Beranda blog Halaman 1223

Cara Perpanjang SIM Online 2025: Syarat, Biaya, dan Prosedur Lengkap

Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara online menjadi solusi praktis bagi masyarakat di era digital, terutama pada tahun 2025. Dengan layanan ini, pemohon dapat menghemat waktu dan tenaga tanpa harus mengantre di kantor pelayanan. Mengetahui syarat, prosedur, dan biaya perpanjangan SIM online sangat penting agar proses berjalan lancar dan sesuai aturan.

Syarat Perpanjangan SIM Online 2025

Sebelum melakukan perpanjangan SIM secara online, pemohon perlu menyiapkan beberapa dokumen berikut:

  • SIM lama yang masih berlaku
  • e-KTP
  • Hasil RIKKES Jasmani
  • Hasil tes psikologi
  • Pas foto dengan latar belakang biru (bukan selfie)
  • Foto tanda tangan di atas kertas putih polos dengan tinta tebal

Pastikan semua dokumen yang diunggah tidak buram agar proses verifikasi oleh Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) dapat berjalan lancar dan menghindari penolakan.

Cara Perpanjang SIM Online 2025

Berikut langkah-langkah perpanjangan SIM secara online melalui aplikasi Digital Korlantas POLRI:

  1. Unduh dan Registrasi

    • Download aplikasi Digital Korlantas POLRI melalui Play Store atau App Store.
    • Daftarkan akun dengan nomor HP dan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim via SMS.
    • Buat dan konfirmasi PIN untuk keamanan aplikasi.
  2. Pengisian Profil dan Verifikasi

    • Lengkapi profil dengan NIK, nama, dan email.
    • Aktivasi akun melalui email yang telah didaftarkan.
    • Lakukan verifikasi e-KTP dengan foto liveness untuk memastikan identitas pemohon.
  3. Persiapan Dokumen Pendukung

    • Siapkan e-KTP, foto SIM lama, tanda tangan di atas kertas putih, dan pas foto berlatar biru.
    • Lakukan tes RIKKES jasmani di erikkes.id dan tes psikologi di app.eppsi.id melalui browser.
  4. Pengajuan Perpanjangan SIM

    • Masuk ke aplikasi Digital Korlantas dan pilih menu SIM.
    • Pilih opsi Perpanjangan SIM dan unggah dokumen yang diminta.
    • Pilih Satpas penerbit dan masukkan nomor rekening pengembalian dana jika pengajuan ditolak.
    • Tentukan metode pengiriman SIM: ambil langsung atau dikirim melalui POS Indonesia.
  5. Pembayaran dan Konfirmasi

    • Lakukan pembayaran melalui virtual account BNI sesuai nomor rekening yang tercantum.
    • Pantau status transaksi di menu Transaksi dalam aplikasi.
    • Setelah SIM diterima, isi indeks kepuasan pelanggan dan klik Perbarui untuk mendigitalisasi SIM baru.

Biaya Perpanjangan SIM 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020, biaya perpanjangan SIM adalah sebagai berikut:

Jenis SIM Biaya Perpanjangan
SIM A Rp 80.000
SIM B I Rp 80.000
SIM B II Rp 80.000
SIM C Rp 75.000
SIM C I Rp 75.000
SIM C II Rp 75.000
SIM D Rp 30.000
SIM D I Rp 30.000

Selain biaya perpanjangan, pemohon juga harus menyiapkan biaya tambahan untuk tes kesehatan dan tes psikologi. Biaya tes psikologi berkisar Rp 37.500, sementara biaya tes RIKKES jasmani tergantung pada tarif masing-masing klinik.

Estimasi Waktu Perpanjangan SIM

Proses perpanjangan SIM biasanya membutuhkan waktu 3-7 hari kerja, tergantung jumlah antrean di Satpas. Jika pemohon memilih pengiriman via POS Indonesia, waktu pengiriman juga perlu diperhitungkan.

Disarankan untuk mengajukan perpanjangan sebelum pukul 15:00 WIB, karena permohonan setelah jam tersebut akan diproses keesokan harinya. Satpas beroperasi dari Senin hingga Sabtu, pukul 08:00 – 15:00 waktu setempat.

