samping itu, keputusan India untuk membuka ekspor gula juga memberi tekanan pada harga gula dunia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jaya Negara dan Arya Wibawa Jalani Tes Kesehatan Jelang Pelantikan

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Walikota, I Kadek Agus Arya Wibawa yang juga selaku Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Terpilih mengikuti Tes Kesehatan dan Pengambilan Tanda Pangkat di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta pada Senin (17/2). Hal tersebut dilaksanakan serangkaian Pelantikan Kepala Daerah Serentak yang akan berlangsung di Istana Negara pada 20 Februari mendatang.

Pasangan yang dikenal dengan paket Jaya Wibawa ini tiba di Kantor Kementerian Dalam Negeri pada Pukul 07.55 WIB. Rombongan langsung diarahkan menuju gedung registrasi untuk selanjutnya menjalani rangkaian tes kesehatan. Setelah melaksanakan tes kesehatan, turut diserahkan tanda pangkat untuk digunakan dalam pelantikan nanti.

Usai menjalani Tes Kesehatan, Walikota Denpasar Terpilih, I Gusti Ngurah Jaya Negara yang didampingi Wakil Walikota Terpilih, I Kadek Agus Arya Wibawa mengaku bersyukur rangkaian tahapan tes kesehatan dapat berlangsung lancar.

Jaya Negara juga mengaku siap untuk mengikuti pelantikan Kepala Daerah Serentak yang akan berlangsung di Istana Negara.

“Iya Astungkara lancar tadi, secara umum kami berdua (Walikota dan Wakil Walikota Terpilih) sehat dan kami mohon doanya agar senantiasa dianugrahi kesehatan untuk bisa mengikuti rangkaian Pelantikan Kepala Daerah Tahun 2025 serta bekerja sebaik mungkin untuk masyarakat Kota Denpasar,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut dijelaskan Jaya Negara, setelah dilantik dan mengikuti Retreat di Magelang, pihaknya bersama Wakil Walikota akan bekerja semaksimal mungkin. Dimana, permasalahan sampah, kemacetan, infrastruktur, banjir dan lainya tetap menjadi skala prioritas di periode kedua ini.

“Kita berdua akan melanjutkan pekerjaan, terutama permasalahan sampah, kemacetan dan infrstruktur, termasuk pendidikan dan kesehatan, mohon doanya untuk mewujudkan Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Makmur, Aman, Jujur dan Unggul (MAJU),” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Beasiswa KIP, LPDP, hingga UKT Perguruan Tinggi Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak akan mengalami pemotongan atau pengurangan anggaran.

“Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan,” kata Menkeu dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta pada Jumat (14/2).

Menkeu menyampaikan jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 sebanyak 1.040.192 mahasiswa. Anggaran yang telah disiapkan untuk beasiswa tersebut sebesar Rp 14,69 triliun.

“Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya,” ujar Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan, terkait beasiswa lain yang sedang berjalan, seperti beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan 40.030 penerima beasiswa, serta beasiswa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikti Saintek), dan beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan.

“Beasiswa lain yang sedang berjalan yaitu 40.030 beasiswa penerima LPDP, Kemendikti Saintek yaitu beasiswa pendidikan Indonesia dan beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan,” kata Menkeu.

Di sisi lain, terkait bantuan operasional pendidikan perguruan tinggi, Menkeu mengatakan kriteria efisiensi kementerian/lembaga yang dilakukan menyangkut aktivitas seperti perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan, dan perayaan, serta kegiatan seremonial lainnya sehingga perguruan tinggi akan terdampak pada item belanja tersebut.

“Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh memengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026 yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli. Pemerintah akan terus meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi untuk tidak terdampak sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai amanat perguruan tinggi tersebut,” ujar Menkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kaltim Mantapkan Persiapan Jelang STQH XXVIII di Kendari

Guna menyongsong pelaksanaan pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadist ke-28 yang akan berlangsung di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Oktober 2025, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kaltim menggelar Training Center (TC) atau pemusatan pelatihan tahap pertama. Kegiatan ini berlangsung pada 17-20 Februari 2025 di Hotel Gran Senyiur, Senin (17/2/25).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mengapresiasi dukungan semua pihak dalam penyelenggaraan pelatihan ini, yang terbukti sukses mencetak para juara di berbagai ajang.

“Kaltim berhasil meraih juara umum MTQN XXX 2024, dan baru-baru ini di tahun 2025, dua qori Kaltim yang mewakili Indonesia juga berhasil meraih juara pertama pada MTQ Internasional di Jakarta. Ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita semua,” ujarnya.

Menurutnya, Kaltim bisa meraih prestasi membanggakan karena memiliki pola pembinaan yang tepat.

Ia berharap pola ini terus ditingkatkan dan dicontoh oleh LPTQ di tingkat kabupaten/kota, serta mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah masing-masing.

Ketua Panitia Penyelenggara, Dasmiah, yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Biro Kesra Setda Prov. Kaltim, melaporkan, jumlah peserta TC kali ini sebanyak 54 orang. Diambil dari hasil terbaik 1, 2 dan 3 dari masing-masing cabang dan golongan yang telah dilaksanakan pada Bulan Januari yang lalu di Balikpapan.

