Beranda blog Halaman 1222

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini

Penulis
Syifa
-

Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan kewajiban bagi setiap pengendara sebagai bukti bahwa mereka telah memenuhi syarat untuk mengemudikan kendaraan di jalan raya. Selain memahami peraturan lalu lintas yang ditetapkan Korlantas Polri, pengendara juga harus memastikan masa berlaku SIM mereka tidak kedaluwarsa.

Masa berlaku SIM hanya lima tahun sejak tanggal penerbitan. Jika terlambat memperpanjang, meskipun hanya satu hari, pemilik SIM wajib melakukan proses penerbitan baru di Satpas Daan Mogot, Jakarta Barat. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 4 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 85 Ayat 2.

Untuk memudahkan masyarakat dalam memperpanjang SIM, Polda Metro Jaya menyediakan layanan SIM Keliling Jakarta yang beroperasi hari ini, Rabu (19/02). Warga dapat mengurus perpanjangan SIM di lima lokasi berbeda, sehingga lebih praktis dan efisien.

Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini

Berdasarkan informasi dari akun Instagram resmi @tmcpoldametro, layanan SIM Keliling beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Warga disarankan datang lebih awal untuk menghindari antrean panjang.

Berikut lima titik lokasi layanan SIM Keliling di Jakarta hari ini:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung
  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata
  • Jakarta Barat: Mall Citraland
  • Jakarta Utara: LTC Glodok
  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Biaya Perpanjangan SIM 2025

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, biaya perpanjangan SIM adalah sebagai berikut:

  • SIM A: Rp 80.000
  • SIM C: Rp 75.000

Selain itu, pemohon juga diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes psikologi dengan biaya tambahan:

  • Tes kesehatan: Rp 35.000
  • Tes psikologi: Rp 60.000

Syarat Perpanjangan SIM

Sebelum datang ke lokasi SIM Keliling, pastikan telah menyiapkan dokumen berikut:

  1. Fotokopi KTP yang masih berlaku
  2. SIM asli beserta fotokopi
  3. Hasil cek kesehatan
  4. Bukti lulus tes psikologi

Cara Perpanjangan SIM di Layanan SIM Keliling

Perlu diketahui bahwa layanan SIM Keliling hanya menerima perpanjangan SIM yang masih berlaku. Jika masa berlaku sudah habis, meskipun hanya satu hari, pemilik SIM harus melakukan pembuatan baru di Satpas.

Berikut langkah-langkah perpanjangan SIM:

  1. Datang ke lokasi SIM Keliling Jakarta sesuai jadwal.
  2. Mendaftarkan diri di loket yang tersedia.
  3. Mengisi formulir yang diberikan petugas dengan data diri yang benar.
  4. Menyerahkan formulir dan dokumen yang telah disiapkan.
  5. Menunggu antrean untuk dipanggil oleh petugas.
  6. Melakukan proses verifikasi data dan pemeriksaan kesehatan.
  7. Masuk ke dalam kendaraan layanan untuk pengambilan foto SIM baru.

Dengan adanya layanan SIM Keliling ini, masyarakat Jakarta dapat lebih mudah mengurus perpanjangan SIM tanpa harus datang ke Satpas. Pastikan untuk membawa seluruh dokumen yang dibutuhkan agar proses berjalan lancar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hujan Ringan hingga Sedang Diprediksi Guyur Jakarta Hari Ini

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca di Jakarta pada hari ini akan didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Dilansir dari laman resmi BMKG, Rabu (19/2), hujan dengan intensitas sedang diprediksi turun pada pagi hari di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara itu, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan.

Memasuki siang hari, hujan berintensitas ringan masih akan membasahi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Adapun Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi mengalami hujan dengan intensitas sedang.

Pada sore hari, cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta diprakirakan berawan, meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Saat malam tiba, kondisi cuaca diperkirakan tetap berawan di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan masih akan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

BMKG juga melaporkan bahwa suhu udara di Jakarta hari ini berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan mencapai 76 hingga 97 persen.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu serta mempersiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar ruangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Momen Al Haris Ikuti Gladi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dalam rangka mempersiapkan pelantikan kepala daerah terpilih, Al Haris Gubernur Jambi terpilih yang sedang bersiap mengikuti acara tersebut, berbicara mengenai pentingnya keseragaman dan persiapan yang matang.