Kesimpulan

Perpanjangan SIM online 2025 memberikan kemudahan bagi pengemudi untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas tanpa harus datang langsung ke kantor Satpas. Dengan memahami prosedur, syarat, dan biaya yang diperlukan, proses perpanjangan SIM bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Pastikan dokumen yang diperlukan sudah lengkap agar tidak mengalami kendala dalam pengajuan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cara Menonaktifkan BPJS Kesehatan 2025: Syarat dan Prosedurnya

BPJS Kesehatan merupakan program jaminan sosial yang memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun, dalam beberapa kondisi tertentu, peserta perlu menonaktifkan kepesertaannya, seperti ketika pindah ke luar negeri, beralih ke asuransi kesehatan swasta, atau karena alasan lainnya.

Di tahun 2025, proses penonaktifan BPJS Kesehatan semakin dipermudah dengan prosedur yang lebih jelas. Berikut adalah panduan lengkap mengenai syarat dan cara menonaktifkan BPJS Kesehatan, baik secara offline maupun online.

Syarat Menonaktifkan BPJS Kesehatan

Penonaktifan kepesertaan hanya bisa dilakukan jika:
✅ Peserta telah meninggal dunia.
✅ Peserta telah menjadi Warga Negara Asing (WNA).

Jika memenuhi salah satu kriteria di atas, peserta atau keluarganya wajib menyiapkan dokumen pendukung untuk mengajukan penonaktifan.

Dokumen yang Diperlukan untuk Nonaktif BPJS Kesehatan

Berikut adalah daftar dokumen yang harus disiapkan sesuai kondisi peserta:
📌 Dokumen Umum

  • Kartu BPJS Kesehatan
  • Kartu Keluarga (KK)
  • Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  • Bukti pembayaran iuran BPJS setiap bulan

📌 Dokumen Tambahan Sesuai Kondisi Peserta
Peserta Meninggal Dunia: Surat kematian dari instansi berwenang
Peserta Pindah ke Luar Negeri: Paspor serta salah satu dokumen berikut: visa, izin tinggal, surat tugas belajar/kerja, atau surat pemberitahuan dari sponsor
Peserta Berhenti Bekerja: Surat pernyataan penghentian pembayaran gaji dari perusahaan

Cara Menonaktifkan BPJS Kesehatan

Terdapat dua cara untuk menonaktifkan BPJS Kesehatan, yaitu melalui kantor cabang BPJS Kesehatan secara langsung (offline) atau melalui layanan PANDAWA secara online.

1. Cara Menonaktifkan BPJS Kesehatan Secara Offline

🔹 Siapkan semua dokumen yang diperlukan
🔹 Datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat
🔹 Ambil nomor antrean dan tunggu giliran
🔹 Sampaikan kepada petugas bahwa ingin menonaktifkan kepesertaan
🔹 Serahkan dokumen yang diminta
🔹 Petugas akan memproses permohonan dan memberikan konfirmasi

2. Cara Menonaktifkan BPJS Kesehatan Secara Online (Lewat PANDAWA)

BPJS Kesehatan menyediakan layanan PANDAWA (Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp) yang beroperasi setiap Senin–Jumat pukul 08.00–15.00 WIB.

🔸 Chat ke nomor 08118165165 dengan format:
(Nama Pelapor-Nama Peserta-Nomor Kartu BPJS/NIK-Nomor HP-Kode Layanan)
🔸 Klik link formulir yang dikirim oleh PANDAWA, lalu isi data yang diminta
🔸 Tim BPJS akan menghubungi pelapor untuk meminta dokumen tambahan:
✅ Swafoto pelapor dengan KTP
✅ Foto KTP pelapor
✅ Foto KK
✅ Foto surat keterangan kematian (jika peserta meninggal dunia)
🔸 Kirim dokumen dan ketik “SELESAI”
🔸 Konfirmasi informasi melalui link yang dikirim oleh BPJS Kesehatan

Setelah proses ini selesai, BPJS Kesehatan akan segera menonaktifkan kepesertaan peserta sesuai dengan aturan yang berlaku.

Alternatif Bantuan Jika Mengalami Kendala Pembayaran Iuran BPJS

Bagi peserta yang mengalami kesulitan ekonomi dan memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan, ada beberapa opsi bantuan yang bisa diajukan:

1. Program Cicilan Iuran (Rehab BPJS Kesehatan)

Peserta dengan tunggakan 4–24 bulan dapat mencicil pembayaran melalui aplikasi Mobile JKN, Care Center 165, atau langsung di kantor cabang BPJS Kesehatan.