Lebih lanjut Dasmiah mengatakan, bahwa “hasil akhir nanti yang akan dikirim ke STQH di Kendari, belum tentu yang juara 1 hasil seleksi awal, tapi tergantung nanti hasil akhir selama mengikuti beberapa kali TC”.

Koordinator Pelatih, H Hajarul Akbar, yang turut hadir dalam acara pembukaan, merasa bangga dengan prestasi yang diraih Kaltim.

Namun, ia mengingatkan agar tidak terlena dengan euforia kemenangan.

“Harus selalu rendah hati, terus belajar dan berlatih,” pesannya.

Wakil Ketua III LPTQ Kaltim, Jauhar Efendi menyampaikan bahwa pada kegiatan Pembukaan TC Tahap pertama ini juga dilakukan kegiatan penglepasan Mohammad Haikal Ghifari peserta MTQ Internasional di Brunei Darussalam, Cabang Tafsir Bahasa Arab, yang akan berlaga pada tanggal 13-15 Bulan Maret 2025. Mohammad Haikal Ghifari asal Kota Balikpapan bukan hanya mewakili Kaltim, tapi sekaligus mewakili Negara Indonesia.

Hadir pula dalam acara tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, H Syirajuddin SH MT, yang juga Ketua Harian LPTQ Kaltim, serta sejumlah pengurus LPTQ lainnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Sekda Sudirman: Pemprov Jambi Siap Lakukan Efisiensi Anggaran

Sekda Provinsi Jambi Sudirman menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi siap melaksanakan Intsruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Hal tersebut disampaikan Sekda dalam Upacara Peningkatan Nasionalisme dan Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, bertempat di Lapangan Depan Kantor Gubernur Jambi, Senin (17/02/25) pagi.

“Pada pagi hari ini kita melaksanaan apel kedisiplinan dan nasionalisme bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan setiap tanggal tujuh belas setiap bulan sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam apel kedisplinan ini, disampaikan pula kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran, merujuk pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025,” ujar Sekda Sudirman.

Lebih lanjut Sekda Sudirman mengatakan, pengurangan anggaran sebesar 50% diberlakukan pada perjalanan dinas, mengingat data terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri. Kepatuhan terhadap kebijakan ini akan diuji, dengan pengurangan yang sama juga berlaku untuk infrastruktur, alat tulis kantor, pemeliharaan, percetakan, dan belanja barang/jasa.

“Semoga perubahan sistem ini dapat diadaptasi dengan cepat. Penting bagi kita untuk menjaga produktivitas dan efisiensi kerja. Dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak sangat diharapkan. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dengan demikian, pelayanan publik dapat terus berjalan optimal,” katanya.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Sekda Sudirman juga menyebutkan bahwa telah dikeluarkan edaran resmi beserta rujukan undang-undang yang berlaku hingga 30 Oktober 2023. Berpedoman pada ketentuan tersebut, penerimaan tenaga honorer dihentikan efektif 31 Oktober 2023.

“Rekrutmen tenaga honorer setelah tanggal tersebut tidak diperbolehkan dan berakibat pada penundaan pembayaran. Meskipun akan ada kebijakan lanjutan dari Gubernur, prioritas pembayaran saat ini difokuskan pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang terdaftar dalam basis data dan telah bekerja minimal dua tahun,” sebutnya.

Dalam Apel tersebut, Sekda Sudirman juga membacakan sambutan tertulis Gubernur Jambi Al Haris yang mengatakan bahwa Nasionalisme atau cinta tanah air dan kedisiplinan merupakan faktor pendorong bagi semua untuk mengemban tanggung jawab serta melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya, tentunya berdasarkan pada aturan atau regulasi yang berlaku.

“Dengan demikian, akan memiliki paradigma bahwa melaksanakan tugas-tugas dalam profesi kita sebagai aparatur sipil negara tidak hanya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari kontribusi dan pengabdian kita untuk kemajuan bangsa dan negara serta menghasilkan manfaat besar bagi Masyarakat,” ucap Gubernur Al Haris.

Melalui Sekda Sudirman Gubernur Jambi juga mengungkapkan bahwa tantangan pembangunan semakin kompleks, dengan berbagai perubahan dan ketidakpastian nasional dan global. Untuk itu, dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja sinergis sinergis, baik dalam satu perangkat daerah, antar perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi dengan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta dengan semua stakeholder (pemangku kepentingan), dan seluruh pihak terkait. Selain itu, Aparatur Sipil Negara juga dituntut menghadirkan inovasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program kerja.

“Maka, ASN diharapkan terus meningakatkan kompetensi dan skill agar bisa menghasilkan inovasi, karena tidak mungkin ASN bisa menghasilkan inovasi manakala tidak memiliki kompetensi yang baik dan tidak mumpuni dalam melaksanakan pekerjaan,” ungkapnya.

“Saya minta Bapak dan Ibu semua untuk terus meningkatkan kekompakan dan kesatupaduan dalam bekerja, kerja sebagai tim, tetap semangat, bersama-sama mewujudkan Provinsi Jambi yang jauh lebih baik, demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat dan daerah,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News