Pada kesempatan ini, Al Haris turut serta dalam gladi pelantikan yang berlangsung dengan melatih baris-berbaris, dimulai dari Monas menuju Istana Negara pada Selasa (18/02/2025).

“Kita hari ini mengajarkan baris-berbaris melangkah dari Monas ke istana dengan jalan kaki. Ini perlu keseragaman langkah sehingga indah kelihatan. Dari sini ke istana jauh, perlu pengaturan dengan baik. Kita harapkan besok tidak ada lagi teman-teman barisannya tidak rapi ke istana,” ujar Al Haris dengan penuh perhatian pada ketertiban dan keselarasan dalam setiap langkah yang dilakukan.

Al Haris menekankan betapa pentingnya keindahan yang terwujud melalui keseragaman, terutama dalam rangkaian acara penting seperti pelantikan ini.

Al Haris juga mengakui bahwa untuk mencapai keseragaman tersebut, latihan yang memadai sangat diperlukan, mengingat sudah lama ia dan banyak orang lainnya tidak mengikuti latihan baris-berbaris.

“Kesulitan kita sudah lama tidak baris-berbaris, waktu sekolah dulu, hari ini kita berbaris lagi, tapi enak nanti agar ada keseragaman saat pelaksanaan pelantikan nanti,” ungkapnya dengan penuh semangat, mengungkapkan keinginan untuk memastikan persiapan berjalan lancar dan sempurna.

Tidak hanya itu, Al Haris juga mempersiapkan diri untuk mengikuti acara retret yang akan diselenggarakan di Magelang. Dalam kegiatan tersebut, seluruh kepala daerah terpilih dari berbagai penjuru Indonesia akan berkumpul dan mendapatkan pembekalan materi penting.

“Kita juga sudah persiapan untuk mengikuti retret di Magelang. Di situ kita akan dibekali materi, kita bergabung dengan seluruh kepala daerah se-Indonesia,” tambahnya, menandakan bahwa acara ini merupakan bagian penting dari persiapan menuju pelantikan dan kepemimpinan yang lebih baik.

Dalam kesempatan ini, Al Haris berharap agar keseragaman visi dalam membangun daerah dapat tercapai, terutama dengan adanya program Asta Cita yang diusung oleh Presiden Prabowo.

“Intinya kita berharap ada keseragaman visi dalam membangun daerah, khususnya mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo,” tuturnya, menunjukkan komitmennya untuk membawa perubahan positif bagi daerah yang dipimpinnya.

Momen ini menjadi bukti nyata bahwa setiap langkah, latihan, dan persiapan yang dilakukan dengan serius akan menghasilkan keseragaman dan keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama, terutama dalam rangka pelantikan kepala daerah terpilih yang penuh makna dan harapan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Ajak Universitas Bengkulu Wujudkan Desa Tematik untuk Swasembada Pangan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto menggandeng civitas akademika, salah satunya dari Universitas Bengkulu untuk merealisasikan swasembada pangan, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini akan dituangkan pada Nota Kesepahaman antara Kemendes PDT dan Universitas Bengkulu sehingga mempercepat terwujudnya desa tematik untuk mengategorikan desa sesuai potensi. Dengan demikian maka Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan juga tidak akan meleset.

“Nanti buat MoU untuk kerja sama bangun desa bangun Indonesia dengan Universitas Bengkulu,” papar Mendes Yandri saat audiensi dengan Rektor Universitas Bengkulu Retno Agustina Ekaputri di Kemendes PDT Jakarta, Selasa (18/2/25).

Civitas akademika Universitas Bengkulu akan membantu upaya Kemendes PDT dalam mewujudkan desa tematik, yang saat ini tengah diproses. Akan ada desa tomat, desa cabai, desa ikan nila, desa agro, desa wisata, desa telur, dan lain sebagainya yang merupakan kunci pembuka terwujudnya swasembada pangan yang dicita-citakan pemerintah.

Keterlibatan dosen, peneliti, dan mahasiswa Universita Bengkulu diyakini Mendes Yandri sebagai faktor penting karena membangun desa selaras dengan tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tidak hanya mempelajari secara teori namun juga melaksanakan pengabdian dilengkapi dengan pemberdayaan untuk mengantarkan masyarakat desa menjadi SDM berkualitas tinggi.