⚠️ Perlu diingat bahwa kartu BPJS Kesehatan baru akan aktif kembali setelah pelunasan tunggakan dan pembayaran bulan berjalan.

2. Pengajuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan

Peserta yang memenuhi kriteria ekonomi tertentu bisa mengajukan bantuan subsidi iuran BPJS melalui Kantor Dinas Sosial dengan melampirkan:
📌 Kartu Tanda Penduduk (KTP)
📌 Kartu Keluarga (KK)

Namun, jika berhasil dialihkan ke PBI, tunggakan iuran sebelumnya tetap harus dibayarkan oleh peserta.

Kesimpulan

Menonaktifkan BPJS Kesehatan di tahun 2025 kini lebih mudah dengan pilihan layanan offline dan online melalui PANDAWA. Pastikan semua dokumen sudah lengkap agar proses berjalan lancar. Jika mengalami kesulitan membayar iuran, peserta bisa memanfaatkan program cicilan atau mengajukan bantuan iuran PBI melalui Dinas Sosial.

Semoga informasi ini bermanfaat! Jangan lupa untuk selalu memeriksa kebijakan terbaru dari BPJS Kesehatan sebelum melakukan penonaktifan kepesertaan.

Pj Wali Kota Kediri Berpamitan, Ucapkan Terima Kasih ke Ulama

Tinggal menghitung hari, masa jabatan sebagai Pj Wali Kota Kediri hampir usai, Zanariah mengunjungi kediaman KH Anwar Manshur Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, untuk silaturahmi sekaligus berpamitan, Senin (17/2).

“Karena Wali Kota Kediri terpilih akan dilantik tanggal 20 Februari mendatang, maka secara otomatis masa jabatan saya sebagai Penjabat Wali Kota Kediri juga ikut berakhir. Saya kembali lagi ke Jakarta untuk menjalankan pekerjaan saya di Kemendagri. Untuk itu, Terima kasih Pak KH Anwar Manshur dan Ibu Nyai atas segala doa dan dukungannya selama ini untuk saya secara pribadi dan Kota Kediri,” ujar Pj Wali Kota Kediri.

Zanariah menambahkan selama 15 bulan menjabat, dan bertepatan dengan penyelenggaraan pesta demokrasi, Kota Kediri selalu aman, damai dan tidak ada keributan. Hal ini juga berkat doa para ulama di Kota Kediri.

Di samping itu pula, sebentar lagi akan memasuki Bulan Ramadan, untuk itu mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kekhilafan selama bertugas di Kota Kediri.

Pj Wali Kota Kediri zanariah Pamitan Ke KH Anwar Manshur Sekaligus Ziarah Ke Makam Syekh Al Wasil Syamsudin dan Gus Sunoto Pj Wali Kota Kediri zanariah Pamitan Ke KH Anwar Manshur Sekaligus Ziarah Ke Makam Syekh Al Wasil Syamsudin dan Gus Sunoto

Setelah bersilaturahmi, Pj Wali Kota Kediri melanjutkan perjalanan untuk berziarah ke makam Syekh Al Wasil Syamsudin (Mbah Wasil) dan juga makam Gus Sunoto yang merupakan Ketua DPRD Kota Kediri periode 2019-2024.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Bupati Purwakarta Ingatkan ASN Patuhi Inpres Nomor 1/2025

Penjabat (Pj) Bupati Purwakarta Benni Irwan mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Purwakarta untuk mengikuti arah kebijakan pemerintah pusat, salah satunya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Jelang berakhir masa tugasnya pada 20 Februari 2025 mendatang, ia juga berpamitan kepada para ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Daerah Purwakarta.

Kedua hal diatas diungkapkan Benni Irwan saat jadi pembina Apel Kesadaran Nasional yang diikuti para kepala perangkat daerah dan ASN di lingkup Pemkab Purwakarta di Alun-alun Pasanggrahan Padjadjaran, Senin 17 Februari 2025.

“Dengan keluarnya Inpres nomor 1 tahun 2025, saya berharap apapun kebijakan yang diambil pemerintah yang mempunyai implikasi kepada kita di pemerintah daerah tidak sedikitpun menghilangkan rasa syukur, tidak sedikitpun menghilangkan kebanggaan kita sebagai seorang ASN,” kata Benni Irwan, Senin 17 Februari 2025.