Hal tersebut disambut positif oleh Rektor Retno yang berkomitmen untuk mendukung program-program Kemendes PDT dalam memajukan Indonesia. Ia yakin kolaborasi antara pemerintah dan kampus akan mempermudah dan mempercepat mewujudkan semua visi Presiden Prabowo Subianto.

“Kami siap mendukung pemerintah, mendukung Pak Menteri untuk membangun desa membangun Indonesia,” tuturnya.

Hadir mendampingi Mendes Yandri dalam audiensi tersebut yakni Staf Khusus Muhammad Afif Zamroni, Sekjen Taufik Madjid, Dirjen PEI Tabrani, Kepala BPSDM Agustomi Masik, dan Kepala BPI Mulyadin Malik.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wapres Gibran Tinjau Program Cek Kesehatan Gratis di Jakarta

Penulis
Syifa
-

Sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat khususnya dalam upaya deteksi dini gangguan penyakit, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadirkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), yang diperuntukkan bagi warga yang berulang tahun.

Tidak hanya meneguhkan komitmen pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, program ini juga merupakan bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Mengawal arahan Presiden agar program ini berjalan dengan baik dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming hari ini, Senin (17/02/2025), meninjau langsung pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Kecamatan Kemayoran, Puskesmas Johar Baru, dan Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Dalam peninjauan ini, Wapres menekankan pentingnya deteksi dini berbagai penyakit sebelum berkembang menjadi lebih serius. Sehingga, pengobatan yang dilakukan dapat berjalan dengan optimal.

“Hari ini saya lihat pelayanan sudah cukup baik, kita pastikan puskesmas, nakesnya siap semua. Dan sekali lagi, pemeriksaan kesehatan ini sangat penting karena sebagai langkah untuk deteksi awal. Sehingga nanti ke depan kita bisa memonitor obat-obat apa saja yang nanti dibutuhkan,” tegas Wapres dalam keterangan persnya di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih.

Wapres menilai, melalui deteksi dini penyakit, angka kehidupan masyarakat akan lebih baik. Dengan tubuh yang sehat pula, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang lebih sehat, produktif, dan berkualitas. Oleh karena itu, Wapres mengimbau agar masyarakat tidak ragu untuk datang ke puskesmas dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

“Kita dorong terus warga untuk memanfaatkan program ini. Sekali lagi, ini gratis dan tadi sudah kami cek juga di 3 puskesmas,” tutur Wapres dalam keterangan persnya di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih.

Pada kesempatan ini, Wapres juga menyampaikan agar masyarakat tidak perlu khawatir kesulitan dalam penggunaan aplikasi Indonesia Sehat. Sebab, saat ini proses pendaftaran dilayani juga secara manual.

“Sekiranya warga yang belum bisa mendaftar lewat aplikasi masih dilayani secara manual. Jadi tenang saja, semuanya dilayani,” papar Wapres.

“Tapi yang jelas sekali lagi, terutama yang lansia, yang tidak punya smartphone atau tidak memiliki aplikasi satu sehat, bisa dibantu secara manual di puskesmas. Jadi bisa datang langsung,” tambahnya.

Menutup keterangannya, Wapres kembali menekankan bahwa pemerintah akan terus memastikan bahwa program ini berjalan secara optimal dan merata di berbagai daerah. Dengan semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan kesehatan gratis ini, diharapkan angka pencegahan penyakit dapat meningkat.

“Sekali lagi, karena ini adalah program prioritas dari Pak Presiden. Program ini harus berjalan dengan baik. Dan kita ingin mungkin satu minggu, dua minggu ke depan kita ingin memantau, menampung, evaluasi-evaluasi,” pungkas Wapres.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Inpres DTSEN Sudah Diteken, Mensos: Pedoman Untuk Penyaluran Bansos

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menginstruksikan jajarannya meningkatkan kinerja di tahun 2025, seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini akan menjadi acuan utama dalam penyaluran program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

“Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sudah tuntas. Ini menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan intervensi kepada penerima manfaat di masa mendatang. Data ini juga menjadi pegangan bagi semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” ujar Gus Ipul dalam apel pagi di halaman Kantor Kemensos, Senin (17/2/2025).

Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa Inpres tersebut melarang penggunaan data lain selain DTSEN guna menjaga keakuratan dan validitas data penerima manfaat. Dengan data yang terintegrasi, diharapkan program bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam pemberantasa kemiskinan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar Unit Kerja Eselon (UKE) I dalam mendukung program pemberantasan kemiskinan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ditjen Rehabilitasi Sosial, serta Ditjen Pemberdayaan Sosial harus bekerja sebagai satu kesatuan dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas program, Kemensos juga mempercepat proses graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mereka bisa mandiri dan keluar dari data penerima bantuan sosial.

“Yang ada dalam data harus segera dikeluarkan, jangan membuat mereka nyaman dan demotivasi. Selama ini ada 15 tahun yang menerima Bansos, 10 tahun yang menerima Bansos. Itu namanya membuat orang nyaman, membuat keluarga itu demotivasi, maunya yang menerima Bansos,” kata Gus Ipul.

Sebagai bagian dari strategi nasional, Presiden Prabowo telah membentuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat untuk menyeimbangkan perlindungan sosial (social protection) dan pemberdayaan sosial (social empowering). Gus Ipul menegaskan, semakin banyak keluarga penerima manfaat (KPM) yang beralih ke program pemberdayaan, semakin sukses kinerja Kemensos dalam pemberantasan kemiskinan.

Bagi KPM yang belum siap langsung beralih dari perlindungan sosial ke pemberdayaan, akan dilakukan proses rehabilitasi sosial.

“Setelah rehabilitasi, mereka akan masuk tahap pemberdayaan, lalu graduasi tahap pertama, hingga akhirnya mencapai graduasi tahap kedua,” katanya.

Mengakhiri arahannya, Gus Ipul mengajak seluruh pegawai Kemensos untuk mengikuti proses bisnis yang sudah ditetapkan dan bekerja dengan prinsip terarah, terpadu, dan berkelanjutan demi menyukseskan program pemberantasan kemiskinan di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perang Lawan Judi Online, Meutya Hafid: Presiden Perintahkan Regulasi Ketat

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto tak main-main dalam memberantas judi online yang kian meresahkan. Dalam Rapat Terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo menginstruksikan agar regulasi tegas segera disiapkan.

“Presiden menegaskan bahwa penanganan judi online harus lebih keras. Salah satu langkah strategis yang akan segera diambil adalah penerbitan regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara lebih tegas dan menyeluruh,” ungkap Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam Konferensi Pers usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta.

Kemkomdigi telah memblokir hampir 1 juta situs judi online, tetapi itu belum cukup. Meutya Hafid menegaskan bahwa perang melawan judi online tak bisa hanya mengandalkan pemblokiran. Diperlukan strategi lebih agresif, termasuk pemenuhan kepatuhan platform digital.

“Kami sudah menerapkan sistem SAMAN (Sistem Kepatuhan Moderasi Konten), yang mewajibkan platform digital untuk bergerak cepat. Jika ditemukan konten terkait judi online atau pornografi anak, mereka harus segera melakukan takedown tanpa kompromi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan pemberantasan judi online bukan hanya tugas Kemkomdigi, tetapi memerlukan sinergi dengan Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan lembaga terkait lainnya. Presiden Prabowo, kata Meutya, menginginkan penanganan yang berkelanjutan dan tak hanya sekadar pemblokiran semata.

“Ini bukan hanya tugas Kemkomdigi. Presiden menekankan bahwa Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan seluruh elemen harus terlibat aktif. Ini perintah langsung, bukan sekadar wacana,” imbuhnya.

Tak hanya soal judi online, Presiden Prabowo Subianto juga menaruh perhatian besar terhadap perlindungan anak di ruang digital. Pemerintah kini tengah mematangkan aturan pembatasan usia anak dalam penggunaan media sosial, yang akan segera diumumkan secara resmi.

“Banyak masukan dari publik, dan pemerintah mendengarnya. Saat ini, peraturan perlindungan anak di ranah digital tengah dalam tahap finalisasi. Nantinya, Presiden sendiri yang akan mengumumkan kebijakan ini kepada masyarakat,” pungkas Meutya.