Benni menegaskan, aturan tersebut hanya sekedar pergeseran dan penyesuaian agar anggaran yang ada dikelola dengan baik untuk mencapai target-target atau sasaran-sasaran yang lebih tepat.

Oleh karena itu, ASN di lingkup Pemkab Purwakarta harus bekerja secara profesional, tetap melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian, melaksanakan setiap amanah yang diberikan dengan keterampilan yang dimiliki secara maksimal terutama yang berada di garda terdepan untuk melayani masyarakat.

“Yang paling utama mari kita laksanakan tugas-tugas dengan etika dan moral yang baik serta mempunyai nilai-nilai integritas yang tinggi agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan,” tegas Benni.

Pada kesempatan itu, Pj Bupati Purwakarta juga mengajak seluruh ASN untuk selalu bersyukur, pasalnya saat ini masih banyak masyarakat yang sampai saat ini masih berusaha untuk mendapatkan status yang jelas.

“Bapak ibu yang saat ini sebagai seorang ASN mempunyai kelebihan, hak-hak yang berbeda, kita mempunyai kondisi-kondisi yang tidak sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Sebagai ASN yang paling utama mempunyai status, apapun jabatan kita, dimanapun kita berada, di level apapun kita bertugas,” ucap Benni.

Benni menambahkan, Apel Kesadaran Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 17 tiap bulannya merupakan satu kewajiban bagi ASN, baik yang berstatus sebagai PNS maupun sebagai PPPK. Apel bersama ini mempunyai tujuan yang sangat bagus, diantaranya meningkatkan kedisiplinan, tanggungjawab dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif.

“Melalui apel pagi ini juga kita bisa bersilaturahmi satu dengan yang lainnya sehingga akan terbangun suatu komunikasi yang produktif, akan terbangun sinergisitas diantara organisasi kerja, diantara individu sesama ASN sehingga kita mempunyai langkah yang sama, pemahaman yang sama, mempunyai upaya yang sama untuk mencapai tujuan yang sama pula yakni memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” kata Benni Irwan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Bupati Sumedang: PDAM Harus Seimbang antara Bisnis dan Sosial

Pj. Bupati Sumedang Yudia Ramli meminta kepada jajaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Medal Sumedang agar tidak hanya mengedepankan orientasi bisnis tetapi juga tanggung jawab sosial.

“PDAM itu adalah BUMD yang harus mengedepankan bisnis, tapi tidak melupakan sosial. Bahkan PDAM harus lebih humanis,” ujar Yudia saat memimpin rapat eval_uasi bersama PDAM Tirta Medal Sumedang di Ruang Rapat Cakrabuana, Senin (17/2/2025).

Yudia juga mengatakan, pemerintah daerah selaku pemilik perusahaan akan mengawal PDAM untuk memastikan langkah-langkah yang tepat guna mencapai target perusahaan. “Kami bersama-sama hadir dalam rapat evaluasi ini memastikan bahwa langkah apa yang akan diambil untuk mencapai target di tahun ini,” ujarya.

Baca juga: Pj Bupati Sumedang Optimistis Investasi Akan Terus Berkembang

Yudia menyampaikan, target laba PDAM Tirta Medal di tahun 2025 sebesar Rp. 2 miliar. “Target laba PDAM di tahun ini adalah Rp. 2 miliar dan ini sudah ditandatangi dalam kontrak kinerja yang telah dibuat. Seandainya tidak mampu untuk mencapai target itu, maka Direktur Utama PDAM bersedia untuk mundur,” terangnya.

Yudia berharap perjanjian kinerja tersebut bisa mempercepat pencapaian target yang telah disepakati oleh PDAM. “Mudah-mudahan ini bagian dari percepatan bagi PDAM untuk berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Sumedang,” imbuhnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Jateng Apresiasi KPU atas Suksesnya Pilkada 2024

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, memberi apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, atas kesuksesan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.

“Selamat untuk para penyelenggara pemilu, Alhamdulillah (KPU) Jateng sudah menyelenggaraan dengan baik,” kata Nana, saat menerima audiensi dari KPU Jateng, di rumah dinas gubernur (Puri Gedeh), Senin (17/2/2024).

Nana mengaku, sejak awal, dia bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mendukung penuh penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.