Dengan langkah tegas ini, Pemerintah memastikan bahwa perang melawan judi online dan perlindungan anak di dunia digital bukan sekadar janji, melainkan aksi nyata.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bey Machmudin: Efisiensi Anggaran Jangan Ganggu Pelayanan Publik

Penulis
Syifa
-

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menekankan efisiensi anggaran tak boleh mengganggu indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah, apalagi sampai menghambat pelayanan publik.

“Saya ingin ingatkan jadi walaupun fokus saat ini adalah efisiensi ataupun relokasi tapi jangan ditinggalkan tugas-tugas rutin,” ucap Bey Machmudin saat rapat tindak lanjut terkait efisiensi APBD 2025, di kantor Bappeda Jabar, Jalan Ir. H. Djuanda, Kota Bandung Senin (17/2/2025).

“Apalagi sekarang menjelang bulan Ramadan dan Lebaran, harga kebutuhan pokok, pangan, jangan sampai stok di lapangan tidak ada, bahkan harga tinggi,” sambung Bey.

Sampai saat ini Pemda Provinsi Jabar masih terus mematangkan detail dan poin -poin efisiensi pada APBD 2025 sesuai arahan Pusat.

“Perlu diperhatikan betul jangan sampai efisiensi ini ada pelayanan kepada masyarakat berkurang itu tidak boleh,” katanya lagi.

Sejalan itu Bey mendorong seluruh ASN untuk dapat bekinerja maksimal. Sehingga setiap pemangku kebijakan di perangkat daerah tak selalu berprinsip untuk merekrut tenaga ahli untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan.

Hal ini sejalan dengan topik yang tengah hangat diperbincangkan di tengah masyarakat bahwa setelah dilantik, kepala daerah terpilih dilarang mengangkat tenaga ahli maupun staf khusus (stafsus).

Hal itu diberlakukan juga terkait dengan efisiensi anggaran di pemerintahan daerah. Selain itu juga terkait dengan mencegah pengangkatan pegawai yang didasarkan pada kepentingan politik.

Sementara bagi tenaga kerja non – ASN yang sudah lama bekerja di perangkat daerah, akan terus ditata secara bertahap dengan integerasi antara perangkat daerah, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), hingga Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Intinya adalah pertama optimalkan ASN. Bila perlu dilakukan transfer pengetahuan, didik juga teman-teman ASN,” ucapnya.

“Sebetulnya para ASN muda kita kemampuan ada, tinggal diberikan kesempatan,” sambungnya.

Sementara soal belanja kendaraan dinas di APBD 2025, Bey mengembalikan lagi kepada kebutuhan. “Kalau masih bagus jangan beli lagi, kalau sudah sering mogok, apalagi dipakai untuk ke daerah-daerah ya lebih baik beli lagi sesuai kebutuhan,” ucapnya.

“Efisiensi ini sesuai kebutuhan jangan sampai yang memang diperlukan diefisiensikan tapi menghambat kinerja Pemda Provinsi Jawa Barat,” tutur Bey Machmudin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Tuban Serahkan LKPD 2024 ke BPK Jatim, Harapkan Raih WTP ke-10

Penulis
Syifa
-

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Jawa Timur, Senin (17/02).

Dokumen LKPD tahun 2024 diterima Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA, ERMAP, GRCP, GRCA., di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jatim, Sidoarjo.

Kepala BPK Jatim, Yuan Candra Djaisin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kepala daerah beserta jajaran yang telah menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited lebih cepat dari batas waktu yang dijelaskan.

“Ini menunjukkan kesungguhan dari kepala daerah bersama Pemda dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab,” ungkapnya.

Penyerahan LKPD sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Yuan Candra menjelaskan pemeriksaan atas LKPD merupakan pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK dengan tujuan memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Penyampaian laporan keuangan penting untuk dilaksanakan guna membentuk kepercayaan masyarakat. Ia mengingatkan agar meninggalkan ego sektoral dan bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

Setelah diperiksa, BPK juga akan memberikan rekomendasi yang merupakan saran atau masukan untuk perbaikan dan peningkatan sistem. Adapun laporan hasil pemeriksaan LKPD disampaikan oleh BPK kepada pemerintah daerah selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima LKPD.

Sementara itu, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menyatakan penyerahan LKPD sebelum batas waktu itu bagian dari komitmen dan wujud nyata upaya Pemkab Tuban dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, good governance, akuntabel. Sekaligus, untuk memastikan bahwa alokasi yang dikelola Pemkab Tuban berorientasi pada pembangunan dan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tuban.