Lebih lanjut, pihaknya juga mengapresiasi langkah efisiensi anggaran yang dilakukan KPU Jateng, bahkan bakal ada pengembalian sisa dana hibah kepada Pemprov Jateng.

Ketua KPU Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono menyatakan, lembaganya mampu menghemat anggaran dana hibah dari Pemprov Jateng untuk Pilkada 2024 mencapai Rp150 miliar. Sementara, total anggaran yang dihibahkan senilai Rp791 miliar.

“Dan kami bisa menghemat (setidaknya) paling sedikit Rp150 miliar, karena kami masih berproses untuk penggunaan anggaran selama dua bulan ke depan,” katanya.

Selanjutnya, terang Handi, dana yang masih ada dari hasil efisiensi penggunaannya, akan dikembalikan ke Pemprov Jateng minimal Rp150 miliar.

“Ini jadi catatan positif bagi kami sebagai (instansi) penyelenggara Pemilu, yang menerima dana hibah,” beber Handi.

Ke depan, imbuhnya, KPU Jateng akan melaksanakan beberapa kegiatan lanjutan. Rencananya juga akan mengajukan bantuan dana hibah nonpemilihan kepada Pemprov Jateng.

“Kami juga ada permohonan hibah nonpemilihan itu (ke Pemprov Jateng),” ujar Handi.

Diterangkan, permohonan dana hibah nonpemilihan yang dimaksud untuk perbaikan fasilitas di Kantor KPU Jateng, di antaranya pekerjaan akses ramah disabilitas, perbaikan aula, dan sebagainya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Cimahi Gratiskan PBG dan BPHTB bagi Masyarakat Miskin

Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi berkomitmen untuk mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sebab, legalitas bangunan tersebut sangat penting bagi masyarakat.

“Kami berharap semua elemen pemerintahan dapat berkolaborasi untuk memastikan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hak mereka,” ujar Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi, Benny Bachtiar, Selasa (11/2/2025).

Salah satu upaya untuk mempercepat penerbitan PBG itu ialah dilaksanakannya diseminasi yang diinisiasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi yang dihadiri oleh berbagai elemen pemerintah dan masyarakat.

Benny Bactiar menekankan mengungkapkan kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penyediaan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Benny menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan peninjauan lapangan terhadap bangunan yang ada, dengan mempertimbangkan aspek kesehatan keluarga dan lingkungan. Ia mengingatkan pentingnya penataan lingkungan yang baik untuk menghindari masalah kesehatan yang dapat muncul akibat kawasan kumuh.

“Pentingnya legalitas bangunan bagi masyarakat, terutama dalam konteks administratif yang mendukung kegiatan usaha. Prototipe bangunan yang seragam diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih, mengingat pertumbuhan penduduk di Cimahi yang semakin pesat,” jelas dia.

Selain itu, kegiatan diseminasi ini juga mencakup simulasi proses penerbitan PBG yang hanya memakan waktu kurang dari tiga jam. Hal ini merupakan upaya untuk menunjukkan bahwa pengurusan izin tidak lagi menjadi hambatan bagi masyarakat dalam membangun rumah mereka. Benny menegaskan bahwa retribusi untuk penerbitan PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR akan dikenakan nol rupiah, sehingga beban masyarakat dapat diminimalisir.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Tekankan Transparansi Keuangan Daerah di Kalimantan Barat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disampaikan oleh Anggota VI BPK, Fathan Subchi, saat menyaksikan serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, Sabtu (15/2).

Dalam sambutannya Anggota VI BPK menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih oleh seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Barat pada tahun 2022 dan 2023.

“Opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara/daerah, namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berintegritas,” ujar Anggota VI BPK.

Anggota VI BPK mengajak para gubernur/bupati/walikota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi/kabupaten/kota se-Kalimantan Barat untuk terus berupaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, melalui perbaikan sistem pengendalian intern.

Pada acara tersebut, Anggota VI BPK menyampaikan bahwa mutasi merupakan kebijakan strategis BPK untuk menjaga dan membangun budaya organisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar independensi, integritas, dan profesionalisme.

“Kami atas nama BPK dan pribadi mengucapkan terima kasih kepada Winner Franky Halomoan Manalu atas kerja keras dan dedikasinya selama menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, kemudian kepada Sri Haryati, sebagai Kepala Perwakilan yang baru, diharapkan dapat terus memperkokoh keberadaan BPK di Provinsi Kalimantan Barat dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik,” sebutnya.

Hadir dalam sertijab ini Pj. Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Aloysius, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Barat, para Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat, dan Direktur Pengelolaan Pemeriksaan VI.I BPK, T. Ipoeng Andjar Wasita.

Usai menghadiri sertijab, Anggota VI BPK melanjutkan kunjungan ke Universitas Tanjungpura (Untan), yang diterima langsung oleh Rektor Untan, Garuda Wiko; Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Untan, Irfani Hendri; dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Untan, R. M. Rustamaji.

Dalam kunjungan tersebut, Anggota VI BPK menyoroti terkait pengelolaan keuangan Untan, khususnya hasil pemeriksaan BPK yang menemukan area perbaikan yang perlu ditindaklanjuti terkait pengelolaan pendapatan dan belanja.

Anggota VI BPK menegaskan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan memperkuat struktur kelembagaan, regulasi, sistem informasi, dan kapasitas SDM, serta mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

“BPK berharap tindak lanjut atas hal-hal tersebut dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, agar pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menjadi lebih baik dalam rangka mencapai tujuan negara,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

InfoEkonomi.ID Akan Gelar Top Digital Corporate Brand Award 2025

Sebagai media online yang menyajikan berita-berita ekonomi, keuangan, dan bisnis di Indonesia terdepan, InfoEkonomi.ID kembali akan menggelar Info Ekonomi Forum for Corporate Communication 2025 dan anugerah penghargaan Top Digital Corporate Brand Award 2025 yang pada tahun ini merupakan gelaran kali ketujuh sejak 2021.

CEO InfoEkonomi.ID, Arief Munajad mengatakan, saat ini InfoEkonomi.ID yang menggandeng kerja sama dengan TRAS N CO Indonesia tengah melakukan persiapan akhir pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan yang dijadwalkan digelar pada 20 Maret 2025 dan yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini gelaran akan dilaksanakan secara offline di Hotel Sultan Jakarta.

Menurut Arief, penghargaan 7th Top Digital Corporate Brand Award 2025 yang akan digelar didedikasikan khusus untuk perusahaan-perusahaan lingkup BUMN, Subsidiary BUMN, BUMD, dan industri finansial. “Saat ini kami telah memasuki tahap akhir penilaian dari perusahaan-perusahaan tersebut,” ujar Arief ditemui di ruang kerjanya di Jakarta, Jumat (14/2).

Ia menambahkan, penghargaan 7th Top Digital Corporate Brand Award 2025 akan menjadi bukti keunggulan kompetitif bagi penerimanya terutama dalam mengoptimalkan pemanfaatan digital platform dalam membangun image dan awareness yang kuat sehingga membentuk reputasi positif perusahaan-perusahaan tersebut di tengah masyarakat.

“Kami berharap anugerah 7th Top Digital Corporate Brand Award 2025 dapat memberikan tambahan energi yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan BUMN, Subsidiary BUMN, BUMD, dan industri finansial dalam memberikan daya ungkit bagi corporate brand di ranah digital,” ujar Arief.

Sementara CEO TRAS N CO Indonesia sekaligus Chairman Indonesia Brand Community (IBC), Tri Raharjo menjelaskan bahwa para peraih 7th Top Digital Corporate Brand Award 2025 merupakan perusahaan-perusahaan yang telah dipilih berdasarkan penilaian Top Digital Corporate Brand Index 2025. Penilaian telah dilakukan kepada perusahaan-perusahaan BUMN, Subsidiary BUMN, BUMD, dan industri finansial berdasarkan tiga parameter penilaian digital, yaitu Search Engine Aspect, Social Media Aspect dan Website Aspect.

“Tak lama lagi kita akan melihat dan mengetahui siapa saja perusahaan yang memiliki kinerja digital corporate brand terbaiknya. Sampai jumpa di ajang anugerah penghargaan 7th Top Digital Corporate Brand Award 2025,” tutup Tri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lakukan Audiensi, Wirawati Catur Panca – MPR RI Siap Gelar Diskusi Patriotisme Perempuan

Organisasi Wirawati Catur Panca baru-baru ini mengadakan audiensi dengan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam rangka memperkuat peran perempuan dalam menumbuhkan semangat patriotisme dan nasionalisme di Indonesia.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum Wirawati Catur Panca, Keluarga Besar Wirawati Catur Panca, Pia Feriasti Megananda mengungkapkan dalam audiensi ini, pihaknya menyampaikan harapannya agar perempuan semakin diberdayakan dalam berbagai aspek kehidupan. Dia juga menegaskan pentingnya perempuan untuk tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga pelaku aktif dalam menciptakan perubahan.