Setelah LKPD diserahkan, akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Mas Lindra menyatakan Pemkab Tuban siap menjalani pemeriksaan terperinci terhadap LKPD 2024. “Harapannya, pemeriksaan LKPD Kabupaten Tuban itu akan kembali menghasilkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” terangnya.

Untuk diketahui, sampai tahun 2024, LKPD Pemkab Tuban telah meraih predikat Opini WTP ke-9 kali secara berturut-turut. Hal itu menunjukan kepatuhan dan kewajaran penyajian laporan keuangan serta akuntabilitas dan transparansi Pemkab Tuban dalam pertanggungjawaban pengelolaan APBD.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Pratikno: Data Berkualitas Jadi Sumber Energi Kemenko PMK

Penulis
Syifa
-

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan, sumber energi Kemenko PMK dalam melaksanakan tugas pembangunan manusia adalah data yang berkualitas.

Hal tersebut disampaikan Pratikno dalam kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Kemenko PMK dan BPS tentang Penyediaan Pemanfaatan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik untuk Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di Kantor BPS RI Jakarta, pada Jumat (14/2/2024).

“Sumber energi Kemenko PMK sangat tergantung pada kualitas data. Kami Kemenko PMK sebagai kementerian koordinator tentunya tidak bisa apa-apa tanpa data. Menko PMK itu mengkoordinatori, tapi kalau tidak ada legitimasi data pasti dipastikan sulit,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menko PMK menyampaikan, Kemenko PMK memiliki tugas berat dalam pembangunan manusia. Ia menerangkan, 5 Quick Wins presiden di tahun 2025 berada di bawah koordinasi Kemenko PMK. Kemudian untuk beberapa program lainnya dari K/L dan Kemenko lainnya juga beririsan dengan tugas Kemenko PMK.

“Tidak mudah untuk men-drive kementerian teknis di dalam koordinasi Kemenko PMK apalagi yang di luar koordinasi. Tidak mungkin kami men-drive tanpa data,” ujarnya.

Menko Pratikno berharap, BPS dapat membantu Kemenko PMK menjadi dirijen dan orkestrator untuk mewujudkan kebijakan pembangunan manusia yang presisi dengan data yang berkualitas. Sehingga, dengan kolaborasi bersama BPS, diharapkan Kemenko PMK bisa mengkoordinir strategi kebijakan yang lebih aktual sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Mari kita efektifkan efisienkan alokasi anggaran bukan memperkecil mempermurah, tapi mengalokasikan kebijakan secara presisi. Jadi presisi adalah kata kunci dan di-drive oleh data,” ucapnya.

“Kita kerja keras, saling bantu membantu, mendorong pemerintah dan seluruh kementerian teknis untuk melakukan intervensi secara presisi, planning secara presisi, supaya intervensi menjadi efektif,” imbuh Pratikno.

Dalam kesempatan tersebut, PLT Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, BPS akan selalu mendukung untuk menyediakan data statistik dan informasi untuk Kemenko PMK.

“Sehingga nantinya data dan statistik yang telah disediakan ini bisa berkiprah dalam rangka mendukung pembangunan SDM Unggul di bawah koordinasi Pak Menko,” ujar Amalia.

Lebih lanjut, Kepala BPS menyampaikan sangat bangga apabila data dan statistik yang dihasilkan instansinya betul-betul bisa dimanfaatkan, dan bisa relevan dengan kebutuhan Kemenko PMK dalam mengkoordinasikan pembangunan manusia dan kebudayaan.

“Kami sangat yakin dengan kolaborasi dua pihak yang saling bersimbiosis mutualisme akan memberikan manfaat, tidak hanya untuk kedua lembaga, tetapi juga bisa memberikan kontribusi signifikan bagi bangsa dan negara,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan langsung oleh Menko PMK Pratikno dan PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Nota kesepahaman ini mencakup kolaborasi pemanfaatan data BPS dengan Kemenko PMK. Selain itu, kolaborasi juga berbentuk pengembangan dan penguasaan penguatan kapasitas SDM serta pengembangan dan penguatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,2211,2221,223...4,939Halaman 1,222 dari 4,939