“Kami di Wirawati Catur Panca ingin memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun kepemimpinan. Dengan semangat patriotisme, kami akan terus berupaya mendorong perempuan agar lebih berperan dalam menjaga kedaulatan bangsa,” kata Pia.

Pia juga menyoroti pentingnya peningkatan edukasi bagi perempuan dalam memahami konstitusi dan hak-haknya sebagai warga negara, sehingga dapat lebih aktif dalam berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

Sementara itu, Dr. Lestari Moerdijat, SS., MM., Wakil Ketua MPR RI menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kiprah Wirawati Catur Panca yang sejak awal berdiri telah menjadi wadah perjuangan bagi perempuan.

“Sebuah kehormatan bagi kami dapat menerima kawan-kawan dari Wirawati Catur Panca. Dari diskusi yang berlangsung, kami sepakat bahwa Wirawati dapat mengambil peran sebagai garda terdepan dalam membangun patriotisme perempuan,” ujarnya.

Menurut Lestari, Hal tersebut sangat dibutuhkan untuk memperkuat nasionalisme dan membangkitkan kesadaran perempuan terhadap perjuangan mereka sendiri. Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa peran Wirawati Catur Panca sangat sejalan dengan tugas MPR dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang berlandaskan Pancasila dan konstitusi.

“Perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga Indonesia, tidak hanya dalam membangun ketahanan diri dan kapasitas individu, tetapi juga dalam menguatkan pemahaman terhadap Pancasila dan konstitusi sebagai dasar negara,” tambahnya.

Sebagai bagian dari agenda bersama, audiensi ini juga membahas rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional dan Hari Kartini. Salah satu kegiatan utama yang telah disepakati adalah diskusi bertajuk “Patriotisme Perempuan”, yang akan diselenggarakan pada 5 Maret mendatang menggunakan platform yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua MPR RI juga menerima berbagai masukan dari Wirawati Catur Panca terkait perjuangan perempuan di era modern.

“Dulu kita mengenal pejuang perempuan dalam merebut kemerdekaan, kini kita menghadapi tantangan baru di mana perempuan tetap harus berjuang, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun kebangsaan.

Oleh karena itu, menurut dia, organisasi seperti Wirawati Catur Panca menjadi wadah yang tepat untuk bersama-sama berkontribusi dalam membangun bangsa. Sementara itu, dengan semangat yang sama, Wirawati Catur Panca berkomitmen untuk terus mengambil peran aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan serta meningkatkan kesadaran nasionalisme melalui berbagai kegiatan yang akan datang.

“Kami berkomitmen  untuk terus mengambil peran aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan serta meningkatkan kesadaran nasionalisme melalui berbagai kegiatan yang akan kita lakukan,” pungkasnya.

Audiensi dengan MPR RI kali ini juga turut dihadiri para pengurus Wirawati Catur Panca, seperti Mediasti Adityani Sutopo, SH selaku Ketua II, Okky Asokawati, S.Psi, M.Si selaku Ketua Harian, Nani Ludiana, SE selaku Sekjen, Retno Ardani selaku Wasekjen III dan Susilowati Ningsih SM., MM selaku Humas.

 

Tentang Wirawati Catur Panca

Wirawati Catur Panca adalah organisasi perempuan di Indonesia yang didirikan pada tahun 1976 dengan tujuan utama melestarikan semangat perjuangan dan nilai-nilai kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan wanita pada masa Perang Kemerdekaan 1945.

Organisasi ini berperan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mendorong perempuan untuk lebih aktif dalam berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, dan kebangsaan. Dengan semangat kepedulian dan nasionalisme, Wirawati Catur Panca menjadi wadah bagi para perempuan untuk turut serta dalam menjaga persatuan dan membangun bangsa.

Dalam perjalanannya, Wirawati Catur Panca telah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berkontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan pelestarian sejarah perjuangan. Selain itu, WCP juga aktif dalam mendukung program-program pemerintah, seperti sosialisasi empat pilar kebangsaan kepada anggotanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News